BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN …Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 20. Perutaran...
Transcript of BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN …Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 20. Perutaran...
1
BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2
ayat (1) huruf g serta Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
3
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Dearah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
5
Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, ditetapkan sebagai
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5358);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
7
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor
PER.12/MEN/III/2013 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
20. Perutaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
21.Perutaran Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemrintah Daerah Kabupaten Wajo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2008 Nomor 51); Sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Pemerintah
Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 4);
8
23. Perturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2012 Nomor 63).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING.
BABA I
KETETUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wajo;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo;
9
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentuingan umum
dan menjaga kelestarian linkungan;
9. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja
asing yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan
IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan
IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada
pemberi kerja tenaga kerja asing;
10. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
11. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA
adalah warga negara asing pemegang Visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia;
10
12. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga
asing dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas wakatu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah daerah Wajo;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Konsi, Koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi
kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas Daerah melalui tempat pembyaran yang
ditunjuk oleh Bupati Wajo;
16. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih bayar daripada retribusi yang terutang;
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai yang
dididik secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan termasuk penggunaan tenaga kerja
asing;
12
22. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
pegawai negeri sipil pemda wajo untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan
IMTA.
Pasal 3
(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi
kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari
Menteri yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah,
perwakilan negara asing, badan-badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.
13
Pasal 4
(1) Subjek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberi
kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan
IMTA.
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wajib retribusi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
perpanjangan IMTA.
14
(2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
perpanjangan IMTA.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan
berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar $100 (USD)
perorang/perbulan.
(3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dibayarkan dengan
rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat
pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
(1) Tarif retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
15
(2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan
tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNPB)
yang berlaku pada kementerian dibidang
Ketenagakerjaan.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
Retribusi perpanjangan IMTA yang tertuang dipungut di
wilayah Kabupaten Wajo
BABA VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
(1) Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan
jangka waktu berlakunya Izin Perpanjangan IMTA paling
lama 1 (satu) tahun.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya
SKRD.
BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
ditetapkan dengan SKRD.
16
(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
Bupati.
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan
dengan peraturan Bupati.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus dimuka untuk 12 (dua belas) bulan.
(2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12
(dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan
kepada wajib retribusi.
(3) Bagi pemberi kerja tenaga kerja asing yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu
kurang dari satu bulan, tetap dikenakan retribusi
perpanjangan IMTA sebesar 1 bulan.
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
17
BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA
wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati.
(2) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusidianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
bulan.
18
(4) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB.
(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 ( dua ) bulan Bupati
memberikan imbalan berupa sebesar 2 %
( dua Perseratus) sebulan atas keterlambatan
pembayaran retribusi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 17
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan
Wajib Retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
19
BAB XV
KADALUARSA
Pasal 18
(1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kadaluarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara lansung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
pemerintah daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.
20
Pasal 19
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa
dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi
yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 20
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak
jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 harus (tujuh) hari kerja setelah
tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pejabat yang ditunjuk.
21
BAB XVI
PEMANFAATAN
Pasal 21
(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA
digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pengawasan
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya
dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
lokal.
(2) Besarnya alokasi pemanfaatan Retribusi Perpanjangan
IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.
22
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 23
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.
23
Pasal 24
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam )
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah.
(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaiamana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
Pasal 25
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 12
( dua belas ) bulan.
24
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVIII
PEMBINAAN
Pasal 26
(1) Pegawai pengawas ketenagakerjaan secara khusus
melakukan pembinaan ketenagakerjaan terhadap
perusahaan maupun badan-badan hukum lain yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
mengikutsertakan organisasi maupun asosiasi-asosiasi
tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Wajo.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 27
(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan di
lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak
pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
25
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang
Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah;
26
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meniggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang
dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidik tindak pidana dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
(4) Peyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang hukum acara pidana.
27
BAB XX
PENGAWASAN DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 28
(1) Pengawasan pemberi kerja yang meperkerjakan Tenaga
Kerja Asing dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing tidak sesuai dengan IMTA, Bupati Wajo berwenang
mencabut IMTA.
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.
28
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.
Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI WAJO
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU
Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 10 Juni 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO
TTD
ANDI MADDUKELLENG ODDANG, Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan Per-UU
Abd. Hamid, SH.MH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 32
NOREG : NOMOR 2 TAHUN 2014
29
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
I. UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah
dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis
retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi
Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi
Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai
Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah
untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka
mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah Daerah.
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran
atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau
Pejabat yang ditunjuk.
30
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak
menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi
Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan
Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi
Retribusi Daerah.
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan
berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi
tarif PNBP perpanjangan IMTA yang berlaku pada
kementerian dibidang ketenagakerjaan.
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang
alokasianya ditetapakan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Retribusi perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah
mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini
diundangkan/1 Januari 2013, mengingat ketentuan
Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemrintah
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2013.
31
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan
yang dimaksud dalm ketentuan ini berpedoman
pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
32
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan
Mr. X (TKA), melakukan pembayaran perpanjangan
IMTA untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Namun, dalam pelaksanaannya Mr. X hanya bekerja
selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat
kelebihan pembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas
kelebihan pembayaran dimaksud, pemerintah
Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada
Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan
TKA tersebut (dengan syarat diatur dalam Peraturan
Bupati Wajo).
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sekurang-kurangnya mengatur tata cara
33
penyampaian permohonan dan jangka waktu
pemberian keputusan atas permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR
34
PERSYARATAN IMTA PERPANJANGAN
1. SURAT PERMOHONAN DITUNJUKAN KE KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WAJO
2. COPY POLIS ASURANSI YANG MASIH BERLAKU
3. FOTO COPY IMTA YANG MASIH BERLAKU
4. FOTO COPY KITAS
5. FOTO COPY PASPORT TKA
6. BUKTI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI DPKK
7. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA TKI
PENDAMPING
8. COPY SURAT KEPUTUSAN RPTKA YANG MASIH
BERLAKU
9. PAS PHOTO WARNA 4 X 6 = 3 LEMBAR
35