CURICULUM VITAE (CV) - mnj.my.id fileperaturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis...
Transcript of CURICULUM VITAE (CV) - mnj.my.id fileperaturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis...
CURICULUM VITAE (CV)
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
Garut, 16 Agustus 1996
@mnj.my.id @mnj_my_id
www.mnj.my.id
LEGAL DRAFTING & LEGISLATIVE DRAFTING
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
Created By:
LEGAL DRAFTING &
LEGISLATIVE DRAFTING
Menurut Jimly Asshidiqqie Perancangan hukum (legaldrafting) merupakan salah satu unsur penting dalampraktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi daridua kata, yaitu “legal” dan “drafting”. Secara harfiah,kata “legal” bermakna sesuatu yang sesuai denganketentuan hukum, sedangkan “drafting” bermaknaperancangan/pengkonsepan. Jadi legal drafting dapatdiartikan secara singkat sebagai perancangan naskahhukum / perancangan kontrak atau MoU.
Pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislativedrafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturanperundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yaitudalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya.Sementara legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuatoleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yangberwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/kontrak.Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara legislativedrafting dan legal drafting, meskipun prinsip-prinsip umum yang terdapat dalammateri legislative drafting tetap diperlukan juga untuk materi legal drafting.
Penyusunan legal drafting ini harus memperhatikan teori, asas, dan kaidahyang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, danpraktik hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk legaldrafting yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yangmenyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum.
TUJUAN LEGAL DRAFTING & LEGISLATIVE DRAFTINGNo. Tujuan Legal Drafting Tujuan Legislatif Drafting
1Mengetahui dan memahami teori, asas, dan kaidahlegal drafting dalam penyusunan perjanjian/kontrak.
Menyamakan pemahaman tentang sistem danproses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan.
2Mengetahui dan memahami penyusunanperjanjian/kontrak yang dibuat menjadi sah,mengikat, dan dapat dilaksanakan.
Meningkatkan pemahaman dan keterampilantenaga fungsional (legal drafter) dan nonfungsionalperancang peraturan perundang-undangan dalampembentukan peraturan perundang-undangan.
3
Meminimalkan risiko hukum baik yang akanberimplikasi secara finansial, sosial, dan ekonomiakibat perjanjian/kontrak yang dibuat tidak sesuaidengan teori, asas, dan kaidah legal drafting.
Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar-dasar konstitusionalpembentukan peraturan perundang-undangan,asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasidan kepentingan masyarakat.
4
Memiliki keterampilan menyusun strategi, metode,dan teknik dalam bernegosiasi, menyusunperjanjian/kontrak, mereview kontrak, danpenanganan perselisihan yang timbul akibatperjanjian/kontrak antara para pihak.
Menunjang terciptanya tertib hukum nasional dalampembentukan peraturan perundang-undangan.
ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Asas-asas dalampembentukan peraturan
perundang-undanganyang baik
Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU No.12Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan:1. Kejelasan tujuan2. Kelembagaan atau organ pembentuk
yang tepat3. Kesesuai antara jenis dan muatan
materi4. Dapat dilaksanakan5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
kejelasan rumusan6. Keterbukaan
1. Pengayoman2. Kemanusiaan3. Kebangsaan4. Kekeluargaan5. Kenusantaraan6. Bhineka Tunggal Ika7. Keadilan8. Equality Before The Law9. Ketertiban dan Kepastian Hukum10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
Asas-asas dalam materimuatan peraturan
perundang-undangan
DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut Bagir Manan dalamBukunya “Dasar-dasarPerundang-Undangan
Indonesia
Dasar Yuridis (Juridishe Gelding), yaknipertama, keharusan adanya kewenangan dari
pembuat Peraturan Perundang-undangan. SetiapPeraturan Perundang-undangan harus dibuat olehbadan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak,
Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig).
Dasar Sosiologis (sociologische gelding), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat. Contohnya: Dalam suatumasyarakat industry, hukumnya harus sesuaidengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam
masyarakat idustri meliputi: kebutuhanperburuhan, hubungan majikan-buruh, dll.
Dasar filosofis (rechtsidee), bahwa setiapmasyarakat selalu mempunyai cita hukum,
yaitu sesuatu yang mereka harapkan, misalnya untuk menjamin keadilan,
ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.
Kelompok IStaatfundamentalnorm
(Norma Fundamental Negara)
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Menurut Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Algemeine Rechtlehrebahwa norma-norma hukum dalam suatu negara terdapat 4 kelompok, yaitu:
Kelompok IIStaatfgrundgesetz
(Aturan Dasar/Pokok Negara)
Kelompok IIIFormell Gesetz
(Undang-Undang Formal)
Kelompok IVVerordnung & Autonome Satnung
(Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)
PERBANDINGAN JENIS DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
No.Tap MPRS
No.XX/MPRS/1996Tap MPR
No.III/MPR/2000UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011
1Undang-Undang Dasar
1945Undang-Undang Dasar
1945Undang-Undang Dasar
1945Undang-Undang Dasar
1945
2 Ketetapan MPR RI Ketetapan MPR RI Undang-Undang/Perppu Ketetapan MPR RI
3 Undang-Undang/Perppu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Undang-Undang/Perppu
4 Peraturan Pemerintah Perppu Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah
5 Keputusan Presiden Peraturan PemerintahPeraturan Daerah:
a. Perda Provinsib. Perda Kabupaten/Kota
Peraturan Presiden
6Peraturan-peraturanPelaksana Lainnya
Keputusan Presiden Peraturan Desa Peraturan Daerah Provinsi
7 Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten/Kota
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitianlainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahmengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, RancanganPeraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusiterhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
NASKAH AKADEMIK
Sistematika Naskah Akademik:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORITIS DANPRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLIGIS &YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DANRUANG LINGKUP MATERI MUATAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Tetap Yakinkan Dengan ImanUsahakan Dengan Ilmu
Dan Sampaikan Dengan Amal
Beriman - Berilmu - Beramal
YAKUSA !!!
Kampus I, Fakultas Hukum Unpas
Lengkong Besar No.68, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
“Awali Semuanya Dengan Basmallah,
Laksanakan Semuanya Dengan Hauqallah,
Akhiri dan atau Terima Semuanya dengan
Hamdallah.”
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ)