CONTOH-CONTOH PENEMUAN HUKUM

A. Berdasarkan Jenis-Jenis Interpretasi

1. Interpretasi Subtantif

Contoh: Pasal 378; “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur daripada penipuan

adalah :

a. dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;

b. menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;

c. dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.

Maksud penipuan tidak ada, atau tidak dijelaskan.

2. Interpretasi Gramatikal

Contoh: Pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Perkataan “memiliki dan “Menggelapkan” dalam pasal 372 tidak selalu mengandung sifat

bermanfaat bagi diri peribadi. Dan Pasal 372 KUHP perbuatan terdakwa tidak merupakan

penggelapan akan tetapi suatu kasus perdata.

3. Interpretasi Historis

Contoh: Undang-undang no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Ketika

alam suatu materi undang –undang mebutuhkan interpretasi, maka salah satu metode

digunaka adalah metode histroris. Artinya meminta keterangan dari anggota legislatif yang

menetapkan atau yang terlibat dalam proses pembentukan undang –undang sampai pada

keputusan dalam lembaga legisatif.

4. Interpretasi Sistematis

Contoh: Dalam suatu masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan maka pihak pengadilan tidak

boleh menolak dengan alasan buka wewenang atau tidak ada hukum yang mengaturnya.

Sebab undang dianggap sebagai suatu sistem yang utuh, tentu ada aturan dalam

perundangn undangan yang mengaturnya.

5. Interpretasi Sosiologis dan Theologis

Contoh: Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan untuk agama Islam pada soal perceraian,

pernikahan dan warisan dalam KHI banyak pasal tidak berlaku dalam kondisi sosial

sekarang ini; seperti persoalan pembagian warisan 1 : 2 akan tetapi dalam acaara

peradilan agama tetap menggunakan 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Walaupun

aturan tersebut masyarakat belum mengetahui dan menyepakatinya.

6. Interpretasi Komparatif

Contoh: Perbandingan sistem Hukum antara anglo saxon dan eropa continental.

7. Interpretasi Futuristis

Contoh: Hakim apabila mengadapi suatu kasus, dimana kasus tersebut belum diatur dalam

peraturan perundang-undangan, tetapi Hakim mengetahui bahwa untuk kasus tersebut

telah mempunyai rancangan dan pasti akan disahkan oleh DPR, maka hakim dapat

menggunakan rancangan tersebut untuk melakukan penemuan hukum.

8. Interpretasi Restriktif

Contoh: Pasal 666 KUH Perdata dalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa pekarangan

sebelanya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tentangga penyewa.

9. Interpretasi Ekstensif

Contoh: Pada pasal 492 KUH Pidana ayat (1) “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum

merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan oranglain,

atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati –hati atau dengan

mengadakan tindakanpenjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa

atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau

pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

B. Berdasarkan Konstruksi

1. Metode Argumentum Per analogis (Analogi)

Contoh: Dalam Pasal 1576 KUHPerdata hanya mengatur tentang jual-beli tidak mengatur tentang

wakaf maka hakim wajib melakukan penemuan hukum berdasarkan asas ius curia novit.

Mencari esensinya peralihan Hak, maka metode ini digunakan penalaran induksi, berfikir

dari yang khusus (species) ke yang umum

2. Metode Argumentum A’Contrario

Contoh: Pada pasal 53 UU No.10 Thaun 2004 menjelaskan “masyarakat berhak memberikan

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan

rancangan undang undang dan rancangan peraturan daerah”. Penjelasan partisipasi

tersebut ketika diatur dalam tatib legislatif. Artinya. keterlibatan bukan menjadi suatu

kemutlakan kecuali diizinkan dalam atau tertib legislatif.

3. Rechtsvervijnings (Pengkongkritan Hukum)

Contoh: Pasal 363 (1) KUHP “dengan tuduhan menyuruh melakukan pencurian, orang yang

disuruh melakukan harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya. Artinya bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan.

4. Fiksi Hukum

Contoh: Dengan fiksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku sekalipun ia

buta huruf atau tidak mengetahuinya sama sekali, berarti ia tetap diatur oleh hukum;

contoh Pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.