Competency RULES Compliance Administration · Penagihan Pajak Restitusi Pajak Fasilitas Perpajakan....
Transcript of Competency RULES Compliance Administration · Penagihan Pajak Restitusi Pajak Fasilitas Perpajakan....
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
1
Manajemen & Strategi Perpajakan Sebagai Mitigasi Risiko Bisnis
TAX REFORM
RULES
STANDARDS
New Taxation EraRisk Mitigation
Transparency
Compliance
Regulations
LAWAdministration
Center for Indonesia Taxation Analysis
Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif
Competency
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Outline
2
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Indonesia Tax Policy (SELF ASSESSMENT)
Understanding Tax Obligations & Policies (TAX FUNDAMENTAL)
How to Control Tax Risk? (TAX MANAGEMENT) How to Tax Efficient? (TAX PLANNING)
What’s Next? (TAX UPDATE)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
3
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Background (SELF ASSESSMENT)
Understanding the Obligations (TAX FUNDAMENTAL)
How to Tax Efficient? (TAX PLANNING)
How to Tax Survival? (TAX AUDIT & DISPUTE MANAGEMENT)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
5
Domestic & International Tax Scandal
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
6
Domestic & International Tax Scandal
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
7
Domestic & International Tax Scandal
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Global Economy Turbulence
VUCAVolatile, Uncertain, Complex and Ambiguous
Cepatnya
perubahan
pada suatu
industri, pasar
atau dunia.
Semakin
volatile dunia,
semakin
banyak hal
berubah.
Mengacu pada
ketidakmamp
uan untuk
dapat
memprediksi
masa depan
dengan yakin.
Semakin tidak
pasti dunia ini,
semakin sulit
untuk
diprediksi.
Mengacu pada
sejumlah
faktor, ragam
dan variabel
yang perlu kita
perhitungkan.
Semakin
kompleks
dunia ini,
semakin sulit
untuk
dianalisis.
Mengacu pada
kurangnya
kejelasan
tentang
bagaimana
menafsirkan
sesuatu.
Semakin
ambigu dunia,
semakin sulit
untuk
ditafsirkan.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Global Tax Issues, disruptive and new path?
Is there international tax authority G20? OECD? UN?
Is there international tax law OECD Guidelines? UN? EU?
Where we are heading to unilateralism/multilateralism/regionalism? FATCA vs AEoI?
New World Hegemony US vs China? Third Way?
New Pragmatism Trade War (US-China), but in G-20 Fukuoka US/China vs UK/France on taxation on digital economy
Political Taxation all about interest, who get what, when…
New Path competition, cooperation, or coopetition?
How about Indonesia? Good boy as follower, or trendsetter?
9Source: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
“Memungut pajak ibarat seekor kumbangmenghisap madu dari setangkai kembang, tanpa si kembang merasa kesakitan…””
- Mahabarata
“Seni memungut pajak laksana mencabutibulu angsa sebanyak mungkin, tanpa siangsa merasa kesakitan…”
- Jean-Baptiste Colbert
“Memajaki tanpa Undang-undang adalahtirani.”
- James Ortis.
10
Aristides: Bapak Keadilan Pajak
“Memungut pajak tidak sekadar harus berintegritas dan adil, tetapi juga sedemikian rupa sehingga semua warga merasa dipajaki secara adil dan fair, dan membayar pajak dengan gembira.”
-Plutarch, Life of Aristides-
Memungut Pajak itu sebuah seni…
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
11
Sargon, salah satu raja Asyur, dengan kepalapemungut pajak.
Tinggi badan yang hampir samamenunjukkan tingginya kedudukan kepalapemungut pajak.
Artinya, pajak sudah penting sejak zamankuno.
Tahukah Anda?
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Lady Godiva, Legenda ‘Pemberontak Pajak’ di Inggris
12
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
13
“There were only two things certain in life: death and taxes” –Benjamin Franklin
”Seperti kematian, pajak tidak untukdihindari, melainkanuntuk dihadapi dengankesungguhan dankepastian….”
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
14
Pajak akan semakin penting, Anda butuh nasehat terbaik?
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
15
Fiscal policy as a stabilisation tool
Trade-off between stabilization and
sustainability
Moving beyond economic growth
Fiscal policy in an uncertain
environment
First Shift Second Shift Third Shift Fourth Shift
Shifts in International Thinking
On Fiscal Policy…
Shifting of fiscal policy issues from expenditure to revenue…
From sword to shield
From revenue optimalisation to
fiscal stimulus/incentives
Encourage vs Discourage
Tax is an information game or
like an art
Paradoxes of Redistribution
middle class subsidizes the have?
Global Trend Taxing “the Bad”, not
“the Good”
Long term agenda vsShort term agenda.
Shifting
Paradigm
Memahami Perubahan Paradigma dalam Proses Pemungutan Pajak
Source: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
New Paradigm Developing the new “Tax Ecosystem”Tax Policy
(Clarity and Fairness)
Taxpayers Tax
Authority
Tax
Intermediaries
Tax Revenue
Trust
Tax Law
(Certainty and
Consistency)
Tax
Administration
(Simplicity and
Transparency)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
“Rule and Revenue Theory” (Margaret Levi) 17
Relative bargaining power
degree of control over coervice,
economic, and political power
Transaction cost cost of
negotiating and implementing policy
Discount rate time
horizon of a decision maker
Seberapa kuat daya paksa negara?
Berapa ongkos yang dibutuhkan untuk
sebuah kebijakan?
Berapa lama kebijakan akan diambil?
Memahami Proses Formulasi Kebijakan
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
18
Perihal Pajak
Apa itu pajak?
Kenapa sih harus
bayar pajak?
Memangnya pajak
untuk apa?
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
19
The Importance of Taxes
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
20
Compliance cost vs Fraud Cost
Time & psychological
cost
Review & Reconciliation
cost
Money cost (Tax
payable)
Administration cost
Compliance
Cost
Fraud
CostInvestigation Costs
(Penalties)
Increased Cost: time, money, phsycological(Cashflow terganggu
karena harusmembayar beban di luar operasional)
Loss of goods
Reduced quality of services/ goods
Reduced reputation (decline & blacklist by
relation)
Multiplier effect: cost to hire consultant, lower employee
benefits
Bankrupt
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
APA ITU PAJAK?
21
Pasal 1 angka 1 UU KUP
Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat
Pasal 23A UUD NRI 1945Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang
P.J.A. Adriani
Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Prof. Dr. Rachmat Soemitro
S.H.
Pajak merupakan iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan
undang-undang dengan tidak
mendapatkan jasa timbal balik
secara langsung yang dapat
ditunjukkan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran
umum.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
22
MENGAPA PAJAK PENTING?
Konsekuensi Bernegara. Pajak merupakan konsekuensi logis hidup di dalam suatu negara. Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya.
Sumber Pendapatan. Pajak memiliki fungsi penting dalam paradigma pembangunan suatu negara, meliputi fungsi budgeter dan regulerend. Sejalan dengan fungsi budgeter tersebut, maka peran pajakmenjadi penting untuk mengisi penerimaan negara.
Lebih Sustain. Pajak merupakan sumber penerimaan paling aman dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Hutang→ Menimbulkan Beban Bunga. Penerimaan SDA→Tidak Sustainable
Redistribusi. Pajak yang diterima oleh negara dapat menjadi alat untuk melakukan redistribusipendapatan sehingga ketimpangan yang ekstrem dapat dihindari.
Instrumen Stabilitas. Pajak dapat menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan kehadiran pajak pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
23
1. Apakah yang dimaksud dengan adil?2. Dasar pemajakan seperti apakah yang memenuhi rasa keadilan?3. Prinsip bersifat direksional, Aturan bersifat desisional
Menurut Adam Smith, pemungutan pajak yang adil harus memperhatikan prinsip:
1. keadilan (equity),
2. kepastian hukum (legal certainty),
3. kenyamanan (convenience of payment), dan
4. efisiensiAdam Smith, The Wealth of Nations, book V, chapter 2, part II (1776).
Prinsip Pemungutan Pajak yang Adil:
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
24
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Background (SELF ASSESSMENT)
Understanding the Obligations (TAX FUNDAMENTAL)
How to Tax Efficient? (TAX PLANNING)
How to Tax Survival? (TAX AUDIT & DISPUTE MANAGEMENT)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis25
Tax Reform 1983 Perubahan Sistem Perpajakan
Official Assessment System
12
Menghitung Memperhitungkan Menyetor Melaporkan
PembayaranSendiri
Pemotongan/PemungutanPihakLain
SuratSetoranPajak(SSP)Atau
Buk Potong/Buk Pungut
SuratSetoranPajak(SSP)
SuratPemberitahuan
(SPT)
WajibPajak
Self-assessment System
Penetapan pajak terutang
semata-mata didasarkan pada
kewenangan Fiskus
Keberhasilan self assessment
system bergantung pada
tingkat kepatuhan pajak.
Tanpa menunggu
penetapan pajak terutang
oleh fiskus, WP melakukan
self-assess
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Dua Sisi Koin: Self Assessment & Pemeriksaan Pajak
26
Self-Assessment
System
Pemeriksaan
Menguji
kepatuhan
Wajib Pajak berhak
mengajukan keberatan
kepada Fiskus
Selesai
WP Tidak
Setuju dengan
SPHPWP Setuju
dengan
SPHP
Karena kebenaran pemenuhan kewajiban pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak,
maka Fiskus diberi kewenangan melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Sistem Self-Assessment memberi kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya
Beban pertanggungjawaban kebenaran berada pada Wajib Pajak, sedangkan beban pembuktian ketidakbenaran berada pada Fiskus.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Teori Kepatuhan dan Self-reporting (Swa-lapor)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
28
Pengawasan Kepatuhan dalam Self Assessment System UU KUP 6/1983 stdd UU 28/2007
SPT
Terbit SKP
*A
Pemeriksaan
Pajak Tanpa SKP
MPS/MPO
(Pasal 29)
Laporan Sumir
(ada indikasi
pidana)
WP Tidak
setuju
WP setuju
*B
Tidak
Bayar
Bayar Pbk
Kompensasi
SSP
Proses
Penagihan
Peringatan/
Paksa
Tegoran
Kesempatan
Terakhir
Sita
Lelang
UU PPSP No 19/2000
Tidak
Setuju
Setuju
SK
Keberatan
Permohonan
Kurang, Hapus/Batal
(Pasal 36)
Keberatan
Pemeriksaan
Bukti Permulaan
PK ke
MA
Tidak
Setuju
Setuju
Put PP
Banding
ke PP
Kembali ke
*B
Kembali
ke *B
Pengadilan Pajak UU No 14/2002
Penyidikan
SKP
Bukti kuat
Bukti Tidak
Kuat
Pasal 8 ayat (3) Denda
150%
Tidak ke Penyidikan
Kembali ke
*A
Ke Pengadilan
Hentikan Penyidikan
(Denda + 400% ; Pasal 44B
Terbukti
Tidak Terbukti
SKP
Kembali ke *A
KUHAP
Terkait KUHAPdt
Penagihan
Seketika
Paksa Badan/Pencekalan
Pemeriksaan
AlurPemeriksaan
Pengawasan Kepatuhan dalam Self Assessment System
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
29
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Background (SELF ASSESSMENT)
Understanding Tax Obligations & Policies (TAX FUNDAMENTAL)
How to Control Tax Risk? (TAX MANAGEMENT)
How to Tax Survival? (TAX AUDIT & DISPUTE MANAGEMENT)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Tax Fundamental
SHS (Schanz – Haig – Simons) Income Tax
Cash Flow Consumption Tax
Most countries employ combinations of tax on S-H-S Income and consumption tax
S-H-S Income concepts:
- Current consumptions
- Current saving (change in net worth)
- Excluded business & investment
expenses
CF Consumption Tax concepts:
- Current consumptions
- Withdrawal of prior year savings
- Remove non-consumption expenses
VS
Income Tax (PPh)Consumption Tax (VAT, GST)
MemilikiNPWP
MenyelenggarakanPembukuan / Pencatatan
MembayarPajak dengan
SSP
Mengisi danMenyampaikan
SPT
Memotong &
Memungut Pajak
LawanTransaksi
(PPN & Potput)
Menghitung | Memperhitungkan | Menyetorkan | Melaporkan
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
31
Problem Utama Kebijakan Perpajakan
1
• Kebijakan yang kurang jelas (unclear) dan tidak sinkron dengan ranah teknis (UU Perpajakan denganUU Pelayaran, UU UMKM, UU Perbankan, KBLI/NIB, dll)
2
• Aturan yang menimbulkan ketidakpastian (uncertain) UU yang tidak jelas melahirkan PP/PMK yang melampaui kewenangan dan praktik yang tidak standar di lapangan
3
• Praktik pemungutan yang tidak konsisten di lapangan: temuan audit yang berulang, hasil audit yang beragam dan tidak ada yurisprudensi untuk sengketa pajak (inconsistent)
4
• Administrasi yang tidak sederhana (single document, multi services dokumen exim DJBC saja, KBLI/NIB)
5
• Koordinasi dan Prosedur yang berbelit dan tumpang tindih (importasi barang modal via masterlistOSS BKPM/tidak perlu DJP, INSW, Lartas)
Source: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
32
Area yang Paling Menjadi Momok
Registrasi dan Penghapusan/Pencabutan NPWP/NPPKP
Pemeriksaan Pajak
Sengketa Pajak
Penagihan Pajak Restitusi Pajak Fasilitas Perpajakan
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
33
Inikah yang dikhawatirkan?
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
34
SE-15
WP sedang bingung harus bagaimana?..
Patuh
Ngumpet
Source: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
35
Pemeriksaan Pajak
adalah etalase,
momen tentang
impresi baik dan
buruk terhadap DJP
terbentuk…..
Pemeriksaan pajak
adalah miniatur,
tempat komitmen,
konsistensi, dan
profesionalitas DJP
diuji…..
Pemeriksaan Pajak
adalah
candradimuka,
tempat orang-orang
terbaik ditempa dan
dibentuk, hingga
melahirkan pribadi
unggul dan
terpercaya….
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
36
Problem: Pandangan WP terhadap Pemeriksaan Pajak
Perencanaan
Pemeriksaan
Permintaan
dokumen
Kepastian
Hukum
Quality
Assurance
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Masih wajib pajak yang sama yang diperiksa.
Permintaan dokumen yang terlalu banyak dalam
waktu yang singkat.
Beragam penafsiran di lapangan. Tidak ada
pedoman yang bisa diacu. Bahkan Putusan
PP/MA tidak selalu menjadi acuan.
Tidak ada diskusi pendahuluan atas temuan,
SPHP tiba-tiba diterbitkan
Masih banyak QA yang bersifat formalitas,
kurang imparsial dan menggali akar disputeSource: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
37
Langkah Stratejik Mempersiapkan Pemeriksaan
Ex Ante Ex Post
Teknis Teknis & Non Teknis
Review & Rekonsiliasi Secara
Berkala
Kompetensi/ Knowledge Kapasitas
Antisipatif
Tax Planning/ Management
Risk Mitigation
Komunikasi &
Negosiasi
Responsif
Review/ Monitoring
dan Evaluasi
Kompetensi/
KnowledgeKapasitas
Formal & Material
(Kebijakan, Regulasi,
Jangka Waktu, Cost &
Benefit - Sanksi
Administrasi & Bunga
Kompensasi)
Source: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Jelaskan, lalu buktikan
• Menyerahkan SOP Transaksi
• Membuat summary tentang nature akun atau transaksi yang dipertanyakan oleh
pemeriksa
• Menyederhanakan nature transaksi dengan diagram dan penjelasan alur menggunakan
bahasa sederhana (layman’s term) disertai dengan sampel kronologis transaksi
Langkah yang dapat dilakukan selama pemeriksaan ketika pemeriksa meminta keterangan atau bukti terkait suatu transaksi yang
berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat:
Jelaskan, buktikan, dukung
Pertanyaanpemeriksa
Penjelasan BuktiDispute
Peraturan
Penegasan/
Yurisprudensi
Diharapkan perbedaan pendapat dalam pemeriksaan dapat diarahkan
hanya kepada aspek-aspek yang berkenaan dengan hal yuridis.
ARGUMEN BERBEDA >> didukung dengan pendapat ahli, surat edaran,
penegasan atau yurisprudensi yang menjadi dasar perbedaan pendapat
Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Bukti yang lengkap barukita sediakan setelahpemeriksa memahami
transaksi tersebut.
Bukti digunakansebagai pendukung
atas keterangan, bukansebagai keterangan itu
sendiri.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Melakukan tax review secara berkala & segera melakukan perbaikan ataupembetulan terhadap kesalahan sebelum dilakukan pemeriksaan
Melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala dan mengantisipasi akibat darirekonsiliasi yang berujung pada pembetulan SPT
Memahami penyebab kita diperiksa & melakukan rekonsiliasi fiskal terhadappos-pos yang dikoreksi
Menyiapkan bukti-bukti/ dokumen yang dibutuhkan pemeriksa
Mengalokasikan jumlah uang tertentu untuk mengantisipasi hasilpemeriksaan (berdasarkan penghitungan sementara)
Mencari informasi lingkup dan jenis pemeriksaan yang kemungkinan akandihadapi sesuai kondisi kita (misalnya: Restitusi PPN, PPh Badan, dll)
39
Tips & Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Soft skill/soft competence terkait audit dan tax dispute:
1. kemampuan antisipatif
2. kemampuan koordinasi dankomunikasi
3. kemampuan artikulasi (menyusuntanggapan, jawaban)
4. kemampuan argumentatif (menyusunargumen yang baik, tdk straight forward,
mediasi)
5. kemampuan negosiasi
Sumber: Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses: Cetakan Ketiga 2011
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Memahami norma pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta hak dan kewajiban pemeriksa.
Memahami bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam pemeriksaan, seperti surat perintah pemeriksaan, surat panggilan pemeriksaan, surat peminjaman berkas atau dokumen, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan
atas hasil pemeriksaan, berita acara pembahasan akhir, hingga surat ketetapan pajak.
Memahami prosedur pemeriksaan. Wajib pajak berhak mengajukan sanggahan atau tidak memenuhi permintaan pemeriksa jika melanggar prosedur yang ditetapkan.
Melakukan persiapan dengan baik, termasuk:
Menyiapkan seluruh dokumen yang diminta, berikut bukti-bukti yang dipersyaratkan;
Melakukan rekonsiliasi akhir atau pembacaan ulang antara laporan keuangan komersial dengan SPT;
AspekTeknis
Tips & Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Sumber: Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses: Cetakan Ketiga 2011
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Meminta tanda terima resmi (ditandatangani, nama jelas, tanggal, dan stempel kantor pajak) setiap menyerahkan dokumen.
Kuasai metode-metode analisis laporan keuangan untuk menguji perhitungan yang dilakukan oleh pemeriksa.
Tuangkan hasil pertemuan dengan pemeriksa dalam catatan yang baik,sebagai dokumentasi dan persiapan pembahasan akhir atau keberatan.
Memberikan penjelasan teknis dengan baik dan benar, untuk itu perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk membuat catatan jika diperlukan.
Jika pemeriksaan sudah selesai, kita harus meminta kembali buku, catatan, ataudokumen yang dipinjam selama pemeriksaan. Ini untuk menjaga keutuhan data sekaligus pengamanan bahan jika kita mengajukan keberatan atau banding.
AspekTeknis
Tips & Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Sumber: Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses: Cetakan Ketiga 2011
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Memenuhi setiap panggilan atau permintaan tepat pada waktunya, dan apabilaterjadi keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi tepat waktu,
menyampaikan secara tertulis atau lisan dan disertai alasan yang menyebabkannya;
Selalu menyampaikan argumen atau alasan dengan bahasa yang baik, tertata, jelasdan mudah dipahami. Penyampaian dengan wajar, sabar, dan tenang, dan tidak
terpancing dengan kebiasaan pemeriksa pajak yang bicara keras, lugas, dan penuhselidik;
Sampaikan apa pun sesuai yang kita ketahui, jangan menjawab berdasarkan asumsiatau keyakinan tertentu, terlebih terhadap hal-hal yang tidak atau kurang kita
kuasai. Sebaiknya secara diplomatis meminta waktu untuk mempersiapkan diri ataurapat dengan manajemen atau bagian akuntansi/pajak.
Aspek Psikologis
Tips & Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Sumber: Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses: Cetakan Ketiga 2011
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Aspek Psikologis (lanjutan...)
Tips & Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Prinsip kesetaraan. Meskipun yang kita hadapi adalah pemeriksa pajak yang masih berusia muda atau dengan pangkat atau golongan belum tinggi, kita harus memegang prinsip kesetaraan, bahwa pemeriksa pajak ditunjuk dengan kualifikasi teknis tertentu.
Mereka menjadi pemeriksa karena kecakapan karenanya kita harus menghormati;
Jika menemukan kesalahan atau ketidaktepatan oleh pemeriksa, komunikasikan secara baik dan terbuka, dan jika perlu disampaikan kepada ketua tim atau supervisor, sebaiknya tetap dalam rangka mencari pemahaman yang lebih baik bukan untuk
mempermalukan atau menyalahkan;
Bersikap proaktif, tidak menunggu. Jika diperlukan membuat skedul dan daftar nama pemeriksa, nomor telepon dan email. Selalu bertanya mengenai perkembangan dan
komunikasikan hal-hal apa yang dapat dibantu oleh wajib pajak.
Sumber: Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses: Cetakan Ketiga 2011
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
44
Koordinasi Seluruh Fungsi Perusahaan Hadapi Pemeriksaan Pajak
Perform as a team:
Coordination Teamwork
Learning & Research
Matching Data & Documents
Giving Feedback
Regularly Update
Database
Fast Respond to Minimize
Delay
Maintaining Company
Confidentiality
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Hasil Pemeriksaan PajakSetuju maupunTidak Setuju (berlanjut pada KEBERATAN)
45
Sampai Dengan
Triwulan IV 2017
Jumlah Bobot
SKP Terbit (Okt-Des 2016 sampai dengan
September 2017
204.584
SKP yang Tidak Diajukan Keberatan 193.384 94,53%
SKP yang Diajukan Keberatan 11.200 5,47%
Keberatan yang Ditolak atau Dikabulkan
sebagian
6.262 55,91%
Keberatan yang Diterima atau Menambah Jumlah
Pajak
4.938 44,09%
Sumber: DJP, kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Sengketa Pajak
Pembetulan ketetapan pajak
Pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi
Pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak
Keberatan
Gugatan
Banding
Peninjauan Kembali (PK)
Penyelesaian di Direktorat
Jenderal Pajak “sebelum”
upaya lanjutan (banding) ke
Pengadilan Pajak
Penyelesaian di
Pengadilan Pajak
Penyelesaian di Mahkamah Agung,
“setelah” dari Pengadilan Pajak
Pengurangan/Pembatalan STP
Pembatalan hasil pemeriksaan
dan SKP-nya
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
47
Permasalahan Proses Sengketa di Pengadilan Pajak
Permasalahan utama, tidak ada yurisprudensiuntuk masalah pajak.
Putusan pengadilan berbeda-beda terhadap kasusyang sama.
Perbedaan putusan ini terjadi karena penetapanhukum yang tidak merujuk pada putusan
sebelumnya, melainkan bergantung pada putusantim majelis hakim. (Suatu Perusahaan yang
menghadapi sengketa yang sama dapatmemperoleh putusan berbeda).
Permasalahan lain adalah ketidakadilan adalah putusan Pengadilan Pajak yang seringkali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku, misalnya adagiumhukum lex specialis derogate legi generali dan
adagium pacta sunt servanda sebagai landasan pelaksanaan perjanjian bagi para pihak.
Dampaknya, putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Dispute Settlement dan Kepatuhan Wajib Pajak
DisputeDispute
SettlementKepatuhan
Ex Ante Ex Post
Pemeriksaan
yang objektif,
fair, kredibel,
akuntabel.
Untuk
mengantisipasi
terjadinya
dispute
Diperlukan
diseminasi dan
evaluasi
Untuk
menyelesaikan
dispute yang telah
terjadi
Trust
Trust Trust
Trust
“Yurisprudensi”
Problem saat ini
Independensi Kompetensi Regulasi
Struktur Kewenangan Revisi
48
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
49
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Background (SELF ASSESSMENT)
Understanding the Obligations (TAX FUNDAMENTAL)
How to Control Tax Risk? (TAX MANAGEMENT)How to Tax Efficient? (TAX PLANNING)
How to Tax Survival? (TAX AUDIT & DISPUTE MANAGEMENT)
TAX MANAGEMENT TAX PLANNING
TAX RISK & COMPLIANCE TAX EFFICIENCY
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Tax Planning –Tax Avoidance –Tax Evasion
50
Tax Evasion Tax Avoidance Tax Planning
BAD GOODTax Fraud
Tax Liability,
Penalties,
and/or Jail
Fraus Legis
Possible Tax
Liability
Minimum or
no tax liability
No Sanctions
ILLEGAL LEGAL
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Concept of Tax Planning
Pajak Terutang
TarifPajak
Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan(objek Pajak)
Biaya(deductible)
Biaya(non-
deductible)
Penghasilan(non-objek Pajak)/Final Income
Cost
Diminimalkan,Dipindahkan(via intermediary)Di-rekarekterisasi
dimaksimalkan
dimaksimalkan
Diminimalkan, dipindahkan, di-rekarakterisasi
Subjek Pajak
High TaxCountry
Low TaxCountry
ObjekPajak
Subjek Pajak
(Via intermediary)
Source: DDTC
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
52
Memahami Konsep Tax Management
Framework
Policy (Corporate Tax Vision)
System (Governance & Organisation)
People
Tools/Technology
Administration
(Compliance & Documentation)
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Better Tax Management Strategy
Corporate Tax Policy formulation
Standard Operating Procedure (SOP) for tax management
Monthly reconciliation ensure all tax obligation has been settled
Periodic tax review (tax diagnosis) to identify and monitor risk immediately
Good tax administration & documentation
Purposes of Tax Management
Compliance to Law/Regulation
Identify gap between tax practice and regulation (identify tax risk)
Tax Risk Mitigation & Monitoring
Ensure awareness of tax importance and good governance
Preventive is always better
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Pemahaman yang baik tentang tax planning (prinsip, norma, best practice).
Desain Tax Risk Management.
Prinsip substance over form untuk mengantisipasi koreksi fiskal Pemeriksa.
Transfer Pricing documentation.
Diagnostic Tax Review secara berkala/periodik.
Tidak menggunakan/menggunakan dengan hati-hati tax haven/secrecy jurisdiction.
Proteksi beneficial owner melalui transparansi dan (re)struktur(isasi) perusahaan yang baik.
Memperkuat taxpayers community/association untuk memperkuat hak dan pemenuhan hak WP (taxpayers charter of right).
How should we anticipate?
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
55
Why Tax Matter? (HISTORY OF TAXATION)
Background (SELF ASSESSMENT)
How to Control Tax Risk? (TAX MANAGEMENT)
How to Tax Efficient? (TAX PLANNING)
What’s Next? Update
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Jun’16
UU Pengampunan Pajak (UU
11/2016)PMK 101/ 2016
Uang Tebusan mencapai 1%PDB
(Rp 114,2 T)
Total Deklarasi Aset Rp 4865,7 T
Total Dana Repatriasi Rp 147,1 T
Hampir Sebanyak 1 Juta WP
mengikuti TA
Terbilang sbg Program Amnesti
ter-SUKSES di dunia
Jan'17
Pembentukan Tim
Reformasi Perpajakan
KMK 885/2016
Feb’15
Reinventing PolicyPMK 29/2015
Penghapusan Sanksi
Bunga (PMK 91/2015)
Penghapusan Sanksi
Administrasi (PMK
197/2015)
Jun’15
Kenaikan PTKPPMK 101/ 2016
WPOP: 36jt >> 54jt
Kawin/Tanggungan:
3jt >> 4,5jt
New Era of
Taxation
Sept'17
PP Harta Bersih(Kesempatan KeduaPerbaiki Data Harta
Pasca TA)
PP 36/2017
DJP 2020
Okt’15
Pemotongan PPh
Revaluasi AsetPMK 191/2015
2015
Jun’15
Kenaikan PTKPPMK 122/ 2015
WPOP: 24,3jt >> 36jt
Kawin/Tanggungan:
2,025jt >> 3jt
2016 2017 2018
Jul'18
PPh Final 0,5%
PP 23/2018(Tarif Pajak
UMKM turundari 1% >>
0,5%)
Ags’18
Pengawasan WP Pasca TA
SE-14/2018Prioritas Pemeriksaan
WP Non TA
2019
• What’s Next?- Tarif PPh BadanTurun jadi 20%?- Alokasi belanjau/ insentif pajak- Pembebasan PPN sewa pesawat LN- Penurunan PPhatas BungaObligasi
Sep’15
Be Cukai Reform Portal Indonesia National
Single Window (NISW)PMK 138/ 2015 >> 2018
Agst'18
KebijakanPemeriksaan
Pajak
SE-15/PJ/2018
Apr'18
PercepatanRestitusi
PMK 39/2018
Demi menstimulus ekonomi, insentif pajak pun sudah diobral…
Jun’19PMK 86/2019
Revisi batas ataskelompok hunian mewah
yg dikenakan PPnBM(dari 10 menjadi 30
Miliar)
PP 45/2019Super Deductible Tax
Pengurangan Ph Bruto atasbiaya vokasi & litbang 200-
300%
Des’17
Aturan BC BarangBawaan Bebas BM
(De Minimus value dariUSD250/org atau
USD1000/keluarga
menjadi USD500/org)
PMK 203/2017
Apr'18
Ketentuan PLB baru untukmempermudah importir,
termasuk ecommerce
PMK 28/2018Okt’15
Bea Cukai
Launching
Pusat
Logistik
BerikatPMK
272/2015
Jun’15
Penurunan Tarif
PPh Pengalihan
Jual Beli Tanah
/BangunanPP 34/2016
Semula 5% menjadi
2,5%
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Reformasi Perpajakan
Reformasi Pajak sedang berlangsung….
Redesain Basis
Data dan IT &
Proses Bisnis
Redesain SDM,
Organisasi &
Pengelolaan WP
Redesign
Regulasi (UU
Perpajakan)
Transformasi
Kelembagaan
Penguatan
pengawasan
& penegakan
hukum pajak
Peningkatan
Kerjasama
dgn Instansi
Lain
DJP-DJBC, juga OJK, KPPU, PPATK, BUMN & internal Kemenkeu
Risked Based Tax Audit menggunakan
CRM
Badan PenerimaanNegera yang Otonom
Peningkatan Mutu/ Kualitas & Kuantitas SDM, Budaya Kerja, Integritas &
Profesionalitas
RUU KUP, PPh, PPN, Bea dan Cukai
Modernisasi Core Tax Administration
System
Current Tax Reform: Necessary but not sufficient?
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
KEPATUHAN
Menuju Era Baru Perpajakan Indonesia
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
59
Data Hasil Pertukaran dgn Negara Lain (AEOI)
Perluasan Akses Data PerbankanDomestik
Per No. 1/ 2017
BANK
AEOIDATA KEUANGAN:
Transaksi/ kepemilikan pinjaman/aset keuangan
Pemotongan pajak atas bunga
DATA LAINNYA:
Transaksi/ kepemilikan asset
Kontrak Pemerintah
Perluasan Akses berbagai Sumber Data
u/ Kepentingan Perpajakan disertai Jaminan Kerahasiaan
Mapping
Profiling
Analizing & Penggalian Potensi
Persuasing• Himbauan
• Counselling
Administrasi
• Pemutakhiran/PertukaranData
• Pemanfaatan Data PihakKetiga/OPDP
Monitoring
Enforcement
Pemeriksaan
Penyidikan
Penagihan
Follow Up
WP High Risk
WP Low Risk
Patuh, Apresiasi, & Beri
Kemudaan
BPN Kepolisian Notaris LKPP Bank BI KSEI
Administrasi pajak
merupakan
“INFORMATION GAME” –
Semakin akurat data &
informasi yang dimiliki
Ditjen Pajak, maka
semakin mudah mereka
melakukan penggalian
potensi pajak
PERLUASAN AKSES - KETERBUKAAN INFORMASI - AKURASI DATADATA DIKUMPULKAN DAN DIOLAH
Transparan…..
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Adil…..
60
Risk Based Audit, IT &
Business Process Reform
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Benefit Risiko
Fasilitas
Sumber: CITA
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Peta Kepatuhan
Analisis Tax Gap
Berdasarkan:
• KLU/Sektor/subse
ktor
• Industri
• Fakta Lapangan
• Letak Geografis
• PDRB
Seleksi
sektor/indu
stry/pelaku
usaha
menjadi
Sasaran
Prioritas
Penggalian
Potensi
Populasi
WP yang
menjadi
Sasaran
Prioritas
Penggalia
n Potensi
Analisis
Risiko atas:
• Profil
Ekonomi
sebenarnya
• Profil
Perpajakan
WP
• Profil Tax
Gap
• Potensi
Pajak
Terutang
Kepatuhan
Formal
Kepatuhan
Material
Konseling
Pemeriksa
an
Data Apportal
Data Pihak
Ketiga
Data Lain
Data Approweb
Data Summary
Pengawasan
Data Internal
Data Eksternal
Pengamatan
Lapangan
PETA
KEPATUHANDAFTAR SASARAN PRIORITAS PENGGALIAN POTENSI (DSP3)
DSPP
StrategiTax Audit: Menyasar yang Tidak Patuh!
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Sederhana….
Prosedur Administrasi
Regulasi
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Administrasi disempurnakan, demi kemudahan…
• Dibutuhkan investasiIT yang besar untukmendukunginfrastrukturpelayanan/ administrasi berbasisIT terintegrasi
• Peningkatan mutu & kompetensi SDM
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Modernisasi Core Tax System DJP
65
Kapabilitas Next Core Tax System by DGT Yang Diharapkan WP
Convenient services anytime anywhere, Single Taxpayer Portal, sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting),
otomatisasi administrasi & pelayanan pajak, model pengawasan berbasis risiko (CRM), Document Management System,
Knowledge Management System, sistem pengelolaan relasi wajib pajak (Taxpayer Relationship Management), integrasi
sistem yang memfasilitasi pertukaran data.
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Aware, Responsive, Communicative
Adaptive and Agile
Innovative and Creative
Basic Principle:
integrity, trust, empowerment, and
learning66
Menghadapi ‘the Changing World”….
3C for Taxpayer: Clarity, Certainty, Consistency
Clear Vision ideology, vision, strategy
Coordination breakthrough,
debottlenecking, harmonization
Cooperation bilateral, regional, multilateral
Competition tariff-driven vs system-driven
Competency domestic/international,
negotiator/implementator
GovernmentTaxpayer
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Omnibus Law dalam RUU Pajak
Penghapusan PPh atas dividen
Perubahan rezim dari worldwide system menjaditerritorial system
Keringanan sanksi pembetulan SPT Tahunan atau Masa
Penurunan sanksi denda untuk faktur pajak
Relaksasi hak untuk kredit pajak bagi PKP
Sinkronisasi peraturan dengan fasilitas-faslitigasinsentif
Ketentuan PPN bagi OTT
Redefinisi BUT
POKOK-POKOK PERUBAHAN
Yang harus
diperhatikan
• Proses harus transparan dan
kredibel
• Tidak menyentuh perubahan
prinsipil
• Reformulasi konsep BUT jangan
terburu-buru (pertimbangkan
finalisasi OECD dan G20)
Presiden Jokowi mengaku akan
mengajukan revisi atas 74 undang-
undang (terkait masalah perizinan
dan investasi) segera setelah
anggota DPR 2019-2024 dilantik
pada 1 Oktober 2019 untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi.
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
Poin-poin
Perubahan UU PPh
PerubahanStruktur RUU PPh
DRAFT RUU PPh 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBJEK PAJAK
BAB III OBJEK PAJAK
BAB IV PENGURANG PENGHASILAN
BAB V CARA MENGHITUNG PAJAK
BAB VI TARIF PAJAK
BAB VII PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
BAB VIII PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
BAB IX TRANSAKSI ANTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
BAB X PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SUBJEK TTT
BAB XI PERLAKUAN PERPAJAKAN KHUSUS
BAB XII FASILITAS
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
??
Source: DJP, Kemenkeu.go.id
Center for IndonesiaTaxation AnalysisCenter for IndonesiaTaxation Analysis
69
List Agenda Besar: What should Government do, next?
1• Mempertahankan sustainabilitas penerimaan perpajakan, dengan tetap menjaga kondusivitas iklim bisnis.
2• Perbaikan ekosistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, dan akuntabel.
3
• Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi agar efektif, sederhana, implementatif. *Revisi PaketRUU Perpajakan SEGERA secara komprehensif. Perbaikan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang salingbersinergi.
4
• Ekstensifikasi Perpajakan yang kreatif dan terukur untuk memperluas basis pemajakan dan menciptakanfairness bagi wajib pajak patuh, termasuk bersinergi dengan Pemda untuk penggalian potensi dan akurasidata.
• Menyusun peta jalan pemajakan ekonomi digital dan meng-capture potensi pajak dari digitalisasi ekonomi.
• Penataan dan koordinasi kelembagaan yang sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan zaman, antara lain mendorong Badan Penerimaan Negara yang kuat, kredibel, akuntabel.
• Sistem Administrasi Berbasis IT yang canggih dan mumpuni, didukung Single Identification Number (SIN).