LAPORAN ILMIAH KELOMPOK TUTORIAL SKENARIO 2 BLOK 2

OLEH KELOMPOK 3 FASILITATOR : drg. Hema Awalia drg. Rani Purba KETUA SEKRETARIS ANGGOTA : M.Abdurrahman : Rizka Adianti Hutami : 1. Devi Alviani 2. Rivi Eka Permata 3. Sischa Ramadhani 4. Dimas Puja Permana 5. Rozalia 6. Marina Magdalena 7. Anis Okti Suryani 8. Muhammad Qisthy 9. Sherly Septhimoranie 10. Siti Adityanti 11. Suci Puspitahati 04111004036 04111004032 04111004027 04111004028 04111004029 04111004030 04111004031 04111004033 04111004035 04111004038 04111004039 04111004040 04111004041

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2011

Skenario TIU : Setelah mengikuti PBL, mahasiswa dapat memahami etika dan komunikasi dokter pasien JUDUL : Puskesmas

Ibu Warsinem datang ke puskesmas karena giginya sakit bila dipakai mengunyah makanan. Jadwal pelayanan poli gigi puskesmas hanya hari Senin, Selasa, dan Rabu, karena Ibu Warsinem datang hari Jumat, maka perawat gigi hanya memberinya obat pereda rasa sakit dan datang kembali hari Senin untuk bertemu dokter gigi. Pada hari Senin, dokter gigi tersebut datang terlambat kurang lebih tiga jam. Dokter gigi panik melihat pasien yang sudah menumpuk sehingga terburu-buru dalam melakukan perawatan gigi Ibu Warsinem. Dokter gigi tidak melakukan komiunikasi yang baik terhadap pasien dan tidak menunjukkan rasa empati terhadap perasaan Ibu Warsinem. Ibu Warsinem merasa menyesal telah menggunakan fasilitas pembiayaan kesehatan gratis dari pemerintah daerah setempat melihat pelayanan dokter gigi yang tidak empati tadi.

1.

Klarifikasi Istilah Puskesmas : tempat pelayanan kesehatan

masyarakat yang memiliki berfungsi sebagai preventif, kuratif,

rehabilitatif, dan promotif terhadap masyarakat di suatu lingkungan tertentu. Poli gigi : bagian dari tempat pelayanan kesehatan kesehatan gigi. Perawat gigi : profesi yang bertugas membantu pekerjaan dokter gigi dimana ia tidak melakukan tindakan tanpa persetujuan dokter gigi. yang menangani

Obat pereda sakit

:

obat

yang

digunakan

untuk

mengurangi sensasi rasa nyeri. Komunikasi yang baik : proses pertukaran informasi dua arah yang baik antara dokter gigi dan pasien secara efektif dan efisien. Rasa empati : dokter gigi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien (peduli). Fasilitas pembiayaan kesehatan gratis : program pemerintah yang

memfasilitasi kesehatan masyarakat dalam bentuk pembebasan biaya (pemerintah puskesmas). membayar ke

2. -

Identifikasi Masalah Jadwal pelayanan poli gigi puskesmas hanya hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena dokter gigi terlambat, ia terburu-buru dalam perawatan gigi sehingga tidak ada komunikasi yang baik dan empati. Ibu Warsinem menyesal menggunakan fasilitas pembiayaan kesehatan gratis.

3. -

Analisis Masalah Apa visi dan misi, fungsi, asas, dan peranan, serta pelayanan puskesmas? Bagaimana manajemen puskesmas yang baik dalam pengaturan jadwal pelayanan? Apa yang dimaksud dengan fasilitas pembiayaan kesehatan gratis dan bagaimana pelayanannya? Bagaimana pembagian tugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien antara dokter gigi dan perawat gigi? Bagaimana komunikasi yang baik antara dokter gigi dan pasien?

4. -

Hipotesis Jadwal pelayanan puskesmas pada poli gigi yang kurang efisien. Dokter gigi tidak disiplin dalam melakukan komunikasi yang baik (etika profesi).

5.

Learning Issues 1. Memahami visi dan misi, jenis pelayanan, fungsi, asas, dan peranan, serta manajemen puskesmas. 2. Memahami tentang fasilitas pembiayaan kesehatan gratis dari pemerintah daerah. 3. Memahami etika profesi dokter gigi terkait kedisiplinan dan komunikasi dokter gigi-pasien yang baik. 4. Memahami pembagian tugas antara dokter gigi dan perawat gigi.

6.

Belajar Mandiri

Visi dan Misi Puskesmas

Visi Puskesmas adalah mewujudkan kecamatan sehat. Misi Puskesmas 1. Menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan.

Fungsi Puskesmas

Puskesmas di era desentralisasi mempunyai 3 fungsi,yaitu : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan memiliki makna bahwa Puskesmas harus berperan sebagai motor dan motivator terselenggaranya pembangunan yang mengacu, berorientasi serta dilandasi oleh kesehatan sebagai faktor pertimbangan pertama yang muaranya adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Fungsi menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dapat dinilai dari seberapa jauh institusi jajaran non-kesehatan, memperhatikan kesehatan bagi institusi dan warganya.Oleh karna itu,keberhasilan fungsi ini bisa diukur melalui indeks potensi tatanan sehat (IPTS). Ada 3 tatanan yang bisa diukur yaitu : Tatanan sekolah (SD,SMP,SMU/SMK,Madrasah,Universitas) Tatanan tempat kerja (kantor,pabrik,industry rumah tangga,tempat kerja di peternakan,tempat kerja diperkebunan/pertanian,dll). Tatanan tempat umum (pasar,tempat ibadah,rumah makan,tempat hiburan,dll) Dengan demikian indikatornya adalah : Berapa % sekolah yang dinyatakan berpotensi sehat. Berapa % tempat kerja yang dinyatakan berpotensi sehat. Berapa % tempat umum yang dinyatakan berpotensi sehat.

2. Memberdayakan masyarakat dan memberdayakan keluarga Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengindentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral Maupun LSM dan tokoh masyarakat. Fungsi memberdayakan masyarakat dapat di ukur dengan beberapa indikator, antara lain :

Tumbuh

kembang

UKBM

(Upaya

kesehatan

berbasis

masyarakat),yang rincian indikator dan manajemen pembinaannya telah dituliskan pada buku ARIF, Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat, yang telah diterbitkan oleh Depkes. Tumbuh dan berkembangnya LSM yang bergerak dibidang kesehatan. Tumbuh dan berfungsinya BPKM (Badan Peduli Kesehatan Masyarakat) atau BPP (Badan penyantun Puskesmas). Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan keluarga agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahannya dengan benar, tanpa atau dengan bantuan pihak lain. Fungsi memberdayakan keluarga dapat diukur dengan makin banyak banyaknya keluarga sehat diwilayah kerjanya. Khusus untuk lokasi proyek KKG, indikator yang dipakai adalah indeks potensi keluarga sehat (IPKS). Makin banyak keluarga yang berpotensi sehat, berarti makin berhasil upaya pemberdayaan keluarga dipuskesmas tersebut. Fungsi pemberdayaan keluarga merupakan fungsi puskesmas yang paling berat di era desentralisasi yang menggunakan paradigma sehat ini. 3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pada era Desentralisasi ini, program Puskesmas dibedakan menjadi program kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan .

Program Kesehatan Dasar adalah program minimal yang harus dilaksanakan oleh tiap Puskesmas, yang dikemas dalam basic six, yaitu : Promosi kesehatan (Promkes) Kesehatan Lingkungan (Kesling) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB) Perbaikan Gizi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Pengobatan

Indikator keberhasilan misi pelayanan kesehatan masyarakat adalah IPMS (Indikator Potensi Masyarakat Sehat) terdiri dari cakupan dan kualitas program tersebut diatas. IPMS minimal mencakup seluruh indikator cakupan program pokok dan kualitas layanan kesehatan, yang antara lain sebagai berikut :

Selain

6

program

kesehatan

dasar

diatas,

tiap

puskesmas

diperkenankan untuk mengembangkan program lain sesuai dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan puskesmas setempat. Program lain diluar 6 program kesehatan dasar tersebut diatas disebut sebagai Program Kesehatan Pengembangan. Atas dasar program kesehatan pengembangan ini , Puskesmas bisa memiliki kekhususan sesuai dengan program yang dikembangkan. Beberapa contoh Puskesmas dengan kekhususan tertentu anatara lain : Puskesmas Perkotaan, melakukan paket pelayanan kesehatan yang sesuai dengan masyarakat perkotaan.

Puskesmas Daerah Wisata, melakukan paket pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Puskesmas Daerah Industri, melakukan pengembangan program kesehatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di daerah industri. Puskesmas Daerah Terpencil, mengembangkan paket pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mayarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Asas Puskesmas

Ada empat asas yang harus diikuti oleh Puskesmas, yaitu: 1. Asas Pertanggungjawaban Wilayah Puskesmas harus bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Artinya bila terjadi masalah kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmaslah yang harus bertanggung jawab untuk mengatasinya. Sebagai contoh, bila di suatu desa di wilayah kerjanya ada kasus demam berdarah, Puskesmas harus segera melakukan tindakan agar tidak menyebar ke tempat lain. Untuk dapat memantau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas harus proaktif ke lapangan mengadakan pemantauan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 2. Asas Peran serta Masyarakat Dalam melaksanakan kegiatannya, Puskesmas harus memandang

masyarakat sebagai subyek pembangunan kesehatan, sehingga puskesmas bukan hanya bekerja untuk mereka tapi juga bekerja bersama masyarakat. Oleh karena itu puskesmas harus bekerja sama dengan masyarakat mulai dari tahap identifikasi masalah, menggali sumber daya setempat, merumuskan dan merencanakan kegiatan penanggulangannya, melaksanakan program kesehatan tersebut dan mengevaluasinya. Untuk itu perlu difasilitasi pembentukan wadah masyarakat yang peduli kesehatan seperti Badan Peduli Keehatan Masyarakat (BPKM) dan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). BPKM/BPP bisa merupakan mitra kerja yang kontruktif bagi puskesmas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Di samping berbagai elemen masyarakat juga diajak kerjasama, terutama dalam menumbuhkembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) yang sesuai dengan elemen masyarakat tersebut, misalnya: Ibu-ibu anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) atau organisasi wanita lainnya untuk menumbuhkembangkan posyandu (pos pelayanan terpadu) dan polindes (pondok bersalin desa) Organisasi remaja untuk mengembangkan SBH (Saka Bakti Hudasa) di lingkungan pramuka, Santri Husada dan posketren (pos kesehatan pesantren) di lingkungan pondok pesantren. Kelompok pekerja untuk menumbuhkembangkan Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) Kelompok lanjut usia (lansia) untuk menumbuhkembangkan posbindu lansia (pos pembinaan terpadu lansia), dsb. 3. Asas Keterpaduan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya harus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, bermitra dengan BPKM/BPP dan organisasi masyarakat lainnya juga berkoordinasi dengan lintas sektor, agar terjadi perpaduan kegiatan di lapangan, sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu cara memadukan berbagai keiatan adalah dengan memfokuskan bernagai kegiatan untuk menyehatkan masyarakat. Dari masalah kesehatan setempat akan diketahui intervensi apa saja yang perlu dan program apa yang lebih dulu masuk dan program apa yang belakangan dilaksanakan. 4. Asas Rujukan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang bila tidak mampu mengatasi masalah karena berbagai keterbatasan, bisa melakukan rujukan baik secara vertikal ke tingkat yang lebih tinggi, atau secara maupun horizontal ke puskesmas lainnya. Sebaliknya puskesmas juga bisa menerima rujukan dari kasus secara vertikal dari tingkat yang lebih tinggi (misalnya rumah sakit) terhadap kasus yang sudah ditangani dan perlu pemeriksaan berkala yang sederhana dan dapat dilakukan di Puskesmas.

Peranan Puskesmas

Peranan puskesmas dalam sistem kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Aspek Fungsional 1. Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas merupakan unit pelaksana kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dibina Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Di bidang pelayanan medik, puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan medik dasar tingkat pertama yang secara teknis dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan RSUD Kabupaten/Kota. 3. Dalam sistem kesehatan nasional, puskesmas berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Aspek Organisasi Puskesmas merupakan organisasi struktural dan berperan sebagai unit pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. Rumusan organisasi puskesmas sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dijelasan sebagai berikut : Pukesmas mempunyai tugas teknis operasional, yaitu tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan pertimbangan beban kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas. Pola organisasi Puskesmas adalah sebagai berikut:

Kepala Wakil Kepala Puskesmas Unit Tata Usaha Unit Fungsional Indralaya

Kriteria kepala puskesmas adalah dokter, dokter gigi, atau sarjana kesehatan dengan latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat dengan status pegawai negeri sipil. Kriteria wakil kepala pusesmas adalah sarjana kesehatan dengan latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat. Satuan organisasi dalam unit fungsional dapat memilih alternatif pengelompokan sebagai berikut: Pengelompkan menurut jenis pelayanan, terdiri dari unit Yamkesmas dan Unit Yanmedik dasar. Pengelompokan menurut fungsi puskesmas, terdiri dari unit pembangunan berwawasan kesehatan, Unit pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta unit pelayanan kesehatan. Pengelompokan berdasarkan program dasar dan pengembangan, terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KB/KIA, Gizi, P2M, Pengobatan dan Program Pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya puskesmas perlu didukung oleh unit-unit fungsional di bawahnya (puskesmas keliling, puskesmas kelurahan, puskesmas pembantu, dll).

Jenis Pelayanan Kesehatan

Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayah kerjanya, puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan

merata. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan adalah pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan sangat strategis dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat umum. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi: 1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, dengan pendekatan kelompok masyarakat, serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah kerja puskesmas. Idealnya pelayanan kesehatan

masyarakat meliputi seluruh program kesehatan yang bersifat promotif preventif, baik sasaran bayi,anak, remaja, ibu hamil, ibumenyusui, bapak, maupun yang sudah lanjut usia. Lokasinyapun menyeluruh, ada yang ditingkat rumah tangga, tempat kerja (pabrik, industri, kerajinan rumah tangga, sawah, peternakan, perikanan), tempat-tempat umum (rumah makan, rumah ibadah, pasar, mall, kuburan), maupun tatanan sekolah (SD,SLTP, SMU, PT atau institusi pendidikan lainnya). 2. Pelayanan Medik Dasar yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Pengobatan merupakan wujud dari pelayanan medik dasar di Puskesmas, bentuknya bisa berupa: pengobatan umum, pengobatan gigi, rehabilitasi medik, dsb. Kegiatan pelayanan medik dasar bisa juga dilaksanakan melalui Puskesmas Pembantu dan Keliling. Cara meningkatkan pelayanan medik dasar di Puskesmas: Pengembangan program jaga mutu baik melalui profesionalisme provider maupun kepuasan pasien. Pengembangan jam buka yang sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya sore hari. Pengembangan Puskesmas sebagai rumah bersalin.

Manajemen Puskesmas

Model-model Manajemen: 1. Model PIE (Planning, Implementation, & Evaluation) 2. Model POAC (Planning, Organizing, Actuating, & Controling) 3. Model P1-P2-P3 (Perencanaan-Penggerakan, Pelaksanaan-Pengawasan, Pengendalian-Penilaian) 4. Model ARRIF (Analisis, Rumusan, Rencana, Implementasi, dan Forum) Model ini digunakan oleh jajaran Depkes, khususnya yang bergerak di bidang partisipasi masyarakat.

5. Model

ARRIME

(Analisis,

Rumusan,

Rencana,

Implementasi,

Monitoring, dan Evaluasi) Ini sebenarnya sama dengan model ARRIF, hanya dengan fungsi Monitoring dan Evaluasi secara tegas dipisah, karena aspek yang dikelola meliputi 3 fungsi monitoring dan evaluasi harus di pisah. Penerapan Manajemen ARRIME di Puskesmas 1. A: Analisis Indikator kecamatan sehat dapat dicapai melalui pencapaian 4 indikator fungsi puskesmas yaitu: IPTS: Indeks Potensi Tatanan Sehat, untuk melihat keberhasilan fungsi penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. UKBM: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, meliputi jumlah dan stratanya , untuk melihat keberhasilan fungsi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. IPKS: Indeks Potensi Keluarga Sehat, untuk melihat keberhasilan fungsi pemberdayaan keluarga dibidang kesehatan. IPMS: Indikator Potensi Masyarakat Sehat yang meliputi cakupan program kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan serta kualitas layanan kesehatan. Indikator ini untuk menggambarkan keberhasilan fungsi pelayanan kesehatan. 2. R: Rumusan Rumusan mengandung 3 macam: Rumusan Masalah, yang merumuskan besarnya masalah yang harus diatasi. Rumusan Tujuan, yang merumuskan tujuan yang hendak dicapai pada tahun ini, yang merupakan upaya penanggulangan dari sebagian masalah. Rumusan Intervensi, yang merupakan bentuk intervensi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3. R: Rencana Ada 2 macam rencana ditingkat Puskesmas ini yaitu: Rencana Usulan Kegiatan (RUK), yang disusun untuk mengajukan anggaran. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang disusun sebagai Plan of Action(POA) Puskesmas yang bersangkutan pada tahun itu. 4. I: Implementasi Implementasi kegiatan dilakukan sesuai dengan RPK yang telah disusun. Pada tahap ini, akan banyak sekali kiat yang harus ditempuh tiap petugas Puskesmas, sebab dengan kegiatan yang sama, tetapi model

implementasinya mungkin saja berbeda antara satu Puskesmas dengan Puskesmas lainnya. 5. M: Monitoring Berdasarkan kelompok indikator dengan misi Puskesmas, maka untuk pemantauan bisa dilakukan melalui 2 jenis monitoring, yaitu: Monitoring bulanan: dilakukan terhadap IPMS (Indikator Potensi Masyarakat Sehat), melalui PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) program pokok Puskesmas khususnya KIA, imunisasi dan perbaikan gizi. Hasil PWS dibahas pada monitoring bulanan ini, untuk ditindaklanjuti, desa mana yang harus du fasilitasi agar dapat mengejar ketinggalannya dalam mencapai program Puskesmas. Monitoring Semesteran: dilakukan terhadap IPTS (Indikator Potensi Tatanan Sehat) dan IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat), melalui pembahasan hasil MEM (Monitoring dan Evaluasi Manfaat) yang dilakukan disetiap semester. 6. E: Evaluasi Pada akhir tahun dilakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terhadap IPTS, IPKS dan IPMS. Evaluasi menyeluruh ini merupakan hasil kerja Puskesmas dengan segenap mitra nya (Lintas sektor, LSM, BPP, dan pihak terkait lainnya), yang bila dapat diurai selanjutnya sebagai berikut: IPTS, terutama menunjukkan tingkat keberhasilan misi

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan yang juga

menunjukkan terutama keterlibatan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat selaku pemegang kekuasaan. UKBM, terutama menunjukkan tingkat keberhasilan misi

pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. IPKS, terutama menunjukkan tingkat keberhasilan misi pemberdayaan keluarga. IPMS, terutama menunjukkan tingkat keberhasilan misi pelayanan kesehatan memadai dan sesuai demand masyarakat, yang juga menunjukkan terutama keberhasilan petugas Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di desa.

Fasilitas Pembiayaan Kesehatan Gratis

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi

(efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care financing) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Pelayanan

kesehatan itu sendiri pada akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Penggunaan yang berlebihan dari pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi adalah salah satu penyebab utamanya. Penyebab yang lain adalah dominasi pembiayaan pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunai (fee for service) dan lemahnya kemampuan dalam penatalaksanaan sumber-sumber dan pelayanan itu sendiri (poor management of resources and services) Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Keadaan ini terjadi terutama pada keadaan dimana pembiayaannya harus ditanggung sendiri ("out of pocket") dalam sistim pembayaran pelayanan kesehatan tunai ("fee for service"). Kenaikan biaya kesehatan terjadi akibat penerapan teknologi canggih, karakter "supply induced demand" dalam pelayanan kesehatan, pola pembayaran tunai langsung kepemberi pelayanan kesehatan, pola penyakit kronik dan degeneratif, sertainflasi. Kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan itu semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan kesehatan dan karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan ini. Solusi masalah pembiayaan kesehatan mengarah pada peningkatan pendanaan kesehatan agar mencukupi untuk mendukung pembangunan kesehatan sebagai investasi sumber daya manusia, dengan pendanaan pemerintah yang terarah untuk kegiatan public health seperti pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan serta biaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Sedangkan pendanaan masyarakat harus diefisiensikan dengan pendanaan gotong-royong untuk berbagi risiko gangguan kesehatan, dalam bentuk jaminan kesehatan sebagaimana Undang-Undang No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Jaminan Kesehatan merupakan program prioritas yang akan dikembangkan untuk mencapai kepesertaan Semesta. Arah pencapaian

kepesertaan semesta Jaminan Kesehatan pada akhir 2014 telah ditetapkan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Pokok utama dalam pembiayaan kesehatan adalah:

a. Mengupayakan

kecukupan/adekuasi

dan

kesinambungan

pembiayaan

kesehatan padatingkat pusat dan daerah. (UU No 36 tahun 2009 ttg kesehatan mengatur besarananggaran kesehatan pusat adalah 5% dari APBN di luar gaji, sedangkan APBDPropinsi dan Kab/Kota 10% di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. b. Mengupayakan pengurangan pembiayaan OOP dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentanmelalui pengembangan jaminan c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan. Pengembangan jaminan kesehatan dilakukan dengan beberapa skema sebagai berikut: 1. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin

(Jamkesmas) yang dalam jangka panjang terintegrasi sebagai jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dalam SJSN 2. Pengembangan Jaminan Kesehatan (JK) non PBI sebagai bagian dari Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN) 3. Pengembangan jaminan kesehatan berbasis sukarela: a. Asuransi kesehatan komersial b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela 4. Pengembangan jaminan kesehatan sektor informal: a. Jaminan kesehatan mikro/microfinancing (dana sehat) b. Dana sosial masyarakat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikembangkan oleh pemerintah salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin untuk berobat ke Puskesmas. Sesuai dengan peran pemerintah daerah pada era otonomi, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran kesehatan daerah untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan, terutama bagi penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang ditetapkan (transient poverty). Sehinga kebijakan nasional dan daerah dapat saling melengkapi. Mekanisme penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi pengaturan kepesertaan, iuran, santunan/ manfaat, dan investasi. Perluasan cakupan kepesertaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi

negara dan masyarakat, serta kemudahan dalam rekruitmen dan pengumpulannya secara rutin. Besarnya iuran/ premi dihitung berdasarkan analisis aktuaria yang disesuaikan dengan programmanfaat yang akan diberikan, struktur dan trend demografi serta resiko yang dihadapi, ditetapkan dalam prosentase tertentu terhadap upah dengan mempertimbangkan kemampuan/ pendapatan penduduk. Iuran/ premi ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerjanya. Pelayanan santunan dan klaim disesuaikan dengan besarnya iuran dan jenis program yang diikuti. Manfaat yang diberikan harus cukup berarti sehingga mendorong kepesertaan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Dana iuran/ premi/ kontribusi peserta yang terkumpul perlu dikelola dan diawasi oleh suatu Dewan Wali Amanah (Board of Trustee) dan hanya digunakan untuk kepentingan pesertanya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sebagian dana yang terkumpul perlu diinvestasikan dan dikembangkan seaman mungkin. Karena prinsip non-for-profit, maka hasil investasi tersebut akan dikembalikan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Untuk dapat menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraannya, diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Manajemen serta kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal. Dalam pengelolaannya, perlu menerapkan good corporate governance (transparency, objectivity, accountibility, dan responsibility). Sedangkan, untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah berjalan memasuki tahun ke empat dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan

pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin pada tahun 2008. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap

masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.

JAMKESMAS

A. Definisi Merupakan program pemerintah untuk membentuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. B. Tujuan a. Tujuan Umum Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien b. Tujuan Khusus 1. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

3. Terselenggaranya aktuabel. C. Program

pengelolaan keuangan

yang transparan dan

1. Merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diseluruh Indonesia. 2. Program JAMKESMAS merupakan kebijakan yang sangat tepat guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. 3. Pelayanan kesehatan yang komprehensif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif 4. Berjenjang rawat jalan, rawat inap di puskesmas, rawat jalan spesifik, dan rawat inap di rumah sakit D. Sasaran dan Prinsip 1. Sasaran miskin 2. Prinsip : a. b. Nasional : gotong royong dan subsidi silang Portabilitas pelayanan kesehatan lintas batas dan wilayah c. Ekuitas kesehatan d. Nirlaba kesehatan E. Kekurangan : Pendataan sasaran miskin belum tuntas Peran atau fungsi ganda dari penyelenggara,baik sebagai pengelola maupun pembayar Verifikasi tidak berjalan cukup optimal, paket pelayanan belum diimbangi kebutuhan dana yang memadai Penyelenggara tidak menanggung resiko. dana semata mata untuk pelayanan kesetaraan mendapatkan pelayanan : seluruh masyarakat sangat miskin,miskin,dan mendekati

Dokter dan Dokter Gigi

Pengertian dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam UUPraktik Kedokteran adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Perawat Gigi

Perawat Gigi adalah salah satu unsur pemberi pelayanan kesehatan gigi di institusi pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang secara nyata telah membaktikan dirinya di Indonesia sejak tahun 1953 yaitu pada kelulusan pertama Sekolah Pengatur Rawa Gigi (SPRG).

Standar Kompetensi Dokter Gigi

Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia, kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter gigi adalah antara lain : Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi secara efektif dan bertanggung jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait. Mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras melalui kerjasama dengan pasien dan berbagai pihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu. Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kode etik Mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yang efektif dan efisien

Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis dan komprehensif Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis dan sosial guna mengevaluasi kondisi medik pasien

Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara professional Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/kelainan gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien

Mengembangkan,

mempresentasikan

dan

mendiskusikan

rencana

perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien Bekerja dalam tim secara efektif dan efisien untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima Menata Manajemen praktik serta tatalaksana lingkungan kerja praktik kedokteran gigi

Standar Kompetensi Perawat Gigi

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1392/Menkes/SK/XII/2001 BAB IV tentang Pekerjaan Perawat Gigi adalah antara lain : Pasal 12 (1) Perawat gigi dalam menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi harus sesuai dengan: a. pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; b. melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi. (2) Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b dilaksanakan sesuai standar profesi. (3) Pelayanan asuhan kesehatan gigi yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dalam upaya promotif dan preventif.

Pasal 13 Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) butir a, meliputi: a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; b. upaya pencegahan penyakit gigi; c. tindakan penyembuhan penyakit gigi; d. pelayanan higiene kesehatan gigi. Pasal 14 Kegiatan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir a, meliputi: a. penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat; b. pelatihan kader; c. pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan. Pasal 15 Kegiatan upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir b, meliputi: a. pemeriksaan plak; b. teknik sikat gigi yang baik; c. skaling supra gingival; d. pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur, dan pengolesan fluor pada gigi; e. pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant; f. pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap. Pasal 16 Kegiatan tindakan penyembuhan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir c, meliputi: a. pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan; b. pencabutan gigi sulung dengan atau tanpa topikal anestesi; c. penambalan gigi sulung dan gigi tetap satu bidang dengan glass ionomer dan bahan amalgam; d. perawatan pasca tindakan.

Pasal 17 Kegiatan pelayanan higiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir d, meliputi: a. higiene petugas kesehatan gigi dan mulut; b. sterilisasi alat-alat kesehatan gigi; c. pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi; d. lingkungan kerja. Pasal 18 (1) Perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidangkedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) butir b harus didasarkan pada kemampuan pendidikan dan standar profesi. (2) Perawat gigi dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) butir b apabila bertentangan dengan standar profesinya. Pasal 19 (1) Perawat gigi dalam melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berkewajiban untuk mematuhi standar profesi. (2) Perawat gigi dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berkewajiban melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 20 Dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut perawat gigi berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan asuhan kesehatan oleh perawat gigi ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Tugas Dokter Gigi Di Puskesmas

Tugas pokok : Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut dalam wilayah kerja puskesmas

Kegiatan pokok : Memberi pelayanan pencegahan dan pengobatan kelainan pada gigi dan mulut Merujuk kasus kelainan gigi dan mulut yang tidak dapat diatasi setempat kepada rumah sakit yang berkompeten Melakukan penyuluhan kesehatan gigi pada ibu hamil dan mengobatinya bila perlu Mencatat semua kegiatan yang dilakukan, untuk dilaporkan kepada atasannya tiap akhir bulan.

Tugas Perawat Gigi Di Puskesmas

Tugas Pokok : Membantu melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Kegiatan pokok : Menyiapkan, membersihkan semua kebutuhan kamar periksa dokter gigi serta mensterilkan alat kedokteran gigi Mensterilkan alat-alat kedokteran gigi segera setelah dipakai untuk dipakai penderita berikutnya Melakukan anamnesa dan mencatat dalam kartu pasien,

menyimpan kartu pasien, agar dapat dicari kembali dengan mudah Mencatat pada buku register gigi dan membantu laporan kegiatan kepada atasannya Bersama Dokter Gigi mengunjungi sekolah-sekolah untuk

melakukan pemeriksaan gigi siswa, setiap sekolah dapat giliran 6 bulan sekali dan member penyuluhan kesehatan gigi dan mulut

kepada siswa sekolah tersebut. Bila ada yang perlu diobati dirujuk ke Puskesmas. Mencatat semua kegiatan, yang dilakukan untuk dilaporkan kepada atasannya tiap akhir bulan.

Komunikasi Efektif

Pada dasarnya, setiap orang memerlukan komunikasi sebagai salah satu alat bantu dalam kelancaran bekerja sama dengan orang lain dalam bidang apapun. Komunikasi berbicara tentang cara menyampaikan dan menerima pikiranpikiran, informasi, perasaan, dan bahkan emosi seseorang, sampai pada titik tercapainya pengertian yang sama antara penyampai pesan dan penerima pesan. Secara umum, definisi komunikasi adalah Sebuah proses penyampaian pikiranpikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi. (Komaruddin, 1994; Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1994; Koontz & Weihrich, 1988). Aplikasi definisi komunikasi dalam interaksi antara dokter dan pasien di tempat praktik diartikan tercapainya pengertian dan kesepakatan yang dibangun dokter bersama pasien pada setiap langkah penyelesaian masalah pasien. Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu (Hardjana, 2003). Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Opini yang menyatakan bahwa mengembangkan komunikasi dengan pasien hanya akan menyita waktu dokter, tampaknya harus diluruskan. Sebenarnya bila dokter dapat membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan pasiennya, banyak hal-hal negatif dapat dihindari. Dokter dapat mengetahui dengan baik kondisi pasien dan keluarganya dan pasien pun percaya sepenuhnya kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses penyembuhan pasien selanjutnya. Pasien merasa tenang dan aman

ditangani oleh dokter sehingga akan patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter karena yakin bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya. Pasien percaya bahwa dokter tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatannya. Kurtz (1998) menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih sedikit waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien (tidak hanya ingin sembuh). Dalam pemberian pelayanan medis, adanya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang diharapkan sehingga dokter dapat melakukan manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien, berdasarkan kebutuhan pasien. Sementara, Bylund & Makoul (2002) mengembangkan 6 tingkat empati yang dikodekan dalam suatu sistem (The Empathy Communication Coding System (ECCS) Levels). Berikut adalah contoh aplikasi empati tersebut:

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Komunikasi Efektif Dokter-Pasien 9

Level 0: Dokter menolak sudut pandang pasien Mengacuhkan pendapat pasien Membuat pernyataan yang tidak menyetujui pendapat pasien seperti Kalau stress ya, mengapa datang ke sini? Atau Ya, lebih baik operasi saja sekarang.

Level 1: Dokter mengenali sudut pandang pasien secara sambil lalu A ha, tapi dokter mengerjakan hal lain: menulis, membalikkan badan, menyiapkan alat, dan lain-lain

Level 2: Dokter mengenali sudut pandang pasien secara implisit Pasien, Pusing saya ini membuat saya sulit bekerja Dokter, Ya...? Bagaimana bisnis Anda akhir-akhir ini?

Level 3: Dokter menghargai pendapat pasien Anda bilang Anda sangat stres datang ke sini? Apa Anda mau menceritakan lebih jauh apa yang membuat Anda stres?

Level 4: Dokter mengkonfirmasi kepada pasien Anda sepertinya sangat sibuk, saya mengerti seberapa besar usaha Anda untuk menyempatkan berolah raga

Level 5: Dokter berbagi perasaan dan pengalaman (sharing feelings and experience) dengan pasien. Ya, saya mengerti hal ini dapat mengkhawatirkan Anda berdua. Beberapa pasien pernah mengalami aborsi spontan, kemudian setelah kehamilan berikutnya mereka sangat, sangat, khawatir Empati pada level 3 sampai 5 merupakan pengenalan dokter terhadap sudut pandang pasien tentang penyakitnya, secara eksplisit.

Tujuan dan manfaat Tujuan Dari sekian banyak tujuan komunikasi maka yang relevan dengan profesi dokter adalah: (1) Memfasilitasi terciptanya pencapaian tujuan kedua pihak (dokter dan pasien). (2) Membantu pengembangan rencana perawatan pasien bersama pasien, untuk kepentingan pasien dan atas dasar kemampuan pasien, termasuk kemampuan finansial. (3) Membantu memberikan pilihan dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan pasien. (4) Membimbing pasien sampai pada pengertian yang sebenarnya tentang penyakit/masalah yang dihadapinya. (5) Membantu mengendalikan kinerja dokter dengan acuan langkah-langkah atau hal-hal yang telah disetujui pasien.

Manfaat Berdasarkan hari penelitian, manfaat komunikasi efektif dokter-pasien di antaranya: (1) Meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan medis dari dokter atau institusi pelayanan medis. (2) Meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter yang merupakan dasar hubungan dokter-pasien yang baik. (3) Meningkatkan keberhasilan diagnosis terapi dan tindakan medis. (4) Meningkatkan kepercayaan diri dan ketegaran pada pasien fase terminal dalam menghadapi penyakitnya.

Sikap Profesional Dokter

Sikap profesional seorang dokter ditunjukkan ketika dokter berhadapan dengan tugasnya (dealing with task), yang berarti mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai peran dan fungsinya; mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu, pembagian tugas profesi dengan tugas-tugas pribadi yang lain (dealing with oneself); dan mampu menghadapi berbagai macam tipe pasien serta mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lain (dealing with others). Di dalam proses komunikasi dokter-pasien, sikap profesional ini penting untuk membangun rasa nyaman, aman, dan percaya pada dokter, yang merupakan landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif (Silverman, 1998). Sikap profesional ini hendaknya dijalin terus-menerus sejak awal konsultasi, selama proses konsultasi berlangsung, dan di akhir konsultasi. Contoh sikap dokter ketika menerima pasien: o Menyilakan masuk dan mengucapkan salam. o Memanggil/menyapa pasien dengan namanya. o Menciptakan suasana yang nyaman (isyarat bahwa punya cukup waktu, menganggap penting informasi yang akan diberikan, menghindari tampak lelah).

o Memperkenalkan diri, menjelaskan tugas/perannya (apakah dokter umum, spesialis, dokter keluarga, dokter paliatif, konsultan gizi, konsultan tumbuh kembang, dan lainlain). o Menilai suasana hati lawan bicara o Memperhatikan sikap non-verbal (raut wajah/mimik, gerak/bahasa tubuh) pasien o Menatap mata pasien secara profesional yang lebih terkait dengan makna menunjukkan perhatian dan kesungguhan mendengarkan. o Memperhatikan keluhan yang disampaikan tanpa melakukan interupsi yang tidak perlu. o Apabila pasien marah, menangis, takut, dan sebagainya maka dokter tetap menunjukkan raut wajah dan sikap yang tenang. o Melibatkan pasien dalam rencana tindakan medis selanjutnya atau pengambilan keputusan. o Memeriksa ulang segala sesuatu yang belum jelas bagi kedua belah pihak. o Melakukan negosiasi atas segala sesuatu berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. o Membukakan pintu, atau berdiri ketika pasien hendak pulang.

6.

Sintesis Dokter gigi melanggar etika profesi berkaiatan dengan komunikasi

yang baik antara dokter gigi dan pasiensehingga tidak empati terhadap Ibu Warsinem.

Referensi Buku ARRIME , Pedoman Manajemen Puskesmas, Proyek Kesehatan Keluarga dan Gizi, Departemen Kesehatan , JAKARTA, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1392/Menkes/SK/XII/2001 BAB IV tentang Pekerjaan Perawat Gigi. Kepmenkes no 378 th 2007 Standar Profesi Perawat Gigi. Manual Rekam Medis Konsil Kedokteran Indonesia. www.ppjk.depkes.go.id