CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - … filekepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang...

Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul 2018

1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai salah satu OPD

penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia No 64 Tahun 2013.

Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, penyusunan laporan

keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menyediakan

informasi yang relevan kepada semua stakeholder, mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika

selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga

merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terukur pada satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan

Keuangan ini dimaksudkan untuk:

Akuntabilitas pengelolaan segala sumber daya serta pelaksanaan kebijakan,

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

Membantu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu



2

periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola

Dinas Komunikasi dan Informatika. Transparansi dalam memberikan informasi

keuangan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, berdasarkan

pertimbangan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2018, adalah:

Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan

perundang-undangan;

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas

akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya

dan mencukupi kebutuhan kasnya;

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas

Komunikasi dan Informatika , apakah mengalami kenaikan atau penurunan,

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 . Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan

berdasarkan peraturan perudang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,

yaitu:

a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

mengatur keuangan Negara;

b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3

d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahnan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

k Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

l Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

m Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan

Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan

sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan



4

Informatika , perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Komunikasi

dan Informatika realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan

penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika, berupa gambaran realisa Keuangan

pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala

dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan

daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ,

informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas

penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika

, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan

kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika , sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan

keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam

bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting

tentang laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika .

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN



5

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 508,85 km2 dengan jumlah penduduk

1.015.465 jiwa*) tersebar di 17 Kecamatan, 75 desa dan 933 dusun, berlokasi di

bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, langsung menghadap

Samudera Hindia. Melihat gelagat perkembangan Kota Bantul, sekaligus

menyongsong beroperasinya Bandar Udara New Yogyakarta International Air

Port di Kulon Progo, maka arah orientasi pembangunan Kabupaten Bantul harus

menyesuaikan dengan pergeseran titik-titik simpul pertumbuhan beberapa sektor

pembangunan, baik dibidang ekonomi, industry dan ketenagakerjaan,

Kebudayaan, pendidikan, kesehatan maupun pariwisata.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi

Perangkat Daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, statistik

dan persandian, ikut berupaya menggapai kesempatan dan peluang tersebut

dengan memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat meraih dan

memanfaatkan potensi dari pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah

Yogyakarta bagian barat.

Pada saat ini pembangunan system informasi berbasis teknologi yang

terintegrasi dan berkesinambungan, akan berpengaruh pada percepatan

pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak kemajuan di segala sector.

Konsep pembangunan Bantul Smart City memerlukan investasi yang bernilai

tinggi, dengan diawali pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic yang

menghubungkan beberapa OPD, Puskesmas, Sekolah, Kecamatan dan Desa

maupun pasar dan sentral layanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan

pembangunan pusat data, pengembangan aplikasi, dan peningkatan kapasitas

SDM berbasis IT.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, selama periode lima

tahun dari tahun 2017 s/d tahun 2021 telah menyusun kebijakan dengan

memprioritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur jaringan dan



6

pengembangan aplikasi layanan penunjang di OPD, untuk melakukan layanan

Digital Government Services. Disamping itu juga dalam rangka meningkatkan

Indeks kualitas pelayanan Informasi dan komunikasi untuk mengetahui tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi dan komunikasi.

Target Prioritas dalam Renstra tersebut juga ditunjang dengan delapan program

dan 17 Kegiatan yang menunjang terwujudnya Bantul Smart City. Tujuh Program

Utama yang terkait langsung secara substansial diantaranya adalah :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

6 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

7 Program kerjasama informasi dengan mas media

Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebagian juga dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai

berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan adalah acrual basis, untuk pengakuan

pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Acrual Basis ini efektif

dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan

Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan

dan kepatutan;



7

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk

setiap jenis belanja;

- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun

pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga

pelaksanaanya lebih bersifat transparan.

- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan

secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran

yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu)

bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

- Pengelolaan pendapatan daerah dari retribusi Menara Telekomunikasi

diupayakan lebih maksimal dengan cara menginventarisir jumlah provider

berdasarkan masing-masing kategori, menentukan target pendapatan pada

masing-masing pengguna maupun pemilik menara dan menerbitkan Buku

Ketetapan Retribusi Daerah, melakukan penagihan dan mengkoordinasikan,

melakukan rekapitulasi dan menyetorkan ke kas daerah melalui transaksi non

tunai. Sehingga Target dan realisasi dapat di perhitungkan secara lebih

akurat.

- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran

dengan kriteria sebagai berikut:

Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, seperti lazimnya

yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;

Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang

seperti lazimnya piutang;

Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu penyertaan

modal atau investasi.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum

Pemerintahan bidang kmunikasi dan informasi, berusaha agar dapat

mewujudkan target kinerja sebagai berikut:



8

a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi

dalam pelayanan informasi menuju keterbukaan informasi publik.

b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;

c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good governance dan

clean government;

d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan

budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;

e. Meminimalkan kesalahan pengelolaan dalam pelaksanaan APBD 2018

dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan;

f. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output

kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak (outcome);

g. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan

pengawasan.

h. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan Menara

Telekomunikasi, maupun sumber pendapatan lain yang syah.

i. Memberdayakan KID, PPID serta Kelompok Infromasi Masyarakat guna

peningkatan fungsi desiminasi informasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 Mencakup dua hal, yaitu

pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi dianggarkan Rp 1.376.964.000,-

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018 terdiri

dari: Belanja Operasi, Gaji PNS sebesar Rp 3,134,033,646,00 dan belanja

Barang & jasa sebesar 11,331,176,600.00 ,- Belanja Modal Rp

8,064,482,200.00

Secara global Target kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi 7

Program dan 17 macam kegiatan, dapat dicapai hingga 93,49%:

No. Program Realisasi fisik Realisasi Keuangan

Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 93,94%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 96,91%

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 88,67%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% 94,52%

5 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

100% 90,27%

6 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

100% 95,35%



9

komunikasi dan informasi

7 Program kerjasama informasi dengan mas media

100% 91,20%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas

Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.376.964.000,-

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, target tersebut telah terpenuhi



10

Rp 2. 631.258.000,- (191,09%) dari retribusi pelayanan Pendapatan

Retribusi Menara.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Komunikasi dan

Informatika dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 sejumlah

22.529.692.446,- terbagi menjadi Belanja operasi dan Belanja modal.

Anggaran Belanja operasi (belanja pegawai) sebesar Rp3.134.033.646,-

terealisasi sebesar sebesar Rp 2.769.080.302,- (88,36%), sedangkan

Anggaran barang & jasa sebesar 11,331,176,600 terealisasi sebesar Rp

10,703,019,989,-( 94.46%)

dari anggaran sebesar Rp 8.064.482.200,- terealisasi sebesar Rp

7.587.884.696,70 didalamnya meliputi: Belanja peralatan dan mesin Rp

7.307.977.576,- dan belanja aset lainnya sebesar Rp 279.97.120,-

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel realisasi anggaran sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA

ANGGARAN PERSENTASE

1.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

1.1.2 Pendapatan Retribusi

Daerah

1.376.964.000

2.631.258.000

-

1.254.294.000

191,09%

2. Belanja 22.529.692.446

20.596.406.949

1.451.137.994

91,42%

2.1 Belanja Daerah 14.465.210.246

13.014.072.252

1.451.137.994

89,97%

2.1.1 Belanja Pegawai 3.134.033.646

2.726.730.302

407.303.344

87,00%

2.1.2 Belanja Barang & Jasa 90,79%



11

11.331.176.600 10.287.341.950 1.043.834.650

2.2 Belanja Modal 8.064.482.200

7.582.334.697

482.147.503

94,02%

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

7.730.107.200

7.305.052.577

425.054.623

94,50%

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 334.375.000

277.282.120

57.092.880

82,93%

Belanja Tak Terduga -

3 PEMBIAYAAN -

3.1 PENERIMAAN DAERAH

-

3.1.1 Penerimaan Piutang Daerah

-

3.2 PENGELUARAN DAERAH

-

3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

SILPA - 21.152.728.446

- 18.642.506.949

- 2.510.221.497

88,13%

2. Capaian Kinerja Program

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator

Kinerja Utama OPD.

Adapun rangkuman Indikator Kinerja Utama dan capaian target kinerja

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No Indikator R U M U S A L A S A N SUMBER

DATA

1

Persentase SKPD yang menerapkan

Layanan unggulan Digital

Government Service (DGS)

Jumlah OPD yang menerapkan DGS x100 %

Digital Government

Services(DGS) merupakan

layanan public berbasis teknologi

digital

Diskominfo

Jumlahsemua OPD

2 Index kualitas

layanan informasi publik

Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul

angka

Untuk mengukur kepuasan

masyarakat terhadap kualitas Layanan public

Diskominfo



12

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, maka dapat diketahui tingkat capaian

keberhasilan program pembangunan di Komunikasi dan Informatika sebagai

berikut:

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government

Service (DGS)

DGS (Digital Government Services) adalah konsep pelayanan public

berbasis elektronik Digital yang dilakukan oleh OPD, dimana setiap

Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan pelayanan kepada publik

melalui aplikasi berbasis android, maupun basis Web. Sehingga masyarakat

memperoleh layanan secara cepat, mudah dan murah tidak berbelit-belit.

Untuk mewujudkan pada penerapan DGS tersebut, ada 4 macam unsur

yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu:

a. Pembangunan infrastruktur jaringan, baik wireless maupun fiber optic

serta warehouse data.

b. Pembuatan aplikasi dan pengembangan website.

c. Peningkatan kapasitas SDM berbasis IT

d. Penyusunan regulasi penunjang sebagai dasar pengembangan DGS

tersebut.

Terdapat 8 sektor tujuan pengembangan DGS di Kabupaten Bantul yang

disusun secesuai prioritas kebutuhan baik Pemerintah maupun masyarakat,

yaitu:

a. Sektor Kesehatan

b. Sektor Pendidikan

c. Sektor Pariwisata

d. Sektor Transportasi

e. Sektor ekonomi

f. Sektor Umum (fasilitas umum)

g. Sektor social dan budaya

h. Sektor kelayakan hunian

Pengukuran Capaian DGS

Nilai capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan Layanan

unggulan Digital Government Service (DGS) diukur dengan cara menghitung

jumlah kumulatif dari 4 unsur penilaian, yaitu:



13

1. Unsur Infrastruktur dengan formula=

Realisasi 2018 =

2. Bobot unsur aplikasi dengan rumus:

Realisasi pengembangan aplikasi 2018 =

3. Bobot unsur SDM dihitung dengan rumus :

Realisasi Peningkatan SDM =

4. Bobot Unsur Regulasi dihitung dengan rumus =

Realisasi penyusunan regulasi =

Nilai rata-rata dari keempat unsure tersebut adalah

(81,70+91,04+35,10+100) = 307,84/4 =76,96%

2. Indeks kualitas pelayanan informasi dan komunikasi.

Dari hasil survey kepuasan dan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi

kepada masyarakat Kabupaten Bantul pada akhir Tahun 2018, yang dilakukan

secara independen dan professional oleh Pihak ketiga, diperoleh hasil total

indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi sebesar 75,32. Sementara

target pada tahun 2018 adalah 75. Sehingga melampaui target. Adapun

Jumlah OPD yang terkoneksi

Target OPD

165

X 100% = 81,70%

202

61

X 100% = 91,04%

67

Jumlah Aplikasi terbangun

Kebutuhan Aplikasi dasar

Jumlah SDM berbasis IT X 100%

Kebutuhan SDM IT

1053 X 100% = 35,10%

3000

Jml Regulasi yg ada X 100%

Jml yg harus ada

2 X 100,%

2



14

rincian target kinerja berdasarkan 2 indikator utama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

No Indikator R U M U S Satuan Target Realisasi Ket

2017 2018

1

Persentase SKPD yang menerapkan

Layanan unggulan

Digital Government

Service (DGS)

Jumlah OPD yang menerapkan DGS x100 % 70 75

76,96

Jumlah semua OPD

2 Index kualitas

layanan informasi publik

Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan

komunikasi di Kabupaten Bantul angka 70 75,32 75,33

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah

Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan,

sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas

akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan

Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



15

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas

untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan

Realisasi Anggaran sedang untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam

Neraca berbasis akrual. Namun mulai periode 2016 dan seterusnya akan dipakai

basis akrual secara keseluruhan, baik pengakuan pendapatan maupun belanja

dan pembiayaan.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai

berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang

masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada

kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta

asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan

/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih,

ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut

maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

Investasi Nonpermanen



16

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini

diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam

bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam

proyek pembangunan. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola

investasi non permanen ini dalam bentuk dana bergulir yang secara

ringkas telah kami resume pada keterangan diatas. Sedangkan laporan

selengkapnya kami buatkan laporan keuangan tersendiri.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana

yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian,

pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari

sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta

dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap

dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah

aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat

perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam

jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya

perolehan.



17

e. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud

2. Tagihan Penjualan Angsuran

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

4. Kemitraan dengan pihak ketiga

5. Sewa dibayar dimuka

6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga

perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset

pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban

diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali

atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek yaitu : Utang Perhitungan Fihak Ketiga dalam hal

ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN. Untuk Dinas

Komunikasi dan Informatika semua pungutan pajak telah disetor ke Kas

Negara.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali

atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan

selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas

Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.



18

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar

dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi

Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam

dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat

dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan

dengan tujuan tertentu.

j. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi

pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum

sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan

serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal

100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah

Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c)

Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang memuat perbandingan



19

antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD.

Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran

pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta

menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran

daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2018 pada Komunikasi dan Informatika hanya

meliputi komponen Belanja, Pembiayaan dan Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri

dari belanja langsung dan tidak langsung. Anggaran belanja tidak langsung

meliputi Belanja pegawai (PNS), sedang belanja tidak langsung meliputi Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan untuk

pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

5.1.1 REALISASI PENDAPATAN

Dengan Inovasi strategi penggalian pendapatan dan memaksimalkan segala

sumber daya yang ada, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Dari

Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp 1.376.964.000, sampai dengan

akhir bulan Desember 2018 telah dapat merealisasikan pendapatan sebesar

Rp2.631.258.000,- atau 191.09%.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.529.692.446,- realisasinya mencapai Rp 21.062.964.988 (93,49%), (lihat

Tabel LRA).

2) Belanja Operasi (Gaji Pegawai)

a. Realisasi belanja pegawai (Gaji PNS) sebesar Rp 2.535.385.302,- 90,07%)

dari anggaran (Rp 2.815.008.646,-(sehingga masih ada sisa anggaran

sebesar Rp 279.623.344,- Rincian realisasi gaji sebagai berikut:

REALISASI GAJI PNS Tahun 2018

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA Persen

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.072.034.396 1.953.252.700 118.781.696 94,27%

2 Tunjangan Keluarga 195.984.020 170.156.076 25.827.944 86,82%

3 Tunjangan Jabatan 167.175.000 158.190.000 8.985.000 94,63%

4 Tunjangan Fungsional 183.200.000 81.800.000 101.400.000 44,65%



20

5 Tunjangan Fungsional Umum 58.563.375 51.650.000 6.913.375 88,20%

6 Tunjangan Beras 105.081.420 90.525.000 14.556.420 86,15%

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

11.202.250 10.034.838 1.167.412 89,58%

8 Pembulatan Gaji 34.870 25.316 9.554 72,60%

9 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 5.035.279 4.014.163 1.021.116 79,72%

10 Iuran Jaminan Kematian 16.698.036 15.737.209 960.827 94,25%

11 JUMLAH 2.815.008.646 2.535.385.302 279.623.344 90,07%

b. Belanja barang dan jasa :

Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 11.331.176.600,- terealisasi sebesar Rp 10.6703.019.989,-(94.46%) sehingga ada sisa anggaran Rp 425.054.623

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset

Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna

peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana

anggaran sebesar Rp 8.064.482,200 terealisasi sebesar Rp

7.587.884,696 atau 94.09% - Terdiri dari dua macam asset, yaitu:

peralatan mesin terealisasi sebesar Rp 7.307.977.576,-(97.31%) Dan aset

lainnya Rp 279.907.120,- terelasisasi 83,71% dari rencana Rp

334.375.000,-

Dalam belanja modal ada biaya yang dikapitalisasi termasuk semua biaya

yang menyangkut segala upaya untuk mendapatkannya, seperti biaya tim

pelaksana pengadaan, biaya penggandaan dan ATK yang diperlukan.

Meskipun terkadang masih terdapat perbedaan dalam teknis pencatatan,

karena perbedaan pemahaman,

namun kami berupaya untuk menyajikan sesuai dengan norma-norma

yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul tentang Standard

Akuntansi Pemerintahan.

Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD



21

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Selisih jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja merupakan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu:

Pendapatan Rp 2.631.258.000,-

Belanja Rp 21.059.984.987

Silpa/Sikpa (18.428.726.987,00)

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Didalamnya

juga termasuk juga transaksi non anggaran. Di Dinas Komunikasi dan

Informatika tidak ada komponen pembiayaan, sehingga saldonya tidak ada.

5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

1) Kas Di Bendahara

Tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran.

Sisa UP sebesar Rp 20,077,128.00.- sudah di setor kembali ke Kas Daerah

pada tanggal 31 Desember 2018. (Bukti terlampir)



22

2) Persediaan

Jumlah seluruh persediaan bernilai Rp33.208.725,-terdiri dari:

No Persediaan Harga(Rp)

1 ATK 19.381.800,00

2 Barang cetakan 0

3 Alat listrik & elektronik 0

4 Benda pos/ materai 0

5 Alat dan bahan pembersih 0

6 BBM/Gas 0

7 Persediaan lainya

Jumlah 19.381.800,00

Piutang

Saldo piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp 2,113.860.249, terdiri dari saldo piutang 2016 :Rp1.851.096.240 ditambah Piutang 2017 Rp 1.690.920.000. Tetapi ada pengurangan piutang pada thun 2017 karena realisasi pendapatan Rp1.297.332.000 dan keringanan yang diberikan kepada provider(berdasarkan permohonan) sebesar Rp 130.824.000 Pada Tahun 2018 ada penambahan piutang sebesar Rp. 1.486.242.000 sehingga berjumlah Rp 3.600.102.249,- Tetapi ada realisasi pembayaran SKRD sebesar Rp 2.631.258.000,- Saldo Akhir piutang retribusi per 31 Desember 2018 adalah Rp 968.844.249,-

No. Retribusi Pengendalian Menara

Jumlah Piutang Keringanan Jumlah tagihan SKRD tahun

2016 dikurangi keringanan

Pendapatan Retribusi tahun

2017

Piutang

10% (c) = (a-b)

(d)

(b) = (0,1 x a) (e) = (c-d)

01. Piutang tahun 2015

Rp. 184.656.249,- Rp. 184.656.249,-

02. Jumlah tagihan SKRD tahun

2016

Rp.1.666.440.000,- Rp.130.824.000 Rp.1.535.616.000 ,-

Rp.1.297.332.000,- Rp. 238.284.000,-



23

(a) Tidak semua mendapat keringanan

03. Jumlah tagihan SKRD tahun

2017

Rp.1.690.920.000,- Rp.1.690.920.000,-

Jumlah piutang per 31 Des 2017

Rp. 2.113.860.249,-

Penambahan 2018

1.486.242.000

Jumlah Piutang

3.600.102.249

Pembayaran SKRD terutang

2.631.258.000

Saldo Piutang 2018 968.844.249

5.2.2 Aset Tetap

Jumlah asset tetap sebesar Rp22.517.134.251,70

1. Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan mesin sebesar Rp22,474,044.351.70,- merupakan Akumulasi Asset Tahun 2017 ditambah pengadaan peralatan dan mesin tahun 2018.

2. Nilai gedung dan bangunan yang tulis dalam neraca awal tahun 2018 sebesar Rp40.190.000,00 Nilai tersebut merupakan bangunan rumah pengaman genset dan partisi ruangan Diskominfo Lantai 3 bagian selatan. Sampai dengan akhir Tahun 2018 tidak mengalami perubahan.

3. Aset tetap lainnya.

Aset tetap lainnya adalah berupa buku bahan bacaan hitungan kumulatif sampai

Tahun 2017,dengan nilai sebesar Rp 2.899.900,00

4. Jumlah akumulasi penyusutan Rp………………….

5. Aset lainnya sebesar Rp 2.321.966.820 berupa asset tak berujud, didalamnya

ada aplikasi dan lisensi dari masing masing aplikasi. Jumlah amortasi asset tak

berujud sebesar Rp 1.868.675.600 sehingga jumlah bersih asset lainnya sebesar

Rp 453.791.220,-

6. Kewajiban (hutang)

Kewajiban jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika berupa hutang

rekening listrik Rp6.771.497,- dan telepon, Rp 3.199.467,- posisi sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.970.964,-

5.3. Penjelasan LO

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang

didalamnya termasuk piutang, diantaranya adalah :



24

Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 2.631.258.000,00,-

Lain-lain PAD yang sah Rp 0,- +

Jumlah Pendapatan Rp 2.631.258.000,00,-

Beban

Beban pegawai-LO Rp 2.535.385.302,00

Beban Barang dan jasa-LO Rp 11.289.040.593,00

Beban penyusutan dan amortasi-LO Rp 0,00

Beban penyisihan piutang-LO Rp 0,00

Jumlah beban –LO Rp 13.824.425.895,00

Surplus (defisit-LO) Rp

(11.193.167.895,00)

5.4. Laporan Perubahan Equitas

Jumlah equitas awal Rp 17.984.100.514,00

Jumlah defisit-LO Rp (11.193.167.895,00)

Koreksi equitas lainnya Rp (115.492.086,00)

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 18.104.167.520,70 +

Jumlah Equitas Akhir Rp 25.104.167.520,70

Bab VII

Penutup

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan

beberapa hal, sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan

Anggaran pendapatan sebesar Rp 1.376.964.000,- dapat dicapai melampaui

target yaitu Rp 2.631.258.000,- (191,09%)

b. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang

dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2018, termasuk gaji PNS sebesar



25

Rp 22.529.692.446,00 realisasinya mencapai Rp 21.059.984.987,00 atau

93.48%.

c. Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2018

merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada Dinas

Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2018 terdapat SIKPA sebesar (Rp

(18.428.726.987,00) yang merupakan selisih dari penerimaan pendapatan

dengan pengeluaran belanja. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang

tercatat di Rekening Koran Pemerintah Daerah (RK-PD) dan tercatat di Laporan

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun

Anggaran 2018, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca

OPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul.

Bantul, 15 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kab. Bantul

Nugroho Eko Setyanto, S.sos, MM NIP. 197112301991011001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - … filekepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang...

Documents

Transcript of CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - … filekepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang...