Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hukum

Dalam Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada tanggal 29 mei 1945 s/d 1 juni 1945, Pancasila diterima sebagai dasar Negara dari suatu Negara yang akan didirikan. Melalui proses yang terjadi dalam sidang BPUPKI, suatu panitia kecil yang diketuai Ir. Soekarno dengan melibatkan wakil-wakil dari kelompok Islam dan Nasionalis, disepakati sebuah konsesnsus nasional yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang oleh Dr Sukiman disebut gentleman agreement. Piagam inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal Pembukaan UUD 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang didahului dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki konstitusi, yang didalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu : Adanya perlindungan terhdap hak asasi manusia ; Adanya susunan ketatanegaraan Negara yang mendasar ; Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Seperti kita ketahui UUD 1945 berlaku untuk seluruh wilayah Negara Indonesia dalam dua kurun waktu : pertama : 17 agustus 1945 sampai 27 desember 1949 dan kedua : 05 juli 1959 sampai sekarang. Dalam pada itu ketika berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950, UUD 1945 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia, sedangkan antara 17 agustus 1950 sampai 05 juli 1959 berlaku UUDS 1950.

UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, setelah Konstituante RI tidak berhasil (menetapkan) Undang-Undang Dasar yang tetap untuk diberlakukan di Negara Indonesia, sehingga dengan demikian posisi UUD 1945 dimaklumatkan sebagai  UUD tetap dengan menggantikan posisi UUDS 1950. Karena tidak berhasilnya konstituante RI membuat UUD dan Negara dinyatakan dalam keadaan darurat, maka pada tanggal 5 juli 1959 dikeluarkan Kepres RI no 150/1959 tentang Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia no 75 tahun 1959). sesuai dengan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, Pancasila tercantum dalam pembukaan alinea ke empat, dengan rumusan :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kemanusian Yang Adil Dan Beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

5.      Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila merupakan bagian UUD 1945 atau merupakan bagian hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, mengandung segi poitif dan segi negative. Segi positifnya ialah, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh Negara), sedangkan segi negatifnya ialah, Pembukaan dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Dalam pada itu, apabila Pembukaan berada di luar UUD 1945, Pancasila tidak dapat dipaksakan berlakunya, sedangkan substani yang terdapat di dalamnya tidak dapat diubah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945, keluarlah ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan

Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Sebagai Pertimbangan dapat dikemukakan, bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditegaskan posis dan peranannya dalam kehidupan bernegara. Yang perlu dikemukakan ialah bahwa Ketetapan MPR-RI No.II/1998 tersebut mempunyai catatan Risalah/Penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kettapanini sebagai berikut : Bahwa dasar Negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini didalamnya mengandung makna idialogi nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara. Dengan demikian, selain sebagai dasar Negara, Pancasila mngandung makna sebagai ideologi nasional; dan sebagai ideolgi nasional Pancasila merupakan cita-cata dan tujuan negara.

Arti Pengembangan Hukum

Hukum sebagai aturan tingkah laku dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum tertulis ialah serangkaian aturan tingkah laku manusia yang diterapkan oleh instansi yang berwenang, sedangkan hukum tidak tertulis ialah serangkaian aturan tingkah laku manusia yang berupa hukum adat dan konvensi. Sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Pengaturan Perundangan, Pasal 2, tata urutan peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia ialah :

1.      Undang-Undang Dasar 1945

2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3.      Undang-Undang

4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

5.      Peraturan Pemerintah

6.      Keputusan Presiden

7.      Peraturan Daerah

Sejak adanya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi-muatan konstitusi hanya dapat diatur dalam UUD 1945 dan Perubahan terhadapnya. Ini berarti bahwa materi-muatan konstitusi tidak dapat diatur  dalam peraturan PerUndang-Undangan yang lebih rendah, apakah itu yang bernama Ketetapan MPR atau Undang-Undang dan peraturan lainnya. Oleh karna itu sebaiknya ketetapan  MPR  mengatur kebijakan (beleidsregeling) yang akan diatur lebih lanjut ole Presiden dalam membuat berbagai macam keputusan. masalah berikutnya yang perlu diberikan catatan ialah Peraturan Pemerintah pengganti  Undang-Undang, yang dalam ketetapan MPR-RI No   III / MPR / 2000  berada di bawah Undang-Undang. seperti diketahui, istilah peraturan pemerintah (sebagai) pengganti Undang-Undang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. dalam ayat (1) tersebut dikatakan : Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa,  Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat Presiden dapat membuat dan mengeluarkan peraturan yang berisi materi - muatan Undang-Undang. akan tetapi, karena situasi yang genting atau dalam keadaan darurat, tidak mungkin dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama/o Pasal 20 dan pasal 21, peraturan yang diberi nama Undang-Undang merupakan produk bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, Presiden dan DPR adalah pembentuk Undang-Undang (wetgever). Suatu ketika, Negara dalam keadaan genting (darurat) ; dalam situasi genting tersebut diperlukan adanya sebuah Undang-Undang (materi – muatan yang diatur dengan Undang-Undang). Kalau ditempuh prosedur biasa, akan diperlukan waktu yang lama, sedamgkan keadaan sudah demikian rupa yang memerlukan pengaturan segera. Melihat hal-hal tersebut, pembuat Undang-Undang Dasar (grondwetgever) memberi hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti  Undang-Undang itu harus dicabut. Dari uraian di atas hukum tertulis meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan  Peraturan Daerah. Yang menjadi petanyaan ialah, apa yang dimaksud dengan pengembangan. Perkataan pengembangan berasal dari kata kembang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perkataan kembang mempunyai bermacam arti : membuka lebar-lebar, membentangkan ; menjadikan besar (luas, merata, dsb) ; Menjadikan maju (baik,sempurna,dsb) Dalam pada itu perkataan pengembangan, mengandung arti proses cara, perbuatan pengembangkan.

Apa bila arti-arti tersebut dihubungkan dengan tulisan ini, ialah mengembangkan dalam arti menjadikan maju, baik atau sempurna. Dengan demikian pengembanga hukum mengandung arti menjadikan hukum tertulis maju, baik atau sempurna, baik dilihat dari prosesnya atau caranya, maupun dilihat dari substansinya. Kalau hal itu di hubungkan dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, proses atau cara pembuatan atau penetapanya harus maju, baik atau sempurana. Kalau semula, rencana Undang-Undang selalu berasal dari pemerintah,maju baik tau sempurna berarti, DPR dapat mengajukan usul inisiatif rancangan Undang-Undang. Kalau dulu Presiden berhak tidak mengundangkan Undang-Undang, maju baik atau sempurna mengandung Arti : Dlam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebu disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan (Perubahan Kedua UUD 1945, atas Pasal 20)

Pancasila Sebagai Paradigma

Seperti telah dikemukakan diatas, proses perumusan Pancasila sebagai dasar telah melibatkan berbagai komponen bangsa yang menjadi anggata, baik di BPUPKI maupun di PPKI. Walaupun setelah jatuhnya Soeharto sebagai Presiden RI kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dipermasalahkan oleh berbagai kelompok masyarakat, ternyata substansi yang terdapat dalam Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998, yaitu Pancasila sebagai dasar Negara dan Pancasila sebagai idiologi Nasional, merupakan cita-cita dan tujuan Negara yang masih dipertahankan.Yang menjadi pertanyaan ialah apa makna Pancasila Sebagai Paradigma atau dapatkah Pancasila menjadi kerangka atau pola berpikir bangsa Indonesia? Seperti telah dikemukakan, Pancasila adalah dasar Negara, artinya ia adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dalam pada itu makna idiologi nasional mengandung arti cita-cita dan tujuan Negara.

Oleh karena itu sebagai negara hukum, setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis yang akan dibentuk (ditetapkan) juga harus berlandaskan dasar Negara, seperti tercermin dalam sila-silanya. Dengan demikian subtansi hukum tertulis yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau

penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Sekurang-kurangnya subtansi produknya tidak bertentangan dengan Pancasila, dalam istilah hukum politik bahwa subtansinya merupakan perwujudan/penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan karakter hukum responsive, artinya untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat.

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan denganinikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1

2

3

4

UUD 1945

BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat.

BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."Janji Presiden (WakilPresiden):"Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IVDEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB VKEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VIPEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. BAB VIIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIIIHAL KEUANGAN

Pasal 23(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IXKEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XWARGA NEGARA

Pasal 26(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXIAGAMA

Pasal 29(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XIIPERTAHANAN NEGARA

Pasal 30(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIIIPENDIDIKAN

Pasal 31(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIVKESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XVBENDERA DAN BAHASA

Pasal 35Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil.

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang 1945 ( UUD ‘45 ). Para tokoh perumus itu adalah : dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir ( Sumatera ), Mr. Abdul Abbas ( Sumatera ), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang ( keduanya dari Sulawesi ), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja ( Bali ), A H. Hamidan ( Kalimantan ), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hassan ( Sumatera ).