D O K U M E N RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa ... · RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP...

i

D O K U M E N

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

DESA JERINGO KECAMATAN GUNUNGSARIKABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2020

Oleh :

PEMERINTAH DESA JERINGOKECAMATAN GUNUNGSARI

KABUPATEN LOMBOK BARATNTB

ii

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Jeringo Tahun

2019-2025 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “Mewujudkan Masyarakat

Desa Jeringo Menuju Masyarakat Mandiri, Sehat, Cerdas Dan Religius Serta

Berdaya Saing”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 memuat

program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari

melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini

menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan

sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) Desa Jeringo dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi,

terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi

Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Jeringo, 26 Nopember 2019

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

( B a s n i, S H. )

iii

PERATURAN DESA JERINGO

NOMOR 5 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

DESA JERINGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERINGO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PemerintahDesa wajib menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimanadimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6(enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM Desa) yang keduanya ditetapkan denganPeraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desatentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) DesaJeringo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5495);

iv

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan KewenanganLokal Berskala Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang PedomanTata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

v

8. Musyawarah Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentangPendampingan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 160);

10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah;

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JERINGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JERINGO TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JERINGOTAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jeringo KecamatanGunungsari Kabupaten Lombok Barat;

3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Jeringo KecamatanGunungsari Kabupaten Lombok Barat;

vi

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BadanPermusyawaratan Desa Jeringo yang berfungsi mengayomi adat-istiadat,membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan DesaJeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

5. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Jeringo Kecamatan GunungsariKabupaten Lombok Barat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahasdan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkatMusrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakanDesa Jeringo secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihakberkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkenadampak hasil musyawarah);

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat(RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Jeringo untukjangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunanDesa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arahkebijakan pembangunan Desa;

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalahRencana Kerja Pemerintah Desa Jeringo yang merupakan penjabaran dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat Desa;

9. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang adadi Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupunsumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilangender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagimasyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkunganhidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Jeringo, yangdibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

vii

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraaan pemerintahan pemerintahan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat;

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa Jeringoyang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdayamanusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuandan permasalahan yang dihadapi di desa;

14. Visi adalah visi Desa Jeringo yang menjadi gambaran tentang kondisi idealdesa yang diinginkan;

15. Misi adalah misi Desa Jeringo yang berisikan pernyataan tentang sesuatuyang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif danefisien.

BAB II

TATA CARA PERUMUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatandalam musyawarah desa;

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatdilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadipedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dandaftar usulan RKP Desa

Pasal 4

(1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakanmusyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;

viii

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakatDesa;

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalammusyawarah perencanaan pembangunan Desa;

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikanarah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

(5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakanpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dariRPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencanapenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melaluikerja sama antar – Desa dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desasebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerahprovinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atauunsur masyarakat Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh PemerintahDesa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kotaberkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;

(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahunberjalan;

(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulanSeptember tahun berjalan;

(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

ix

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepadapemerintah daerah kabupaten;

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhanpembangunan desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;

(3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus mendapatkan persetujuan Bupati;

(4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/ataupemerintah daerah provinsi;

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;

(6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerahkabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencanapenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi, paraanggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atausebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalamperencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

x

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desaini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Pasal 10

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akandiatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan menempatkannya dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan Di : JeringoPada Tanggal : Nopember 2019

Kepala Desa Jeringo

S A H R I LDiundangkan Di : JeringoPada Tanggal : Nopember 2019

Sekretaris Desa Jeringo

B A S N I

Lembaran Desa Jeringo Tahun 2019 Nomor 5

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................. i

KATA PENGANTAR.................................................................................... ii

PERDES RKP DESA..................................................................................... iii

DAFTAR ISI................................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2

1.3. Landasan Hukum...................................................................... 3

1.4. Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 5

BAB II. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA .................... 6

2.1. Realisasi Pendapatan ................................................................ 6

2.2. Realisasi Belanja ...................................................................... 7

2.3. Realisasi Pembiayaan ............................................................... 7

2.4. Kebijakan Pemerintah Desa ..................................................... 8

2.5. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi ............................. 9

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA ......................................... 10

3.1. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan....... 10

3.2. Penyusunan RKP Desa............................................................. 11

3.3. Musyawarah Desa .................................................................... 13

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN .... 15

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggran Desa yang dikelola

oleh desa ................................................................................... 15


melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga ........................ 17

xii


oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,

Provinsi dan Kabupaten............................................................ 17

BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA ................................................... 18

5.1. Gambaran Umum Usulan RKP Desa ....................................... 18

5.2. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

BAB IV PENUTUP........................................................................................ 19

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang

mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan

menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar

Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM

2

Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas

kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat /

bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP

Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular

yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang

bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa

dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB

Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 adalah

rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk

jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini

dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan

pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab

permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2020 adalah :

a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang

merupakan penjabaran RPJM Desa tahun pertama yang

berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun;

b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang,

sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada

tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;

c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja

tahunan pemerintah desa;

d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta

menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan

dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

3

2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja

pemerintah desa tahun 2020 yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;

b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka

diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat

masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana

Pembangunan 6 tahun (2019-2025);

c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan

pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya

pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya

yang lain se-optimal mungkin;

d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan

yang dilaksanakan;

e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

4

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);


Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

5


Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Desa Jeringo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeringo Tahun 20019-2025

(Lembaran Desa Jeringo Tahun 3 Nomor 2019);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jeringo tahun 2020 ini

adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya

berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) Jeringo tahun 2019-2025 dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lombok Barat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan

maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

6

BAB II

EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun

berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber

pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan

Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran

2018 sebagai berikut :

No Uraian PendapatanRencana

(Rp)Realisasi

(Rp)Selisih(Rp)

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1Pendapatan AsliDesa (PADesa)

5.000.000,00 4.532.493,82 467.506,18

2Dana Desa(DD)

918.156.000,00 918.156.000,00 0,00

3Bagi Hasil Pajak danRestribusi (PBH)

46.340.734,00 49.357.725,00 3.016.991,00

4Aloksi Dana Desa(ADD)

653.936.000,00 653.936.000,00 0,00

5Bantuan KeuanganKabupaten (PBK)

24.265.500,00 23.185.500,00 1.080.000,00

6Bantuan KeuanganProvinsi

0,00 0,00 0,00

7 Hibah 0,00 0,00 0,00

7

No Uraian PendapatanRencana

(Rp)Realisasi

(Rp)Selisih(Rp)

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8Sumbangan PihakKetiga

0,00 0,00 0,00

9 Pendapatan Lain-lain 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00

Jumlah 1.746.698.234,00 1.748.167.718,82 1.469.484,82

2.2. Realisasi Belanja

No Uraian BelanjaRencana

(Rp)Realisasi

(Rp)Selisih(Rp)

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1Belanja BidangPenyelenggaraanPemerintahan

737.003.551,26 700.316.260,00 36.687.291,26

2Belanja BidangPelaksanaanPembangunan Desa

729.910.100,00 678.334.100,00 51.576.000,00

3Belanja BidangPembinaanKemasyarakatan

230.839.615,27 209.454.200,00 21.385.415,27

4Belanja BidangPemberdayaanMasyarakat

74.111.7000,00 44.076.000,00 30.035.700,00

5Belanja Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat

& Mendesak Desa

0,00 0,00 0,00

Jumlah 1.820.864.966,53 1.681.180.560,00 139.684.406,53

2.3. Realisasi Pembiayaan

Pendapatan Desa merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut :

8

No Uraian PembiayaanRencana

(Rp)Realisasi

(Rp)Selisih(Rp)

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1Pendapatan AsliDesa (PADesa)

8.808.231,00 8.808.231,00 0,00

2Dana Desa(DD)

48.470.324,27 48.470.324,27 0,00

3Bagi Hasil Pajak danRestribusi (PBH)

9.618.357,00 9.618.357,00 0,00

4Aloksi Dana Desa(ADD)

7.269.820,26 8.045.819,73 775.999,47

5Bantuan KeuanganKabupaten (PBK)

0,00 0,00 0,00

6Bantuan KeuanganProvinsi

0,00 0,00 0,00

7 Hibah 0,00 0,00 0,00

8Sumbangan PihakKetiga

0,00 0,00 0,00

9 Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00

Jumlah 74.166.732,53 74.942.732,82 775.999,47

2.4. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait

dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya yaitu

memprioritaskan kegiatan fisik karena adanya bencana alam berupa gempa

bumi

9

2.5. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

Program kegiatan yang belum terealisasi pada RKP tahun sebelumnya

adalah pelatihan dan peningkatan Kapasitas Linmas Desa sebanyak 11

orang.

10

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa

yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim

Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM

Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

3.1. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu

indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan

dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh

dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 5.000.000,00

2. Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN

Dana Desa Senilai Rp. 1.098.478.000,00

3. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa Senilai Rp. 669.704.000,00

4. Rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp. 51.175.100,00

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk

ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebgai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

a. Program PAMSIMAS

b. Repitalisasi sungai / kali (bronjongan)

c. Pelatihan dan bantuan alat perbengkelan

d. Pelatihan dan bantuan mesin jahit

e. Pengadaan APE PAUD Ash-Syiddiqi

11

2. Rencana program dan kegiatan dari Pemerintah, dan Provinsi.

a. .........................................

3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

a. .........................................

3.2. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Jeringo Tahun 2020 dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa

dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan :

Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim

verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita

acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun

rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk

mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan

masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan

rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP

Desa;

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu

Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke

Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten;

4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa

dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan

pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa;

5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa

dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa;

Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan

12

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring

aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan

kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan

pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana

kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.

Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala

Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri

dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP

Desa;

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan

RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur

masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi

lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa;

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada

Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk

mendapat masukan;

8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang

RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyenggaraan Pemerintahan

1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

Desa

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

3) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

Keuangan dan Pelaporan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1) Sub Bidang Pendidikan

13

2) Sub Bidang Kesehatan

3) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

4) Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa (Mata Air, Penampungan

dll)

5) Pemeliharaan Fasilitas Pengeloaan Sampah Desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

1) Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat;

2) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan

Keagamaan;

4) Penyelenggaraan Isbat Nikah Masyarakat Miskin;

5) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai

Wakil Desa;

6) Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga

Tingkat Desa;

7) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan

8) Pembinaan Lembaga Masyarakat Lainnya.

4. Bidang Pembinaan Masyarakat

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Desa

3.3. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses

musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk

membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 26 Nopember

2019.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa

dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa

dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang

14

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jeringo Tahun Anggaran

2020.

15

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa

Kode Bidang/ Kegiatan Volume Lokasi Anggaran

2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1Penghasilan Tetap, Tunjangan danOperasional Pemerintah Desa

lsDesa

Jeringo700.177.312,43

2.1.2Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemerintah Desa

1 unitDesa

Jeringo343.208.300,00

2.1.3Penyelenggaraan Tata Praja Peme-rintahan, Perencanaan, Keuangan danPelaporan

lsDesa

Jeringo21.313.619,73

Jumlah 1.064.699.232,16


2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa2.2.1 Sub Bidang Pendidikan ls Desa 55.094.800,00

2.2.2 Sub Bidang Kesehatan ls Desa 133.035.000,00

2.2.3Pemeliharaan Jalan LingkunganPemukiman/Gang

1.066,1 mJr. TimurJr. Limb

408.909.400,00

2.2.4Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa(Mata Air, Penampungan dll)

1 paket Desa 41.330.924,27

2.2.5Pemeliharaan Fasilitas PengeloaanSampah Desa

ls Desa 25.200.000,00

Jumlah 663.570.124,27

16


2.3 Pembinaan Kemasyarkatan

2.3.1Bidang Keamanan, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat

lsDesa

Jeringo20.400.000,00

2.3.2Pembinaan Group Kesenian danKebudayaan Tingkat Desa

1 paketDesa

Jeringo87.665.800,00

2.3.3Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan

lsDesa

Jeringo3.117.800,00

2.3.4Penyelenggaraan Isbat NikahMasyarakat Miskin

50 pasangDesa

Jeringo50.000.000,00

2.3.5Pengiriman Kontingen Kepemudaandan Olah Raga sebagai Wakil Desa

8 kali Luar Desa 20.000.000,00

2.3.6Pembinaan Karang Taruna / KlubKepemudaan / Olahraga TingkatDesa

lDesa

Jeringo4.920.000,00

2.3.7 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ls Desa 10.200.00,00

2.3.8Pembinaan Lembaga MasyarakatLainnya

lsDesa

Jeringo29.040.000,00

Jumlah 24.711.806,00


2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah


2.4 Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan MendesakDesa

Jumlah

17

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui

kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

NoBentuk

Kerjasama

NamaProgram

/Kegiatan

Volume Lokasi Anggaran

4.3. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan

Kabupaten

NoAsal

Program

NamaProgram

/Kegiatan

Volume Lokasi Anggaran

18

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

5.1. Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa

dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa,

yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur

masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarakan dari

APBD Kabupaten Lombok Barat dengan beberapa alasan dan pertimbangan

sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi

kewenangan desa;

2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;

3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;

5.2. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

Program Kegiatan Usulan RKP Desa sebagaimana terlapir

19

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya

ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan

masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan

pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin

keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan

ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh

komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan

pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi

kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan

dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara

proposional.

Ditetapkan di : JeringoPada Tanggal : 26 Nopember 2019

Kepala Desa Jeringo

S a h r i l, SH.

Nomor :Tanggal :Tentang :

:

:

:

:

a c

01

02

03

04

05

01

01

02

03

04

02

01

02

03

04

1PenyelenggaraanPemerintahan Desa

√10.125.000,00Rp ADD √Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra 1 Bln

6.750.000,00Rp ADDBln

ADD √Bln

121.500.000,00Rp ADD

Kepala Seksi Desa 3,00 Org

81.000.000,00Rp

Kesra 1

Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 12

12 Bln √Kepala Dusun Desa 5,00 Org KesraTunjangan Hari Raya (THR)Perangkat Desa

Penghasilan Tetap PerangkatDesa

Bln 6.000.000,00Rp ADD √

√

Tunjangan Keluarga Kepala DesaDesa 1,00 Org Kesra

1,00 Org

Org

Kesra 3.500.000,00Rp ADD

12

PROVINSI

1

NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa

RencanaPelaksanaKegiatan

Penghasilan Tetap Kepala Desa

h

LokasiJenis Kegiatan

Bidang / Jenis Kegiatan

VolumeBidang

Desa

db

1 Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintah Desa

Lampiran Peraturan Desa Jeringo

No

fe

526 November 2019Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun2020

67.000.000,00Rp

g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

i

Jumlah

42.000.000,00Rp

DESA

j

Sumber Swakelola

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2020

LOMBOK BARATGUNUNGSARIJERINGO

KABUPATEN

KECAMATAN

k l m

KerjasamaPihakKetiga

n

Kesra ADD √ 12 Bln 1,00

Kali

Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa

01

Tunjangan Hari Raya (THR)Kepala Desa Desa

02 Penghasilan Tetap dan TunjanganPerangkat Desa

Tunjangan Pendidikan KepalaDesa Desa 1,00

Kepala Urusan Desa

3.500.000,00Rp ADD √Org Kesra 1 Kali

Tunjangan Jabatan Kepala Desa Desa 1,00 Org Kesra

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Desa

Bln

Desa 1,00 Org

12.000.000,00Rp ADD √ 12

Kesra 31.800.000,00Rp ADD √ 12 BlnKepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 12 Bln 81.000.000,00Rp ADD √

1,00 Org Kesra

3,00 Org

1 Bln

Bln

2.650.000,00Rp ADD √6.750.000,00Rp ADD √Kesra 1

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

03

01

02

03

04

04

01

02

03

04

05

01

02

03

04

01

02

01

02

03

04

05

06

07

√Kesra 12 Bln 6.000.000,00RpKepala Dusun Desa 5,00 Org

Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra

ADD

Bln 5.400.000,00Rp ADD

12 Bln 5.400.000,00Rp ADD

√

ADD √

12

Kepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra

Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 12 Bln 2.100.000,00Rp

12 Bln 6.000.000,00Rp ADD √ADD √

Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra

Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 12 Bln 5.400.000,00Rp

Kepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 5.400.000,00Rp ADD √Bln 2.100.000,00Rp ADD √Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 12

Kepala Dusun Desa 5,00 Org Kesra 1

Kepala Seksi Desa 3,00 Org Kesra 1 ADD √10.125.000,00Rp ADD √

6.750.000,00RpBln

Bln

12 Bln

Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 3.600.000,00Rp ADD √Bln 30.250.000,00Rp ADD √Desa 8,00 Org Pelayanan 10

BHPTahun

Desa 1,00 Ls

Desa 1,00

Desa 1,00

Tahun 4.832.000,00RpLs √

√

1 Tahun 5.389.900,00Rp

1 Tahun

1

BHP √Desa 1,00 Ls Pelayanan

Pelayanan

BHP √

BHP

ADD

1.404.000,00Rp

12,00 Org BlnKesra

Pelayanan

Ls Pelayanan 1

√ 12 Bln

1.296.000,00Rp ADD √ 12

Jaminan Ketenagakerjaan KepalaDesa Desa 1,00 Org Kesra

Jaminan KetenagakerjaanPerangkat Desa Desa

108.000,00Rp ADD

03 Jaminan Sosial Kepala Desa danPerangkat Desa

Tahun

405.650.000,00Rp

Ls Pelayanan 1Desa 1,00

2.000.000,00Rp

480.000,00Rp

√

04 Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD, PPKD dll)

945.000,00Rp

ATK dan Benda Pos

Perlengkapan Alat Listrik

Bahan Bakar Gas

Langganan Listrik

Honor PPKD dan PPKD

Konsumsi (Makan Minum)

Cetak dan Penggandaan


Tunjangan Keluarga PerangkatDesa

√6.750.000,00Rp

ADD

√

Tunjangan Pendidikan Perang-kat Desa

Sekretaris Desa Desa 1,00 Org Kesra 1 Bln 2.650.000,00RpKepala Urusan Desa 3,00 Org Kesra 1 Bln √ADD

Tunjangan Jabatan PerangkatDesa

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

08

09

10

05

01

02

01

02

03

04

05

07

01

01

02

01

√

51.600.000,00Rp

ADD18.600.000,00RpKesra 1 TahunDesa 2,00 Org

33.000.000,00Rp ADD √Desa 3,00 Org Kesra 1

2 Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemerintah Desa

08 Lain-lain Sub Bidang Siltap danOperasional Pemerintah Desa

ADD √ 1 TahunDesa 20,00 Org Pelayanan 60.000.000,00Rp

Rehab Kantor Desa (Plat Beton)Desa

Tahun

01

60.000.000,00Rp

Tahun BHP

Insentif / Operasional RT

Tahun 1.882.200,00Rp DLL

Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 1.500.000,00Rp

BHP √Desa 1,00 Ls Pelayanan 1

Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 1.620.000,00Rp

√√

Tahun 900.000,00Rp ADD

Desa 1,00 Ls Pelayanan √ADD √Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 Tahun 940.000,00Rp

1Desa 1,00 Ls Pelayanan √ADD √ADD √

Desa 1,00 Ls Pelayanan 1


ADD

4.392.500,00Rp 1 Tahun 1.200.000,00Rp

Tahun 1.212.500,00Rp

Tahun 140.000,00Rp

06 Operasional BPD (Rapat, ATK,Makan Minum, dll)

57.631.712,43Rp

Penyediaan Tunjangan BPD52.499.100,00Rp

ADD √Tahun 49.800.000,00RpTunjangan Kedudukan BPD Desa 7,00

7,00

Org Kesra 1

700.177.312,43Rp

1

343.208.300,00Rp

√PADTunjangan Kinerja BPD Desa Org Kesra 1 Tahun 7.831.712,43Rp

Rehabilitasi Gedung / PrasaranaKantor Desa

Langganan Surat Kabar

√ 1,00 Unit DDSPelayanan unit 343.208.300,00Rp

Jasa Pepanjangan Ijin/Pajak

Pemeliharan Motor Dinas

ATK dan Benda Pos


1Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Perlengkapan Alat Listrik


Honor Pembantu Tugas UmumDesa / Operator

Honor Ketua RT

Langganan Listrik

Honor/insentif Pelayanan Desa(Pekasih/Penghulu)

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

02

03

04

01

02 Penyelenggaraan MusyawarahPerencanaan Desa / PembahasanAPBDes (Non Reguler)

Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln ADD √

105.000,00Rp

50.000,00Rp


300.000,00Rp

300.000,00Rp

1.830.000,00Rp

Bln 600.000,00Rp

2.435.000,00Rp

√

3

ADD

Penyelenggaraan Tata Praja Peme-rintahan, Perencanaan, Keuangan danPelaporan

01 Penyelenggaraan MusyawarahPerencanaan Desa / PembahasanAPBDes (Reguler)

Desa 1,00 Ls 1.207.519,73Rp ADD √Pelayanan 1 Tahun

√Desa 11,00 Org Pelayanan 3 Bln

875.000,00Rp PBH √Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln


Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 √Bln 161.000,00Rp PBH

PBH √

03 Penyusunan Dokumen PerencanaanDesa (RPJMDesa / RKPDesa dll)

Pelayanan 3ATK dan Benda Pos

3

150.000,00Rp ADD √Bln ADD √Bln

Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln

Ls

ADD √ADD √Desa 1,00 Ls Pelayanan

Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 Bln ADD √

Pelayanan

Bln 215.000,00Rp

3.660.000,00Rp ADD √

1.207.519,73Rp

Desa 1,00

Bln 3

3

1,00

Desa 1,00 Ls

05 Dukungsn Pelaksanaan danSosialisasi Pilkades, Penyaringan danPenjaringan Perangkat Desa

Desa

Pelayanan

Desa 1,00 Ls

04 Pengembangan Sitem Informasi Desa

Ls Pelayanan 3 Bln

Bln 3

Desa 1,00 Ls Pelayanan Bln 100.000,00Rp ADD √210.000,00Rp ADD √

4.426.000,00Rp

4.870.000,00Rp

3.175.000,00Rp PBH

Umbul-umbul/Spanduk




Umbul-umbul/Spanduk



ATK dan Benda Pos

Dokumentasi/Laporan

Papan Informasi

Honor Petugas

Dokumentasi/Laporan



ATK dan Benda Pos

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

01

01

02

03

04

05

1

01

02

01

02

03

2

01

01

02

03

02

01

02

03 Pelayanan 12

Insentif Kader Posyandu

Jumlah Per Bidang 1

Desa 214,00 Org

45.600.000,00RpTahun

1.064.699.232,16Rp

30.000.000,00Rp

PMT Ibu Hamil

ATK dan Benda Pos

21.600.000,00Rp

Sub Bidang Pendidikan

DDS √

01 Penyelenggaraan PAUD / TPQ NonFormil Milik Desa

53.105.000,00Rp

7.500.000,00Rp

Operasional Kader Posyandu

Sub Bidang Kesehatan

Insentif Pendampingan 1.000HPK

Desa 25,00

Org Pelayanan 1

21.313.619,73Rp

Desa 12,00

Desa 25,00 Org Pelayanan 12

3

PMT Ibu Hamil KEK

350.500,00Rp PBH √Cetak dan Penggandaan Desa 1,00 Ls Pelayanan

ATK dan Benda Pos Desa 1,00 Ls Pelayanan

DDSTahun 24.000.000,00Rp

3 Bln


Seleksi Perangkat Desa

DDS

3 Bln 420.000,00RpPelayanan


Bln 5.580.000,00Rp

√

55.094.800,00Rp

02 Pemeliharaan Sarana PrasaranaPAUD / TPQ Non Formil Milik Desa

Desa 1,00 Unit Pelayanan 1

1 Bln 4.608.300,00Rp DDS

Bln

√

√Desa 1,00 Unit Pelayanan

√

9.494.800,00Rp

DDS

√

√DDS

DDS √3.500.000,00Rp

Desa 1,00 Ls Pelayanan 1 605.000,00Rp √DDS

Bln

Tahun

Bln

12

5,00Desa PelayananOrg Bln

DDS

Pemberian Makanan Tambahan

PelayananOrg

12

Bln DDS

Bln

Bln

1 BlnDesa 1,00 Unit Pelayanan 1.386.500,00Rp

61.260.000,00Rp25.680.000,00Rp

45.000.000,00Rp


199.600,00Rp PBH √Konsumsi (Makan Minum) Desa 1,00 Ls Pelayanan 3 4.480.000,00Rp PBH √Umbul-umbul/Spanduk Desa 1,00 Ls PBH √

DDS √

Pelayanan 3 Bln 2.925.000,00Rp PBH √8.375.100,00Rp

√PMT Balita

Honor Petugas Desa 12,00 Org

Warles

Insentif Guru TPQ

Laptop

Printer

2PelaksanaanPembangunan Desa

Insentif Guru PAUD

Perlengkapan Kantor PAUD

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

03

01

04

01

01

01

01

Kursi Lipat

Jumlah Per Bidang 21 Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

DDS √ 3

Operasional Pengelola Sampah

663.570.124,27Rp

5

Desa

Insentif Linmas Desa

Pemeliharaan ArmadaPengangkut Sampah

Pemeliharaan Fasilitas PengeloaanSampah Desa

41.330.924,27Rp

41.330.924,27RpMasyarakat 3 DDS √

03 Rabat dan Talud Jalan/Gang RT 003Dusun Jeringo Timur

RT 003Jeringo Timur

130,00

ls

√

4 Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa(Mata Air, Penampungan dll)

m

408.909.400,00Rp

76.880.400,00Rp

177.401.200,00Rp DDS

Dusun JeringoLimbungan

362,00 Masyarakat 3 Bln 154.627.800,00Rp

Bln

DDS

02 Rabat Jalan Dusun JeringoLimbungan

Dusun JeringoLimbungan

574,00 m

3 Pemeliharaan Jalan LingkunganPemukiman/Gang

20.400.000,00Rp

m Masyarakat

Bln

Bln

01 Perpiaan PAM Desa (in cash ProgramPAMSIMAS) Desa Jeringo 1,00

√Bln 19.200.000,00Rp DDSDesa 4,00 Org Pelayanan 12

3

01

Masyarakat

Talud Bahu Jalan Dusun JeringoLimbungan

Insentif Petugas Pengelola

√

Tahun √

10.300.000,00Rp

20.400.000,00Rp DDS

25.200.000,00Rp

Desa 4,00 Org 1Pelayanan

Pemeriksaan Ibu Hamil

Desa 31,00 Org Pelayanan 1 8.370.000,00Rp DDSTahunUSG Ibu Hamil

8.370.000,00Rp

133.035.000,00Rp

Pengadaan Mebelair Posyandu

√

Desa 20,00 unit Pelayanan 1 Bln 10.300.000,00Rp DDS √

1PelayananUnit 2,0002

√DDS6.000.000,00RpTahun

3PembinaanKemasyarakatan

2PelaksanaanPembangunan Desa

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

01

01

01

7

01

8

01

02

03

01

02

03

21.768.206,00Rp 27,00 Org PKK 1 Tahun 21.120.000,00Rp PBH √

Desa 1,00 Ls TahunMakanan dan Minuman Rapat

Paket Masyarakat 1 Bln

√

√

Honorarium TP. PKK Desa

Desa 1,00

2 Pembinaan Group Kesenian danKebudayaan Tingkat Desa

√328.206,00Rp

DDS 1 Bln 50.000.000,00RpIsbat Nikah Masal Desa 50,00 pasang Masyarakat

87.665.800,00Rp DDS

4

ATK dan Benda Pos Desa

01

Penyelenggaraan Isbat Nikah MasyarakatMiskin

3.117.800,00Rp

√

Bantuan Alat Musik TradisionalGendang Bleq

Ls PKK 1 Tahun PBH

DLL

Insentif Merbot Masjid 2,00Desa

Desa 5,00 Org Posluhdes 1

10.200.000,00Rp

PKK 1 320.000,00Rp PBH √

√

√Tahun 3.480.000,00Rp DDS

9

Insentif KPMD

Org Posluhdes

Desa 5,00 Org KPMDInsentif Posluhdes

Pembinaan PKK

12 Bln 3.600.000,00Rp

Pembinaan Lembaga Masyarakat Lainnya

10 Bln DDS

√5.000.000,00Rp

10.200.000,00RpPBH √Insentif Pengurus LPM Desa 14,00 Org Masyarakat 1 Tahun

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD4.920.000,00Rp

1 Tahun 4.920.000,00Rp PBH √Insentif Karang Taruna Desa 4,00 Org Masyarakat

6 Pembinaan Karang Taruna / KlubKepemudaan / Olahraga Tingkat Desa

20.000.000,00Rp

3.117.800,00RpBln

√ 8,00 kali Masyarakat 1 Tahun DDS

01 Dukungan HUT RI, Kabupatendan Desa Desa 1,00 ls Masyarakat

20.000.000,00Rp

87.665.800,00Rp

DDS

Biaya Pendaftran Turnamen Desa

3 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan


1

5 Pengiriman Kontingen Kepemudaan danOlah Raga sebagai Wakil Desa

50.000.000,00Rp

:

:

:

:

a c


PROVINSI NTB

Pola Pelaksanaan

KerjasamaAntar Desa


h



VolumeBidang

db


No

fe g

Sasaran/Manfaat

WaktuPelaksanaan


i

Jumlah

DESA

j

Sumber Swakelola


KABUPATEN

KECAMATAN

k l m


n

04

05

06

4PemberdayaanMasyarakat

Jumlah Per Bidang 4

1.975.381.162,43Rp

-Rp

TOTAL DANA (Jumlah Per Bidang 1 + Jumlah Per Bidang 2 + Jumlah Per Bidang 3 + Jumlah Per Bidang 4+ Jumlah Per Bidang 5)

S a h r i l, SH.

Mengetahui :

Insentif Tukang Gali Kubur 12

Posluhdes

B a s n i, SH.

Tim Penyusun RKP Desa

Jeringo, 26 Nopember 2020

3.360.000,00Rp DDS √Posluhdes BlnDesa 4,00 Org

Bln 8.100.000,00Rp DDS √Insentif Pengurus Klp Kematian Desa 9,00 Org 12

247.111.806,00Rp

Jumlah Per Bidang 5 -Rp

5PenanggulanganBencana, Daruratdan Mendesak Desa

√Bln

Jumlah Per Bidang 3

5.500.000,00Rp DDS

29.040.000,00Rp

Ketua,Kepala Desa Jeringo

3PembinaanKemasyarakatan Pengadaan Kain Kaffan Desa 20,00 Paket Posluhdes 1

Nomor :Tanggal :Tentang :

DESA : JERINGOKECAMATAN : GUNUNGSARIKABUPATEN : LOMBOK BARATPROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

Bidang

1 Program PAMSIMAS

2 Repitalisasi sungai / kali (bronjongan)

3 Pengadaan APE PAUD Ash-Syiddiqi

Pelatihan & bantuan alat perbengkelan

d. Pelatihan dan bantuan mesin jahit

Tim Penyusun RKP DesaKepala Desa Jeringo


4PemberdayaanMasyarakat

S a h r i l, SH. B a s n i, SH.

Ketua,

Jeringo, 26 Nopember 2019Mengetahui

NoBidang/ Jenis Kegiatan

VolumeJenis Kegiatan


Lampiran Peraturan Desa Jeringo

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)Tahun 2020

26 November 20195

DAFTAR USULAN RKP DESATAHUN : 2020

Prakiraan Biayadan SumberJumlah (Rp)

Prakiraan WaktuPelaksanaan

Sasaran/Manfaat

Lokasi

Jumlah Per Bidang 1Desa Jeringo

2 Pembangunan DesaMasyarakat

Masyarakat

Siswa 3 Bulan3 Bulan3 Bulan

25.000.000Rp

500.000.000Rp

-Rp

350.000.000Rp

875.000.000Rp

250.000.000Rp

125.000.000Rp

125.000.000Rp

Jumlah Per Bidang 2

Jumlah Per Bidang 3

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

-Rp

1.125.000.000Rp

Klp Perempuan

Pemuda

3 Bulan3 Bulan

D O K U M E N RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa ... · RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP...

Documents

Transcript of D O K U M E N RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa ... · RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP...