car - pt-palembang.go.id · Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut...
Transcript of car - pt-palembang.go.id · Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut...
| i Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang
car
| ii
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palembang
Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi
Palembang ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan tugas
pokok selama tahun 2014.
Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor 315-1/SEK/ku.01/11/2014 perihal Penyusunan Laporan Tahunan
Mahkamah Agung RI 2014.
Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Tinggi
Palembang selama Tahun 2014, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis
maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam
rangka meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Palembang.
Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna,
karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.
Mengetahui,
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
DR. NOMMY HT. SIAHAAN, SH., MH HAKIM UTAMA
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002
| iii
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ..................................................... ............................................ i
DAFTAR ISI ................................................................. ............................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan ............... ................................................ 1
B. Visi dan Misi ............................................. .......................................... 1
C. Kebijakan dan Prasarana ......... ......................................................... 2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Standar Operasional prosedur (SOP)............................ ..................... 13
B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).. ........................................................ 55
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia.................. ...................................................... 77
B. Keadaan Perkara................... .............................................................. 88
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ................................................. 126
D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 129
E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................................ 134
F. Regulasi Tahun 2014 ........................................................................... 135
BAB IV PENGAWASAN
A. Internal ................................................................................................ 135
B. Evaluasi ................................................................................................ 140
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan ............................................... ......................................... 142
B. Rekomendasi ........................................... ......................................... 142
| 1
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Pengadilan Tinggi Palembang merupakan satuan kerja di bawah
Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana,
perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama
yang dimintakan banding. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan
Tinggi Palembang telah menetapkan kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kwalitas pengawasan
5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan
B. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang
harus dilaksanakan, yaitu :
Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari
keadilan
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatklan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
| 2
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Untuk pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang tersebut,
diimplementasikan melalui program yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanan
Anggaran Tahun 2014, yaitu :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran Rp.
227.400.000,-
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai outcame, terselesainya penyelesaian perkara yang
sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan
umum. Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam
pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :
Ü Penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama dan banding
dilingkungan peradilan umum yang tepat waktu
Ü Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan
Ü Penyampain berkas perkara kasasi, peninjaun kembali dan grasi yang
lengkap dan tepat waktu
Ü Standar pelaksana tata kerja dan tata kelola pengadilan dilingkungan
peradilan umum yang disusun
Ü Bimbingan teknis administrasi peradilan umum
Ü Ketersediaan data dan dokumen statistik perkara yang akurat
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 19.374.689.000,-
Program ini merupakan program untuk mencapai outcame dukungan
manajemen dan tugas teknis peradilan, kegiatan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan program tersebut adalah
sebagai berikut :
| 3
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Ü Menyajikan / membuat laporan keuangan yang sesuai dengan sistem
akuntansi pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan
external, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa
Ü Meningkatkan penyerapan anggaran
Ü Meningkatkan PNBP Mahkamah Agung RI
Ü Menyelenggarakan pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tertib
administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan
pengawasan
Ü Menyediakan operasional / pemeliharaan perkantoran
| 4
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundang-
undangan sebagai berikut :
1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004
merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua dan Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari
seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 merupakan
perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa
pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan
tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,
beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti,
dan ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera
Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang
Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.
3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004
Menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil
Sekretaris.
4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dijelaskan bahwa Panitera
Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan dan dibantu oleh seorang
Wakil Sekretaris.
| 5
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2012 terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua.
3. Hakim Tinggi.
4. Panitera/Sekretaris.
5. Wakil Panitera.
6. Wakil Sekretaris.
7. Panitera Muda.
- Panitera Muda Perdata
- Panitera Muda Pidana.
- Panitera Muda Hukum.
- Panitera Muda Tipikor
8. Kepala Sub Bagian.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- Kepala Sub Bagian Keuangan.
- Kepala Sub Bagian Umum
9. Panitera Pengganti.
10. Staf.
Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :
| 6
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
| 7
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan
merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai
kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding
dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi
komponen pada Pengadilan yaitu :
1. Ketua
- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara.
- Mengawasi dan membina hakim.
- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yaitu melakukan pengawasan terhadap :
a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan.
b. Masalah-masalah hukum yang timbul.
c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.
- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila
dipandang perlu.
- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim
dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil
evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.
| 8
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
2. Wakil Ketua
- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.
3. Hakim
- Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.
4. Panitera/Sekretaris
- Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti
berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-
surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera
Pengganti dan Kepala Bagian.
5. Wakil Panitera
- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin
kepaniteraan pengadilan.
- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.
- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam
mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
| 9
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang.
6. Wakil Sekretaris
- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.
- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana
anggaran tahun berjalan.
- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan
dan kepegawaian.
- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh
sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan
kebutuhan).
- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan
untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.
7. Kepaniteraan Perdata
- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat
banding.
- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di
Kepaniteraan Perdata.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti
biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya.
| 10
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara Perdata.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.
8. Kepaniteraan Pidana
- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk
- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di
Kepaniteraan Pidana.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara Pidana.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.
9. Kepaniteraan Tipikor
- Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.
- Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di
Kepaniteraan Tipikor.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.
| 11
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
10. Kepaniteraan Hukum
- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata
Banding.
- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor ,
meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan
Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .
- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata &
Perkara Tipikor tingkat banding.
- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan
Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang.
- Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang.
- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor
tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana,
Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.
- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.
- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat
- Melakukan administrasi Advokat.
- Melayani permintaan informasi.
11. Panitera Pengganti
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
pengadilan.
- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan
persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang
berikutnya, dan mengetik putusan.
| 12
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang
dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah
selesai diminutasi.
12. Sub Bagian Umum
- Menyusun rencana kerja bagian umum.
- Mengelola administrasi tata persuratan.
- Mengelola administrasi perlengkapan.
- Mengelola Barang Milik Negara.
- Mengelola Perpustakaan
- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor
- Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung
kantor dan rumah dinas.
- Mengelola jaringan website.
13. Sub Bagian Kepegawaian
- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan membuatkan
laporan bulanannya.
- Membuat statistik pegawai Pengadilan .
- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.
- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan
Pensiun.
- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS,
Kenaikan Pangkat.
- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .
- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.
- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .
| 13
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah
jabatan.
14. Sub Bagian Keuangan
- Menyusun rencana kerja bagian keuangan.
- Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.
- Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang
dan laporan keuangan.
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan
satker PT Palembang dan UAPPA-W.
- Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke
eselon I.
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.
Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas
Pokok di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan
bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan
Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para
pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah
berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan
tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh
satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
| 14
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang
berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai
kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Standar operasional prosedur Pengadilan Tinggi Palembang terbagi menurut
bagiannya masing-masing, yaitu sebagai berikut :
1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana
a. Berkas Perkara
2. Kepaniteraan Perdata
3.
| 15
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Penetapan Penahanan Pasal 27 (1) KUHP dan Pasal 48 (1) (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997
c.
BAB III
KEADAAN PERKARA
| 16
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
c. Penetapan Penahanan Pasal 27 (2) KUHP dan Pasal 48 (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997
| 17
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
d. Penetapan Penahanan Pasal 29 (1) (2) KUHP
e. Pengiriman Berkas Perkara
f.
| 18
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
f. Penunjukan Panitera Pengganti
1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata
a. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Perdata Banding
| 19
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Minutasi Perngarsipan Berkas Perkara Perdata
2. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Tipikor
a. Pasal 27 (1) KUHP
| 20
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Pasal 27 ayat 2 KUHP
c. Pasal 29 ayat (1) (2) KUHP
| 21
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
d. Berkas Perkara Tipikor
e. Pendistribusian Berkas Perkara Tipikor
| 22
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
3. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum
a. Permohonan Informasi
f.
b. Laporan evaluasi dari Laporan Bulanan Perkara
| 23
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
c. Penerimaan Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri
d. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Tinggi
| 24
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
e. Laporan Kegiatan Hakim
f.
f. Penerimaan Pengaduan
| 25
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
g. Pemeriksaan Pengaduan Tim Pemeriksa
h. Pengarsipan Berkas Perkara
| 26
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
4. Standar Operasional Prosedur Bagian Keuangan
a. Administrasi keuangan
| 27
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Pelaporan SAKPA
| 28
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
c. SAKPA Wilayah
| 29
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
d. Pelaporan Keuangan Bendahara
e. Pengelolaan PNBP
| 30
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
f. Pengajuan Gaji Induk
| 31
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
g. Pengajuan Gaji Ke-13
| 32
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
h. Ganti Uang Persediaan
i. Pengajuaan Kekurangan Gaji
| 33
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
j. Pengajuan Remunerasi
| 34
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
k. Pengajuan Uang Lembur
| 35
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
l. Pengajuan Uang Makan
| 36
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
m. Pengajuan Uang Persediaan
| 37
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
n. Pengelolaan PNBP Perkara Perdata
| 38
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
o. Perencanaan Anggaran
| 39
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
5. Standar Operasional Prosedur Kepegawaian
a. Bazzeting
b. Bimbingan Teknis
| 40
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
c. Bundel Berkas Pegawai Mutasi
d. Dafrar Hadir Hakim dan Pegawai
| 41
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
e. Daftar Urut Kepangkatan
f. Daftar Urut Senioritas Hakim
| 42
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
g. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3)
h. Inpassing
| 43
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
i. Izin Belajar
j. Karis, karsu, karpeg
| 44
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
k. Gaji Berkala
l. Laporan selesai Belaja
| 45
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
m. Surat keluar
n. SK Hakim Pengawas Bidang dan Daerah
| 46
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
o. Surat Masuk
p. Usul Cuti
| 47
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
q. Usul Jabatan
r. Kenaikan Pangkat
| 48
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
s. Kenaikan Pangkat Non- Teknis
t. Kenaikan Pangkat teknis
| 49
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
u. Usul Pensiun
v. Usul Satya Lencana
| 50
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
w. Usul Taspen
6. Standar Operasional Prosedur Bagian Umum
a. Surat Masuk
| 51
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Surat keluar
c. Ungga Putusan di direktori Putusan
| 52
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
d. Penatausahaan website
e. Penyusunan Laporan BMN (Satker)
| 53
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
f. Penyusunan Laporan BMN (Wilayah)
g. Penghapusan dan penetapan status
| 54
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
h. Penyusunan Laporan Persediaan
i. Pelayanan Permintaan Barang Persediaan
| 55
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
j. Pengadaan Barang / Jasa (Pengadaan Langsung)
B. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang perlu mentaati
seluruh kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar akan
dikenakan sangsi disiplin, salah satu yang harus dilakukan agar PNS dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, maka dibuat bentuk
kontrak kerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP wajib bagi setiap
PNS untuk menyusunnya dan akan dikenakan sangsi hukuman disiplin bagi yang
| 56
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
melanggarnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan tentang disiplin PNS.
Berikut di bawah ini Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pejabat dan pegawai di
Pengadilan Tinggi Palembang:
1. Ketua
NO. TUGAS JABATAN
1. Melakukan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan
Tinggi Palembang.
2. Menelaah Laporan perkara
3. Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, pidana dan tipikor
4. Menetapkan majelis Hakim perdata perdata
5. Menerima dan memberi izin untuk pelaksanaan putusan serta merta dan provisi
6. Menetapkan susunan majelis hakim untuk perkara perdata,pidana, tipikor, Hakim
anak
7. Menerima dan menelaah laporan pengaduan
8. Menghadiri undangan forum komunikasi pimpinan daerah
9. Menandatangani laporan kegiatan hakim
10. Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum
dan tipikor
11. Menandatangani laporan bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum dan
tipikor
12. Menandatangani laporan evaluasi bulanan keadaan perkara pidana, perdata,
hukum dan tipikor
13. Menandatangani laporan hasil pemeriksaan dan berita acara
pemeriksaan/pengaduan
14. Menandatangani laporan triwulan pengaduan
15. Menandatangani laporan situasi wilayah hukum pengadilan tinggi palembang
16. Menandatangani usul kenaikan pangkat
17. Menandatangani usul pindah tugas
18. Menandatangani usul jabatan struktural dan fungsional
19. Menandatangani SK Jabatan Struktural Eselon Va
20. Menandatangani SK Kenaikan gaji berkala
21. Menandatangani SK pindah PNS Gol I, II dan III dalam lingkungan PT Palembang
22. Menandatangani SK Hakim Tinggi pengawas daerah, pengawas bidang dan
susunan majelis
23. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan
24. Menandatangani Berita acara sumpah, naskah pelantikan dan surat pernyataan
| 57
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
menduduki jabatan
25. Menandatangani SK penyesuian Gaji pokok (inpassing) PNS PT palembang
26. Menandatangani permohonan dan surat izin cuti PNS dalam PT Palembang
27. Menandatangani SK panitia, SK peserta, surat pemanggilan peserta, narasumber
dll yang berhubungan dengan bimtek/sosialisasi/raker/pelatihan
28. Menandatangani surat tugas dan surat perintah
29. Menandatangani usul mendapatkan karpeg, karis, dan karsu
30. Menandatangani rekapitulasi daftar hadir PNS PT Palembang
31. Menandatangani usul permintaan kartu hijau, hunter, ID card dan taspen
32. Menandatangani daftar urut kepangkatan dan daftar urut senioritas hakim
33. Menandatangani daftar keadaan pegawai (bezzeting)
34. Menandatangani usul izin belajar dan laporan selesai pendidikan
35. Menandatangani usul pensiun
36. Menandatangani usul mendapatkan penghargaan satya lencana dan satya karya
37. Menandatangani surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi
umum
2. Wakil Ketua
NO. TUGAS JABATAN
1. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata, pidana dan tipikor dalam
tingkat banding
2. Menandatangani putusan perkara perdata, pidana dan tipikor
3. Menunjuk dan menetapkan majelis hakim untuk menyidangkan perkara pidana
dalam tingkat banding
4. Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2
KUHAP
5. Menandatangani penetapan penahanan pasal 27 ayat 1 dan perpanjangan
penahanan pasal 2 KUHAP
6. Menandatangani permohonan perpanjangan penahanan ke MARI pasal 29 ayat 3
KUHAP
7. Sebagai koordinator pengawas bidang
8. Membentuk tim pemeriksa atas pengaduan
9. Menerima laporan dari tim pemeriksa
10. Menyampaikan laporan hasil tim pemeriksa ke KPT
11. Menelaah hasil laporan tim pemeriksa
12. Mendatangani surat-surat yang berhubungan kegiatan pengawasan
13. Menyampaikan hasil rapat baperjakat
| 58
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
14. Melakukan kegiatan pembinaan ke daerah
3. Hakim Tinggi
NO. TUGAS JABATAN
1. Menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding
2. Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding
3. Membuat konsep putusan perkara pidana dan perdata dalam tingkat banding
4. Menandatangani putusan perkara pidana dan perdata
5. Melaksanakan pengawasan bidang pada pengadilan tinggi
6. Melaksanakan pengawasan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum
pengadilan tinggi
7. Membuat konsep laporan hasil pengawasan
8. Menandatangani laporan hasil pengawasan
4. Panitera Sekretaris
NO. TUGAS JABATAN
1. Membuat penujukan panitera pengganti
2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan
tipikor
3. Mengetik acara persidangan perkara perdata, pidana dan tipikor
4. Mengetik putusan perkara banding perdata, pidana dan tipikor
5. Minutasi berkas perkara dan menyerahkan kepada panmud yang bersangkutan
6. Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor
7. Menandatangani Salinan Putusan
8. Meneliti laporan kegiatan Hakim
9. Meneliti Laporan Bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor
10. Meneliti Laporan evaluasi bulanan keadaan perkara untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI
11. Meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan / Pengaduan
12. Meneliti Laporan Triwulan Pengaduan
13. Meneliti Laporan situasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
14. Menandatangani Laporan Banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP
15. Membuat Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP
16. Membuat Penetapan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP
17. Membuat permintaan Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI pasal 29 ayat (3) KUHAP
18. Membuat Penetapan Hari Sidang
19. Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum
| 59
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
20. Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015
21. Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum
22. Membuat Notulen Rapat Dinas
23. Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK
24. Menandatangani Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB
25. Menandatangani usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS
26. Menandatangani permintaan pembayaran remunerasi pegawai
27. Menandatangani laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah
28. Menandatangani laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satan kerja dan Wilayah
29. Menandatangani laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah
30. Menandatangani laporan pertanggungjawaban bendahara
31. Menandatangani pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank
32. Menandatangani laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel
33. Menandatangani laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel
34. Meneliti Usul kenaikan pangkat
35. Meneliti Usul Pindah
36. Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional
37. Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a
38. Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional
39. Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a
40. Meneliti SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim
41. Meneliti Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
42. Meneliti Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
43. Meneliti SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang
44. Meneliti Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang
45. Meneliti SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan
46. Meneliti Surat Tugas dan Surat Perintah
47. Meneliti Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu
48. Meneliti Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang
49. Meneliti Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen
50. Meneliti Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi
51. Meneliti Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)
52. Meneliti Usul Pensiun PNS
53. Meneliti Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan
| 60
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
54. Meneliti usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya
55. Meneliti surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum
56. Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai
57. Menandatangani laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03
58. Menandatangani laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03
59. Menandatangani surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung
60. Menandatangani laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester
61. Menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas
62. Menandatangani Penunjukkan Rumah Dinas
63. Menandatangani surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang
5. Wakil Panitera
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang
2. Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara pidana, perdata dan tipikor
3. Mengetik berita acara sidang
4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada panmud yang bersangkutan
5. Mengetik putusan perkara pidana, perdata, tipikor
6. Menginput perkara pidana, perdata dan tipikor
7. Minutasi perkara pidana, perdata dan tipikor serta menyerahkan berkas perkara
tersebut pada panmud yang bersangkutan
8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 tahun
9. Mengkonsep surat keluar
10. Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang diajukan banding sesuai dengan
disposisi pimpinan
11. Menyiapkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP
12. Menyiapkan penetapan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP
13. Menyiapkan permintaan perpanjangan penahanan MARI pasal 29 ayat 3 KUHAP
14. Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang sudah diputus dan telah di
minutasi PP yang bersangkutan
15. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf kepaniteraan tipikor
16. Memberikan penilaian daftar pekerjaan staf
| 61
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
6. Wakil Sekretaris
NO. TUGAS JABATAN
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran 2014
2. Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum
3. Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015
4. Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum
5. Membuat Notulen Rapat Dinas
6. Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK
7. Meneliti Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB
8. Menandatangani kelengkapan berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
9. Meneliti usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS
10. Menandatangani pembayaran secara langsung SPJ peserta, Narasumber, dan panitia kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Raker/Pelatihan
11. Meneliti permintaan pembayaran remunerasi pegawai
12. Menandatangani ringkasan kontrak dan SPTJM permintaan pembayaran belanja yang dikontrakkan kepada pihak ke III
13. Meneliti laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah
14. Meneliti laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah
15. Menandatangani Surat Perjalanan Dinas
16. Meneliti laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah
17. Meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara
18. Meneliti pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank
19. Menandatangani kuitansi dan SPBY, membayar pajak tagihan pihak ke III dalam setiap transaksi
20. Meneliti laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel
21. Meneliti laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel
22. Memeriksa Usul kenaikan pangkat
23. Memeriksa Usul Pindah
24. Memeriksa Usul Jabatan struktural dan fungsional
25. Memeriksa SK Jabatan Struktural Eselon V.a
26. Memeriksa SK Kenaikan Gaji Berkala
27. Memeriksa SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang
28. Memeriksa SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim
29. Memeriksa Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
30. Memeriksa Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
31. Memeriksa SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang
| 62
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
32. Memeriksa Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang
33. Memeriksa SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan
34. Memeriksa Surat Tugas dan Surat Perintah
35. Memeriksa Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu
36. Memeriksa Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang
37. Memeriksa Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen
38. Memeriksa Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi
39. Memeriksa Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)
40. Memeriksa Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan
41. Memeriksa usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya
42. Memeriksa surt/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum
43. Meneliti/Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai
44. Meneliti laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03
45. Meneliti laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03
46. Meneliti surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung
47. Meneliti laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester
48. Meneliti Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas
49. Meneliti SK Penunjukkan Rumah Dinas
50. Meneliti surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembag
7. Panitera Muda Perdata
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang perkara perdata, pidana dan tipikor
2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor
3. Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor
4. Mengetik putusan.
5. Melaporkan perkara putus kepada Panmud Perdata, Panmud Pidana dan Panmud Tipikor.
6. Menginput putusan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam CD.
7. Minutasi berkas perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan menyerahkan berkas tersebut ke Panmud yang bersangkutan.
8. Membuat Rencana kerja dan kebutuhan tahunan
9. Menerima dan meneliti berkas perkara perdata banding dari Pengadilan Negeri pengaju.
10. Meminta kelengkapan berkas dari Pengadilan Negeri pengaju.
| 63
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
11. Menyerahkan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera / Wakil Panitera untuk penunjukkan Majelis Hakim.
12. Menerima surat masuk dan mendistribusikannya ke staf.
13. Mengonsep surat keluar.
14. Menerima memori/kontra memori banding, relaas pemberitahun/penyerahan salinan memori/kontra memori banding.
15. Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff
16. Memeriksa laporan keuangan perkara perdata, memeriksa data laporan bulanan dan tahunan.
17. Menerima putusan Kasasi
18. Memonitoring data perkara perdata di CTS
19. Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju.
20. Menghadiri rapat rutin.
21. Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff
8. Panitera Muda Pidana
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang
2. Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor
3. Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor
4. Melaporkan kepada kepaniteraan masing-masing bahwa perkara sudah diputus dan mengambil barang atau alat-alat yang diperlukan untuk perkara tersebut
5. Mengetik putusan perkara banding untuk perkara pidana, perdata dan tipikor
6. Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor ke CD (copy soft)
7. Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan tipikor kepada kepaniteraan masing-masing
8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan
9. Menerima dan meneliti berkas perkara pidana banding dari Panitera atau Wakil Panitera
10. Menerima putusan kasasi dan mendistribusikannya kepada petugas register
11. Menerima surat-surat masuk dan mendistribusikannya ke staf
12. Membuat konsep surat keluar
13. Menerima dan meneliti laporan banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP
14. Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju
15. Memonitor perkembangan perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang
9. Panitera Muda Hukum
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang
2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan
| 64
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
3. Mengetik berita acara sidang perkara perdata, pidana dan tipikor
4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada kepaniteraan perdata, pidana dan tipikor
5. Mengetik putusan perkara perdata, pidana dan tipikor
6. Menginput putusan perkara perdata, pidana dan tipikor kedalam CD (sof cpy)
7. Minutasi berkas perkara perdata, pidana dan tipikor ke masing-masing kepaniteraan.
8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan kepaniteraan hukum
9. Mengonsep surat-surat keluar dari Kepaniteraan Hukum
10. Mengonsep laporan bulanan keadaan perkara perdata, pidana, tipikor dan keuangan perkara
11. Mengonsep laporan kegiatan Hakim
12. Mengonsep laporan tahunan keadaan perkara perdata pidana dan tipikor
13. Menerima dan memberikan layanan informasi
14. Meneliti upload putusan Pengadilan Tinggi Palembang tentang perkara pidana, perdata dan tipikor dalam direktori putusan.
15. Menerima pengaduan dari masyarakat
16. Meneliti dan mengevaluasi laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara pengadilan negeri untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung dan sebagai data
10. Panitera Muda Tipikor
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang
2. Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara Pidana, Perdata dan Tipikor
3. Mengetik berita acara sidang
4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panmud yang bersangkutan
5. Mengetik putusan perkara Pidana, Perdata dan Tipikor
6. Menginput perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam copy CD
7. Minutasi perkara Pidana, Perdata dan Tipikor serta menyerahkan berkas perkara tersebut pada Panmud yang bersangkutan
8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 (satu) tahun
9. Mengonsep surat keluar
10. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang diajukan banding sesuai dengan diposisi pimpinan
11. Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP
12. Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP
13. yiapkan permintaan Perpanjangan Penahanan MARI pasal 29 ayat (3) KUHAP
14. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang sudah diputus dan telah dimiutasi PP yang bersangkutan
15. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf Kepaniteraan Tipikor
16. Memberikan penilaian Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) staf
| 65
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengonsep Usul kenaikan pangkat
2. Mengonsep Usul Pindah
3. Mengonsep Usul Jabatan struktural dan fungsional
4. Mengonsep SK Jabatan Struktural Eselon V.a
5. Mengonsep SK Kenaikan Gaji Berkala
6. Mengonsep SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang
7. Mengonsep SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim
8. Mengonsep Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
9. Mengonsep Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
10. Mengonsep SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang
11. Mengonsep Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang
12. Mengonsep SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan
13. Mengonsep Surat Tugas dan Surat Perintah
14. Mengonsep Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu
15. Mengonsep Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang
16. Mengonsep Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen
17. Mengonsep Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi
18. Mengonsep Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)
19 Mengonsep Usul Pensiun PNS
20. Mengonsep Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan
21. Mengonsep usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya
22. Membuat Laporan Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian
23. Membuat Laporan Input Data Aplikasi Simpeg, SAPK, dan Komdanas
12. Kepala Sub Bagian Keuangan
NO. TUGAS JABATAN
1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan
2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list kelngkapan berkas SPP dan membuat dan menandatangani SPP.
3. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.
5. Memeriksa keseuaian rencana kerja yang dicapai dengan indikator keluaran
6. memeriksa kebenaran atas hak tagih .
| 66
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
7. Menerbitkan SPM
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan
9. Meneliti an mengkoreksi laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah
10. Memonitoring pelaksanaan laporan SAK tingkat Wilayah pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, TUN dan Militer
13. Kepala Sub Bagian Umum
NO. TUGAS JABATAN
1. Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian
3. Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung.
4. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum
5. Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain
6. Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai
7. Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03
8. Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03
9. Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang
10. Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester
11. Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas
12. Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor
13. Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas
14. Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya
14. Panitera Pengganti
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik penetapan hari sidang perkara, perdata dan tipikor
2. Menghadiri dan mencatat jalanya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor
3. Mengetik berita acara sidang perkara pidana, perdata dan tipikor
4. Mengetik putusan
5. Melaporkan perkara putus kepada panmud perdata, panmud pidana dan panmud tipikor
6. Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor kedalam cd
7. Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan menyerahkan berkas tersebut ke panmud yang bersangkutan
| 67
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
15. Staf Kepaniteraa Pidana
NO. TUGAS JABATAN
1. Menerima distribusi perkara pidana banding dari Panitera Muda Pidana
2. Meregister putusan PN yang diajukan banding
3. Membuat atau mengetik penerimaan registrasi dari PN dan mengirimkannya ke PN pengaju melalui bagian umum
4. Menerima berkas perkara banding yang sudah diminutasi oleh PP
5. Meregister putusan perkara banding
6. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara PN pengaju
7. Menyerahkan turunan putusan banding ke Wapan untuk diparaf
8. Menyerahkan turunan putusan banding ke Panitera untuk ditandatangani
9. Menyiapkan, menyusun dan membungkus atau diamplop berkas perkara untuk dikirim
10. Mengirimkan atau menyerahkan berkas perkara pidana yang sudah diputus ditingkat banding ke bagian umum
11. Mengarsipkan berkas perkara pidana dan menyerahkannya ke bagian hukum
12. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani
13. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani
14. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 29 ayat (1) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani
15. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 29 ayat (2) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani
16. Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP
17. Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP
18. Mendistribusikan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju
19. Mendistribusikan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju
20. Mendistribusikan penahanan pasal 29 ayat (1) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju
21. Mendistribusikan penahanan pasal 29 ayat (2) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju
22. Menulis data tahanan pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP pada papan daftar penahanan
23. Menerima distribusi surat laporan banding pasal 27 ayat (1) KUHAP dan surat lain yang berhubungan dengan tahanan dari Panitera Muda Pidana
24. Menerima distribusi surat permintaan perpanjangan penahananan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dari Panitera Muda Pidana
25. Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
26. Mengetik dan mengarsipkan surat keluar serta mengajukannya kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani
27. Mendistribusikan surat keluar/masuk ke bagian umum
28. Menginput data perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang
29. Menerima distribusi surat-surat dan putusan kasasi dari Panitera Muda Pidana
| 68
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
30. Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya
31. Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim
32. Mengagenda serta meregister putusan kasasi
33. Meregister penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP
34. Menerima dan menyerahkan soft copy putusan PN ke Panitera Pengganti
35. Menerima laporan putus dan minutasi
36. Menyerahkan kertas dan CD kosong ke Panitera Pengganti untuk keperluan putusan banding
37. Mengarsipkan berkas perkara pidana banding dan menyerahkannya ke bagian hukum
38. Mengarsipkan putusan kasasi dan menyerahkannya ke bagian hukum
39. Mengarsipkan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP
16. Staf Kepanitaraan Perdata
NO. TUGAS JABATAN
1. Mencatat Nomor Perkara masuk dalam Buku Jurnal
2. Membukukan biaya perkara yang masuk
3. Mencatat dan mengeluarkan biaya perkara putusan banding
4. Menutup Buku Jurnal setelah perkara putus
5. Membuat Laporan Keuangan perkara perdata
6. Mengambil / mencairkan cek biaya perkara banding di Bank BRI yang dikirim dari Pengadilan Negeri
7. Membeli ATK untuk bagian Kepaniteraan Perdata
8. Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP
9. Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP
10. Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata ( KII-A2 )
11. Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri
12. Menutup Buku Induk Keuangan Perkara Perdata setiap akhir bulan
13. Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya
14. Mengetik konsep surat
15. Menyerahkan konsep surat yang telah diketik untuk diperiksa dan diparaf Panitera Muda Perdata serta ditanda tangan oleh Wapan/Panitera/Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
16. Menyerahkan surat yang akan dikirim ke Bagian Umum
17. Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim
18. Mengagenda Putusan Kasasi dan Meregister Putusan Kasasi
19. Membuat Pengantar Penyerahan Putusan Kasasi ke Panitera Muda Hukum
20. Membuat Pengantar dan Menyerahkan Berkas Perkara ke Bagian Hukum
| 69
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
21. Menyerahkan Data Laporan Bulan dan Tahunan ke Panitera Muda Hukum
22. Meregister perkara perdata yang masuk
23. Mengetik Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti
24. Menginput Data Perkara Perdata pada Sistem Informasi Perkara ke Website Pengadilan Tinggi Palembang
25. Mengajukan Penetapan Panitera Pengganti Kepada Pansek/Wapan
26. Menyerahkan Berkas Perdata yang telah ditetapkan kepada Hakim yang bersangkutan
27. Menerima dan mengecek soft copy putusan Pengadilan Negeri untuk diserahkan ke Panitera Pengganti
28. Menerima laporan minutasi, Menyimpan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke komputer dan mengagendakan laporan minutasi
29. Menyerahkan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke bagian Hukum
30. Mengetik Pengantar Pengiriman berkas perdata yang telah putus
31. Melakukan cap logo Pengadilan Tinggi pada setiap lembar salinan putusan untuk dilegalisir
32. Menyerahkan Putusan dan salinan putusan perkara perdata yang akan dikirim kepada Panitera Muda Perdata dan Wakil Panitera untuk diperiksa kembali serta di paraf
33. Menyerahkan Putusan dan Salinan putusan untuk di tanda tangan dan dilegalisir oleh Panitera
32. Melaksanakan pemaketan bundel B dan Salinan Putusan yang telah dilegalisir kedalam amplop, mencatat agenda pengiriman dan menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri
34. Meregister perkara perdata yang telah minutasi dan telah diperiksa
17. Staf Kepaniteraan Hukum
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara
2. Mendistribusikan laporan bulanan ke Sub Bagian Umum
3. Mengarsipkan Laporan Bulanan Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor dan keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Palembang
4. Mengumpulkan dan mengubah sofcopy putusan perkara dari Kepaniteraan Pidana,Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor dalam bentuk RTF
5. Menyerahkan sofcopy putusan dalam bentuk RTF ke Petugas IT
6. Mengetik permintaan data permohonan informasi
7. Mendistribusikan permintaan Informasi ke Sub Bagian Umum untuk disampaikan kepada pemohon informasi
8. Mengetik data laporan tahunan perkara perdata, perkara pidana dan perkara tipikor
9. Mengetik laporan tahunan situasi wilayah hukum untuk dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI
10. Membuat Statistik Keadaan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tipikor
11. Mengetik laporan tahunan data informasi publik
12. Mengarsipkan berkas perkara pidana ,perdata dan tipikor
13. Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari PN Palembang, PN Lubuk Linggau, PN Baturaja, dan PN Pagar Alam
| 70
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
14. Meregister surat - surat pengaduan
15. Mengetik surat tugas penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan
16. Meyerahkan surat tugas kepada Tim Pemeriksa Pengaduan
17. Mengetik surat panggilan untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa
18. Mengetik surat pengantar Hasil Pemeriksaan Pengaduan untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Pengasan Mahkamah Agung RI
19. Mengetik Laporan Triwulan Pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
20. Memasukkan data dari Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri se - wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
21. Mengetik Hasil Evaluasi Laporan Bulanan Kedaan Perkara dari Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI
22. Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari Pengadilan Negeri Sekayu, Kayu Agung, Lahat, dan Muara Enim Pengadilan Negeri Prabumulih
23. Mengarsipkan Laporan Perkara dari Pengadilan Negeri ke dalam arsip Laporan Pengadilan Negeri
24. Mencatat ke dalam agenda surat - surat masuk ke Kepaniteraan Hukum
25. Mengarsipkan surat -surat masuk
26. Mengetik surat keluar dari Kepaniteraan Hukum
27. Mengagenda surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.
28. Mengarsipkan surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.
18. Staf Kepaniteraan Tipikor
NO. TUGAS JABATAN
1. Menerima dan memaliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor
2. Mengetik Penetapan Majelis Hakim Tipikor untuk disampaikan kepada KPT
3. Mengetik Penujukan Panitera Pengganti Tipikor untuk disampaikan kepada Pan/Ses
4. Berkas Perkara yang sudah diregester segera diserahkan kepada Ketua Majelis dengan dilengkapi formulir hari sidang dan penunjukan PP.
5. Memberikan CD Perkara Tipikor kepada PP dan menjelaskan susunan Majelis Hakim perkara tersebut
6. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1), KUHAP.
7. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2), KUHAP.
8. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 27 ayat (2), KUHAP
9. Mengetik surat pengantar pengiriman Penetapan Perpanjangan Penahanan pasal 29 dan 27 (ayat 1 dan 2)
10. Mengetik surat permitaan Perpanjangan Penahanan ke MARI
11. Mengetik surat pengantar pengiriman penetapan Perpanjangan Penahanan ke MARI
12. Meneliti perkara Tipikor yang telah diminutasi dan diserahkan kepada Panmud Hukum diarsipkan
13. Mengetik surat pengantar pengiriman berkas perkara Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang
14. Pengiriman Berkas Perkara Bundel A ke Pengadilan Tipikor .
| 71
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
15. Mengetik surat keluar yang sudah dikonsep oleh pimpinan
16. Menginput data perkara Tipikor melalaui Sistem Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Palembang
17 Menerima dan meregister berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor
18 Menerima dan meregister surat-surat yang masuk di Kepaniteraan Tipikor
19 Menerima dan meregister Perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) dari Pengadilan Tipikor Palembang
20 Menerima dan merigester Perpanjangan penahanan pasal 27 ayat 1 dan 2
21 Meregister perpanjangan penahanan dari MARI
22. Menyiapkan salinan perpanjangan penahanan untuk dilegalisir oleh Panitera
23 Mengirimkan salinan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 dan pasal 27 KUHAP (ayat 1 dan 2)
24. Mencatat laporan perkara Tipikor yang sudah putus dari PP yang bersangkutan
25. Meregister putusan perkara Kasasi
26. Meregister putusan PK
27. Menyerahkan putusan Kasasi dan PK ke Panmud Hukum
28 Menyerahkan berkas perkara Tipikor yang telah diminutasi oleh PP yang bersangkutan ke Panmud Hukum
29 Mengirim surat-surat pengantar Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang
30 Pengiriman Berkas Perkara dan salinan putusan ke Pengadilan Tipikor Palembang
31 Mengirim dan meregister surat-surat Keluar
32 Mengarsipkan surat-surat yang masuk ke Paniteraan Tipikor
19. Staf Sub Bagian Keuangan
NO. TUGAS JABATAN
1. Melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah
2. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat wilayah
3. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat Wilayah
4. Mengetik formulir SPJ Perjalanan Dinas
5. Menginput Laporan Aplikasi Komunikasi Data Nasional
6. Mengetik dan menyampaikan laporan SPT Tahunan dan pegawai
7. Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tingkat Wilayah
8. Mengetik Laporan rekon Internal Keuangan dan Barang tingkat Wilayah
9. Mengetik rencana anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB
10. Mengetik Lembar SPP dan lembar Surat Perintah Membayar
11. Menginput Laporan Keuangan Monev DJA
12. Menginput Laporan Keuangan PP.39/2006
13. Mengajukan pembayaran gaji induk pegawai,gaji susulan dan kek.gaji
| 72
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
14. Uang lembur pegawai dan uang makan PNS
15. Mengetik pembayaran secara langsung SPJ peserta,Narasumber dan panitia peserta bimtek
16. Membuat pengajuan remunerasi pegawai Satuan kerja dan Wilayah
17. Pengajuan Pembayaran tagihan belanja yang dilakukan kepada pihak ke-III
18. Mengetik Pembukuan Buku Kas Umum ( BKU ).
19. Mengetik Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPJ ).
20. Mengetik Permintaan Uang Persediaan ( UP ) dan ganti uang persediaan( GUP )
21. Mengetik Kwitansi, SPBY dan Laporan Pajak
22. Membayar tagihan belanja kantor, pajak kepada pihak ke III
23. Menginput aplikasi TSA
24. Menginput aplikasi bendahara pengeluaran
25. Melakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja
26. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat satuan kerja
27. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat satuan kerja
28. Menginput Laporan Aplikasi Komdanas tingkat satuan kerja
29. Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tk.Satuan kerja
30 Mengetik Laporan rekon internal keuangan dan barang tk.satuan kerja
31. Mengetik Pembukuan BKU Bendahara Penerima
32 Mengetik Laporan LPJ.
33. Menyetorkan PNBP ke Bank
34 Mengetik laporan PNBP Triwulan I,II,III dan IV dan rekap PNBP se Wilayah
35 Mengetik Laporan realisasi belanja listrik PN se Sumatera Selatan per Triwulan
20. Staf Sub Bagian Kepegawaian
NO. TUGAS JABATAN
1. Mengetik Usul kenaikan pangkat
2. Mengetik Usul Pindah
3. Mengetik Usul jabatan struktural dan fungsional
4. Mengetik SK Jabatan Struktural Eselon V.a
5. Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala
6. Mengetik SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang
7. Mengetik Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
8. Mengetik Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
9. Mengetik SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang
10. Mengetik Usul Pensiun PNS
11. Menulis dan meregister surat-surat keluar bagian kepegawaian
| 73
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
12. Mengetik laporan menjalankan tugas dan laporan meninggal dunia
13. Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang
14. Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti Ketua-ketua Pengadilan Negeri
15. Mengetik SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan
16. Mengetik Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen
17. Mengetik Usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya
18. Mengetik Usul ujian dinas tingkat I, II dan penyesuaian ijazah
19. Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi
20. Mengetik Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)
21. Menulis Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian serta mengetik Laporannya
22. Menulis buku register mutasi Hakim dan pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi
23. Mengetik Notulen rapat dinas bulanan
24. Menulis dan register surat-surat masuk bagian kepegawaian
25. Mengetik Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang
26. Mengetik Surat Tugas dan Surat Perintah
27. Mengetik Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu
28. Mengetik Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan
29. Mengetik SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim
30. Input data aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
31. Input data aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)
32. Input data Aplikasi I-Satya
33. Input data Komunikasi Data Nasional (Komdanas)
34. Mengetik Baperjakat
21. Staf Sub Bagian Umum
NO. TUGAS JABATAN
1. Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian
3. Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung.
4. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum
5. Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain
6. Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai
7. Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03
8. Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang
| 74
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
untuk DIPA 01 dan 03
9. Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang
10. Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester
11. Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas
12. Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor
13. Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas
14. Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya
15. Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website
16. Melakukan update contents website dan Desk info PT Palembang
17. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan website, desk info dan jaringan internet PT Palembang
18. Mengetik laporan kegiatan sebagai admin agency mengenai penggunaan LPSE pada PT Palembang
19. Mengelola laporan tentang pengelolaan dan penyimpanan BMN PT Palembang
20. Melakukan input data pada aplikasi SIMAK-BMN PT Palembang
21. Membuat laporan BMN untuk tingkat satuan kerja PT Palembang
22. Melakukan Rekon data internal BMN dengan pengelola keuangan PT Palembang
23. Melakukan rekon SIMAK-BMN satker dengan KPKNL
24. Mengetik surat-surat yang diberikan atasan
25. Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website
26. Sebagai Operator SIMAK BMN tingkat korwil, menerima dan mengarsipkan laporan SIMAK-BMN (hard dan soft copy) dari satker wilaya PT Palembang
27. Mengelola data/ompilasi arsip data komputer tiap satker dan membuat laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, tingkat korwil
28. Melakukan Rekon data SIMAK-BMN korwil dengan pengelola keuangan PT Palembang dan kanwil DJKN IV Palembang
29. Membuat laporan SIMAK BMN tingkat korwil ke BUA MA-RI
30. Membuat laporan penginputan data pada aplikasi KOMDANAS
31. Membuat laporan penginputan data pada aplikasi SIMANTAP
32. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas PT Palembang
33. Melakukan pengurusan perpanjangan STNK dan pajak kendaraan dinas PT Palembang
34. Mengetik SK penghuni rumah dinas PT Palembang
35. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan pengelolaaan BMN
36. Melakukan opname fisik terhadap BM<N dan barang persediaan
37. Memberi nomor registrasi surat dinas keluar pada buku agenda surat keluar PT Palembang
38. Mengarsipkan surat-surat dinas yang keluar dari PT Palembang pada arsip surat keluar
39. Menerima, menyimpan dan menyerahkan surat-surat dinas / berkas perkara dari masing-masing bagian untuk dikirim kepada petugas pengirim surat/berkas
40. Membuat laporan keadaan surat keluar pada buku agenda surat keluar
| 75
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
41. Membuat laporan pengawasan kebersihan kantor PT Palembang
42. Membuat laporan tentang keadaan buku Perpustakaan PT Palembang
43. Menerima dan mencatat surat-surat dinas / berkas perkara yang masuk pada buku agenda surat masuk PT Palembang
44. Memberi kartu kendali /lembar disposis pada surat dinas/berkas perkara dan menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan PT Palembang
45. Mendistribusikan surat-surat yang telah didisposisi ke masing-masing bagian
46. Mengarsipkan 1 (satu) rangkap lembar disposisi pada arsip lebar disposisi bagian umum
47. Membuat laporan keadaan surat masuk pada PT Palembang
48. Menerima dan mencatat buku-buku, peraturan-peratura, majalah dan lain-lain dari MA-RI dan instansi lainnya
49. Mendistribusikan dan membuat tanda terima pendistribusian buku-buku, peraturan dan majalah kepada yang menerimanya
50. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan administrasi sub bagian umum
51. Mencatat dan menginput data barang persediaan yang masuk pada aplikasi persediaan (DIPA 01 dan 03)
52. Mendistribusikan barang persediaan barang persediaan ATK dan alat rumah tangga ke masing-masing bagian dan mencatat pada buku agenda barang persediaan
53. Membuat laporan barang persediaan
54. Melakukan opname fisik barang persediaan
55. Mengirim arsip data komputer aplikasi persediaan kepada operator SIMAK-BMN setiap semester dan tahunan
56. Menghimpun data-data dan Membuat laporan menegnai kebutuhan sarana dan prasarana Pimpinan dan pegawai PT Palembang
57. Mempersiapkan dan mencatat nomor registrasi surat-surat dinas berkas perkara yang akan dikirim pada buku ekspedisi pengiriman surat dinas beserta tanda terima
58. Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya
59. Mengantar sura/berkas keluar PT Palembang diwilayah kota Palembang
60. Membuat laporan pengiriman surat-surat/berkas ke luar kantor PT Palembang
61. Membuat laporan keadaan rumah dinas PT Palembang
62. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, petugas PLN dan PDAM sesuai dengan kebutuhan
63. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan dalam kantor PT Palembang
65. Membuat laporan indentitas dan keperluan tamu yang masuk ke dalam kantor PT Palembang
66. Membuat laporan kondisi kebersihan halam kantor PT Palembang
67. Membuat Laporan Rekapitulasi daftar hadir petugas honor PT Palembang
68. Melakukan koordinasi dengan ajudan pimpinan mengenai tamu-tamu yang akan menemui pimpinan
69. Sebagai Sekretaris Pimpinan / ajudan Ketua PT Palembang, mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan Ketua PT Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
70. Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya
71. Mencatat jadwal kegiatan yang akan dilakukan pimpinan PT Palembang
| 76
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
72. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi kepada instansi lain sehubungan dengan kegiatan pimpinan PT palembang
73. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan PT Palembang
74. Membuat laporan kegiatan pimpinan PT Palembang
| 77
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Untuk peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan tentu tidak terlepas dari pembinaan dan
pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang
berkwalitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi
Palembang. Pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis, pegawai
teknis meliputi Hakim, Panitera dan jurusita. Pegawai teknis bertugas mengerjakan
tugas teknis pengadilan seperti administrasi peradilan, pegawai non teknis merupakan
supporting unit yang memberikan dukungan pada pelaksanan tugas dan fungsi
Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam pelaksanaan tugas pegawai teknis dan pegawai
non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan
fungsi peradilan.
Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan hingga Desember 2014 mencapai 431 orang, detil pegawai dapat
dilihat berdasarkan sebaran tingkat pendidikan, pangkat golongan, usia dan jenis
kelamin.
1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan
terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya
melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan
lebih tinggi terus mengalami peningkatan.
| 78
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan
No. Satuan Kerja S3 S2 S1 DIII SMU SMP
SD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pengadilan TinggiPalembang Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagar Alam
2 1 - - - - - - - 1
33
20 6 3 5 7 4 4 6 5
31
61
18
19
21
21
16
23
23
18
2 3 5 4 2 2 2 1 1 1
4 7 8 7 5 6 5 8 - 1
1 1 1 - - 1 - 1 - -
1 - - - 1 - 1 - - -
Jumlah 4
100
251
23
51
5
3
2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang
Rekap pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-
Sumatera Selatan berdasarkan pangkat golongan dan ruang dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
| 79
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel pegawai berdasarkan pangkat golongan dan ruang Pengadilan Tinggi
Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan
NO
SATKER
Golongan dan Ruang
IV III II I
e d c b a d c b a d c b a d c b a
1 PT Palembang 5 15 1 2 7 11 8 13 7 2 1 1 1
2 PN Palembang
3 19
4 3 22 13 10 13 2 2 1 1
3 PN Lb Linggau 1 1 6 13 3 6 3 4 1
4 PN Sekayu 1 1 4 9 8 1 2 1
5 PN Kayu Agung
1 1 3 3 14 6 1 1 3 1
6 PN Baturaja 1 5 9 12 2 5 3
7 PN Muara Enim
2 1 7 11 7 2 1 1 5
8 PN Lahat 2 6 4 7 5 1 1 1 1
9 PN Prabumulih
- - - 1 1 5 3 13 6 - 1 - - - - - -
10 PN Pagar Alam
- - - - 1 2 3 8 11 - - 1 - - - - -
JUMLAH 5 18 21
9 19 65 73 99 69 12
18 8 12 1 - 1 -
| 80
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia
NO
SATKER
U S I A
61-70 51-60 41-50 31-40 20-30
1 PT Palembang 8 29 16 13 8
2 PN Palembang 1 39 28 13 12
3 PN Lubuk Linggau 8 8 18 4
4 PN Sekayu 8 5 13 7
5 PN Kayu Agung 3 7 17 7
6 PN Baturaja 8 10 9 10
7 PN Muara Enim 2 8 15 12
8 PN Lahat 6 6 11 5
9 PN Prabumulih 8 12 10
10 PN Pagar Alam 1 5 7 13
JUMLAH 9 104 101 128 88
4. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin
NO
SATKER
JENIS KELAMIN
Laki-laki Perempuan
1 PT Palembang 50 24
2 PN Palembang 57 36
3 PN Lubuk Linggau 29 9
4 PN Sekayu 20 13
5 PN Kayu Agung 23 11
6 PN Baturaja 24 13
7 PN Muara Enim 29 8
8 PN Lahat 23 5
9. PN Prabumulih 19 11
10 PN Pagar Alam 20 6
JUMLAH 294 136
| 81
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
5. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Pengadilan Tinggi Palembang di tahun 2014 mendapat anggaran dalam DIPA
sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu) untuk
melaksanakan pelatihan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam
rangka peningkatan SDM dibidang teknis yudisial. Kegiatan tersebut dilaksnakan
dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Input dari kegiatan ini adalah Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dan Panitera Pengganti Pengadilan di
wilayah Sumatera Selatan. Output kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan
pelatihan SIPP selama 4 (empat) hari. Outcome dari kegiatan ini adalah
terlaksannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi
Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2014
mencapai 123 orang. Detail Sumber Daya Manusia Yudisial dapat dilihat
berdasarkan data berikut ini :
a. Hakim
Total Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan
Negeri se- Sumatera Selatan 123 Orang
No.
Satuan Kerja
Ketua
Pengadilan
Wakil Ketua
Hakim Tinggi
Hakim
Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja
1
1
1
1
1
1
1
1
1 -
1
1 - -
18 - - - - - -
-
23
11
11
9
7
6
20
25
12
13
11
8
7
| 82
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
8.
9.
10.
PN Lahat PN Prabumih PN Pagar Alam
1
1
1
1
1
1
- - -
6
7
8
8
9
10
J U M L A H
10
7
18
88
123
b. Hakim berdasarkan jenis kelamin
NO
SATKER
JENIS KELAMIN
Laki-laki Perempuan
1 PT Palembang 17 3
2 PN Palembang 19 6
3 PN Lubuk Linggau 9 3
4 PN Kayu Agung 8 5
5 PN Sekayu 7 4
6 PN Muara Enim 8
7 PN Baturaja 3 4
8 PN Lahat 7 1
9 PN Prabumulih 5 4
10 PN Pagar Alam 8 2
Jumlah 91 32
c. Panitera dan Juru Sita
No.
Satuan Kerja
Panitera/PP
Juru Sita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim
25
36
8
8
11
7
- 3 4 1 2 2
| 83
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
7.
8.
9.
10.
PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam
12
11
8
6
4 1 2 1
J U M L A H 132 20
d. Panitera berdasarkan Jabatan
No
Satuan Kerja
Panitera
Wapan
Panmud Pidana
Panmud Perdata
Panmud Hukum
PP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
31
3 3 6 2 8 6 3 1
J U M L A H 10 10 10 10 9 84
6. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi
Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember
2014 mencapai 34 orang. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial dapat
dilihat berdasarkan sebaran berikut ini :
| 84
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
a. Pejabat Struktural
Total Jumlah Pejabat Struktural di Pengadilan Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 34 Orang
No.
Satuan Kerja
Wakil
Sekretaris
Kasub/Kaur Keuangan
Kasub/Kaur
Kepegawaian
Kasub/Kaur
Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PT Palembang PN Palembang PN LubukLinggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam
1 1 1 1 1 1 1 1 - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
1
1
1
1
1 -
1
1
1
1
1 - 1 1 1 - 1 1 1 1
J U M L A H
8
9
9
8
Jabatan Kepala Sub Bagian ( eselon IV ) ada disatker PT Palembang dan PN Palembang
Dari data diatas, masih ada jabatan teknis non yudisial yang belum terisi
yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Umum PN Palembang
2. Wasek PN Prabumulih
3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam
| 85
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
b. Jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin
NO
SATKER
Wasek
Kasub/kaur Keuangan
Kasub/kaur Kepegawaian
Kasub/kaur Umum
P L P L P L P L
1 PT Palembang 1 - - 1 - 1 - 1
2 PN Palembang - 1 - 1 - 1 - -
3 PN Lubuk Linggau
- 1 1 - 1 - - 1
4 PN Kayu Agung - 1 1 - 1 - - 1
5 PN Sekayu 1 - - 1 1 - 1 -
6 PN Muara Enim 1 - - 1 - - - -
7 PN Baturaja - 1 - 1 - 1 - 1
8 PN Lahat - 1 - 1 1 - 1 -
9 PN Prabumulih - - - 1 - 1 - 1
10 PN Pagar Alam - - - - 1 - - 1
JUMLAH 3 5 2 7 5 4 1 7
Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan peningkatan SDM di bidang kesekretariatan, kegiatan tersebut
adalah penyusunan program dan anggaran (RKAKL). Kegiatan penyusunan program
dan anggaran (RKAKL) disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 81.980.000,-
(delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan
pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014 dengan diikuti oleh 40 orang peserta, input kegiatan ini
adalah seluruh Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kasub/Kaur Keuangan dan
operator RKAKL wilayah Pengadilan Tinggi Palembang. Output kegiatan adalah
terselenggaranya kegiatan penyusunan RKAKL wilayah hukum Pengadilan Tinggi
| 86
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Palembang, sedangkan outcome kegiatan ini adalah tersusunnya kertas kerja RKAKL
dan tersediannya tenaga terampil di bidang RKAKL.
7. Promosi dan Mutasi
Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 125/KMA/SK/IX/2009
tanggal 2 September 2009 tanggal 2 September 2009 tentang pendelegasian
sebagian kewenangan kepada para pejabat eselon I dan Ketua pengadilan tingkat
banding dilingkungan Mahkamah Agung RI untuk penandatanganan di bidang
kepegawaian.
1. Memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan II dan III sebanyak 8
orang
2. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS teknis peradilan kepada Ketua
Mahkamah Agung RI up. Dirjen Badilum sebanyak 63 orang
3. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS non teknis peradilan kepada
Ketua Mahkamah Agung RI up. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebanyak 1
orang
4. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS ke BKN (Badan Kepegawaian
Negara) Regional 7 Palembang sebanyak 45 orang
5. Mengusulkan pengangkatan pengangkatan, pemindahan PNS yang menduduki
jabatan tenaga teknis Badan Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up
Dirjen Badilum sebanyak 3 orang
6. Mengusulkan pengangkatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural non
teknis kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Sekretaris Mahkamah Agung RI
sebanyak 1 orang
7. Menetapkan pengangkatan jabatan esselon v (tenaga non teknis) sebanyak 3
orang
| 87
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
8. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua
dan Hakim kepada ketua Mahkamah Agung RI Up. Dirjen Badilum sebanyak 2
orang
9. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan panitera, wapan,
panmud, panitera pengganti dan jurusita kepada Ketua Mahkamah Agung RI
Up. Dirjen Badilum sebanyak 2 orang
10. Mengusulkan permintaan atau pemberian persetujuan untuk pindah antar
instansi dan antar pengadilan tingkat banding kepada Sekretaris Mahkamah
Agung RI bagi PNS tenaga non teknis dilingkungannya dan kepada Dirjen bagi
PNS tenaga teknis dilingkungannya sebanyak 2 orang
11. Menetapkan mutasi tenaga non teknis antar pengadilan tingkat pertama
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 1 orang
12. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S1 bagi PNS tenaga teknis
dan non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 4 orang
13. Mengusulkan persetujuan kepada dirjen/Sekretaris untuk melanjutkan kuliah S2
bagi PNS tenaga teknis maupun non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi
Palembang sebanyak 6 orang
14. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI tanda kehormatan /
penghargaan untuk PNS di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak
55 orang
15. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk mengikuti ujian
dinas tingkat I dan II serta penyesuaian ijazah dilingkungan Pengadilan Tinggi
Palembang sebanyak 37 orang
| 88
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
8. Peningkatan SDM
Dengan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkwalitas, maka tercipta
kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dihadapkan
pemerintah maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan
Tinggi Palembang telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan
wawasan melalui bimbingan teknis, lokakarya, pelatihan dan lain-lain. Selama
tahun 2014, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan SIPP pada tanggal 14 s.d 17
April 2014 dan Penyusunan RKAKL 2015 pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014.
9. Pensiun
Selama tahun 2014 pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang terdapat
sebanyak 2 (dua) orang pegawai yang memasuki usia batas pensiun baik tenaga
teknis maupun non teknis.
B. KEADAAN PERKARA
Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
tahun 2014 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara
pidana dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data
Rekapitulasi Perkara Pidana pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :
Tabel III.A.1
Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Tahun 2014
NO SATKER
KEADAAN PERKARA PIDANA
SISA 2013
MASUK PUTUS SISA 2014
1 Pengadilan Tinggi Palembang 10 204 193 21
| 89
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
2 Pengadilan Negeri Palembang 344 1904 1922 326
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 142 840 837 145
4 Pengadilan Negeri Sekayu 144 917 875 186
5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 91 713 711 93
6 Pengadilan Negeri Baturaja 112 754 765 101
7 Pengadilan Negeri Lahat 40 387 383 44
8 Pengadilan Negeri Muara Enim 84 566 548 102
9 Pengadilan Negeri Prabumulih 34 262 264 32
10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 19 107 109 17
11 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang
2 18 17 3
12 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang
19 56 57 18
Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau
pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam
tabel-tabel berikut :
1) Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.A.2 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 10 17 8 19
Pebruari 19 15 15 19
Maret 19 9 14 14
April 14 15 10 19
Mei 19 15 13 21
Juni 21 8 24 5
Juli 5 10 10 5
Agustus 5 21 9 17
September 17 9 17 9
Oktober 9 36 10 35
| 90
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Nopember 35 33 35 35
Desember 35 16 28 21
2) Pengadilan Negeri Palembang
Tabel III.A.3 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 344 151 167 328
Pebruari 328 155 168 315
Maret 315 169 179 305
April 305 225 196 334
Mei 334 138 165 307
Juni 307 114 199 222
Juli 222 166 128 260
Agustus 260 101 124 237
September 237 171 159 249
Oktober 249 154 167 236
Nopember 236 171 96 311
Desember 311 189 174 326
3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Tabel III.A.4 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 142 122 111 153
Pebruari 153 69 94 128
Maret 128 55 80 103
April 103 76 66 113
Mei 113 59 69 103
| 91
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Juni 103 74 76 101
Juli 101 61 55 107
Agustus 107 60 60 107
September 107 60 54 113
Oktober 113 64 62 115
Nopember 115 47 44 118
Desember 118 93 66 145
4) Pengadilan Negeri Sekayu
Tabel III.A.5 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 144 99 48 195
Pebruari 195 64 101 158
Maret 158 81 86 153
April 153 46 56 143
Mei 143 83 66 160
Juni 160 71 57 174
Juli 174 92 93 173
Agustus 173 57 68 162
September 162 75 100 137
Oktober 137 66 72 131
Nopember 131 90 65 156
Desember 156 93 63 186
5) Pengadilan Negeri Kayu Agung
Tabel III.A.6 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 91 56 63 84
| 92
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pebruari 84 58 54 88
Maret 88 70 69 89
April 89 45 69 65
Mei 65 67 48 84
Juni 84 52 37 99
Juli 99 82 72 109
Agustus 109 39 53 95
September 95 65 68 92
Oktober 92 67 60 99
Nopember 99 49 60 88
Desember 88 60 55 93
6) Pengadilan Negeri Baturaja
Tabel III.A.7 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 112 84 60 136
Pebruari 136 75 92 119
Maret 119 61 87 93
April 93 82 63 112
Mei 112 52 43 121
Juni 121 55 73 103
Juli 103 59 62 100
Agustus 100 26 26 100
September 100 51 60 91
Oktober 91 66 61 96
Nopember 96 67 58 105
Desember 105 76 80 101
| 93
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
7) Pengadilan Negeri Lahat
Tabel III.A.8 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 40 35 25 50
Pebruari 50 28 45 33
Maret 33 26 24 35
April 35 51 26 60
Mei 60 36 43 53
Juni 53 21 47 27
Juli 27 51 25 53
Agustus 53 26 19 60
September 60 24 63 21
Oktober 21 30 18 33
Nopember 33 24 26 31
Desember 31 35 22 44
8) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tabel III.A.9 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 84 71 43 112
Pebruari 112 32 41 103
Maret 103 36 64 75
April 75 58 57 76
Mei 76 39 22 93
Juni 93 34 32 95
Juli 95 50 42 103
Agustus 103 40 35 108
September 108 51 84 75
Oktober 75 47 39 83
| 94
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Nopember 83 51 43 91
Desember 91 57 46 102
9) Pengadilan Negeri Prabumulih
Tabel III.A.10 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 34 26 18 42
Pebruari 42 17 22 37
Maret 37 22 20 39
April 39 17 28 28
Mei 28 28 16 40
Juni 40 27 20 47
Juli 47 30 20 57
Agustus 57 9 23 43
September 43 14 38 19
Oktober 19 34 14 39
Nopember 39 20 20 39
Desember 39 18 25 32
10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tabel III.A.11 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 19 8 3 24
Pebruari 24 15 14 25
Maret 25 10 19 16
April 16 5 13 8
Mei 8 16 4 20
Juni 20 3 11 12
Juli 12 13 8 17
| 95
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Agustus 17 1 8 10
September 10 6 10 6
Oktober 6 15 2 19
Nopember 19 3 8 14
Desember 14 12 9 17
11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang
Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding
Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 2 2 1 3
Pebruari 3 5 2 6
Maret 6 0 2 4
April 4 3 4 3
Mei 3 0 1 2
Juni 2 0 1 1
Juli 1 1 1 1
Agustus 1 1 0 2
September 2 2 2 2
Oktober 2 1 2 1
Nopember 1 0 0 1
Desember 1 3 1 3
12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang
Tabel III.A.13 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama
Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 19 7 9 17
Pebruari 17 2 0 19
Maret 19 3 6 16
| 96
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
April 16 8 7 17
Mei 17 2 4 15
Juni 15 11 3 23
Juli 23 1 8 16
Agustus 16 10 3 23
September 23 2 2 23
Oktober 23 1 5 19
Nopember 19 0 0 19
Desember 19 3 4 18
A. KEADAAN PERKARA PERDATA
Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
tahun 2011 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan
perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut
data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera
Selatan :
Tabel III.B.1
Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Tahun 2014
NO SATKER
KEADAAN PERKARA PERDATA
SISA 2013
MASUK PUTUS SISA 2014
1 Pengadilan Tinggi Palembang 27 143 137 33
2 Pengadilan Negeri Palembang 91 220 223 88
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 14 40 37 17
4 Pengadilan Negeri Sekayu 26 21 33 14
5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 9 39 22 26
6 Pengadilan Negeri Baturaja 13 20 29 4
| 97
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
7 Pengadilan Negeri Lahat 7 8 11 4
8 Pengadilan Negeri Muara Enim 11 28 33 6
9 Pengadilan Negeri Prabumulih 0 7 7 0
10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 3 1 3 1
11 Pengadilan Hubungan Industrial Palembang
7 29 26 10
Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau
pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam
tabel-tabel berikut :
1) Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.B.2 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 27 20 14 33
Pebruari 33 14 13 34
Maret 34 9 14 29
April 29 12 14 27
Mei 27 9 15 21
Juni 21 8 16 13
Juli 13 11 12 12
Agustus 12 1 4 9
September 9 20 8 21
Oktober 21 18 7 32
Nopember 32 9 12 29
Desember 29 12 8 33
| 98
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
2) Pengadilan Negeri Palembang
Tabel III.B.3 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 91 16 19 88
Pebruari 88 21 19 90
Maret 90 14 15 89
April 89 24 11 102
Mei 102 14 15 101
Juni 101 26 20 107
Juli 107 19 32 94
Agustus 94 10 12 92
September 92 24 25 91
Oktober 91 18 19 90
Nopember 90 15 20 85
Desember 85 19 16 88
3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Tabel III.B.4 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 14 2 3 13
Pebruari 13 2 3 12
Maret 12 4 1 15
April 15 2 1 16
Mei 16 3 2 17
Juni 17 4 1 20
Juli 20 3 2 21
Agustus 21 6 4 23
September 23 4 8 19
Oktober 19 2 3 18
| 99
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Nopember 18 4 5 17
Desember 17 4 4 17
4) Pengadilan Negeri Sekayu
Tabel III.B.5 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 26 0 5 21
Pebruari 21 0 2 19
Maret 19 1 3 17
April 17 0 3 14
Mei 14 2 2 14
Juni 14 3 3 14
Juli 14 1 6 9
Agustus 9 2 1 10
September 10 6 3 13
Oktober 13 1 3 11
Nopember 11 1 0 12
Desember 12 4 2 14
5) Pengadilan Negeri Kayu Agung
Tabel III.B.6 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 9 2 1 10
Pebruari 10 3 3 10
Maret 10 1 1 10
April 10 2 2 10
Mei 10 4 1 13
Juni 13 4 4 13
| 100
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Juli 13 8 1 20
Agustus 20 2 0 22
September 22 3 0 25
Oktober 25 3 4 24
Nopember 24 3 3 24
Desember 24 4 2 26
6) Pengadilan Negeri Baturaja
Tabel III.B.7 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 13 3 6 10
Pebruari 10 1 3 8
Maret 8 5 3 10
April 10 3 4 9
Mei 9 1 2 8
Juni 8 2 2 8
Juli 8 0 6 2
Agustus 2 1 0 3
September 3 1 1 3
Oktober 3 1 1 3
Nopember 3 1 1 3
Desember 3 1 0 4
7) Pengadilan Negeri Lahat
Tabel III.B.8 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 7 1 3 5
Pebruari 5 0 0 5
Maret 5 1 1 5
| 101
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
April 5 1 0 6
Mei 6 0 1 5
Juni 5 1 2 4
Juli 4 0 1 3
Agustus 3 0 1 2
September 2 2 2 2
Oktober 2 2 0 4
Nopember 4 0 0 4
Desember 4 0 0 4
8) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tabel III.B.9 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 11 5 1 15
Pebruari 15 6 3 18
Maret 18 2 1 19
April 19 4 5 18
Mei 18 1 1 18
Juni 18 5 1 22
Juli 22 2 2 22
Agustus 22 0 9 13
September 13 0 2 11
Oktober 11 0 2 9
Nopember 9 1 1 9
Desember 9 2 5 6
| 102
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
9) Pengadilan Negeri Prabumulih
Tabel III.B.10 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 0 4 0 4
Pebruari 4 0 0 4
Maret 4 0 0 4
April 4 0 0 4
Mei 4 0 0 4
Juni 4 0 0 4
Juli 4 1 0 5
Agustus 5 1 4 2
September 2 1 0 3
Oktober 3 0 0 3
Nopember 3 0 1 2
Desember 2 0 2 0
10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tabel III.B.11 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 3 0 2 1
Pebruari 1 0 0 1
Maret 1 0 1 0
April 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0
September 0 0 0 0
| 103
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Oktober 0 1 0 1
Nopember 1 0 0 1
Desember 1 0 0 1
11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang
Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 7 1 1 7
Pebruari 7 2 0 9
Maret 9 1 4 6
April 6 1 2 5
Mei 5 5 3 7
Juni 7 2 1 8
Juli 8 2 4 6
Agustus 6 4 2 8
September 8 2 3 7
Oktober 7 2 1 8
Nopember 8 3 3 8
Desember 8 4 2 10
B. KEUANGAN PERKARA PERDATA
Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara
melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun
2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
tanggal 23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan oleh
Bendahara Kepaniteraan Perdata, dengan pelaporan melalui pesan singkat atau
Short Message Service (SMS) dan juga dilaporkan dalam Laporan Bulanan.
| 104
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Berikut adalah data Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang :
Tabel III.C.1
Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang Tahun 2014
NO
SATKER SALDO AWAL (Rp)
PENERI MAAN (Rp)
PENGE LUARAN
(Rp)
SALDO AKHIR
(Rp)
1 Pengadilan Tinggi Palembang 4.080.500 21.450.000 20.400.000 5.130.500
2 Pengadilan Negeri Palembang 853.445.929 618.998.000
580.614.500
891.829.429
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
144.681.300
117.219.000
119.843.000 142.057.300
4 Pengadilan Negeri Sekayu 100.526.340
237.576.000
248.369.000
89.733.340
5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 66.302.300
157.945.000 165.888.300
58.359.000
6 Pengadilan Negeri Baturaja 74.293.554
138.320.000
147.430.850
65.182.704
7 Pengadilan Negeri Lahat 25.382.150 20.477.000 41.284.222 4.574.928
8 Pengadilan Negeri Muara Enim 66.551.500
99.357.000
83.976.500
81.932.000
9 Pengadilan Negeri Prabumulih 2.098.600
16.360.900
16.141.500
2.318.000
10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 2.842.000
4.702.935
6.047.935
1.497.000
Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau
pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam
tabel-tabel berikut :
1) Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.C.2 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun
2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUARAN
(Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 4.080.500 3.000.000 2.100.000 4.980.500
| 105
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pebruari 4.980.500 2.100.000 1.950.000 5.130.500
Maret 5.130.500 1.350.000 2.100.000 4.380.500
April 4.380.500 1.800.000 2.100.000 4.080.500
Mei 4.080.500 1.350.000 2.250.000 3.180.500
Juni 3.180.500 1.200.000 2.400.000 1.980.500
Juli 1.980.500 1.650.000 1.800.000 1.830.500
Agustus 1.830.500 150.000 450.000 1.530.500
September 1.530.500 3.000.000 1.200.000 3.330.500
Oktober 3.330.500 2.700.000 1.050.000 4.980.500
Nopember 4.980.500 1.350.000 1.800.000 4.530.500
Desember 4.530.500 1.800.000 1.200.000 5.130.500
2) Pengadilan Negeri Palembang
Tabel III.C.3 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun
2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 853.445.929 24.333.000 34.413.000 843.365.929
Pebruari 843.365.929 68.528.000 43.430.000 868.463.929
Maret 868.463.929 33.547.000 45.332.000 856.678.929
April 856.678.929 43.263.000 39.239.000 860.702.929
Mei 860.702.929 49.248.000 43.303.000 866.647.929
Juni 866.647.929 72.144.000 43.570.000 895.221.929
Juli 895.221.929 56.077.000 40.841.000 910.457.929
Agustus 910.457.929 54.751.000 41.878.000 923.330.929
September
923.330.929 69.884.00 56.002.000 937.212.929
Oktober 937.212.929 59.024.000 100.499.200 895.737.729
Nopember 895.737.729 42.956.000 48.320.000 890.373.729
Desember 890.373.729 45.243.000 43.738.000 891.829.429
| 106
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Tabel III.C.4 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 144.681.300 6.444.000 5.185.000 145.940.300
Pebruari 145.940.300 9.480.000 8.205.000 147.215.300
Maret 147.215.300 3.238.000 - 150.453.300
April 150.453.300 4.053.000 4.743.000 149.763.300
Mei 149.763.300 7.949.000 6.913.000 150.799.300
Juni 150.799.300 12.909.000 12.533.000 151.175.300
Juli 151.175.300 13.046.000 18.060.000 146.161.300
Agustus 146.161.300 22.462.000 14.220.000 154.403.300
September 154.403.300 13.795.000 10.147.000 158.051.300
Oktober 158.051.300 - 17.640.000 140.411.300
Nopember 140.411.300 13.242.000 9.579.000 144.074.300
Desember 144.074.300 10.601.000 12.618.000 142.057.300
4) Pengadilan Negeri Sekayu
Tabel III.C.5 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 100.526.340 24.910.000 26.598.000 98.838.340
Pebruari 98.838.340 39.266.000 58.983.000 79.121.340
Maret 79.121.340 14.227.000 12.537.000 80.811.340
April 80.811.340 8.007.000 14.541.000 74.277.340
Mei 74.277.340 15.173.000 13.142.000 76.308.340
Juni 76.308.340 26.114.000 23.185.000 79.237.340
Juli 79.237.340 9.034.000 19.010.000 69.261.340
Agustus 69.261.340 13.434.000 12.306.000 70.389.340
September 70.389.340 35.933.000 25.991.000 80.331.340
Oktober 80.331.340 6.582.000 13.149.000 73.764.340
Nopember 73.764.340 22.673.000 14.797.000 81.640.340
Desember 81.640.340 22.223.000 14.130.000 89.733.340
| 107
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
5) Pengadilan Negeri Kayu Agung
Tabel III.C.6 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 66.302.300 7.821.000 13.270.000 60.853.300
Pebruari 60.853.300 8.550.000 13.464.000 55.939.300
Maret 55.939.300 9.100.000 8.566.000 56.473.300
April 56.473.300 14.200.000 11.167.800 59.505.500
Mei 59.505.500 12.250.000 17.545.000 54.210.500
Juni 54.210.500 12.100.000 15.094.500 51.216.000
Juli 51.216.000 15.300.000 9.697.000 56.819.000
Agustus 56.819.000 16.600.000 24.464.000 48.955.000
September 48.955.000 22.348.000 13.061.000 58.242.000
Oktober 58.242.000 9.350.000 11.444.000 56.148.000
Nopember 56.148.000 11.876.000 11.041.000 56.983.000
Desember 56.983.000 157.945.000 165.888.300 58.359.000
6) Pengadilan Negeri Baturaja
Tabel III.C.7 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 74.293.554 24.614.000 15.425.000 83.482.554
Pebruari 83.482.554 8.678.000 12.788.000 79.372.554
Maret 79.372.554 43.298.000 36.116.350 86.554.204
April 86.554.204 5.069.000 19.298.500 72.324.704
Mei 72.324.704 9.331.000 7.871.000 73.784.704
Juni 73.784.704 7.832.000 16.956.500 64.660.204
Juli 64.660.204 8.364.000 9.865.000 63.159.204
| 108
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Agustus 63.159.204 10.661.000 6.034.000 67.786.204
September 67.786.204 3.506.000 5.354.000 65.938.204
Oktober 65.938.204 2.492.000 7.746.000 60.684.204
Nopember 60.684.204 3.946.000 3.186.000 61.444.204
Desember 61.444.204 10.529.000 6.790.500 65.182.704
7) Pengadilan Negeri Lahat
Tabel III.C.8 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 25.382.150 3.016.000 4.123.000 24.275.150
Pebruari 24.275.150 2.841.000 3.066.000 24.050.150
Maret 24.050.150 1.241.000 3.741.000 21.550.150
April 21.550.150 616.000 1.230.000 20.936.150
Mei 20.936.150 3.468.000 5.266.000 19.138.150
Juni 19.138.150 2.923.000 3.012.000 19.049.150
Juli 19.049.150 - 1.972.000 17.077.150
Agustus 17.077.150 3.641.000 5.452.000 15.266.150
September
15.266.150 1.704.000 2.654.000 14.316.150
Oktober 14.316.150 786.000 3.571.000 11.531.150
Nopember 11.531.150 - 1.320.000 10.211.150
Desember 10.211.150 241.000 5.877.222 4.574.928
8) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tabel III.C.9 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 66.551.500 4.804.000 3.753.000 67.602.500
Pebruari 67.602.500 9.551.000 6.260.000 70.893.500
Maret 70.893.500 7.112.000 6.243.000 71.762.500
April 71.762.500 7.523.000 3.969.000 75.316.500
| 109
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Mei 75.316.500 7.712.000 6.080.000 76.948.500
Juni 76.948.500 16.270.000 12.957.000 80.261.500
Juli 80.261.500 11.462.000 8.878.500 82.845.000
Agustus 82.845.000 4.200.000 9.577.000 77.468.000
September
77.468.000 5.564.000 8.716.000 74.316.000
Oktober 74.316.000 5.721.000 3.666.000 76.371.000
Nopember 76.371.000 6.665.000 7.908.000 75.128.000
Desember 75.128.000 12.773.000 5.969.000 81.932.000
9) Pengadilan Negeri Prabumulih
Tabel III.C.10 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 2.098.600 3.640.000 1.571.000 4.167.600
Pebruari 4.167.600 - 50.000 4.117.600
Maret 4.117.600 1.051.900 206.000 4.963.500
April 4.963.500 - 1.070.000 3.893.500
Mei 3.893.500 - 500.000 3.393.500
Juni 3.393.500 2.000.000 2.065.000 3.328.500
Juli 3.328.500 5.621.000 605.000 8.344.500
Agustus 8.344.500 1.571.000 4.604.000 5.311.500
September
5.311.500 2.271.000 1.945.000 5.637.500
Oktober 5.637.500 206.000 1.285.000 4.558.500
Nopember 4.558.500 - 1.373.000 3.185.500
Desember 3.185.500 - 867.500 2.318.000
| 110
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tabel III.C.11 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014
BULAN SALDO
AWAL (Rp) PENERIMA
AN (Rp) PENGELUAR
AN (Rp) SALDO AKHIR
(Rp)
Januari 2.842.000 96.935 2.668.935 270.000
Pebruari 270.000 591.000 30.000 831.000
Maret 831.000 191.000 802.000 220.000
April 220.000 - 161.000 59.000
Mei 59.000 - - 59.000
Juni 59.000 - - 59.000
Juli 59.000 91.000 - 150.000
Agustus 150.000 116.000 91.000 175.000
September 175.000 182.000 357.000 -
Oktober - 1.921.000 1.285.000 636.000
Nopember 636.000 1.232.000 285.000 1.583.000
Desember 1.583.000 282.000 368.000 1.497.000
C. MINUTASI PERKARA PIDANA
Minutasi perkara pidana pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Palembang sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang
diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif
kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara
pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :
Tabel III.D.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014
| 111
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
NO
SATKER SISA 2013
PERKARA PUTUS
MINUTASI SISA 2014
1 Pengadilan Tinggi Palembang 7 193 193 7
2 Pengadilan Negeri Palembang 154 1922 1972 104
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
23 837 860 0
4 Pengadilan Negeri Sekayu 123 875 897 101
5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 0 711 693 18
6 Pengadilan Negeri Baturaja 69 765 793 41
7 Pengadilan Negeri Lahat 45 390 424 11
8 Pengadilan Negeri Muara Enim 150 548 453 245
9 Pengadilan Negeri Prabumulih 3 264 267 0
10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 12 109 103 18
11 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang
0 17 17 0
12 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang
9 57 62 4
Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau
pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam
tabel-tabel berikut :
1) Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.D.2 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA
Januari 7 8 15 0
Pebruari 0 15 9 6
Maret 6 14 18 2
April 2 10 4 8
Mei 8 13 18 3
Juni 3 24 17 10
Juli 10 10 17 3
Agustus 3 9 10 2
| 112
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
September
2 17 19 0
Oktober 0 10 7 3
Nopember 3 35 36 2
Desember 2 28 23 7
2) Pengadilan Negeri Palembang
Tabel III.D.3 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 154 167 123 198
Pebruari 198 168 156 210
Maret 210 179 162 227
April 227 196 184 239
Mei 239 165 147 257
Juni 257 199 274 182
Juli 182 128 118 192
Agustus 192 123 184 131
September 131 144 190 85
Oktober 85 153 122 116
Nopember 116 104 128 92
Desember 92 174 162 104
3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Tabel III.D.4 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 23 111 116 18
Pebruari 18 94 95 17
Maret 17 80 83 14
| 113
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
April 14 66 66 14
Mei 14 69 83 0
Juni 0 76 67 9
Juli 9 55 55 9
Agustus 9 60 69 0
September 0 54 54 0
Oktober 0 62 62 0
Nopember 0 44 44 0
Desember 0 66 66 0
4) Pengadilan Negeri Sekayu
Tabel III.D.5 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 123 48 27 144
Pebruari 144 101 104 141
Maret 141 86 86 141
April 141 56 48 149
Mei 149 66 71 144
Juni 144 57 43 158
Juli 158 93 105 146
Agustus 146 68 73 141
September 141 100 159 82
Oktober 82 71 28 125
Nopember 126 62 73 115
Desember 115 63 79 99
| 114
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
5) Pengadilan Negeri Kayu Agung
Tabel III.D.6 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun
2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 0 63 58 5
Pebruari 5 54 57 2
Maret 2 69 66 5
April 5 69 68 6
Mei 6 48 47 7
Juni 7 37 38 6
Juli 6 72 69 9
Agustus 9 53 55 7
September 7 68 71 4
Oktober 4 60 56 8
Nopember 8 60 59 9
Desember 9 55 46 18
6) Pengadilan Negeri Baturaja
Tabel III.D.7 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 69 60 42 87
Pebruari 87 92 71 108
Maret 108 87 147 48
April 49 63 56 56
Mei 56 43 36 63
Juni 63 73 74 62
Juli 62 62 60 64
Agustus 64 26 43 47
September 47 58 56 49
| 115
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Oktober 49 57 36 70
Nopember 70 52 58 64
Desember 64 80 102 42
7) Pengadilan Negeri Lahat
Tabel III.D.8 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 45 25 24 46
Pebruari 46 45 31 60
Maret 60 24 27 57
April 57 26 39 44
Mei 44 43 17 70
Juni 70 47 34 83
Juli 83 25 62 46
Agustus 46 19 40 25
September
25 63 65 23
Oktober 23 18 33 8
Nopember 8 26 23 11
Desember 11 23 23 11
8) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tabel III.D.9 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 150 43 30 163
Pebruari 163 41 19 185
Maret 185 64 12 237
April 237 57 100 194
Mei 194 22 13 203
Juni 203 32 86 149
| 116
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Juli 149 42 37 154
Agustus 255 35 0 290
September 290 84 14 360
Oktober 360 39 109 290
Nopember 290 43 33 300
Desember 300 46 0 346
9) Pengadilan Negeri Prabumulih
Tabel III.D.10 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 3 18 7 14
Pebruari 14 22 24 12
Maret 12 20 25 7
April 7 28 34 1
Mei 1 16 8 9
Juni 9 20 14 15
Juli 15 20 35 0
Agustus 0 20 18 2
September
2 36 38 0
Oktober 0 14 14 0
Nopember 0 20 20 0
Desember 0 25 25 0
10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tabel III.D.11 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 12 3 0 15
Pebruari 15 14 8 21
| 117
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Maret 21 19 13 27
April 27 13 6 34
Mei 34 4 12 26
Juni 26 11 8 29
Juli 29 8 3 34
Agustus 34 8 14 28
September
28 10 6 32
Oktober 32 2 21 13
Nopember 13 8 7 14
Desember 14 9 5 18
11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang
Tabel III.D.12 Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding
Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 0 1 1 0
Pebruari 0 2 2 0
Maret 0 2 1 1
April 1 4 5 0
Mei 0 1 0 1
Juni 1 1 2 0
Juli 0 1 0 1
Agustus 1 0 1 0
September
0 2 2 0
Oktober 0 2 0 2
Nopember 2 0 2 0
Desember 0 1 1 0
| 118
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang Tabel III.D.13
Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 9 9 3 15
Pebruari 15 0 9 6
Maret 6 6 4 8
April 8 7 6 9
Mei 9 4 4 9
Juni 9 3 4 8
Juli 8 8 4 12
Agustus 12 3 7 8
September 8 2 8 2
Oktober 2 5 5 2
Nopember 2 6 2 6
Desember 6 4 6 4
D. MINUTASI PERKARA PERDATA
Minutasi perkara perdata pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Palembang juga sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan
yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi
relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi
perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :
| 119
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.E.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Tahun 2014
NO
SATKER SISA 2013
PERKARA PUTUS
MINUTASI SISA 2014
1 Pengadilan Tinggi Palembang 2 137 133 6
2 Pengadilan Negeri Palembang 34 223 240 17
3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
0 37 37 0
4 Pengadilan Negeri Sekayu 0 33 33 0
5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 1 22 20 3
6 Pengadilan Negeri Baturaja 3 29 31 1
7 Pengadilan Negeri Lahat 2 11 13 0
8 Pengadilan Negeri Muara Enim 15 33 20 28
9 Pengadilan Negeri Prabumulih 0 7 7 0
10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 0 3 3 0
11 Pengadilan Hubungan Industrial Palembang
1 26 25 2
Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau
pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam
tabel-tabel berikut :
1) Pengadilan Tinggi Palembang
Tabel III.E.2 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014
BULAN SISA BLN
LALU PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2011
Januari 2 14 7 9
Pebruari 9 13 15 7
Maret 7 14 9 12
April 12 14 17 9
| 120
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Mei 9 15 24 0
Juni 0 16 5 11
Juli 11 12 16 7
Agustus 7 4 8 3
September 3 8 9 2
Oktober 2 7 5 4
Nopember 4 12 14 2
Desember 2 8 4 6
2) Pengadilan Negeri Palembang
Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 34 19 19 34
Pebruari 34 19 15 38
Maret 38 15 9 44
April 44 11 20 35
Mei 35 15 11 39
Juni 39 20 20 39
Juli 39 32 33 38
Agustus 38 12 29 21
September 21 25 26 20
Oktober 20 19 22 17
Nopember 17 20 11 26
Desember 26 16 25 17
3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 0 3 3 0
| 121
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pebruari 0 3 3 0
Maret 0 1 1 0
April 0 1 1 0
Mei 0 2 2 0
Juni 0 1 1 0
Juli 0 2 2 0
Agustus 0 5 5 0
September
0 7 7 0
Oktober 0 3 3 0
Nopember 0 5 5 0
Desember 0 4 4 0
4) Pengadilan Negeri Sekayu
Tabel III.E.5 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 0 5 5 0
Pebruari 0 2 2 0
Maret 0 3 3 0
April 0 3 3 0
Mei 0 2 2 0
Juni 0 3 3 0
Juli 0 6 6 0
Agustus 0 1 1 0
September
0 3 3 0
Oktober 0 3 3 0
Nopember 0 0 0 0
Desember 0 2 2 0
| 122
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
5) Pengadilan Negeri Kayu Agung
Tabel III.E.6 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun
2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 1 1 2 0
Pebruari 0 3 1 2
Maret 2 1 3 0
April 0 2 2 0
Mei 0 1 1 0
Juni 0 4 4 0
Juli 0 1 1 0
Agustus 0 0 0 0
September 0 0 0 0
Oktober 0 4 3 1
Nopember 1 3 1 3
Desember 3 2 2 3
6) Pengadilan Negeri Baturaja
Tabel III.E.7 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 3 6 3 6
Pebruari 6 3 2 7
Maret 7 3 3 7
April 7 4 5 6
Mei 6 2 3 5
Juni 5 2 1 6
Juli 6 6 1 11
Agustus 11 0 4 7
September 7 1 2 6
Oktober 6 1 5 2
Nopember 2 1 0 3
| 123
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Desember 3 0 2 1
7) Pengadilan Negeri Lahat
Tabel III.E.8 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 2 3 0 5
Pebruari 5 0 3 2
Maret 2 1 3 0
April 0 0 0 0
Mei 0 1 1 0
Juni 0 2 2 0
Juli 0 1 1 0
Agustus 0 1 1 0
September 0 2 0 2
Oktober 2 0 2 0
Nopember 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0
8) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tabel III.E.9 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun
2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 15 1 0 16
Pebruari 16 3 0 19
Maret 19 1 0 20
April 20 5 3 22
Mei 22 1 0 23
Juni 23 1 3 21
Juli 23 2 2 23
| 124
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Agustus 23 9 1 31
September 31 2 3 30
Oktober 30 2 2 30
Nopember 30 1 0 31
Desember 31 5 6 30
9) Pengadilan Negeri Prabumulih
Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 0 0 0 0
Pebruari 0 0 0 0
Maret 0 0 0 0
April 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0
Agustus 0 4 4 0
September 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0
Nopember 0 1 1 0
Desember 0 2 2 0
10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun
2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 0 2 0 2
Pebruari 2 0 0 2
Maret 2 1 0 3
| 125
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
April 3 0 0 3
Mei 3 0 3 0
Juni 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0
September 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0
Nopember 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0
11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang
Tabel III.A.11 Minutasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2014
BULAN SISA 2013 PERKARA
PUTUS MINUTASI SISA 2014
Januari 1 1 2 0
Pebruari 0 0 0 0
Maret 0 4 0 4
April 4 2 1 5
Mei 5 3 6 2
Juni 2 1 2 1
Juli 1 4 2 3
Agustus 3 2 3 2
September 2 3 5 0
Oktober 0 1 0 1
Nopember 1 3 2 2
Desember 2 2 2 2
| 126
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
NO
SATKER
PERKARA JML PAN
I TERA/PP
KET
PIDANA PERDATA
Sisa 2013
Putus
Minutas
i
Sisa
Sisa
2013
Putus
Minutas
i
Sisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PT Palembang 7 193 193 7 2 137 133 6 24
2 PN Palembang 154 1922 1972 104 34 223 240 17 35
3 PN Lubuk Linggau
23 837 860 0 0 37 37 0 11
4 PN Sekayu 123 875 897 101 0 33 33 0 11
5 PN Kayu Agung
0 711 693 18 1 22 20 3 8
6 PN Baturaja 69 765 793 41 3 29 31 1 12
7 PN Muara Enim
45 390 424 11 2 11 13 0 12
8 PN Lahat 150 548 453 245 15 33 20 28 10
9 PN Prabumulih 3 264 267 0 0 7 7 0 10
10 PN Pagar Alam
12 109 103 18 0 3 3 0 6
Keterangan : - Sisa 2013 = sisa perkara putus tahun 2013 yang belum diminutasi - Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2014 - Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2014 - Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2014
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu
yang dapat dipakai sebagai alat dakam mencapai maksud atau tujuan sedangkan
sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan
lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk
| 127
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
terlaksananya suatu kegiatan, prasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang
tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.
Dalam pengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa
kegiatan yaitu :
1. Pengadaan
Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk
menunjang pelaksanaan tugas. Berikut adalah pengadaan sarana dan
prasarana yang dilakukan selama tahun 2014 diwilayah hukum Pengadilan
Tinggi Palembang.
No.
Satuan Kerja
Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana
Ket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PT Palembang PN Palembang PN LubukLinggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam
- - - -
Rp. 1.200.000.000,- - -
1.800.000.000,-
985.000.000,-
1.003.750.000,-
Rehab Gedung Tahap II
Rehab Gedung Tahap II
PembangunanTahap Finising
PembangunanTahap Finising
J U M L A H
4.988.750.000
2. Penyimpanan
Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satker atau petugas untuk
menampung hasil pengadaan baik yang berasal dari pembelian atau hibah.
Tujuan dari penyimpanan tersebut antara lain agar barang tidak rusak atau
| 128
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
hilang, tersusun rapi untuk memudahkan dalam pengawasan dan analisis
barang. Nama-nama penyimpan BMN Pengadilan Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, terdapat pada tabel di bawah ini :
No.
Satuan Kerja
Petugas
Ket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PT Palembang PN Palembang PN LubukLinggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam
Khoirul M, ST., SH.,MH dan Evy Yuniasthy, AMd
Andrianto F, S.Kom & A. Irfansyah
Rionaldo S. Sigalingging, S.Kom
3. Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar
sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik dalam DIPA
Pengadilan Tinggi Palembang dan DIPA pengadilan negeri se Sumatera
Selatan. Telah dialokasikan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
Alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi
Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2014.
No Satker
Gedung Kantor
Rumdin Roda 4
Roda2
Peralatan & mesin
1 PT Palembang 137.923.000 6.000.000 128.800.000 3.000.000 34.650.000
2 PN Palembang 88.000.000 6.000.000 95.200.000 21.000.000 62.770.000
| 129
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
3 PN Lubuk Linggau 145.040.000 50.000.000 63.740.000 4.000.000 18.800.000
4 PN Kayu Agung 57.240.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 42.250.000
5 PN Sekayu 15.050.000 0 6.000.000 3.000.000 2.890.000
6 PN Muara Enim 50.700.000 1.506.000 19.500.000 9.000.000 49.192.000
7 PN Baturaja 53.757.000 4.000.000 36.000.000 25.295.000 23.192.000
8 PN Lahat 111.660.000 12.000.000 45.000.000 9.000.000 32.101.000
9 PN Prabumulih 13.887.000 0 36.000.000 6.400.000 25.000.000
10 PN Pagar Alam 16.486.000 0 7.000.000 800.000 0
T O T A L 689.743.000 84.506.000 444.240.000 88.995.000 290.845.000
4. Penatausahaan BMN
Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan
mendukung tertib pengelolaan BMN. Penatausahaan BMN adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai
ketentuan yang berlaku. Di Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumatera
Selatan, alat yang digunakan untuk melakukan penatausahaan BMN adalah
aplikasi sistem informasi manajemen dan akutansi barang milik negara
(SIMAK-BMN) dan aplikasi persediaan.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manejemen keuangan
negara. Dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi
keuangan negara atau tata usaha keuangan negara.
Penggunaan keuangan negara yang tertuang dalam DIPA masing-masing satker
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas sesuai tupoksi masing-
masing, satuan kerja dituntut dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara
jelas, terencana dan berkesinambungan dalam menghasilakan pelayanan bagi
masyarakat. Rencana kerja dan anggaran disusun dalam satu kesatuan dokumen
| 130
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
yang secara konfrensif memuat rencana kegiatan satker, rencana kebutuhan dana
untuk mendukung kegiatan tersebut dan rencana penerimaan setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan dalam satu tahun anggaran.
Pada prinsipnya pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang
dan PN se Sumsel mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Dalam
pengelolaan keuangan. Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel melalui
tahapan-tahapan :
1. Penyusunan anggaran
2. Pelaksanaan anggaran
3. Pengawasan anggaran
4. Pertanggungjawaban anggaran
1. penyusunan anggaran
Pada tahap awal penyuusnan anggaran satker-satker menyusun rencana kerja dan
anggaran untuk masing-masing satker. :
Tabel Usulan RKAKL TA 2014
No Satker Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
Program peningktan sarana dan prasarana aparatur MA
Program peningkatan manajemen Peradilan Umum
1 PT Palembang 19.647.586.000 31.646.500.000 227.400.000
2 PN Palembang 21.168.167.000 - 390.453.000
3 PN Lubuk linggau 2.100.289.000 - 98.640.000
4 PN Sekayu 4.163.488.000 9.232.844.000 209.220.000
5 PN kayuagung 6.920.245.000 - 50.700.000
6 PN Muara Enim 3.063.146.000 1.865.500.000 160.350.000
7 PN Lahat 4.997.605.000 54.500.000 86.000.000
| 131
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
8 PN Baturaja 4.774.205.000 1.200.000.000 117.250.000
9 PN Prabumulih 4.369.514.000 3.051.000.000 40.000.000
10 PN Pagaralam 2.717.406.000 - 19.000.000
2. pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan
anggaran oleh Menteri Keuangan untuk dokumen dan pelaksanaan anggaran
adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pengadilan Tinggi Palembang
dan PN se Sumsel dalam melaksanakan anggaran berpedoman pada peraturan-
peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, mulai dari ketersediaan
dana, pengajuan tagihan kepada negara, penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah pagu angaran DIPA Pengadilan
Tinggi Palembang dan PN se Sumsel TA 2014.
DIPA 01 (BUA Mahkamah Agung RI )
NO SATKER PAGU DIPA TOTAL REALISASI SISA DANA
Rp %
1 2 3 4 5 6
1 PT Palembang 17.544.013.000 17.026.251.282 97.07 517.761.718
a. Belanja pegawai 16.130.950.000 15.655.180.652 97.05 475.769.348
b. Belanja Barang 1.413.063.000 1.371.070.630 97.03 41.992.370
c. Belanja Modal
2 PN Palembang 17.633.372.000 17.386.060.639 98.60 247.311.361
a. Belanja pegawai 16.003.462.000 15.778.317.739 98.59 225.144.261
b. Belanja Barang 1.629.910.000 1.607.742.900 98.64 22.167.100
c. Belanja Modal - - - -
3 PN Lubuk Linggau 5.310.436.000 5.247.096.419 98.81 63.339.581
| 132
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
a. Belanja pegawai 4.521.930.000 4.473.489.263 98.93 48.440.737
b. Belanja Barang 788.506.000 773.607.156 96.11 14.898.844
c. Belanja Modal
4 PN Sekayu 5.730.856.000 5.254.936.502 91.70 475.919.498
a. Belanja pegawai 4.015.271.000 3.760.734.319 93.67 254.536.681
b. Belanja Barang 515.585.000 450.069.183 87.29 65.515.817
c. Belanja Modal 1.200.000.000 1.044.133.000 87.01 155.867.000
5 PN Kayuagung 3.968.200.000 3.894.742.976 98.16 73.457.024
a. Belanja pegawai 3.405.751.000 3.360.064.087 98.67 45.686.913
b. Belanja Barang 562.449.000 534.678.889 96.06 27.770.111
c. Belanja Modal
6 PN Muaraenim 4.460.735.000 3.802.224.950 85.26 657.510.050
a. Belanja pegawai 3.874.834.000 3.242.383.556 83.68 633.450.444
b. Belanja Barang 585.901.000 560.841.394 95.72 25.059.606
c. Belanja Modal
7 PN Lahat 5.328.270.000 5.199.188.937 97.59 129.081.063
a. Belanja pegawai 2.794.734.000 2.751.379.000 98.48 43.364.999
b. Belanja Barang 733.536.000 678.551.764 92.50 54.964.236
c. Belanja Modal 1.800.000.000 1.769.258.172 98.29 30.741.828
8 PN Baturaja 3.718.381.000 3.727.442.974 100.24 (9.061.974)
a. Belanja pegawai 3.147.932.000 3.192.317.068 101.41 (44.385.068)
b. Belanja Barang 570.449.000 535.125.906 93.81 36.323.094
c. Belanja Modal
9 PN Prabumulih 4.774.844.000 4.317.300.436 90.42 457.543.564
a. Belanja pegawai 3.218.144.000 2.838.353.848 88.20 379.790.152
b. Belanja Barang 556.700.00 546.048.088 98.09 10.651.912
c. Belanja Modal 1.000.000.000 932.898.500 93.29 67.101.500
10 PN Pagaralam 4.240.538.000 4.079.713.254 96.21 160.824.746
a. Belanja pegawai 2.717.388.000 2.651.910.963 97.60 65.477.047
b. Belanja Barang 519.400.000 479.733.301 92.36 39.666.699
c. Belanja Modal 1.003.750.000 948.069.000 94.45 55.681.000
| 133
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
DIPA 03 (Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI)
NO SATKER PAGU DIPA TOTAL REALISASI SISA DANA
Rp %
1 2 3 4 5 6
1 PT Palembang 227.400.000 193.054.772 84.97 34.345.228
2 PN Palembang 361.053.000 348.211.000 96.44 12.842.000
3 PN Lubuk Linggau 51.000.000 50.364.660 98.75 635.340
4 PN Sekayu 99.640.000 92.851.450 93.19 6.788.550
5 PN Kayuagung 98.640.000 68.237.200 69.18 30.402.800
6 PN Muaraenim 86.000.000 79.630.250 92.59 6.369.750
7 PN Lahat 160.350.000 0 0 0
8 PN Baturaja 87.400.000 86.475.000 98.94 925.000
9 PN Prabumulih 33.000.000 32.000.000 96.97 1.000.000
10 PN Pagaralam 19.000.000 10.482.500 55.17 8.517.500
3. pengawasan anggaran
Pengawasan anggaran terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan
langsung masing-masing satker, sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
4. pertanggungjawaban anggaran
Sesuai dengan asas akuntabilitas, setiap satker-satker diwilayah Pengadilan Tinggi
Palembang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran
masing-masing melalui sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi
mamejemen akuntansi BMN (SIMAK-BMN).
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker-
satker juga diiringi dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.
| 134
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan
sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Dengan teknologi informasi
maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan akan menjadi lebih
mudah.
Dukungan Teknologi Informasi untuk menejemen SDM mencakup menejemen
personalia, aktivitas promosi, mutasi, rotasi, pendidikan, pelatihan, penyediaan
fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning.
Aplikasi untuk manajemen keuangan mencakup aspek keuangan dan akuntasi,
perencanaan anggaran dan manajemen aset yaitu antara lain, aplikasi RKA-KL,
SAKPA, SMAK-BMN. Saat ini aplikasi tersebut disediakan oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.
Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel saat ini telah menggunakan
internet untuk menyampaikan informasi mengenai perkara dan informasi lainnya
dan hal ini dapat di akses publik melalui masing-masing situs Pengadilan Tinggi
Palembang atau PN se Sumsel.
Penerapan Teknologi Informasi tersebut sangat mendukung efisiensi dan
effektifitas dalam bekerja. Aplikasi yang berbasis website yang digunakan
Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel antara lain, SIMAK BMN,
SAKPA, CTS, SIMPEG dan KOMDANAS, dengan manfaat Teknologi Informasi
yang baik dan benar tugas pokok akan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih
cepat dan lebih mudah.
| 135
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
F. REGULASI TAHUN 2014
Mahkamah Agung RI mengeluarkan dua bentuk aturan yang dipedomani oleh
badan-badan peradilan di bawahnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI dan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI .
Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah
Agung RI sebagai berikut :
1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pembinaan pelayanan hukum bagi
masyarakat tak mampu di pengadilan secara cuma-cuma. Untuk itu Pengadilan
Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang telah menyediakan ruang pos
bakum untuk berkonsultasi perkara. Untuk menindak lanjuti Perma tersebut,
Dirjen Badilum menerbitkan keputusan Dirjen No. : 52/DJU/SK/HK.006/5/2014
tentang petunjuk pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tersebut.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2014 tentang tata cara
pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pemberi hibah.
3. Perma No. 3 Tahun 2014 tentang penunjukan hakim khusus perkara pidana
pemilu presiden dan wapres.
4. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem
peradailan pidana anak.
Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI sebagai berikut :
1. SEMA no. 1 Tahun 2014 tentang surat edaran Mahkamah Agung RI no 14
tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan
kasasi dan peninjauan kembali.
2. SEMA no. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat
pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.
| 136
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Untuk effektifitas terhadap penyelesaian perkara diwilayah hukum Pengadilan
Tinggi Palembang, menggunakan sistem informasi penelusuran perkara.
3. SEMA no. 3 tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara
voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
4. SEMA no 4 tahun 2014 tentang pemberlakukaan rumusan hasil rapat pleno
kamar Mahkamah Agung RI tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas
pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2014 :
1. SK KMA No. 44/SK/III/2014 tentang pemberlakuaan template putusan dan
standar penomoran perkara peradilan umum
| 137
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik
sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk
memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan,
administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-
Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006
tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan.
Dilingkungan Pengadilan tingkat banding pelaksanaan pengawasan melekat
wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :
- Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang
Dilingkungan Pengadilan Tingkat pertama pelaksanaan pengawasan melekat,
wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :
- Pimpinan Pengadilan Negeri
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri se- Sumatera
Selatan
| 138
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pada tahun 2014 telah dilakukan pengawasan reguler terhadap Pengadilan
Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim
pengawas bidang di Pengadilan Tinggi Palembang.
Pelaksanaan pengawasan reguler dilakukan dengan teknik pemeriksaan,
monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan,
Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan
pelayanan publik, sedangkan pelaksanaan pengawasan kasus dilakukan
berdasarkan dari pengaduan dan laporan pihak ketiga.
1. Pengawasan Reguler tahun 2014 meliputi Pengadilan Negeri se- Sumatera
Selatan
| 139
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
1. Data Hakim Tinggi Pengawas Daerah
No.
Satuan Kerja
Pengawas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagaralam
1. H. Sumantri, SH, MH 2. Torang H Tampuboln, SH, MH 3. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 4. H. Abdullah, SH, MH 5. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 6. Johny Santosa, SH, MH 7. Chairuddin Idrus, SH, MH 8. Ansyori, SH
1. Torang H Tampubolon, SH, MH 2. Daniel Rimpan, SH 3. Agus Hariyadi, SH, MH
1. H. Syafwan Zubir, SH, M.Hum 2. H. Marsup, SH
1. Anwar M. Noer, SH 2. Dr. Erwin M Malau, SH, MH
1. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 2. Moh. Eka Kartika, EM, SH, M.Hum
1. Arifin Edy Suryanto, SH 2. Hj. Bettina Yahya, SH, M.Hum
1. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 2. Siti Farida MT, SH, MH
1. HM. Daud Ahmad, SH, MH 2. H, Hanifah Hidayah Noor, SH, MH
H. Marsup, SH Herman Heller Hutapea, SH
2. Data Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan
No.
Bidang
Pengawas
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERDATA PIDANA HUKUM/JURU BICARA & HUMAS UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
Respatun Wisnu Wardoyo, SH Torang H. Tampubolon, SH, MH Moh. Eka Kartika EM, SH, M.Hum Marsup, SH Hj. Nurlela Katun, SH, MH Hanifah Hidayat Noor, SH, MH
| 140
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang
meliputi bidang admnistrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil
pengawasan yang dilakukan sudah barang tentu terdapat temuan-temuan, namun
pemeriksaan dan pengawasan tersebut bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan
akan tetapi bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut dimasa mendatang,
temuan-temuan ini disampaikan oleh Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis
dalam bentuk koreksi dan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tugas
sehari-hari di Pengadilan Tingkat Pertama se Sumatera Selatan.
B. EVALUASI
Evaluasi hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan rekomendasi terhadap
program kerja dan satker, hasil evaluasi pengawasan berbentuk laporan yang
disampaikan oleh tim pengawas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2014 melakukan pengawasan ke 9
(sembilan) pengadilan negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang
substansi pengawasan sebagai berikut :
1. Manajemen Peradilan
Meliputi program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan
pembinaan, kendala dan hambatan, faktor-faktor yang mendukung serta
evaluasi kegiatan
2. Administrasi Perkara
Meliputi pola prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan
perkara, pengarsipan dan pelaporan.
3. Administrasi Persidangan
| 141
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
Meliputi sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim, ketepatan
waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara, pelaksanaan
putusan.
4. Administrasi Umum
Meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
5. Pelayanan Publik
Meliputi pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan,
pembinaan dan pengembangan SDM, pemeliharaan/peralatan inventaris,
tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersamaan dan kerapihan,
kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta tingkat pengaduan
masyarakat
Dari hasil pengawasan di pengadilan negeri se Sumatera Selatan dapat
diambil kesimpulan bahwa seluruh pengadilan negeri dapat dikatakan sudah
sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas administrasi perkara dan administrasi
umum sesuai dengan buku II Mahkamah Agung RI dan SOP masing-masing
pengadilan negeri.
| 142
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Pelaksanan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang selama tahun 2014 dapat
dilaksanakan dengan baik.
1. Penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013 sebanyak 10 perkara, perkara
pidana masuk tahun 2014 sebanyak 204 perkara, perkara putus 193 perkara
sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 21 perkara. Sedangkan
penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 sebanyak 27 perkara, perkara
masuk sebanyak 143 perkara putus sebanyak 137 perkara dan sisa perkara
perdata tahun 2014 sebanyak 33 perkara. Untuk perkara Tipikor sisa tahun
2013 sebanyak 2 perkara, masuk sebanyak 18 perkara, perkara putus
sebanyak 17 perkara sedangkan sisa perkara 204 sebanyak 3 perkara.
2. Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang telah dilaksanakan
dengan melakukan pengawasan dibidang administrasi peradilan dan
administrasi umum yang dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Pelaksanaan anggaran untuk tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik
dengan penyerapan anggaran untuk Dipa 01 sebanyak 97, 07 % dan Dipa 03
sebanyak 84,97 %.
4. Sarana dan prasarana kantor masih sangat kurang karena tidak ada belanja
modal
B. REKOMENDASI
Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi
Palembang hingga tahun 2014, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun
| 143
Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang
kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan lagi
2. Agar ada kenaikan pagu anggaran
3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan pembinaan kepada unsur pimpinan
Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya.
Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, sebagai
pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang, semoga dapat menjadi bahan
evaluasi dan masukan dalam mencapai keajuan kinerja Pengadilan Tinggi
Palembang.