Contoh Soal Lcc 4 Pilar
-
Upload
hecc-handayani -
Category
Documents
-
view
1.439 -
download
46
Transcript of Contoh Soal Lcc 4 Pilar
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
1/32
CONTOH SOAL LCC 4 PILAR
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN
BERNEGARA
A. SOAL TEMATIK1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang
semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?Jawaban:
Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan
negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh
lembaga sendiri.
Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan
legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan
eksekutif).
Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan
kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya
penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang
dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal
tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban:Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan
Pembukaan UUD 1945menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR
sebelum melakukan perubahan UUD 1945
Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam
UUD 1945
Mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap
dipertahankan.
Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk
NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk
inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan
perubahan UUD 1945
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan
sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!Jawaban:
Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial,
ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap
hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin
tegaknya supremasi dan kepastian hukum .
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
2/32
4. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil!Jawaban:
adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
adanya mekanisme impeachment.5.Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme!
Jawaban:
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin
efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No.
I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan KKN
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.6. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia!Jawaban:
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam
perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan
seimbang.
7. Sebutkan dan jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi!Jawaban:
Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil
menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal
33 UUD 1945.
Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya
Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku
ekonomi
Tidak ada penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang,sekelompok, atau perusahaan
Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha
Membuka akses pada sumber dana
8. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!Jawaban:
Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara
hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945.
Untuk menjaga prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang
menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
3/32
9. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan
bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undang-undang dasar!Jawaban:
penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan padaPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV
meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai
lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham
kedaulatan rakyat secara tegas
Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan
mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan
rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat,
sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut
aturan UUD 1945.
10. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!Jawaban:
Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi
negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
Tugas dan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak
dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan penjelasan/penafsiran
terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden Meminta
laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan
Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.
11. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
Jawaban:
Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius
Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman,
bertaqwa, dan berakhlak mulia.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu
menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan
kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahansebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!Jawaban:
Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan
keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam
memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak mampu
sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar
kekuatan sosial politik.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
4/32
13. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa!Jawaban:
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang
beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam
kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-citapersatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta
kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan
Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika
ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika
keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah
pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.
14. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus
dengan memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban: untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang
pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan
pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan
daerah.
15. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis
besar daripada haluan negara?Jawaban:
Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi
sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.
Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung
oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye
pada proses PILPRES.
16. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih
ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?Jawaban:
Alasan:
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA
yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga
membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden
memerlukan pertimbangan yang cepat.
Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang
berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
5/32
17. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-
Leninisme!Jawaban:
Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan
diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP
DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.
Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa turunan
Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam
penyelenggaraan negara dan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara
lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia.
18. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!
Jawaban:Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan,
sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi
khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat berlaku adil
dan profesional.
Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka
menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan
keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
19. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan
APBD!Jawaban:
Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;
Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan
pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kebudayaan nasional;
Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban
warga negara mengikuti pendidikan dasar.
20. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana
tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001!
Jawaban:meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;
berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan
dalam kemajemukan;
berkembangnya semangat anti kekerasan;
berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam
masyarakat.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
6/32
21. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil!Jawaban:
Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa
diwakilkan.
Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,
pekerjaan, dan status sosial.
Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak
manapun.
Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya.
Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur.
Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.
22. Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi
dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam
Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998!
Jawaban:Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat
dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan
koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.
23. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!Jawaban:
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga
yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi
guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip
Indonesia sebagai negara hukum.
Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan
hukum yang berlaku.
24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam
memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan
dari Dewan Perwakilan Rakyat!Jawaban:
Amnesti: Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang
diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam peradilan.
Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yangdiduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui
lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.
Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan politik, dimana
DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga
politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
7/32
25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam
memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan
pertimbangan dari Mahkamah Agung!Jawaban:
Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada
seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetapdari pengadilan.
Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok
orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi
dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.
Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan hukum, dimana
MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran
dari prinsip checks and balances system
26. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untukMenyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-
Leninisme.Jawaban:
Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan
menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan
sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang
berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang
diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan
unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan
politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan
kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan
hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk
memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme.
27. Sebutkan dan Jelaskan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!Jawaban:
mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden Memberikan persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain.
Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat duta. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal menerima penempatan duta
negara lain.
Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi Memberikan persetujuan atas perpu. Membahas dan sekaligus memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh
presiden
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Memberikan persetujuan atas pengusulan calon hakim agung oleh KY. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
8/32
Pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi28. Jelaskan mekanisme pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!Jawaban:
Pertama Rancangan Undang-Undang dapat diusulkan oleh presiden, anggota DPR
maupun anggota DPD Selanjutnya Rancangan Undang-Undang di bahas oleh presiden dan DPR untuk
mendapatkan persetujuan bersama
Jika Rancangan Undang-Undang itu telah mendapat persetujuan bersama maka
presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, tetapi jikalau presiden
tidak dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang namun telah mendapat
persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka Rancangan Undang-Undang
tersebut sah dan wajib diundangkan
Disisi lain jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama
maka Rancangan Undang-Undang itu harus dicabut.
B. SOAL BENAR / SALAH1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan
negara.
Jawab: Salah
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam
pemilihan umum sebelumnya.Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara
Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran
hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.
Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI.
Jawab: Benar
6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi
negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.
Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
9/32
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat daerah.
Jawab: Salah9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia,
ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara,
bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta
memelihara keamanan di dalam negeri.
Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta daripemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan tanda tangan.
Jawab: Salah
12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah
memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat
persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya
peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
tersebut dinyatakan tetap berlaku.
Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan
sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
ketentaraan.
Jawab: Salah
16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
10/32
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional
Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.
Jawab: Salah
19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah
menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RIuntuk saat ini dan masa yang akan datang.
Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor
XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan
amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa
Indonesia pada tahun 1945.
Jawab: Salah
21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung
ketentuan konstitusi.
Jawab: Benar22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat
kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa
dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal
yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat
dilakukan perubahan.
Jawab: benar
24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI
yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah
berakhir masa berlakunya.
Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli
1959 oleh MPRS.
Jawab: Salah27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai
politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.
Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh
diundangkan.
Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
11/32
30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5
(lima) kabupaten/kota.
Jawab: Benar
31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni
Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia
sudah lama dijajah oleh Belanda.Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya
calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.
Jawab: Salah
34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).
Jawab: Salah35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-
undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan
mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal
dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi.
Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman
akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata
yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
Jawab: benar
39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
undang-undang.Jawab: Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya
nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah
Pemerintah Pusat.
Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Jawab: Benar
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
12/32
42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau
sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya
telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap.
Jawab: salah
43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui
bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh
karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi
tidak boleh disampaikan.
Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-
undang.
Jawab: Benar
46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau
ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal
yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati,
atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau
Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
di daerah.
Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan
Peraturan Presiden.
Jawab: Salah
49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan
tersebut dilaksanakan.Jawab: Benar
50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Jawab: Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali
disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia.
Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
13/32
52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap
sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun
orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku
di Indonesia.
Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.
Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan
(beschikking)
Jawab: benar56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal
penting dengan undang-undang.
Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Jawab: Salah
59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih
lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan.
Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden
untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi
negara dan administrasi pemerintahan.
Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui DekritPresiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli
1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri.
Jawab: Benar
63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah adalah urusan agama.
Jawab: Benar
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
14/32
64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih
berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPRRI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.
Jawab: Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan
kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara
Nomor 75 Tahun 1959.
Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul
DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.
Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangandiserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
kewenangannya.
Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya
Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang.
Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar
1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-
hal normatif ke dalam pasal-pasal.
Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi diIndonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI
Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga.Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
15/32
75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang
mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan
bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun
horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia,
lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Jawab: Benar76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan Perubahannya.
Jawab: Benar
77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Jawab: Benar
78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati,Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan
perundang-undangan terhadap undang-undang dasar.
Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan
etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam
lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,
pemerintahan, dan sebagainya.
Jawab: Benar
81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau
ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal
yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Jawab: Benar
82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan,tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan
disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.
Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan
yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk
menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.
Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
16/32
86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara
yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.
Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia
diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.
Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor
XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku
lagi.
Jawab: Benar
90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam
dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak
berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat.
Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk
Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum
sebagai penduduk Indonesia.
Jawab: Benar
93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.
Jawab: Salah
94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di
Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yangdiberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.
Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh
Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang
dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
17/32
97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang
diangkat oleh Presiden.
Jawab: Salah
98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik
peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman,
kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukanperjuangan politik.
Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya dari jumlah
anggota MPR.
Jawab: Benar
100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian,
pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas
sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang
swasta tersebut.Jawab: Salah
101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah
pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan.
Jawab: Salah
103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Jawab: Salah
104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah
dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara
keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang
sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah.
Jawab: Salah105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah
membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara
lain kebebasan mendapatkan informasi.
Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak
pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
18/32
108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang
dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapatdiajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai
negara hukum.
Jawab: Benar
110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah
membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara
lain Ombudsman.
Jawab: Benar
111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentangPembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada
DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan
agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau
mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan
dengan Ketetapan MPR RI ini.
Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Jawab: Benar
113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden.
Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawab: Salah
115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan
praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam
penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus
mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah
berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara,
maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan
peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.Jawab: Salah
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
19/32
118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus
diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dari
jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir.
Jawab: Benar
119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jawab: Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Salah
121. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah
membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara
lain kejahatan terorganisasi.Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI
yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah
berakhir masa berlakunya.
Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah
yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali
masa jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang
bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah.
124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law.
Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang
dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut.
Jawab: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih
lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yangkhusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.
Jawab: Salah.
126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
Jawab: Benar.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
20/32
127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah
satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawab: Salah.
128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan
Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya.
Jawab: Benar.
129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk
mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan
musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya
perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.
Jawab: Benar.
130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan
istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Jawab: Salah.
131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan
Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.
Jawab: Benar.
132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur
dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar
1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.
Jawab: Salah.
133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga
dapat menetapkan Peraturan Presiden.
Jawab: Benar.
134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yangtidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon
Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.
Jawab: Salah.
135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh
persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi
di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawab: Salah.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
21/32
136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat
bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.Jawab: Salah.
137. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Jawab: Benar
c. SOAL rebutan1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.
Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah
Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of lawadalah
Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000
adalah tentang
Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya
adalah
Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang
bersifat
Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah
Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.
8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi adalah
Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil
menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya
Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan
Jawab: Peraturan Pemerintah.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
22/32
12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden
memperhatikan pertimbangan
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak
interpelasi adalahJawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan
Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknyapemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4
adalah.
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama
adalah
Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya
adalah
Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999
adalah tentang
Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar
adalah
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat.
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001
adalah tentang
Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden adalah
Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
23/32
24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme adalah
Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara,
menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan
secara tegas terhadap siapa pun juga.25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Jawab: Dewan Perwakilan
Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan
Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR adalah
Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194528. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar
adalah
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI
Nomor
Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang
Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga
adalah
Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang
tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before
the law adalah
Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia NomorXXIX/MPRS/1966 adalah tentang
Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah
Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah
Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang
Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.
36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 adalah tentang
Jawab: Visi Indonesia Masa Depan
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
24/32
37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika
Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena
mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kalimasa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan denganpengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka
rancangan undang-undang itu
Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 adalah tentang
Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang
di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia
dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham
atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: MPR.
46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/2001 adalah tentang
Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks
and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan
antar lembaga negara adalah
Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara
49. Arti dari istilah welfare state adalah
Jawab: Negara yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
berbagai bidang
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
25/32
50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
adalah tentang
Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri
Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraanPemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil
Presiden yang berhalangan tetap adalah
Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket
adalah
Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat
dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara adalah
Jawab: Presiden.
60. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena
bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah.
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan
cara adendum. Yang dimaksud dengan cara adendum adalah
Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan
baru dilekatkan pada naskah asli.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
26/32
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor
Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
adalah tentang
Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya
adalah
Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah
Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar
Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurutUndang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan
dari
Jawab: Mahkamah Konstitusi
69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/
1998 adalah tentang
Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah
Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara
bersama-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.
72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan adalahJawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI ini adalah:
Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah;
73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah
Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis
kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih
Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
27/32
75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 6 adalah.Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun
telah selesai dilaksanakan.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh,
dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum
diubah adalah
Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor
Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 200678. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000
adalah tentang
Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari
Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah
Jawab: Memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan
peraturan perundang-undangan.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah
Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis danmenggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi
Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
28/32
85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme
Leninisme adalahJawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan
berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil
Presiden yang berasal dari
Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Jawab:
Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama
dariJawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan
umum adalah
Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 5 adalah.
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan
masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun
2004.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga
adalah
Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia nomorJawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor
Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri
Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
29/32
95. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 5 adalah.
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakanmasih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun
2004.
96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan
cara adendum. Yang dimaksud dengan cara adendum adalah
Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan
baru dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalahJawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.
99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang
Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/
1998 adalah tentang
Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi
hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya
Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/1999 adalah tentangJawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 adalah tentang
Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-
lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden
Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
-
7/30/2019 Contoh Soal Lcc 4 Pilar
30/32
107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah
Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 adalah
Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan
MPR RI Nomor
Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkanKeputusan MPR adalah
Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan
menggunakan nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor
Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due
process of law adalah
Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah
Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
114. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 2 adalah.
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlakudengan ketentuan.
115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2001. . .
Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal,
dan nilai-nilai luhur buday