BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN, a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 maka perlu diatur sistem Pemungutan Pajak Hiburan sebagai pedoman pelaksanaan;

b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dengan Peraturan Bupati Pasuruan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Menimbang :

Mengingat :

2

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD, adalah Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah; 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

4

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

5

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan billyard, golf, dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. pusat kebugaran (fitness center), refleksi, mandi uap/spa; j. pertandingan olahraga.

(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan sebagai objek Pajak Hiburan adalah : a. penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. Penyelengaraan hiburan dengan tidak dipungut bayaran dalam upacara adat dan kegiatan

keagamaan.

6

Pasal 3

(1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 4

Besarnya tarif Pajak untuk setiap Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik dan tari ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); c. Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan

dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen);

d. kontes kecantikan, binaraga, pameran busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

e. pameran dan taman wisata konservasi alam ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen); f. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh

persen); g. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); h. permainan billyard, golf, dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat wisata dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar

15% (lima belas persen); j. refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); k. Pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen); l. pertandingan olahraga, kolam renang dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas

persen);

BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 5

(1) Masa Pajak hiburan tetap adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Masa Pajak hiburan insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

Pasal 6

Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.

7

BAB V PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran. (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas,

lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan : a. Foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima (KTP, SIM, paspor); b. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha; c. Surat keterangan domisili tempat usaha; d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; e. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan

disertai foto copy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa. (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan ke Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima. (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD. (6) Untuk pemungutan Pajak Hiburan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan

pengusaha hiburan sebagai Wajib Pungut Pajak Hiburan disertai penerbitan NPWPD. (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB VI TANDA MASUK HIBURAN

Pasal 8

(1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.

(2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disahkan atau diperporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 9

(1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap dan hiburan insidentil harus memuat kode seri huruf menurut alpabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.

(2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.

8

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan kenaikan tarif pajak sebesar 2% (dua persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.

(2) Wajib Pajak yang wajib melegalisasi atau memperporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi/diperporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak.

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkewajiban : a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat

pembayaran tanda masuk; b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;

c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilarang : a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:

1. tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk; 2. tanda masuk tanpa diperporasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.

b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;

c. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam

harga tanda masuk.

Pasal 13

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12, pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

9

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai Rekapitulasi penggunaan Tanda Masuk Hiburan.

(8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tidak dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (7).

Pasal 15

(1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5).

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

10

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pajak Hiburan dipungut dengan System Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

11

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran Pajak Hiburan harus dilakukan sekaligus.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

(3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan saksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

(5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 20

(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen).

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dan/atau penundaan mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 22

(1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran

secara tertulis kepada Bupati;

12

b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPKD dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh DPKD;

c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan

memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo; b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda

pembayarannya.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan

pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati dalam jangka waktu aling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

(5) Kewenangan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketetapan dibawah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

13

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

14

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau

dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak; c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.

(4) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menunda kewajlban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.

(8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 28

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15

(3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 30

(1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.

(3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat : a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. jumlah piutang pajak; c. tahun pajak; dan d. alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31

(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang

dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan; b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan

laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;

d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN

Pasal 32

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

16

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan Teknis Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 5 Mei 2011

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd,

EDDY PARIPURNA Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP. 19600413 198103 1 007 BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 22 TAHUN 2011 TANGGAL : 5 MEI 2011