BUPATI TUBAN -...

1

jdih.tubankab.go.id

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

atas penghidupan yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

yang bermartabat;

b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat

multidimensi dengan berbagai karakteristik yang

harus segera diatasi secara holistik, terencana dan

berkesinambunganuntuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat

kesejahteraan rakyat;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah

berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan

program tingkat kabupaten dalam bentuk rencana

penanganan fakir miskin di daerah dengan

berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program

nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengentasan

Kemiskinan;

2

jdih.tubankab.go.id

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik




Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4465);


Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234);

3

jdih.tubankab.go.id


Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik



9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,


Nomor 5256);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3754);


Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran



Nomor 5294);


Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui

Pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik




Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan

Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran



Nomor 5677);

4

jdih.tubankab.go.id


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166

Tahun 2014 tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun

2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3337);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun

2016 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENTASAN

KEMISKINAN.

5

jdih.tubankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tuban.

2. Bupati adalah Bupati Tuban.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tuban.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tuban.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang berada

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi

seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi

kebutuhan dasarnya untuk mepertahankan dan

mengembangkan kehiupan yang bermartabat.

7. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa

orang yang tinggal dalam satu keluarga dan

mengalami kondisi kemiskinan.

8. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang

pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.

9. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok

orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.

10. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang,

perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

dan/atau pelayanan sosial.

11. Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan

program pemerintah daerah yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat

kesejahteraan rakyat.

12. Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

dunia usaha, masyarakat dan lembaga lain untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta

program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi.

6

jdih.tubankab.go.id

13. Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah, yang

selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi

pengentasan kemiskinan daerah yang selanjutnya

digunakan sebagai rancangan kebijakan

pembangunan daerah di bidang pengentasan

kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah Tim yang

ditetapkan oleh Bupati

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengentasan Kemiskinan berasaskan:

a. kemanusiaan;

b. kemanfaatan;

c. keadilan sosial;

d. kesejahteraan;

e. kesetiakawanan;

f. akuntabilitas;

g. partisipasi;

h. pemberdayaan; dan

i. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengentasan kemiskinan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

7

jdih.tubankab.go.id

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam

pengambilan keputusan kebijakan publik yang

menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan

kebutuhan dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik,

dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin

dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam

pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf

hidup secara berkelanjutan;

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat

miskin dan rentan; dan

e. menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengentasan kemiskinan ditujukan kepada:

a. individu;

b. rumah tangga;

c. kelompok; dan/atau

d. masyarakat.

BAB III

PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 5

(1) Prioritas pengentasan kemiskinan di Daerah meliputi:

a. pendataan penduduk miskin yang selanjutkan

dijadikan sebagai dasar dalam menentukan sasaran

program;

b. pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk

miskin dalam rangka meniadakan penduduk daerah

yang kekurangan pangan;

c. penurunan/pengurangan angka gizi buruk pada

balita;

d. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk

miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah;

8

jdih.tubankab.go.id

e. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi penduduk

miskin;

f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

bagi penduduk miskin;

g. penyediaan pelayanan perumahan bagi penduduk

miskin melalui penyediaan dan peningkatan

penanganan rumah tidak layak huni; dan

h. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pengentasan

kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 6

Penduduk miskin berhak:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang,

danperumahan;

b. memperoleh pelayanan kesehatan;

c. memperoleh pendidikan yang dapat

meningkatkanmartabatnya;

d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,

mengembangkan, dan memberdayakan diri dan

keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminansosial,

pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosialdalam

membangun, mengembangkan, sertamemberdayakan

diri dan keluarganya;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang

berkesinambungan; dan

i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 7

Penduduk miskin bertanggung jawab:

a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang

dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan

ekonominya;

9

jdih.tubankab.go.id

b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam

bermasyarakat;

c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan

meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi

dalam upaya pengentasan kemiskinan;

d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi

yang mempunyai potensi; dan

e. keluarga berkewajiban melakukan upaya secara

maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat

dan Dunia Usaha

Pasal 8

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah

Daerah bertanggung jawab;

a. mengupayakan pemenuhan hak penduduk miskin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. menyusun kebijakan, strategi dan program

pengentasan kemiskinan yang terukur, terpadu dan

berkelanjutan;

c. menyediakan alokasi dana yang cukup dalam APBD

dengan peningkatkan anggaran setiap tahunnya; dan

d. membangun kemitraan dan kerja sama dengan dunia

usaha dan pemangku kepentinga

BAB V

PENGENTASAN KEMISKIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan

angka kemiskinan setiap tahun.

(2) Pencapaian penurunan angka kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan

dan program yang tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Bupati bertangung jawab atas pelaksanaan

penyelenggaraan pengentasan kemiskinan.

10

jdih.tubankab.go.id

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

(1) Strategi pengentasan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan

masyarakat miskin;

c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan

usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

d. mensinergikan kebijakan dan program pengentasan

kemiskinan.

(2) Strategi pengentasan kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana

strategis pengentasan kemiskinan masing-masing

Perangkat Daerah yang terkait.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen strategis

pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

(4) Rencana strategis pengentasan kemiskinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Program Pengentasan Kemiskinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Setiap program pengentasan kemiskinan merupakan

penjabaran dari arah kebijakan pengentasan kemiskinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 terdiri atas beberapa kelompok sebagai

berikut:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak

11

jdih.tubankab.go.id

dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan

kualitas hidup masyarakat miskin;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

pemberdayaan masyarakat; dan

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro

dan kecil.

Paragraf 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 13

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

a. bantuan pangan;

b. bantuan perumahan;

c. bantuan kesehatan;

d. bantuan pendidikan; dan

e. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 14

(1) Program penyediaan pelayanan pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan

melalui:

a. penurunan/pengurangan angka gizi buruk pada

balita; dan

b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan

gizi bagi penduduk miskin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program bantuan

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur


Pasal 15

Program penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kualitas perumahan;

12

jdih.tubankab.go.id

b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman; dan

c. penyediaan sarana sanitasi dasar.

Pasal 16

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan melalui:

a. penurunan angka kematian bayi dan balita;

b. peningkatan alokasi dana kesehatan untuk keluarga

miskin;

(2) pembebasan biaya pada pelayanan kesehatan dasar dan

lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17

Program bantuan pelayanan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar

pendidikan;

b. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B,

dan Paket C; dan

c. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi penduduk

miskin.

Pasal 18

Program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan melalui:

a. perlindungan dari tindak kekerasan, dan perdagangan

orang; dan

b. fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

(1) Program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan

keterampilan yang diarahkan pada pengembangan potensi

penduduk miskin, meliputi:

a. bantuan pelatihan dan keterampilan;

b. bantuan peralatan usaha;

c. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;

13

jdih.tubankab.go.id

d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya

masyarakat;

e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama; dan

f. fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.

(2) Setiap penduduk miskin hanya diperbolehkan mengikuti

paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap

keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.

(3) Besarnya bantuan pembiyaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan

Daerah.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil

Pasal 20

(1) Program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan pemberian

bantuan modal usaha yang meliputi:

a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam

program pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

b. perluasan akses program pinjaman modal usaha yang

mudah dan lunak oleh lembaga keuangan/perbankan;

c. peningkatan pemberian dana bergulir; dan

d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan

modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

penduduk miskin yang telah mengikuti pelatihan

dan/atau yang telah memiliki kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengentasan

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro

dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur


BAB VI

TAHAPAN KEGIATAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 21

Tahapan kegiatan pengentasan kemiskinan terdiri dari:

a. identifikasi dan pemetaan kemiskinan;

14

jdih.tubankab.go.id

b. verifikasi dan validasi data penduduk miskin;

c. penetapan penduduk miskin;

d. pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan; dan

e. Monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemetaan Kemiskinan

Pasal 22

(1) Identifikasi dan pemetaan kemiskinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk

mengidentifikasi dan memetakan karakteristik kemiskinan

di daerah.

(2) Identifikasi dan pemetaan kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah

yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang perencanaan.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Miskin

Pasal 23

(1) Verifikasi dan validasi data penduduk miskin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan secara

berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan

dilaksanakan secara partisipatif.

(2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa/

kelurahan.

(3) Hasil verifikasi dan validasi data yang telah ditetapkan

melalui musyawarah desa/kelurahan di tandantangani oleh

Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.

Pasal 24

(1) Setiap penduduk miskin yang belum terdata, dapat secara

aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di

tempat tinggalnya.

(2) Kepala Keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk

miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota

keluarganya kepada lurah atau kepala desa di tempat

tinggalnya.

15

jdih.tubankab.go.id

Bagian Keempat

Penetapan Penduduk Miskin

Pasal 25

(1) Data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berbasis teknologi

informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

(2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar bagi Pemerintah daerah untuk

memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan penduduk

miskin.

(4) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diakses oleh masyarakat.

(5) Setiap orang dilarang:

a. memberikan keterangan palsu terkait pelaksanaan

pendataan serta verifikasi dan validasi data; dan/atau

b. menyalahgunakan data penduduk miskin.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Pengentasan kemiskinan dilaksanakan

secara bertahap, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan

sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan

karakteristik, kebutuhan dan potensi yang dimiliki

penduduk miskin, serta kemampuan sumber daya

Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Pengentasan kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13.

(3) Penyelenggaraan pengentasan kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh

TKPKD.

16

jdih.tubankab.go.id

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 27

(1) Bupati dalam menyelenggarakan pengentasan kemiskinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk TKPKD

(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi pengentasan kemiskinan di

daerah; dan b. mengendalikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan

di daerah.

Pasal 28

(1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan SPKD Daerah sebagai

dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang

pengentasan kemiskinan;

b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang

pengentasan kemiskinan dalam hal penyusunan

rencana strategis Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang


rancangan RKPD;

d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang


rencana kerja Perangkat Daerah; dan

e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan

dokumen rencana pembangunan daerah bidang

pengentasan kemiskinan.

(2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan

Daerah.

b. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan

kebijakan pembangunan daerah;

c. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok

program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang

meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana

dan kendala yang dihadapi;

17

jdih.tubankab.go.id

d. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program

dan atau kegiatan program penanggulangan

kemiskinan secara periodik;

e. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau

kegiatan penanggulangan kemiskinan;

f. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat

bidang pengentasan kemiskinan; dan

g. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian

program pengentasan kemiskinan kepada Bupati dan

TKPK Provinsi.

Pasal 29

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibentuk

Sekretariat TKPKD.

(2) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi

teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.

(3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

(4) Sekretaris TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua

TKPKD.

Pasal 30

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibentuk

Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;

b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan

c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 31

Pembentukan TKPKD, Sekretariat, dan Kelompok Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18

jdih.tubankab.go.id

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

(1) TKPKD melaporkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan

kepada Bupati.

(2) Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis dalam 1 (satu) tahun atau

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Laporan (LP2KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

juga disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 41

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan


(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 42

(1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk

akuntabilitas, pengendalian mutu dan target pelaksanaan


(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 43

Penyelenggaraan pengentasan kemiskinan dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

19

jdih.tubankab.go.id

e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan

pengawasan pengentasan kemiskinan.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

a. badan usaha;

b. organisasi kemasyarakatan;

c. perseorangan;

d. keluarga;

e. kelompok;

f. organisasi sosial;

g. yayasan;

h. lembaga swadaya masyarakat;

i. organisasi profesi; dan/atau

j. pelaku usaha.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j,

berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan

masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial

terhadap penanganan kemiskinan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal

BUPATI TUBAN,

FATHUL HUDA

20

jdih.tubankab.go.id

Diundangkan di Tuban pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR

21

jdih.tubankab.go.id

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGENTASAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan persoalan bangsa yang mendesak

dan memerlukan langkah-langkah penangan dengan pendekatan

yang sistematis, terukur, terpadu dan holistik, dalam rangka

mengurangi beban dan kebutuha dasar warga negara. Kemiskinan

bukan merupakan suatu keadaan statis, tetapi suatu keadaan

dinamis dan multidimensional, karena terkait dengan peluang, aset,

dan pengalaman sosial, ekonomi, budaya dan psikologis seseorang

atau sekelompok orang untuk dapat keluar dari kubangan

kemiskinan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki

kewajiban untuk mengembangkan berbagai kebijakan dan program

pengentasan kemiskinan. Mengingatkemiskinan merupakan masalah

yang bersifat multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus

segera diatasi secara holistik, terencana dan berkesinambungan

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di

Kabupaten Tuban, maka dipandang perlu untuk membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten

Tuban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a, Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam

penanganan penduduk miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk

miskin secara proporsional.

22

jdih.tubankab.go.id

Huruf b,

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam

penanganan pengentasan kemiskinan harus memberi

manfaat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk miskin.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam

penanganan penduduk miskin harus menekankan pada

aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan

antara hak dan kewajiban.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam

penanganan penduduk miskin harus dilakukan untuk

meningkatkan derajatkesejahtraan penduduk miskin.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam

pengentasankemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian

sosial untuk membantu penduduk miskin yang

membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam

setiap pelaksanaan pengentasankemiskinan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap

pelaksanaan pengentasankemiskinan harus melibatkan

seluruh komponen masyarakat.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam

setiap pelaksanaan pengentasankemiskinan harus dilakukan

melalui peningkatan kemampuan, menggali potensi dan

kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan

kemandirian.

Huruf i,

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam

setiap pelaksanaan pengentasankemiskinandilaksanakan

secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian

dan penurunan persentase kemiskinan.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5

Cukup Jelas.

23

jdih.tubankab.go.id

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas Pasal 9

Cukup Jelas Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12



Cukup Jelas


Pasal 16



Cukup Jelas



Pasal 21


Ayat (1)

Yang dimaksud dengan identifikasi dan pemetaan karakteristik kemiskinan adalah suatu kegiatan untuk

mengetahui karakteristik penduduk miskin seperti: usia penduduk miskin apakah usia produktif atau usia lanjut, profesi atau pekerjaannya, aspek pendidikan, kesehatan, dan

kondisi tempat tinggalnya, serta sebaran penduduk miskin di masing-masing wilayah untuk melihat persoalan kemiskinan

secara utuh. Ayat (2)

Cukup Jelas


Pasal 24



Cukup Jelas


24

jdih.tubankab.go.id


Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30



Cukup Jelas


Pasal 34



Cukup Jelas


Pasal 38



Cukup Jelas



Pasal 43


Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR

BUPATI TUBAN -...

Documents

Transcript of BUPATI TUBAN -...