erbentuknya satuan Kelompok Kerja dan Sekretariat pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di tahun 2017 memberikan sinyal

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor layanan bank, bisa terbantu dengan keberadaan agen bank yang lokasinya dekat. Melalui program ini diharapkan jumlah masyarakat yang menjangkau akses produk dan jasa keuangan formal semakin bertambah.

Namun tentunya keuangan inklusif akan sulit tercapai jika masyarakat masih antipati dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal karena belum adanya rasa aman. Pada tahap ini aspek perlindungan konsumen berperan sangat penting.

OJK selalu mendorong para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam menjalankan kegiatannya. Tidak lain hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Begitu juga BI selaku otoritas sistem pembayaran senantiasa mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen serta iklim usaha yang sehat untuk menciptakan industri teknologi finansial yang mampu mendukung perekonomian nasional.

OJK dan BI berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada PUJK yang merugikan konsumennya. “Semakin maju suatu negara atau masyarakat dikarakteristikan dengan semakin beragamnya produk dan jasa keuangan yang beredar di masyarakat. Semua produk dan jasa keuangan ini harus dipercaya oleh masyarakat agar mereka tidak ragu untuk menggunakannya,” ujar Prasetyo Hendradi, Kepala Grup Pengembangan Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia.

Tpositif bagi perkembangan keuangan inklusif di Indonesia. Masing-masing kementerian/lembaga terkait yang menjadi anggota Kelompok Kerja DNKI saling bersinergi dalam menjalankan programnya guna mendukung pencapaian target dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu 75% masyarakat dewasa terinklusi keuangan di akhir tahun 2019.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masing-masing memiliki program guna mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat, yaitu melalui pembentukan agen bank baik Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) maupun LKD (Layanan Keuangan Digital).

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENDUKUNG KEUANGAN INKLUSIF

April 2018 | Edisi IIIBULETIN SNKI

75%

Penduduk IndonesiaMemiliki Akses Ke LembagaKeuangan Formal (Target 2019)

1

DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Ilust

rasi

Gam

bar

: fre

epik

.com

Namun aspek perlindungan dalam layanan jasa keuangan ini juga perlu mendapat dukungan dari sisi konsumen. “OJK dan BI sudah menyiapkan strategi jangka panjang terkait perlindungan konsumen. Tetapi, kami tetap mendorong para konsumen agar memiliki kesadaran dan pemahaman tentang produk dan jasa keuangan yang tersedia,” tambah Rudi Saleh Susetyo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Praktik perlindungan konsumen dapat dijalankan melalui beberapa cara, di antaranya: memastikan produk dan jasa keuangan aman untuk digunakan oleh konsumen, memberikan edukasi kepada konsumen mengenai berbagai produk dan jasa keuangan, serta menyediakan sarana penerimaan pengaduan jika konsumen merasa dirugikan.

Ketentuan terkait perlindungan konsumen juga telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Selain amanat Undang-undang, perlindungan konsumen juga diperlukan guna membangun kedisiplinan pasar (market discipline). Jangan sampai keluhan-keluhan yang muncul dari masyarakat justru mengganggu kesehatan PUJK. (EK/YD)

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor layanan bank, bisa terbantu dengan keberadaan agen bank yang lokasinya dekat. Melalui program ini diharapkan jumlah masyarakat yang menjangkau akses produk dan jasa keuangan formal semakin bertambah.

Namun tentunya keuangan inklusif akan sulit tercapai jika masyarakat masih antipati dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal karena belum adanya rasa aman. Pada tahap ini aspek perlindungan konsumen berperan sangat penting.

OJK selalu mendorong para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam menjalankan kegiatannya. Tidak lain hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Begitu juga BI selaku otoritas sistem pembayaran senantiasa mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen serta iklim usaha yang sehat untuk menciptakan industri teknologi finansial yang mampu mendukung perekonomian nasional.

OJK dan BI berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada PUJK yang merugikan konsumennya. “Semakin maju suatu negara atau masyarakat dikarakteristikan dengan semakin beragamnya produk dan jasa keuangan yang beredar di masyarakat. Semua produk dan jasa keuangan ini harus dipercaya oleh masyarakat agar mereka tidak ragu untuk menggunakannya,” ujar Prasetyo Hendradi, Kepala Grup Pengembangan Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia.

2

Prinsip dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013):

a. Transparansi; b. Perlakuan yang adil; c. Keandalan; d. Kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Konsumen; dan e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014):

a. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan /atau penarikan dana; b. Kegiatan transfer dana; c. Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; d. kegiatan uang elektronik; e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan f. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sum

ber

Gam

bar

: Sek

reta

riat

DN

KI

Rudi Saleh SusetyoKepala Departemen Perlindungan, Konsumen,

Otoritas Jasa Keuangan

Prasetyo HendradiKepala Grup Pengembangan

Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia

3

Ilust

rasi

Gam

bar

: fre

epik

.com

Sum

ber

Foto

: Sek

reta

riat

DN

KI

SKIMMINGTAK PERLU LAGI KHAWATIR

3

JAKARTA – Perbuatan illegal mencuri uang nasabah melalui modus skimming cukup menyita perhatian publik belakangan ini. Permasalahan ini ramai diperbincangkan sejak adanya puluhan masyarakat yang menjadi nasabah bank melaporkan berkurangnya jumlah rekening tabungannya secara misterius. Kejadian ini merugikan nasabah mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Skimming bukanlah hal baru dalam kejahatan perbankan. Akan tetapi, masyarakat masih banyak yang awam dan abai terhadap isu skimming ini.

Skimming dapat didefinisikan sebagai tindakan pencurian informasi, baik dari kartu debit maupun kartu kredit, dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu debit atau kartu kredit secara illegal, sehingga pelaku memiliki kendali atas rekening korban. Biasanya modus ini dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang ditempel atau dipasang pada slot tempat memasukkan kartu pada mesin ATM. Alat ini biasa disebut dengan “skimmer”. Melalui alat skimmer yang dipasang inilah data infor-masi penting nasabah dapat diambil dan digunakan untuk kepentingan pelaku.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang berwenang dalam sistem pembayaran bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas PUJK, bergerak cepat dalam merespon kasus skimming ini dengan mendorong pembentukan tim khusus. Bahkan saat ini sudah ada kerjasama antara sejumlah lembaga perbankan dengan pihak kepolisian guna menanggulangi pencurian rekening nasabah. Kerja sama ini akan menjadi semakin baik jika terbentuk usaha bersama (collective e�ort) dari banyak pihak, sehingga kasus skimming dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien. “Inisiatifnya bagus, yakni untuk membentuk semacam task force lintas departemen. Tidak hanya OJK, BI, dan Polri, tetapi juga bea cukai, imigrasi, dan lembaga-lembaga lain.

Ini dapat menjadi solusi ke depan agar skimming tidak dengan mudah terjadi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen task force ini,” papar Prasetyo Hendradi, Kepala Grup Pengembangan Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia.

Usaha untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan skimming dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik otoritas pemerintah, pelaku industri, maupun konsumen. Koordinasi sistem pengawasan yang baik antara otoritas pemerintah seperti BI dan OJK dengan PUJK menjadi kunci agar seluruh praktik implementasi produk dan jasa keuangan berjalan mulus dan tidak merugikan konsumen.

Saat ini, pihak regulator juga menyediakan Portal Nasional Perlindungan Konsumen. Pada portal tersebut, konsumen dapat mencari informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait produk dan jasa keuangan. Setelah konsumen menyampaikan pengaduan melalui portal tersebut, pengaduan akan diteruskan kepada pihak pelaku industri terkait untuk diselesaikan. Jika pengaduan belum terselesaikan antara pihak konsumen dan pelaku industri, maka pihak regulator akan memfasilitasi proses penyelesaian masalah. Jika permasalahan belum selesai juga setelah difasilitasi, maka pihak-pihak yang terlibat dapat meneruskannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sejak awal Januari 2018 yang lalu, pihak OJK juga sudah merevitalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mereka. “Dulu konsumen dapat mengontak nomor 1500655, namun sekarang menjadi 157,” jelas Rudi Saleh Susetyo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk BI, konsumen dapat menghubungi contact center BI yang bernama BICARA (BI Call and Interaction), yakni pada nomor 131.

Dari sudut pandang pelaku industri, PUJK juga sebenarnya mengalami keresahan dari maraknya kasus skimming yang terjadi akhir-akhir ini. “Skimming tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga PUJK,” lanjut Rudi Saleh Susetyo. “Kejahatan skimming adalah masalah bersama. Oleh karena itu, bank-bank didorong untuk berkolaborasi dalam menangani kasus skimming yang terjadi, sehingga tiap-tiap bank tidak perlu bekerja sendiri-sendiri,” tambahnya.

Sejumlah bank saat ini sudah memiliki teknologi anti-skimming. Teknologi ini terdapat pada mesin ATM yang berfungsi untuk mendeteksi adanya komponen di dalam mesin ATM yang bergeser, maka mesin otomatis akan berhenti berfungsi. Teknologi ini berguna untuk melindungi konsumen yang hendak menggunakan mesin ATM tersebut. Bahkan, ada pula mesin ATM yang dapat “berinteraksi” dengan pelaku skimming. “Interaksi” ini terjadi saat pelaku sedang mengutak-atik mesin ATM. Jika terdeteksi pelaku mengutak-atik mesin ATM, maka mesin ATM akan mengeluarkan peringatan dan akan merekam gambar wajah si pelaku. Dengan begitu, identitas pelaku skimming dapat langsung diketahui.

“Selain teknologi anti-skimming pada mesin ATM, beberapa bank juga sudah memiliki teknologi perbankan yang amat canggih, yang bisa mengidentifikasi kejadian skimming secara real time sekaligus juga bisa melacak siapa penadahnya, bahkan mengetahui ditransfer ke mana uang korbannya,” tambah Rudi Saleh Susetyo.

Sementara itu, dari sisi konsumen, masyarakat pun diminta untuk berperan aktif dalam kegiatan keuangan sehari-hari. Menyikapi kasus skimming, para konsumen produk dan jasa keuangan diminta untuk menjadi konsumen yang “pintar”. “Biasakan saat hendak menggunakan sebuah produk atau jasa keuangan, masyarakat jangan malas ‘membaca manualnya. Sebagai catatan, tidak ada bank yang meminta data nomor PIN kartu ATM nasabahnya,” ujar Prasetyo Hendradi.

Kasus skimming, ataupun bentuk-bentuk kejahatan keuangan lain yang beredar, merupakan tanggung jawab seluruh pihak bersama. Khususnya bagi pihak regulator dan PUJK, harus terus bekerja untuk memastikan seluruh konsumen produk dan jasa keuangan selalu terlindungi dari berbagai tindak kejahatan. Sehingga baik masyarakat maupun PUJK dapat terus menjalankan kegiatannya tanpa perlu lagi khawatir masalah skimming. Usaha berkelanjutan ini didasarkan pada semangat sektor keuangan untuk terus memberikan rasa aman dan mendapatkan kepercayaan masyarakat pada produk dan jasa keuangan yang ditawarkan, agar inklusi keuangan dapat terus berkembang. (EK/RL)

Jumlah Kartu ATM di Indonesia

Jenis Kartu

Jenis Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun Feb 2018

Kartu Kredit

Kartu ATM+Debet

Kartu ATM

16.863.842 17,406,327 17,244,127 17.438.938

7.330.388 8,361,351 8,815,007 8.978.019

112.948.818 127,786,999 155,663,442 161.055.020

Periode

Sumber : Bank Indonesia

1

2

3

4

Ilust

rasi

Fot

o : n

etm

edia

.co.

id

Ini dapat menjadi solusi ke depan agar skimming tidak dengan mudah terjadi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen task force ini,” papar Prasetyo Hendradi, Kepala Grup Pengembangan Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia.

Usaha untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan skimming dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik otoritas pemerintah, pelaku industri, maupun konsumen. Koordinasi sistem pengawasan yang baik antara otoritas pemerintah seperti BI dan OJK dengan PUJK menjadi kunci agar seluruh praktik implementasi produk dan jasa keuangan berjalan mulus dan tidak merugikan konsumen.

Saat ini, pihak regulator juga menyediakan Portal Nasional Perlindungan Konsumen. Pada portal tersebut, konsumen dapat mencari informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait produk dan jasa keuangan. Setelah konsumen menyampaikan pengaduan melalui portal tersebut, pengaduan akan diteruskan kepada pihak pelaku industri terkait untuk diselesaikan. Jika pengaduan belum terselesaikan antara pihak konsumen dan pelaku industri, maka pihak regulator akan memfasilitasi proses penyelesaian masalah. Jika permasalahan belum selesai juga setelah difasilitasi, maka pihak-pihak yang terlibat dapat meneruskannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sejak awal Januari 2018 yang lalu, pihak OJK juga sudah merevitalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mereka. “Dulu konsumen dapat mengontak nomor 1500655, namun sekarang menjadi 157,” jelas Rudi Saleh Susetyo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk BI, konsumen dapat menghubungi contact center BI yang bernama BICARA (BI Call and Interaction), yakni pada nomor 131.

5

MENDORONG PERCEPATAN KINERJA PENYALURAN KEBIJAKAN BARU KUR

Dalam perkembangannya, KUR telah mengalami beberapa perubahan baik skema maupun regulasi. Pada Oktober 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menetapkan penurunan suku bunga KUR dari 9% efektif per tahun menjadi 7% efektif per tahun. Penurunan suku bunga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyaluran KUR. Selain penurunan suku bunga KUR menjadi 7% efektif per tahun, Komite Kebijakan juga telah menetapkan beberapa perubahan skema KUR seperti skema KUR Multi Sektor, penetapan target minimum penyaluran KUR di sektor produksi, pengaturan mekanisme pembayaran per siklus produksi, serta perubahan kebijakan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

S ejak diluncurkan pada November 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi kredit program pemerintah dengan capaian yang positif.

Dalam perkembangannya, KUR telah mengalami beberapa perubahan baik skema maupun regulasi. Pada Oktober 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menetapkan penurunan suku bunga KUR dari 9% efektif per tahun menjadi 7% efektif per tahun. Penurunan suku bunga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyaluran KUR. Selain penurunan suku bunga KUR menjadi 7% efektif per tahun, Komite Kebijakan juga telah menetapkan beberapa perubahan skema KUR seperti skema KUR Multi Sektor, penetapan target minimum penyaluran KUR di sektor produksi, pengaturan mekanisme pembayaran per siklus produksi, serta perubahan kebijakan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Perubahan kebijakan KUR yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018, mampu mendorong percepatan penyaluran KUR. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan realisasi penyaluran dari sebesar Rp 19,6 Triliun pada bulan Februari 2018 menjadi Rp 32,3 Triliun pada bulan Maret 2018 (meningkat sebesar Rp 12,7 Triliun). Realisasi penyaluran KUR pada Maret 2018 ini sudah mencapai 27,6% dari total target penyaluran KUR tahun 2018 yaitu sebesar Rp 116,8 Triliun. Peningkatan jumlah penyaluran KUR juga diikuti dengan peningkatan jumlah debitur penerima KUR. Pada Maret 2018 tercatat, jumlah debitur KUR telah mencapai 1.218.739 debitur dengan tingkat NPL sebesar 0%.

Dalam rangka menjaga keberpihakan pemerintah pada pengembangan usaha mikro dan kecil, maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memberikan porsi target penyaluran yang lebih besar pada skema KUR Mikro. Hal tersebut tercermin dalam kinerja penyaluran KUR per skema yang masih didominasi penyaluran pada skema KUR Mikro yaitu sebesar Rp 20,6 Triliun (63,8% dari total penyaluran KUR) kepada 1,143,697 debitur. Diikuti dengan penyaluran KUR Kecil sebesar Rp 11,6 Triliun (35,9% dari total penyaluran KUR) kepada 70,096 debitur. Sedangkan penyaluran KUR Penempatan TKI masih relatif rendah yaitu sebesar Rp 73,9 Miliar (0,2%) kepada 4,946 debitur.

Sebaran penyaluran KUR per wilayah, masih di dominasi dengan penyaluran di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,6% dan Sulawesi 9,4%. Provinsi Jawa Tengah dengan penyaluran KUR sebesar Rp 5,9 Triliun

(18,6% dari total penyaluran KUR) menjadi provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi, diikuti dengan Jawa Timur sebesar Rp 5,3 Triliun (16,4% dari total penyaluran KUR), dan Jawa Barat sebesar Rp 4 Triliun (12,5% dari total penyaluran KUR). Sebaran tersebut, sejalan dengan jumlah populasi penduduk termasuk populasi UMKM per wilayah di Indonesia.

Sampai dengan Maret 2018, telah terdapat 41 Penyalur KUR yang terdiri dari 35 Perbankan, 4 Perusahaan Pembiayaan, dan 2 Koperasi Simpan Pinjam. Peningkatan jumlah Penyalur KUR ini diharapkan dapat semakin mempermudah UMKM dalam mengakses KUR. Beberapa pihak telah menyampaikan komitmennya untuk siap bergabung menjadi Penyalur KUR, salah satunya yaitu komitmen dari 160 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah untuk menjadi Penyalur KUR. Saat ini BPR tersebut sedang memproses persyaratan untuk dapat menjadi Penyalur KUR. Berdasarkan laporan penyaluran KUR yang dirilis oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, BRI menjadi penyalur KUR dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi yaitu sebesar Rp 22,4 Triliun (28,11% dari target), diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 14,5 Triliun (24,3% dari target) dan BNI sebesar Rp 13,4 Triliun (36,3% dari target).

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penggerakan sektor riil, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terus berupaya meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi. Telah ditetapkan target penyaluran KUR sektor produksi di tahun 2018 sebesar minimum 50% dari total penyaluran. Target penyaluran KUR di sektor produksi tersebut akan terus ditingkatkan setiap tahunnya sampai dengan setidaknya minimum 70% dari total penyaluran KUR dapat disalurkan di sektor produksi. Sampai dengan Maret 2018, penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai sebesar Rp 12,3 Triliun (38% dari total penyaluran KUR). Capaian tersebut masih dibawah target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2018, namun sudah mengalami peningkatan 51% (yoy) dari penyaluran KUR sektor produksi pada Maret 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Penyalur KUR semakin fokus menyalurkan KUR di sektor produksi.

Berkenaan dengan target penyaluran KUR yang semakin meningkat baik dari sisi target jumlah penyaluran KUR, maupun dari sisi kualitas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terus melakukan koordinasi secara intensif. Dalam rangka mempercepatan penyaluran KUR Khusus, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM bersama dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait telah melakukan

6

REALISASI

REALISASI KUR SEKTOR EKONOMI

PENYALURAN KUR

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 4 Sektor 6Sektor 1Sektor 1 Sektor 7 Sektor 11

Pertanian, Pemburuan,Kehutanan

Kelautan dan Perikanan

IndustriPengolahan

Kontruksi Perdagangan Jasa-Jasa

PerdaganganKelautan dan

Perikanan

Pertanian, Pemburuandan Kehutanan

Kontruksi

Jasa-Jasa

IndustriPengolahan

Rp

Realisasi PenyaluranJumlah Debitur

Februari 2018

Maret 2018

19.584.074.000.000746.047

32.240.353.000.0001.218.165

1%

5%

471.052 20.003.407

3.441.237

1.519.950

11%

0,1%

45.650

62%

6.759.075

21%

21% 1%

*Dalam Juta

5% 0,1% 62% 11%

Realisasi PenyaluranJumlah Debitur

pembahasan untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Teknis KUR Khusus yang berisi panduan bagi Penyalur KUR dalam pelaksanaan penyaluran KUR Khusus, sektor yang dibiayai KUR Khusus serta perhitungan biaya indikatif dan kebutuhan pembiayaan masing – masing komoditas yang dibiayai KUR Khusus. Adapun komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat yang dibiayai oleh KUR Khusus yaitu kelapa sawit, kelapa, kakao, karet, penggemukan sapi, usaha sapi perah, budidaya perikanan, dan perikanan tangkap.

Sebagai upaya untuk mendorong program ketahanan pangan nasional, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM saat ini tengah menyusun skema KUR untuk pengadaan pengering padi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menargetkan skema KUR untuk pengering padi tersebut dapat dilaksanakan pada bulan April ini, yang bertepatan dengan musim panen padi periode pertama di tahun ini. Diharapkan dengan adanya skema KUR untuk pengadaan pengering padi, maka dapat meningkatkan produktivitas penggilingan padi serta dapat meningkatkan kualitas beras yang diproduksi.

Dalam rangka menjaga ketepatan sasaran penyaluran KUR, Komite Kebijakan telah melaksanakan sosialisasi kebijakan KUR tahun 2018 di 6 lokasi yaitu Pekanbaru, Surabaya, Makassar, Batam , Manado, Mataram. Pada kesempatan tersebut, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah memberikan informasi terkait kebijakan KUR tahun 2018 kepada Penyalur KUR, Penjamin KUR, serta Pemerintan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selain pelaksanaan sosialisasi di beberapa daerah, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga aktif menyam-paikan informasi perkembangan kinerja KUR melalui laman resmi yaitu www.kur.ekon.go.id. Diharapkan melalui publikasi kebijakan tersebut, KUR dapat semakin dikenal oleh masyarakat dan dapat semakin banyak UMKM yang mengakses KUR. Diharapkan target penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp 116,8 Triliun dapat tercapai dan terjaga ketepatan sasarannya. (JW)

Januari 20188.155.309.000.000

327.537Realisasi PenyaluranJumlah Debitur

7

INKLUSI KEUANGAN INDONESIA MENINGKATGLOBAL FINDEX 2017

Global Findex (Financial Inclusion Index) mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah kepemilikan rekening tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik dari tahun 2014 hingga 2017. Tahun 2017, kepemilikan rekening penduduk dewasa Indonesia mencapai 49%.

Di Indonesia, perempuan cenderung lebih memiliki rekening dibandingkan laki-laki. Meskipun begitu, baik perempuan maupun laki-laki setara dalam kemungkinan kepemilikan rekening aktif.

Kepemilikan Rekening Penduduk Dewasadi Indonesia

Tahun 2011 Tahun 2014 Tahun 2017

20% 36% 49%

10 20 30 40 50 60 70 80

51%

46%

90 100

Perempuan

Laki-Laki

Dilihat dari kesenjangan pendapatan di Indonesia kepemilikan rekening dapat dilihat sebagai berikut :

Aktivitas pembayaran digital mengalami peningkatan, diantaranya dalam melakukan atau menerima pembayaran secara online

60%

Rumah TanggaTerkaya

40%

Rumah TanggaTermiskin

Tahun 2014 Tahun 2017

62% 71%

Indonesia mendorong penggunaan rekening tabungan: 42% pemegang rekening menabung di lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga micro�nance – 10% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang.

10%lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata negara

berkembang.

Semua Negara-Negara ASEAN Mengalami Peningkatan dalam Inklusi Keuangan

Di wilayah ASEAN, terdapat 50% hingga 60%peningkatan jumlah penduduk dewasa yang memiliki rekening.

Penduduk dewasa yang memiliki rekening di tahun 2014 dan 2017

80 90 10010 20 30 40 50 60 70

Brunei

Cambodia

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Philipina

Singapura

Thailand

Vietnam

Asia Timurdan Pasi�k

INDONESIAGLOBAL FINDEX

GLOBAL FINDEX ASEAN

Ratu MaximaKunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Jakarta, 13 Februari 2018 – Dalam 18 bulan sejak kun-jungan terakhir Ratu Maxima di tahun 2016 sudah banyak pencapaian di bidang Inklusi Keuangan, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima, mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Cowell Tower, Jakarta, hari ini, Selasa 13 Januari 2018. Ratu Maxima disambut Ketua Sekretariat DNKI, Iskandar Simorangkir, beserta segenap jajaran.

Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Ratu Maxima selama ini terhadap kemajuan Inklusi Keuangan di Indonesia. Dalam 18 bulan terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam program inklusi keuangan ini.

Berbagai pencapaian dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijabarkan oleh Iskandar. Salah satunya, untuk Hak Properti Masyarakat, pemerintah telah menerbitkan 4,2 juta sertifikat tanah pada tahun 2017 saja. “Saat ini satu juta bidang tanah lainnya sedang dalam proses sertifikasi,” kata dia. Program lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebut telah menjangkau 6 juta keluarga termiskin pada akhir 2017. Di masa lalu, penerima bantuan menerima uang tunai. Kini mereka menerima transfer uang di rekening bank yang mereka buka tahun lalu. “Bantuan Pangan nontunai juga telah diterima 1,2 juta keluarga,” katanya. Pemerintah juga telah memberikan Kredit Usaha Rakyat untuk merangsang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pemerintah membiayai 4,3 juta UKM di tahun 2016 dan 4,1 juta pada tahun 2017 Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir tahun 2017. “Semua kegiatan dan koordinasi Inklusi Keuangan selama ini ada di bawah DNKI, yang didukung oleh Sekretariat DNKI. Staf tetap yang berdedikasi telah ditugaskan untuk bekerja di Sekretariat. Dimana hal ini sesuai rekomendasi Ratu Maxima saat berkunjung ke Indonesia tahun 2016 silam. Sekarang sudah terlihat hasil pencapaiannya,” kata Iskandar. Iskandar menambahkan, salah satu pencapaian yang dimaksud adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan. Strategi tersebut telah membawa semua kementerian dan lembaga menuju visi bersama untuk mencapai target inklusi penduduk dewasa 75% di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

8

Sum

ber

Foto

: Sek

reta

riat

DN

KI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Melalui Simpanan Pelajar, Otoritas Jasa Keuangan telah menumbuhkan kesadaran sejak dini pada kalangan siswa. “Sekarang sudah ada sekitar 17 juta rekening Simpanan Pelajar,” Iskandar menambah-kan. Layanan Keuangan Digital yang diinisiasi Bank Indonesia juga telah menciptakan hampir 200 ribu agen dan lebih dari 1,2 juta uang elektronik yang terdaftar. Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk meluncurkan Kartu Tani. “Kartu ini untuk 4,7 juta petani menerima subsidi untuk pupuk,” tutur Iskandar yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah meluncurkan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera untuk memberikan akses bagi perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh kredit. Melalui skema pinjaman kelompok, perusahaan negara memberikan pinjaman kepada dua juta perempuan yang menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Menurut Iskandar, untuk kedepannya , ada beberapa prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat inklusi keuangan ini. Pertama, pemerintah ingin menggunakan data biometrik untuk mengimplementasikan Electronic Know Your Customer (EKYC). Dinas Kependudukan telah membentuk sistem ID Elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data biometrik pelanggan.

“Kedua, kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang dapat mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah pedesaan,”kata Iskandar. Selain itu, pihak lain yang harus dilibatkan adalah Fintech dan start-up, karena mereka telah menawarkan pelanggan dengan layanan keuangan berbasis teknologi yang user-friendly. Iskandar melanjutkan, Pemerintah akan terus memperluas interoperabilitas layanan keuangan. Bank Indonesia telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017 dan layanannya telah dinikmati oleh pelanggan, dalam hal penggunaan ATM dan EDC. “Kami berharap pelanggan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari Gerbang Pembayaran Nasional dalam waktu dekat,” katanya. Akhirnya, tutur Iskandar, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Kami bertujuan untuk menerbitkan 7 juta strata-title tambahan pada 2018 dan 9 juta strate-title pada tahun 2019, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. (D)

9

Pertemuan Ratu Maxima dengan Bapak Presiden RI Membahas tentang Keuangan Inklusif Indonesia

Sumber Foto : Setkab Press

Pemerintah membiayai 4,3 juta UKM di tahun 2016 dan 4,1 juta pada tahun 2017 Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir tahun 2017. “Semua kegiatan dan koordinasi Inklusi Keuangan selama ini ada di bawah DNKI, yang didukung oleh Sekretariat DNKI. Staf tetap yang berdedikasi telah ditugaskan untuk bekerja di Sekretariat. Dimana hal ini sesuai rekomendasi Ratu Maxima saat berkunjung ke Indonesia tahun 2016 silam. Sekarang sudah terlihat hasil pencapaiannya,” kata Iskandar. Iskandar menambahkan, salah satu pencapaian yang dimaksud adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan. Strategi tersebut telah membawa semua kementerian dan lembaga menuju visi bersama untuk mencapai target inklusi penduduk dewasa 75% di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan skimming, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan transaksi menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif merangkum tips aman bertansaksi di ATM agar terhindar dari skimming. Berikut infografis tips pencegahan skimming :

Tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal dengan metode phishing.

Cek mesin ATM sebelum memasukkankartu ke dalam mesin

Selalu menutupi tangan saat memasukkan PIN

Pastikan slot untuk memasukkan kartu aslibukan tempelan

Hindari menggunakan mesin ATMditempat yang sepi atau redup

Periksa saldo rekening secara teratur

Jika terdapat indikasi transaksi ilegal, lakukanpemblokiran kartu dan hubungi pihak Bank.

SKIMMING24 hoursATM24h

TIPS PENCEGAHAN SKIMMING

SKIMMING

TIPS PENCEGAHAN

10

DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Dewan Nasional Keuangan Inklusif merupakan Koordinator Bagi Kelompok Kerja dan SekretariatSNKI Guna Mewujudkan Keuangan Inklusif di Indonesia

Pemimpin Redaksi : Iskandar SimorangkirRedaktur Pelaksana : A. Heri SusantoRedaktur : Eni Widiyanti

Editor : Rissalwan Habdy LubisDesain Grafis : Endar Hartono

Penulis : 1. Dian Rachmawati 2. Reisky Handika 3. Juwita Lukytasari Putri 4. R. Yudha Triatanto W

Cowel Tower Lantai 7Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410E-mail : sekretariat.dnki@ekon.go.idTelp/Fax : (021) 3450190 / (021) 3450214

Dewan Nasional Keuangan Inklusif@keuanganinklusikeuangan_inklusifOfficial Dewan Nasional Keuangan Inklusif

SUSUNAN REDAKSI