Current Update Taxation Aspect on Digital Economyiaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/Tax...
Transcript of Current Update Taxation Aspect on Digital Economyiaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/Tax...
Current Update Taxation Aspect on Digital Economy
DDTC Fiscal Research
Pendahuluan
“Pada dasarnya ekonomi digital bukan merupakan sektor terpisah dari sektorekonomi pada umumnya. Selama ini penggunaan kata “digital” seolahmenganjurkan adanya suatu perbedaan ... Permasalahannya bukan merupakanperbedaan antara “digital” dan “nyata”, namun bahwa banyak ekonomi “nyata” telah berkembang menjadi “digital” dalam derajat tertentu ... Oleh karena itusesungguhnya fenomena digitalisasi bisnis ini tidak membutuhkan perlakuan pajakyang berbeda atau khusus. Dengan memperkenalkan ketentuan pajak khususuntuk kondisi ini malah akan menimbulkan diskriminasi antar model bisnis. Diskriminasi ini akan mengurangi netralitas yang akan mendistorsi keputusanekonomi seseorang.“
(Miranda Stewart, “Abuse and Economic Substance in a Digital BEPS World,” Bulletin for International Taxation (IBFD, June/July 2015))
Miranda StewartProfessor
Tax & Transfer Policy Institute, Crawford
School of Public Policy, ANU
1 Level playing field
Pemahamansubstansi bisnis dan existing rules pajak
2 Secara umum tidakmembutuhkanrezim khusus
3
Terobosankebijakan
Terobosanadministrasi
Keduanya?
Perlakuan:Isu:
Pemajakan Ekonomi Digital (SPDN)
1 2
&Tidak dibutuhkan kebijakan khusus, hanya terobosan administrasi untukmenjamin kepatuhan
Peran platform digital:3
Pemotongan&
pemungutan
Rekapitulasidata
Intermediaries
Pembayaranpajak
Sosialisasi Strategikhusus (data
analytics)
Penyedia platform
Masalah Utama
Karakteristik bisnis digital
Alokasi LabaHak Pemajakan
BUT berbasiskehadiran fisik
Prinsip Arm’s Length tanpa upaya melihatpembentukan nilai
PPh Ekonomi Digital (SPLN)
Mengubah threshold BUT
Memperluas skema WHT
Menggunakan pajak final
Rezim khusus untukmenargetkan MNEs tertentu
PPh Ekonomi Digital (SPLN)
BEPS Action 1Proposal yang terdiri
dari 2 pilar
Konsensusglobal?
Perspektif global: Koordinasi, mencegah pajak berganda, memperbaiki sistem pajakinternasional, dan berdurasi lama.
Interim Report2015
2018
2019
Perspektif nasional: Kepentingan domestik, pesimis, aksi sepihak, quick response
12
34
Skema Amazon
Terobosanadministrasi
Omnibus law
3
Business
End-customer
Negara A
Negara B
Books
E-books
Traveling
End-customer
PPN Ekonomi Digital (SPLN)
Destination Principle & Place
of Supply
1Reverse charge
mechanism ataukewajiban
menjadi PKP
2
Rekomendasi
Menerbitkan kembali ketentuan kewajiban rekapitulasi data bagi SPDN digital.
Kerja sama erat antara SPDN digital dengan otoritas pajak.
Menjajaki skema potong/pungut.
Membentuk unit khusus pemantau social media.
Mewajibkan SPLN digital sebagai PKP ataumewajibkan SPLN menunjuk pihak dalam negeri.
Menunggu konsensus global yang berpihak pada market jurisdiction.
Antisipasi tidak tercapainya consensus global melaluidesain aturan domestik.
Omnibus law terkait ekonomi digital sebagai quick response.
Thank you