BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang

merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus

diwujudkan melalui berbagai macam upaya kesehatan dalam

rangkaian pembangunan nasional. hak atas kesehatan sebagai hak

asasi manusia diwujudkan melalui upaya kesehatan yang

diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan yang optomal, merupakan hak

yang diakui dan dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang

Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan

kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang

sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya

kesehatan. penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit

memiliki karakteristik dan organisasi yang berbeda dengan

organisasi umumnya. berbagai jenis profesi dibidang kesehatan

maupun bidang lainnya dengan perangkat keilmuannya masing-

masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus

1

diikuti oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai

dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu.

Secara historis, perkembangan organisasi dan manajemen

rumah sakit bergantung pada kebijakan politik pemerintah dari

masa ke masa. perubahan rumah sakit dari aspek politik di

Indonesia dapat ditelusuri sejak jaman penjajahan belanda. konsep

dasar pemerintah kolonial belanda pada awalnya adalah

membangun rumah sakit untuk keperluan tentara, pejabat-pejabat

pemerintah, dan karyawan perusahaan.1

Tujuan praktisnya yaitu menyehatkan tenaga manusia agar

mampu bekerja dengan baik sehingga dapat tetap menjaga

kelangsungan pemerintahan kolonial. awal abad 20, gerakan

keagamaan Kristiani dan politik balas budi Belanda memperhatikan

rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesejahteraan bagi

rakyat (Purwanto, 1999)2.

Konsep gerakan keagamaan dan pendirian rumah sakit

untuk militer atau sipil menunjukkan bahwa ada perhatian

pemerintah kolonial Belanda terhadap rumah sakit. latar belakang

sejarah ini perlu diperhatikan dalam kerangka pandangan

masyarakat terhadap rumah sakit dan pemberian subsidi.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah pengelolaan

rumah sakit oleh swasta adalah diera orde baru dengan

1 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum rumah Sakit, CV Keni Media,Bandung 2012,hlm 6 2 Laksono Trisnantoro, Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit, PT Andi, Yogyakarta

2000,hlm 11

2

dikeluarkannya Permenkes nomor 920 tahun 1986 tentang upaya

pelayanan kesehatan swasta dibidang medic. menurut Permenkes

No. 920 Tahun 1986, pemilik rumah sakit swasta adalah

perorangan, kelompok, atau yayasan. Permenkes ini kemudian

mengalami perubahan melalui permenkes nomor

84/menkes/Per/II/1990 tentang perubahan atas permenkes 920

tahun 1986 yang menambahkan satu kata kunci yaitu badan

hukum lainnya. dengan demikian, berbagai badan hukum, termasuk

perusahaan terbatas yang profit-making dapat mempunyai rumah

sakit.

Permenkes No. 84/Menkes/per/II/1990 ini menjadi penting

karena merupakan legalisasi motif mencari untung bagi pelayanan

rumah sakit dan merupakan cermin dari semakin berkembangnya

pengaruh pasar dalam sistem perumah sakitan di Indonesia.

Sistem manajemen rumah sakit di Indonesia yang mengacu

pada konsep manajemen dan ekonomi yang universal baru

berlangsung pada beberapa dekade akhir abad ke-20. sebelum

masa tersebut, sistem manajemen rumah sakit pemerintah

cenderung menggunakaan model manajemen lembaga social atau

lembaga pemerintahan.3

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit merupakan pelayanan

yang memiliki kegiatan yang padat modal, padat karya, padat

teknologi dan padat profesi. Adanya istilah padat modal berarti

3 Laksono Trisnantoro, Op Cit ,hlm 17

3

bahwa Rumah Sakit memiliki aset yang berupa tempat baik lahan

maupun bangunan, peralatan medis maupun peralatan berteknologi

tinggi, serta dana yang cukup untuk menjalankan operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Sakit merupakan suatu

lembaga atau institusi yang memiliki struktur organisasi dan sumber

daya yang lengkap. rumah sakit memerlukan pengorganisasian dan

manajemen yang profesional dalam pelayanan kesehatan.

Pengelolaan yang dimaksud berbeda dengan pengelolaan usaha di

bidang lainnya dengan maksud agar rumah sakit dapat

memberikan pelayanan baik dan professional sesuai dengan

standarisasi mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang

undangan.

Hadirnya undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang

rumah sakit, pada hakekatnya memperkuat kedudukan hukum

rumah sakit yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana kuratif dan

rehabilitatif tetapi juga sebagai sarana promotif dan preventif demi

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Rumah sakit dalam penyelenggaraannya harus tetap

didasari kepada nilai kemunusiaan, etika profesionalitas,

kemanfaatan dengan mengutamakan kepentingan perlindungan

dan keselamatan pasien. berkaitan dengan pengelolaan rumah

sakit oleh badan usaha swasta, undang undang nomo 44 tahun

2009 tentang rumah sakit mengisyaratkan bahwa sebagaimana

dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi :

4

“ Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan “ 4

selanjutnya dalam pasal 21 sebagai kelanjutan dari pasal 7

undag undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

menyatakan

“ Rumah sakit Privat sebagaiman dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dikelola oleh badan hokum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero “

Pada saat ini pertumbuhan rumah sakit, terutama di kota-

kota besar meningkat sangat pesat, sebagai contoh adalah di

Provinsi DKI Jakarta dan kota penunjang ibukota seperti

Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. jumlah rumah sakit di

daerah kota tangerang selatan sudah ada lebih dari 20 rumah sakit

yang sebagian besar didominasi oleh rumah sakit swasta/privat

4 Ketentuan pasal ini telah di uji di Mahkamah Konstitusi oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah yang kemudian dalam amar putusannya menyatakan: Mahkamah memberi tafsir konstitusional Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit dengan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.” “Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU Rumah Sakit yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pada angka 1.1. dan 1.2. amar putusan ini,”Mahkamah menilai ketentuan rumah sakit yang bersifat nirlaba harus berbentuk badan hukum khusus untuk usaha perumahsakitan telah mengabaikan hak perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial, berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keharusan mengubah badan hukum perkumpulan/yayasan yang selama ini menyediakan fasilitas rumah sakit akan mengakibatkan resiko ditutup atau pelayanan rumah sakit terhenti. “Hal ini bertentangan dengan maksud pembentukan undang undang rumah sakit,” . www.Hukumonline.com, akses tanggal 6 desember 2015.

5

yang rata rata berbadan hokum perseroan terbatas. penentuan

badan hukum yang digunakan untuk mengelola rumah sakit

menyebabkan komersialisasi terhadap pelayanan kesehatan yang

saat ini dinilai tidak terkendali, sehingga sering sekali diberitakan

bahwa masih ada Rumah Sakit yang menolak pasien atau

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena

alasan biaya. manajemen tata kelola Rumah Sakit yang memiliki

tujuan sosial selain ekonomi sering terbentur dengan tujuan dari

badan usaha milik swasta yang memiliki tujuan utama adalah

mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas, Firma dan CV.

B. Identifikasi Masalah

6

Dari gambaran diatas dapat dirumuskankan terkait dengan

pengelolaan rumah sakit swasta/privat yang dikelola badan usaha

milik swasta sebagai berikut:

1. Apakah rumah sakit swasta/privat yang di kelola oleh badan

usaha milik swasta ( firma dan perekutuan kommanditer/CV )

melanggar ketentuan perundang undangan yang ada ?

2. Bagaimana kriteria Badan Usaha Milik Swasta yang dapat

mengelola organisasi rumah sakit berdasarkan undang-

undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit?.

BAB II

7

SIFAT LEMBAGA RUMAH SAKIT DAN BENTUK

BADAN USAHA SWASTA YANG BERKEMBANG DI

INDONESIA

A. Sifat Organisasi Rumah Sakit Yang Berkembang Di Indonesia

Pembahasan mengenai sifat kelembagaan rumah sakit perlu

dianalisis dengan menggunakan model standar lembaga usaha5.

model ini sebenarnya mengacu pada perilaku perusahaan yang

memaksimalkan keuntungan. secara tradisional keuntungan

merupakan indikator utama kinerja lembaga usaha. namun, dalam

istilah lembaga usaha saat ini dikenal lembaga usaha for profit dan

lembaga usaha nonprofit. Ada tiga jenis rumah sakit yaitu swasta

for profit, swasta nonprofit dan rumah sakit pemerintah

(profit/nonprofit). menurut data, Pusat Data Kesehatan (PDK),

Indonesia menggolongkan rumah sakit menjadi rumah sakit

pemerintah (termasuk militer) dan rumah sakit swasta. Saat ini

umumnya rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

serta yayasan.

Rumah sakit sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang

memiliki karakteristik khas, yaitu padat karya, padat modal, padat

teknologi, dan padat profesi. Di dalam organisasi atau manajemen

Rumah Sakit terdapat 3 unsur kekuasaan atau pilar utama yang

saling menunjang dalam operasional Rumah Sakit, yaitu6 :

1. Pemilik / Governing Board5 Laksono Trisnantoro, Op Cit, hlm 1056 Pasal 6 Ayat 3 Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia

8

2. Pengelola

3. Pemberi pelayanan

Ketiga pilar utama tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi

serta tanggung jawab yang berbeda akan tetapi semua harus

bersinergis dengan baik sehingga mencapai tujuan yang sama

dalam menjalankan misi dari Rumah Sakit. Untuk dapat mengatur

pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab

masing-masing secara proporsional dan profesional yang disebut

sebagai Statuta Rumah Sakit atau Hospital By-Laws. ketiga pilar

tersebut perlu diatur hubungan di antara ketiganya, agar Rumah

Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan

aman dan bermutu. ketiga pilar utama tersebut harus bekerja sama

secara integratif, saling mendukung, tidak saling mempengaruhi

dan tidak saling menguasai. yang secara jelas membedakan

organisasi Rumah Sakit dengan organisasi perusahaan lainnya

selain Rumah Sakit adalah pada organisasi perusahaan umumnya

hanya memiliki 2 kekuasaan yaitu pemilik dan pengelola sedangkan

pada organisasi rumah sakit terdiri dari 3 pilar kekuasaan yaitu

pemilik, pengelola, dan pemberi pelayanan (komite medik),

sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 3 pilar utama

dalam organisasi Rumah Sakit merupakan ciri khas organisasi

Rumah Sakit yang membedakan dengan institusi atau organisasi

lain.

B. Bentuk Badan Usaha Swasta yang Berkembang di Indonesia

9

Bentuk badan usaha swasta yang berkembang saat ini

menurut ketentuan hokum yang ada adala sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang

besarnya modal dicantumkan dalam anggaran dasar, kekayaan

perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi, pemilik saham

mempunyai tanggung jawab yang terbatas yaitu sebanyak

saham yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan kedua paragraf di atas, maka

dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari Perseroan Terbatas

adalah sebagai berikut7 :

a. Merupakan badan hokum

b. Dibentuk berdasarkan perjanjian

c. Melakukan kegiatan usaha

d. Memiliki modal dasar

7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung 2006. hlm. 109

10

e. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan

pribadi

f. Penyertaan modal dalam bentuk saham

g. Memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang.

Pendapat dari ahli lain mengenai unsur-unsursuatu

Perseroan Terbatas tidak jauh berbeda, yaitu :8

1. Badan hokum

2. Persekutuan modal

3. Didirikan berdasarkan perjanjian

4. Melakukan kegiatan usaha

5. Modal dasar terbagi atas saham

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas membentuk suatu

syarat dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang

semuanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan terbatas, seperti:

a. Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih,

seperti yang disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 UU No.

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas

dilakukan dihadapan Notaris tertera pada Pasal 8

Undang-Undang PT.

8 Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1, PT, Alumni,Bandung 2010. hlm. 14

11

c. Dilakukannya pengesahan terhada perseroan terbatas

yang berstatus badan hukum pada pasal 10 undang

undang perseroan terbatas.

d. Pendaftaran dan pengumuman yang harus dilakukan

dalam Tambahan Berita Negara.

2. Firma

Pasal 1618 KUH Perdata menyebutkan bahwa Perseroan

perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih,

yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu

dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari

perseroan itu dibagi di antara mereka, sehingga dikatakan

bahwa dasar hukum perseroan Firma adalah suatu Maatschap9.

dasar pengaturan firma dijelaskan dalam Pasal 16 sampai

dengan sampai dengan 35 KUH Dagang. pengertian Firma

sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16 KUH Dagang

adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang

atau lebih yang pada umumnya didirikan dengan Akta Otentik

sebagai Akta Pendirian dan dibuat oleh Notaris dalam bahasa

Indonesia.

Unsur-unsur yang menjadi ciri dari Persekutuan Firma

adalah:

a. Firma merupakan persekutuan perdata yang khusus

9 R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf., PT Alumni,Bandung 2012. hlm. 53

12

b. Menjalankan perusahaan terdapat pada Pasal 16

KUH Dagang.

c. Dengan nama bersama.

d. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk

keseluruhan ada dalam Pasal 18 KUH Dagang.

Unsur-unsur yang disebutkan di atas sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Ali Rido, bahwa firma mempunyai unsur-unsur

khusus, yaitu selalu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai

nama bersama, pertanggungjawaban tanggung-menanggung

dan pada asasnya tiap-tiap persero dapat mengikatkan firma

dengan pihak ketiga.10 suatu kekhususan pada firma

dibandingkan dengan pada persekutuan perdata adalah jika

pada persekutuan perdata ada kewajiban dari para pihak untuk

melakukan pemasukan (inbreng), maka pada firma inbreng

yang dimaksud tidak menjadikan firma sebagai perseroan modal,

tetapi lebih kepada perjanjian kerjasama dengan nama bersama.

firma merupakan Personnen Vennootschap atau perseroan

orang yang peranan modal dan peranan persero-perseronya

menjadi satu.11

Perseroan Firma didirikan dengan akta otentik dihadapan

Notaris seperti yang disebutkan pada Pasal 22 KUH Dagang,

akan tetapi pada pasal yang sama disebutkan pula bahwa

ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak 10 Ibid11 ibid

13

ketiga, maksudnya adalah bahwa akta pada pendirian Firma

bukan merupakan hal yang mutlak sebagai syarat terbentuknya

perseroan Firma.

3. Persekutuan Kommanditer/CV

Berdasarkan Pasal 19 KUH Dagang, yang dimaksud

dengan persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang

atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung

jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau

lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Secara struktur hukumnya dapat dikatakan bahwa

persekutuan komanditer ialah maatschap. Oleh karena dasar

hukum persekutuan komanditer adalah sebuah maatschap,

maka dalam perjanjian kerja sama para persero komandit

berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal

yang dikumpulkan khusus disediakan untuk mengejar

tercapainya tujuan persero, sehingga modal perseroan dijadikan

obyek tuntutan dari pihak- pihak ketiga yang mengadakan

hubungan dengan perseroan12.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya

mengenai definisi persekutuan komanditer,bahwa dasar

pengaturannya terdapat pada pasal 19–21 KUHDagang.

12 Ibid

14

beberapa unsur yang ada dalam persekutuan komanditer

adalah:

a. Adanya kepentingan bersama

b. Adanya tujuan bersama

c. Unsur-unsur dari persekutuan perdata

d. Adanya sekutu komanditer

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya

menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan atau

inbreng pada persekutuan dan tidak turut campur di dalam

mengurus atau mengelola persekutuan, sehingga dikatakan

bahwa sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang

menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya

menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut.13

Ada tiga jenis Persekutuan Komanditer, yaitu:14

a. CV diam-diam yang belum menyatakan dirinya terang-

terangan kepada pihak ketiga sebagai CV.

b. CV terang-terangan yang terang-terangan

menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV.

c. CV dengan saham yaitu CV terang-terangan yang

modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham.

4. Koperasi.

13 Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, PT Ghalia, Bogor 2010. hlm. 5714 Ibid

15

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan

usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum

koperasi dengan melndaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sevagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan

ketentuan- ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan

suatu keluarga, dengan segala sesuatunya dikerjakan secara

bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama

seluruh anggota keluarga.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama haruslah

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :15

a. Bukan merupakan kumpulan modal.

Konsekuensinya adalah koperasi harus benar-

benar mengabdi kepada kemanusiaan, bukan

kepada sesuatu kebendaan.

b. Merupakan kerjasama yaitu suatu bentuk gotong

royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak

dan kewajiban.

c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran

para anggotanya, tidak boleh ada paksaan,

intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak

15 R.T. Sutandya Raharja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2001. Hlm 1

16

ada sangkut pautnya dengan urusan internal

koperasi.

d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan

bersama para anggotanya dan tujuan hanya dapat

dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan

para anggotanya, dan pembagian sisa hasil.

Landasan yuridis koperasi sebagai badan usaha

dilihat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang

mengemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai

usaha bersama atas asas kekeluargaan.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAH SAKIT OLEH BADAN USAHA

SWASTA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN

2009 TENTANG RUMAHS SAKIT

17

A. Apakah rumah sakit swasta/privat yang di kelola oleh badan

usaha milik swasta ( firma dan perekutuan kommanditer/CV )

melanggar ketentuan perundang undangan yang ada.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh

swasta. selanjutnya dijelaskan bahwa Rumah Sakit yang

didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang

kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Pada bagian lain undang-undang ini menyebutkan bahwa

Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan

profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Berdasarkan isi undang-undang Rumah Sakit mengenai

bentuk dan pengelola rumah sakit, bahwa badan hukum yang

dapat mengelola Rumah Sakit adalah perseroan terbatas,

sehingga terjadi pertentangan mengenai tujuan dari badan

hukum dengan tujuan dari Rumah Sakit yang berbeda.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun

2014 Tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit

menyatakan bahwa bentuk badan hukum yang dapat

mendirikan rumah sakit Swasta adalah Perseroan Terbatas atau

Persero.

Penegasan mengenai badan usaha swasta pengelola

rumah sakit swasta/privat dalam undang undang undang 44

tahun 2009 tentang rumah sakit dan permenkes 56 tahun 2014

18

tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit harus berbadan

hokum berupa Perseroan terbatas maka dalam hal ini badan

usaha swasta yang tidak berbadan hokum seperti Firma dan CV

tidak memiliki legitimasi hokum untuk mengelola rumah sakit.

alasan lain yang mungkin bisa dijadikan argument untuk

menjawab pertanyaan tentang keberadaan firma dan cv dalam

pengelolaan rumah sakit adalah berkaitan dengan kompleksitas

organisasi rumah sakit itu sendiri sebagaimana yang telah

disampaikan di bab sebelumnya. dari sisi pengelolaan organisasi

keberlangsungan/usia persekutuan firma dan CV tidak menentu

sementara pengelolaan organisasi rumah sakit membutuhkan

perencanaan dan manajerial yang dapat memberikan kepastian

dan perlindungan hokum baik pengelola rumah sakit maupun

masyarakat sebagai penerima jasa layanan kesehatan.

B. Kriteria Badan Usaha Milik Swasta yang dapat mengelola

organisasi rumah sakit berdasarkan undang-undang nomor 44

tahun 2009 tentang rumah sakit

Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku jelas dinyatakan

bahwa badan usaha swasta yang berbentuk badan hokum atau

perseroan terbatas adalah syarat yang penting bagi badan usaha

swasta yang ingin mendirikan rumah sakit. Selain karena

keberlangsungan/umur perusahaan yang tidak terbatas, setiap

perubahan komposisi kepemilikan tidak akan mempengaruhi

keberlangsungan perusahaan. Ini menjadi sepadan dengan

19

karakter organisasi rumah sakit yang secara kelembagan

memerlukan perangkat kelembagaan yang terorganisir dan

kompleks karena melibatkan mobilisasi modal, barang, sumber

daya manusia dari berbagai profesi yang bekerja sama dalam hal

pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga merupakan lembaga

yang menghasilkan berbagai karya di bidang kedokteran yang

kesemuai itu membutukan perlindungan dan kepastian hokum

dalam penyelenggaraannya.

Sekedar digambarkan bahwa pengelolaan rumah sakit

pengelolaan rumah sakit bukan hanya memperhatikan aspek

medik, akan tetapi pengelolaan secara menyeluruh terkait dengan

berbagai aspek dalam organisasi rumah sakit. statuta Rumah Sakit

atau Hospital By- Laws adalah salah satu ciri dari organisasi rumah

sakit yang didalamnya memuat aturan-aturan Rumah Sakit yang

tentang pembagian tugas pokok dan fungsi, wewenang, tanggung

jawab dan pengaturan hubungan fungsional dari ketiga pilar utama

yang ada dalam organisasi Rumah Sakit sebagaimana yang

dijelaskan dibab sebelumnya.

Statuta Rumah Sakit atau Hospital By-Laws menjadi salah

satu komponen penting mengorganisir rumah sakit. Statuta rumah

sakit sebagai sebagai dasar bagi Rumah Sakit dalam mengatur

hubungan antara pemilik, pengelola, dan pemberi pelayanan (staf

medis) sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan yang ada

di rumah sakit.

20

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persekutuan Firma dan Persekutuan Kommanditer menurut

undang undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

21

bukan merupakan badan usaha swasta yang layak

mendirikan dan mengelola rumah sakit karena sifat dan

karakteristiknya tidak memberikan perlindungan dan

kepastian hokum bagi para pihak yang terlibat dalam

penyelenggaraan rumah sakit.

2. Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan

usaha yang memenuhi kriteria peraturan perundang

undangan sebagai badan Badan Usaha Milik Swasta yang

dapat mengelola Rumah Sakit berdasarkan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

B. Saran

1. Dalam Pengelolaan Rumah Sakit oleh Badan Usaha Milik

Swasta Yang Berbadan Hukum, hendaknya

mengedepankan tata kelola organisasi yang baik (good

corporate governance) dengan tetap menanamkan tinggi

nilai nilai karaktersitik organisasi rumah sakit sebagai

organisasi social ekonomi tidak semata mata mengejar

keuntungan

2. Diperlukan Ketentuan Hukum Baru yang jelas dan kongkrit

mengenai penanaman nilai nilai social ekonomi kedalam Visi

Misi maupun Anggaran Dasar Badan Hukum yang akan

bergerak dibidang perumahsakitan sehingga ini akan

memberikan kepastian Hukum tentang Arah dan kebijakan

pengelolaan sebuah Rumah Sakit Oleh Badan Hukum.

22

3. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek good

corporate governance kepada Pelaku Usaha

perumahsakitan demi terwujudnya pelayanan kesehatan

yang professional dan berdaya saing .

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2006.

Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 2014.

Laksono Trisnantoro, Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit, PT Andi,

Yogyakarta 2000

Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga

Undang-Undang Jilid 1, Bandung: Alumni, 2010.

23

Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,

Bogor: Ghalia, 2010.

R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf., Bandung: Alumni, 2012.

R.T. Sutandya Raharja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perizinan

dan klasifikasi Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By-Laws).

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Petunjuk Pelaksanan

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

24