BUPATI MUSI RAWAS -...

18
BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Pagc 1 of 19

Transcript of BUPATI MUSI RAWAS -...

Page 1: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting gunamembiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi

daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun

1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah

tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Pagc 1of 19

Page 2: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

Page 2 of 19

Page 3: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan

terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat

yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri

dari bahan organik dan an organik logam dan/atau non logam yang

dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis atau kotoran

manusia tetapi tidak berbahaya.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan.

8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya

disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan

persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan/pengumpulan

sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir

sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir

sampah.

Page 3 of 19

Page 4: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha danpelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatanumum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang

bersangkutan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Jasa Umum.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan

pelayanan persampahan/kebersihan.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan

besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihanretribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi yang terutang.

Page 4 of 19

Page 5: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahkredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atauseharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanretribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah

pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan olehPemerintah Kabupaten, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;

Page 5 of 19

Page 6: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasipembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuanganakhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempatibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi JasaUmum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanankebersihan/pembuangan sampah diukur berdasarkan jenis hunian danjangka waktu.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PelayananPersampahan dan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikanbiaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian ataspelayanan tersebut.

Page 6 of 19

Page 7: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasidan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha, kegiatan danjangka waktu.

(2) Jenis usaha, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk menentukan kelas usaha.

(3) Kelas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan Peraturan Bupati.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah kediaman:

1) Kelas I sebesar Rp. 10.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 7.500,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 4.000,-/bulan; dan

4) Kelas IV sebesar Rp. 2.000,-/bulan.

b. Asrama

1) Komersil sebesar Rp. 100.000,-/bulan; dan

2) Non Komersil sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

c. Hotel Berbintang:

1) Bintang 5 sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;

2) Bintang 4 sebesar Rp. 750.000,-/bulan;

3) Bintang 3 sebesar Rp. 600.000,-/bulan;

4) Bintang 2 sebesar Rp. 500.000,-/bulan; dan

5) Bintang 1 sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

d. Hotel Melati:

1) Melati 3 sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

2) Melati 2 sebesar Rp. 125.000,-/bulan; dan

3) Melati 1sebesarRp. 100.000,-/bulan.

Page 7 of 19

Page 8: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

e. Penginapan/losmen/mess/rumah kos sebesar Rp. 100.000,-/bulan.

f. Restoran/Bar/Karaoke:

1) Kelas I sebesar Rp. 350.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 300.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 250.000,-/bulan;

g. Rumah Makan :

1) Kelas Isebesar Rp. 100.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 60.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 20.000,-/bulan;

h. Rumah Sakit:

1) Kelas Isebesar Rp. 300.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 200.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

i. Klinik Bersalin:

1) Kelas I sebesar Rp. 250.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 200.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

j. Tempat Praktek Dokter:

1) Kelas I sebesar Rp. 30.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 25.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 15.000,-/bulan;

k. Apotek:

1) Kelas I sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

I. GerobakJuaian sebesar Rp. 5.000,-/bulan;

m. Bioskop:

1) Kelas I sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 75.000,-/bulan;

Page 8 of 19

Page 9: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

n. Gudang :

1) Kelas Isebesar Rp. 150.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

o. Kantor:

1) Kelas Isebesar Rp. 75.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 25.000,-/bulan;

p. Toko:

1) Kelas I sebesar Rp. 10.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 5.000,-/bulan;

q. Perusahaan, pertukangan, dan pengelolaan bahanperdagangan :

1) Kelas I sebesar Rp. 75.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

r. Bengkel Reparasi:

1) Kelas I sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 10.000,-/bulan;

s. Toko Variasi :

1) Kelas I sebesar Rp. 50.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 25.000,-/bulan;

t. Pabrik Industri:

1) Kelas I sebesar Rp. 500.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 250.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

u. Warung sebesar Rp. 5.000,-/bulan;

v. Shoping Center dan sejenisnya untuk setiap (1 m x 1 m)sebesar Rp. 500,-/bulan.

w. Usaha lainnya

1) Kelas Isebesar Rp. 100.000,-/bulan;

2) Kelas II sebesar Rp. 25.000,-/bulan;

3) Kelas III sebesar Rp. 10.000,-/bulan;

x. Tempat-tempat hiburan lainnya sebesar Rp. 50.000,-/hari.

y. Sampah perorangan/khusus/jasa sebesar Rp. 75.000,-/rit.

Page 9 of 19

Page 10: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

z. Bank:

1) Pusatatau cabang sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

2) Pelayanan sebesar Rp. 100.000,-/bulan;

3) Pembantu sebesar Rp. 75.000,-/bulan;

aa.Kios/petak dalam dan luar pasarsebesar Rp. 1.000,-/hari.

bb. Los/pelataran sebesar Rp. 1.000,-/hari

cc. Lavatory/WC umum sebesar Rp. 175.000,-/hari.

dd.Pemanfaatan sampah di TPA, sebesar Rp. 1.000,-/m3

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaanpelayanan fasilitas persampahan/kebersihan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1(satu) bulan kalender.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tata cara peiaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Page 10 of 19

Page 11: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BABX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DANPENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempatlain yang ditunjuk.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran danpenundaan pembayaran retribusi ditetapakan dengan PeraturanBupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yangterutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Peiaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagaiawal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) harisejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusiharus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Page 11 of 19

Page 12: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatiatau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusidapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak ataukekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarRetribusi dan peiaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejaktanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untukmemberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwakeberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnyaRetribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahlewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Page 12 of 19

Page 13: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktupaling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Page 13 of 19

Page 14: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud padaayat(1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Page 14 of 19

Page 15: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikankemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna

kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja.

Page 15 of 19

Page 16: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang beriaku.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Page 16 of 19

Page 17: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda

dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakanpenerimaan negara.

Page 17 of 19

Page 18: BUPATI MUSI RAWAS - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/01/Perda-Kab.-Musi... · bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 19tahun 2011

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 1999 Nomor 6 Seri B), dicabut dan

dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 26 Oktober 2011

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Bagian Hukum, v

MUKH

Penata

. S.H..M.H.

gkatNIP. 19700623 199202 1 003

Page 18 of 19