Corruption as A Criminal Act

TINDAK PIDANAKORUPSI

Mariske Myeke Tampi

#mariskemyeketampi #uphcollege

Definisi Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

(Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)


Definisi “Secara Melawan Hukum”

“Perbuatan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

(Penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)


Definisi “Merugikan Keuangan Negara”

“Tindak pidana merupakan delik formil yaitu adanya tindakan pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”

(Penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)


Definisi Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

(Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001)

ADDENDUM


Unsur-unsur Tipikor

melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara

secara melawan hukum


Subjek Hukum Tipikor

Pegawai negeri Korporasi Perorangan


Bagaimana jika uang dikembalikan??

Tidak menghapuskan dipidananya pelaku tipikor...(Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001)#mariskemyeketampi #uphcollege

PERBUATAN

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

Korupsi Pasal 2-3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001)

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku secara sah. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Gratifikasi Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suap sehubungan dengan jabatannya, dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bagaimana perbandingan antara korupsi, penggelapan, dan gratifikasi ?


Pengaturan• UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999

• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002

• UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

• UU RI No. 28 Tahun 1999#mariskemyeketampi #uphcollege

Pengaturan• PP RI No. 71 Tahun 2000• PP RI No. 63 Tahun 2006• Kepres No. 09 Tahun 2007• Kepres No. 10 Tahun 2007• UU RI No. 07 Tahun 2006


LEMBAGA PENEGAK HUKUM untuk

PEMBERANTASANTIPIKOR


Komisi

Pemberantasan

KorupsiAddress:

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 KuninganJakarta Selatan 12920

Website:www.kpk.go.id


Visi KPK“Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien! “


Misi KPK1. Melakukan koordinasi dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.

2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.#mariskemyeketampi #uphcollege

Tugas KPK1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.


Wewenang KPK1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi;2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan

pemberantasan tindak pidana korupsi;3. Meminta informasi tentang kegiatan

pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.


Sumber Hukum KPKUndang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Tugas: Bandingkan dengan Unsur-Unsur TipikorKPK TETAPKAN WALIKOTA MAKASSAR JADI

TERSANGKA KORUPSI PDAM

Rabu, 7 Mei 2014 16:43 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota

Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka dugaan korupsi dan transfer kelola instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012. Penetapan tersebut berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara tim KPK.

"Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IAS sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Rabu (7/5/2014).

Johan mengatakan, Ilham Arief telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Perbuatan Ilham menyebabkan negara mengalami kerugian.

Dalam perkara yang sama, kata Johan, penyidik KPK juga menetapkan seorang pengusaha sebagai tersangka yakni Direktur PT Praya Tirta.


Sumber• Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

• Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• www.kpk.go.id, diakses tanggal 3 Mei 2014• www.hukumonline.com/klinik/detail/

lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, diakses tanggal 3 Mei 2014

• www.tribunnews.com, diakses tanggal 7 Mei 2014 #mariskemyeketampi #uphcollege

Corruption as A Criminal Act

Law

Transcript of Corruption as A Criminal Act