Critical Review tentang Undang Undang No. 4 Tahun 2009

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan BatubaraPemerintah (pasal 6)Provinsi (pasal 7)Kabupaten/kota (pasal 7)

1. Penetapan kebijakan nasional2. Pembuatan peraturan per-UU3. Penetapan standar, Pedoman dan Kriteria4. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara5. Penetapan WP 6. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang yang berada(/lokasi penambangannya) berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut > 12 mil7. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan Operasi produski yang berdampak lingkungan langsung lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut > 12 mil8. Pemberian IUPK eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi9. Pengevaluasian IUP Operasi produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik.10. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan dan konservasi11. Penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat12. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan pemerintah daerah14. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan15. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN16. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi SDM dan batubara serta informasi pertambangan pada tingkat nasional17. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang18. Penyusunan neraca Sdmineral dan batubara tingkat nasional19. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan20. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, provisi, kab/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan1. Pembuatan peraturan per-UU Daerah2. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang yang berada(/lokasi penambangannya) berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4-12 mil3. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan Operasi produski yang berdampak lingkungan langsung lintas wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4-12 mil4. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai kewenangannya5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi SDM dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi6. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang7. Penyusunan neraca Sdmineral dan batubara pada derah /wilayah provinsi8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi9. Pengembangan dan peningkatan peran serta mayarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan10. Pengkoordinasian perizinan dan pengawasaan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai kewenangannya11. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, PU, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota12. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan bupati/walikota13. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, provisi, kab/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan1. Pembuatan peraturan per-UU Daerah2. Pemberian IUP dan IPR pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil3. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian Konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan Operasi produski yang kegiatannya di wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil4. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan 5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi SDM dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah kab/kota6. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang7. Penyusunan neraca Sdmineral dan batubara pada derah /wilayah kab/kota8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan secara optimal9. Pengembangan dan peningkatan peran serta mayarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan10. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, PU, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan gubernur11. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan gubernur12. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, provisi, kab/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

1. Wilayah pertambanganKriteria WUP, WPR,WPN,WUPKWUP (pasal 18)/WUPK (pasal 32)WPR (pasal 22)WPN (pasal 27,28)

1. Letak geografis2. Kaidah konservasi3. Daya dukung lingkungan Optimasi sumber daya Mineral dan atau batubara4. Tingkat kepadatan penduduk1. Cad mineral sekunder yang terdapat di sungan dan /atau di antara tepi dan tepi sungai2. Cad primer logam/batubara dengan kedalaman max 25 m3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba4. Luas max WPR 25 Ha5. Menyebutkan komoditas yang akan ditambang6. Wilayah/tempat kegiatan yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun1. Untuk komuditas tertentu dan daerah konservasi untuk menjaga keseimangan ekosistem dan lingkungan2. Dapat diubah statusnya menjadi WUPK dengan pertimbangan : Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri Sumber devisa negara Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Daya dukung lingkungan Penggunaan teknologi tinggi dan modal tinggi

1. Kelompok usaha pertambanganUsaha pertambangan dikelompokan atas (pasal 34):1. Pertambangan Mineral, terdiri atas (pasal 2, pp 23/2010)1. Pertambangan Mineral RadioaktifRadium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainya1. Pertambangan Mineral Logamlitium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, admium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;2. Pertambangan Mineral bukan Logamintan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;3. Pertambangan Batuanpumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

1. Pertambangan batubarabitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut1. Izin Usaha PertambanganIUP Eksplorasi (ps 39)IUP Operasi Produksi (ps 39)IUPK Eksplorasi (ps 78)IUPK Oprasi Produksi (ps 79)

1. nama perusahaan; 2. lokasi dan luas wilayah; 3. rencana umum tata ruang; 4. jaminan kesungguhan; 5. modal investasi; 6. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 7. hak dan kewajiban pemegang IUP; 8. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 9. jenis usaha yang diberikan; 10. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 11. perpajakan; 12. penyelesaian perselisihan; 13. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 14. amdal.1. nama perusahaan; 2. luas wilayah; 3. lokasi penambangan; 4. lokasi pengolahan dan pemurnian; 5. pengangkutan dan penjualan; 6. modal investasi; 7. jangka waktu berlakunya IUP; 8. jangka waktu tahap kegiatan; 9. penyelesaian masalah pertanahan; 10. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; 11. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; 12. perpanjangan IUP; 13. hak dan kewajiban pemegang IUP; 14. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 15. perpajakan; 16. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; 17. penyelesaian perselisihan; 18. keselamatan dan kesehatan kerja; 19. konservasi mineral atau batubara; 20. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; 21. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; 22. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 23. pengelolaan data mineral atau batubara; dan 24. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.1. nama perusahaan; 2. luas dan lokasi wilayah; 3. rencana umum tata ruang;4. jaminan kesungguhan; 5. modal investasi; 6. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 7. hak dan kewajiban pemegang IUPK; 8. jangka waktu tahap kegiatan;9. jenis usaha yang diberikan; 10. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 11. perpajakan; 12. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan; 13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 14. amdal.1. nama perusahaan; 2. luas wilayah; 3. lokasi penambangan; 4. lokasi pengolahan dan pemurnian; 5. pengangkutan dan penjualan; 6. modal investasi; 7. jangka waktu tahap kegiatan; 8. penyelesaian masalah pertanahan;9. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang; 10. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; 11. jangka waktu berlakunya IUPK; 12. perpanjangan IUPK; 13. Hak dan kewajiban; 14. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 15. perpajakan; 16. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi; 17. penyelesaian perselisihan; 18. keselamatan dan kesehatan kerja; 19. konservasi mineral atau batubara; 20. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 21. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; 22. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 23. pengelolaan data mineral atau batubara; 24. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan 25. divestasi saham.

Jangka waktu IUP Eksplorasi (ps 41)IUP Operasi Produksi (ps 47)IUPK Eksplorasi (ps 83)IUPK Oprasi Produksi (ps 83)

1. Mineral Logam Paling lama 8 Tahun2. Mineral Bukan Logam Paling lama 7 tahun3. Batuan paling lama 3 tahun4. Batubara paling lama 7 tahun1. Mineral Logam Paling lama 20 Tahun, diperpanjang 2 x, masing-masing 10 tahun.2. Mineral Bukan Logam Paling lama 10 tahun, diperpanjang 2x masing-masing 5 tahun3. Mineral Bukan Logam (jenis tertentu) Paling lama 20 tahun, diperpanjang 2 x , masing-masing 10 tahun4. Batuan paling lama 5 tahun, diperpanjang 2 x, masing-masing 5 tahun.5. Batubara paling lama 20 tahun, diperpanjang 2 x, masing-masing 10 tahun1. Mineral Logam Paling lama 8 Tahun2. Batubara paling lama 7 tahun1. Mineral Logam Paling lama 20 Tahun, diperpanjang 2 x, masing-masing 10 tahun.2. Batubara paling lama 20 tahun, diperpanjang 2 x, masing-masing 10 tahun

Luas wilayah IUP Eksplorasi (ps 52,55,58,61)IUP Operasi Produksi (ps 53,56,59,62)IUPK Eksplorasi (ps 83)IUPK Oprasi Produksi (ps 83)

1. Mineral Logam 5000 Ha 100.000 Ha2. Mineral bukan Logam 500 Ha 25.000 Ha3. Batuan 5 5000 Ha1. Mineral Logam 25.000 Ha2. Mineral Bukan Logam 5000 Ha3. Batuan 1000 Ha4. Batubara 15.000 Ha1. Mineral Logam 100.000 Ha2. Batubara 50.000 Ha1. Mineral Logam 25.000 Ha2. Batubara 15.000 Ha

1. Izin pertambangan Rakyat (pasal 66 73)1. Luas Wilayah IPR (pasal 68) :1. Perseorangan paling banyak 1 Ha2. Kelompok masyarakat paling banyak 5 Ha3. Koperasi paling bayak 10 Ha2. Jangka Waktu IPR paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang (pasal 68)3. Hak dan kewajiban pemegang IPR (pasal 69,70,73)Hak Pemegang IPRKewajiban pemegang IPRSuperpisi Kab/kota

1. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan 2. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.1. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; 2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; 3. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; 4. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.1. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.2. pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup; dan pascatambang. 3. mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat

1. Usaha Jasa Pertambangan (pasal 124- 127)1. Jenis Usaha jasa Pertambangan (pasal 124)1. Konseltasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang : penyelidikan umum; eksplorasi; studi kelayakan; konstruksi pertambangan; pengangkutan; lingkungan pertambangan; pascatambang dan reklamasi; dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja.1. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang : penambangan; atau pengolahan dan pemurnian.1. Pelaksana Jasa dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.1. Pendapatan Negara dan Daerah (pasal 128 -129)Penerimaan Pajak (ps 128)Penerimaan Bukan PajakPenerimaan Daerah

1. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 2. bea masuk dan cukai.1. iuran tetap; 2. iuran eksplorasi; 3. iuran produksi; dan 4. kompensasi data informasi.1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; dan 3. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah (royalty) (ps 129)Provinsi (royalty)Kab/kota (royalty)

4 %1 %2,5 % kab/kota penghasil2,5 % kab/kota lain

1. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat (pasal 139 145)Pembinaan (ps 139)Pengawasan (ps 141)Perlindungan masyarakat (ps 145)

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; 2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 3. pendidikan dan pelatihan; dan 4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.1. teknis pertambangan; 2. pemasaran; 3. keuangan; 4. pengolahan data mineral dan batubara; 5. konservasi sumber daya mineral dan batubara; 6. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 7. keselamatan operasi pertambangan; 8. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; 9. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 10. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 11. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 12. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 13. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

1. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

1. PENELITIAN & PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHANPenelitian dan Pengembangan (ps 146)Pendidikan dan Pelatihan (ps 147)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajip mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubaraPemerintah dan Pemerintah Daerah wajip mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara

1. PENYIDIKAN (ps 149 150)Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan juga dapat di lakukan oleh PPNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik di lingkup bidang pertambangan.

2. SANKSI ADMINISTRATIFSangksi administratif [ps 151 (ayat2)], berupa :1. Peringatan tertulis2. Pengehentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi3. Pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

3. KETENTUAN PIDANA1. Pasal 158 - 1621. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)2. Pemegang IUP, IPR atau IUPK dengan senghaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)3. Setiap orang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)5. Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubarai yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)6. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)2. Pasal 1631. Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum, dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya.2. Pidana tambahan terhadap badan hukum dapat berupa : Pencabuatan izin usaha Pencabutan status badan hukum.1. Pasal 164Pidana tambahan terhadap pelaku dapat berupa :1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

2. Pasal 165Setiap orang yang mengeliarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan UU Minerba dan menyalahgunakan wewenangnya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Critical ReviewPada Pasal103 ayat 1 : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri. Pasal170: Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika merujuk pada 2 Pasal diatas maka secara singkat Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri. Aturan ini dilakukan paling lambat 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan. Seharusnnya bangsa Indonesia tidak perlu menunggu selama 5 tahun. Jika sudah diberlakukan dan disahkan seharusnya para pemegang kontrak wajiib hukumnya untuk menaati peraturan tersebut. Pemegang kontrak karya yang telah melakukan produksi di Indonesia harus melakukan pemurnian selambat lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan. Deadline-nya, 12 januari 2014 baik pemegang IUP maupun kontrak karya yang sudah berproduksi dilarang mengeskpor mineral mentah (ore).Ini merupakan suatu usaha baik dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi hasil kekayaan bumi Indonesia dan patut kita kawal bersama. Ditambah lagi kekayaan SDA Indonesia yang begitu melimpah merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga,dimanfaatkan sebaik baiknya dan sebijak bijaknya. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Sebagai indikasi berlimpahnya SDA Indonesia dalam hal mineral dan batubara, dapat dilihat pada tabel 1 tentang kegiatan ekspor batu bara dari Indonesia tahun 2014 2012. Bisa kita lihat tren produksi dan ekspor batu bara yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini akan berdampak signifikan dan memberi dampak yang besar bagi kesejahteraanrakyat Indonesia berupa peningkatan devisa Negara, jika pada akhirnya dipergunakan dengan sebaik baiknya untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Namun ekspor barang tambang mentah merupakan sesuatu yang merugikan Indonesia, barang tambang mentah yang masih bercampur dengan pengotor, lumpur dan dikenai pajak jauh lebih rendah jika diekspor keluar dibanding dengan barang tambang jadi. Logika sederhananya sama dengan mengekspor tanah dengan emas. Tantangan pertama adalah ketika barang tambang mentah dimurnikan dan diekspor untuk meningkatkan nilai tambah, maka perlu dipastikan tidak terjadi kecurangan dari pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dalam mengolah dan memurnikan barang tambang mentah hasil produksinya dengan kadar kemurnian yang sangat rendah hanya untuk lolos dari UUNo 4 Tahun 2009 dan menghindari pajak ekspor yang besar. Sehingga tujuan peningkatan nilai tambah yang diperlukan untuk mengoptimalkan konservasi sumber daya dan batubara, memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik serta memberikan dampak positif bagi perekonomian yang menghasilkan efek berantai signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya memicu pengembangan sektor hilir (industri), pada akhirnya tidak dapat berjalan maksimal.Sudah seharusnya pemerintah lebih cermat dalam mengantisipasi celah celah yang dapat dimanfaatkan olehoknum-oknum pemain barang tambang Indonesia. Sudah seharusnya pula kata pemurniandisini harus dipertegas dengan tingkat kadar pemurnian yang jelas dan standar yang baik untuk selanjutnya diatur dalam Undang Undang atau ketetapan pemerintah. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rahkmanto mengatakan bahwa penerapan pengolahan dan pemurnian bahan tambang di Indonesia masih fokus untuk "lolos" ekspor. Padahal, pemurniannya juga pasti tidak akan mencapai 100 persen sehingga nilai tambahnya tidak terlalu besar.Seandainya pemerintah mendorong bahan mentah yang sudah diolah itu digunakan untuk kepentingan industri dalam negeri, dampak pengganda ekonominya akan lebih besar.Tantangan kedua adalah kesiapan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dalam membangun fasilitas smelter. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kemurnian kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Bahan tambang yang didapat dari perut bumi masih tercampur dengan pengotor, mineral mineral lain, atau unsur unsur tanah lain yang tidak diperlukan. Oleh karena itu bahan tambang yang telah didapat kemudian dibersihkan dan dimurnikan pada smelter. Pembangunan smelter membutuhkan biaya yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai US$ 1,2-2miliar untuk membangun sebuah smelter. Maka akan menjadi masalah dan efek "bola salju" jika pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi enggan membangun smelter atau mereka ingin, namun tidak mampu dan terpaksa gulung tikar, maka otomatis akan berdampak juga pada kestabilan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus siaga dalam mencari solusi ini jangan sampai pada akhirnya pemerintah melunak dan melanggar atau membatalkan ketetapan dari undang undang No. 4 Tahun 2009 ini. Kemudian untuk operasional diperlukan tenaga tenaga ahli yang terdidik dan terampil dalam pengoperasian smelter. Ini merupakan suatu kesempatan emas bagi anak bangsa untuk unjuk gigi bahwa anak bangsa tidak kalah dengan bangsa lain dalam hal kemajuan dan penguasaan IPTEK, namun juga bisa jadi mimpi buruk jika pada akhirnya SDM Indonesia pun belum memadai. Sehingga lagi lagi orang asing kembali mengambil kesempatan kesempatan emas yang sudah seharusnya dapat digunakan dengan baik oleh anak bangsa.Tantangan ketiga adalah kemampuan Pemerintah dalam menindak tegas oknum oknum yang melanggar ketetapan Undang Undang ini. Bukan rahasia lagi bahwa mayoritas pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi adalah orang orang dengan ekonomi atas, dengan jabatan yang tidak sembarangan. Mengingat untuk mendapatkan IUP/IUPK Operasi Produksi tidaklah murah, serta sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan. Pemerintah diharap tidak lengah dalam mendirikan hukum dan memastikan bahwa Undang Undang apapun yang telah disahkan dapat berjalan dengan baik tanpa pelanggaran. Merupakan suatu keharusan memastikan semboyan Indonesia adalah Negara hukum bukan sebatas kata kata retoris indah tanpa bukti nyata. Jangan sampai penegakkan hukum di Indonesia seperti piasu yang tumpul keatas namun tajam kebawah. Tantangan terakhir adalah pemerintah harus lebih aktif mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Karena pemerintah dipilih dari, rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah harus banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan undang undang.Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini memang bertujuan baik dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. Namun, perlu diingat konteks pengertian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak boleh diartikan secara sempit hanya dalam bentuk pajak yang ditarik oleh pemerintah, dan pendapatan negara dari pajak akan digunakan untuk sebasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam merumuskan nasib bangsa ini juga mutlak diperlukan sehingga menciptakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang sesungguhnya.