BUT DAN PPH 21
description
Transcript of BUT DAN PPH 21
BUT DAN PPH 21
1
2
BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH
ORANG PRIBADISEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA
BENTUK USAHATETAP
BADANSEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
3
• Tempat kedudukan manajemen• Cabang perusahaan• Kantor perwakilan• Gedung kantor• Pabrik• Bengkel• Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan• Proyek konstruksi/instalasi/perakitan• Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12
bulan• Agen yang kedudukannya tidak bebas• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima
premi atau menanggung resiko di Indonesia
BENTUK USAHATETAP
4
PENGHASILAN DARI- USAHA/KEGIATAN BUT- HARTA YANG DIMILIKI/ DIKUASAI BUT
PENGHASILAN KANTOR PUSAT
DARI
- USAHA ATAU KEGIATAN- PENJUALAN BARANG-BARANG- PEMBERIAN JASA
PENGHASILAN YG TERSEBUT DLM PASAL 26
YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
KANTOR PUSAT
DI INDONESIA YG SEJENIS DENGAN YG
DILAKUKAN BUT DI INDONESIA
SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN PENGHASILAN
OBJEK PAJAK BUT
5
BANK DI LUAR
INDONESIA
BUT DI INDONESIA
KANTOR PUSAT KONSULTAN DI LN
BUT DI INDONESIA
BANK BUT DI INDONESIA
PT. A DI INDONESIA
PINJAMANBUNGA
PT. B DI INDONESIA
KANTOR PUSAT DI LN
PINJAMAN
PT. C DI INDONESIA
PT. D DI INDONESIA
PT. E DI INDONESIA
PT. F DI INDONESIA
BARANG ALABA
BARANG A
JASA KONSULTASIFEE
JASA KONSULTASI
OBJEK PAJAK BUTPENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS
DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA
6
JASA MANAJEMENJASA PEMASARAN
JASA PRODUKSI
PERJANJIAN/LISENSIPENGGUNAAN
MERK“X”
Perusahaan XDI LUAR
INDONESIA
BUTDI
INDONESIA
Perusahaan YDI
INDONESIA
ROYALTI
OBJEK PAJAK BUTPENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM
PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGANEFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN
YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN
7
BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN
PENGHASILAN KANTOR PUSAT
SEHUBUNGAN DENGAN :- Usaha atau kegiatan,- Penjualan barang,-Pemberian jasa,-YG SEJENIS DGN YANG DIJALANKAN “BUT” DI INDONESIA
PENGHASILAN SEBAGAIMANATSB DALAM PASAL 26 JIKA TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIFANTARA BUT DENGANHARTA/KEGIATAN YG MEMBERIKAN PENGHASILAN
BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARIPENGHASILAN BUT
8
BIAYA ADM. KANTORPUSAT YG BOLEH
DIBEBANKAN SBG BIAYA
BESARNYA DITETAPKANDIRJEN PAJAK
PEMBAYARAN KPDKANTOR PUSAT YG
TIDAK BOLEHDIBEBANKAN SBG
BIAYA
- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, DAN HAK LAINNYA- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA- BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN
PENENTUAN LABABUT
Pasal 5 Ayat (3)
BIAYA YG BERKAITAN DGN USAHA ATAU KEGIATAN BUT
9
Perlakuan pajak atas PKP dari BUT yangdiinvestasikan kembali di Indonesia
PKP dikurangi PPhBUT (28% X PKP)
kemudian
Dikenakan PPh 26
sebesar 20%
Kecuali jika penghasilan tsb di investasikan kembali di IND
Nestle-ind merupakan BUT berpenghasilan500 juta tahun 2013.•PPh BUT terutang: 28% x 500 juta =
140juta jika perusahaan berinvestasi kembali di ind.
•PKP 500jutaPPh terutang 140juta PKP – PPh terutang 360jutaAtas penghasilan tsb dikenakan pajak lagi:20% x 360juta = 72juta jika perusahaan tdk berinvestasi kembali di ind.
10
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
11
Berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (subjek pajak DN)
WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
Pegawai Penerima pesangon dan tunjangan hari tua Bukan pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan
12
OBJEK PAJAK PPh PASAL 21
Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium, tunjangan
Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi,bonus
Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas
13
Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan dengan PHK
Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi sehub. dgn pekerjaan/jasa
Imbalan kepada peserta kegiatan Penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
14
PEMOTONG PPh PASAL 21
Pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai
Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji,upah,honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan
Dana pensiun,badan penyelenggara Jamsostek,dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT/Jaminan Hari Tua
15
Orang pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha
Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi nasional/internasional, perkumpulan,OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan.
16
BIAYA JABATAN
17
Bagi PEGAWAI TETAP
Ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6.000.000/tahun atau 500.000/bulan
18
BIAYA PENSIUN
Bagi PENSIUNAN
Ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000/tahun atau 200.000/bulan
Tarif Pajak dan Penerapannya
Tarif pasal 17 UU PPh diterapkan atas PKP dari:
Pegawai tetapPenerima pensiun berkala yang dibayar
bulananPegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas
yang dibayarkan secara bulananBukan pegawai yang menerima imbalan
berkesinambungan
19
1. Pegawai tetap
20
PPh Pasal 21 = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto-PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – – biaya yang diperkenankan lain - PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
2. Penerima pensiun berkala
21
PPh Pasal 21 = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto-PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – biaya pensiun – biaya yang diperkenankan lain - PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
3. Pegawai tidak tetap dibayar bulanan, jika kumulatif penghasilan 1 bulan melebihi 1.320.000
22
PPh Pasal 21 = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto-PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan lain - PTKP) x Tarif
Pasal 17 UU PPh
4. tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dll)
23
PPh Pasal 21 = ((50% x penghasilan bruto) – biaya yang diperkenankan lain - PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
5. Penghasilan yang dibawah ini:a. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota
dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
b. Jasa produksi,tantiem,gratifikasi,bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
c. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun
24
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto - biaya yang diperkenankan lain – PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh
Lapisan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%
Diatas Rp 500.000.000 30%
25
Langkah pertama untuk memulai perubahan adalah menyadari bahwa
perubahan itu ada di tangan kita sendiri
Pradiansyah