Chapter I_2

Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam

memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun

bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan,

pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup

yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi.

Hal inilah yang mendorongberkembang pesatnya perusahaan asuransi.

Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan perusahaan-perusahaan

asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya pada saat sekarang

ini yaitu Sunlife Financial.

Seorang manusia di dalam suatu masyarakat sering menderita suatu

kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya

mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut atau di udara. Kalau

kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka

kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak

mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk

itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas

sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila

keadaan di luar dugaan yaitu risiko yang terjadi.


Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu

peristiwa di luar kesalahannya, misalkan : rumah seseorang terbakar sehingga

pemiliknya mengalami kerugian. Inilah resiko yang harus ditanggung pemiliknya.

Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty of financial

loss); di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena

besarnya resiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di

luar kesalahan pemiliknya, resiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi

kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan resiko ini

diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian

(penanggung) setiap bulan atau tahun., bergantung pada perjanjian yang tertuang

dalam polis. Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh konsumen

(tertanggung).1

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala

bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian

Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan

globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas

penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin

pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain beban tugas pemerintah semakin berat

karena semakin tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

1 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Halaman 179.


kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab

hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.2

Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah

adalah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari

masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin

berkembang seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah

perkembangan industri asuransi . Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu

bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil

dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam

bidang pendanaan . Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak

positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat

didalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota

masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan

asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan

asuransi akan di investasikan lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang produktif.

Investasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring

dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin cepat maka perusahaan pun

mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien

dan efektif.

2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


Salah satu upaya untuk menciptakan efisiensi tersebut, perusahaan

asuransi menyiapkan draft-draft perjanjian dalam polis asuransinya, dalam bentuk

tercetak dan menjadikan kontrak atau perjanjian menjadi baku. Dalam situasi

kontrak yang diciptakan dalam keadaan tercetak dan diupayakan dalam bentuk

baku oleh perusahaan asuransi, sering terjadi pihak konsumen menjadi pihak yang

lemah.

Dewasa ini, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan

berbagai jenis polis asuransi yang dapat digunakan atau dimiliki oleh setiap

masyarakat, salah satunya seperti yang terdapat pada Sunlife Financial Indonesia.

Salah satu produk polis asuransi yang ditawarkan adalah Bancassurance.

Bancassurance merupakan suatu produk patungan atau kerjasama antara Bank

Penerbit kartu kredit atau rekening tabungan dengan suatu Perusahaan Asuransi.

Dalam hal ini, Bank bertugas untuk menjual dengan direct atau tele marketing dan

proses pembayaran untuk itu dapat dilakukan dengan autodebet credit card atau

rekening tabungan. Sedangkan perusahaan Asuransi, bertugas dalam segala hal

yang berhubungan dengan Polis Asuransi, dimulai dari penerbitan polis, claim

asuransi, perubahan polis, pemulihan polis, dan lain-lain. Berkembang pesatnya

usaha-usaha pertanggungan atau perasuransian di Indonesia, baik itu

pertanggungan kerugian atau pertanggungan jiwa yang diselenggarakan

pemerintah atau swasta menuntun masyarakat untuk mengerti akan tujuan dan

manfaat dari salah satu bentuk polis asuransi pada Sunlife Financial Indonesia

yaitu Bancassurance. Produk Bancassurance memiliki beberapa varian, mulai

dari asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan,

sampai dengan investasi.


Bisnis Perasuransian di Indonesia hampir sama tuanya dengan bisnis

perbankan. Nama-nama perusahaan asuransi jiwa, seperti Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 tergolong perusahaan asuransi yang cukup dikenal masyarakat.

Nama-nama beken lainnya, seperti Dharmala Manulife, Lippo Life, New

Hampshire Agung, Asuransi Cigna Indonesia, Asuransi Astra Buana, Asuransi

Jiwa Buana Putra, Sewu New York Life, dan sebagainya, tak mau kalah dalam

persaingan bisnis ini. Sayangnya, jika dibandingkan dengan industri perbankan,

industri perasuransian kurang banyak mendapat perhatian konsumen. Sebagian

besar konsumen cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk disimpan

di bank daripada digunakan untuk asuransi. Konsumen masih sering merasakan

bahwa asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya

meskipun kesan itu tak semuanya benar.3

Seperti gambaran yang telah dipaparkan di atas, maka sering timbul

permasalahan yang berupa perilaku para pengusaha cenderung menyalah-

fungsikan ide efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang melatarbelakangi

penyiapan draft-draft perjanjian asuransi dalam bentuk tercetak, menjadi kontrak-

kontrak yang secara situasional atau teknis diupayakan bersifat baku dengan

tujuan untuk melindungi kepentingan setiap pelaku usaha, termasuk untuk

melindungi pihak pengusaha dari potensi-potensi kerugian atau kewajiban-

kewajiban lain yang secara normal, sebenarnya masih merupakan konsekuensi

yang harus ditanggungnya.

Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen, disebutkan antara lain bahwa faktor utama yang menjadi

3 Yusuf Shofie, Ibid., Halaman 187.


kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih

rendah. Konsumen cenderung belum memiliki pengetahuan tentang haknya. Hal

ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum

yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan

dan pendidikan konsumen.4

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar

konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan

adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan

hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan

global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam

persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen

dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. 5

Di samping itu, penulis merasakan masih sedikit informasi yang penulis

ketahui tentang Perlindungan Hukum bagi pemegang Polis Bancassurance yang

terdapat pada Sunlife Financial Indonesia ini, oleh sebab itulah penulis memilih

asuransi jenis ini sebagai penambah pengetahuan tentang perlindungan konsumen

asuransi. Selain itu juga untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan sebuah karya

tulis dalam bentuk skripsi yang dapat disumbangkan kepada almamater.

4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.

5 Abdul Hakim Barkatullah, Hak hak Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), Halaman. 23.


Selain itu, kemungkinan juga masih banyak masyarakat awam yang belum

mengetahui tentang Perlindungan Hukum bagi para pemegang polis asuransi jenis

Bancassurance, untuk itulah penulis merasa tertarik untuk memilih judul tersebut

sebagai bahan skripsi.

B. Perumusan Masalah

Suatu pengajuan permasalahan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup

permasalahan agar tidak melebar sehingga akan mengaturkan tujuan pembahasan,

yang dapat dikatakan bahwa pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan tingkah laku dari pelaku usaha yang tersebut di atas,

dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah sistem perlindungan hukum yang diterapkan dan diberikan

oleh Sunlife Financial Indonesia terhadap pemegang polis Bancassurance?

2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang

diberikan oleh Sunlife Financial kepada pemegang polis Bancassurance

yang dirugikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang

hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini diharapkan akan lebih terarah serta

dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini antara

lain adalah sebagai sarana untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat

akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.


Terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini,

maka tujuan yang lain yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Sunlife

Financial Indonesia terhadap para pemegang polis Bancassurance.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap penyelesaian klaim dan ganti

kerugian konsumen antara Sunlife Financial Medan dengan pemegang polis

Bancassurance serta bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan kepada

pemegang polis Bancassurance yang dirugikan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan

ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khususnya dan lebih

khususnya lagi mengenai perkembangan di bidang asuransi dan khususnya

perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi kalangan praktisi dan pengusaha

Perusahaan Asuransi terutama dalam pemberian perlindungan hukum agar setiap

konsumen pemegang polis dapat terhindar dari segala kerugian atau kewajiban

yang melebihi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara,

khususnya Fakultas Hukum, di dapati bahwa “Aspek Perlindungan Hukum bagi


Pemegang Polis Bancassurance (produk kerjasama antara Bank dan Perusahaan

Asuransi)“, belum pernah ada yang meneliti dan dijadikan sebagai objek

penulisan skripsi sebelumnya.

Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha

Penulis sendiri dengan adanya bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing

Penulis, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat

merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu, Penulis dapat bertanggung

jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” memiliki

arti : tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) yang bertujuan untuk

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).6

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November

1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

6 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Halaman. 595.


kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian di atas,

bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.7

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri

dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan

perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi,

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.8

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas

mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam

rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.

b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi

masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.9

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

7 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan8 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.9 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan


diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan.10

Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh

karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang

terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik

korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi.

Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami

ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada. Dalam rangka mengatasi

kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita

kenal sebagai asuransi.

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan

resiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak

(tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti

menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung

menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace

of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi

dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang

mungkin dideritanya.

Pada dasarnya, polis asuransi adalah suatu kontrak yakni suatu perjanjian

yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan

tertanggung, dimana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian

10 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran

(premi) tertentu dari tertanggung.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh

karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian

perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap

pada pengertian dasar dari perjanjian.

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha

perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab

hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.11

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang

menerima resiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut

kebijakan. Kebijakan ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap

istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tetanggung" kepada

"penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya

ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya

administratif, dan keuntungan.

Menurut Kamus Hukum, Overeenkomst yakni perjanjian; persetujuan;

kontrak mempunyai arti sebagai “perbuatan hukum yang diadakan oleh dua orang

11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


atau lebih, baik yang mengikat dari satu terhadap yang lain, maupun secara timbal

balik untuk melakukan prestasi oleh yang berwajib.”12 Dalam KUHPerdata,

Perjanjian (Overeenkomst) adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.13

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki

beberapa kelemahan, antara lain : tidak jelas, karena setiap perbuatan tersebut

dapat disebut perjanjian; tidak tampak asas konsensualisme; dan bersifat

dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.14

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana

secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan

dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana

sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut.

Definsi-definisi tersebut antara lain :

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam

perundang–undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal

dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu

objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi”

diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang

berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan

dengan asuransi ada 2 jenis yaitu :

12 L. Sumartini, Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999), Halaman. 105.

13 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.14 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi

Pustaka, 2006), Halaman. 243.


a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance

business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan

Asuransi (insurance company).15

b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang

usaha asuransi (complementary insurance business). Perusahaan yang

menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang

Asuransi (complementary insurance company). 16

Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi 2 jenis kegiatan usaha,

yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan

Perasuransian selalu meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang

Asuransi. Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha

asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun

dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan

kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan

timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup

atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang–Undang Nomor 2 Tahun

1992).17

Perusahaan Penunjang Asuransi adalah perusahaan yang menjalankan

usaha penunjang usaha asuransi. Dalam Pasal 2 huruf (b) Undang–Undang Nomor

2 Tahun 1992 dinyatakan bahwa usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha

yang menyelenggarakan : jasa keperantaraan, jasa penilaian kerugian asuransi,

dan jasa aktuaria.

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2006), Halaman. 5.

16 Abdulkadir Muhammad, Ibid. , Halaman. 617 Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 6


Defenisi Pertanggungan dan Penjaminan yang juga memiliki hubungan

dengan istilah perasuransian. Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah

verzekering atau assurantie. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang

menerjemahkannya dengan “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini umum

dipakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di

Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie (Belanda),

assurance (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (business). Akan

tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi dipakai, baik

dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum

sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang–undang

perasuransian dan juga buku – buku hukum perasuransian.

Dalam verzekeringsrecht dikenal juga istilah verzekeraar dan verzekerde.

Prof. R. Soekardono menerjemahkan verzekeraar dengan penanggung yaitu pihak

yang menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan

tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya

kepada penanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris,

asuransi atau pertanggungan disebut insurance, penanggung disebut the insurer,

dan tertanggung disebut the insured. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan

dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai,

yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang–

undang maupun dalam kontrak.

Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro Guru

Besar Hukum Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari assurantie (Belanda), penjamin


untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang

dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin

lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan

(garantie, borgtocht, hoofdelijkheid). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara

istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum

perdata.18

J.E Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah insurance dan

assurance dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah

insurance dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance dipakai

untuk asuransi jumlah.

Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat

terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana di ketahui

bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis yang sebagian

besar berasal dari hukum Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda. Oleh karena

itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat,

sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya, sebaiknya berhati–hati dalam

menerjemahkan istilah hukum yang ditulis dalam bahasa Belanda ke dalam

bahasa Indonesia.19

Menurut Titik Triwulan, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua

orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam

lapangan harta kekayaan.20 Dalam defenisi di atas, secara jelas terdapat konsensur

antara para pihak, yakni persetujuan antara para pihak satu dengan pihak lainnya.

18 Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 719 Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 720 Titik Triwulan Tutik, Ibid., Halaman. 243.


Perjanjian di sini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang yang

merupakan ketentuan di luar UUPK, sebab sesuai dengan ketentuan dalam

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.21 Ketentuan ini

menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas membuat

perjanjian apapun baik yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun

yang belum diatur dalam KUHPerdata atau peraturan lainnya. Hal ini berarti

bahwa masyarakat selain bebas membuat perjanjian apapun, mereka pada

umumnya juga diperbolehkan untuk mengesampingkan atau untuk tidak

mengesampingkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus buku

III KUHPerdata.

Pada setiap perjanjian yang dibuat para pihak (disebut pihak pertama dan

pihak kedua), tentu sudah ditetapkan berbagai ketentuan seperti hak dan

kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan lain yang disepakati. Sesuai

dengan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur para pihak

inilah, yang mana perjanjian ini juga yang akan memberikan perlindungan bagi

para pihak apabila ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan

bersangkutan (wanprestasi) dan sebaliknya pihak lain berhak mendapatkan ganti

kerugian.

Subekti, memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana

seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal.22 Sedangkan Sardjono, mengatakan bahwa yang

21 Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.22 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), Halaman. 1.


dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak

mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah

ini:

a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.

b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut

hukum.

c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu

akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

d. Dalam setiap perjanjian, Kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang

dengan sukarela akan memenuhinya.

e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung-jawab

melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada

setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian asuransi

di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula

unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-

ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya

dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain.23

Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai

berikut:

23 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: SinarGrafika, 1995), Halaman. 83.


a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian

penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits contract).

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak

tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan

kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).

b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat.

Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau

peristiwa yang tidak tertentu atas mana pertanggungan itu terjadi.

c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.

Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban

tertanggung membayar premi.

d. Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas

mana diadakan pertanggungan.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata, syarat sahnya

suatu perjanjian, yakni : 24

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti

bahwa kedua belah pihak harusnya mempunyai kebebasan kehendak. Kedua belah

pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan

kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas ataupun

24 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


secara diam-diam.25 Perusahaan Perasuransian adalah terdiri dari Perusahaan

Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi,

Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian

Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.26

Asuransi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih,

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang

menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut

kebijakan, yaitu sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi

yang dilindungi. Para pihak yang membuat perjanjian asuransi juga mempunyai

kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjiannya (asas kebebasan berkontrak)

dengan berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.

25 T. Darwini, Diktat Hukum Perdata, (Medan : 2007), Halaman. 84.26 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak,

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk

itu.

c. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Arti penting dari perjanjian asuransi adalah bahwa asuransi merupakan

perjanjian yang memberikan proteksi. Oleh karena itu, perjanjian asuransi adalah

perjanjian yang menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai

kerugian-kerugian yang bersifat ekonomis, yang mungkin timbul karena suatu

peristiwa yang belum pasti. Perjanjian Asuransi pada dasarnya merupakan

perjanjian penggantian kerugian, dimana penanggung mengikatkan diri untuk

mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh

tertanggung, dimana penggantian kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan

kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung.27

Dalam suatu perjanjian tanggung menanggung ditemui beberapa masalah,

di antaranya tuntutan pihak tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh

ganti rugi apabila peristiwa tidak tertentu terjadi, yang dalam istilah asuransi

disebut klaim. Dalam memperoleh ganti rugi biasanya tertanggung sering

menghadapi kendala, seperti penentuan diganti seluruhnya atau sebagian masalah

total ross. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian kepada

tertanggung, maka tertanggung harus melaporkan atau memberitahukan kepada

penanggung dalam waktu 72 jam dengan membawa surat keterangan.28

27 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), Halaman. 56.

28 Hak Pemegang Polis tetap Harus Dibayar, w w w . bisni s .c o m , diakses pada tanggal 28Agustus 2010.

http://www.bisnis.com/


Di dalam perjanjian tersebut harus dicantumkan beberapa faktor, di

antaranya tanggung jawab penanggung atas kerugian yang diderita tertanggung,

faktor-faktor apa saja yang menentukan jumlah pembayaran ganti rugi tersebut

dan bagaimana proses penggantian kerugian yang dibayarkan pihak penanggung.

Tanggung Jawab secara perdata tersebut Merupakan konsekuensi logis

yang memegang harus dilaksanakan oleh perusahaan asuransi selaku pihak

penanggung. Pelaksanaan tanggung jawab secara perdata tersebut yang berupa

penggantian kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dapat dikatakan telah

selesai apabila kondisi barang yang dipertanggung-jawabkan telah kembali ke

bentuk semula.

Dalam hal ini, perusahaan asuransi perlu memberikan penjelasan yang

lengkap tentang peranan asuransi sebagai cara pengalihan risiko, dan disamping

itu perlu pula dukungan pemerintah untuk mengembangkan proteksi asuransi

melainkan pada masyarakat pada umumnya, mengingat masyarakat masih banyak

yang belum memahami dari manfaat asuransi serta pembaharuan dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Yang dimaksud dengan Polis adalah surat perjanjian yang memuat

perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dengan pemilik polis. Sedangkan yang

dimaksud dengan pemegang polis adalah orang/ badan yang mengadakan

perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung dan yang berhak atas polis.29

Ada pihak-pihak dan istilah yang terkait di dalam perlindungan konsumen,

yaitu :

29 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), Halaman. 10.


1. Konsumen

Menurut hukum positif masih sangat sedikit peraturan perundang-

undangan yang menyebutkan tentang konsumen. Hal ini disebabkan karena

ketidaktahuan atau keengganan konsumen untuk memanfaatkan waktunya. Di lain

pihak, masih banyak produsen yang bertindak semena-mena di balik

ketidakberdayaan dan ketidaktahuan konsumen tersebut.30

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau

consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah “(lawan

dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”, sedangkan menurut

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, consumer adalah “pemakai atau konsumen”.

Sebelum lahirnya UUPK, batasan dan pengertian tentang konsumen masih

rancu. Istilah konsumen telah dimuat pertama kali dalam TAP MPR No.

II/MPR/119 Bab IV huruf f butir 4a tentang GBHN dan selanjutnya disinggung

sedikit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak satupun menjelaskan

pengertian konsumen. Untuk memperkecil lingkup pengertian konsumen, maka

pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu :31

a. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat

barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk

diproduksi (produsen) menjadi barang/ jasa atau untuk memperdagangkannya

(distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan

pelaku usaha.

30 Adrian Sutedi, Ibid, Halaman. 10.


c. Konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau

rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.32

Setelah lahirnya UUPK, maka jenis konsumen yang dilindungi adalah

jenis konsumen akhir. Hal ini terlihat dari defenisi konsumen yang menjelaskan,

yaitu : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”33 Selanjutnya pengertian

konsumen yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah konsumen akhir sesuai

dengan pengertian konsumen dalam UUPK.

F. Metode Penulisan

Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah ini agar tujuan dapat lebih terarah

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan

fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode

penulisan yang digunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan Metode Penelitian

Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Hukum Normatif adalah

penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder,

sedangkan bersifat deskriptif maksudnya adalah penelitian tersebut kadangkala

dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan

informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada.

32 Adrian Sutedi, Ibid, Halaman. 10.33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Pasal 1 angka 2.


2. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara

dengan informan yang berasal dari pihak Sunlife Financial Medan dan pihak-

pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri

dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Peraturan Perundang-undangan :

1)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

Konsumen;

2)) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

3)) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

4)) Peraturan Bank Indonesia No. 5 /8/PBI 2003

5)) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU),

hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus (hukum) dan ensiklopedia.


3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain,

artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik,

dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu pengumpulan data

lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan dan data yang

diperoleh itu disebut dengan data primer. Penelitian ini didukung dengan

wawancara (interview), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-

to-face), dimana seketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban

yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis

kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode

deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara

membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode

induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang

berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah

dirumuskan.


G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus

diuraikan secara sitematis. Maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka

diperlukan adanya sistematis penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per

bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini

adalah :

Bab I : Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang,

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian

Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode dan Sistematika.

Bab II : Bab ini membahas tentang Perkembangan usaha perasuransian di

Indonesia yang meliputi tentang Sejarah Perasuransian, Dasar Hukum

Perasuransian, Perkembangan Usaha Perasuransian yang ada di

Indonesia dan Perkembangan perbankan di Indonesia yang meliputi

Sejarah Perasuransian, Dasar Hukum Perbankan, Perkembangan

Perbankan yang ada di Indonesia serta Perkembangan Bancassurance

di Indonesia.

Bab III : Bab ini menguraikan tentang Sejarah Sunlife Financial dan Produk

Bancassurance, Sistem Perlindungan Hukum Indonesia terhadap

Pemegang Polis Bancassurance, Sistem Perlindungan Hukum yang

diterapkan dan diberikan Sunlife Financial terhadap Pemegang Polis

Bancassurance

Bab IV : Bab ini menguraikan dengan jelas tentang Kerugian dan Faktor yang

menyebabkan terjadinya Kerugian. Bab ini juga membahas tentang

Penyelesaian Klaim dan Ganti Rugi oleh Sunlife Financial yang


meliputi Penyelesaian Ganti Kerugian menurut Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Penyelesaian Ganti Kerugian yang diberikan oleh Sunlife Financial

Bab V : Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas

sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan

untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Chapter I_2

Documents

Transcript of Chapter I_2