Translated by: Wishnu Basukiwbasuki@gmail.com

No. 17/11/DKSP Jakarta, 1 Juni 2015

No. 17/11/DKSP Jakarta, June 1, 2015

SURAT EDARAN CIRCULAR Perihal: Kewajiban Penggunaan Rupiah di

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Subject: Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

With the issuance of Regulation of Bank Indonesia Number 17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683), it is necessary to issue an ancillary regulation concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the form of Circular of Bank Indonesia, as follows:

I. KETENTUAN UMUM I. GENERAL PROVISIONS A. Kewajiban penggunaan Rupiah di

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

A. Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia embraces the territorial principle. Any transaction, as long as made in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, either by residents or non-residents, cash or non-cash, must use Rupiah.

B. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.

B. Transactions and payment are unity. Any transaction made in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must receive payment in Rupiah.

Contoh: E.g. Perusahaan A sebagai pelayaran asing menggunakan jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh PT B. Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.

Company A, as a foreign shipping line, uses port services in Indonesia that is provided by PT B. Company A may make payment in Rupiah cash through an agent or by transfer using currency of its own country. In case of payment by transfer, PT B must receive payment from Company A in Rupiah currency.

2

C. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:

C. Mandatory use of Rupiah in any transaction as referred to in point (A) shall not apply to the following transactions:

1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi:

1. certain transactions with respect to the state budget, including:

a. pembayaran utang luar negeri; a. repayment of foreign debts; b. pembayaran utang dalam negeri

dalam valuta asing; b. repayment of domestic debts in

foreign currencies; c. belanja barang dari luar negeri; c. foreign expenditure; d. belanja modal dari luar negeri; d. foreign capital expenditure; e. penerimaan negara yang berasal

dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan

e. state revenues from sovereign bond sale in foreign currencies; and

f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on arrival, dan penerimaan negara bukan pajak;

f. other transactions with respect to the state budget, such as tax payment, visa on arrival, and non-tax state revenues;

2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri;

2. transactions of receipt or provision of gifts from or to abroad that is made by the parties, one of whom is domiciled abroad;

3. transaksi perdagangan internasional yang meliputi:

3. international trade transactions, including:

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau

a. export and/or import of goods to or from outside the customs zones of the Republic of Indonesia; and/or

b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:

b. cross border trade in services in the form of:

1) pasokan lintas batas (cross border supply), misalnya pembelian secara online (dalam jaringan) atau melalui call center. Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia;

1) cross border supply, e.g. by online purchase or by call center. Cross border supply includes experts with specific expertise who is assigned by their head office abroad to work in Indonesia; and

3

dan 2) konsumsi di luar negeri

(consumption abroad), misalnya warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri;

2) consumption abroad, e.g. an Indonesian citizen who studies at the college abroad or receives medical treatment at the hospital abroad;

4. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; atau

4. Bank savings in foreign currencies, such as foreign currency-based savings or foreign currency-based deposits; or

5. transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.

5. international financing transactions made by parties, one of whom is domiciled abroad, such as provision of credits by a Bank abroad to a customer in Indonesia.

D. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Mandatory use of Rupiah as referred to in point (A) shall not apply to the transfer of funds in foreign currencies from an individual in home country to a party abroad if such is not intended as payment or settlement of obligations arising out of the transaction in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

E. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:

E. Mandatory use of Rupiah in any transaction as referred to in point (A) shall not apply either to any foreign currency transaction made under the Laws that include:

1. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah yang meliputi antara lain:

1. foreign currency-based business activities conducted by a Bank under the Laws concerning banking and shariah banking, including, inter alia:

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;

a. credits for export and other activities in foreign currencies;

b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;

b interbank call money in foreign currencies;

c. obligasi dalam valuta asing; c. bonds in foreign currencies; d. sub-debt dalam valuta asing; d. sub-debt in foreign currencies;

4

e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan

e. sale and purchase of negotiable instruments in foreign currencies; and

f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaanya.

f. other banking transactions in foreign currencies as governed by Laws concerning banking and shariah banking along with their ancillary regulations.

Dalam pengertian kegiatan usaha dalam valuta asing tersebut termasuk pula biaya (fee) yang dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

These foreign currency-based business activities also include fees charged by Banks for those activities.

2. Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

2. Primary market and secondary market transactions of negotiable instruments in foreign currencies issued by the Government under the Laws concerning sovereign bonds and Islamic bonds.

Contoh: E.g. Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Global Government-issued Islamic bonds transactions in foreign currencies.

3. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

3. Other transactions in foreign currencies made under the Laws.

Contoh: E.g. Transaksi pembiayaan di dalam negeri dalam valuta asing oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

A financing transaction in home country made by the Indonesia Credit Export Agency (LPEI) in foreign currencies under the Laws that govern Indonesia credit export agency.

F. Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Any party is prohibited from rejecting to receive Rupiah which is delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah and/or in any other financial transactions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Contoh: E.g. Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak untuk menerima Rupiah dari

Any goods and/or services provider is prohibited from rejecting to receive

5

pengguna barang dan/atau jasa. Rupiah from goods and/or services users. G. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf F dikecualikan dalam hal: G. The provision of point (F) shall be

exempted where: 1. terdapat keraguan atas keaslian

Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau

1. the party is doubtful about the genuineness of Rupiah received in a cash transaction; or

2. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.

2. the payment or settlement of obligations in foreign currencies is made under the written agreement.

H. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 hanya dapat dilakukan untuk:

H. A written agreement as referred to in point (G.2) may be entered into only for:

1. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf E; atau

a. transactions that are exempted from the mandatory use of Rupiah as referred to in point (C) and point (E); or

2. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

b. strategic infrastructure projects upon approval of Bank Indonesia for exemption from the mandatory use of Rupiah.

I. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

I. In furtherance of the mandatory use of Rupiah, any business operator must, whether individuals or corporations, price-tag/label goods and/or services in Rupiah only.

J. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.

J. Bank Indonesia shall be authorized to request reports, descriptions, and/or data from any party involved in the mandatory use of Rupiah and the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah.

K. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.

K. Bank Indonesia shall supervise the compliance of any party with the mandatory use of Rupiah and the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah.

L. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.

L. In case there are issues of certain characteristics affecting the business operators in connection with the implementation of the mandatory use of Rupiah in non-cash transactions, Bank Indonesia may adopt a certain policy with due regard to the mandatory use of Rupiah.

6

II. KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RUPIAH

II. MANDATORY PRICE-TAGGING/ LABELLING OF GOODS AND/OR SERVICES IN RUPIAH

A. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

A. Any business operator in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must price-tag/label goods and/or services in Rupiah only and is prohibited from putting price-tags/labels of goods and/or services in Rupiah and in a foreign currency together (dual quotation).

Contoh larangan dual quotation: E.g. Toko A mencantumkan harga 1 buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara bersamaan.

Store A puts the price tag/label of Rp15,000,000 and USD1,500 on 1 computer set together.

B. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain berlaku untuk:

B. Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of price-tagging/labelling as referred to in point (A) shall apply to, inter alia:

1. label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang;

1. price tags/labels, such as price tags/labels on goods;

2. biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan;

2. fees, such as property purchase fees for agents, tourism fees, consulting fees;

3. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan;

3. rent/leasing fees, such as apartments, houses, offices, buildings, land, warehouses, vehicles;

4. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo;

4. rates/tariffs, such as container loading/unloading tariffs at port, or airfares, cargo tariffs;

5. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;

5. price lists, such as restaurants food price lists;

6. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian;

6. contracts, such as a clause on prices or fees stated in the contracts or agreements;

7. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order; dan/atau

7. bidding documents, orders, invoices/bills, such as a clause on prices stated in the invoices/bills, delivery orders, purchase orders, and/or

8. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

8. payment receipts, such as prices stated in the receipts.

C. Kewajiban dan larangan pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A

C. Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah as

7

dan huruf B berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik.

referred to in point (A) and point (B) shall also apply to price-tagging/labelling of goods and/or services in the electronic media.

III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG DIPERJANJIKAN SECARA TERTULIS

III. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECTS THAT ARE MADE UNDER THE WRITTEN AGREEMENTS

A. Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:

A. The infrastructure projects shall include the following projects:

1. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;

1. transportation infrastructure, including airport services, seaport supply and/or services, railway infrastructure and facilities;

2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;

2. road infrastructure, including toll roads and toll bridges;

3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

3. irrigation infrastructure, including raw water mains;

4. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;

4. drinking water infrastructure, including raw water extraction buildings, transmission network, distribution network, drinking water treatment installations;

5. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

5. sanitation infrastructure, including waste water treatment installations, hub network and core network, and waste facilities including transporters and disposal sites;

6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;

6. telecommunications and informatics infrastructure, including telecommunication network and e-government infrastructure;

7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

7. electricity infrastructure, including power plants, such as geothermal-based electricity development, power transmission or distribution; and

8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

8. oil and natural gas infrastructure, including oil and natural gas transmission and/or distribution.

B. Proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila:

B. The strategic infrastructure projects as referred to in point (A) may be exempted from the mandatory use of Rupiah if:

8

1. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek; dan

1. declared by the central government or the regional government as strategic infrastructure projects, as documented by the certificate from the competent ministry/agency to the project owner; and

2. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

2. approved by Bank Indonesia to be exempted from the mandatory use of Rupiah.

C. Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro.

C. To give approval, Bank Indonesia shall take, inter alia, the financing sources of the project and the resultant impacts of the project on the stability of the macroeconomics into consideration.

D. Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat mencakup:

D. Approval to exempt the strategic infrastructure projects from the mandatory use of Rupiah shall be issued by Bank Indonesia within the scope of:

1. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau

1. transactions from the construction of strategic infrastructure project to the completion of the project; and/or

2. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.

2. transactions of sale of products or services generated from the strategic infrastructure project for a definite term as long as the sale of the products or services is made under the agreement from the beginning of the construction of the project.

E. Permohonan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah diajukan oleh pihak yang memerlukan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah disertai dengan alasan untuk menggunakan valuta asing dalam pembayaran atau penyelesaian kewajiban.

E. A request for exemption from the mandatory use of Rupiah shall be submitted by the party seeking exemption from the mandatory use of Rupiah, accompanied by the reason to use foreign currencies for payment or settlement of obligations.

F. Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota konsorsium tersebut.

F. Where the project is carried out by a consortium, a request therefor may be submitted by one of the members of the consortium acting for and on behalf of the consortium, or jointly submitted by the members of the consortium.

G. Tata cara pengajuan permohonan diatur sebagai berikut:

G. Procedures for submission of a request shall be as follows:

1. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada

1. The applicant shall submit the

9

Bank Indonesia. request in writing to Bank Indonesia. 2. Surat permohonan sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

2. A request as referred to in point 1 must be accompanied by the following documentation:

a. dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha;

a. documents stating the legality of the applicant, such as a memorandum of association and the articles of association of the company, along with their amendments, certificate of domicile, and company profile;

b. surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis;

b. a certificate from the competent ministry or agency stating that the project being carried out is the strategic infrastructure project;

c. dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:

c. where the request is submitted by a contractor, the certificate of the strategic infrastructure project may be a photocopy as referred to in point (b), accompanied by the recommendation stating that:

1) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau

1) the project being carried out is part of the strategic infrastructure project; and/or

2) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) the project needs foreign currencies to procure goods and/or services from outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;

d. fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pemohon.

d. a photocopy of the written agreement stating that the payment is foreign currency-based, certified as true copy of the original document.

H. Dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf G, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan

H. In response to the request as referred to in point (G), Bank Indonesia may make inquiries and/or require additional documents and make examination in connection with the request submitted by the applicant, such as a project site

10

pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek.

inspection.

I. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

I. Bank Indonesia shall approve or reject the request in writing within 30 (thirty) days from when the request is fully received.

J. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.

J. Bank Indonesia shall notify the applicant in writing in case of needing extra days to exceed 30 (thirty) days to process the request.

IV. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU

IV. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN NON-CASH TRANSACTIONS BY BUSINESS OPERATORS WITH CERTAIN CHARACTERISTICS

A. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam butir I.L, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.

A. In case there are issues of certain characteristics affecting the business operators in connection with the implementation of the mandatory use of Rupiah in non-cash transactions as referred to in point (I.L), Bank Indonesia may adopt a certain policy with due regard to the mandatory use of Rupiah.

B. Dalam menetapkan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:

B. To adopt a certain policy as referred to in point (A), Bank Indonesia shall take the following into consideration, inter alia:

1. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu;

1. the readiness of the business operators, in which, inter alia, that to apply the mandatory use of Rupiah requires fundamental changes in the business system and/or process of the business activities and/or certain business operators;

2. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;

2. the continuity of the business, in which, inter alia, that to apply the mandatory use of Rupiah in the immediate term without an adequate time of transition may affect the continuity of the business activities.

3. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi

3. investment activities, in which, inter alia, that business activities require financing in foreign currencies for a definite period of time and the use of Rupiah in the immediate term may

11

yang bersangkutan; dan/atau affect the ongoing investment; and/or 4. kegiatan usaha yang memiliki

dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

4. business activities with significant impacts on the growth of the national economy.

C. Selain mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.

C. In addition to taking factors as referred to in point (B) into consideration, Bank Indonesia shall also consider the compliance of the business operators with the regulations of Bank Indonesia concerning, inter alia, the mandatory receipt of export proceeds and the principle of prudence in the management of foreign debts of non-Bank corporations.

V. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

V. REPORTS ON THE MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE TERRITORY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.

A. Bank Indonesia shall be authorized to request reports, descriptions, and/or data from any party involved in the implementation of the mandatory use of Rupiah.

B. Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.

B. Any party as referred to in point (A) must submit reports, descriptions, and/or data to Bank Indonesia, accompanied by the supporting documentation where Bank Indonesia so requires.

VI. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

VI. SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE TERRITORY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam rangka penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

A. Bank Indonesia shall supervise the compliance of any party with the implementation of the mandatory use of Rupiah and the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah only.

B. Ruang lingkup pengawasan terhadap penerapan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terutama dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai. Dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi non tunai tersebut, Bank Indonesia dapat bekerja

B. The scope of supervision of the implementation of the mandatory use of Rupiah as referred to in point (A) is made to supervise the fulfillment of the mandatory use of Rupiah in non-cash transactions. Bank Indonesia may, in the supervision of non-cash transactions, cooperate with the competent agencies.

12

sama dengan instansi terkait. C. Dalam melaksanakan pengawasan

terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, Bank Indonesia bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

C. Bank Indonesia shall, in the supervision of the implementation of the mandatory use of Rupiah in cash transactions, cooperate with the law enforcement officers.

D. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

D. The mechanism for supervision as referred to in point (A) shall be conducted as follows:

1. Metode pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

1. Methods of onsite and/or offsite supervision.

2. Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia.

2. Onsite supervision as referred to in point (1) shall be made by Bank Indonesia by means of a spot check.

3. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.

3. Offsite supervision as referred to in point (1) shall be made by analyzing and evaluating the reports submitted by the party as referred to in point (V.A).

4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2, pihak yang merupakan obyek pemeriksaan harus memberikan kepada pemeriksa, antara lain:

4. During the spot check as referred to in point 2, the party under inspection must provide the inspection officers the following, inter alia:

a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung;

a. the financial statements, transaction data, and supporting data;

b. akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau

b. access to observing the operating activities and physical facilities in connection with its business activities; and/or

c. keterangan mengenai transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak yang kompeten dan berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

c. descriptions on transactions and activities with respect to the mandatory use of Rupiah by the competent and authorized officers during inspection.

13

VII. KORESPONDENSI VII. CORRESPONDENCE A. Penyampaian permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Bab III, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab V, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat:

A. Requests as referred to in Chapter III, reports as referred to in Chapter V, and/or correspondence shall be made in the Indonesian language and sent to Bank Indonesia at the address of:

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (Department of Policy and Supervision of Payment System) Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

B. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

B. In case of change of/in the address as referred to in point (A), Bank Indonesia shall write a notification by mail and/or other media.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN VIII. MISCELLANEOUS PROVISIONS A. Bank dan Penyelenggara Transfer Dana

harus memberitahukan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing.

A. Banks and Money Transfer Operators must inform any customer to make a transaction in foreign currencies about the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

B. Dalam hal nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap akan melakukan transaksi dalam valuta asing maka Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus meminta nasabah tersebut untuk mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi.

B. Where the customer as referred to in point (A) proceeds with his/her transactions in foreign currencies, Banks and Money Transfer Operators must direct such a customer to have the purpose(s) of transaction(s) in the form or the transaction slip completed.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI IX. PROCEDURES FOR IMPOSITION OF SANCTIONS

A. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan sanksi.

A. Any party in violation of the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia shall be imposed sanctions.

B. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Any violation of the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and/or prohibition from rejecting Rupiah in cash transactions shall be subject to the criminal provisions of Article 33 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency.

C. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk

C. Sanctions against violation of the mandatory use of Rupiah in non-cash

14

transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

transactions shall be imposed as follows:

1. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Any party in violation of the mandatory use of Rupiah in non-cash transactions shall be imposed administrative sanctions of:

a. teguran tertulis; a. written warnings; b. kewajiban membayar; dan/atau b. obligatory payment; and/or c. larangan untuk ikut dalam lalu

lintas pembayaran. c. prohibition from engaging in

any payment transaction. 2. Sanksi kewajiban membayar

sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

2. A sanction of obligatory payment as referred to in point (1.b) shall be imposed as follows:

a. Sanksi kewajiban membayar dikenakan setelah Bank Indonesia memberikan sanksi teguran tertulis paling kurang 2 (dua) kali.

a. A sanction of obligatory payment shall be imposed after Bank Indonesia imposes a sanction of at least 2 (two) written warnings.

b. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. A sanction of obligatory payment shall be 1% (one percent) of the transaction value, in the aggregate, not exceeding Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).

c. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung dari seluruh nilai transaksi yang melanggar ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran transaksi non tunai yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2015.

c. The transaction value as referred to in point (b) shall be calculated from the aggregate transaction value that violates the mandatory use of Rupiah. Administrative sanctions shall be imposed against violation of non-cash transactions occurring from July 1, 2015.

d. Dalam hal pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar masih melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah maka pelaku usaha tersebut dikenakan kewajiban membayar tanpa melalui teguran tertulis.

d. Where a business operator that is imposed a sanction of obligatory payment is still in violation of the mandatory use of Rupiah, the business operator shall be under the obligation to pay without a written warning.

e. Sanksi kewajiban membayar dikenakan dalam Rupiah dan

e. A sanction of obligatory payment shall be imposed in

15

dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi dilakukan.

Rupiah and calculated at the prevailing mid exchange rate of Bank Indonesia 1 (one) working day before the date the transaction is made.

f. Pelaksanaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara:

f. Payment for a sanction of obligatory payment shall be made by:

1) pendebetan rekening yang ada di Bank Indonesia, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi memiliki rekening di Bank Indonesia; atau

1) debiting the account with Bank Indonesia, where the party being imposed a sanction has an account with Bank Indonesia; or

2) pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

2) paying to the designated account with Bank Indonesia, where the party being imposed a sanction has no account with Bank Indonesia.

3. Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c terhadap pihak yang melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bank Indonesia may impose a sanction of prohibition from engaging in any payment transactions as referred to in point (1.c) against a party in violation of the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

D. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

D. Any violation of the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah and the obligations to submit reports, descriptions, and/or data shall be imposed administrative sanctions of written warnings.

E. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf D wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.

E. Any party imposed a sanction of the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah as referred to in point (D) must further fulfill the mandatory price-tagging/labelling of goods and/or services in Rupiah.

F. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam huruf D tetap wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.

F. Any party being imposed a sanction against violation of the obligation to submit reports, descriptions, and/or data as referred to in point (D) must continue to submit reports, descriptions, and/or data that Bank Indonesia may request.

G. Selain mengenakan sanksi administratif G. In addition to the administrative sanctions

16

sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan antara lain berupa pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.

as referred to in point (C) and point (D), Bank Indonesia may recommend the competent authorities to take measures within their area of competence, such as, inter alia, revocation of licenses or cessation of business activities.

H. Dalam hal pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV namun permohonan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sejak tanggal 1 Juli 2015.

H. Where a business operator submits a request as referred to in Chapter III and Chapter IV but is disapproved by Bank Indonesia, Bank Indonesia shall impose an administrative sanction against the violation committed by the business operator since July 1, 2015.

I. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf H dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan/atau huruf D.

I. Administrative sanctions against a business operator as referred to in point (H) shall be imposed under the provisions of point (C) and/or point (D).

X. KETENTUAN PERALIHAN X. TRANSITIONAL PROVISIONS Terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

Written agreements on payment or settlement of obligations in foreign currencies that are entered into before July 1, 2015 shall be treated as follows:

1. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak seperti purchasing order dan delivery order.

1. Written agreements shall include master agreements, ancillary agreements or other supporting documentation that contain transactions to be made by the parties, such as purchasing order and delivery order.

2. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Written agreements, themselves ancillary or complementary to the master agreement entered into as of July 1, 2015, and considered as individual agreements, must comply with the provisions that govern the mandatory use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

3. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Renewal of the term and/or amendment of a written agreement entered into as of July 1, 2015 must comply with the provisions that govern the mandatory use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam 4. Amendment as referred to in point 3 shall

17

angka 3 antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.

include, inter alia, change of parties to the agreement, prices of goods and/or services, and/or objects of the agreement.

XI. KETENTUAN PENUTUP XI. CONCLUDING PROVISIONS Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

This Circular of Bank Indonesia shall come into effect on June 1, 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Circular of Bank Indonesia is ordered by placement in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF POLICY AND SUPERVISION OF PAYMENT SYSTEM

18

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/11/DKSP TANGGAL 1 JUNI 2015

CIRCULAR OF BANK INDONESIA NUMBER 17/11/DKSP DATED JUNE 1, 2015

PERIHAL: KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SUBJECT: MANDATORY USE OF RUPIAH IN THE

TERRITORY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A. UMUM A. GENERAL

1. Apa saja pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?

1. What does Bank Indonesia take into consideration when issuing this Circular of Bank Indonesia?

Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683) dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia.

This Circular of Bank Indonesia is issued to give effect to Regulation of Bank Indonesia Regulation of Bank Indonesia Number 17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683) in the form of Circular of Bank Indonesia.

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia ini?

2. What is the legal basis under which Bank Indonesia issues this Circular of Bank Indonesia?

Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia ini didasari amanat Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bank Indonesia issues this Circular of Bank Indonesia as mandated by Article 22 of Regulation of Bank Indonesia Number 17/3/PBI/2015 concerning Mandatory Use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2015, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5683) that ancillary provisions to this Regulation of Bank Indonesia will be governed by Circular of Bank Indonesia.

3. Hal apa saja yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?

3. What does this Circular of Bank Indonesia govern?

Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut:

This Circular of Bank Indonesia governs the following:

a. Ketentuan umum; a. General provisions; b. Kewajiban pencantuman harga

barang dan/atau jasa dalam Rupiah; b. Mandatory price-tagging/labelling of

goods and/or services in Rupiah;

19

c. Pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk proyek infrastruktur strategis yang diperjanjikan secara tertulis;

c. Implementation of mandatory use of rupiah in the strategic infrastructure projects that are made under the written agreements;

d. Pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu;

d. Implementation of mandatory use of rupiah in non-cash transactions by business operators with certain characteristics;

e. Laporan terkait penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

e. Reports on the mandatory use of Rupiah in the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia;

f. Pengawasan atas kepatuhan terhadap penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Supervision of compliance with the mandatory use of Rupiah in the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia;

g. Korespondensi; g. Correspondence; h. Ketentuan lain-lain; h. Miscellaneous provisions; i. Tata cara pengenaan sanksi; i. Procedures for imposition of

sanctions; j. Ketentuan peralihan; dan j. Transitional provisions; and k. Ketentuan penutup. k. Concluding provisions.

4. Apa prinsip yang mendasar dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

4. What fundamental principle do the provisions for the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia embrace?

Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Mandatory use of Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia embraces the territorial principle. Any transaction, as long as made in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, either by residents or non-residents, cash or non-cash, must use Rupiah.

5. Apakah transaksi dan pembayaran dapat dipisahkan?

5. Are transactions and payment separate things?

Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.

Transactions and payment are unity. Any transaction made in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must receive payment in Rupiah.

Contoh: E.g. Perusahaan A sebagai pelayaran asing Company A, as a foreign shipping line,

20

menggunakan jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh PT B. Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.

uses port services in Indonesia that is provided by PT B. Company A may make payment in Rupiah cash through an agent or by transfer using currency of its own country. In case of payment by transfer, PT B must receive payment from Company A in Rupiah currency.

6. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

6. What transactions are permitted to use foreign currencies?

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut:

In this Circular of Bank Indonesia, the following are transactions permitted to use foreign currencies:

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

a. certain transactions with respect to the state budget;

b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

b. receipt or provision of gifts from or to abroad;

c. transaksi perdagangan internasional; c. international trade transactions; d. simpanan di Bank dalam bentuk

valuta asing; atau d. Bank savings in foreign currencies;

or e. transaksi pembiayaan internasional, e. international financing transactions, dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:

and foreign currency-based transactions made under the Laws that include:

a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;

a. foreign currency-based business activities conducted by a Bank under the Laws concerning banking and shariah banking;

b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan

b. primary market and secondary market transactions of negotiable instruments in foreign currencies issued by the Government under the Laws concerning sovereign bonds and Islamic bonds; and

c. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

c. other foreign currency-based transactions made under the Laws.

7. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan

7. What certain transactions with respect to the state budget are permitted to use

21

belanja negara seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

foreign currencies?

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi:

Certain transactions with respect to the state budget include:

a. pembayaran utang luar negeri; a. repayment of foreign debts; b. pembayaran utang dalam negeri

dalam valuta asing; b. repayment of domestic debts in

foreign currencies; c. belanja barang dari luar negeri; c. foreign expenditure; d. belanja modal dari luar negeri; d. foreign capital expenditure; e. penerimaan negara yang berasal dari

penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan

e. state revenues from sovereign bond sale in foreign currencies; and

f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on arrival, dan penerimaan negara bukan pajak.

f. other transactions with respect to the state budget, such as tax payment, visa on arrival, and non-tax state revenues.

8. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

8. What transactions of receipt or provision of gifts from or to abroad are permitted to use foreign currencies?

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah.

Transactions of receipt or provision of gifts from or to abroad that are permitted to use foreign currencies are such transactions where either the recipient or the provider of gifts is domiciled abroad. If the recipient and the provider of gifts are domiciled in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the transactions of receipt or provision of gifts must be made in Rupiah.

9. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

9. What international trade transactions are permitted to use foreign currencies?

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi:

International trade transactions that are permitted to use foreign currencies include:

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang dari atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau

a. export and/or import of goods to or from outside the customs zones of the Republic of Indonesia; and/or

b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara

b. cross border trade in services in the form of:

22

yang dilakukan dengan cara: 1. pasokan lintas batas (cross

border supply). Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia; dan

1. cross border supply. Cross border supply includes experts with specific expertise who is assigned by their head office abroad to work in Indonesia; and

2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), misalnya warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri.

2. consumption abroad, e.g. an Indonesian citizen who studies at the college abroad or receives medical treatment at the hospital abroad.

10. Simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

10. What kinds of foreign currency-based Bank savings are permitted to use foreign currencies?

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing, deposito valuta asing atau giro valuta asing.

They are foreign currency-based savings, foreign currency-based deposits, or foreign currency-based giro.

11. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

11. What international financing transactions are permitted to use foreign currencies?

Transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.

International financing transactions that are made by parties, one of whom is domiciled abroad, such as provision of credits by a Bank abroad to a customer in Indonesia.

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.

Where the international financing provider is a Bank, the Bank must comply with the regulation that governs foreign currencies against Rupiah transactions between Banks and foreign parties.

12. Apakah transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan menggunakan Rupiah?

12. Must transfer of funds in foreign currencies from an individual in home country to a party abroad if such is not intended as payment or settlement of obligations arising out of the transaction in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia use Rupiah?

Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di

Mandatory use of Rupiah does not apply to the transfer of funds in foreign currencies from an individual in home country to a party abroad if such is not

23

luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

intended as payment or settlement of obligations arising out of the transaction in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

13. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

13. What foreign currency-based business activities conducted by a Bank are permitted to use foreign currencies?

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:

Those permitted to use foreign currencies are foreign currency-based business activities conducted by a Bank under the Laws concerning banking and shariah banking, including, among others:

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;

a. credits for export and other activities in foreign currencies;

b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;

b interbank call money in foreign currencies;

c. obligasi dalam valuta asing; c. bonds in foreign currencies; d. sub debt dalam valuta asing; d. sub-debt in foreign currencies; e. jual beli surat berharga dalam valuta

asing; dan e. sale and purchase of negotiable

instruments in foreign currencies; and

f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pengertian kegiatan usaha dalam valuta asing tersebut termasuk pula biaya (fee) yang dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

f. other banking transactions in foreign currencies as governed by Laws concerning banking and shariah banking along with their ancillary regulations. These foreign currency-based business activities also include fees charged by Banks for those activities.

14. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

14. What transactions of negotiable instruments issued by the Government are permitted to use foreign currencies?

Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing.

Primary market and secondary market transactions of negotiable instruments in foreign currencies issued by the Government under the Laws concerning sovereign bonds and Islamic bonds are permitted to use foreign currencies.

Contoh: E.g.

24

Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Global Government-issued Islamic bonds transactions in foreign currencies.

15. Transaksi apa saja yang dapat dilakukan dalam valuta asing yang diatur berdasarkan Undang Undang?

15. What transactions in foreign currencies are governed by Laws?

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, Undang-Undang mengenai rransfer dana, dan Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Laws that govern other transactions in foreign currencies are, among others, Law concerning Bank Indonesia, Law concerning investment, Law concerning fund transfer, and Law concerning Indonesia export financing institutions.

Transaksi yang dapat dilakukan dalam valuta asing yang diatur berdasarkan Undang-Undang seperti kegiatan melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, dsb., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu kegiatan transfer dana dalam valuta asing yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Transactions that can be made in foreign currencies as governed by Laws, such as activities to transfer and repatriate in foreign currencies are, among others, capital, profits, bank interest, dividends, and other income, funds that are needed for investment, etc. pursuant to Article 8 section (3) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In addition, these transactions include fund transfer activities in foreign currencies that are made by the Money Transfer Operator pursuant to Article 2 of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfer.

16. Apakah diperbolehkan menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

16. Is any party permitted to reject to receive Rupiah which is delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah and/or in any other financial transactions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia?

Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Any party is prohibited from rejecting to receive Rupiah which is delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah and/or in any other financial transactions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Contoh: E.g.

25

Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak untuk menerima Rupiah dari pengguna barang dan/atau jasa.

Any goods and/or services provider is prohibited from rejecting to receive Rupiah from goods and/or services users.

Namun demikian, larangan dimaksud dikecualikan dalam hal:

This prohibition is, however, exempted where:

a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau

a. the party is doubtful about the genuineness of Rupiah received in a cash transaction; or

b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.

b. the payment or settlement of obligations in foreign currencies is made under the written agreement.

17. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah diperjanjikan secara tertulis?

17. Is a transaction permitted to use foreign currencies if made under the written agreement?

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah.

Any party must, in principle, use Rupiah in any transaction made in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and is prohibited from rejecting to receive Rupiah which is delivered to pay or settle the obligations payable in Rupiah.

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk:

Any party may, however, reject to receive Rupiah on the grounds that the payment or settlement of the obligations in foreign currencies is made under the written agreement. Such a written agreement may be entered into only for:

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah; atau

a. transactions that are exempted from the mandatory use of Rupiah; or

b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.

b. transactions in connection with strategic infrastructure projects upon approval of Bank Indonesia under the regulations of Bank Indonesia. These strategic infrastructure projects must be documented by the certificate from the competent ministry/agency.

B. PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA

B. PRICE-TAGGING/LABELLING OF GOODS AND/OR SERVICES

18. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta asing?

18. Are goods and/or services permitted to be price-tagged/labelled in foreign currencies?

Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau

Any business operator in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must price-tag/label goods

26

jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

and/or services in Rupiah only and is prohibited from putting price-tags/labels of goods and/or services in Rupiah and in a foreign currency together (dual quotation).

Contoh larangan dual quotation: E.g. Toko A mencantumkan harga 1 buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara bersamaan.

Store A puts the price-tag/label of Rp15,000,000 and USD1,500 on 1 computer set together.

Kewajiban pencantuman dan larangan dimaksud antara lain berlaku untuk:

Mandatory price-tagging/labelling and prohibition of price-tagging/labelling apply to, among others:

a. label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang;

a. price tags/labels, such as price tags/labels on goods;

b. biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan;

b. fees, such as property purchase fees for agents, tourism fees, consulting fees;

c. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan;

c. rent/leasing fees, such as apartments, houses, offices, buildings, land, warehouses, vehicles;

d. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo;

d. rates/tariffs, such as container loading/unloading tariffs at port, or airfares, cargo tariffs;

e. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;

e. price lists, such as restaurants food price lists;

f. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian;

f. contracts, such as a clause on prices or fees stated in the contracts or agreements;

g. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order; dan/atau

g. bidding documents, orders, invoices/bills, such as a clause on prices stated in the invoices/bills, delivery orders, purchase orders, and/or

h. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

h. payment receipts, such as prices stated in the receipts.

19. Bagaimana pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik?

19. What about price-tagging and prohibition of price-tagging of goods and/or services in the electronic media?

Kewajiban dan larangan pencatuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik.

Mandatory price-tagging and prohibition of price-tagging of goods and/or services in Rupiah also apply to price-tagging of goods and/or services in the electronic media.

27

C. PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS

C. STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECTS

20. Proyek infrastruktur seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai proyek infrastruktur strategis yang dapat dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah?

20. What infrastructure projects can be categorized as strategic infrastructure projects to be exempted from the mandatory use of Rupiah?

Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:

These infrastructure projects include the following projects:

a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;

a. transportation infrastructure, including airport services, seaport supply and/or services, railway infrastructure and facilities;

b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;

b. road infrastructure, including toll roads and toll bridges;

c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

c. irrigation infrastructure, including raw water mains;

d. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;

d. drinking water infrastructure, including raw water extraction buildings, transmission network, distribution network, drinking water treatment installations;

e. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

e. sanitation infrastructure, including waste water treatment installations, hub network and core network, and waste facilities including transporters and disposal sites;

f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;

f. telecommunications and informatics infrastructure, including telecommunication network and e-government infrastructure;

g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

g. electricity infrastructure, including power plants, such as geothermal-based electricity development, power transmission or distribution; and

h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

h. oil and natural gas infrastructure, including oil and natural gas transmission and/or distribution.

Proyek infrastruktur tersebut di atas dapat dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila:

Such strategic infrastructure projects may be exempted from the mandatory use of Rupiah if:

a. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai

a. declared by the central government or the regional government as

28

proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek; dan

strategic infrastructure projects, as documented by the certificate from the competent ministry/agency to the project owner; and

b. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

b. approved by Bank Indonesia to be exempted from the mandatory use of Rupiah.

21. Apa saja pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan proyek infrastruktur strategis?

21. What consideration does Bank Indonesia take into to approve the request to be categorized as strategic infrastructure projects?

Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro.

Bank Indonesia will, to give approval, take into consideration the following, among others, the financing sources of the project and the resultant impacts of the project on the stability of the macroeconomics.

22. Apa saja cakupan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis?

22. Within what scope does Bank Indonesia approve to exempt strategic infrastructure projects from the use of Rupiah?

Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat mencakup:

Approval to exempt the strategic infrastructure projects from the use of Rupiah is given by Bank Indonesia within the scope of:

a. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau

a. transactions from the construction of strategic infrastructure project to the completion of the project; and/or

b. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.

b. transactions of sale of products or services generated from the strategic infrastructure project for a definite term as long as the sale of the products or services is made under the agreement from the beginning of the construction of the project.

23. Bagaimana pengajuan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh konsorsium?

23. How does a consortium submit the request to exempt the infrastructure projects from the use of Rupiah?

Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota konsorsium tersebut.

Where the project is carried out by a consortium, a request therefor may be submitted by one of the members of the consortium acting for and on behalf of the consortium, or jointly submitted by the members of the consortium.

29

24. Bagaimana tata cara dan proses pengajuan permohonan proyek infrastruktur strategis agar dapat dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah?

24. What are the procedures and process to submit the request to exempt the infrastructure projects from the mandatory use of Rupiah?

a. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

a. The applicant must submit the request in writing to Bank Indonesia.

b. Surat permohonan harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

b. A request must be accompanied by the following documentation:

1) dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha;

1) documents stating the legality of the applicant, such as a memorandum of association and the articles of association of the company, along with their amendments, certificate of domicile, and company profile;

2) surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis;

2) a certificate from the competent ministry or agency stating that the project being carried out is the strategic infrastructure project;

3) dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:

3) where the request is submitted by a contractor, the certificate of the strategic infrastructure project may be a photocopy as referred to in point (b), accompanied by the recommendation stating that:

a) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau

a) the project being carried out is part of the strategic infrastructure project; and/or

b) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b) the project needs foreign currencies to procure goods and/or services from outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;

4) fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pemohon.

4) a photocopy of the written agreement stating that the payment is foreign currency-based, certified as true copy of the original document.

30

c. Dalam rangka memproses permohonan, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek.

c. To process the request, Bank Indonesia may make inquiries and/or require additional documents and make examination in connection with the request submitted by the applicant, such as a project site inspection.

d. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

d. Bank Indonesia will approve or reject the request in writing within 30 (thirty) days from when the request is fully received.

e. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.

e. Bank Indonesia will notify the applicant in writing in case of needing extra days to exceed 30 (thirty) days to process the request.

D. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU

D. IMPLEMENTATION OF MANDATORY USE OF RUPIAH IN NON-CASH TRANSACTIONS BY BUSINESS OPERATORS WITH CERTAIN CHARACTERISTICS

25. Apa pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan tertentu terhadap permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait penerapan kewajiban penggunaan Rupiah?

25. How does Bank Indonesia adopt a certain policy in case there are issues of certain characteristics affecting business operators in connection with the implementation of the mandatory use of Rupiah?

Dalam menetapkan kebijakan tertentu, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:

To adopt a certain policy, Bank Indonesia will take the following into consideration, among others:

a. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu;

a. the readiness of the business operators, in which, among others, that to apply the mandatory use of Rupiah requires fundamental changes in the business system and/or process of the business activities and/or certain business operators;

b. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;

b. the continuity of the business, in which, among others, that to apply the mandatory use of Rupiah in the immediate term without an adequate time of transition may affect the continuity of the business activities.

31

c. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi yang bersangkutan; dan/atau

c. investment activities, in which, among others, that business activities require financing in foreign currencies for a definite period of time and the use of Rupiah in the immediate term may affect the ongoing investment; and/or

d. kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

d. business activities with significant impacts on the growth of the national economy.

26. Apakah terdapat pertimbangan lainnya?

26. Is there any other consideration?

Selain mempertimbangkan faktor, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.

In addition to taking some factors into consideration, Bank Indonesia will also consider the compliance of the business operators with the regulations of Bank Indonesia concerning, among others, the mandatory receipt of export proceeds and the principle of prudence in the management of foreign debts of non-Bank corporations.

E. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH

E. REPORTS ON THE USE OF RUPIAH

27. Apakah Bank Indonesia meminta laporan terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah ini?

27. Does Bank Indonesia request reports on the implementation of the mandatory use of Rupiah?

Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.

Bank Indonesia is authorized to request reports, descriptions, and/or data from any party involved in the implementation of the mandatory use of Rupiah.

28. Apa kewajiban pihak yang dimintakan laporan oleh Bank Indonesia?

28. What must any party do if Bank Indonesia requests them to submit a report?

Setiap pihak wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.

Any party must submit reports, descriptions, and/or data to Bank Indonesia, accompanied by the supporting documentation where Bank Indonesia so requires.

F. PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI TERKAIT PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

F. SUPERVISION AND IMPOSITION OF SANCTIONS WITH RESPECT TO THE MANDATORY USE OF RUPIAH

29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

29. How does Bank Indonesia supervise the mandatory use of Rupiah in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia?

32

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak.

Bank Indonesia supervises the compliance of any party with the implementation of the mandatory use of Rupiah and the mandatory price-tagging of goods and/or services in Rupiah, either onsite or offsite. Onsite supervision is made by Bank Indonesia by means of a spot check. Offsite supervision is made by analyzing and evaluating the reports submitted by the party.

30. Bagaimana pemeriksaan lang