PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARASATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SUL-BARSEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT (06 TP)SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014PER 31 JUNI 2014

A. PENDAHULUANPengelolaan Barang Milik Negara (BMN)dalam mewujuTPan konsep good governancemerupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi reseponsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Semesteran (LBP BMNS) dan Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Tahunan (LBP BMNT) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Barang PenggunaBarang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (LBP BMN KKP) merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP) yang disampaikan oleh Eselon I, selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Eselon I.Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar Semester I Tahun 2014 Unaudited ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP) Eselon I. Kemudian, LBPP-E1 akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

B. DASAR HUKUM1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 yang digantikan dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah6. Perdirjen Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar8. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat12. PMK No. 156 Tahun 2008 yang digantikan dengan PMK No. 248 Tahun 2010 tentang Perubahan PMK No. 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan13. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang telah diganti dengan Perdirjen PB Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedomann Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga16. PMK No. 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat17. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat18. PMK No 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara19. PMK No. 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 201120. PermenKP 19 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan keuangan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan21. KMK No. 271 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan22. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.C. RUANG LINGKUP LAPORANLBMN Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat Semester I Tahun Anggaran 2014 Unaudited disusun berdasarkan data seluruh transaksi pada Semester I 2014, baik belanja modal maupun belanja barang. Nilai saldo BMN Semester I per 30 Juni 2014 Unadited merupakan penjumlahan nilai BMN per 30 Juni 2014 Audited (sebagai saldo awal tahun 2014) dengan nilai mutasi BMN selama kurun waktu 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. Laporan ini menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN serta per akun neraca.Penyajian LBMN dilakukan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN yang disusun menurut klasifikasi golongan, bidang, dan kelompok BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Penyajian BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Klasifikasi dalam akun neraca mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar.BMN yang tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi dinyatakan sebagai BMN ekstrakomptabel. BMN ekstrakomptabel tidak dilaporkan dalam neraca, namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara sebagai informasi yang tidak terpisahkan.

D. STRUKTUR LAPORANLBMN Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat Semester I Tahun Anggaran 2014 Unaudited ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:a. Kata Pengantarb. Catatan atas LBMN Semester I Tahun Anggaran 2014 Unaudited; Catatan atas LBMN Semester I Tahun Anggaran 2014 Unaudited menyajikan informasi mengenai perbandingan Nilai BMN Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat Per 31 Desember 2013 Auditeddan 30 Juni 2014 Unaudited, catatan ringkas mutasi BMN pada UAKPB Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat periode 30 Juni 2014, serta informasi mengenai progres Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 periode sebelumnya sampai dengan pelaporan LBMN Semester I Tahun Anggaran 2014, serta pengungkapan penting lainnya; c. Lampiran, yang terdiri dari:1) Laporan Barang Persediaan per 30 Juni 2014 Unaudited2) Laporan Barang Kuasa pengguna (LBKP) BMNDinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Prov. Sul-Bar Intrakomptabel, Ekstrakomptabel,dan Aset Tak Berwujud Per Sub-subkelompok Barang 3) Catatan atas Laporan BMN Kuasa Pengguna Anggaran (CRBMN) Intrakomptabel, Ekstrakomptabel,dan Aset Tak Berwujud Per Sub-subkelompok Barang 4) Laporan Kondisi Barang per 31 Juni 2014 Unaudited.

E. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARAPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;b. barangyang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; ataud. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujuTPan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.Gambar 1Hubungan Penatausahaan BMN

Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 6 Tahun 2006, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PELAPORANPEMBUKUANINVENTARISASI

LBMN Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar sebagai output utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (prediction value) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMN harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBMNsebagai pemenuhansyarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barangPenggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBP BMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan kapitalisasi BMNSesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, yang menyatakan bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu:a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih;b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000,00 atau lebih; c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1 atau lebih.Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaatb) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitasKebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Rekonsiliasi nilai BMNRekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Bengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana tersaji pada diagram berikut:

Gambar 2DiagramRekonsiliasi Internal dan Eksternal LBMN

KERANGKA PELAPORAN DAN REKONSILIASI UANG DAN BARANGPMK 102/PMK.05/2009 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 07/KN/2009Mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas telah berjalan meskipun belum sempurna. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (updating) data BMN antara pengelola dengan pengguna barang dilakukan secara semesteran dan tahunan. Pada LBMN semseter I Tahun 2014 ini, nilai BMN yang disajikan telah diupayakan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan nilai BMN yang akan disajikan dalam LBPP-E1 Sekretariat jenderal dan LBP KKP Semester II Per 30 Juni 2014.Untuk selanjutnya, pada tingkat UAPB, dilakukan rekonsiliasi BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta rekonsiliasi Laporan keuangan untuk penyusunan LKPP.

F. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/kementerian. Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2011 hingga Tahunan 2012, pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2010. Aplikasi SIMAK-BMN 2010 di-update secara periodik. Versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN KPB adalah tanggal 23 Januari 2014, dengan update referensi database bulan Oktober 2012.

Mulai tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Objek penyusutan asalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2014. Hal-hal mengenai penyusutan BMN serta implementasi SIMAK-BMN 2013, disajikan dalam Pengungkapan Penting Lainnya.

G. PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SUL-BARa. Saldo Awal LBMN Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar Tahun Anggaran 2014Saldo awal BMN Semester I Tahun Anggaran 2014 merupakan nilai BMN Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar 31 Desember 2013 Audited , yaitu Rp. 0,- ; yang terdiri dari Persediaan Rp. 0,- BMN intrakomptabel Rp. 0,- dan BMN ekstrakomptabel Rp. .,00.

b. Nilai BMN Pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar Per 30 Juni 2014Nilai BMN Semester I Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar per 30 Juni 2014 adalah Rp. 249.598.800,-,->; yang terdiri dari Persediaan Rp. 249.598.800,- BMN intrakomptabel Rp. 0,-, dan BMN ekstrakomptabel Rp. ,00.

c. Perkembangan Nilai BMN Per 1 Januari 2014 Audited ke BMN Semester I Tahun 2014

Apabila dibandingkan dengan LBMN Tahunan 2014, per 31 Desember 2013 Audited, nilai BMN gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang disajikan pada LBMN Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar Semester I Tahun 2014, per 30 Juni 2014 bertambah Rp. 249.598.800,- atau naik 5,56 %; yaitu dari nilai Rp. 900.000,- pada periode 31 Desember 2013 Audited, menjadi Rp850.000,- pada periode 30 Juni 2014.

BMN intrakomptabel disajikan dalam Neraca LBMN; terdiri dari Persediaan, Aset Tetap, dan sebagian dari Aset Lainnya yang berasal dari penghentian aset serta usulan penghapusan pada satker-satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. BMN ekstrakomptabel tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Perkembangan nilai BMN intrakomptabel dan ekstrakomptabel pada LBMN Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar disajikan dalam tabel berikut.Tabel 1Perubahan Nilai BMN Intrakomptabel dan EkstrakomptabelDinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-BarMUTASI BMN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN+ 20141. PERSEDIAANPosisi akun persediaan terdiri dari barang habis pakai dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Barang habis pakai meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, Pita Cukai, materai dan Leges, bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, serta persediaan lainnya. Sedangkan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda meliputi Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; aset lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; serta barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.Saldo Persediaan gabungan antara barang habis pakai dan barang untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada neraca per 31 Desember 2013 Audited adalah Rp. ,00. Sedangkan saldo persediaan per 30 Juni 2014 Unaudited adalah Rp.249.598.800,00; bertambah Rp. 249.598.800,00 atau naik 0 % jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2013 Audited. Rincian nilai seluruh persediaan Semester I Tahun 2014 per 31 Juni 2014 Audited, disajikan dalam tabel di bawah ini.Tabel 2aRIncian Nilai Persediaan dalam NeracaDinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar31 Desember 2013 dan 30 Juni 2014 AuditedAkunUraian31 Des 201330-Jul-14Naik%

UnauditedAudited(Turun)

117111Barang Konsumsi000

117112Amunisi0000

117113Bahan untuk Pemeliharaan0000

117114SukuCadang0000

117121Pita Cukai, Materai dan Leges0000

117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat0249.598.800249.598.8000

117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat0000

117127Aset Lain-lain untuk diserahkan Kepada Masyarakat0000

117199Persediaan Lainnya0000

Total0249.598.8000,

Mutasi persediaan pada Semester I 2014 adalah:Tabel 2bMutasi Barang PersediaanDinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar31 Desember 2013 dan 30 Juni 2014 AuditedUraianNilai

SALDO AWAL, Per 31 Desember 2013 Audited0

Barang Habis Pakai0

Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda0

Mutasi Tambah251.398.800

a) Pembelian

- Barang Habis Pakai1.800.000

- Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda249.598.800

b) ................................................................................-

- ................................-

- ................................-

Mutasi Kurang1.800.000

Habis Pakai1.800.000

Rusak/Usang-

Diserahkan kepada Pemda0

SALDO AKHIR 30 Juni 2014 Unaudited249.598.800

Saldo awal Barang Habis Pakai per 31 Desember 2013 Audited senilai Rp. 0. Sedangkan saldo awal Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp. 0.Selama periode Semester I 2014, terdapat pembelian Barang Habis Pakai senilai total Rp. 1.800.000,- dan pembelian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 249.598.800,-. Mutasi keluar barang habis pakai karena pemakaian pada Semester I 2014 adalah Rp 1.800.000,- sementara untuk Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hingga akhir semester I masih dalam proses penyerahan sehingga belum dilakukan Mutasi keluar. Dengan demikaian, saldo persediaan per 30 Juni 2014 adalah Rp 249.598.800,-.

2. TANAHTidak terdapat Barang Milik Negara berupa Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

3. PERALATAN DAN MESINTidak terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

4. GEDUNG DAN BANGUNAN Tidak terdapat Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

5. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGANTidak terdapat Barang Milik Negara berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

6. ASET TETAP LAINNYATidak terdapat Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

7. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANTidak terdapat Barang Milik Negara berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 8. ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN)Tidak terdapat Barang Milik Negara berupa Aset Lain-Lain pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. PENYUSUTAN ASET TETAP BMNPemerintah memberlakukan penyusutan aset tetap BMN mulai tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Objek penyusutan adalah aset tetap, yaitu: Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; serta Aset Tetap Lainnya yang berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dan alat musik modern.

Penyusutan pertama dilakukan pada 31 Desember 2012, atas aset tetap BMN sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Selanjutnya, dilakukan penyusutan secara periodik per semester. Penyusutan Semester I per 30 Juni 2014; dilakukan terhadap: Aset tetap tahun 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat Aset tetap perolehan Semester I 2014

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2014 serta menggunakan aplikasi pendukung berupa aplikasi Migrasi Penyusutan. Migrasi atau perpindahan data dari database SIMAK-BMN 2010 dilakukan menggunakan aplikasi Migrasi Penyusutan. Penyusutan pertama kali dijalankan oleh aplikasi Migrasi Penyusutan. Sedangkan Penyusutan Semester I dan periode-periode selanjutnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2014.a. Nilai penyusutanNilai BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dibagi menjadi (dua), yaitu:

(1) Nilai Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012, merupakan objek penyusutan pertama kali

(2) Nilai Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 (termasuk penambahan saldo awal), yang merupakan nilai perolehan serta BMN perolehan tahun 2012 dan sebelumnya yang masih memiliki masa manfaat; merupakan objek penyusutan semester I 2013Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Apabila terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Pada Satker (06 TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Bar nilai aset tetap BMN per 30 Juni 2013 Audited adalah Rp. 0,00 Terdapat normalisasi data senilai Rp. 0,00 pada 31 Desember 2013 sehingga nilai aset tetap BMN setelah normalisasi data (Nilai aset tetap BMN yang dapat disusutkan) adalah Rp. 0,00

Akumulasi penyusutan pertama kali, per 30 Juni 2013, adalah Rp. 0,00. tercatat pada Neraca BMN per 31 Desember 2013 sehingga nilai aset tetap BMN per 31Desember 2013 setelah penyusutan pertama kali adalah Rp. 0,00

Pada Semester II 2013, terdapat mutasi tambah aset tetap BMN senilai Rp. 0,00 dan mutasi kurang Rp. 0,00 Dengan demikian, nilai aset tetap BMN yang dapat disusutkan adalah Rp. 0,00Ringkasan nilai aset tetap yang dapat disusutkan dijelaskan dalam uraian di bawah ini:(1) Nilai Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2013, merupakan nilai buku per 31 Juni 2013.Nilai Buku Per 30 Juni 2013 Audited (Sblm Normalisasi Data) Rp. 0,00

Normalisasi Data Rp. 0,00

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 Setelah Normalisasi Data (BMN yang dapat disusutkan), tercatat dalam aplikasi per 31 Desemberi 2014 Rp. 0,00

(2) Nilai Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut.Penambahan Saldo Awal (100)Rp. 0,00

Pembelian (101)Rp 0,00

Pengembangan Nilai Aset(202)Rp 0,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) (204)Rp 0,00

Perolehan/Penambahan KDP (502) Rp. 0,00

TotalRp. 0,00

b. Metoda Penyusutan yang DigunakanPenyusutan atas seluruh aset tetap Barang Milik Negara yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metoda Garis Lurus.

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakanMasa manfaat aset tetap BMN dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010, dengan pengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.

Nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap BMN per akun neraca, disajikan dalam uraian di bawah ini:UraianNilai

Barang Konsumsi 0,00

Aset lain-lain untuk diserahkan kpd masyarakat249.598.800,00

Nilai Aset Lancar (A)249.598.800,00

Peralatan dan Mesin0,00

Akum.Penyusutan Peralatan dan Mesin)0,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan0,00

Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan0,00

Gedung dan Bangunan0,00

Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan0,00

Nilai Aset Lainnya (C)0,00

Nilai Buku Aset Tetap (B)0,00

Aset lain-lain/Aset lainnya 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset lainnya0,00

Nilai Aset Lainnya

GRAND TOTAL (A+B+C)Rp. 249.598.800,00

I. INFORMASI LAINNYA

Catatan ringkas atas laporan Barang Milik Negara per tanggal 30 Juni 2014 (Semester I Tahun Anggaran 2014) terlampir disampaikan hasil cetakan Laporan Barang Milik Negara yang berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi SIMAK-BMN 2014 dan Aplikasi Migrasi dan Penyusutan I kali.

Mamuju, 30 Juni 2014

Penanggung Jawab UAKPB

Ir. PARMAN PARAKKASI, M.Sc.NIP. 19691212 199403 1 004

Halaman13Sheet1KodeUraian30Jun 2013 (Unaudited)31 Des 2014 (Audited)Naik atau (Turun)%INTRAKOMPTABELAset Lancar1171Persediaan249,598,8000.0249,598,8000.0Jumlah Aset Lancar249,598,8000.0249,598,8000.0

Aset Tetap0.00.00.00.01311Tanah0.00.00.01313Peralatan dan Mesin0.00.00.00.01315Gedung dan Bangunan0.00.00.01317Jalan, Irigasi, dan Jaringan0.00.00.00.01319Aset Tetap Lainnya 1)0.00.00.01321Konstruksi Dalam pengerjaan0.00.00.0Jumlah Aset Tetap0.00.00.00.0

Aset Lainnya1531Aset Tak Berwujud0.00.00.01541Aset Lain-lain 2)Jumlah Aset Lainnya0.00.00.0TOTAL INTRAKOMPTABEL249,598,8000.0249,598,8000.0

EKSTRAKOMPTABEL1313Peralatan dan Mesin0.00.00.01315Gedung dan Bangunan0.00.00.01319Aset Tetap Lainnya 1)1541Aset Lain-lain 2)0.00.00.0TOTAL EKSTRAKOMPTABEL0.00.00.0

TOTAL GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA 249,598,8000.0249,598,8000.0

Catatan :1) Aset Tetap Lainnya merupakan penjumlahan dari nilai Aset Tetap Lainnya hasil output dari aplikasi SIMAK BMN dan Aset Tetap Renovasi.2)Aset Lain-lain merupakan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

UAPPB-W

UAPPB-E1

UAPB

UAKPB

DJKN
Kanwil DJKN

KPKNL

Ditjen PBN
Kanwil Diten PBN

KPPN

UAPA

UAPPA-E1

UAPPA-W

UAKPA
MENKEUsbgBUN/PENGELOLA BARANG