Contoh Proceeding

22
Directorate General of Cipta Karya Ministry of Public Works Republic of Indonesia Urban Institutional Development Program (UIDP) Management Urban Sector Development Reform Program (USDRP) Loan IBRD 4786-IND PHRD Grant TF 053555-IND Proceeding Diskusi Teknis ke 3 Presentasi Laporan Akhir Konsultan Individu UIDP-USDRP Jakarta, 31 Agustus 2009

description

untuk anda yang ingin mencoba buat proceeding, ini salah satu contohnya

Transcript of Contoh Proceeding

Page 1: Contoh Proceeding

Directorate General of Cipta KaryaMinistry of Public Works

Republic of Indonesia

Urban Institutional Development Program (UIDP)Management

Urban Sector Development Reform Program (USDRP)Loan IBRD 4786-IND

PHRD Grant TF 053555-IND

Proceeding Diskusi Teknis ke 3

Presentasi Laporan AkhirKonsultan Individu UIDP-USDRP

Jakarta, 31 Agustus 2009

Page 2: Contoh Proceeding

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridhonya sehingga dapat terlaksana dan tersusunnya Laporan Proceeding Diskusi Teknis Komponen Urban Institutional Development Program ( UIDP ) USDRP ini. Diskusi teknis ini merupakan salah satu upaya CPMU yang diprakarsai oleh salah satu komponen USDRP yaitu Team UIDP Management, dalam rangka periodik antara Tim UIDP Management dengan para konsultan individu pendamping pemerintah daerah kota-kota peserta USDRP dalam melaksanakan agenda reformasi dasar perkotaan. Diskusi teknis ke 3 merupakan pemaparan dari hasil kerja konsultan individu bidang PBJ, PKD, GCB dalam pendampingan pelaksanaan agenda reformasi di kota kota USDRP. Diharapkan diskusi teknis ini menjadi suatu gambaran akan hasil pendampingan dari konsultan individu dan gambaran pencapian agenda reformasi di kota kota USDRP sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan mendatang. Kami mengakui dalam pelaksanaan kegiatan dan penyajian laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin dan kami harap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berkait. Semoga Laporan Proceeding Diskusi Teknis Komponen Urban Institutional Development Program Management (UIDP) tahun 2009 USDRP ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang terkait dan yang berkepentingan.

Jakarta,...........2009 Penyusun

Page 3: Contoh Proceeding

ii

DAFTAR ISI

Kata pengantar……………………………………………………………… i

Daftar Isi…………………………………………………………………….. ii

I PENDAHULUAN…………………………………………………………… 1 I.1 Latar Belakang………………………………………………………………. 1 I.2 Tujuan…………………………………………………………………………. 2 I.3 Ruang Lingkup Pembahasan………………………………………………. 3 I.4 Hasil yang Diharapkan………………………………………………………. 4 I.5 Peserta………………………………………………………………………… 4 I.6 Waktu dan Pelaksanaan…………………………………………………….. 5 II PELAKSANAAN DISKUSI TEKNIS………………………………………. 6 II.1 Sesi Pembukaan…………………………………………………………….. 6 II.1.1 Pembukaan oleh PPK……………………………………………………….. 6 II.1.2 Pengantar Diskusi…………………………………………………………….. 6 II.2 Sesi II Diskusi Kelompok per Kota………………………………………….. 6

2.2.a Kelompok A:……………………………………………………………. 7

1. Kota Cimahi………………………………………………………………… 7

2. Kabupaten Barru ………………………………………………………….. 8

3. Kota Pare-Pare…………………………………………………………….. 9

2.2.b Kelompok B:……………………………………………………………. 11

4. Kota Palopo…………………………………………………………. 10

5. Kabupaten Sidenreng Rappang………………………………………… 12

6. Kabupaten Parigi Mountong……………………………………………… 13

7. Kota Palangkaraya………………………………………………………… 14

II.3 Sesi Pembahasan Kesimpulan dan Presentasi…………………………… 16 II.4 Sesi Penutup………………………………………………………………… 17 III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI…………………………………… 15 III.1 Kesimpulan……………………………………………………………………. 19 III.2 Rekomendasi………………………………………………………………….. 19

Lampiran: 1 Undangan Diskusi Teknis ke 3, Presentasi Laporan Akhir Konsultan Pendamping

UIDP 2 Daftar Hadir Diskusi Teknis 3, Presentasi Laporan Akhir Konsultan Pendamping

UIDP 3 Materi Presentasi Diskusi Teknis ke 3, Presentasi Laporan Akhir Konsultan

Pendamping UIDP 4 Dokumentasi Diskusi Teknis ke 3, Presentasi Laporan Akhir Konsultan Pendamping

UIDP

Page 4: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

1

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Urban Sector Development Reform Project (USDRP) merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan dibantu oleh Bank Dunia yang memiliki tujuan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka USDRP memiliki dua komponen yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan proyek. Komponen tersebut adalah; Komponen A : Perubahan Tata Pemerintahan Dasar; dan Komponen B : Investasi Infrastruktur Perkotaan. Peserta USDRP saat ini terdiri dari 7 (tujuh)Pemerintah Daerah, yaitu, Kota Cimahi, Kota Palangkaraya, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru dan Kabupaten Parigi Moutong. Sejak tahun 2007, beberapa Pemerintah Daerah telah memulai pelaksanaan pembangunan prasarana yang merupakan bagian dari komponen investasi pembangunan perkotaan.

Di sisi lain kemajuan pelaksanaan agenda reformasi di berbagai daerah cukup beragam. Secara umum, Pemerintah Kabupaten/Kota belum mencapai target yang dikehendaki dalam pelaksanaan agenda reformasi. Walau tidak bisa dipungkiri terdapat usaha - usaha beberapa Pemerintah Daerah untuk memulai pelaksanaan reformasi tata Pemerintahan atas inisiatif sendiri atau pun bantuan pihak lain. USDRP selama ini berkontribusi dalam pengenalan-pengenalan inisiatif tata pemerintahan kepada Pemerintah Daerah melalui pengadaan pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Pelaksanaan komponen A terangkum dalam sebuah paket program yang bernama Urban Institutional Development Program (UIDP). Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemda dalam pelaksanaan agenda reformasi dan manajemen perkotaan.

Sebagai bentuk fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan usaha meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi, maka CPMU USDRP mengadakan penempatan Konsultan Individu guna meningkatkan pencapaian agenda reformasi di masing-masing daerah. Saat ini jumlah konsultan pendamping adalah sebanyak 26 (duapuluh enam) orang untuk ditempatkan di 7 Kabupaten/Kota peserta USDRP dengan 4 bidang reformasi yang ditangani, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA), dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (GCB).Kegiatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari program UIDP.

Page 5: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

2

Dalam hal ini diperlukan suatu system pengawasan kinerja masing masing konsultan individu pengawasan dilakukan oleh pihak UIDP. Pada kegiatan Rapat Diskusi Teknis ke 3 Komponen UIDP-USDRP yang diselengarakan oleh CPMU dan diprakarsai oleh UIDP Manajemen pada tanggal 31 Agustus 2009 merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang telah diselenggarakan pada bulan agustus 2008 ( lihat : lampiran 1 : Undangan Diskusi teknis ke 3 komponen UIDP ). Pada kegiatan sebelumnya merupakan evaluasi Pihak CPMU, PPK, World Bank dan UIDP Manajemen terhadap kinerja Konsultan Individu yang berada di kota kota USDRP pada mas akhir tugasnya,sepert hal hal sbb :

1. Kemajuan agenda reformasi ditiap tiap kota peserta USDRP. 2. Kemajuan/Realisasi yang telah dicapai oleh masing masing Konsultan

Individu sesuai dengan bidangnya pada masa akhir tugas. 3. Pengalian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan percepatan agenda

reformasi sehingga menjadi suatu bahan acuan bagi pihak UIDP Manajemen untuk mengambil langkah langkah / solusi yang diperlukan.

4. Penilaian/evaluasi akhir atas kinerja masing masing konsultan individu bidang PBJ, PKD dan GCB.

I.2 Tujuan Berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi terhadap kegiatan yang sebelumnya banyak ditemukannya permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang antara lain ;

Kurang tercapainya sasaran agenda reformasi dari masing masing kota peserta USDRP.

Kurang adanya kedisplinan dari masing masing Konsultan Individu dalam pelengkapan dokumen administrasi.

Penyeselasian permasalahan di administrasi.

Tujuan kegiatan Diskusi Teknis sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pemaparan dari hasil kerja konsultan Individu selama tugas dalam mendorong pelaksanaan agenda reformasi di daerah.

2. Sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan mendatang oleh pihak pihak yang terkait.

3. Dapat terselesaikan masalah-masalah yang ada dari masing masing individu konsultan dari segi kegiatan, pencapaian hasil dari agenda reformasi maupun masalah administratif.

Page 6: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

3

I.3 Ruang Lingkup Pembahasan Dalam rapat Diskusi Teknis, beberapa hal yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan dilakukan oleh Bapak Hadi Sucahyono,PPK Jakstra Direktorat Bina Program , Departemen Pekerjaan Umum.

2. Pengantar diskusi diberikan oleh Team Leader konsultan UIDP Management 3. Diskusi teknis per Kota tersebut dilaksanakan pembahasan sbb:

a. Laporan kegiatan konsultan individu (rencana kerja, proses dan pelaksanaan).

b. Laporan kemajuan pencapaian Pemda dalam agenda reformasi. 4. Kesimpulan dari Diskusi Teknis Komponen UIDP disampaikan oleh bapak

Hendropranoto Suselo (Team Leader UIDP Manajement). 5. Penutup oleh Bapak Ir Hadi Sucahyono, PPK Jakstra.

I.4 Hasil yang Diharapkan Dalam pelaksanaan Diskusi teknis diharapkan sbb:

1. Konsultan Individu memaparkan perkembangan pelaksanaan dan pendampingan dari agenda reformasi di daerah.

2. Hasil dari pemutakhiran agenda reformasi dari masing-masing daerah peserta USDRP.

3. Terdapatnya gambaran agenda reformasi terakhir di kota kota USDRP.

Page 7: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

4

I.5 Peserta Dalam Acara ini hadir pihak pelaksana proyek USDRP diantaranya adalah: No Peserta Jumlah 1 CPMU USDRP 5 orang

2 PPK Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program DJCK. 3 orang

3 Konsultan MTAS 4 orang 4 Konsultan UIDP Management & staff 7 orang 5 World Bank 3 orang

6 Konsultan Pendamping UIDP Bidang Reformasi PBJ 7 orang

7 Konsultan Pendamping UIDP Bidang Reformasi PKD 7 orang

8 Konsultan Pendamping UIDP Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 7 orang

Jumlah 43 orang Dalam Rapat Diskusi Teknis tersebut, semua konsultan individu memaparkan hasil pelaksanaan dan pendampingan agenda reformasi di daerah masing – masing. Terlampir dalam lampiran 2 : Daftar hadir peserta diskusi teknis ke 3 Komponen UIDP.

Page 8: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

5

I.6 Waktu dan Pelaksanaan Tempat dan waktu penyelenggaraan Diskusi Teknis : Tempat : Ruang Rajawali I Hotel Ambhara lt.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Waktu : 1 (Satu) hari ,Senin, 31 Agustus 2009

Jam Acara Pembicara Moderator

Notulen

09.00-09.30 Pembukaan Hadi Sucahyono/PPK Jakstra

---- ----

Presentasi dan Tanya Jawab Draft Final Report Konsultan Individu PKD, PBJ dan GCB: Kelompok A

09.30-11.00 Kota Cimahi K.I Kota Cimahi Gunawan W./UIDP

Yunus/UIDP

11.00-12.30 Kota Pare-Pare K.I Kota Pare-Pare

Rahmat Rani/MTAS

Yunus/UIDP

12.30-13.30 Istirahat 13.30-15.00 Kab. Barru K.I Kab. Barru Rempu/MTAS Yunus/UIDP Kelompok B

09.30-11.00 Kab. Parigi Moutong

K.I Kab. Parigi Moutong

Diana K/CPMU atau Alamanto H./UIDP

Angel S./UIDP

11.00-12.30 Kota Palopo K.I Kota Palopo Ira I/UIDP Angel S./UIDP

12.30-13.30 Istirahat

13.30-15.00 Kota Palangka Raya K.I Kota Palangka Raya

Hania R./UIDP

Angel S./UIDP

Pleno

15.00-16.30 Kab. Sidrap K.I Kab. Sidrap Alamanto H./UIDP

Yunus/UIDP

16.30-17.00 Kesimpulan dan Penutupan

Hendropranoto Suselo/Tl UIDP

Panitia --

17.00-18.00

Ramah tamah dan Buka puasa bersama

Page 9: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

6

BAB II PELAKSANAAN DISKUSI TEKNIS II.1 Sesi Pembukaan Pada sesi pembukan terbagi menjadi 2 yaitu pembukaan oleh Bapak Hadi Sucahyono PPk Jakstra dan Sambutan/pengantar diskusi dari Team Leader UIDP management Bapak Hendropranoto Suselo. II.1.1 Pembukaan oleh PPK Pembukaan dilakukan oleh bapak Ir. Hadi Sucahyono Ph.D sebagai PPK Jakstra membuka pertemuan diskusi teknis ke-3 agenda reformasi perkotaan. Selain laporan akhir diharapkan semua konsultan dapat menyelesaikan pemasukan dokumen invoice dan pendukungnya sehingga semua pembayaran kepada para konsultan individu dapat secepatnya terselesaikan. Pihak PPK juga menyampaikan terlebih dahulu rasa syukur atas kesehatan yang telah dialami semua konsultan selama melaksanakan tugasnya di daerah selama masa penugasannya. PPK Jakstra menyampaikan terima kasih kepada para konsultan, kepada Bank Dunia dan kepada konsultan UIDP Management. Diharapkan pertemuan dapat membuka kesempatan untuk berdiskusi mengenai bagaimana kita dapat berbuat lebih baik ke depan dalam rangka menjalin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan agenda reformasi di daerah masing masing.

II.1.2 Pengantar Diskusi

Pengantar diskusi diberikan oleh Team Leader konsultan UIDP Management yang menyampaikan hal-hal berikut :

1. Diskusi Teknis Ke 3 di bagi menjadi 2 kelompok diskusi untuk mempercepat dan memberikan banyak waktu bagi konsultan Individu untuk memaparkan hasil pelaksanaan Agenda Reformasi Didaerah.

2. Pada setiap sesi Diskusi diadakan Tanya jawab hasil pemaparan dari konsultan individu.

II.2 Sesi II Diskusi Kelompok per Kota

Dilaksanakan dalam dua kelompok yaitu A dan B konsultan individu pendamping agenda pembaharuan bidang PKD, PBJ dan GCB dari kota-kota USDRP secara bergantian menyajikan laporan akhirnya dan mendapatkan tanggapan dari peserta masing-masing kelompok. Adapun kelompok tersebut sebagai Berikut :

a) Kelompok A : a. Cimahi b. Barru c. Pare pare

Page 10: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

7

b) Kelompok B a. Palopo b. Sindereng Rappang c. Parigi Moutong

Untuk Kota Palangkaraya di Pleno untuk semua peserta Diskuisi teknis. Berikut hasil pemaparan singkat dari konsultan bidang PBJ, PKD dan GCB dari masing masing daerah (untuk lebih jelas dapat terlihat pada lampiran 3 : Bahan presentasi Laporan akhir Konsultan individu dan pencapaian dalam pelaksanaan agenda reformas). 2.2.a Kelompok A I. Kota Cimahi

1. Lili Barlian – PBJ Sudah terbentuk P3BJ yang merupakan pusat pengadaan untuk Kota

Cimahi. Sudah adanya SK Bupati atau perda sehingga dalam pelaksanaannya

Konsultan Individu bertindak dalam pengawasan, evaluasi dan dan mengkaji SK atau perda yang sudah ada tersebut.

Reform dalam hal Pengadaan barang dan jasa konsultan dari bulan Maret sudah mendorong untuk mendiskusiakan dngan instansi terkait , tetapi belum adanya ketersediaannya waktu dari pihak pemda.

Pelatihan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang diusulkan banyak terbentur dengan keterbatasan anggaran Biaya.

Sudah adanya E Procurement di Kota Cimahi yang disebut dengan Uleman ( Undangan lelang elektronik Mandiri).

Terlaksananya Pelatihan Pelelangan elektronik (TOT Procurement) dengan Pemda Surabaya.

2. A Rakhman – PKD Dalam pemaparannya konsultan individu PKD menyajikan perda atau

Sk ada dalam pendukung atau yang menyangkut agenda reforamasi dibidang Pengelolaan keuangan daerah.

Pelatihan PKD sudah dijadawalkan oleh Pemda pada bulan Juli 2009 dan konsultan diminta untuk mendiskusikan bahan bahan atau materi pelatihan tersebut.

Review rencana tindak sudah disampaikan ke SKPD penanggung jawab dan masih menggu tanggapan dari pihak Pemda.

3. Sarwin A – GCB Pemaparan mengenai pengelolaan pasar, dan aset aset dari

pemerintah daerah Cimahi. Sudah terdapatnya Formulasi dan bentuk dari kerjasama di pemda,

tetapi belum ada perkembangan dan tanggapan.

Page 11: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

8

Sudah terdapatnya bentuk kelembagaan yang sudah dipilih yaitu BUMD (Djati Mandiri) tetapi belum adanya bentuk penunjukan dari bentuk kerjasamanya.

Sudah teerlaksananya Analisa terhadap asset asset yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, dimana hasilnya sudah disampaikan ke PMU.

Diskusi dan Tanya Jawab

1. Hadi Sucahyono – PPK Jakstra Dalam pemaparan konsultan individu masih ada kekurangan dalam

proses proses pendampingan apa saja yang telah dilaksanakan agar ditambahkan.

2. Dea Widyastuti – World Bank Belum adanya pemaparan mengenai proses proses yang telah

dilakukan oleh konsultan individu dalam pendampingan terhadap Pemda dalam pelaksanaan agenda reformasi.

II. Kabupaten Barru 1. Firman Ariadi- PKD :

Sosialisasi dan pelatihan di bidang PKD Kemajuan Pemda terhadap program USDRP sangat responsif dan

champion vocal point sibuk dengan tupoksi masing-masing. Beberapa bidang di dalam program reformasi PKD telah dilaksanakan

sesuai dengan SK No.8 tahun 2008 dan Perbu No.16 tahun 2008. Tidaklanjut:

BPKD untuk mempercepat atau meningkatkan pelaksanaan transparansi PKD via website Pemda agar bisa dilihat oleh masyarakat.

2. Ratnawati – PBJ : Proses dan Bentuk Pendampingan Konsultan Individu PBJ :

Sosialisasi RPBJ kepada SKPD dan Ketua-ketua Asosiasi, 14 Februari 2009.

Pembentukan PAU, 18 Nopember 2008. Pembentukan UPP, 18 Nopember 2008. Alokasi dana APBD Tahun 2009 untuk RPBJ. Penerbitan buletin pengadaan, April 2009. Pembentukan WPM, 20 Mei 2009.

Masalah dan Kendala Konsultan PBJ Terdapat perbedaan antara PMM dan SK Bupati tentang

agenda reformasi PBJ, sehingga membingungkan dan kadang menghambat pelaksanaan RPBJ.

Vocal point yang ditunjuk sebagai motor penggerak reformasi di tingkat Pemkab memiliki kesibukan dengan TUPOKSI masing-masing.

Page 12: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

9

Kesimpulan : Agenda RPBJ dapat terealisasi, jika ditunjang oleh komitmen

dan kemauan Pemkab sebagai penentu kebijakan dan PAU sebagai penanggungjawab RPBJ.

RPBJ dapat terlaksana, jika semua elemen terkait memahami secara baik dan benar mengenai substansi agenda RPBJ.

Koordinasi antara PMU, PIU dan PAU perlu ditingkatkan. Rekomendasi :

PMM dan SK Bupati tentang Agenda RPBJ perlu disinergikan, agar tidak membingungkan pelaku reformasi PBJ di daerah.

Persepsi agenda RPBJ di tingkat Pusat dan Daerah perlu disamakan.

Pertemuan rutin antara PMU, PIU dan PAU perlu dilakukan.

III. Kota Pare pare 1. Nasar Mansur –PBJ

Presentasi sudah sesuai dengan yang diminta TOR dan Ruang lingkup PBL sesui dengan yang ditetapkan oleh PMM.

2. Anastatur c – PKD Presentasi dari konsultan sudah sesuai dengan TOR dan ruang lingkup

reformasi bidang PKD dan dari sebagian agenda reformasi yang belum terlaksana adalah program pelatihan untuk keuangan daerah.

3. Andi fajar A – GCB Pemaparan dari konsultan GCB sudah lengkap dan sesuai dengan TOR ,

adanya permasalahan dalam pembangunan pasar yang kurang sesuai dengan kebutuhan dari pedagang antara lain ; Lorong yang ada dalam pasar agar diubah sesuai dengan kebutuhan. Ukuran untuk toko atau los pasar agar diubah menjadi agak lebar dari 2X2

m menjadi 2X3 m. Ruko ruko yang tidak dibangun agar dibangun sesuai dengan kebutuhan

pedagang.

Diskusi dan tanya jawab : 1. Hadi sucahyono PPK Jakstra :

Dari pemasalahan yang ada di pembangunan pasar agar para konsultan individu untuk memfasilitasi agar semua terselesaikan dan sesuai dengan tujuan awal agenda reformasi.

2. Dalmono Staff PPK Jakstra : Laporan dari konsultan individu agar sesuai dengan TOR dan PMM Dari hasil pendamping konsultan individu di daerah maka diharapkan

Kabupaten Pare Pare terus melaksanakan agenda reformasi setelah selesainya program pendampingan dari Konsultan Individu.

Belum jelasnya apakah reformasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana tindak agenda reformasi.

3. Dea Widyastuti – World Bank Agar konsultan Individu dalam pembuatan laporan akhir menyertakan

proses pendampingan yang telah dilakukan selama masa pendampingan.

Page 13: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

10

Bulletin yang telah dikerjakan oleh KI sebaiknya dilanjutkan dan lebih mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Konsultan jangan hanya menyajikan permasalahan saja tetapi juga menyajikan apa yang telah dilakukan oleh konsultan individu.

4. Ratnawati – PBJ Barru Agar teknis penyajian laporan lebih jelas lagi. Bagaimana dengan apa yang telah dicapai selama masa

pendampingan , apakah akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Perlunya lesson learned dengan daerah lain yang lebih maju dalam

pelaksanaan agenda reformasi. 5. Lili Barlian – PBJ Cimahi

Permintaan pembelajaran akan kiat kiat yang telah dilaksanakan dalam upaya meyakinkan Pemda terhadap usulan dari konsultan individu.

6. Konsultan Individu Pare pare Saran dan masukan akan dijadikan pertimbangan oleh konsultan

penyaji Perlunya koordinasi dan pendekatan yang menyeluruh dengan pejabat

atau instansi terkait.

2.2.b Kelompok B IV. Kabupaten Palopo

1. Akhmal H – GCB : Kabupaten Palopo sudah memiliki Program Jangka Menengah dimana didalamnya sudah terdapat berbagai program pembangunan, yang juga meliputi: terminal dan pasar besar/modern, selain itu juga termasuk program meningkatkan pendapatan daerah sebesar 15% per tahun. Pasar Besar baru yang dibangun di lokasi sekarang ini luasnya 1916 M2 dengan kios sebanyak 194 unit yang dibangun pada tahun 2006/2007. Pendapatan daerah akan meningkat dari penjualan kios dan menambah program pendapatan yang berasal dari retribusi. Rencana kedepan pengelolaannya akan di mitrakan dengan pihak swasta. (Bahan presentasi terlampir)

2. Diana G – PBJ : Pengadan barang dan jasa mengacu pada peraturan yang ada yang dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2007, PAU sudah dibentuk pada tanggal 3 Juli 2008 – namun pada tanggal 13 Februari 2009 tidak ada.ULP. SK Walikota tentang procurement Plan terkait dengan anggaan APBD. ULP. SK Walikota tentang procurement plan terkait dengan anggaran APBD. PAU sudah melakukan studi banding ke Surabaya. ULP Surabaya sudah mengadakan workshop di Palopo. Publikasi melalui bulletin untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan tiap triwulanan. Sertifikasi pelaksana pengadaan sudah ada yang L2 dan L4. Rencana tindak agenda reformasi belum ada SK dan angaran. PMU, PIU dan PAU tidak ada koordinasi. Publikasi melalui website e-procurement sudah dilakukan.( bahan Presentasi terlampir )

3. Salju Sanuddin – PKD :

Page 14: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

11

SK rencana tindak pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilakukan revisi belum ditandatangani oleh Kepala Daerah. Sudah dilakukan penetapan angaran untuk proses penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sistem akuntansi Pemerintah Daerah double entry. Transparansi keuangan daerah sudah dimulai dengan APBD 2009 dan sedang disusun suatu dokumen berupa Konsep pedoman penyusunan renstra.(Bahan presentasi terlampir)

Diskusi dan Tanya jawab :

1. Nita - Bank Dunia : Dalam Penyajian presentasi seharusnya menyajikan kondisi saat ini

dan bagaimana kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Palopo dalam pelaksanaan agenda reformasi.

Dalam hal ini Bank Dunia bukanlah suatu hambatan untuk pelaksanaan agenda reformasi pada masa mendatang

Bulletin yang sudah berjalan harus tetap berjalan walaupun tidak ada program USDRP.

Tidak Boleh melakukan pembatasan atas keppres 80 tahun 2003. 2. Dwityo Akoro – CPMU :

Format Presentasi yang mencakup kondisi awal, kemajuan dan rekomendasi belum disajikan.

Pencapaian hasil dari pelaksanaan dari konsultan individu maupun Pemda belum tersaji.

Tidak fokusnya presentasi dari Konsultan GCB yang seharusnya focus pada pembangunan pasar.

Belum adanya skema yang direkomendasikan dalam pelaksanaan agenda reformasi.

3. Hendropranoto Suselo – UIDP/M: Mengharapkan untuk semua baik konsultan individu maupun

pemerintah daerah untuk berpikir Outside The Box dalam memperbaiki sesuatu walaupun aturannya tidak ada.

4. Rempu – MTAS : Dalam pelaksanaan agenda reformasi di daerah ada yang berjalan

dan tidak, dalam penyajiannya untuk dijelaskan reformasi yang mana saja yang tidak bisa berjalan.

Bagaimana perkembangan proses pelelangan pasar. 5. Diana G :

Tidak ada perubahan dalam draft SK yang ada. Mendorong PAU untuk melakukan pendekatan dengan pimpinan

daerah. Sudah adanya SK Walikota untuk Pengadaan Barang dan Jasa.

Page 15: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

12

Sudah adanya Rekomendasi PAU.

V. Kabupaten sinderreng Rappang

1. Darmanto – PKD a) Beberapa kemajuan yang signifikan dalam masa penugasan :

a. Penyerahan Laporan/ SPJ Bulanan SKPD ke BPKD. b. Sosialisasi, Pelatihan dan Uji Coba Pelaksanaan Standar Akuntansi

Pemerintah Daerah. c. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Double Entry. d. Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Umum.

b) Kesimpulan : a. Transparansi keuangan daerah. Belum diterbitkan SK Bupati. b. Pelaporan dan pertanggungjawaban. Belum seluruh SKPD

menerapkannya sesuai dengan standar. c. Pengembangan kapasitas. Belum dapat dilakukan secara periodik. d. SIKD belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PP

No.56/2005. c) Permasalahan :

a. Keterbatasan jumlah staf di BPKD. b. Tingkat kepadatan pekerjaan rutin. c. Persoalan teknis jaringan internet (termasuk property) website situs

resmi. d) Rekomendasi :

a. Masih diperlukan pendampingan untuk mengawal proses pembaharuan.

b. Diperlukan tenaga khusus utk melakukan monitoring, evaluasi & tindak lanjut.

c. Diperlukan unit kelembagaan yang menangani SIKD.

2. L. Sowondo – GCB a) Indikator keberhasilan reformasi dapat dilihat dari pembangunan pasar,

rencana tindak Pemda, penanganan pedagang pasar, penanganan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

b) Permasalahan : a. Kemampuan meminjam dari pemerintah daerah, permasalahan

komitmen fee, LARAP, project management. Pemeliharaan aset, lemahnya pembukuan di Dipenda, PAD yang masih lemah sehingga masih perlu untuk di dorong lebih lanjut lagi, Tingkat hunian pasar yang kurang, Pembayaran uang kunci dan uang sewa.

c) Pekerjaan yang masih harus dilanjutkan ke depan 1. Pembentukan Institusi pengelola pasar, termasuk recruitment dan

pelatihan karyawan

Page 16: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

13

2. Pembangunan Los tambahan dipasar Rappang dan dinding pembatas Los (oleh pedagang sendiri).

3. Pemindahan pedagang, termasuk penyerahan kunci (Kios) , pembuatan Surat Kontrak Perjanjian serta Sertifikat Kepemilikan.

4. Perbaikan/penggantian beberapa asesories pasar yang rusak/hilang di tiga pasar.

5. Pengadaan peralatan/perlengkapan untuk kantor pasar dan pasar termasuk papan nama petunjuk tempat barang tertentu (zoning).

6. Pembangunan TPS di tiga pasar. 7. Penyambungan lisrik PLN. 8. Pengadaan sarana administrasi pasar.

d) Konstribusi terhadap agenda reformasi 1. Menghidupkan action plan. 2. Menyusun sistem internal kontrol sistem. 3. Menyusun SOP pasar. 4. Menyusun sistem informasi manajemen pasar. 5. Menyusun tugas dan tanggungjawab stake holder pasar. 6. Menyusun saran pemilihan bentuk institusi pengelola pasar.

3. Abdullah Dali – PBJ :

a. Anggaran PAU tidak ada ada tetapi sudah termasuk dalam anggaran pembangunan.

b. Sudah disetujui Anggaran untuk bulletin. c. Terdapatnya Anggaran Untuk PAU 2009 sebesar Rp 112 juta. d. Pemantauan kinerja Bupati. e. Sudah terbentuknya UPL atau PAU.

Diskusi dan Tanya jawab

1. Nita - Bank Dunia : Sudah semua disampaikan oleh konsultan.

2. Dwityo Akoro – CPMU : Hari ini merupakan hari terakhir saya mengucapkan terima kasih. PMM perlu karena proyek USDRP adalah hibah akan dipelajari, untuk fasilitas, konsultan dan training.

VI. Kabupaten Parigi Mountong

1. M. Zuhry – PKD : Terdapat 15 SKPD, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan

Page 17: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

14

UMKM, Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ranperda yang antara lain Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Perda Tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Ranperda Tentang Penyertaan Modal dan Ranperda Tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan, serta Perbup tentang Kebijakan Akuntansi, Perbup tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah SKPD dan SKPKD dan beberapa SK Bupati lainnya seperti SK tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Keuangan Daerah, SK tentang SIKAD

2. Rustam Abadi – PBJ : Terbentuknya lembaga yang mengawasi pelaksanaan proses pengadaan yang disebut Procurement Anchor Unit (PAU). Keberadaan PAU mulai memperlihatkan proses pengadaan yang lebih. Terbentuknya lembaga yang mewakili masyarakat dalam hal memantau proses pengadaan yang disebut WPM. Informasi mengenai proses pengadaan lebih cepat diketahui dengan pemanfaatan media cetak maupun elektronik serta adanya buletin khusus yang mengimformasikan mengenai proses pengadaan tersebut

3. M. Sagaf – GCB : Yang semula namanya DPKAD berubah menjadi DPPKAD. Agenda reform belum diperbaharui procurement fokus untuk PU Dinas padahal ketua PMU Bapedda.

VII. Kota Palangkaraya

1. Theopilus Tumpal – PBJ : PAU tupoksinya adalah pengadaan barang dan jasa, ada 50 butir rencana tindak yang tidak tahu siapa pelakunya. Draft SK April 2009 ditandatangani Juni 2009.

2. Andi Bau Usdi – GCB :

Mengenai skema organisasi sesuai buku 4 PMM. Investasi Pasar Kahayan – USDRP dikelola oleh UPTD.

3. Setijo Pramono – PKD :

Dalam pembahasan PKD di Palangkaraya tanggal 29 Agustus 2009 hanya kata tidak diganti menjadi belum. Masa resisten Sep 2008 – Maret 2009, masa proaktif April 2009 – Agustus 2009. SK belum ditandatangani padahal draft sudah. Kompetensi SDM, ASB = analisa standar belanja. Tunjangan daerah yang sama rasa sama merasakan gak boleh ada honor proyek gak

Page 18: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

15

boleh ada insentif. Kondisi awal yang tidak kondusif. Kebijakan penganggaran. Perilaku legislatif, untuk mengesahkan perda harus bayar sekian.

Diskusi dan Tanya jawab :

1. Dalmono – PPK : Butuh ada keseimbangan antara TOR dengan pelaksanaan yang menyambung, harus bisa mencari waktu untuk membantu pemda, keseimbangan menjadi matrix, terutama FMR dan pengadaan barang.

2. Elkana Catur – CPMU : Pemda tidak seprogresif dari yang kita bayangkan, masih ada Pak Leonardus yang bertahan dan masih memotivasi, local reform yang berbasis konsultan.

3. Setijo Pramono :

a. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Pedoman Pelaksanaan APBD, Penganggaran Kas, Kalender Kerja Perencanaan dan Penganggaran, ASB adalah mengenai regulasi, sekarang SKPD. SK draft pembiayaannya dari dana hibah.

b. Pemerintah daerah akan melanjutkan reform yang sudah berjalan

4. Andi Bau Usdi : Draft perda-perda dari konsultan masih dipending karena tidak ada dananya.

Page 19: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

16

II.3 Sesi pembahasan kesimpulan dan presentasi

Pada menjelang berakhirnya presentasi laporan akhir konsultan pendamping UIDP/komponen UIDP – USDRP , Team Leader UIDP Management beserta Co Team Leader menyampaikan Butir butir hasil kesimpulan dari Acara Diskuis Teknis ke 3 Komponen UIDP- USDRP sebagai berikut :

1. Pentingnya peranan dan komitmen kepemimpinan/leadership dari top leader (Walikota/Bupati) dalam meminpin pelaksanaan Agenda Refromasi.

2. Pemda/PMU tidak sepenuhnya mengikuti butir butir Reformasi yang tertulis dalam SK Walikota/Bupati. Beberapa Agenda Reformasi ditolak/dinilai tidak diperlukan.

3. Kesibukan Pemda /PMU mengakibatkan pelaksanaan Agenda Reformasi tidak berjalan secara optimal dan merupakan penghambat bagi proses Internalisasi Reformasi.

4. Kurangnya Koordinasi antara PMU dan SKPD terkait lainnya sehingga belum semua staff SKPD terkait mengenal program USDRP.

5. Dalam kasus kasus tertentu, mutasi pejabat-pejabat Pemda menyebabkan terjadinya Stagnasi Reformasi.

6. Tidak tersedianya anggaran Pemda yang cukup untuk peningkatan sumber daya Aparatur.

7. Adanya Renstra dan RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebelum Kota atau Kabupaten ybs menjadi peserta USDRP sehingga kegiatan USDRP yang tidak relevan dengan Renstra/RPJMD tidak diprioritaskan pelaksanaannya.

8. Kurangnya Sosialisasi USDRP ke SKPD sehingga untuk medapatkan data pendukung memerlukan waktu yang lama.

9. Tidak semua pemda memberikan dukungan dengan memenuhi/menyediakan fasilitas kerja, perhatian dan waktu.

10. Untuk bekerjasama lebih intensif dengan konsultan individu. 11. Reformasi yang dijalankan Pemda tidak hanya sebatas pada terbitnya

Perda/SK Bupati/ Walikota, amaun yang lebih penting adalah : implementasi, menanamkan Budaya Reformasi dan kesinambungan ke depan.

12. Koordinasi pusat antara CPMU, Konsultan UIDP Pusat dan Bank Dunia dan di daerah antara PMU–PAU–PIU perlu ditingkatkan.

13. Pemda perlu dilibatkan secra aktif dalam proses penyusunan PMM serta perlu dilakukan sosialisasi PMM Internal didalam Pemda, PMM harus tetap membuka peluang dan tidak merupakan penghambat bagi tumbuhnya kreatifitas dalam melaksanakan Agenda Reformasi di masing masing daerah.

Page 20: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

17

II.4 Sesi Penutup Kata Penutup PPK Jakstra

Berhubung dengan keterbatasan waktu, maka pertemuan diskusi teknis PPK Jakstra Direktorat Bina Program Departemen Pekerjaan Umum bapak Ir. Hadi Sucahyono. Dalam kata penutupnya PPK Jakstra Ir.Hadi Sucahyono Ph.D menyatakan bahwa tidak ada pidato perpisahan pada akhir penugasan konsultan karena diyakini kita akan bertemu lagi satu sama lain meskipun dalam tugas dan kedudukan yang akan berbeda. Diingatkan betapa pentingnya penugasan kepada konsultan kali ini karena dalam konteks desentralisasi maka Kota dan Kabupaten merupakan pusat atau jantungnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dinyatakan bahwa secara berangsur peran dan tugas pokok fungsi Cipta Karya akan kembali pada Turbinwas (Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan) dengan melepaskan tugas ‘bang’ atau ‘pembangunan’ kepada pemerintah daerah.

PPK Jakstra mengingatkan agar UIDP Management membantu dalam menghimpun dan memelihara semua dokumen hasil pendampingan reformasi pemerintah daerah, seperti dokumen Perda, Keputusan Keputusan, konsep-konsep dan lainnya yang dihasilkan selama pelaksanaan tugas pendampingan konsultan. Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua konsultan yang telah menyelesaikan tugasnya selama jangka waktu kontrak kerja masing-masing dalam tugas pendampingan pemerintah daerah di kota-kota USDRP. Diharapkan tidak terputus hubungan kerjasama yang telah terbina baik selama ini, dan semua konsultan diharapkan dapat terlibat dalam pekerjaan USDRP mendatang, seperti dalam konsultan ULGR (Urban Local Governance Reform) yang sedang dalam proses rekruitmen sepanjang semuanya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Penutup Team leader UIDP Management

Sebagai penutup pertemuan mendengarkan kata penutup Team Leader konsultan UIDP Management yang selama ini ditugasi untuk mengawal dan membimbing tugas pendampingan agenda reformasi kepada pemerintah daerah. Disampaikan bahwa pertemuan diskusi teknis ke-3 ini tidaklah sekedar suatu ‘proforma’ karena pertemuan setelah menyelesaikan tugasnya harus mempresentasikan laporan akhirnya kepada Pemerintah dan Bank Dunia. Pertemuan diselenggarakan karena secara sungguh-sungguh Pemerintah dan Bank Dunia berminat untuk mengetahui perkembangan kemajuan agenda reformasi dalam kerangka proyek USDRP dan bagaimana konsultan pendamping telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan agenda reformasi tersebut. Pasti pertemuan sehari ini telah memberikan kesempatan kepada konsultan untuk menceriterakan pengalaman serta apa yang diketahuinya selama melaksanakan tugas pendampingan di kota-kota USDRP. Namun pasti di belakang itu masih tersimpan lebih banyak lagi pengalaman dan pengetahuan yang tidak mungkin dan tidak akan sempat disampaikan kepada forum pertemuan. Agenda reformasi tidak akan berhenti dengan selesainya tugas pendampingan oleh konsultan, juga tidak akan berhenti dengan selesainya proyek USDRP.

Page 21: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

18

Agenda reformasi akan bergulir terus dan berlanjut sesuai dengan dinamika perkembangan desentralisasi dan demokratisasi di semua kota. Meskipun konsultan tidak terus bekerja di kota-kota USDRP namun pasti anda telah memberikan sumbangan yang bermanfaat yang tidak akan mudah dihapuskan atau dilupakan, berupa ide-ide, wawasan pandang, cara berpikir, pembaharuan, semangat dan kebiasaan yang semuanya menunjang bagi keberlanjutan proses reformasi tata kelola pemerintahan di semua kota USDRP. Sementara anda semua telah menjadi bagian dari suatu ‘esprit de corps’ tenaga motivator pembaharuan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih baik demi terciptanya pelayanan perkotaan yang lebih baik dan lebih unggul di masa mendatang.

Ada berita baik yang amat menggembirakan, yaitu pertama dalam suatu kuestioner yang menanyakan semua konsultan apakah mereka masih bersedia sekiranya ditugaskan kembali dalam tugas pendampingan USDRP hampir 99% menjawab ‘bersedia’;; dan kedua terhadap kuestioner yang ditanyakan kepada pemerintah daerah apakah masih memerlukan kelanjutan dari tugas pendampingan konsultan USDRP hampir semuanya menjawab ‘masih diperlukan dan mendukung dilanjutkan’. Hal ini menunjukan betapa anda telah ‘fall in love with your job’ dan bagaimana pemerintah di daerah ‘love you all’. Akhirnya diyakini bahwa suksesnya agenda reformasi perkotaan akan memerlukan komitmen dari pimpinan kota, tetapi lebih itu diperlukan suatu massa manager inti dan tenaga motivator yang tangguh. Semoga setelah penugasan anda berakhir kita masih dapat berjumpa dalam penugasan konsultan lainnya, atau sebagai tenaga birokrat dan pemimpin perkotaan di salah satu tempat di Indonesia.

Page 22: Contoh Proceeding

Proceding Diskusi Teknis ke-3 Komponen UIDP

Jakarta 31 Agustus 2009

19

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI III.1 Kesimpulan

Hasil pelaksanaan Diskusi Teknis ini secara umum adalah sebagai berikut: 1. Diskusi Teknis ini sebagai media UIDP Management dalam mengevaluasi

konsultan pendamping UIDP oleh UIDP Management dan CPMU USDRP. diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan strategi pembangunan dimasa mendatang.

2. Konsultan Individu dengan laporan akhir pelaksanaan agenda reformasi di daerah dapat dijadikan tolak ukur penerapan program yang akan mendatang demi pencapaian tujuan dari agenda reformasi mendatang.

III.2 Rekomendasi.

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Diskusi Teknis ini, beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan USDRP adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi antara komponen di pusat dan komponen di daerah dalam

pelaksanaan agenda reformasi maupun agenda program yang lainnya. 2. Kelanjutan dari agenda reformasi yang terus dilaksanakan walaupun tidak

adanya program pendampingan konsultan individu.