EKONOMI MINGGUAN

Edisi

6 / 3 / 2019 Kementrian Koordinator

Bidang Perekonomian

Date Country Release Current Previous

28-Feb NBS Manufacturing PMI FEB 49.2 49.528-Feb Non Manufacturing PMI FEB 54.3 54.727-Feb Business Confidence FEB 0.69 0.6927-Feb Economic Sentiment FEB 106.1 106.328-Feb Industrial Production YoY Prel JAN 0.00% -1.90%28-Feb Retail Sales YoY JAN 0.60% 1.30%1-Mar Consumer Confidence FEB 41.5 41.9

China

Euro Area

Japan

PASAR VALAS

Kurs 1-Mar-19 Percentage Change (%wtw) Movement

Indonesia 14,120.00

Eropa 1.14

Inggris 1.32

Jepang 111.89

Tiongkok 6.71

Dollar Index 96.53

-0.44

-1.07

-0.07

-0.02

0.26

1.14

IDR

EUR

GBP

JPY

CNY

DXY

PERINGKAT NILAI TUKAR

0.65%

0.32%

0.16%

0.11%

0.08%

0.08%

-0.01%

-0.30%

-0.44%

-1.07%

-1.23%

Philippine Peso

Indian Rupee

Taiwanese Dollar

Chinese Renminbi

South Korean Won

Malaysian Ringgit

Hong Kong Dollar

Singapore Dollar

Indonesian Rupiah

Japanese Yen

Thai Baht

PASAR SAHAM

Kurs 1-Mar-19 Movement

Indonesia 6,499.88

Tiongkok 26,026.32

Eropa 3,036.56

Inggris 21,602.69

Jepang 2,994.01

-0.02

-0.02

0.58

0.83

6.77

JCI

DJI

SX5P

NKY

SHCOMP

Percentage Change (wtw)

PERINGKAT INDEKS SAHAM

20.05%

11.48%

7.93%

7.56%

6.80%

4.96%

4.94%

4.93%

2.35%

0.60%

-0.01%

Tiongkok

Hong Kong

Jepang

Korea Selatan

Taiwan

Thailand

Singapura

Indonesia

Filipina

Malaysia

India

Date Country Release Current Previous

1-Mar Core Inflation Rate YoY FEB 3.06% 3.06%1-Mar Inflation Rate YoY FEB 2.57% 2.82%

28-Feb Gfk Consumer Confidence FEB -13 -141-Mar Markit/CIPS Manufacturing PMI FEB 52 52.6

25-Feb Wholesale Inventories MoM DEC 1.10% 0.40%27-Feb API Crude Oil Stock Change FEB/22 -4.2M 1.26M28-Feb GDP Growth Rate QoQ Q4 2.60% 3.40%

UK

US

Indonesia

PASAR UANG

Kurs 1-Mar-19 Movement (wtw) Movement (ytd) Movement

Yield 7.85

PUAB 6.96

Overnight 5.82 -1.17

-0.60

0.00

-2.14

-6.29

-0.20

FOREIGN INVESTMENT

(35.98)

(100.00)

(50.00)

-

50.00

25

-Fe

b

26

-Fe

b

27

-Fe

b

28

-Fe

b

1-M

ar

Foreign Investment on Stocks

(Million USD)

95.46

-

50.00

100.00

150.00

25

-Fe

b

26

-Fe

b

27

-Fe

b

28

-Fe

b

1-M

ar

Foreign Investment on Government Bonds (Million USD)

ALIRAN DANA ASING

Saham Obligasi Periode (Saham/Obligasi)

Indonesia 690.9 2,645.2 Per 1 Mar 2019 / 27 Feb 2019

AS -129,543.0 283,818.0 Per 31 Des 2018

Filipina 502.7 4,620.1 Per 1 Mar 2019 / 1 Okt 2018

India 2,295.5 -1,652.6 Per 28 Feb 2019

Malaysia 48.8 -422.4 Per 28 Feb 2019 / 31 Jan 2018

Thailand 52.8 -371.2 Per 1 Mar 2019

Tiongkok -11,104.5 66,542.2 Per 31 Des 2018

Vietnam 176.4 Per 1 Mar 2019

PASAR KOMODITAS MINERAL

Kurs 1-Mar-19 Movement Percentage Change (%wtw)

Batu Bara 97.00

Brent 65.07

Emas 1,293.44

Nikel 13,134.50

Tembaga 293.35

WTI 55.80

2.05

-3.24 -2.70

1.51

-0.61

-2.55Brent WTI

PASAR KOMODITAS PERTANIAN

Kurs 1-Mar-19 Movement Percentage Change (%wtw)

Beras 10.53

CPO 2,189.00

Gandum 457.25

Gula 12.62

Kedelai 911.50

2.81

-1.36 -0.95 -1.15 -0.86

Rilis Mingguan (25 Feb – 1 Mar 2019)

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

APBN dan Ketahan Pangan

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun

2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan

adalah hak negara dan bangsa yang secara

mandiri menentukan kebijakan pangan yang

menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan

yang memberikan hak pangan yang sesuai

dengan potensi sumber daya lokal.

kedaulatan pangan merupakan salah satu

unsur strategis yang mendapatkan perhatian

sangat besar pada RPJMN 2015-2019.

Kedaulatan pangan tercermin pada kekuatan

suatu negara untuk mengatasi masalah dan

mencukupi kebutuhan pangan secara

mandiri. Dalam mencapai kedaulatan pangan

ada beberapa hal yang menjadi fokus

program antara lain: (1) Ketahanan pangan,

terutama kemampuan mencukupi pangan

dari produksi di dalam negeri sendiri; (2)

Pengaturan kebijakan pangan yang

dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa

sendiri; dan (3) Kemampuan melindungi dan

menyejahterakan produsen pangan, terutama

petani dan nelayan.

Pemantapan kemandirian pangan perlu

didukung dengan peningkatan produksi

pangan pokok dan mitigasi gangguan

terhadap ketahanan pangan. Setidaknya ada

tiga komponen yang harus dipenuhi untuk

mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu:

(1) Kecukupan dan stabilitas ketersediaan

pangan; (2) Aksesibilitas dan keterjangkauan

terhadap pangan; serta (3) Kualitas

keamanan pangan. Dalam mewujudkan

ketahanan pangan, maka Pemerintah

melakukan strategi fundamental salah

satunya dengan peningkatan kapasitas

produksi pertanian dan penguatan cadangan

pangan.

Pada 2019, Pemerintah mengalokasikan

anggaran untuk pelaksanaan

program/kegiatan di bidang kedaulatan

pangan sebesar Rp96,2 triliun dalam APBN

tahun 2019, di mana sebesar Rp56,8 triliun

dialokasikan melalui belanja K/L, Rp39,4

triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.

Program prioritas bidang kedaulatan pangan

di K/L, utamanya dilakukan oleh Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian

Sosial, dengan dukungan dari instansi terkait

lainnya.

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Tabel 1. Anggaran Ketahanan Pangan, 2010-2019 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan kapasitas produksi

Belanja negara dialokasikan melalui

Kementerian teknis dan anggaran subsidi

untuk meningkatkan produksi pertanian.

Anggaran pada Kementerian Pertanian di

tahun 2019 senilai Rp21,7 triliun secara

penuh diarahkan untuk mewujudkan

peningkatan produksi serta akses terhadap

pangan, antara lain melalui pembangunan

dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta

upaya untuk meningkatkan produktivitas

terutama untuk bahan pangan pokok. Selain

itu, pada tahun 2018, peningkatan

produktivitas pertanian juga didukung dengan

alokasi anggaran untuk pengadaan alsintan

sebanyak 70.839 unit dengan anggaran

sebesar Rp 2,81 triliun.

Alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sebesar Rp11,5 triliun

diarahkan terutama untuk

membangun/meningkatkan jaringan irigasi

untuk pertanian. Sementara itu, alokasi

transfer ke daerah senilai Rp4,9 triliun melalui

mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK)

diarahkan antara lain untuk

rehabilitasi/peningkatan/pembangunan

jaringan irigasi serta

pembangunan/rehabilitasi/renovasi

UPTD/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan

sarana pendukung lainnya. Melalui berbagai

alokasi anggaran tersebut, output strategis

yang diharapkan dapat diwujudkan yaitu

rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi

tersier untuk 134,1 ha areal sawah, cetak

sawah 12 ribu ha, pembangunan dan

rehabilitasi jaringan irigasi primer dan

sekunder seluas 170,4 ribu ha, optimasi lahan

35.586 ha, pembangunan bendungan

sebanyak 48 unit, dan sistem perizinan pusat-

daerah yang terintegrasi di 34 provinsi.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan

efektivitas alokasi penganggaran subsidi

dalam mendukung peningkatan produksi

pangan nasional. Sejak tahun 2018,

pemerintah telah melaksanakan kebijakan

realokasi subsidi benih ke dalam program

bantuan benih pada Kementerian Pertanian

untuk meningkatkan efektivitas anggaran

serta lebih tepat sasaran. Subsidi pupuk yang

akan disalurkan mencapai Rp29,5 triliun

dengan total volume 9,55 ton, alat mesin

pertanian sebanyak 50 ribu unit, serta

bantuan langsung benih unggul pada petani.

Sementara itu, sejak tahun 2017, sebagian

subsidi pangan direalokasi ke dalam Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) melalui

Kementerian Sosial dengan target 1,4 juta

KPM untuk 44 kota, sedangkan sekitar 14,3

juta RTS masih menerima subsidi dalam

bentuk Rastra. Memasuki tahun 2018, BPNT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN APBN

13,0 23,9 27,7 27,0 23,1 44,1 31,2 36,6 59,3 56,8

8,0 16,0 18,2 15,9 13,2 28,7 21,1 21,9 23,8 21,7

1,9 3,7 4,4 4,8 4,3 6,7 4,6 4,2 4,3

3,1 4,2 5,1 6,3 5,7 8,6 5,5 8,9 10,3 11,5

- - - - - - - 1,6 20,8

39,2 37,6 40,8 42,4 44,2 66,1 68,2 56,7 39,4 39,4

35,7 33,0 33,1 38,3 39,5 53,3 49,4 49,1 28,5 29,5

a. Subsidi Pangan 15,2 16,5 19,1 20,3 18,2 21,8 22,1 19,5 - -

b. Subsidi Pupuk 18,4 16,3 14,0 17,6 21,0 31,3 26,9 28,8 28,5 29,5

c. Subsidi Benih 2,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,8 -

d. Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,5 4,5 - - 1,5 3,4 2,5 5,0 5,0

a. Cadangan Beras Pemerintah 1,0 1,5 2,0 - - 1,1 2,0 2,5 2,5 2,5

b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan

dan Ketahahanan Pangan - - 1,4 - - - 1,4 - 2,5 2,5

c. Cadangan Benih Nasional - 0,5 0,3 - - - - - - -

d. Cadangan Ketahanan Pangan - - 0,7 - - - - - - -

2,5 3,1 3,2 4,0 4,7 11,4 15,5 5,1 5,9 4,9

a. DAK Irigasi 1,0 1,3 1,3 1,6 2,2 - 12,0 3,6 4,3 3,0

b. DAK Pertanian 1,5 1,8 1,9 2,5 2,5 - 3,4 1,5 1,7 1,9

52,2 61,5 68,5 69,4 67,3 110,2 99,4 93,3 98,7 96,2Total

1. Subsidi

2. Belanja Lain-lain

3. Transfer ke Daerah (DAK)

I. Kementerian Negara/Lembaga

II. Non K/L

1. 018 Kementerian Pertanian

2. 032 Kementerian Kelautan Perikanan

4. 027 Kementerian Sosial

3. 033 Kementerian PU dan PERA

Item

2,8

20,8

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

diperluas cakupannya kepada 10 juta KPM

untuk seluruh kota di Indonesia sementara

5,6 juta KPM lainnya masih menerima dalam

bentuk bansos Rastra. Transformasi dari

Rastra menjadi BPNT tersebut diharapkan

dapat meningkatkan efektivitas dan

ketepatan sasaran subsidi pangan sehingga

masyarakat penerima mendapatkan manfaat

yang maksimal.

Pemerintah juga akan meneruskan kebijakan

pemberian subsidi bunga kredit program den-

gan total anggaran Rp16,7 triliun yang salah

satunya dalam rangka menunjang upaya pe-

ningkatan ketahanan pangan. Anggaran ter-

besar subsidi bunga kredit program dialokas-

ikan untuk subsidi bunga KUR. Prioritas alo-

kasi penyaluran KUR lebih kepada sektor pro-

duktif yaitu sektor industri pengolahan dan

pertanian.

Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan pemerintah

oleh Pemerintah tidak hanya merupakan

salah satu upaya dalam mewujudkan

ketahanan pangan namun juga upaya dalam

pengendalian inflasi. Total anggaran

cadangan pangan di tahun 2018 mencapai

Rp 5 triliun dari sebelumnya hanya Rp 4,5

triliun di tahun 2017. Peningkatan anggaran

tersebut bersumber dari Dana Cadangan

Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) senilai

Rp2,5 triliun di tahun 2018 dari sebelumnya

hanya Rp 2 triliun. Dana CSHP di tahun 2018

dapat terealisasi sebesar Rp 725,24 miliar

meningkat dibanding tahun 2017 yang tidak

terealisasi. Sementara itu, Cadangan Beras

Pemerintah (CBP) tetap dianggarkan senilai

Rp 2,5 triliun. Hingga akhir tahun 2018,

realisasi anggaran CBP mencapai Rp 2,41

triliun dengan jumlah stok beras CBP sebesar

2,1 juta ton. Ketersediaan stok beras CBP ini

merupakan angka tertinggi dalam lima tahun

terakhir dan turut mendukung terjaganya

inflasi beras di akhir tahun 2018.

Dalam APBN 2019, alokasi anggaran untuk

penguatan cadangan pangan dijaga tetap

untuk mendukung ketahanan pangan

nasional. Dana Cadangan Beras Pemerintah

(CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga

Pangan (CSHP) dianggarkan masing-masing

sebesar Rp2,5 triliun. Di tahun 2019 ini,

Pemerintah mengupayakan realisasi

perubahan skema pembiayaan pengadaan

CBP yang dikelola Bulog sehingga jika

dengan sistem lama penyerapan CBP hanya

250 ribu ton dapat meningkat jumlah

penyerapannya mencapai 1,5 juta ton.

Penguatan cadangan pangan ini juga

diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah

Daerah seiring dengan meningkatnya dana

transfer ke daerah dan dana desa.

Penulis : Sri Purwanti

Kepala Subbidang Analisis Stabilitas Moneter

Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran

REFERENSI

Bappenas. 2014. “Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian”. Jakarta

Badan Ketahanan Pangan. 2018. “Arah kebijakan strategis dan Nasional Badan Ketahanan

Pangan”. 26 Februari 2019. http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/arah-kebijakan-dan-strategi-

nasional

Kementerian Keuangan. 2018. “Nota Keuangan Beserta APBN Tahun 2019”. Jakarta

Kementerian Keuangan. 2018. “Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi 2018”