BUPATI MOROWALI UTARA WAKIL BUPATI MOROWALI … · Kabupaten Morowali Utara mayoritas dihuni Suku...
Transcript of BUPATI MOROWALI UTARA WAKIL BUPATI MOROWALI … · Kabupaten Morowali Utara mayoritas dihuni Suku...
1
BUPATI MOROWALI UTARA
APTRIPEL TUMIMOMOR
WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
MOH. ASRAR ABD. SAMAD
2
VISI DAN MISI
2016 – 2021
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL.
MISI : 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang
profesional. 2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan
secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan
iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
yang inklusif.
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan.
7. Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran.
3
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH (Kompleks Kantor Bupati)
Alamat : Jln. Bumi Nangka. KOLONODALE Kode Pos – 94671
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab
manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan
secara akurat, handal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja
ini.
Kolonodale, 26 Maret 2019
Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ROMEL ERWIN TUNGKA, SPt
NIP.19730724 200012 1 003
4
BUPATI MOROWALI UTARA
KKaattaa PPeennggaannttaarr
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder yang telah memberikan kontriibusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga laporan ini dapat terlaksana dengan baik.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.
Kolonodale, 26 Maret 2019
BUPATI MOROWALI UTARA, APTRIPEL TUMIMOMOR
5
DDAAFFTTAARR IISSII 1. VISI DAN MISI 2. PERNYATAAN TELAH DIREVIU 3. KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i 4. DAFTAR ISI .................................................................................................................. .................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................... 1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara ................................................................................... 1
1.3. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara................................................................................... 12
1.4. Isu Strategis Dan Permasalahan Utama ........................................................................................... 28
1.5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara .................................................................... 33
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................................... 36
2.1.Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ............................................................... 36
2.1.1 Visi.............................................................................................................................................. 36
2.1.2 Misi ............................................................................................................................................. 38
2.2. Tujuan Dan Sasaran ........................................................................................................................... 42
2.3. Indikator Kinerja Utama ....................................................................................................................... 45
2.4. Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................ 58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................................... 67
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ................................................................ 67
3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 .................................. 67
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018.......................... 111
3.1.3. Perbandinganrealisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target RPJMD
2016-2021 .................................................................................................................................. 137
3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alaternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ........................ 148
3.3. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ......................................................... 165
3.4 Akuntabilitas Keuangan Daerah........... ............................................................................................ 171
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................................... 190
4.1 Kesimpulan ....................................................................................................................................... 190
4.1.2. Strategi Peningkatan Kinerja. .......................................................................................................... 190
LAMPIRAN :
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini
juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari
berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui
penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,
Laporan Kinerja tingkat pemerintah kabupaten disampaikan kepada Menteri PAN-RB,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Gubernur selambat-
lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap
instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
a. Sejarah Singkat Kabupaten Morowali Utara
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang Menurut Kantor Administrasi
Pemerintahan Umum Kabupaten Morowali Utara (2014), Kabupaten ini ditetapkan
sebagai daerah otonomi baru berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2013. Kata
"Morowali" berasal dari bahasa Wana berarti "Gemuruh". Penggunaan kata morowali
juga merujuk pada tempat bermukimnya Suku Wana di kawasan pegunungan yang
terletak di sekitar daerah aliran Sungai Bongka di daerah pedalaman Bungku Utara. Kata
Morowali juga diabadikan sebagai nama "Cagar Alam Morowali".
Kabupaten Morowali Utara mayoritas dihuni Suku Mori. Pada masa Perang Dunia ke-2
berakhir, Pemerintah Hindia Belanda menata dan menjadikan wilayah Kerajaan Mori dan
Bungku sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (government gebied), yang
digabung dengan wilayah pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (government
van Celebes en onderhoorigheden) berpusat di Makassar.
Bekas wilayah Kerajaan Mori dan Bungku dijadikan daerah swapraja yang berkedudukan
di Kolonodale dan Bungku. Daerah Swapraja Mori dibagi 4 (empat) distrik yaitu
Ngusumbatu, Sampalowo, Kangua dan Soyo serta kepala pemerintahan disebut kepala
distrik. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938 melakukan reorganisasi struktur
pemerintahan dan memutuskan pada tahun 1942 wilayah Swapraja Mori dijadikan 3
(tiga) distrik yaitu Tomata berpusat di Tomata, Ngusumbatu di Tinompo, dan Petasia
berpusat di Kolonodale.
Aspirasi politik untuk melahirkan Kabupaten Morowali Utara menjadi daerah otonomi
7
baru melalui resolusi DPRD/GR Provinsi Sulawesi Tengah No.l/DPRD/1966, yang isinya
meminta kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi
11 (sebelas) Daerah Otonom Tingkat II. Kabupaten Morowali yang memiliki wilayah
bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku juga termasuk wilayah yang diusulkan
menjadi daerah otonom baru. Seluruh masyarakat setempat yakni Suku Mori yang
berada di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato menyatakan aspirasi
dan pernyataan sikap-bekas Swapraja Bungku mendukung dan kedua wilayah tersebut
kini berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan implementasi aspirasi masyarakat,
dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2003. Dasar pembentukan Kabupaten
Morowali Utara sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
yang bersifat ambigu, sehingga menimbulkan konflik politik dalam masyarakat dan
menyimpan potensi terjadinya konflik horizontal.
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Pusat Pada Tanggal 23 Oktober 2013 di
Jakarta, meresmikan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di
Provinsi Sulawesi Tengah dan mengangkat Penjabat Bupati Morowali Utara pada tanggai
12 November 2013 di Kolonodale. Gubemur Sulawesi Tengah jugab secara resmi
mencanangkan operasional Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten
Morowali Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali
Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Morowali. Dimana
wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur
yang berada di daratan Pulau Sulawesi.
b. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Karakteristik wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013,
Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut:
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis Kabupaten Morowali Utara terletak pada koordinat antara 10,12’0”
Lintang Selatan- 20,28’0” Lintang Selatan serta 1200,44’0” Bujur Timur–1220,12’0”
Bujur Timur. Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak
di sekitar pesisir pantai Teluk Tolo, Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman
yang berbentuk lembah, perbukitan dan pegunungan.
2. Luas dan Batas Wilayah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah
Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.018,12 Km² dan
wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km². Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara
adalah 18.362,39 Km², dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan
Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,02 persen dari total luas wilayah
Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah
Kecamatan Petasia Barat dengan luas 480,30 Km² atau sebesar 4,79 persen dari
luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Secara lebih jelas data luas
wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel
berikut:
8
Tabel: 1
Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Menurut Kecamatan, Tahun 2016
No. Kecamatan Ibukota
Kecamatan
Luas
(Km)
Persentase
(Persen)
1 Mori Atas Tomata 1.508,81 15,08
2 Lembo Beteleme 675,23 6,75
3 Lembo Raya Petumbea 657,61 6,57
4 Petasia Timur Bungintimbe 509,77 5,10
5 Petasia Kolonodale 646,34 6,46
6 Petasia Barat Tiu 480,30 4,80
7 Mori Utara Mayumba 1.048,93 10,48
8 Soyo Jaya Lembah Sumara 605,51 6,05
9 Bungku Utara Baturube 2.406,79 24,06
10 Mamosalato Tanasumpu 1.464,99 14,64
Morowali Utara 10.004,28 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2017
Kabupaten Morowali terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah
kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara dengan luas 2.406,79 Km2 dan
Kecamatan terkecil di Kecamatan Petasia Barat seluas 480,30 Km2.
Secara data detail profil singkat Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kabupaten
Morowali Utara sebagai berikut.
Mori Atas : Luas wilayah 1.508.81 Km2 atau 15,08 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 85 Km dari
Ibukota Kabupaten Morowali Utara dengan Ibukota
Kecamatan desa Tomata;
Lembo : Berjarak 34 Km dari Ibukota Kabupaten Morowali Utara, memiliki Luas wilayah 675,23 Km2 atau 6,75 persen dari total
wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan Ibukota
Kecamatan di Beteleme;
Lembo
Raya
: Luas wilayah Kecamatan Lembo Raya seluas 657,61 Km2
atau 6,57 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali
Utara, berjarak kurang lebih 44 Km dari Ibukota Kabupaten Morowali Utara, dengan Ibukota Kecamatan di Petumbea;
Petasia Timur : Ibukota Kecamatan Petasia Timur di Bungintimbe dengan
Luas wilayah sebesar 509,77 Km2 atau 5,10 persen dari total
luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 34 Km
dari Ibukota Kabupaten ditempuh dengan kendaraan darat;
Petasia : Adalah ibukota Kabupaten Morowali Utara dengan Luas
wilayah sebesar 646,34 Km2 atau dengan Persentase luas wilayah sebesar 6,46 persen dari total wilayah Kabupaten
Morowali Utara dengan ibukota Kecamatan kelurahan
Kolonodale;
Petasia Barat : Merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di
Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kecamatan di Tiu, memiliki luas wilayah 480,30 Km2 atau 4,80 persen dari total
9
luas wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 20 Km dari
Ibukota Kabupaten;
Mori Utara : Luas wilayah 1.048,93 Km2 atau 10,48 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 2 Km dari
Ibukota Kabupaten, dengan Ibukota Kecamatan di Mayumba.
Soyo Jaya : Luas wilayah 605,51 km2 atau 6,05 persen dari total luas
wilayah Kabupaten Morowali Utara. Ibukota Kecamatan Soyo Jaya berkedudukan di Lembah Sumara dengan jarak 35 Mil
yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan Laut;
Bungku Utara : Memiliki jarak 45 Mil dari Ibukota Kabupaten Morowali Utara
ditempuh dengan kendaraan Laut, dengan luas wilayah
2.406,79 Km2 atau sebesar 24,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan yang terluas di
Kabupaten Morowali Utara dengan Ibukota Kecamatan di
Baturube;
Mamosalato : Luas wilayah 1.464,99 Km2 atau sebesar 14,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, berjarak 50 Mil
dari Ibukota Kabupaten Morowali Utara, yang hanya dapat
ditempuh dengan kendaraan Laut dengan Ibukota Kecamatan
Tanasumpu.
Batas wilayah Kabupaten Morowali Utara di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa
Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi
Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Sebelah Timur berbatasan
dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan
Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan
dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha,
Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa
Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa
Matialemba, Desa Kancu’u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten
Poso.
Sebagaimana dijelaskan di atas, Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu
dari 13 (tigabelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan
Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulawesi Tengah dengan
luas wilayah kurang lebih 10.004,28 Km2 atau sekitar 16,00 persen dari luas daratan
Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
c. Aspek Geografis Dan Demografis
Gambaran umum kondisi daerah merupakan penjelasan tentang kondisi geografi
dan demografi, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Morowali Utara. Yang mana indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek
10
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Analisis gambaran umum kondisi daerah menjadi mengenai sejauh mana keberhasilan
pembangunan daerah yang dilakukan dan identifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek
yang perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan
daerah Kabupaten Kabupaten Morowali Utara kedepannya.
Kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan
pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Berdasarkan posisi di
permukaan bumi, Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tomori dan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan, lembah
dan pegunungan.
1. Letak dan Kondisi Geografis
Kedudukan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah potensial di
kawasan Timur dan Tenggara Teluk Tolo Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti
penting dan bersifat strategi dipandang dari stabilitas ideologi, politik, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi tahun 2016 secara geografis Kabupaten
Morowali Utara terletak pada koordinat antara 10,12’0” Lintang Selatan-20,28’0”
Lintang Selatan serta 1200,44’0” Bujur Timur-1220,12’0” Bujur Timur. Posisi
Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo,
Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman yang berbentuk lembah, perbukitan,
dan pegunungan, adapaun peta wilayah administrasi sebagaimana pada gambar
berikut:
Gambar: 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara
Sumber: Profil Kab. Morowali Utara, data diolah kembali, Tahun 2017
Saat dibentuk pertama kalinya, Kabupaten Morowali beribukota di Kolonodale
(ibukota Morowali Utara sekarang). Ibukota definitive Kabupaten Morowali sekarang,
yakni di Bungku (Bungku Tengah), sesuai dengan undang-undang dan telah
difungsikan sejak 2 Mei 2006. Sedangkan Kolonodale telah menjadi ibukota
Kabupaten Morowali Utara. Kondisi georafis Kabupaten Morowali Utara dengan
ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Kolonodale berbatasan dengan laut
(Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat atau kombinasi
keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya.
11
2. Aspek Demografis
a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen
pokok yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan
penduduk (migration). Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan
tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian, dan migrasi masuk (in
migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration).
Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran
lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar
dari pada migrasi keluar (out migration). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk
(SP) diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2016
mencapai sebanyak 120,322 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pada
Tahun 2016 sebesar 2,25 persen.
Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Petasia pada tahun 2016
berjumlah 17.982 jiwa, diikuti Kecamatan Bungku Utara sebanyak 16.146 jiwa,
Kecamatan Petasia Timur sebesar 14.956 jiwa, dan Kecamatan Lembo sebanyak
14.590 jiwa, serta Kecamatan Mamosalato sebanyak 11.743 jiwa. Kecamatan
yang paling sedikit penduduk di Mori Utara sebanyak 7.404 jiwa. Laju
pertumbuhan penduduk merupakan gambaran perkembangan jumlah penduduk
di Kabupaten Morowali Utara yang bervariasi antar Kecamatan. Rata-rata
pertumbuhan penduduk periode Tahun 2016 sekitar 2,25 persen. Pada tahun
2018 jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara bertambah sesuai data Badan
Pusat Statistik tahun 2018 sebanyak 122.985 jiwa.
b. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk
Kepadatan Penduduk meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
Umumnya persebaran penduduk di Kabupaten Morowali Utara tidak merata pada
semua wilayah Kecamatan. Dimana, Kecamatan Bungku Utara sebagai Kecamatan
terluas sebesar 2.406,79 km², disusul Kecamatan Lembo sebesar 1.508,81 km²,
Kecamatan Mamosalato sebesar 1.480,00 km², dan Kecamatan paling kecil
adalah Kecamatan Soyo Jaya seluas 465,29 km².
Persebaran penduduk di Kecamatan Bungku Utara yang memiliki luas wilayah
sebesar 2.406,79 km² dan jumlah penduduk Kecamatan Bungku Utara sebanyak
16.146 jiwa, maka kepadatan penduduk sebanyak 6,71 Jiwa Per km². Kecamatan
Bungku Utara ini memiliki tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Morowali
Utara. Sementara Kecamatan Petasia sebagai Ibukota Kabupaten Morowali Utara
memiliki kepadatan penduduk nomor dua tertinggi setelah Kecamatan Petasia
Timur sebesar 27,82 jiwa per km².
d. Potensi Pengembangan Wilayah
1. Lahan Pertanian.
Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam
yang dimiliki, yang menyebabkan terjadi perbedaan komoditi unggulan yang
diusahakan di setiap wilayah. Kabupaten Morowali Utara memiliki komoditi unggulan
yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari Sektor Pertanian maupun
dari Sektor Industri Pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.
Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Morowali Utara dapat dikelompokan
menjadi lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian.
Penggunaan lahan untuk pertanian masih terbagi lagi menjadi pertanian sawah dan
bukan sawah. Pada penggunaan lahan non pertanian di dominasi oleh hutan, rawa
12
dan lain-lain selain untuk bangunan dan pekarangan. Hutan rawa dan lainnya
merupakan kelompok terbesar dalam klasifikasi ini yaitu sebesar 83,68 persen,
disusul oleh penggunaan lahan non pertanian sebesar 14,73 persen. Penggunaan
lahan untuk pertanian sawah menempati urutan ketiga sebesar 1,07 persen dan
untuk bangunan dan pekarangan sebesar 0,05 persen. Berdasarkan data potensi
penggunaan lahan untuk berbagai jenis pertanian maupun kegiatan lainnya di
Kabupaten Morowali Utara masih besar peluangnya untuk dapat dikembangkan.
Sebaran masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: 2
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara
Kecamatan
Luas Lahan (Ha)
Lahan
Sawah
Lahan Bukan
Sawah
Lahan Bukan
Pertanian Jumlah
Mamosalato 671 13.723 246.863 261.257
Bungku Utara 983 18.866 221.035 240.884
Soyo Jaya 1.126 12.740 46.805 60.671
Petasia 4.986 22.345 80.315 107.646
Petasia Barat - - - -
Petasia Timur 1.274 9.019 47.874 58.167
Lembo 948 26.053 40.602 67.603
Lembo Raya 385 14.859 50.542 65.786
Mori Atas 615 22.756 127.585 150.956
Mori Utara 989 24.294 79.665 104.948
Morowali Utara 11.977 164.655 941.286 1.117.918
Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara, tahun 2016
Klasifikasi pola ruang penggunaan lahan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengembangan penggunaan lahan
di Kabupaten Morowali Utara yang meliputi pengembangan kawasan budidaya dan
kawasan lindung dijelaskan sebagai berikut:
Lahan Sawah
Lahan sawah di Kabupaten Morowali Utara seluas 671 Ha terdiri atas; Irigasi
Teknis, Irigasi Setengah Teknis, Irigasi Sederhana, Irigasi Desa/Non PU, Tadah
Hujan, Pasang surut, Lebak dan Polder Sawah lainnya. Adapun mengenai luas
lahan sawah menurut Kecamatan diuraikan sebagai berikut;
1. Mamosalato
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato seluas 671 Ha terdiri dari;
Irigasi Teknis : 262 Ha
Irigasi Setengah Teknis : 322 Ha
Irigasi Desa/Non PU : 57 Ha
Tadah Hujan : 30 Ha
2. Bungku Utara
Luas lahan sawah di Kecamatan Bungku Utara seluas 983 Ha yang terdiri
dari;
Irigasi Teknis : 205 Ha
13
Irigasi Setengah Teknis : 195 Ha
Irigasi Desa/Non PU : 62 Ha
Tadah Hujan : 521 Ha
3. Soyo Jaya
Luas lahan sawah di Kecamatan Soyo Jaya seluas 1.126 Ha yang terdiri
dari;
Irigasi Teknis : 120 Ha
Irigasi Setengah Teknis : 582 Ha
Irigasi Sederhana : 114 Ha
Irigasi Desa/Non PU : 55 Ha
Tadah Hujan : 255 Ha
4. Petasia
Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia seluas 4.986 Ha terdiri dari;
Irigasi Teknis : 75 Ha
Irigasi Sederhana : 300 Ha
Tadah Hujan : 605 Ha
Pasang surut : 2.002 Ha
Polder Sawah lainnya : 2.004 Ha
5. Petasia Barat
Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia Barat belum tersedia karena
Kecamatan yang baru dimekarkan.
6. Petasia Timur
Luas lahan sawah di Kecamatan Petasia Timur seluas 1.274 Ha yang terdiri
dari;
Irigasi Teknis : 210 Ha
Irigasi Desa/Non PU : 150 Ha
Tadah Hujan : 374 Ha
Pasang surut : 540 Ha
7. Lembo
Luas lahan sawah di Kecamatan Lembo seluas 948 Ha yang terdiri dari;
Irigasi Teknis : 80 Ha
Irigasi Sederhana : 655 Ha
Tadah Hujan : 213 Ha
8. Lembo Raya
Luas lahan sawah di Kecamatan Lembo Raya seluas 385 Ha yang terdiri
dari;
Irigasi Teknis : 25 Ha
Irigasi Sederhana : 260 Ha
Tadah Hujan : 100 Ha
9. Mori Atas
Luas lahan sawah di Kecamatan Mori Atas seluas 615 Ha yang terdiri dari;
Irigasi Teknis : 75 Ha
Irigasi Setengah Teknis : 445 Ha
14
Irigasi Sederhana : 28 Ha
Tadah Hujan : 67 Ha
10. Mori Utara
Luas lahan sawah di Kecamatan Mori Utara seluas 989 Ha yang terdiri dari;
Irigasi Teknis : 55 Ha
Irigasi Setengah Teknis : 230 Ha
Irigasi Sederhana : 651 Ha
Irigasi Desa/Non PU : 53 Ha
Lahan Bukan Sawah
Lahan bukan sawah di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas; Tegal/Kebun,
Ladang/Huma, Perkebunan, Ditanami Pohon/Hutan Rakyat, Tambak,
Kolam/Tebet/Empang, Penggembalaan/Padang Rumput, Sementara tidak
diusahakan dan lain-lainnya. Adapun mengenai luas lahan bukan sawah menurut
Kecamatan diuraikan sebagai berikut:
1. Mamosalato
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato seluas 13.723 Ha yang
terdiri atas:
Tegal/Kebun : 2.349 Ha
Ladang/Huma : 684 Ha
Perkebunan : 6.116 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 655 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 2 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 100 Ha
Sementara tidak diusahakan : 3.615 Ha
Lain-lainnya : 202 Ha
2. Bungku Utara
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Bungku Utara seluas 18.866 Ha yang
terdiri atas;
Tegal/Kebun :3.021 Ha
Ladang/Huma :531 Ha
Perkebunan :10.273 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat :369 Ha
Tambak :230 Ha
Kolam/Tebet/Empang :10 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput :1.513 Ha
Sementara tidak diusahakan :1.143 Ha
Lain-lainnya :629 Ha
3. Soyo Jaya
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Soyo Jaya seluas 12.740 Ha yang
terdiri atas;
Tegal/Kebun : 1.042 Ha
Ladang/Huma : 614 Ha
Perkebunan : 7.237 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 550 Ha
Tambak : 2 Ha
15
Kolam/Tebet/Empang : 10 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 1.513 Ha
Sementara tidak diusahakan : 1.143 Ha
Lain-lainnya : 629 Ha
4. Petasia
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Petasia seluas 22.345 Ha yang
terdiri atas;
Tegal/Kebun : 3.240 Ha
Ladang/Huma : 392 Ha
Perkebunan : 15.000 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 681 Ha
Tambak : 755 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 50 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 634 Ha
Sementara tidak diusahakan : 1.563 Ha
Lain-lainnya : 30 Ha
5. Petasia Barat
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Petasia Barat belum tersedia karena
Kecamatan yang baru dimekarkan.
6. Petasia Timur
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Tegal/Kebun : 2.000 Ha
Ladang/Huma : 305 Ha
Perkebunan : 5.089 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 500 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 10 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 600 Ha
Sementara tidak diusahakan : 500 Ha
Lain-lainnya : 20 Ha
7. Lembo
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Tegal/Kebun : 2.000 Ha
Ladang/Huma : 305 Ha
Perkebunan : 21.685 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 500 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 6 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 830 Ha
Sementara tidak diusahakan : 722 Ha
Lain-lainnya : 5 Ha
8. Lembo Raya
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Tegal/Kebun : 1.054 Ha
Ladang/Huma : 250 Ha
Perkebunan : 9.000 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 1.303 Ha
16
Kolam/Tebet/Empang : 20 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 1.000 Ha
Sementara tidak diusahakan : 2.500 Ha
Lain-lainnya : 5 Ha
9. Mori Atas
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Tegal/Kebun : 2.516 Ha
Ladang/Huma : 243 Ha
Perkebunan : 9.350 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 1.500 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 2 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 7.000 Ha
Sementara tidak diusahakan : 1.940 Ha
Lain-lainnya : 205 Ha
10. Mori Utara
Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Tegal/Kebun : 2.500 Ha
Ladang/Huma : 350 Ha
Perkebunan : 16.009 Ha
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 830 Ha
Kolam/Tebet/Empang : 10 Ha
Penggembalaan/Padang Rumput : 3.500 Ha
Sementara tidak diusahakan : 1.000 Ha
Lain-lainnya : 95 Ha
2. Lahan Bukan Pertanian
Lahan bukan Pertanian di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas; Bangunan dan
Pekarangan, Hutan Negara, Rawa-rawa (yang tidak ditanami) dan Lain-lain
diuraikan sebagai berikut;
a. Mamosalato
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 518 Ha
Hutan Negara : 243.297 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 71 Ha
Lain-lain : 2.997 Ha
b. Bungku Utara
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 287 Ha
Hutan Negara : 214.969 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 1.486 Ha
Lain-lain : 3.753 Ha
c. Soyo Jaya
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 433 Ha
Hutan Negara : 37.887 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 210 Ha
17
Lain-lain : 8.275 Ha
d. Petasia
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 1.000 Ha
Hutan Negara : 63.926 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 5.000 Ha
Lain-lain : 10.389 Ha
e. Petasia Barat
Belum tersedia data (Kecamatan yang baru dimekarkan).
f. Petasia Timur
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 648 Ha
Hutan Negara : 31.383 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 5.843 Ha
Lain-lain : 10.000 Ha
g. Lembo
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 638 Ha
Hutan Negara : 38.813 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 150 Ha
Lain-lain : 1.000 Ha
h. Lembo Raya
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 500 Ha
Hutan Negara : 48.564 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 150 Ha
Lain-lain : 1.328 Ha
i. Mori Atas
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 660 Ha
Hutan Negara : 122.225 Ha
Lain-lain : 4.700 Ha
j. Mori Utara
Luas lahan sawah di Kecamatan Mamosalato terdiri atas;
Bangunan dan Pekarangan : 606 Ha
Hutan Negara : 75.059 Ha
Rawa-rawa (yang tidak ditanami) : 1.700 Ha
Lain-lain : 2.300 Ha
18
1.3 TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN MOROWALI UTARA
1. Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara telah
bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan PDRB Morowali Utara.
Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan,
kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil Motor, kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, dan kategori Pertambangan
dan Pengalihan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.
Secara kategori yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian
Kabupaten Morowali Utara sejak pada tahun 2010 seperti kategori pertanian kehutanan
dan perikananmemberikan mencatat peranan sebesar 34,27 persen: pertambangan dan
penggalian 26,43 persen, selanjutnya kontruksi 20,65 persen dan perdagangan Besar
dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,00 persen. Peranan kategori lainnya di
bawah 5 persen. Seiring dengan masuknya investasi pembangunan pabrik pengolahan
tambang nikel dalam bentuk pabrik smelter di kec. petasia dan Petasia Timur yang
menimbulkan investasi dalam bentuk barang modal yang nilainnya cukup besar,
demikian pula danya pembangunan PLTU mesin tenaga uap penggerak mesin smelter
juga sebagai arus masuk investasi sehingga mendorong perubahan nilai tambah
meningkatkan nilai kategori kontruksi selama tahun 2017. Kondisi ini mendorong terjadi
perubahan nilai kontruksi di Kabupaten Morowali Utara, disamping adanya pembangunan
jalan, jembatan, dermaga, gedung baik dilakukan pemerintah dan swasta mendorong
perubahan struktur perekonomian tahun 2017.
Secara kategori selama tahun 2017 yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
perekonomian Kabupaten Morowali Utara seperti kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan memberikan peranan sebesar 34,27 persen; juga kategori berikutnya kategori
pertambangan dan penggalian mencatat peranan sebesar 26,43 persen; untuk kategori
konstruksi mencatat peranan 20,65 persen untuk tahun 2017; kategori lainnya
peranannya cukup besar Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor mencatat peranan sebesar 7,00 persen.
Tabel: 3
Peranan PDRB kab. Morowalu Utara
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016
Kateg
ori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian, Kehutanan, Perikanan
27,90 32,99 36.79 35,06 34,27
B Pertambangan dan Penggalian 55,24 46,80,
18,21 19,84 26,43
C Industri Pengolahan 0,96 1,08 1,04 1,17 1,51
D Pengadaan listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
E Pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
F Kinstruksi 2,08 3,10 28,10 27,06 20,65
G Perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor 5,44 6,41 6,39 6,85 7,00
H Transportasi dan pergudangan 0,26 0,30 0,32 0,34 0,34
I Penyediaan akomodasi dan makan
minum 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24
J Informasi dan komunikasi 1,79 2,07 1,93 1,98 1,99
K Jasa keuangan dan asuransi 0,34 0,35 0,35 0,42 0,44
19
L Real estate 1,40 1,76 1,79 1,80 1,78
M/N Jasa perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
O
Administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan jaminan social wajib
1,86 2,05 2,03 2,21 2,24
P Jasa pendidikan 1,24 1,41 1,41 1,49 1,50
Q Jasa kesehatan dan kegiatan social
0,72 0,79 0,78 0,85 0,88
R/S/T/U
Jasa lainnya 0,49 0,57 0,56 0,62 0,67
Produk Domistik Regional Bruto
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2017 mengalami perlambatan
dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan kebijakan
ekspor pertambangan melalui proses industry pengolahan smelter, di mana menunjukan
penurunan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara.
Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara tahun 2017 sedikit melambat mencapai
7,48 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 6,40 persen. Kondisi ini disebabkan
meningkatnya produksi nikel dunia dan produksi padi dan palawija serta kelapa sawit
selama tahun 2017 lalu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori
pertambangan dan penggalian sebesar 40,03 persen, industry pengolahan sebesar 27,49
persen, kontruksi sebesar 19,89 persen. Peningkatan pertambangan dan penggalian
terutama dari penggalian nikel yang sebagian besar mulai di proses pengolahan. Pabrik
smelter pengolahan Nikel di kec. Petasia dan Petasia Timur, sedangkan peningkatan
industri minyak dan makanan dari pengolahan tandan kelapa sawit melalui PT. ANA,PT,
Sinar MAS dan bebagai perusahaan kelapa sawit yang berada di daerah ini. Disisi lain
dengan beroperasi Mesin Pembangkit Listrik (PLTU) di Wawopada terkait pemasukan
listrik di Kabupaten Morowali Utara sebagai bentuk investasi yang masuk di Kabupaten
Morowali Utara. Sektor pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan 40,03
persen, namun untuk sub kategori minyak bumi mengalami penurunan produksi hingga
akhir tahun berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2017. Sedangkan
seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang
positif.
Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif,
di antaranya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mencatat 4,19 persen,
kategori industry pengolahan 27,49 persen; kategori lainnya seperti jasa perusahaan
mencatat sebesar 9,56 persen, kategori jasa lainnya sebesar 9,44 persen, kategori
kesehatan dan kegiatan social sebesar 9,56,34 persen, kategori Transportasi dan
pergudangan sebesar 10,70 persen, kategori konstruksi sebesar 0,35 persen, kategori
jasa pendidikan sebesar 6,78 persen, kategori penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 5,63 persen, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 5,54 persen, kategori
Real Estat 5,06 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 22,06 persen,
kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,22
persen, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar
9,98 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
sebesar 6,57 persen, dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,70 persen.
20
Tabel:4
Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto
kab.Morowali Utara
Kateg
ori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7,08 16,46 28,71 0,69 4,19
B Pertambangan dan Penggalian 28,28 (12,30)
(56,00) 22,70 40,03
C Industri Pengolahan 8,93 12,21 8,89 16,12 27,49
D Pengadaan listrik dan Gas 11,63 16,51 11,59 5,54 6,74
E Pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang 6,12 7,43 8,76 9,98 11,30
F Kinstruksi 9,78 49,05 906,40 0,02 (19,89)
G Perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor 9,32 16,43 6,91 8,22 5,13
H Transportasi dan pergudangan 7,08 15,02 22,05 10,70 6,48
I Penyediaan akomodasi dan makan
minum 8,24 8,54 8,84 5,63 6,87
J Informasi dan komunikasi 9,92 19,27 6,68 9,38 8,70
K Jasa keuangan dan asuransi 8,78 4,52 9,38 22,60 10,32
L Real estate 8,39 22,36 12,90 5,06 5,44
M/N Jasa perusahaan 6,03 9,87 8,23 9,44 9,57
O
Administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan jaminan social
wajib
7,34 13,93 7,82 6,57 6,70
P Jasa pendidikan 7,84 9,75 9,38 6,78 6,91
Q Jasa kesehatan dan kegiatan
social 7,07 9,71 9,12 10,34 10,49
R/S/T/U
Jasa lainnya 3,79 16,52 8,23 9,44 9,56
Produk Domistik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Broto tanpa migas
18,59
22,91
0,46
0,49
7,21
7,52
6,40
13,06
7,48
8,49
3. PDRB Perkapita
PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang diperoleh masing-masing
penduduk, akibat adanya aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. PDRB per kapita
dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita tidak
dapat menunjukkan secara langsung manfaat atau kesejahteraan yang diterima oleh
masing-masing pendudukk dalam suatu wilayah tertentuu.
Pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per
kapita Morowali Utara sebesar 13,15 % dengan perkembangan jumlah penduduk pada
tahun 2015-2016 sebesar 1.66 persen. Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Morowali
Utara 5 (Lima) tahun terakhir dapat diliihat pada tabell berikut:
21
Tabel: 5
Perkembangan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Morowali Utara dan Sulawesi tengah, Tahun 2012-2016
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Morowali Utara
PDRB (Miliaran Rupiah)
-PDRB ADH Berlaku 6.317 6.618 7.805 8.356 9.165
-PDRB ADH Konstan 5.448 5.473 5.867 6.243 6.709
PDRB (Jutaan Rupiah)
-PDRB perkapita ADH
Berlaku 56.216 57.557 66.329 69.459 74.522
-PDRB perkapita ADH
Konstan 48478 47.595 49.862 51,883 54,555
- Pertumbuhan PDRB
per Kapita ADHK
2010/(persen)
1,80 -1,82 4,76 4,05 5,15
Jumlah penduduk
(ribu/orang) 112,4 115 117,7 120,3 123
Pertumbuhan jumlah
penduduk 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2
Sumber:berita resmi statistik Kab. Morowali Utara, Tahun 2018
4. PDRB Kecamatan Se Kabupaten Morowali Utara
Perkembangan perekonomian Kabupaten Morowali Utara pada tingkat kecamatan
ditunjukkan dengan peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi, di mana
perkembangan nilai PDRB ( Produk Domestic Regional Bruto ) selama kurun waktu dari
tahun 2013-2017. Di mana perkembangan PDRB menunjukkan kemampuan
perekonomian setiap region kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.
Berdasarkan pembagian kecamatan di Kabupaten Morowali Utara terdapat 10
(sepuluh) kecamatan terdiri atas; Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur,
Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mori
Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara,
Kecamatan Mamosalato.
Dalam perkembangan pembangunan perekonomian setiap Kecamatan Mempunyai
potensi ekonomi yang berbeda dengan Kecamatan lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari
PDRB yang dibagi dalam kategori menurut lapangan Usaha.
Kemampuan PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010
menunjukkan potensi Kecamatan yang berbeda-beda, ada yang mempunyai potensi
pertanian dan perkebunan, namun ada juga yang unggul dalam potensi pertambangan
disamping juga potensi perdagangan dan jasa, secara rinci dapat digambarkan sebagai
berikut;
22
Tabel: 6
PDRB Kecamatan Atas dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Morowali Utara (Jutaan Rupiah)
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 445,318 518,893 661,695 695,561 743,198
2
Lembo 504,568 543,633 659,417 709,262 757,254
3
Lembo Raya 260,448 279,391 357,588 372,011 394,327
4
Petasia Timur 998,750 972,488 1,228,978 1,346,758 1,506,963
5
Petasia 1,047,363 992,109 1,232,907 1,510,565 1,915,654
6
Petasia Barat 387,380 413,188 504,339 532,237 555,132
7
Mori Utara 334,788 362,735 428,570 454,280 488,159
8
Soyo Jaya 323,475 403,221 521,883 550,392 598,623
9
Bungku Utara
741,529 812,115 937,228 989,696 1,036,713
10
Mamosalato 1,273,602 1,320,281 1,272,383 1,195,504 1,169,036
Kabupaten Morowali Utara
6,317,121
6,618,054
7,804,988 8,356,267 9,165,058
PDRB harga berlaku Kecamatan yang terbesar pada Kecamatan Petasia sebanyak
1.915.654 juta rupiah, Kecamatan ini didukung dengan potensi sebagai ibu kota
Kabupaten yang relatif besar baik pertambangan dan jasa perdagangan dan pusat
Pemerintahan, sedangkan yang kedua disusul Kecamatan Petasia Timur sebesar
1.506.963 juta rupiah di mana di dukung dengan potensi pertanian, perkebunan, dan
pertambangan non migas berupa tambang nikel juga merupakan pusat ibukota yang
relative banyak didukung oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa. Selanjutnya adalah
Kecamatan Mamosalato sebesar 1.169,036 juta rupiah yang mempunyai potensi di
bidang pertanian, perkebunan dan minyak bumi yang sudah tidak berproduksi lagi pada
beberapa tahun terakhir sehingga PDRB Kecamatan cenderung menurun, sedangkan
Kecamatan Bungku Utara sebesar 1,036,713 juta rupiah, Mori Atas 743,198 juta rupiah,
Lembo sebesar 757,254 juta rupiah, yang paling kecil PDRB Kecamatan Lembo Raya
394,327 juta rupiah.
23
Tabel: 7
PDRB Kecamatan Berdasarkan Harga Konstan 2010,
di Kabupaten Morowali Utara ( jutaan rupiah )
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 374,711 412,632 465,119 480,481 505,931
2
Lembo 438,198 450,017 501,774 530,330 560,929
3
Lembo Raya 226,850 232,145 247,592 258,122 272,096
4
Petasia Timur 917,669 857,479 915,582 1,019,834 1,137,760
5
Petasia 831,319 761,296 931,315 1,186,245 1,419,008
6
Petasia Barat 323,783 325,371 350,532 361,735 377,268
7
Mori Utara 289,438 298,310 330,720 346,804 364,675
8
Soyo Jaya 243,198 282,998 328,516 342,527 361,864
9
Bungku Utara
643,800 671,252 706,197 734,510 765,031
10
Mamosalato 1,158,632 1,181,062 1,089,962 982,057 945,916
Kabupaten Morowali Utara
5,447,597
5,472,561 5,867,309 6,242,646 6,709,481
Pada PDRB Harga Konstan 2010 per kecamatan menunjukan PDRB Terbesar pada
Kecamatan Petasia sebesar 1.419.008 juta rupiah, kemudian disusul Kecamatan Petasia
Timur sebesar 1.137.760 juta rupiah, selanjutnya Kecamatan Mamosalato sebesar
945.916 juta rupiah, Bungku Utara sebesar 765.031 juta rupiah, Kecamatan Lembo
560.929 juta rupiah, serta paling akhir adalah Kecamatan Lembo Raya 272.096 juta
rupiah.
5. Peranan PDRB Kecamatan
Dalam melihat peranan masing-masing PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten
menunjukan seberapa besar sumbangan perekonomian di Kecamatan tersebut terhadap
perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Beberapa Kecamatan potensi menunjukan
sumbangan yang dignifikan terhadap perekonomian Kabupaten Morowali Utara, dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
24
Tabel: 8
Peranan PDRB Kecamatan Terhadap Pdrb Kabupaten
Berdasarkan Harga Berlaku ( Persen )
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 7,05 7,84 8,48 8,32 8,11
2
Lembo 7,99 8,21 8,45 8,49 8,26
3
Lembo Raya 4,12 44,22 4,58 4,45 4,30
4
Petasia Timur 15,81 14,69 15,75 16,12 16,44
5
Petasia 16,58 14,99 15,80 18,08 20,90
6
Petasia Barat 6,13 6,24 6,46 6,37 6,06
7
Mori Utara 5,30 5,48 5,49 5,44 5,33
8
Soyo Jaya 5,12 6,09 6,69 6,59 6,53
9
Bungku Utara 11,74 12,27 12,01 11,84 11,31
10
Mamosalato 20,16 19,95 16,30 14,31 12,76
Kabupaten Morowali Utara
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Untuk melihat peranan perekonomian dari masing-masing Kecamatan berdasarkan
PDRB harga Berlaku enunjukan sebagai berikut : peranan PDRB terbesar kontribusunya
terhadap Total PDRB Kabupaten Morowali Utara adalah PDRB Kecamatan Petasia sebesar
20,90 persen, disusul Kecamatan Petasia Timur sebesar 16,44 persen, selanjutnya
Kecamatan Mamosalato sebesar 12,76 persen, kecamatan Bungku Utara sebesar 11,31
persen, terhadap total PDRB, dimana kecamatan Petasia di dukung oleh sector jasa
Pemerintahan, selain potensi pertambangan nikel selainitu juga ada perdagangan dan
jasa. Untuk posisi berikutnya adalah kecamatan Petasia Timur dengan kontribusi 16,44
persen terhadap total PDRB, dimana potensi Kecamatan Mori Atas sebesar 8,11 persen
dan kecamatan Lembo adalah Pertanian berupa Padi dan Palawija serta perkebunan
berupa kelapa sawit dan coklat, disamping pertambangan, dengan kontribusi 8,26
persen.
25
Tabel: 9
Peranan PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten
Berdasarkan Harga Konstan 2010 ( Persen )
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 6,88 7,54 7,93 7,70 7,54
2
Lembo 8,04 8,22 8,55 8,50 8,36
3
Lembo Raya 4,16 4,24 4,22 4,13 4,06
4
Petasia Timur 16,85 15,67 15,60 16,34 16,96
5
Petasia 15,26 13,91 15,87 19,00 21,15
6
Petasia Barat 5,94 5,95 5,97 5,79 5,62
7
Mori Utara 5,31 5,45 5,64 5,56 5,44
8
Soyo Jaya 4,46 5,17 5,60 5,49 5,39
9
Bungku Utara 11,82 12,27 12,04 11,77 11,40
10
Mamosalato 21,27 21,58 18,58 15,73 14,10
Kabupaten Morowali Utara
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Secara riil Kecamatan Petasia memberikan sumbangan 21,15 persen pada tahun
2017, selanjutnya Kecamatan Petasia Timur memberikan sumbangan 16,96 persen, dan
posisi ke tiga adalah Kecamatan Mamosalato sebesar 14,10 persen kondisi ini sedikit
meningkat akibat dukungan ekspor tambang pada tahun 2017 lalu, untuk Kecamatan
Lembo memberikan sumbangan 8,36 persen, Kecamatan Petasia Timur memberikan
sumbangan 16,96 persen, dan paling kecil memberikan sumbangan adalah Kecamatan
Lembo Raya hanya 4,06 persen terhadap perekonomian riil PDRB Kabupaten Morowali
Utara.
6. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan
Pertumbuhan ekonomi setiap Kecamatan mempunyai perbedaan masing-masing
sesuai dengan potensi dan dinamika pembangunan yang berjalan di Kecamatan
tersebut.
Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh)
Kecamatan terdiri atas ; Kecamatan Mori Atas, Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur,
26
Petasia, Petasia Barat, Mori Utara, Soyo Jaya, Bungku Utara dan Mamosalato.
Dalam perkembangan pembangunan perekonomian Kecamatan yang mempunyai
pertumbuhan ekonomi tertinggi selama tahun 2016 adalah Kecamatan Petasia
merupakan Ibu kota Kabupaten Morowali Utara sebesar 6,11 persen, akibat adanya
pabrik smelter nikel, kemudian disusul Kecamatan Soyojaya sebesar 4,28 persen,
Kecamatan Mori Atas sebesar 3,33 persen, kemudian Kecamatan Lembo 5,77 persen.
Tabel: 10
Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara(persen)
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 13,48 10,12 12,72 3,30 5,30
2
Lembo 20,83 2,70 11,50 5,69 5,77
3
Lembo Raya 21,3 2,33 6,65 4,25 5,41
4
Petasia Timur 22,35 (6,56) 6,78 11,39 11,56
5
Petasia 30,23 (8,42) 22,33 27,37 19,62
6
Petasia Barat 33,3 0,49 7,73 3,20 4,29
7
Mori Utara 20,19 3,07 10,86 4,86 5,15
8
Soyo Jaya 26,54 16,37 16,08 4,26 5,65
9
Bungku Utara 16,7 4,26 5,21 4,01 4,16
10
Mamosalato 5,53 1,94 (7,71) (9,90) (3,68)
Kabupaten Morowali Utara
18,59 0,46 7,21 6,40 7,48
7. PDRB Perkapita menurut Kecamatan
Gambaran PDRB Perkapita merupakan hasil bagi PDRB terjadi penduduk
pertengahan tahun disuatu daerah. Gambaran PDRB Perkapita juga menunjukkan
pendapatan perkapita penduduk disetiap kecamatan. PDRB Perkapita harga berlaku
tertinggi pada Kecamatan Mamosalato tahun 2015 lalu mencapai 130,33 juta rupiah;
disusul Kecamatan Petasia sebesar 81,33 juta rupiah, Kecamatan Petasia Timur sebesar
78,61 juta rupiah; kemudian Kecamatan Petasia Barat sebesar 67,39 juta rupiah.
27
Tabel: 11
PDRB Per kapita menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Utara(juta rupiah)
No
Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1
Mori Atas 40,34 46,22 57,96 59,96 63,08
2
Lembo 36,75 38,79 46,10 48,61 50,91
3
Lembo Raya 33,34 35,36 44,74 46,05 48,32
4
Petasia Timur 73,20 69,11 84,68 90,05 97,82
5
Petasia 64,68 59,15 70,96 84,00 102,99
6
Petasia Barat 51,49 53,61 63,86 65,83 67,09
7
Mori Utara 46,94 50,21 58,57 61,36 65,18
8
Soyo Jaya 36,74 44,28 55,40 56,53 59,51
9
Bungku Utara 47,94 51,75 58,85 61,30 63,36
10
Mamosalato 115,47 117,22 110,57 101,81 97,58
Kabupaten Morowali Utara
56,22 57,56 66,33 69,45 74,52
8. Ketenagakerjaan
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat
dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga
kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring
dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya
adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).
Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan
pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat
menggerakan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya
masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan
pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan
tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang
bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan
penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan
28
kemampuan daya beli).
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja, Angka
sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Pencari kerja
yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan,
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai daerah pertanian maka lapangan usaha ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali
Utara didominasi oleh oleh sektor pertanian dan perdagangan, rumah makan dan
akomodasi serta jasa. Keadaan perekonomian yang kurang menentu saat ini sangat
berpengaruh terhadap masalah ketenagakerjaan, dimana kemampuan dunia usaha
semakin melemah sehingga dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan untuk
merumahkan sebagian karyawan dan bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK). Kondisi demikian banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak
pada sektor industri, konstruksi, pertambangan penggalian, dan jasa swasta.
Situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali Utara sangat rentan dalam menghadapi
kondisi perekonomian saat ini, mengingat umumnya lapangan usaha di daerah
perkotaan secara langsung terkena dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung,
kecuali sektor jasa pemerintah:
a. Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat
dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih,
seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan
menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar
kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya
selain bekerja).
Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk
pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk
yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari
tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Data persentase tingkat
partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Morowali Utara tahun 2017 dapat dilihat
pada Tabel berikut;
Tabel: 12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017
No Jenis Kelamin Morowali Utara
Sulawesi Tengah
1 Laki-laki 90,22 85,38
2 Perempuan 58,82 48,89
3 Total 75,30 67,51
Sumber: BPS Morowali Tahun 2018
Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Morowali Utara
tercatat sebesar 90,22% untuk laki-laki dan 58,82% untuk perempuan, sehingga
secara keseluruhan TPAK hanya mencapai 75,30%. Ini berarti dari setiap 100 orang
penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara yang berumur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 84 orang yang termasuk dalam angkatan kerja (aktif secara
29
ekonomi) dan sisanya 16 orang tergolong dalam bukan angkatan kerja. Sementara
itu untuk penduduk perempuan hanya terdapat sekitar 44 orang tergolong angkatan
kerja dari setiap 100 orang penduduk perempuan. tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dari tingkat
partisipasi angkatan kerja perempuan. hal ini dapat di maklumi penduduk laki-laki
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mencari nafkah terutama dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga dibangdingkan dengan penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan provinsi Sulawesi tengah tingkat parsipasi angkatan kerja
Kabupaten Morowali Utara menunjukan pola yang sama, dimana tingkat partisipasi
angkatan kerja laki – laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. tapi
secara rat – rata, TPAK Kabupaten Morowali Utara diatas rata – rata TPAK Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tabel diatas.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran merupakan bagian dari dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau
sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang
sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja
dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan
angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari
kerja.
Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk
mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah
pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Data yang menggambaran Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terdapat
pada tabel berikut:
Tabel: 13
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017
No Jenis Kelamin Morowali Utara
Sulawesi Tengah
1 Laki-laki 1,99 3,41
2 Perempuan 2,02 5,36
3 Total 2,00 4,10
Sumber: BPS Morowali Tahun 2018
Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Morowali Utara
tercatat sebesar 2,02% dengan komposisi untuk laki – laki sebesar 1,99% dan perempuan sebesar 10,87%.angka pengangguran ini menunjukkan tren meningkat
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar diangka 3,07%.
9. Tingkat lnflasi
Secara komulatif, di Kabupaten Morowali Utara mengalami inflasi yang ditunjukkan
dengan adanya kenaikan indeks pada hampir semua kelompok selama setiap bulannya
kecuali kelompok pengeluaran sandang dan kelompok pengeluaran transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan. Secara komulatif laju inflasi tahun 2017 dari januari
sampai dengan bulan oktober 2017 sudah mencapai 2,57 persen. Namun bila
dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2016 dari Januari sampai dengan
Oktober 2016 yang mencapai 2,97 persen, nilai ini lebih rendah dan masih termasuk
kategori inflasi rendah. secara keseluruhan dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
30
Tabel: 14
Perkembangan Komulatif Inflasi/deflasi Kota Kabupaten (Kolonodale),
Menurut Kelompok Pengeluaran (Tahun 2012=100,00), Tahun 2018
BULAN No Kelompok Pengeluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Umum Total 0.42 -0.13 -0.04 0.46 0.19 1.28 0.24 -0.02 -0.40
1 Bahan Makanan 0.95 -0.72 -0.77 1.32 0.22 2.78 0.67 0.11 -1.25
2 Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
0.38 0.09 0.19 0.14 0.09 0.10 0.11 0.20 0.22
3 Perumahan, air, listrik, gas,
dan bahan bakar 0.05 0.23 0.54 0.03 0.13 0.05 -0.07 -0.19 0.09
4 Sandang 0.30 0.16 0.44 -0.30 0.33 0.24 0.03 -0.06 0.07
5 Kesehatan 0.00 0.24 0.50 -0.08 0.38 0.34 0.16 0.11 0.07
6 Pendidikan, rekreasi, dan olahraga
0.01 0.15 0.21 0.00 0.13 2.05 0.12 0.09 0.02
7 Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan
-0.05 0.16 0.02 0.02 0.40 2.78 -0.04 -0.73 -0.76
Secara komulatif di kabupaten Morowali Utara mengalami inflasi atau laju inflasi yang
ditunjukkan dengan adanya kenaikan indeks pada hampir semua kelompok selama
setiap bulannya kecuali kelompok pengeluaran sandang dan kelompok pengeluaran
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Secara komulatif laju inflasi tahun 2018
dari januari sampai dengan bulan september 2018 sudah mencapai 2,02 persen. Namun
bila dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2017 dari januarai sampai
dengan bulan September 2017 mencapai 2,77 persen, nilai ini lebih rendah dan masih
termasuk kategori inflasi rendah. Secara komulatif inflasi atau laju inflasi yang pada
kelompok bahan makanan mencapai 3,29 persen, selanjutnya kelompok pendidikan,
rkreasi dan olahraga mencapai 2,80, kemudian kelompok transport, komunikasi dan jasa
keuangan yang mengalami inflasi 1,94 persen, selanjutnya kelompok kesehatan yang
sudah mencapai 1,73 persen, lalu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau yang mencapai 1,52 persen, laju inflasi lainnya adalah kelompok sandang
mencapai 1.20 persen, dan yang paling akhir kelompok perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar yang mencapai 0,85 persen. Secara keseluruhan dapat ditunjukkan pada
tabel berikut ini.
Tabel: 15
Perkembangan Komulatif Inflasi Kota Kabupaten (Kolonodale),
Menurut Kelompok Pengeluaran (Tahun 2012=100,00),
Tahun 2018
BULAN No Kelompok Pengeluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Umum Total 0.42 0.30 0.26 0.72 0.91 2.21 2.45 2.43 2.02
1 Bahan Makanan 0.95 0.22 -0.55 0.76 0.98 3.79 4.48 4.60 3.29
31
2 Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
0.38 0.46 0.66 0.80 0.89 0.99 1.10 1.30 1.52
3 Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
0.05 0.28 0.82 0.84 0.97 1.03 0.95 0.76 0.85
4 Sandang 0.30 0.46 0.89 0.59 0.92 1.16 1.19 1.13 1.20
5 Kesehatan 0.00 0.24 0.75 0.67 1.05 1.39 1.55 1.66 1.73
6 Pendidikan, rekreasi, dan
olahraga
7 Transpor, komunikasi, dan
jasa keuangan
Tabel: 16
Perkembangan Komulatif Inflasi Kota Kabupaten (Kolonodale),
Menurut Kelompok Pengeluaran (Tahun 2012=100,00), Tahun 2018
No Inflasi Tahun 2017 Tahun 2018
1 Inflasi September 0.02 -0,40
2 Laju Inflasi September 2,77 2,02
3 Inflasi year on year (September) 3,69 2,76
10. Persentase Kemiskinan
Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga
yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan
makanan, tingkat kebutuhan permintaan (demand) terhadap pengeluaran tersebut pada
dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk
mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat
berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka
digunakan untuk mengkonsumsi makanan.
Batas garis kemiskinan untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada September tahun 2014
sebesar Rp.328.063 per kapita sebulan. Artinya setiap penduduk yang memiliki total
pengeluaran perbulan (makanan + non makanan) kurang dari Rp.328.063 dimasukkan
ke dalam penduduk miskin. Data persentase masyarakat miskin di Kabupaten Morowali
Utara disajikan pada gambar berikut.
Tabel: 17
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013-2016
Tahun Garis Kemiskinan Penduduk Miskin
Total Persentase
2013
316.400 35.400 15,92
2014
335.484 34.040 14,97
32
2015
347.848 19.810 16,91
2016
379.736 19.220 16.07
Sumber: Survei sosial Ekonomi Nasional (diolah kembali)
11. Indeks Gini
Pembangunan sering memiliki dua dimensi yakni memberikan dampak positif
maupun dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolok ukur
terjadinya pembangunan. Definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima
adalah; suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu daerah meningkat selama
kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di
bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak
semakin timpang. Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-
kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Proses
pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan
perubahan (growth plus change) dalam struktur ekonomi dan kelembagaan. Penekanan
pada kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk) mengisyaratkan
perhatian pembangunan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Kurun waktu yang
panjang menyisaratkan bahwa kenaikan perlu berlangsung terus menerus dan
berkelanjutan serta berkualitas, dalam arti menurunnya penduduk miskin dan adanya
pemerataan dalam distribusi pendapatan.
Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan
adalah rasio gini (gini ratio) dan kriteria Bank Dunia. Nilai Gini ratio berkisar antara nol
dan satu. Bila rasio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata
karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara
grafis, ditunjukan oleh berimpitnya kurva Lorens dengan garis kemerataan sempurna.
Bila rasio gini sama dengan satu, menunjukan terjadinya ketimpangan distribusi
pendapatan yang sempurna, karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu
orang saja. Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas
pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah.
Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: a) Tinggi; bila 40 persen penduduk
berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b)
Sedang; bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen
bagian pendapatan; c) Rendah; bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah
menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan.
Jika rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempuma, tetapi jika rasio
Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima;
Ketimpangan “rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3; Ketimpangan “sedang” bila
indeks Gini antara 0,3-0,4; dan Ketimpangan " tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4.
33
Gambar: 2
Nilai Rasio Gini Kabupaten Morowali Utara
Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2011-2014
Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015
Seperti pada gambar di atas terlihat bahwa, gini rasio untuk Kabupaten Morowali Utara
pada tahun 2014 sebesar 0.40. Artinya ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif
menengah. Meskipun indeks gini Kabupaten Morowali Utara tersebut di atas batas
ketimpangan untuk distribusi pendapatan rendah yakni ketimpangan sedang (0,4-0,5).
Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, relatif gini rasio di Kabupaten Morowali Utara
sudah terjadi dari tahun 2010 dengan indeks gini pada waktu itu sebesar 0,2699.
Selama periode 2011-2014, indeks Gini mendekati angka 4 yaitu pada tahun 2011
sebesar 0,36, tahun 2012 sebesar 0,37 dan meningkat menjadi 0,40 tahun 2014. Hal ini
mengindikasikan indeks gini Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun memiliki tren
meningkat namun masih berada pada ketimpangan distribusi pendapatan kategori
menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan
gini rasio. Nilai gini rasio di kabupaten Morowali Utara pada tahun 2014, jika
dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih rendah 0,01 dan lebih tinggi
dari nilai gini rasio Nasional 0.03.
12. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga
mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini,
pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan
kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya
meningatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan),
aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraaan ekonomi (berdaya beli).
IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja
pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar
waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks
Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) Angka
Kematian Bayi IMR, (2) Angka Harapan Hidup (el), dan (3) angka melek huruf (lit). salah
satu kritik mendasar terhadap IMH, bahwa dua komponen utama kurang lebih mengukur
hal yang sama.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan semakin meningkatnya IPM
yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli.
Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa serta
rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan
adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung
sekolah dan rasio guru terhadap sekolah.
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh
34
capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata
indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli,
pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks
kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah
terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten
Morowali Utara.
Secara umum angka IPM di Kabupaten Morowali Utara selama priode 2014 -2017
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini disebabkan karena adanya
sedikit perbaikan/peningkatan pada kesehatan dan pendidikan. Kenaikan angka IPM
Kabupaten Morowali Utara pada priode 2014-2017 meningkat sebesar 2,34 persen. Hal
ini berarti pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Morowali Utara tergolong cepat
dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga upaya senantiasa selalu
ditingkatkan anatar lain dengan meningkatan kinerja kegiatan pembangunan disegala
bidang agar nilai IPM Kabupaten Morowali Utara nantinya bisa meningkat dari kategori
sedang menjadi IPM kategori tinggi.
Tabel:18
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya
Di Kabupaten Utara, Tahun 2013-2016
NOMOR
TAHUN ANGKA IPM
1
2013
65,01
2
2014
65,81
3
2015
66,00
4
2016
66,57
5
2017
67,35
Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara, 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat indeks penentu IPM tahun 2017 sebesar 67,35,
menunjukkan kondisi status pembangunan manusia Kabupaten Morowali Utara masih
tergolong IPM kategori sedang.
1.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA
Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta
isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis
pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 yang mendapatkan perhatian serius
dan fokus dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat;
35
3. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah;
4. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik baik perkantoran maupun sarana prasarana
pendidikan dan kesehatan;
5. Rendahnya daya saing daerah dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
6. Masih tingginya angka kemiskinan;
7. Belum meratanya pembangunan antar wilayah;
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam
menjaga kondisi lingkungan;
9. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi
besar rawan bencana.
Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis
dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat
penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat
kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten
Morowali Utara tahun 2016-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tata Kelola Pemerintahan
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis di
dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di Kabupaten Morowali Utara.
Penyelenggaran pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efisien, serta di
dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan harmonis antara pelaku
utama pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Tata
kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik (good
public governance) yang merujuk pada lembaga penyelenggara pemerintahan
daerah dan adanya partisipasi dari masyarakat (civil society).
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Morowali Utara
diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal untuk mendukung keberhasilan
pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan
utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi
birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik. Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemrintahan adalah bagaimana
membangun pola hubungan antara parapihak dalam pembangunan baik, antara
pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mendukung proses pembangunan
daerah ke depan secara efektif dan efisien. Tantangan lainnya dalam tatakelola
pemerintahan adalah pemberantasan korupsi dengan meminimalkan peluang
terjadinya korupsi di semua level pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara.
Budaya korupsi dan kolusi sangat menghambat efektivitas dan efisiensi alokasi
sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan
infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat
menghambat pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan berkualitas, serta
bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemerintah daerah.
b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas menjadi fokus pemerintah daerah
untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan
utama terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Morowali Utara,
dimana pemerintah daerah memastikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat
(quality of growth), sehingga masyarakatnya menikmati hasil pertumbuhan yang
diraih dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga sebagai upaya
36
nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mengurangi
ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Sulawesi
Tengah.
Kondisi tersebut juga makin tegas dengan disepakatinya MEA pada akhir tahun 2015
sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat terutama dalam bidang ekonomi.
Untuk itu, upaya peningkatan dan penguatan pondasi ekonomi daerah harus terus
diupayakan, sehingga daerah mendapatkan manfaat dari kesepakatan regional
ASEAN tersebut.
Kondisi makro ekonomi Kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2013-2014 relatif
stabil. Pada kurun waktu tersebut perekonomian daerah Morowali Utara justru
mengalami tren yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupate
Morowali tersebut terutama didorong peningkatan daya beli masyarakat, dan hasil
perkebunan serta ekspor hasil pertambangan. Sedangkan untuk sektor produksi
lainya, pariwisata dan jasa belum dapat memberikan kontribusi nyata, karena
berbagai faktor kelemahan lainnya yang membutuhkan solusi secepatnya yakni
antara lain belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi
pada beberapa sektor, rendahnya produktivitas SDM, rendahnya penguasaan
teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur
untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan
lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan
ekonomi antar daerah baik energi, komunikasi maupun fisik jalan dan jembatan
serta fasilitas pelayanan publik.
Perekonomian Kabupaten Morowali Utara didominasi oleh Sektor Pertanian
kontribusi terhadap PDRB rata-rata pada sekitar 45 persen. Dominasi Sektor
Pertanian tersebut ternyata tidak diikuti dengan produktivitas sektor tersebut.
Dimana, kinerja Sektor Pertanian di kabupaten Morowali Utara terganggu dengan
rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan
prasarana produksi, transportasi dan komunikasi) maupun non-fisik (kelembagaan
pemasaran).
Rendahnya kinerja produktivitas Sektor Pertanian secara keseluruhan tersebut
berimplikasi pada tingginya kemiskinan masyarakat pedesaan terutama di Bungku
Utara dan Mamosalato dengan rata-rata persentase angka penduduk kemiskinan di
atas 50 persen. Oleh karena itu, kinerja pertumbuhan perlu difokuskan untuk
mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah (added value) Sektor
Pertanian, serta kinerja sektor-sektor ekonomi potensial lainnya. Kinerja
pembangunan ekonomi masa mendatang tidak hanya diarahkan pada upaya
mengejar pertumbuhan ekonomi an sich, tetapi juga memberikan dampak pada sisi
pemerataannya pendapatan (equity), sehingga kesejahteraan masyarakat secara
luas dapat terwujud.
c. Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)
Kinerja dan kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung dan dipengaruhi
oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan
berjumlah besar akan mampu mendongkrak produktivitas daerah dan nilai tambah
ekonomi daerah. Untuk itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi
prioritas dan fokus pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dan
meningkatkan keberhasilan pembangunan melalui dimensi modal manusia (human
capital). Keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada ujungnya
akan juga bergantung pada pengelolaan modal manusia yang dimiliki tersebut.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga sebagai faktor utama penentu
37
daya saing daerah di Kabupaten Morowali Utara pada masa mendatang. Kondisi
tersebut dapat terlihat dimana kinerja daya saing daerah Kabupaten Morowali Utara
saat ini masih relatif rendah, karena juga kuantitas dan kualitas SDM Kabupaten
Morowali yang juga masih rendah, sehingga belum memiliki kemampuan melakukan
inovasi dan kreativitas.
Berbagai kebijakan jangka menengah yang tepat diperlukan untuk menyiapkan
kuantias dan kualitas SDM yang handal dan berkompetisi dalam pasar tenaga kerja
sebagai angkatan kerja (labor force). Kualitas SDM tenaga kerja dapat baik melalui
berbagai upaya antara lain: menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja,
dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga
kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan, serta dukungan sarana dan
prasarana lainnya.
Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara sebesar 122.985 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016-2017 adalah sebesar 2,21
persen. Dengan demikian, pada beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah
penduduk Kabupaten Morowali Utara akan mengalami pertambahan yang cukup
signifikan. Untuk itu pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Morowali Utara juga perlu mendapatkan perhatikan untuk
menciptakan komposisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan merata.
Perbaikan kualitas SDM di Kabupaten Morowali Utara pada bidang pendidikan masih
memiliki beberapan permasalahan antara lain sarana dan prasarana serta kebijakan
terkait peningkatan kualitas pendidikan yang masih belum optimal. Tantangan ke
depan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan layanan pendidikan yang
berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan
pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, penurunan
penduduk yang buta aksara, menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya
dan miskin, di desa maupun di kecamatan serta antar jenis kelamin. Tantangan lain
adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan
pasar sehingga pendidikan yang dijalankan dapat mendorong dan berperan dalam
pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral
serta toleransi umat beragama.
Sementara itu, perbaikan kualitas SDM di Kabupaten Morowali Utara melalui bidang
kesehatan antara lainya masih kurangnya sarana dan akses pelayanan, serta tenaga
kesehatan baik itu tenaga medis dan paramedis. Tantangan ke depan yang dihadapi
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi
kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan
antarwilayah kecamatan, daerah tertinggal dan terisolir, tingkat sosial ekonomi,
gender meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan, dan meningkatkan
akses terhadap fasilitas kesehatan.
d. Masih Tingginya Kemiskinan
Tujuan utama pembangunan bermuara pada upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan (poverty
level). Oleh karena itu, kinerja pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila
indikator-indikator utama kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik atau
lebih baik antara lain yaitu meningkatnya pendapatan perkapita (percapita income)
dan tingginya daya beli (purchasing power) masyarakat. Terkait dengan hal
tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara harus fokus terhadap
permasalahan kemiskinan daerah antara lain: masih tingginya jumlah penduduk
yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di Kecamatan Bungku Utara dan
38
Kecamatan Mamosalato serta masih tingginya kesenjangan sosial dalam
masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah kecamatan.
Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara ke depan adalah
peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dengan
memberikan solusi cerdas dan tepat, diantaranya meningkatkan kualitas SDM
tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja (kesempatan kerja), serta
mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan akses yang
sama pada pelayanan publik, serta memastikan terjadinya pemerataan
pembangunan antar wilayah, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah-
wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Bungku Utara dan
Kecamatan Mamosalato yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kabupaten
Morowali Utara.
e. Rendahnya Kualitas Dan Cakupan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing
daerah juga sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan
infrastruktur menjadi katalisator dan dinamisator dalam upaya mengurangi
kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kondisi infrastuktur Kabupaten Morowali
Utara saat ini masih tertinggal dibanding daerah kabupaten lainnya di Sulawesi
Tengah. Oleh karena itu, permasalahan infrastruktur ini menjadi prioritas daerah
untuk segera dibenahi. Permasalahan infrastruktur Kabupaten Morowali Utara
terutama terkait dengan kondisi jalan, jembatan dan lainnya yang sudah rusak atau
bahkan rusak berat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga
dihadapkan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik baik
perkantoran maupun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta energi.
Kurangnya sarana transportasi yang menghubungkan antar desa, kecamatan dan
kabupaten sehingga sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan yang belum
memadai. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kualitas infrastruktur
dasar dan energi menjadi prioritas utama didalam pencapaian visi misi
pembangunan jangka menengah hingga tahun 2021 akan datang.
f. Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah dan Penataan Ruang
Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan
berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan
keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah
dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
(growth pole), mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-
kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi
dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di kabupaten Morowali Utara.
Ketimpangan tersebut terjadi tentu saja karena adanya perbedaan kondisi geografis
dan topografi antar kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi
alam yang sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan
infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada
kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi
berbeda. Oleh Karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang
di lalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal
atau terbelakang yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara.
Upaya-upaya pembangunan yang lebih difokuskan pada wilayah kecamatan
39
tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan sehingga ketimpangan atau
kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi.
Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya
kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh Karena itu, keseimbangan
pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus memprioritaskan
pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.
g. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Rendahnya Peran Serta Masyarakat
Dalam Menjaga Kondisi Lingkungan
Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam
kekayaan sumber daya alam, khususnya Sektor Pertambangan. Namun demikian,
tantangan 5 tahun ke depan atau akhir periode jangka menengah adalah menata
dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih
rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.
Kualitas lingkungan hidup di kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan
terutama karena masih berlangsung eksploitasi hutan, akibat terjadinya pembalakan
liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining). Pemerintah daerah
Kabupaten Morowali Utara memberikan perhatian khusus bagi upaya peningkatan
peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan antara lain melalui
berbagai upaya sosialiasi dan regulasi yang bermanfaat bagi upaya untuk
mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi
gas rumah kaca. Memperhatikan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana
Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2011 dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
provinsi Sulawesi Tengah. Karena dampak dari perubahan iklim mengakibatkan
terjadinya fenomena el-nino dan el-nina, serta musim kemarau berkepanjangan
yang berdampak pada produksi Sektor Pertanian. Dampak terhadap kinerja
produktivitas Sektor Pertanian tersebut akan menyebabkan terganggunya ketahanan
dan keamanan pangan masyarakat setempat.
h. Daerah Rawan Bencana
Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah
yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan
lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah
dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan
langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap
bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan
mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah,
agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih
besar.
40
1.5 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas
Daerah, Badan Daerah. Adapun susunannya sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 2 (dua) Asisten dan 6 (enam)
Bagian. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten
Morowali Utara. Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:
1) Asisten Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian.
Asisten Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian,
Membawahi 3 (tiga) bagian:
- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
- Bagian Administrasi Pembangunan;
2) Asisten Administrasi Umum.
Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian:
- Bagian Hukum
- Bagian Organisasi
- Bagian Umum dan Perlengkapan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten
Morowali Utara. Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian
yaitu:
- Bagian Umum dan Perlengkapan
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Bagian Keuangan
3. Inspektorat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten
Morowali Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara membawahi 3 (tiga)
Inspektur Pembantu yaitu:
- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Dinas—Dinas Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
b. Dinas Kesehatan Daerah;
41
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
d. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. Dinas Sosial Daerah;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Daerah;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
r. Dinas Perikanan Daerah;
s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah;
5. Badan Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
6. Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Kecamatan. Kecamatan terdiri dari:Kecamatan di Kabupaten
Morowali Utara, terdiri atas:
1. Kecamatan Petasia;
2. Kecamatan Lembo;
3. Kecamatan Mori Atas;
4. Kecamatan Bungku Utara;
5. Kecamatan Soyo Jaya;
6. Kecamatan Mamosalato;
7. Kecamatan Mori Utara;
8. Kecamatan Lembo Raya;
9. Kecamatan Petasia Timur;
10. Kecamatan Petasia Barat;
42
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
2.1.1 VISI
Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan
yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran
masa depan, perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi
yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang
ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang
sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa
visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan
yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Sesuai dengan
amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah gambaran kondisi
Kabupaten Morowali Utara yang ingin dicapai pada akhir periode 2016-2021.
Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang
perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan
dalam RPJP Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-
2021, RPJMNas Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang
dalam Nawacita dan Trisakti, maka visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara
adalah:
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL”
Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (keywords) yang perlu dijabarkan
kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Morowali Utara. Selanjutnya, tujuan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi
kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi
tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah sejahtera, berdaya
saing, dan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pokok-pokok visi akan
dijelaskan lebih detail dalam tabel berikut:
Tabel : 19
Perumusan Penjelasan Visi
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT
KABUPATEN MOROWALI
UTARA YANG
SEJAHTERA DAN
BERDAYA SAING
MELALUI
1. Sejahtera
Secara umum sejahtera
berarti keadaan yang
baik, kondisi masyarakat
dalam keadaan makmur,
sehat dan damai.
Makna kata sejahtera
ditandai dengan hal-hal
43
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN
PROFESIONALs
berikut:
1. Meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM)
2. Bertambahnya Usia
Harapan Hidup (UHH)
3. Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
4. Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka
(TPT)
5. Nilai Tukar Petani
(NTP)
2. Berdaya saing Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara
berkomitmen untuk
meningkatkan daya saing
daerah. Daya saing
merupakan keberhasilan
pembangunan daerah
yang menggambarkan
stabilitas kemajuan
daerah dari integrasi dan
kecenderungan global,
yang juga mengukur
keberlanjutan
pertumbuhan
kesejahteraan.
Ruang lingkup
peningkatan daya saing
daerah Kabupaten
Morowali Utara
mencakup:
1. Stabilitas ekonomi
makro daerah
2. Perencanaan
pemerintah yang baik
3. Kondisi investasi dan
tenaga kerja
4. Kualitas hidup
5. Pembangunan
infrastruktur
3. Pemerintahan
yang bersih dan
professional
Pemerintahan Daerah
Kabupaten Morowali Utara
mengimplementasikan
prinsip-prinsip good
governance mencakup:
44
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
1. Partisipasi
2. Penegakan hukum
3. Transparansi
4. Kesetaraan
5. Daya tanggap
6. Wawasan ke depan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi dan efektivitas
10. Profesionalisme
2.1.2 Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2016-2021, yaitu “
Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing
Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional”, ditempuh
melalui 7 (tujuh) misi yang diberi judul “Sejahtera dan Harmoni bersama Rakyat”.
Label “Sejahtera dan Harmoni bersama Rakyat” yang membingkai tujuh misi
untuk mewujudkan visi Pembangunan Morowali Utara tersebut, menunjukkan sikap
keberpihakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sejalan dengan visi, misi, dan
program Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2016-2021) kepada elemen masyarakat yang
lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan lebih sejahtera dan harmoni
tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi rakyat kecil, atau kelompok
masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.
Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Morowali Utara yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah
ditetapkan. Ketujuh misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional
Kebijakan pembangunan Morowali Utara diarahkan pada upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan
dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima sejalan dengan
prinsip clean government dan good governance. Untuk menjalankan kebijakan
tersebut, birokrasi dibuat lebih profesional. Hal ini sejalan dengan prioritas
pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita yang ke-2 yaitu “membuat
pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya”.
Untuk menjadi profesional berarti bahwa pemerintahan Kabupaten Morowali Utara
perlu melakukan pelayanan dengan mengadopsi prinsip-prinsip kualitas layanan
(service quality), yaitu: Tangible; penampilan fisik, tempat pelayanan yang memenuhi
standar dan penampilan aparatur yang rapi dan bersih, Empathy; melayani dengan
memberikan perhatian penuh kepada masyarakat, Reliability; aparatur pemerintah
memiliki kemampuan melayani secara handal dan mempunyai rasa tanggung jawab
terhadap segala yang dilakukannya berlandaskan moral dan etika publik dalam setiap
perilaku, Responsiveness; meningkatkan daya tanggap terhadap aspirasi, kebutuhan
45
dan tuntutan rakyat, serta kesediaan membantu masyarakat dan melayani,
Assurance; aparatur pemerintah memberikan jaminan kepercayaan, keyakinan,
kemampuan, keamanan, keramahan dan profesionalisme dalam memberikan
pelayanan.
Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yang bersih dan profesional berupaya untuk
menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang baik sebagai mekanisme dinamis
yang mengarahkan seluruh aparatur dalam membangun dan mencapai visi yang telah
ditetapkan dengan cara berpenampilan, bersikap, mengambil keputusan,
menyelesaikan masalah dengan bijak, dimana pelaksanaannya diukur dari komitmen
dan konsistensi. Secara keseluruhan visi, strategi, dan kepemimpinan diarahkan
dalam mengelola sumber daya daerah secara transparan dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya dukung lingkungan secara
berkelanjutan
Sebagai daerah otonomi baru, Morowali Utara perlu membangun dan mengupayakan
ketersediaan infrastruktur daerah secara memadai. Pembangunan insfrastruktur
merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses
pembangunan daerah. Insfrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah
satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat gerak laju dan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan
infrastruktur seperti transportasi (jalan, jembatan), telekomunikasi, sanitasi, dan
energi. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi bagi pembangunan
Kabupaten Morowali Utara.
Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Morowali Utara adalah pembangunan
yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan
ruang wilayah kabupaten yang berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan
adalah usaha meningkatkan kualitas masyarakat Morowali Utara secara bertahap
dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan
dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendukung
pembangunan berkelanjutan yang disepakati di Rio de Janiro Tahun 1992,
mengandung dua gagasan penting yaitu: (1) Gagasan kebutuhan, khususnya
kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup; (2) Gagasan keterbatasan, yaitu
keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan
berwawasan lingkungan memegang prinsip-prinsip yaitu: (1) Menjamin pemerataan
dan keadilan; (2) Menghargai keanekaragaman hayati; (3) Menggunakan pendekatan
integratif; (4) Menggunakan pandangan jangka panjang.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim
usaha yang kondusif
Misi ini untuk menuju keadaan yang lebih baik dari segi ekonomi yang diukur dari
proses kondisi perekonomian secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Morowali Utara ditargetkan meningkat setiap tahunnya yang dibarengi
dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa pertumbuhan
ekonomi daerah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten
Morowali Utara. Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah akan
memfokuskan pada sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan.
Secara lebih jelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara
46
akan berbasis pada agribisnis, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan
kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro,
peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata
yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan
peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi
daerah melalui iklim usaha yang kondusif. Misi ini sejalan dengan prioritas
pembangunan nasional yang termaktub dalam Trisakti yaitu “berdikari dalam
ekonomi” dan Nawacita yang ke-7 yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik”.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
kesehatan
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan
daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatan (fisik dan
mental), kualitas pendidikan formal dan informal, kepribadian terutama moral/agama,
serta tingkat kesejahteraan hidup. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menjamin
pendidikan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik sesuai amanat prioritas
pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita yang ke-5 dan ke-6 yaitu
“meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia” dan
“meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehinga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya”.
Dibidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Morowali Utara berupaya meningkatkan
keterjangkauan pendidikan, akses dan pemerataan layanan pendidikan, kuantitas
serta mutu pendidikan. Dibidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
bersungguh-sungguh dalam meningkatkan upaya kesehatan, pelayanan screening
dan pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan, meningkatkan pelayanan
kesehatan rujukan, upaya promosi kesehatan, penanganan penyakit menular,
kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dengan
membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Morowali Utara
diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks daya
saing daerah.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang
inklusif
Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara adalah pembangunan
inklusif yaitu pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat
tersebut yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan daerah yang
inklusif adalah pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan
masyarakat. Pembangunan ekonomi yang inklusif harus dibangun dengan tiga pilar,
pertama memaksimalkan kesempatan ekonomi, memberikan jaring pengaman sosial,
dan menjamin tersedianya akses yang sama terhadap segenap kesempatan ekonomi.
Masyarakat Morowali Utara akan dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Meskipun ada program pembangunan yang sifatnya sentralisasi yaitu dari pusat,
namun demikian pembangunan yang bersifat bottom-up akan dioptimalkan yaitu
berdasar pada aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat Morowali Utara.
47
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
Misi ini untuk mewujudkan kerukunan dan harmonisasi masyarakat melalui
peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-
umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
Morowali Utara sehari-hari. Misi ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi budaya
dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun
karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban
yang semakin meningkat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini
sejalan dengan Nawacita yang ke-8 dan ke-9 yaitu “melakukan revolusi karakter
bangsa”, dan “memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial”.
7. Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan daerah yang perlu untuk ditangani
secara holistik. Berbagai cara yang ditempuh adalah pemberdayaan masyarakat,
perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin, penciptaan
lebih banyak kesempatan kerja, dan pembukaan akses pada daerah kantong produksi
yang masih terisolir.
Guna mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu
untuk menciptakan crash program atau program unggulan “Sekolah Kampung
Analipu”. Penjelasan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis
tentang program ini akan dijabarkan kedalam dokumen tersendiri.
Keterkaitan ke-7 misi tersebut dalam mendukung visi akan dirangkum dalam tabel di
bawah ini.
Tabel : 20
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi
No
.
Pokok-Pokok
Visi Didukung oleh Misi
1. Sejahtera Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif
Misi Keenam: Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi
keagamaan
Misi Ketujuh: Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran
2.
Berdaya saing Misi Kedua: Meningkatkan infrastuktur daerah dan daya
dukung lingkungan secara berkelanjutan.
Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui pendidikan dan kesehatan
3. Pemerintahan
yang bersih dan
professional
Misi Pertama: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan
pelayanan publik yang professional
Misi Kelima: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah yang inklusif
48
2.2. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Dalam RPJMD ini, terdapat visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara yaitu “
Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sejahtera dan Berdaya
Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan
Profesional” untuk mewujudkan visi ini, dirumuskan 7 Misi yang juga tertuang
dalam RPJMD ini. Dari ketujuh Misi ini ada beberapa tujuan, sasaran dan indikator
yang erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Morowali Utara.
Adapun Jumlah tujuan dan sasaran yang tertuang dalam BAB VI dan VII RPJMD
tahun 2016-2021 serta dituangkan dalam Keputusan Bupati Morowali Utara
Nomor:180.45/KEP-B.MU/0151/VI/2018 tentang Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 yang ditetapkan untuk mencapai
Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 21 Tujuan,
58 sasaran dan sebanyak 214 indikator, akan tetapi dari jumlah sasaran dan
indikator yang tertuang dalam BAB VI dan VII RPJMD tersebut, maka pada tahun
2018 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dituangkan dalam penyusunan
SAKIP/LAKIP pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 20 Tujuan, 47
sasaran dan 139 indikator sasaran yang ditargetkan mampu mempercepat
terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi
Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Untuk mencapai Misi ini dibuatlah program-
program pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD yang ada dan
dituangkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing OPD untuk
menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Berikut ini akan diuraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada
rumusan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara sebanyak 20 tujuan dan 47 sasaran dan 139 Indikator sasaran yang
dituangkan pada SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara pada
tahun 2018.
Tabel: 21 Tujuan dan Sasaran yang Didasarakan pada Rumusan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
No. Tujuan
Sasaran
MISI 1. MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PROFESIONAL
1. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan
49
yang profesional dan Kompeten publik mencapai level “memuaskan”
2. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tatakelola pemerintahan
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
4. Meningkatnya kedisiplinan SDM
aparatur
5. Meningkatnya kinerja PNS
2. Meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pembangunan dan
penganggaran
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah daerah mencapai
Level “rata-rata baik” untuk seluruh OPD, dan LAKIP/SAKIP daearah
dengan Nilai B.
7. Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dengan
opini “ Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)”
MISI 2. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAERAH DAN DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN
1.
Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di kabupaten Morowali
Utara
1. Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi dan daerah terisolir
dalam kondisi mantap
2. Meningkatnya jumlah jembatan
dalam kondisi mantap
2. Meningkatkan sarana prasarana publik,
informasi dan komunikasi
1. Meningkatnya infrastruktur
perhubungan
2. Tersedianya perumahan dan
pemukiman kota bagi warga
3. Meningkatnya kapasitas energy
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
lingkungan
1. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
2. Meningkatnya akses air bersih dan
sanitasi layak
3. Meningkatnya pengelolaan SDA yang
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
4. Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana
1. Meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana
2. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk
pendirian bangunan (permukiman)
MISI 3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI MELALUI
PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya PDRB per kapita
2. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri dan
investasi daerah
1. Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)
2. Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu
3. Meningkatnya kontribusi sektor 1. Meningkatnya kunjungan wisata
50
pariwisata 2. Tertatanya destinasi wisata dengan baik
MISI 4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
1. Meningkatkan derajat pendidikan 1. Meningkatnya harapan rata-rata lama
sekolah
2. Meningkatnya keterjangkauan
pendidikan
3. Meningkatnya akses dan pemerataan
layanan pendidikan
4. Meningkatnya kuantitas dan mutu
pendidikan
2. Meningkatkan upaya kesehatan 1. Meningkatnya usia harapan hidup
2. Meningkatnya upaya kesehatan
3. Meningkatnya pelayanan screening
dan pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan
6. Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
MISI 5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
YANG DAERAH YANG INKLUSIF
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah
1. Meningkatnya partisipasi stakeholder
dalam perencanaan pembangunan
2. Optimalnya mekanisme dan system
perencanaan yang komperehensif
dan partisipasif
MISI 6. MEWUJUTKAN KERUKUNAN DAN HARMONISASI KEAGAMAAN
1. Meningkatkan Pelayanan bagi pemuka
agama dan pembangunan masyarakat (toleransi, gotong royong, dan rasa
aman)
1. Terjaminnya pengelolaan rumah
ibadah
2. Meningkatkan kerukunan intra dan
antar umat beragama
1. Terpeliharanya kerukunan intra dan
antar umat beragama
3. Menciptakan sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan harmoni
1. Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni
4. Meningkatkan kesetaraan gender 1. Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan pemerintahan
dan kemasyarakatan
2. Menurunnya kekerasan terhadap
perempuan
3. Meningkatnya keikutsertaan
51
masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang
berkualitas
5. Menumbuhkembangkan kreativitas
minat dan bakat pemuda
1. Meningkatnya pemuda yang
berprestasi dalam bidang olahraga
MISI 7. MENGENTASKAN KEMISKINAN DARI PINGGIRAN
1. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin
1. Menurunnya jumlah dan persentase
penduduk miskin
2. Menurunnya tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
3. Meningkatnya kesejahteraan petani
dan nelayan (NTP=100)
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi dan misi
diperlukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk
strategi dan arah kebijakan pembangunan Morowali Utara 2016-2021.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi
Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 21 Tujuan, 58 sasaran dan sebanyak
214 indikator yang dirangkum dalam 7 misi, akan tetapi dari beberapa tujuan,
sasaraan dan indikator tersebut sesuai arahan dari gubernur melalui Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sub Bagian Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja
bahwa sasaran dan indikator yang ada di RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat
diringkas atau dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan Idikator Kinerja Utamanya.
sesuai arahan tersebut maka ditetapkan IKU Kabupaten Morowali Utara berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:180.45/KEP-B.MU/0151/VI/2018 tentang
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021, maka pada tahun
2018 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dituangkan dalam penyusunan
SAKIP/LAKIP pemerintah Kabupaten Morowali Utara hanya 47 sasaran dan 139
indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018. Adapun
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dituangkan dalam penyusunan
SAKIP/LAKIP pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat ditampilkan pada tabel
berikut:
Tabel: 22 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Utama Formulasi IKU
OPD
Penanggungjaw
ab
1. Terwujudnya
peningkatan
pelayanan publik
mencapai level “memuaskan”
1. Cakupan penduduk yang memiliki KTP berbasis
NIK
Jumlah KTP ber-NIK yang
diterbitkan / Jumlah
penduk wajib KTPX100%
Dukcapil
2. Peresentase penduduk
yang memiliki akte
kelahiran
Jumlah penduduk yg
memiliki akte kelahiran/Jumlah
penduduk X100%
Dukcapil
52
3. Persentase penduduk yang memiliki Kartu
Keluarga (KK)
Jumlah penduduk yang memiliki KK / Jumlah
penduduk X100%
Dukcapil
4. Persentase pengelolaan
arsip sesuai standar
Jumlah perangkat daerah
yang telah menerapkan
arsip secara baku/jumlah
perangkat daerahX100 %
Dinas Perpustakaan
Daerah
5. Persentase PAD terhadap
pendapatan
PAD / jumlah pendapatan
X100% BPKD
6. Jumlah anggota dewan yang mengikuti diklat
Jumlah Anggota dewan
yang mengikuti bimtek
Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya
kualitas penyelenggaraan
tatakelola
pemerintahan
7. Jumlah evaluasi
kelembagaan OPD berdasarkan peraturan
perundang-undangan
Jumlah OPD yang dievaluasi
Sekretariat Daerah/Bagian
Organisasi
8. Persentase produk
hukum yang difasilitasi
per tahun
Persentase Produk
Hukum yang dihasilkan
Sekretariat
Daerah/Bagian
Hukum
9. Nilai dan pemeringkatan
LPPD
Nilai dan pemeringkatan
LPPD
Sekretariat
Daerah/Baian
Adpum Otda
3. Meningkatnya
kualitas SDM aparatur
10. Persentase PNS yang
telah mengikuti Diklat
struktural dan fungsional
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat struktural dan fungsional
/ Jumlah ASN X 100%
BKPSDM
4. Meningkatnya
kedisiplinan SDM
aparatur
11. Persentase rekomendasi
audit keuangan yang ditindaklanjuti.
Jumlah rekomendasi
audit keuangan yang
ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi audit
keuangan X 100%
Inspektorat
Daerah
12. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan
pengawasan
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan
pengawasan
Inspektorat
Daerah
5. Meningkatnya
kinerja PNS
13. Persentase PNS yang
menduduki Jabatan sesuai kompetensi
Jumlah ASN yang
menduduki jabatan
sesuai
kompetensinya/jumlah jabatan yang tersedia X
100 %
BKPSDM
14. Persentase jabatan
Struktural yang terisi
Jumlah jabatan struktural
yang terisi/jumlah
jabatan struktural X100%
BKPSDM
6. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
pemerintah
daerah mencapai
level “rata-rata baik” untuk
seluruh SKPD,
dan LAKIP/SAKIP
15. Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Nilai akuntabilitas kinerja
Pemerintah
Sekretariat
Daerah/Bagian
Organisasi
53
daerah dengan nilai B
7. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah dengan opini
“Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)”
16. Opini hasil pemeriksaan
oleh BPK
Opini BPK BPKD
17. Persentase Laporan keuangan dan
pengelolaan asset
sesuai standar teknis
Laporan keuangan dan
pengelolaan asset sesuai
standar teknis/Jumlah
laporan keuangan X 100%
BPKD
8. Meningkatnya proporsi panjang
jalan kantong
produksi dan
daerah terisolir
dalam kondisi mantap
18. Persentase panjang
jalan kantong produksi dalam kondisi baik dan
sedang
panjang jalan kantong
produksi
dalam kondisi baik dan
sedang / Panjang Jalan
kantong produksi x 100%
DPUPR
9. Meningkatnya
jumlah jembatan
dalam kondisi
mantap
19. Persentase jumlah
jembatan dalam kondisi
baik dan sedang
jumlah jembatan dalam
kondisi baik dan sedang/
Jumlah Jembatan x
100%
DPUPR
20. Persentase jalan dan
jembatan yang direhabilitasi
Panjang jalan dan jembatan yang
direhabilitasi / Panjang
jalan dan jembatan x
100%
DPUPR
21. Persentase saluran
drainase/gorong-gorong yang dibangun
Panjang saluran drainase
atau gorong-gorong yang dibangun / panjang
saluran drainaseatau
gorong-gorong x 100%
DPUPR
22. Jumlah Daerah Irigasi
(DI)
Jumlah Daerah Irigasi
(DI) DPUPR
10. Meningkatnya
infrastruktur
perhubungan 23. Persentase sarana
perhubungan yang
dibangun
Jumlah sarana
perhubungan yang
dibangun / Jumlah sarana perhubungan x
100 %
Dinas
Perhubungan, dan
PKP
24. Persentase prasarana
dan fasilitas perhubungan yang
berfungsi baik
Jumlah prasarana dan
fasilitas
perhubungan yang
berfungsi baik / Jumlah prasarana dan fasilitas
perhubungan
x 100 %
Dinas
Perhubungan, dan
PKP
25. Jumlah terminal Jumlah terminal
Dinas
Perhubungan, dan PKP
54
11. Tersedianya perumahan dan
pemukiman kota
bagi warga
26. Rasio pemukiman layak
huni
Rasio pemukiman layak
huni
Dinas
Perhubungan, dan PKP
12. Meningkatnya
kapasitas energi 27. Persentase elektrifikasi
jumlah penduduk yang
mendapatkan listrik
dibanding jumlah penduduk seluruhnya x
100
DPUPR
13. Meningkatnya
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
28. Luas ruang terbuka
hijau Luas ruang terbuka hijau
Dinas lingkungan
Hidup
14.
Meningkatnya akses air bersih
dan sanitasi
layak
29. Persentase Rumah Tangga (RT) yang
menggunakan air
bersih
Jumlah Rumah Tangga
(RT) yang menggunakan
air bersih / Rumah Tangga (RT) x 100%
DPUPR
15.
Meningkatnya
pengelolaan SDA yang
menerapkan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
30. Persentase pengelolaan Sumber daya alam
yang sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH
Jumlah pengelolaan Sumber daya alam yang
sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL, SPPLH /
Jumlah pengelolaan sumberdaya alam x 100
%
Dinas lingkungan
Hidup
16. Meningkatnya
kewaspadaan
dan mitigasi terhadap
bencana
31. Persentase Desa yang telah mengikuti
kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli
Bencana (KMPB)
Jumlah Desa yang telah
mengikuti kegiatan
Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) /
Jumlah Desa x 100 %
BPBD
32. Jumlah desa yang
tangguh terhadap
bencana
Jumlah desa yang
tangguh terhadap
bencana
BPBD
33. Jumlah bantuan
penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat
Jumlah bantuan
penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat
BPBD
34. Persentase aparatur
yang bersertifikat
Pelatihan Tanggap
Bencana
Jumlah aparatur yang bersertifikat Pelatihan
Tanggap Bencana /
Jumlah aparatur BPBD x
100 %
BPBD
17. Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai
peruntukan
35. Persentase
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peruntukannya
Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya / Jumlah
pemanfaatan ruang x100
%
DPUPR
18. Meningkatnya
kepatuhan masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang untuk
36. Ketaatan terhadap
RTRW Ketaatan terhadap RTRW DPUPR
55
pendirian bangunan
(permukiman)
19. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
37. Pertumbuhan ekonomi
PDRB(t+1) − PDRB(t) /
PDRB(t) x 100%
Bappelitbangda
20. Meningkatnya
PDRB per kapita 38. PDRB per kapita ADH
Berlaku
PDRB per kapita ADH
Berlaku
Dinas Koperasi ,
UMKM dan
Perindag.
39. PDRB per kapita ADH
Konstan
PDRB per kapita ADH
Konstan
Dinas Koperasi ,
UMKM dan Perindag.
40. Persentase koperasi
aktif
Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi X 100
%
Dinas Koperasi ,
UMKM dan
Perindag.
41. Persentase
pertumbuhan industry
Jumlah Industri Tahun n-
Jumlah Industri Tahun
(n-1)**) / Jumlah
Industri s/d Tahun n x100%
Dinas Koperasi ,
UMKM dan
Perindag.
42. Cakupan bina kelompok pedagang / usaha
informal
Jumlah kelompok
pedagang atau usaha
informal
yang mendapatkan bantuan binaan pemda
Tahun n / Jumlah
kelompok pedagang atau
usaha informal x100%
Dinas Koperasi , UMKM dan
Perindag.
43. Tingkat inflasi daerah
[{(1 + ΔInf1)(1 + ΔInf2
)(1 + ΔInft)}1/t] − 1
Dimana :
ΔInf = perubahan inflasi
dari nilai tahun sebelumnya
t = adalah periode
pengamatan perubahan
nilai inflasi.
Sedangkan ΔInf dihitung
dengan rumus sebagai
berikut : ΔInf =Inf(n+1) − inf (n)
/ Inf(n) x 100%
Dimana :
Infn = nilai inflasi pada tahun n
Inf(n+1) = nilai pada 1
tahun berikutnya
n = tahun ...
Dinas Koperasi ,
UMKM dan
Perindag.
21. Meningkatnya
jumlah investasi daerah (PMDN
44. Realisasi PMDN dan
PMA
Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)
Dinas Penanaman
Moodal dan P2TSP
56
dan PMA)
22. Meningkatnya
informasi pelayanan
terpadu satu
pintu
45. Jumlah informasi dan
ijin yang dikeluarkan
Jumlah informasi dan ijin
yang dikeluarkan
Dinas Penanaman
Moodal dan P2TSP
23.
Meningkatnya
kunjungan
wisata
46. Jumlah wisatawan yang
berkunjung ke
Kabupaten Morowali Utara
Jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten
Morowali Utara
Disparpora
24. Tertatanya destinasi wisata
dengan baik
47. Jumlah destinasi wisata
yang tertata baik
Jumlah destinasi wisata
yang tertata baik Disparpora
25.
Meningkatnya harapan rata-
rata lama
sekolah
48. Harapan rata-rata lama
sekolah
Kombinasi antara
partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan yang
sedang dijalani, kelas
yang diduduki dan pendidikan yang
ditamatkan.
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
26. Meningkatnya
keterjangkauan
pendidikan 49. Angka rata-rata lama
sekolah
Kombinasi antara
partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan yang
sedang dijalani, kelas yang diduduki dan
pendidikan yang
ditamatkan.
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
50. Angka partisipasi kasar
(APK) PAUD, SD
51. Angka partisipasi kasar
(APK) SMP
APKth=Eth / Pth,a x
100
Dimana, h = jenjang pendidikan
a = kelompok usia
t = tahun
Eth = adalah jumlah
penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia
sedang sekolah pada
jenjang pendidikan h
Pth,a = adalah jumlah penduduk yang pada
tahun t berada pada
kelompok usia yaitu
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan h
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
52. Angka pendidikan yang ditamatkan
APTth =Pth / Pt x 100
Dimana:
h = jenjang pendidikan
t = tahun
Pth = jumlah penduduk yang mencapai jenjang
pendidikan h pada tahun
t
Pt = total jumlah penduduk pada tahun t
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57
53. Angka partisipasi sekolah SD
54. Angka partisipasi
sekolah SMP
APS 7-12= Jumlah
murid usia sekolah /
Jumlah penduduk usia
sekolah x 1000
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
27. Meningkatnya akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan 55. Angka partisipasi murni (APM) SD
56. Angka partisipasi murni
(APM) SMP
APMth = Etha / Ptha x 100
dimana:
h = jenjang pendidikan
a = kelompok usia t = tahun
Eth,a = jumlah
siswa/penduduk
kelompok usia a yang bersekolah di tingkat
pendidikan h pada tahun
t
Pth,a = jumlah penduduk
kelompok usia a
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
57. Rasio ketersediaan
sekolah terhadap penduduk usia sekolah
SD
58. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SMP
Jumlah sekolah /
Jumlah penduduk usia
sekolah x
10.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59. Rasio guru terhadap
murid SD
60. Rasio guru terhadap murid SMP
Jumlah Guru (SD/MI
+SMP/MTs) / Jumlah
Murid (SD/MI+SMP/MTs)
x 10.000
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
61. Persentase sekolah dalam kondisi baik
Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik / Jumlah
seluruh sekolah x 100%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62. Jumlah perpustakaan Jumlah perpustakaan
Dinas
Perpustakaan Daerah
63. Rata-rata jumlah kunjungan ke
perpustakaan pertahun
Rata-rata jumlah kunjungan ke
perpustakaan pertahun
Dinas Perpustakaan
Daerah
28. Meningkatnya
kuantitas dan
mutu pendidikan 64. Persentase guru yang
bersertifikat pada
semua jenjang (PAUD, SD, SMP)
Jumlah guru yang
bersertifikat
pada semua jenjang
(PAUD, SD, SMP) /
Jumlah guru pada semua jenjang (PAUD, SD, SMP)
x 100 %
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
65. Persentase jumlah sekolah yang
berstandar nasional
Jumlah yang berstandar
internasional / Jumlah
sekolah seluruhnya x 100%
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
58
29. Meningkatnya
Usia Harapan Hidup 66. Usia Harapan Hidup
Angka perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada
perubahan pola
mortalitas menurut umur
Dinas Kesehatan
Daerah
67. Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan
yang dibangun
Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan
yang dibangun
Dinas Kesehatan
Daerah
68. Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan yang direhabilitasi
Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan yang direhabilitasi
Dinas Kesehatan
Daerah
69. Jumlah alat kesehatan yang memenuhi
standar
Jumlah alat kesehatan
yang memenuhi standar
Dinas Kesehatan
Daerah
30.
Meningkatnya
pelayanan
screening dan
pelayanan
kesehatan berdasar daur
kehidupan
70. Cakupan kunjungan ibu hamil
Jumlah ibu hamil yang
memperoleh pelayanan
antenatal
K4 di satu wilayah kerja
pada waktu tertentu / Jumlah sasaran ibu hamil
di suatu wilayah
kerja dalam kurun waktu
sama x 100%
Dinas Kesehatan Daerah
71. Cakupan ibu hamil yang ditangani
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan
antenatal
K4 di satu wilayah kerja
pada waktu tertentu / Jumlah sasaran ibu hamil
di suatu wilayah kerja
dalam kurun waktu sama
x 100%
Dinas Kesehatan Daerah
72. Cakupan pertolongan
persalinan
Jumlah ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga kesehatandi satu wilayah
kerja pada kurun waktu
tertentu / Jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja
dalam kurun waktu yang
sama x100%
Dinas Kesehatan
Daerah
73. Cakupan pelayanan ibu
nifas
Jumlah peserta ibu nifas
yang telah memperoleh
3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu
wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu /
seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama
x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
59
74. Cakupan neo-natal
dengan komplikasi yang
ditangani
Jumlah neonatus dengan
komplikasi yang tertangani / Jumlah
seluruh neonatus dengan
komplikasi yang ada x
100%
Dinas Kesehatan Daerah
75. Cakupan kunjungan
bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh
pelayanan kes. sesuai
standardi satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah
seluruh bayi lahir hidup
di satu
wilayah kerja padakurun
waktu yang sama x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
76. Cakupan universal care
immunization (UCI)
Jumlah Desa atau
Kelurahan UCI / Jumlah
Seluruh Desa atau
Kelurahan x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
77. Cakupan pelayanan
anak balita
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan
pemantauan
minimal 8 kali di satu
wilayah kerja ada waktu tertentu / Jumlah seluruh
anak balita disatu wilayah
kerja dalam x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
78. Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin
Jumlah anak usia 6-24
bulan keluarga
miskin yang mendapat MP-ASI / Jumlah seluruh
anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin x
100%
Dinas Kesehatan
Daerah
79. Cakupan balita gizi buruk
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan
di sarana pelayanan
kesehatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu
tertentu / Jumlah seluruh balita gizi buruk yang
ditemukan di
satuwilayah kerja dalam
waktu yang x 100%
sama
Dinas Kesehatan Daerah
60
80. Persentase kecamatan
bebas rawan gizi
Jumlah kecamatan bebas rawan gizi / Jumlah
Kecamatan x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
81. Cakupan jaringan
kesehatan siswa SD
Jumlah murid SD dan
setingkat yang diperiksa
kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau
tenaga
terlatih disatu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah murid
SD dan setingkat di satu
wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
82. Cakupan peserta
pelayanan kontrasepsi aktif
Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia
subur x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
31. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan rujukan
83. AV-LOS (Average
Lenght Of Stay)/rata-
rata lama rawat seorang pasien pada
waktu tertentu
rata-rata lama rawat
seorang pasien pada waktu tertentu
RSUD
84. Persentase pasien gawat darurat yang
puas dengan layanan
Jumlah pasien gawat
darurat yang puas
dengan layanan / Jumlah
pasien gawat darurat seluruhnya x 100%
RSUD
85. Persentase pengunjung yang puas dengan
layanan RSUD
Jumlah pengunjung yang puas dengan layanan
RSUD / Jumlah
pengunjung seluruhnya
x 100%
RSUD
86. Persentase
ketersediaan obat yang
terjangkau (generik)
Jumlah ketersediaan obat yang terjangkau
(generik) / Jumlah
kebutuhan obat yang
terjangkau (generik) x 100%
RSUD dan Dinkes
87. Persentase tingkat kehadiran dokter dan
paramedis saat
dibutuhkan
Jumlah tingkat kehadiran
dokter
dan paramedis saat
dibutuhkan / Jumlah
dokter yang tersedia x 100%
RSUD dan Dinkes
32. Meningkatnya
upaya promosi
kesehatan 88. Jumlah desa siaga
terbentuk
Cakupan Desa Siaga Aktif
adalah desa yang
mempunyai Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM
Dinas Kesehatan Daerah
61
lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi
sebagai pemberi
pelayanan kesehatan
dasar, penanggulangan bencana
dan kegawatdaruratan,
surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi
pemantauan
pertumbuhan (gizi),
penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga
masyarakatnya
menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dibandingkan dengan
jumlah desa siaga yang
dibentuk
89. Persentase rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
Jumlah rumah yang
memenuhi syarat
kesehatan / Jumlah rumah x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
90. Presentase sarana kesehatan dengan
kemampuan
laboratorium kesehatan
Jumlah sarana kesehatan
dengan
kemampuan laboratorium
kesehatan / Jumlah sarana kesehatan x
100%
Dinas Kesehatan
Daerah
91. Rasio puskesmas
persatuan penduduk
Jumlah Puskesmas /
Jumlah Penduduk
x 1000
Dinas Kesehatan
Daerah
92. Rasio poliklinik
persatuan penduduk
Jumlah Poliklinik / Jumlah
Penduduk x 1000
Dinas Kesehatan
Daerah
93. Persentase rumah
tangga yang
berperilaku bersih dan sehat
Jumlah rumah tangga yang berperilaku bersih
dan sehat / Jumlah
Rumah Tangga x 1000
Dinas Kesehatan
Daerah
33. Meningkatnya
pelayanan
pemeriksaan penyakit menular
94. Jumlah kesakitan
malaria per - 1000
penduduk
Jumlah Penduduk yang
menderita malaria pada
tahun tertentu / Jumlah penduduk pada
pertengahan tahun x
1000
Dinas Kesehatan Daerah
95. Prevalensi HIV
(persentase kasus terhadap penduduk
beresiko)
Jumlah pasien HIV dan
AIDS di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu /
Jumlah penduduk disatu
wiayah kerja
Dinas Kesehatan Daerah
62
pada kurun waktu yang sama x 1000
96. Angka kesembuhan
penderita TB dengan angka kesakitan
demam berdarah per
100 penduduk
Angka kesembuhan
penderita TB dengan angka kesakitan
demam berdarah /
Jumlah penduduk disatu
wiayah kerja pada kurun waktu yang
sama x 100
Dinas Kesehatan
Daerah
97. Persentase desa yang
terkena kejadian luar biasa (KLB) yang
ditangani dibawah 24
jam
Jumlah KLB di
desa/kelurahan yang
ditangani > 24 jam
dalam periode tertentu / Jumlah KLB di
desa/kelurahan yang
terjadi
pada periode yang sama
x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
34. Meningkatnya
pelayanan kesehatan
lingkungan
98. Rasio posyandu
persatuan balita
Jumlah Posyandu /
Jumlah Balita x 1000
Dinas Kesehatan
Daerah
99. Persentase
desa/kelurahan yang stop membuang air
besar sembarangan
Jumlah desa/kelurahan
yang stop
membuang air besar sembarangan / Jumlah
Desa x 100%
Dinas Kesehatan Daerah
100. Persentase tempat
pengolahan makanan
yang memenuhi syarat
kesehatan
Jumlah tempat
pengolahan
makanan yang memenuhi syarat kesehatan /
Jumlah Tempat
Pengolahan makanan x
100%
Dinas Kesehatan
Daerah
101. Persentase balita gizi
buruk
Jumlah balita gizi buruk /
Jumlah Balita x 100%
Dinas Kesehatan
Daerah
35. Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
bidang kesehatan
102. Jumlah kelompok
masyarakat, organisasi
swadaya masyarakat
dan dunia usaha yang terlibat dalam bidang
kesehatan
Jumlah kelompok masyarakat, organisasi
swadaya masyarakat dan
dunia usaha yang terlibat
dalam bidang kesehatan
Dinas Kesehatan
Daerah
36. Meningkatnya
partisipasi
stakeholder
dalam perencanaan
pembangunan
103. Persentase masyarakat
yang mengikuti
Musrenbang (Tingkat
Desa, Kecamatan, Kabupaten)
Jumlah masyarakat yang
mengikuti musrenbang /
Jumlah masyarakat yang
diundangmengikuti Musrenbang x 100%
Bapelitbangda
104. Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Jumlah kelompok binaan LPM / Jumlah LPM x
100%
DPMD
105. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah kelompok binaan
PKK / Jumlah PKK x
100%
DPMD
106. Persentase PKK aktif Jumlah PKK Aktif /
Jumlah PKK x 100% DPMD
63
37. Optimalnya mekanisme dan
sistem
perencanaan
yang komprehensif
dan partisipatif
107. Jumlah dokumen
perencanaan pemda
yang tersusun
Jumlah dokumen perencanaan pemda yang
tersusun (renstra, renja,
rpjmd, rpjp, rtrw, rdtl,
apbd, rka, dpa, dll)
Bapelitbangda
108. Persentase usulan Musrenbang yang
ditindaklanjuti dalam
RKPD
Jumlah Usulan
Musrenbang yang ditindaklanjuti RKPD/
Jumlah usulan
musrenbang RKPD x
100%
Bapelitbangda
109. PDRB perkapita Total PDRB Perkapita Bapelitbangda
110. Persentase pelaksanaan
program kegiatan dalam APBD sesuai
dengan dokumen
perencanaan
Jumlah Program dan
kegiatan dalam APBD
yang dilaksanakan sesuai dokumen RKPD / Jumlah
Program dan kegiatan
dalam dokumen RKPD
x 100%
Bapelitbangda
111. Persentase hasil monev
yang ditindaklanjuti
Jumlah hasil monev yang
ditindaklanjuti / Jumlah
hasil monev x 100%
Bapelitbangda
112. Persentase
penyelesaian tindak lanjut hasil temuan
BPK/Inspektorat
Kabupaten/Inspektorat
Provinsi
Jumlah temuan yang ditindaklanjut / Jumlah
temuan x 100%
Bapelitbangda
38. Terjaminnya
pengelolaan rumah ibadah
113. Rasio tempat ibadah yang layak
Jumlah tempat ibadah
yang layak / Jumlah
satuan penduduk x 1000
Sekretariat
Daerah/Bagian Kesra dan
Perekonomian
39.
Terpeliharanya kerukunan intra
dan antar umat
beragama
114. Rasio pemuka agama yang mendapatkan
fasilitas dari pemerintah
daerah
Jumlah pemuka agama yang mendapatkan
fasilitas pemda/Jumlah
Pemuka Agama X 100
Sekretariat Daerah/Bagian
Kesra dan
Perekonomian
115. Jumlah FKUB yang
dibentuk
Jumlah FKUB Kecamatan
yang terbentuk Badan Kesbangpol
116. Meningkatkan
Kesadaran masyarakat
tentang bahaya
penyakit masy (Pekat )
Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang
bahaya penyakit masy.
(Pekat )
Dinas Kesehatan
Badan Kesbangpol
40. Terwujudnya sekolah yang
menerapkan
prinsip-prinsip
pendidikan harmoni
117. Persentase alokasi anggaran pendidikan
non formal trdp
anggaran pendidikan
Jumlah alokasi anggaran pendidikan non formal /
Jumlah Anggaran
Pendidikan x 100%
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
118. Jumlah kelompok seni
budaya yang dibina
Jumlah kelompok seni
budaya yang dibina
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
41. Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan pemerintahan
119. Rasio KDRT
Jumlah KDRT
/ Jumlah Rumah Tangga
x 100%
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
120. Jumlah kasus
kekerasan terhadap
Jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
Dinas
Pemberdayaan
64
dan kemasyarakatan
perempuan dan anak yang diselesaikan
anak yang diselesaikan Perempuan dan Perlindungan Anak
121. Jumlah koordinasi dan
sosialisasi yang dilakukan
Jumlah koordinasi dan
sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol
122. Persentase perempuan
yang mendapatkan
kesempatan diklat
Jumlah Perempuan di lembaga pemerintah
yang
mendapatkan
kesempatan diklat / Jumlah Perempuan di
lembaga pemerintah
x 100%
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
42. Menurunnya
kekerasan
terhadap perempuan
123. Jumlah KDRT Jumlah KDRT x 100%
Jumlah Rumah Tangga
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
43. Meningkatnya
keikutsertaan masyarakat
dalam KB dan
terciptanya
keluarga sejahtera yang
berkualitas
124. Rasio akseptor peserta
KB Aktif
Jumlah Akseptor KB x 100%
Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga
Berencana
125. Persentase Cakupan
peserta KB aktif
Jumlah peserta KB aktif /
Jumlah peserta KB x
100%
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
44. Meningkatnya
pemuda yang
berprestasi
dalam bidang olahraga
126. Jumlah gedung Olahraga
Jumlah gedung Olahraga per 10000 penduduk
Disparpora
127. Jumlah Kegiatan Olahraga
Jumlah Kegiatan Olahraga
Disparpora
45.
Menurunnya
jumlah dan persentase
penduduk miskin
128. Jumlah penduduk
miskin Jumlah penduduk miskin Dinas sosial
129. Indeks kedalaman
kemiskinan
Bappelit bangda
130. Indeks keparahan
kemiskinan
Bappelit bangda
131. Jumlah para
penyandang cacat dan trauma yang dibina
Jumlah para penyandang
cacat dan trauma yang dibina
Dinas sosial
132. Jumlah panti asuhan lanjut usia/jompo yang
ditangani
Jumlah panti asuhan lanjut usia atau jompo
yang ditangani
Dinas sosial
133. Jumlah anak terlantar yang dibina
Jumlah anak terlantar yang dibina
Dinas sosial
134. Jumlah korban bencana alam dan pekerja
migram PMKS yang
Jumlah korban bencana alam dan pekerja migram
PMKS yang memperoleh
Dinas social
65
memperoleh askessos askessos
46. Menurunnya
tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
135. Tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
Jumlah penganggur
terbuka usia angkatan kerja / kerja Jumlah
penduduk angkatan kerja
x 100%
Dinas Nakertrans
136. Rasio penduduk yang
bekerja
Jumlah penduduk yang
bekerja / Jumlah
angkatan kerja x 100%
Dinas Nakertrans
137. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Jumlah penduduk
Angkatan Kerja / Jumlah penduduk usia kerja (15-
64 Tahun) x 100%
Dinas Nakertrans
138. Jumlah penduduk yang bekerja
Jumlah penduduk yang bekerja
Dinas Nakertrans
47. Meningkatnya kesejahteraan
petani dan
nelayan
(NTP=100)
139. Nilai Tukar Petani (NTP)
Indeks yang diterima petani (lt) / Indeks yang
dibayar petani (lb) x
100%
Dinas Pertanian
dan Pangan
2.4. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta
janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu
kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu
tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2018 menetapkan 47 (Empat Puluh Tujuh) sasaran dan 140
(Seratus Empat Puluh Dua) indikator sasaran yang ditargetkan mampu mempercepat
terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi
Tengah.
Adapun sasaran utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya Visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun
2018 dapat dilihat pada Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018
sebagai berikut :
Tabel: 23
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Terwujudnya peningkatan
pelayanan publik mencapai
level “memuaskan”
1. Cakupan penduduk yang memiliki
KTP berbasis NIK 100%
2. Peresentase penduduk yang
memiliki akte kelahiran 100%
3. Persentase penduduk yang memiliki
Kartu Keluarga (KK) 100%
66
4. Persentase pengelolaan arsip sesuai
standar 100%
5. Persentase PAD terhadap
pendapatan 100%
6. Jumlah anggota dewan yang
mengikuti diklat 25 orang
2. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan
7. Jumlah evaluasi kelembagaan OPD
berdasarkan peraturan perundang-
undangan
37
OPD/100
%
8. Persentase produk hukum yang
difasilitasi per tahun 66
9. Nilai dan pemeringkatan LPPD CC
3. Meningkatnya kualitas SDM
aparatur
10. Persentase PNS yang telah
mengikuti Diklat struktural dan
fungsional
100%
4. Meningkatnya kedisiplinan
SDM aparatur
11. Persentase rekomendasi audit
keuangan yang ditindaklanjuti. 100%
12. Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan pengawasan 100%
5. Meningkatnya kinerja PNS 13. Persentase PNS yang menduduki
Jabatan sesuai kompetensi 100%
14. Persentase jabatan Struktural yang
terisi 100%
6. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata
baik” untuk seluruh SKPD,
dan LAKIP/SAKIP daerah
dengan nilai B
15. Nilai akuntabilitas kinerja
Pemerintah B/70
7. Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah dengan opini “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)”
16. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK
WTP
17. Persentase Laporan keuangan dan
pengelolaan asset sesuai standar
teknis
100%
8. Meningkatnya proporsi
panjang jalan kantong
produksi dan daerah terisolir
dalam kondisi mantap
18. Persentase panjang jalan kantong
produksi dalam kondisi baik dan
sedang
100%
9. Meningkatnya jumlah
jembatan dalam kondisi
mantap
19. Persentase jumlah jembatan dalam
kondisi baik dan sedang 100%
20. Persentase jalan dan jembatan yang
direhabilitasi 100%
21. Persentase saluran drainase/gorong-
gorong yang dibangun 100%
22. Jumlah Daerah Irigasi (DI) 100%
67
10. Meningkatnya infrastruktur
perhubungan
23. Persentase sarana perhubungan
yang dibangun 100%
24. Persentase prasarana dan fasilitas
perhubungan yang berfungsi baik 10
25. Jumlah terminal 1
11. Tersedianya perumahan dan
pemukiman kota bagi warga 26. Rasio pemukiman layak huni 250
12. Meningkatnya kapasitas
energy
27. Persentase elektrifikasi 100%
13. Meningkatnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 28. Luas ruang terbuka hijau 60%
14. Meningkatnya akses air
bersih dan sanitasi layak
29. Persentase Rumah Tangga (RT)
yang menggunakan air bersih 100%
15. Meningkatnya pengelolaan
SDA yang menerapkan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
30. Persentase pengelolaan Sumber
daya alam yang sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL, SPPLH
60%
16. Meningkatnya kewaspadaan
dan mitigasi terhadap
bencana
31. Persentase Desa yang telah
mengikuti kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli Bencana (KMPB)
40%
32. Jumlah desa yang tangguh terhadap
bencana 122 desa
33. Jumlah bantuan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat 90%
34. Persentase aparatur yang
bersertifikat Pelatihan Tanggap
Bencana
75%
17. Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai peruntukan
35. Persentase pemanfaatan ruang
sesuai dengan peruntukannya 100%
18. Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam
pemanfaatan ruang untuk
pendirian bangunan
(permukiman)
36. Ketaatan terhadap RTRW 100%
19. Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi 37. Pertumbuhan ekonomi 90%
20. Meningkatnya PDRB per
kapita 38. PDRB per kapita ADH Berlaku 35 juta
39. PDRB per kapita ADH Konstan 15 juta
40. Persentase koperasi aktif 17
41. Persentase pertumbuhan industry 10%
42. Cakupan bina kelompok pedagang /
usaha informal 17,77%
43. Tingkat inflasi daerah 4%
68
21. Meningkatnya jumlah
investasi daerah (PMDN dan
PMA)
44. Realisasi PMDN dan PMA 50 Miliar
22. Meningkatnya informasi
pelayanan terpadu satu
pintu
45. Jumlah informasi dan ijin yang
dikeluarkan 2.578 izin
23. Meningkatnya kunjungan
wisata
46. Jumlah wisatawan yang berkunjung
ke Kabupaten Morowali Utara 357 Org
24. Tertatanya destinasi wisata
dengan baik
47. Jumlah destinasi wisata yang tertata
baik 30 DTW
25. Meningkatnya harapan rata-
rata lama sekolah
48. Harapan rata-rata lama sekolah
11,65%
26. Meningkatnya
keterjangkauan pendidikan
49. Angka rata-rata lama sekolah 8,14%
50. Angka partisipasi kasar (APK)
PAUD,SD
51. Angka partisipasi kasar (APK) SMP
106,51%
100,88%
52. Angka pendidikan yang ditamatkan 100%
53. Angka partisipasi sekolah SD
54. Angka partisipasi sekolah SMP
20,81%
55,32%
27. Meningkatnya akses dan
pemerataan layanan
pendidikan
55. Angka partisipasi murni (APM)SD
56. Angka partisipasi murni (APM) SMP
91,93%
80,67%
57. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah SD
58. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah SMP
92,93%
69,09%
59. Rasio guru terhadap murid SD
60. Rasio guru terhadap murid SMP
9,93%
63,06%
61. Persentase sekolah dalam kondisi
baik 100%
62. Jumlah perpustakaan 100%
63. Rata-rata jumlah kunjungan ke
perpustakaan pertahun 100%
28. Meningkatnya kuantitas dan
mutu pendidikan
64. Persentase guru yang bersertifikat
pada semua jenjang (PAUD, SD,
SMP)
100%
65. Persentase jumlah sekolah yang
berstandar nasional 100%
29. Meningkatnya Usia Harapan
Hidup 66. Usia Harapan Hidup 72%
67. Jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang dibangun 12%
69
68. Jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang direhabilitasi 80%
69. Jumlah alat kesehatan yang
memenuhi standar 80%
30.
Meningkatnya pelayanan
screening dan pelayanan
kesehatan berdasar daur
kehidupan
70. Cakupan kunjungan ibu hamil 100%
71. Cakupan ibu hamil yang ditangani 100%
72. Cakupan pertolongan persalinan 100%
73. Cakupan pelayanan ibu nifas 100%
74. Cakupan neo-natal dengan
komplikasi yang ditangani 100%
75. Cakupan kunjungan bayi 100%
76. Cakupan universal care
immunization (UCI) 100%
77. Cakupan pelayanan anak balita 100%
78. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
85%
79. Cakupan balita gizi buruk 100%
80. Persentase kecamatan bebas
rawan gizi 70%
81. Cakupan jaringan kesehatan siswa
SD 65%
82. Cakupan peserta pelayanan
kontrasepsi aktif 77%
31. Meningkatnya pelayanan
kesehatan rujukan
83. AV-LOS (Average Lenght Of
Stay)/rata-rata lama rawat
seorang pasien pada waktu
tertentu
3 hari
84. Persentase pasien gawat darurat
yang puas dengan layanan 95
85. Persentase pengunjung yang puas
dengan layanan RSUD 95%
86. Persentase ketersediaan obat yang
terjangkau (generik) 100%
87. Persentase tingkat kehadiran
dokter dan paramedis saat
dibutuhkan
100%
32. Meningkatnya upaya
promosi kesehatan
88. Jumlah desa siaga terbentuk 125 desa
89. Persentase rumah yang memenuhi
syarat kesehatan 70%
90. Presentase sarana kesehatan
dengan kemampuan laboratorium 80%
70
kesehatan
91. Rasio puskesmas persatuan
penduduk 0,116
92. Rasio poliklinik persatuan
penduduk 0.04
93. Persentase rumah tangga yang
berperilaku bersih dan sehat 70%
33. Meningkatnya pelayanan
pemeriksaan penyakit
menular
94. Jumlah kesakitan malaria per -
1000 penduduk 3,00
95. Prevalensi HIV (persentase kasus
terhadap penduduk beresiko) 3 Kasus
96. Angka kesembuhan penderita TB
dengan angka kesakitan demam
berdarah per 100 penduduk
84%
97. Persentase desa yang terkena
kejadian luar biasa (KLB) yang
ditangani dibawah 24 jam
60%
34. Meningkatnya pelayanan
kesehatan lingkungan 98. Rasio posyandu persatuan balita 186%
99. Persentase desa/kelurahan yang
stop membuang air besar
sembarangan
100%
100. Persentase tempat pengolahan
makanan yang memenuhi syarat
kesehatan
100%
101. Persentase balita gizi buruk 100%
35. Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan
102. Jumlah kelompok masyarakat,
organisasi swadaya masyaraakat
dan dunia usaha yang terlibat
dalam bidang kesehatan
14 Klp
36. Meningkatnya partisipasi
stakeholder dalam
perencanaan pembangunan
103. Persentase masyarakat yang
mengikuti Musrenbang (Tingkat
Desa, Kecamatan, Kabupaten)
100%
104. Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
16,39%
105. Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK 24%
106. Persentase PKK aktif 100%
37. Optimalnya mekanisme dan
sistem perencanaan yang
komprehensif dan
partisipatif
107. Jumlah dokumen perencanaan
pemda yang tersusun 100%
108. Persentase usulan Musrenbang
yang ditindaklanjuti dalam RKPD 100%
109. PDRB perkapita 44 Juta
71
110. Persentase pelaksanaan program
kegiatan dalam APBD sesuai
dengan dokumen perencanaan
100%
111. Persentase hasil monev yang
ditindaklanjuti 100%
112. Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
BPK/Inspektorat
Kabupaten/Inspektorat Provinsi
100%
38. Terjaminnya pengelolaan
rumah ibadah 113. Rasio tempat ibadah yang layak 3,28%
39. Terpeliharanya kerukunan
intra dan antar umat
beragama
114. Rasio pemuka agama yang
mendapatkan fasilitas dari
pemerintah daerah
12 Orang
115. Jumlah FKUB yang dibentuk 10 Klp
116. Meningkatkan Kesadaran
masyarakat tentang bahaya
penyakit masy (Pekat)
100%
40. Terwujudnya sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni
117. Persentase alokasi anggaran
pendidikan non formal terhadap
anggaran pendidikan
10%
118. Jumlah kelompok seni budaya
yang dibina 100%
41. Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan pemerintahan
dan kemasyarakatan
119. Rasio KDRT
0,04
120. Jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang
diselesaikan
20 Kasus
121. Jumlah koordinasi dan sosialisasi
yang dilakukan 1 Keg
122. Persentase perempuan yang
mendapatkan kesempatan diklat 150 Org
42. Menurunnya kekerasan
terhadap perempuan 123. Jumlah KDRT 15 Kasus
43. Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam KB dan
terciptanya keluarga
sejahtera yang berkualitas
124. Rasio akseptor peserta KB Aktif 72,50%
125. Persentase Cakupan peserta KB
aktif 76,45%
44. Meningkatnya pemuda yang
berprestasi dalam bidang
olahraga
126. Jumlah gedung Olahraga 1 gedung
127. Jumlah Kegiatan Olahraga 100%
45. Menurunnya jumlah dan 128. Jumlah penduduk miskin 39.812
72
persentase penduduk miskin
129. Indeks kedalaman kemiskinan 13%
130. Indeks keparahan kemiskinan 13%
131. Jumlah para penyandang cacat dan
trauma yang dibina 20
132. Jumlah panti asuhan lanjut
usia/jompo yang ditangani 3 Panti
133. Jumlah anak terlantar yang dibina 2 orang
134. Jumlah korban bencana alam dan
pekerja migran PMKS yang
memperoleh askessos
100%
46. Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka
(TPT)
135. Tingkat pengangguran terbuka
(TPT) 2,04 %
136. Rasio penduduk yang bekerja 80%
137. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) 85%
138. Jumlah penduduk yang bekerja 104,547
47. Meningkatnya kesejahteraan
petani dan nelayan
(NTP=100)
139. Nilai Tukar Petani (NTP) 105,56%
73
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,
hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu
pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh Karenanya pengendalian dan
pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dan
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan
menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan media
rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai
berikut :
3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018.
Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2018
digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel: 24
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Target Realisasi
Capaian
Kinerja Formulasi Iku
1. Terwujudnya
peningkatan
140. Cakupan
penduduk yang 100% 77,6% 77,6%
Jumlah KTP ber-NIK
yang diterbitkan /
74
pelayanan
publik
mencapai
level
“memuaskan”
memiliki KTP
berbasis NIK
Jumlah penduk
wajib KTPX100%
141. Peresentase
penduduk yang
memiliki akte
kelahiran
100% 94% 94%
Jumlah penduduk
yg memiliki akte
kelahiran/Jumlah
penduduk X100%
142. Persentase
penduduk yang
memiliki Kartu
Keluarga (KK)
100% 30,00% 30%
Jumlah penduduk
yang memiliki KK /
Jumlah penduduk
X100%
143. Persentase
pengelolaan
arsip sesuai
standar
100% 97,99% 97,99%
Jumlah perangkat
daerah yang telah
menerapkan arsip
secara baku/jumlah
perangkat daerah X
100 %
144. Persentase
PAD terhadap
pendapatan
100% 67,67% 67,67% PAD / jumlah
pendapatan X100%
145. Jumlah
anggota dewan
yang mengikuti
diklat
25 orang 25 orang 100%
Jumlah Anggota
dewan yang
mengikuti bimtek
2. Meningkatnya
kualitas
penyelenggara
an tatakelola
pemerintahan
146. Jumlah
evaluasi
kelembagaan
OPD
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
37
OPD/100
%
37
OPD/100
%
100%
Jumlah OPD yang
dievaluasi
147. Persentase
produk hukum
yang difasilitasi
per tahun
66 50 75,75%
Persentase Produk
Hukum yang
dihasilkan
148. Nilai dan
pemeringkatan
LPPD CC
Menunggu
rilis dari
Kemenda
gri
-
Nilai dan
pemeringkatan
LPPD
3. Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
149. Persentase
PNS yang telah
mengikuti
Diklat
struktural dan
fungsional
100% 100% 100%
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
struktural dan
fungsional / Jumlah
ASN X 100%
75
4. Meningkatnya
kedisiplinan
SDM aparatur
150. Persentase
rekomendasi
audit keuangan
yang
ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Jumlah
rekomendasi audit
keuangan yang
ditindaklanjuti /
Jumlah
rekomendasi audit
keuangan X 100%
151. Jumlah
aparatur yang
mengikuti
pelatihan
pengawasan
100% 100% 100%
Jumlah aparatur
yang mengikuti
pelatihan
pengawasan
5. Meningkatnya
kinerja PNS
152. Persentase
PNS yang
menduduki
Jabatan sesuai
kompetensi
100% 79,29% 79,29%
Jumlah ASN yang
menduduki jabatan
sesuai
kompetensinya/jum
lah jabatan yang
tersedia X 100 %
153. Persentase
jabatan
Struktural yang
terisi
100% 83% 83%
Jumlah jabatan
struktural yang
terisi/jumlah
jabatan struktural
X100%
6. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
mencapai
level “rata-
rata baik”
untuk seluruh
SKPD, dan
LAKIP/SAKIP
daerah
dengan nilai B
154. Nilai
akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
B/70 45,91%/C 65,58%
Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah
7. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
dengan opini
“Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)”
155. Opini hasil
pemeriksaan
oleh BPK
WTP
Menunggu
Audit dari
BPK
- Opini BPK
156. Persentase
Laporan
keuangan dan
pengelolaan
asset sesuai
standar teknis
100% 100% 100%
Laporan keuangan
dan pengelolaan
asset sesuai standar
teknis/Jumlah
laporan keuangan X
100%
76
8. Meningkatnya
proporsi
panjang jalan
kantong
produksi dan
daerah
terisolir dalam
kondisi
mantap
157. Persentase
panjang jalan
kantong
produksi dalam
kondisi baik
dan sedang
100% 99,76% 99,76%
panjang jalan
kantong produksi
dalam kondisi baik
dan sedang /
Panjang Jalan
kantong produksi x
100%
9. Meningkatnya
jumlah
jembatan
dalam kondisi
mantap
158. Persentase
jumlah
jembatan
dalam kondisi
baik dan
sedang
100% 99,77% 99,77%
jumlah jembatan
dalam kondisi baik
dan sedang/ Jumlah
Jembatan x 100%
159. Persentase
jalan dan
jembatan yang
direhabilitasi
100% 99,29% 99,29%
Panjang jalan dan
jembatan yang
direhabilitasi /
Panjang jalan dan
jembatan x 100%
160. Persentase
saluran
drainase/goron
g-gorong yang
dibangun
100% 100% 100%
Panjang saluran
drainase atau
gorong-gorong yang
dibangun / panjang
saluran
drainaseatau
gorong-gorong x
100%
161. Jumlah
Daerah Irigasi
(DI)
100% 99,88% 99,88% Jumlah Daerah
Irigasi (DI)
10. Meningkatnya
infrastruktur
perhubungan 162. Persentase
sarana
perhubungan
yang dibangun
100% 99,90% 99,90%
Jumlah sarana
perhubungan yang
dibangun / Jumlah
sarana
perhubungan x 100
%
163. Persentase
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
yang berfungsi
baik
10 10 100%
Jumlah prasarana
dan fasilitas
perhubungan yang
berfungsi baik /
Jumlah prasarana
dan fasilitas
perhubungan
x 100 %
77
164. Jumlah
terminal 1 1 100% Jumlah terminal
11. Tersedianya
perumahan
dan
pemukiman
kota bagi
warga
165. Rasio
pemukiman
layak huni
250 542 216,08 Rasio pemukiman
layak huni
12. Meningkatnya
kapasitas
energi
166. Persentase
elektrifikasi
100% 99,92% 99,92%
jumlah penduduk
yang mendapatkan
listrik dibanding
jumlah penduduk
seluruhnya x 100
13. Meningkatnya
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
167. Luas ruang
terbuka hijau 60% 60% 100%
Luas ruang terbuka
hijau
14. Meningkatnya
akses air
bersih dan
sanitasi layak
168. Persentase
Rumah Tangga
(RT) yang
menggunakan
air bersih
100% 100% 100%
Jumlah Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan air
bersih / Rumah
Tangga (RT) x 100%
15. Meningkatnya
pengelolaan
SDA yang
menerapkan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
169. Persentase
pengelolaan
Sumber daya
alam yang
sesuai dengan
UKL/UPL/AMDA
L, SPPLH
60% 40% 66,7%
Jumlah pengelolaan
Sumber daya alam
yang
sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH / Jumlah
pengelolaan
sumberdaya alam x
100 %
16. Meningkatnya
kewaspadaan
dan mitigasi
terhadap
bencana
170. Persentase
Desa yang
telah mengikuti
kegiatan
Kelompok
Masyarakat
Peduli Bencana
(KMPB)
40%
50% 125%
Jumlah Desa yang
telah mengikuti
kegiatan
Kelompok
Masyarakat Peduli
Bencana (KMPB) /
Jumlah Desa x 100
%
171. Jumlah
desa yang
tangguh
terhadap
bencana
122 desa 36 desa 29,50%
Jumlah desa yang
tangguh terhadap
bencana
172. Jumlah
bantuan
penanggulanga
90% 90% 100%
Jumlah bantuan
penanggulangan
bencana pada saat
78
n bencana pada
saat tanggap
darurat
tanggap darurat
173. Persentase
aparatur yang
bersertifikat
Pelatihan
Tanggap
Bencana
75% 32% 42,66%
Jumlah aparatur
yang
bersertifikat
Pelatihan Tanggap
Bencana / Jumlah
aparatur BPBD x
100 %
17. Meningkatnya
pemanfaatan
ruang sesuai
peruntukan
174. Persentase
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan
peruntukannya
100% 99,81% 99,81%
Jumlah
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peruntukannya /
Jumlah
pemanfaatan ruang
x100 %
18. Meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang untuk
pendirian
bangunan
(permukiman)
175. Ketaatan
terhadap RTRW 100% 99,79% 99,79%
Ketaatan terhadap
RTRW
19. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
176. Pertumbuha
n ekonomi 90% 2,5% 2,7%
PDRB(t+1) −
PDRB(t) / PDRB(t)
x 100%
20. Meningkatnya
PDRB per
kapita
177. PDRB per
kapita ADH
Berlaku
35 juta 9,165 juta 26,18% PDRB per kapita
ADH Berlaku
178. PDRB per
kapita ADH
Konstan
15 juta 6,709 juta 44,72% PDRB per kapita
ADH Konstan
179. Persentase
koperasi aktif 17 20 117,64%
Jumlah Koperasi
Aktif / Jumlah
Koperasi X 100
%
180. Persentase
pertumbuhan
industry
10% 10% 100%
Jumlah Industri
Tahun n- Jumlah
Industri Tahun (n-
1)**) / Jumlah
Industri s/d Tahun
n x100%
181. Cakupan
bina kelompok 17,77% 21% 118%
Jumlah kelompok
pedagang atau
79
pedagang /
usaha informal
usaha informal
yang mendapatkan
bantuan binaan
pemda Tahun n /
Jumlah kelompok
pedagang atau
usaha informal
x100%
182. Tingkat
inflasi daerah 4% 2,02% 50,5%
[{(1 + ΔInf1)(1 +
ΔInf2 )(1 +
ΔInft)}1/t] − 1
Dimana :
ΔInf = perubahan
inflasi dari nilai
tahun sebelumnya
t = adalah periode
pengamatan
perubahan nilai
inflasi.
Sedangkan ΔInf
dihitung dengan
rumus sebagai
berikut :
ΔInf =Inf(n+1) −
inf (n) / Inf(n) x
100%
Dimana :
Infn = nilai inflasi
pada tahun n
Inf(n+1) = nilai
pada 1 tahun
berikutnya
n = tahun ...
21. Meningkatnya
jumlah
investasi
daerah (PMDN
dan PMA)
183. Realisasi
PMDN dan PMA 50 Miliar - -
Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
22. Meningkatnya
informasi
pelayanan
terpadu satu
pintu
184. Jumlah
informasi dan
ijin yang
dikeluarkan
2.578 izin 128 izin 4,96%
Jumlah informasi
dan ijin yang
dikeluarkan
23. Meningkatnya
kunjungan
185. Jumlah
wisatawan 357 Org 290 Org 81,23%
Jumlah wisatawan
yang berkunjung ke
80
wisata yang
berkunjung ke
Kabupaten
Morowali Utara
Kabupaten Morowali
Utara
24. Tertatanya
destinasi
wisata dengan
baik
186. Jumlah
destinasi wisata
yang tertata
baik
30 DTW 3 DTW 10%
Jumlah destinasi
wisata yang tertata
baik
25. Meningkatnya
harapan rata-
rata lama
sekolah
187. Harapan
rata-rata lama
sekolah
11,65%
12,21%
104,80%
Kombinasi antara
partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan
yang sedang
dijalani, kelas yang
diduduki dan
pendidikan yang
ditamatkan.
26. Meningkatnya
keterjangkaua
n pendidikan
188. Angka rata-
rata lama
sekolah
8,14% 8,39% 103,07 Kombinasi antara
partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan
yang sedang
dijalani, kelas yang
diduduki dan
pendidikan yang
ditamatkan.
189. Angka
partisipasi
kasar (APK)
PAUD,SD
190. Angka
partisipasi
kasar (APK)
SMP
106,51
100,88
103,89%
96,79%
97,54%
95,94%
APKth=Eth / Pth,a
x 100
Dimana,
h = jenjang
pendidikan
a = kelompok usia
t = tahun
Eth = adalah
jumlah penduduk
yang pada tahun t
dari berbagai usia
sedang sekolah
pada jenjang
pendidikan h
Pth,a = adalah
jumlah penduduk
yang pada tahun t
berada pada
kelompok usia yaitu
kelompok usia yang
berkaitan dengan
jenjang pendidikan
h
191. Angka
pendidikan
100% 100% 100%
APTth =Pth / Pt x
100
81
yang
ditamatkan
Dimana:
h = jenjang
pendidikan
t = tahun
Pth = jumlah
penduduk yang
mencapai jenjang
pendidikan h pada
tahun t
Pt = total jumlah
penduduk pada
tahun t
192. Angka
partisipasi
sekolah SD
193. Angka
partisipasi
sekolah SMP
20,81%
55,32%
96,10%
96,27%
461,79%
173,92%
APS 7-12= Jumlah
murid usia sekolah /
Jumlah penduduk
usia sekolah x
1000
27. Meningkatnya
akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan
194. Angka
partisipasi
murni (APM)
SD
195. Angka
partisipasi
murni (APM)
SMP
91,93%
80,67%
90,78%
83,42%
98,74
103,40
APMth = Etha /
Ptha x 100
dimana:
h = jenjang
pendidikan
a = kelompok usia
t = tahun
Eth,a = jumlah
siswa/penduduk
kelompok usia a
yang bersekolah di
tingkat pendidikan
h pada tahun t
Pth,a = jumlah
penduduk kelompok
usia a
196. Rasio
ketersediaan
sekolah
terhadap
penduduk usia
sekolah SD
197. Rasio
ketersediaan
sekolah
terhadap
penduduk usia
sekolah SMP
92,93
69,09
94,05
123
101,20%
178,02%
Jumlah sekolah /
Jumlah penduduk
usia sekolah
x 10.000
82
198. Rasio guru
terhadap
murid SD
199. Rasio guru
terhadap
murid SMP
9,93
63,06
10
10
100,70%
15,85%
Jumlah Guru
(SD/MI +SMP/MTs)
/ Jumlah Murid
(SD/MI+SMP/MTs)
x 10.000
200. Persentase
sekolah dalam
kondisi baik
100%
100%
100%
Jumlah sekolah
pendidikan SD/MI
kondisi bangunan
baik / Jumlah
seluruh sekolah x
100%
201. Jumlah
perpustakaan 100% 80% 80%
Jumlah
perpustakaan
202. Rata-rata
jumlah
kunjungan ke
perpustakaan
pertahun
100% 75% 75%
Rata-rata jumlah
kunjungan ke
perpustakaan
pertahun
28. Meningkatnya
kuantitas dan
mutu
pendidikan
203. Persentase
guru yang
bersertifikat
pada semua
jenjang
(PAUD, SD,
SMP)
100% 100% 100%
Jumlah guru yang
bersertifikat
pada semua jenjang
(PAUD, SD, SMP) /
Jumlah guru pada
semua jenjang
(PAUD, SD, SMP) x
100 %
204. Persentase
jumlah
sekolah yang
berstandar
nasional
100% 100% 100%
Jumlah yang
berstandar
internasional /
Jumlah sekolah
seluruhnya x 100%
29. Meningkatnya
Usia Harapan
Hidup
205. Usia Harapan
Hidup 72 71 98,61%
Angka perkiraan
lama hidup rata-
rata penduduk
dengan asumsi
tidak ada
perubahan pola
mortalitas menurut
umur
206. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
dibangun
12 10 83,33%
Jumlah sarana dan
prasarana
kesehatan yang
dibangun
83
207. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
direhabilitasi
80 25 31,25%
Jumlah sarana dan
prasarana
kesehatan yang
direhabilitasi
208. Jumlah alat
kesehatan
yang
memenuhi
standar
80 38,46% 48,08%
Jumlah alat
kesehatan yang
memenuhi standar
30.
Meningkatnya
pelayanan
screening dan
pelayanan
kesehatan
berdasar daur
kehidupan
209. Cakupan
kunjungan ibu
hamil
100% 75% 75%
Jumlah ibu hamil
yang memperoleh
pelayanan antenatal
K4 di satu wilayah
kerja pada waktu
tertentu / Jumlah
sasaran ibu hamil di
suatu wilayah
kerja dalam kurun
waktu sama x
100%
210. Cakupan ibu
hamil yang
ditangani
100% 75% 75%
Jumlah ibu hamil
yang memperoleh
pelayanan antenatal
K4 di satu wilayah
kerja pada waktu
tertentu / Jumlah
sasaran ibu hamil di
suatu wilayah kerja
dalam kurun waktu
sama x 100%
211. Cakupan
pertolongan
persalinan
100% 98% 98%
Jumlah ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga
kesehatandi satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu / Jumlah
seluruh sasaran ibu
bersalin di satu
wilayahkerja
dalam kurun waktu
yang sama x100%
212. Cakupan
pelayanan ibu
nifas
100% 98% 98%
Jumlah peserta ibu
nifas yang telah
memperoleh
3 kali pelayanan
nifas sesuai standar
84
di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu /
seluruh ibu nifas di
satu wilayah kerja
dalam
kurun waktu yang
sama x 100%
213. Cakupan neo-
natal dengan
komplikasi
yang
ditangani
100% 94% 94%
Jumlah neonatus
dengan komplikasi
yang tertangani /
Jumlah seluruh
neonatus dengan
komplikasi yang
ada x 100%
214. Cakupan
kunjungan
bayi
100% 98% 98%
Jumlah kunjungan
bayi memperoleh
pelayanan kes.
sesuai standardi
satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu / Jumlah
seluruh bayi lahir
hidup di satu
wilayah kerja
padakurun waktu
yang sama x 100%
215. Cakupan
universal care
immunization
(UCI)
100% 82% 82%
Jumlah Desa atau
Kelurahan UCI /
Jumlah Seluruh
Desa atau
Kelurahan x
100%
216. Cakupan
pelayanan
anak balita
100% 50% 50%
Jml anak balita
yang memperoleh
pelayanan
pemantauan
minimal 8 kali di
satu wilayah kerja
ada waktu tertentu
/ Jumlah seluruh
anak balita disatu
wilayah kerja dalam
x 100%
217. Cakupan
pemberian
makanan
85% 78% 91,76%
Jumlah anak usia 6-
24 bulan keluarga
miskin yang
85
pendamping
ASI pada
anak usia 6-
24 bulan
keluarga
miskin
mendapat MP-ASI /
Jumlah seluruh
anak usia 6-24
bulan
keluarga miskin
x 100%
218. Cakupan
balita gizi
buruk
100% 100% 100%
Jumlah balita gizi
buruk mendapat
perawatan
di sarana pelayanan
kesehatan di satu
wilayah
kerja pada kurun
waktu tertentu /
Jumlah seluruh
balita gizi buruk
yang ditemukan di
satuwilayah kerja
dalam waktu yang
x 100%
sama
219. Persentase
kecamatan
bebas rawan
gizi
70% 80% 80%
Jumlah kecamatan
bebas rawan gizi /
Jumlah Kecamatan
x 100%
220. Cakupan
jaringan
kesehatan
siswa SD
65% 89% 136,92%
Jumlah murid SD
dan setingkat yang
diperiksa
kesehatannya oleh
tenaga kesehatan
atau tenaga
terlatih disatu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu / Jumlah
murid SD dan
setingkat di satu
wilayah kerja
dalam kurun waktu
yang sama x
100%
221. Cakupan
peserta
pelayanan
kontrasepsi
aktif
77% 55% 70,92%
Jumlah peserta KB
aktif / Jumlah
pasangan usia
subur x
100%
31. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
222. AV-LOS
(Average
Lenght Of
3 hari 4 hari 133,33%
rata-rata lama
rawat seorang
pasien pada waktu
86
rujukan Stay)/rata-
rata lama
rawat seorang
pasien pada
waktu
tertentu
tertentu
rumus: Realisasi-
(realisai-rencana)/
RencaX100
223. Persentase
pasien gawat
darurat yang
puas dengan
layanan
95 98 103,15%
Jumlah pasien
gawat darurat yang
puas dengan
layanan / Jumlah
pasien gawat
darurat seluruhnya
x 100%
224. Persentase
pengunjung
yang puas
dengan
layanan RSUD
95% 98,75% 103,94%
Jumlah pengunjung
yang puas dengan
layanan RSUD /
Jumlah pengunjung
seluruhnya x 100%
225. Persentase
ketersediaan
obat yang
terjangkau
(generik)
100% 95% 95%
Jumlah
ketersediaan obat
yang terjangkau
(generik) / Jumlah
kebutuhan obat
yang terjangkau
(generik) x 100%
226. Persentase
tingkat
kehadiran
dokter dan
paramedis
saat
dibutuhkan
100% 100% 100%
Jumlah tingkat
kehadiran dokter
dan paramedis saat
dibutuhkan /
Jumlah dokter yang
tersedia x
100%
32. Meningkatnya
upaya
promosi
kesehatan
227. Jumlah desa
siaga
terbentuk
125 desa 125 desa 100% Cakupan Desa
Siaga Aktif adalah
desa yang
mempunyai Pos
Kesehatan Desa
(Poskesdes) atau
UKBM lainnya yang
buka setiap
hari dan berfungsi
sebagai pemberi
pelayanan
kesehatan dasar,
penanggulangan
bencana dan
kegawatdaruratan,
surveilance
berbasis
87
masyarakat yang
meliputi
pemantauan
pertumbuhan (gizi),
penyakit,
lingkungan dan
perilaku sehingga
masyarakatnya
menerapkan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
(PHBS)
dibandingkan
dengan jumlah desa
siaga yang dibentuk
228. Persentase
rumah yang
memenuhi
syarat
kesehatan
70% 70,66% 100,94%
Jumlah rumah yang
memenuhi syarat
kesehatan / Jumlah
rumah x 100%
229. Presentase
sarana
kesehatan
dengan
kemampuan
laboratorium
kesehatan
80% 50% 62,50%
Jumlah sarana
kesehatan dengan
kemampuan
laboratorium
kesehatan / Jumlah
sarana kesehatan x
100%
230. Rasio
puskesmas
persatuan
penduduk
0,116 0,10 85,20%
Jumlah Puskesmas
/ Jumlah Penduduk
x 1000
231. Rasio
poliklinik
persatuan
penduduk
0.04 0.02 60%
Jumlah Poliklinik /
Jumlah Penduduk
x 1000
232. Persentase
rumah tangga
yang
berperilaku
bersih dan
sehat
70% 7,40 10,57%
Jumlah rumah
tangga yang
berperilaku bersih
dan sehat / Jumlah
Rumah Tangga x
1000
33. Meningkatnya
pelayanan
pemeriksaan
penyakit
menular
233. Jumlah
kesakitan
malaria per -
1000
penduduk
3,00 0,166 5,53%
Jumlah Penduduk
yang
menderita malaria
pada tahun tertentu
/ Jumlah penduduk
pada pertengahan
tahun x 1000
88
234. Prevalensi
HIV
(persentase
kasus
terhadap
penduduk
beresiko)
3 0,03 1,11%
Jumlah pasien HIV
dan AIDS di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu / Jumlah
penduduk disatu
wilayah kerja
pada kurun waktu
yang sama x 1000
235. Angka
kesembuhan
penderita TB
dengan angka
kesakitan
demam
berdarah per
100 penduduk
84% 41,94% 49,92%
Angka kesembuhan
penderita TB
dengan angka
kesakitan demam
berdarah / Jumlah
penduduk disatu
wiayah kerja
pada kurun waktu
yang sama x 100
236. Persentase
desa yang
terkena
kejadian luar
biasa (KLB)
yang
ditangani
dibawah 24
jam
60% 100% 166,67%
Jumlah KLB di
desa/kelurahan
yang
ditangani > 24 jam
dalam periode
tertentu / Jumlah
KLB di
desa/kelurahan
yang terjadi
pada periode yang
sama x 100%
34. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
lingkungan
237. Rasio
posyandu
persatuan
balita
186% 75% 40,32%
Jumlah Posyandu /
Jumlah Balita x
1000
238. Persentase
desa/keluraha
n yang stop
membuang
air besar
sembarangan
100% 78% 78%
Jumlah
desa/kelurahan
yang stop
membuang air
besar sembarangan
/ Jumlah Desa x
100%
239. Persentase
tempat
pengolahan
makanan
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
100% 200 200%
Jumlah tempat
pengolahan
makanan yang
memenuhi syarat
kesehatan / Jumlah
Tempat Pengolahan
makanan x 100%
89
240. Persentase
balita gizi
buruk
100% 100% 100%
Jumlah balita gizi
buruk / Jumlah
Balita x 100%
35. Meningkatnya
pemberdayaa
n masyarakat
bidang
kesehatan
241. Jumlah
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya
masyaraakat
dan dunia
usaha yang
terlibat dalam
bidang
kesehatan
14 Klp 8 Klp 57,14%
Jumlah kelompok
masyarakat,
organisasi swadaya
masyarakat dan
dunia usaha yang
terlibat dalam
bidang kesehatan
36. Meningkatnya
partisipasi
stakeholder
dalam
perencanaan
pembangunan
242. Persentase
masyarakat
yang
mengikuti
Musrenbang
(Tingkat
Desa,
Kecamatan,
Kabupaten)
100% 100% 100%
Jumlah masyarakat
yang mengikuti
musrenbang /
Jumlah masyarakat
yang
diundangmengikuti
Musrenbang x
100%
243. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan
lembaga
pemberdayaa
n masyarakat
(LPM)
16,39% 16,39% 100%
Jumlah kelompok
binaan LPM /
Jumlah LPM x
100%
244. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan PKK
24% 24% 100%
Jumlah kelompok
binaan PKK /
Jumlah PKK x 100%
245. Persentase
PKK aktif 100% 100% 100%
Jumlah PKK Aktif /
Jumlah PKK x 100%
37. Optimalnya
mekanisme
dan sistem
perencanaan
yang
komprehensif
dan
partisipatif
246. Jumlah
dokumen
perencanaan
pemda yang
tersusun
100% 100% 100%
Jumlah dokumen
perencanaan pemda
yang tersusun
(renstra, renja,
rpjmd, rpjp, rtrw,
rdtl, apbd, rka, dpa,
dll)
247. Persentase
usulan
Musrenbang
yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Jumlah Usulan
Musrenbang yang
ditindaklanjuti
RKPD/ Jumlah
usulan musrenbang
90
dalam RKPD RKPD x 100%
248. PDRB
perkapita 44 Juta
74,52
Juta 169,36%
Total PDRB
Perkapita
249. Persentase
pelaksanaan
program
kegiatan
dalam APBD
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
100% 50,89% 50,89%
Jumlah Program
dan kegiatan dalam
APBD
yang dilaksanakan
sesuai dokumen
RKPD / Jumlah
Program dan
kegiatan dalam
dokumen RKPD
x 100%
250. Persentase
hasil monev
yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Jumlah hasil monev
yang ditindaklanjuti
/ Jumlah hasil
monev x 100%
251. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
hasil temuan
BPK/Inspektor
at
Kabupaten/In
spektorat
Provinsi
100% 100% 100%
Jumlah temuan
yang ditindaklanjut
/ Jumlah temuan x
100%
38. Terjaminnya
pengelolaan
rumah ibadah
252. Rasio tempat
ibadah yang
layak
3,28% 3,06% 93,29%
Jumlah tempat
ibadah yang layak /
Jumlah satuan
penduduk x 1000
39. Terpeliharany
a kerukunan
intra dan
antar umat
beragama
253. Rasio pemuka
agama yang
mendapatkan
fasilitas dari
pemerintah
daerah
12 Orang 6 Orang 50%
Jumlah pemuka
agama yang
mendapatkan
fasilitas
pemda/Jumlah
Pemuka Agama X
100
254. Jumlah FKUB
yang dibentuk 10 Klp 9 Klp 90%
Jumlah FKUB
Kecamatan yang
terbentuk
255. Meningkatkan
Kesadaran
masyarakat
tentang
bahaya
penyakit
masy (Pekat)
100% 100% 100%
Meningkatkan
Kesadaran
masyarakat tentang
bahaya penyakit
masy. (Pekat)
91
40. Terwujudnya
sekolah yang
menerapkan
prinsip-prinsip
pendidikan
harmoni
256. Persentase
alokasi
anggaran
pendidikan
non formal
terhadap
anggaran
pendidikan
10% 10% 100%
Jumlah alokasi
anggaran
pendidikan non
formal / Jumlah
Anggaran
Pendidikan x 100%
257. Jumlah
kelompok seni
budaya yang
dibina
100% 100% 100%
Jumlah kelompok
seni budaya yang
dibina
41. Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan
pemerintahan
dan
kemasyarakat
an
258. Rasio KDRT
0,04
0,025 62,50%
Jumlah KDRT
/ Jumlah Rumah
Tangga x 100%
259. Jumlah kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak
yang
diselesaikan
20 21 105%
Jumlah kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak yang
diselesaikan
260. Jumlah
koordinasi
dan sosialisasi
yang
dilakukan
1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah koordinasi
dan sosialisasi yang
dilakukan
261. Persentase
perempuan
yang
mendapatkan
kesempatan
diklat
150 Org 140 Org 93,33%
Jumlah Perempuan
di lembaga
pemerintah yang
mendapatkan
kesempatan diklat /
Jumlah Perempuan
di lembaga
pemerintah
x 100%
42. Menurunnya
kekerasan
terhadap
perempuan
262. Jumlah KDRT 15 21 140%
Jumlah KDRT
x 100%
Jumlah Rumah
Tangga
43. Meningkatnya
keikutsertaan
masyarakat
dalam KB dan
terciptanya
keluarga
sejahtera
yang
berkualitas
263. Rasio
akseptor
peserta KB
Aktif
72,50% 76,90% 106,06
Jumlah Akseptor
KB/Jumlah
pasangan usia
subur
x 100%
264. Persentase
Cakupan
peserta KB
aktif
76,45% 76,90% 100,58%
Jumlah peserta KB
aktif / Jumlah
peserta KB x 100%
92
44. Meningkatnya
pemuda yang
berprestasi
dalam bidang
olahraga
265. Jumlah
gedung
Olahraga
1 gedung 1 gedung 100%
Jumlah gedung
Olahraga per 10000
penduduk
266. Jumlah
Kegiatan
Olahraga
100% 100% 100% Jumlah Kegiatan
Olahraga
45.
Menurunnya
jumlah dan
persentase
penduduk
miskin
267. Jumlah
penduduk
miskin
39.812 36.812 92,46% Jumlah penduduk
miskin
268. Indeks
kedalaman
kemiskinan
13% 15% 115,38%
269. Indeks
keparahan
kemiskinan
13% 15% 115,38%
270. Jumlah para
penyandang
cacat dan
trauma yang
dibina
20 20 100%
Jumlah para
penyandang cacat
dan trauma yang
dibina
271. Jumlah panti
asuhan lanjut
usia/jompo
yang
ditangani
3 3 100%
Jumlah panti
asuhan lanjut usia
atau jompo yang
ditangani
272. Jumlah anak
terlantar yang
dibina
2 2 100% Jumlah anak
terlantar yang
dibina
273. Jumlah
korban
bencana alam
dan pekerja
migran PMKS
yang
memperoleh
askessos
100% 100% 100%
Jumlah korban
bencana alam dan
pekerja migran
PMKS yang
memperoleh
askessos
46. Menurunnya
tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
274. Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
2,04 2,00 98,03%
Jumlah penganggur
terbuka usia
angkatan kerja /
kerja Jumlah
penduduk angkatan
kerja x 100%
275. Rasio
penduduk
yang bekerja
80% 97,99 122,48%
Jumlah penduduk
yang bekerja /
Jumlah angkatan
93
kerja x 100%
276. Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja (TPAK)
85% 75,30 88,58%
Jumlah penduduk
Angkatan Kerja /
Jumlah penduduk
usia kerja (15-64
Tahun) x 100%
277. Jumlah
penduduk
yang bekerja
104,547 65,132 62,29% Jumlah penduduk
yang bekerja
47. Meningkatnya
kesejahteraan
petani dan
nelayan
(NTP=100)
278. Nilai Tukar
Petani (NTP) 105,56 104,12 98,63%
Indeks yang
diterima petani (lt)
/ Indeks yang
dibayar petani (lb)
x 100%
Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja
daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :
Tabel : 25
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Tingkat Capaian Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1 91≥ Sangat Baik
2 76≥ 90 Tinggi
3 66≥75 Sedang
4 51≥ 65 Rendah
5 < 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Secara umum Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun
2016-2021. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara terdapat 7 (tujuh) misi.
Adapun Jumlah tujuan dan sasaran yang tertuang dalam BAB VI dan VII RPJMD
yang ditetapkan untuk mencapai Visi Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 21
Tujuan, 58 sasaran dan sebanyak 214 indikator, akan tetapi dari beberapa tujuan,
sasaraan dan indikator tersebut sesuai arahan dari gubernur melalui Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sub Bagian Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja
bahwa sasaran dan indikator yang ada di RPJMD Kabupaten Morowali Utara dapat
diringkas atau dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan Idikator Kinerja Utamanya.
sesuai arahan tersebut maka ditetapkan IKU Kabupaten Morowali Utara berdasarkan
94
Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 180-45/KEP-B.MU/0151/VI/2018
tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam
penyusunan SAKIP/LAKIP pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2018 Sebanyak
20 Tujuan, 47 sasaran dan 139 indikator yang ditargetkan mampu mempercepat
terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi
Tengah pada tahun 2018.
Dari 47 sasaran strategis dengan 139 indikator kinerja sasaran tersebut,
pencapaian kinerjanya terdapat pada tabel 26 sebagai berikut :
Tabel: 26
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
No Predikat Jumlah Indikator
Kinerja Sasaran
Keterangan
1
91≥ 91 Sangat Baik
2
76≥90 14 Tinggi
3
66≥75 6 Sedang
4
51≥65 5 Rendah
5
≤50 20 Sangat Rendah
6 3 Menunggu hasil rilis
JUMLAH 139
Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai
dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :
Tabel: 27
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2017
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi
Capaian
Kinerja 91≥
76≥
90
66≥
75
51≥
65
≤50
1. Terwujudnya
peningkatan
pelayanan
publik
mencapai
level
“memuaskan
”
1. Cakupan
penduduk
yang
memiliki KTP
berbasis NIK
100% 77,6% 77,6% V
2. Peresentase
penduduk
yang
memiliki akte
kelahiran
100% 94% 94% V
3. Persentase
penduduk
yang
100% 30,00% 30% V
95
memiliki
Kartu
Keluarga
(KK)
4. Persentase
pengelolaan
arsip sesuai
standar
100% 97,99% 97,99% V
5. Persentase
PAD
terhadap
pendapatan
100% 67,67% 67,67% V
6. Jumlah
anggota
dewan yang
mengikuti
diklat
25
orang 25 orang 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 77,87% V
2. Meningkatny
a kualitas
penyelengga
raan
tatakelola
pemerintaha
n
7. Jumlah
evaluasi
kelembagaan
OPD
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
37 OPD 37 OPD 100% V
8. Persentase
produk
hukum yang
difasilitasi
per tahun
66 50 75,75% V
9. Nilai dan
pemeringkat
an LPPD CC
Menungg
u hasil
rilis dari
kementeri
an
-
CAPAIAN RATA-RATA 87,87% V
3. Meningkatny
a kualitas
SDM
aparatur
10. Persentase
PNS yang
telah
mengikuti
Diklat
tructural
dan
fungsional
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
4. Meningkatny
a
kedisiplinan
11. Persentase
rekomendasi
audit
100% 100% 100% V
96
SDM
aparatur
keuangan
yang
ditindaklanju
ti.
12. Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
pelatihan
pengawasan
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
5. Meningkatny
a kinerja
PNS
13. Persentase
PNS yang
menduduki
Jabatan
sesuai
kompetensi
100% 79,29% 79,29% V
14. Persentase
jabatan
Struktural
yang terisi
100% 83% 83% V
CAPAIAN RATA-RATA 81,14% V
6. Meningkatny
a
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
mencapai
level “rata-
rata baik”
untuk
seluruh
SKPD, dan
LAKIP/SAKIP
daerah
dengan nilai
B
15. Nilai
akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
B/70 C/45,91
% 65,58% V
CAPAIAN RATA-RATA 65,58% V
7. Meningkatny
a
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
dengan opini
“Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP)”
16. Opini hasil
pemeriksaan
oleh BPK
WTP
Menungg
u Opini
BPK
-
17. Persentase
Laporan
keuangan
dan
pengelolaan
asset sesuai
standar
100% 100% 100% V
97
teknis
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
8. Meningkatny
a proporsi
panjang
jalan
kantong
produksi dan
daerah
terisolir
dalam
kondisi
mantap
18. Persentase
panjang jalan
kantong
produksi
dalam
kondisi baik
dan sedang
100% 99,76% 99,76% V
CAPAIAN RATA-RATA 99,76% V
9. Meningkatny
a jumlah
jembatan
dalam
kondisi
mantap
19. Persentase
jumlah
jembatan
dalam
kondisi baik
dan sedang
100% 99,77% 99,77% V
20. Persentase
jalan dan
jembatan
yang
direhabilitasi
100% 99,29% 99,29% V
21. Persentase
saluran
drainase/gor
ong-gorong
yang
dibangun
100% 100% 100% V
22. Jumlah
Daerah
Irigasi (DI)
100% 99,88% 99,88% V
CAPAIAN RATA-RATA 99,73% V
10. Meningkatny
a
infrastruktur
perhubungan
23. Persentase
sarana
perhubungan
yang
dibangun
100% 99,90% 99,90% V
24. Persentase
prasarana
dan fasilitas
perhubungan
yang
berfungsi
baik
10 10 100% V
25. Jumlah
terminal 1 1 100% V
98
CAPAIAN RATA-RATA 99,96% V
11. Tersedianya
perumahan
dan
pemukiman
kota bagi
warga
26. Rasio
pemukiman
layak huni
250 542 216,08% V
CAPAIAN RATA-RATA 216,08
% V
12. Meningkatny
a kapasitas
energy
27. Persentase
elektrifikasi 100% 99,92% 99,92% V
CAPAIAN RATA-RATA 99,92% V
13. Meningkatny
a Ruang
Terbuka
Hijau (RTH)
28. Luas ruang
terbuka hijau 60% 60% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
14. Meningkatny
a akses air
bersih dan
sanitasi
layak
29. Persentase
Rumah
Tangga (RT)
yang
menggunaka
n air bersih
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
15. Meningkatny
a
pengelolaan
SDA yang
menerapkan
prinsip
pembanguna
n
berkelanjuta
n
30. Persentase
pengelolaan
Sumber daya
alam yang
sesuai
dengan
UKL/UPL/AM
DAL, SPPLH
60% 40% 66,7% V
CAPAIAN RATA-RATA 66,7% V
16. Meningkatny
a
kewaspadaa
n dan
mitigasi
terhadap
bencana
31. Persentase
Desa yang
telah
mengikuti
kegiatan
Kelompok
Masyarakat
Peduli
Bencana
(KMPB)
40%
50% 125% V
32. Jumlah desa
yang
122
desa 36 desa 29,50% V
99
tangguh
terhadap
bencana
33. Jumlah
bantuan
penanggulan
gan bencana
pada saat
tanggap
darurat
90% 90% 100% V
34. Persentase
aparatur
yang
bersertifikat
Pelatihan
Tanggap
Bencana
75% 32% 42,66% V
CAPAIAN RATA-RATA 74,29% V
17. Meningkatny
a
pemanfaatan
ruang sesuai
peruntukan
35. Persentase
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan
peruntukann
ya
100% 99,81% 99,81% V
CAPAIAN RATA-RATA 99,81% V
18. Meningkatny
a kepatuhan
masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang untuk
pendirian
bangunan
(permukima
n)
36. Ketaatan
terhadap
RTRW
100% 99,79% 99,79% V
CAPAIAN RATA-RATA 99,79% V
19. Meningkatny
a
pertumbuha
n ekonomi
37. Pertumbuhan
ekonomi 90% 2,5% 2,7% V
CAPAIAN RATA-RATA 2,7% V
20. Meningkatny
a PDRB per
kapita
38. PDRB per
kapita ADH
Berlaku
35 juta 9,165
juta 26,18% V
39. PDRB per
kapita ADH
Konstan
15 juta 6,709
juta 44,72% V
40. Persentase
koperasi aktif 17 20 117,64% V
100
41. Persentase
pertumbuhan
industry
10% 10% 100% V
42. Cakupan bina
kelompok
pedagang /
usaha
informal
17,77% 21% 118% V
43. Tingkat
inflasi daerah 4% 2,02% 50,5% V
CAPAIAN RATA-RATA 76,17% V
21. Meningkatny
a jumlah
investasi
daerah
(PMDN dan
PMA)
44. Realisasi
PMDN dan
PMA
50
Miliar
Menungg
u hasil
rilis
-
CAPAIAN RATA-RATA -
22. Meningkatny
a informasi
pelayanan
terpadu satu
pintu
45. Jumlah
informasi
dan ijin yang
dikeluarkan
2.578
izin 128 izin 4,96% V
CAPAIAN RATA-RATA 4,96% V
23. Meningkatny
a kunjungan
wisata
46. Jumlah
wisatawan
yang
berkunjung
ke
Kabupaten
Morowali
Utara
357 Org 290 Org 81,23% V
CAPAIAN RATA-RATA 81,23% V
24. Tertatanya
destinasi
wisata
dengan baik
47. Jumlah
destinasi
wisata yang
tertata baik
30 DTW 3 DTW 10% V
CAPAIAN RATA-RATA 10% V
25. Meningkatny
a harapan
rata-rata
lama sekolah
48. Harapan rata-
rata lama
sekolah
11,65%
12,21%
104,80% V
CAPAIAN RATA-RATA 104,80
% V
26. Meningkatny
a
keterjangkau
49. Angka rata-
rata lama
sekolah
8,14% 8,39% 103,07 V
101
an
pendidikan
50. Angka
partisipasi
kasar (APK)
PAUD,SD
51. Angka
partisipasi
kasar (APK)
SMP
106,51
100,88
103,89%
96,79%
97,54%
95,94%
V
V
52. Angka
pendidikan
yang
ditamatkan
100% 100% 100% V
53. Angka
partisipasi
sekolah SD
54. Angka
partisipasi
sekolah SMP
20,81%
55,32
96,10%
96,27%
461,79%
173,92%
V
V
CAPAIAN RATA-RATA 172,04
% V
27. Meningkatny
a akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan
55. Angka
partisipasi
murni (APM)
SD
56. Angka
partisipasi
murni (APM)
SMP
91,93
80,67
90,78%
83,42%
98,74
103,40
V
V
57. Rasio
ketersediaan
sekolah
terhadap
penduduk
usia sekolah
SD
58. Rasio
ketersediaan
sekolah
terhadap
penduduk
usia sekolah
SMP
92,93
69,09
94,05
123
101,20%
178,02%
V
V
59. Rasio guru
terhadap
murid SD
60. Rasio guru
terhadap
murid SMP
9,93
63,06
10
10
100,70%
15,85%
V
V
102
61. Persentase
sekolah
dalam
kondisi baik
100%
100%
100% V
62. Jumlah
perpustakaan 100% 80% 80% V
63. Rata-rata
jumlah
kunjungan ke
perpustakaan
pertahun
100% 75% 75% V
CAPAIAN RATA-RATA 94,76% V
28. Meningkatny
a kuantitas
dan mutu
pendidikan
64. Persentase
guru yang
bersertifikat
pada semua
jenjang
(PAUD, SD,
SMP)
100% 100% 100% V
65. Persentase
jumlah
sekolah yang
berstandar
nasional
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
29. Meningkatny
a Usia
Harapan
Hidup
66. Usia Harapan
Hidup 72 71 98,61% V
67. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
dibangun
12 10 83,33%
68. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
direhabilitasi
80 25 31,25%
69. Jumlah alat
kesehatan
yang
memenuhi
standar
80 38,46 48,08%
CAPAIAN RATA-RATA 65,31%
30.
Meningkatny
a pelayanan
screening
70. Cakupan
kunjungan
ibu hamil
100% 75% 75% V
103
dan
pelayanan
kesehatan
berdasar
daur
kehidupan
71. Cakupan ibu
hamil yang
ditangani
100% 75% 75% V
72. Cakupan
pertolongan
persalinan
100% 98% 98% V
73. Cakupan
pelayanan
ibu nifas
100% 98% 98% V
74. Cakupan
neo-natal
dengan
komplikasi
yang
ditangani
100% 94% 94% V
75. Cakupan
kunjungan
bayi
100% 98% 98% V
76. Cakupan
universal
care
immunization
(UCI)
100% 82% 82%
V
77. Cakupan
pelayanan
anak balita
100% 50% 50% V
78. Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI pada
anak usia 6-
24 bulan
keluarga
miskin
85% 78% 91,76% V
79. Cakupan
balita gizi
buruk
100% 100% 100% V
80. Persentase
kecamatan
bebas rawan
gizi
100% 80% 80% V
81. Cakupan
jaringan
kesehatan
siswa SD
65% 89% 136,92% V
82. Cakupan
peserta
pelayanan
kontrasepsi
aktif
77% 75% 70,92%% V
CAPAIAN RATA-RATA 88,43% V
104
31. Meningkatny
a pelayanan
kesehatan
rujukan
83. AV-LOS
(Average
Lenght Of
Stay)/rata-
rata lama
rawat
seorang
pasien pada
waktu
tertentu
3 hari 4 hari 133,33% V
84. Persentase
pasien gawat
darurat yang
puas dengan
layanan
95 98 103,15% V
85. Persentase
pengunjung
yang puas
dengan
layanan
RSUD
95% 98,75% 103,94% V
86. Persentase
ketersediaan
obat yang
terjangkau
(generik)
100% 95% 95% V
87. Persentase
tingkat
kehadiran
dokter dan
paramedis
saat
dibutuhkan
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 106,97
% V
32. Meningkatny
a upaya
promosi
kesehatan
88. Jumlah desa
siaga
terbentuk
125
desa
125 desa 100%
89. Persentase
rumah yang
memenuhi
syarat
kesehatan
70 % 50% 71,42% V
90. Presentase
sarana
kesehatan
dengan
kemampuan
laboratorium
kesehatan
80% 50% 62,5% V
91. Rasio
puskesmas
persatuan
penduduk
0,116 0,010 86,20% V
105
92. Rasio
poliklinik
persatuan
penduduk
0.04 0.02 50% V
93. Persentase
rumah
tangga yang
berperilaku
bersih dan
sehat
70% 7,40 10,57% V
CAPAIAN RATA-RATA 63,44%
33. Meningkatny
a pelayanan
pemeriksaan
penyakit
menular
94. Jumlah
kesakitan
malaria per -
1000
penduduk
3.00 0,166 5,53% V
95. Prevalensi
HIV
(persentase
kasus
terhadap
penduduk
beresiko)
3 0.03 1,11% V
96. Angka
kesembuhan
penderita TB
dengan
angka
kesakitan
demam
berdarah per
100
penduduk
84% 41,94% 49,92%
% V
97. Persentase
desa yang
terkena
kejadian luar
biasa (KLB)
yang
ditangani
dibawah 24
jam
60% 100% 166,67
% V
CAPAIAN RATA-RATA 55,80% V
34. Meningkatny
a pelayanan
kesehatan
lingkungan
98. Rasio
posyandu
persatuan
balita
186 75 40,32% V
99. Persentase
desa/kelurah
an yang stop
membuang
air besar
100% 78% 78% V
106
sembarangan
100. Persentase
tempat
pengolahan
makanan
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
100% 200 200%
101. Persentase
balita gizi
buruk
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 104,58
35. Meningkatny
a
pemberdaya
an
masyarakat
bidang
kesehatan
102. Jumlah
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya
masyaraakat
dan dunia
usaha yang
terlibat
dalam bidang
kesehatan
14 8 57,14% V
CAPAIAN RATA-RATA 57,14% V
36. Meningkatny
a partisipasi
stakeholder
dalam
perencanaan
pembanguna
n
103. Persentase
masyarakat
yang
mengikuti
Musrenbang
(Tingkat
Desa,
Kecamatan,
Kabupaten)
100% 100% 100% V
104. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan
lembaga
pemberdayaa
n
masyarakat
(LPM)
16,39% 16,39% 100% V
105. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan PKK
24% 24% 100% V
106. Persentase
PKK aktif 100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
107
37. Optimalnya
mekanisme
dan sistem
perencanaan
yang
komprehensi
f dan
partisipatif
107. Jumlah
dokumen
perencanaan
pemda yang
tersusun
100% 100% 100% V
108. Persentase
usulan
Musrenbang
yang
ditindaklanju
ti dalam
RKPD
100% 100% 100% V
109. PDRB
perkapita 44 Juta
74,52
Juta 169,36% V
110. Persentase
pelaksanaan
program
kegiatan
dalam APBD
sesuai
dengan
dokumen
perencanaan
100% 50,89% 50,89% V
111. Persentase
hasil monev
yang
ditindaklanju
ti
100% 100% 100% V
112. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
hasil temuan
BPK/Inspekto
rat
Kabupaten/I
nspektorat
Provinsi
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 103,37
% V
38. Terjaminnya
pengelolaan
rumah
ibadah
113. Rasio tempat
ibadah yang
layak
3,28% 3,06% 93,29% V
CAPAIAN RATA-RATA 93,29% V
39. Terpeliharan
ya
kerukunan
intra dan
antar umat
beragama
114. Rasio
pemuka
agama yang
mendapatka
n fasilitas
dari
pemerintah
daerah
12
Orang 6 Orang 50% V
108
115. Jumlah FKUB
yang
dibentuk
10 Klp 9 Klp 90% V
116. Meningkatka
n Kesadaran
masyarakat
tentang
bahaya
penyakit
masy (Pekat
)
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 80% V
40. Terwujudnya
sekolah yang
menerapkan
prinsip-
prinsip
pendidikan
harmoni
117. Persentase
alokasi
anggaran
pendidikan
non formal
terhadap
anggaran
pendidikan
10% 10% 100% V
118. Jumlah
kelompok
seni budaya
yang dibina
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
41. Meningkatny
a peran
perempuan
dalam
pembanguna
n
pemerintaha
n dan
kemasyarak
atan
119. Rasio KDRT
0,04
0,025 62,50% V
120. Jumlah kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak
yang
diselesaikan
20 21 105% V
121. Jumlah
koordinasi
dan
sosialisasi
yang
dilakukan
1 Keg 1 Keg 100% V
122. Persentase
perempuan
yang
mendapatka
n
kesempatan
diklat
150 Org 140 Org 93,33% V
CAPAIAN RATA-RATA 90,20% V
109
42. Menurunnya
kekerasan
terhadap
perempuan
123. Jumlah KDRT 15 21 140% V
CAPAIAN RATA-RATA 140% V
43. Meningkatny
a
keikutsertaa
n
masyarakat
dalam KB
dan
terciptanya
keluarga
sejahtera
yang
berkualitas
124. Rasio
akseptor
peserta KB
Aktif
72,50% 76,90% 106,06 V
125. Persentase
Cakupan
peserta KB
aktif
76,45% 76,90% 100,58% V
CAPAIAN RATA-RATA 103,32
% V
44. Meningkatny
a pemuda
yang
berprestasi
dalam
bidang
olahraga
126. Jumlah
gedung
Olahraga
1
gedung 1 gedung 100% V
127. Jumlah
Kegiatan
Olahraga
100% 100% 100% V
CAPAIAN RATA-RATA 100% V
45.
Menurunnya
jumlah dan
persentase
penduduk
miskin
128. Jumlah
penduduk
miskin
39.812 36.812 92,46% V
129. Indeks
kedalaman
kemiskinan
13% 15% 115,38% V
130. Indeks
keparahan
kemiskinan
13% 15% 115,38% V
131. Jumlah para
penyandang
cacat dan
trauma yang
dibina
20 20 100% V
132. Jumlah panti
asuhan lanjut
usia/jompo
yang
ditangani
3 3 100% V
133. Jumlah anak
terlantar
yang dibina
2 2 100% V
134. Jumlah
korban 100% 100% 100% V
110
bencana
alam dan
pekerja
migran PMKS
yang
memperoleh
askessos
CAPAIAN RATA-RATA 103,31
% V
46. Menurunnya
tingkat
penganggura
n terbuka
(TPT)
135. Tingkat
penganggura
n terbuka
(TPT)
2,04 2,00 98,03% V
136. Rasio
penduduk
yang bekerja
80% 97,99 122,48% V
137. Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja (TPAK)
85% 75,30 88,58% V
138. Jumlah
penduduk
yang bekerja
104,547 65,132 62,29% V
CAPAIAN RATA-RATA 92,84% V
47. Meningkatny
a
kesejahteraa
n petani dan
nelayan
(NTP=100)
139. Nilai Tukar
Petani (NTP) 105,56 104,12 98,63% V
CAPAIAN RATA-RATA 98,63% V
Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai
dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :
1. Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level
memuaskan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya peningkatan
pelayanan publik mencapai level memuaskan dengan 6 indikator. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 77,87%,
dengan predikat tinggi.
2. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dengan 3 indikator. 1 (satu)
indikator belum di ketahui karena belum dirilis hasilnya dari Kementerian Dalam
Negeri. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
111
sebesar 87,87%, dengan predikat tinggi.
3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas SDM
aparatur dengan indikator Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat struktural
dan fungsional. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-
ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
4. Sasaran 4 Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur.
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kedisiplinan SDM
Aparatur dengan 2 indikator, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
5. Sasaran 5 Meningkatnya kinerja PNS
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kinerja PNS dengan 2
indikator, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 81,14%, dengan predikat Tinggi.
6. Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP
daerah dengan nilai B.
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD,
dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B dengan indikator Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian
rata-ratanya sebesar 86%, dengan predikat tinggi.
7. Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” dengan 2 indikator. 1 (satu) indikator belum di ketahui karena belum
dirilis hasilnya menunggu opini BPK dan 1 indikator yaitu Persentase Laporan
keuangan dan pengelolaan asset sesuai standar teknis,capaian kinerjanya sebesar
100%. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
8. Sasaran 8 Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi dan
daerah terisolir dalam kondisi mantap.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya proporsi panjang jalan
kantong produksi dan daerah terisolir dalam kondisi mantap dengan indikator
Persentase panjang jalan kantong produksi dalam kondisi baik dan sedang. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99%,
dengan predikat sangat baik.
112
9. Sasaran 9 Meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi mantap.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah jembatan
dalam kondisi mantap dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,73%, dengan predikat tinggi.
10. Sasaran 10 Meningkatnya infrastruktur perhubungan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya infrastruktur
perhubungan dengan 3 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,96%, dengan predikat sangat baik.
11. Sasaran 11 Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya infrastruktur
perhubungan dengan indikator Rasio pemukiman layak huni. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 216,08%, dengan
predikat sangat baik.
12. Sasaran 12 Meningkatnya Kapasitas Energy
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Kapasitas Energy
dengan indikator Persentase elektrifikasi. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,92%, dengan predikat sangat
baik.
13. Sasaran 13 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) dengan indikator Luas ruang terbuka hijau. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat
sangat baik.
14. Sasaran 14 Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi layak.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akses air bersih dan
sanitasi layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga (RT) yang
menggunakan air bersih. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
15. Sasaran 15 Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai
dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Persentase pengelolaan Sumber
daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH dengan indikator
Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 66,7%, dengan predikat sedang.
113
16. Sasaran 16 Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kewaspadaan dan
mitigasi terhadap bencana dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 74,29%, dengan predikat
sedang.
17. Sasaran 17 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang
sesuai peruntukan dengan indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai
dengan peruntukannya. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 99,81%, dengan predikat sangat tinggi.
18. Sasaran 18 Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan
ruang untuk pendirian bangunan (permukiman).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan
(permukiman) dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,79%, dengan
predikat sangat tinggi.
19. Sasaran 19 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan
(permukiman) dengan indikator Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 2,7%, dengan predikat
rendah.
20. Sasaran 20 Meningkatnya PDRB per kapita.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya PDRB per kapita
dengan 6 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian
rata-ratanya sebesar 76,17%, dengan predikat tinggi.
21. Sasaran 21 Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah investasi
daerah (PMDN dan PMA) dengan indikator Realisasi PMDN dan PMA. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut belum dapat dirilis angkanya sampai
dengan disusunnya LAKIP 2018, berdasarkan laporan dari Dinas Penanaman modal
dan PTSP angka tersebut akan dirilis pada bulan april 2019.
22. Sasaran 22 Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya informasi pelayanan
terpadu satu pintu dengan indikator Jumlah informasi dan ijin yang dikeluarkan.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
114
4,96%, dengan predikat rendah.
23. Sasaran 23 Meningkatnya kunjungan wisata.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kunjungan wisata
dengan indikator Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Morowali
Utara. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 81,23%, dengan predikat tinggi.
24. Sasaran 24 Tertatanya destinasi wisata dengan baik.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Tertatanya destinasi wisata dengan
baik dengan indikator Jumlah destinasi wisata yang tertata baik. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 10%,
dengan predikat rendah.
25. Sasaran 25 Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya harapan rata-rata
lama sekolah dengan indikator Harapan rata-rata lama sekolah. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
104,80%, dengan predikat sangat baik.
26. Sasaran 26 Meningkatnya keterjangkauan pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya keterjangkauan
pendidikan dengan 5 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 172,04%, dengan predikat sangat baik.
27. Sasaran 27 Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akses dan
pemerataan layanan pendidikan dengan 9 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 94,76%, dengan
predikat sangat baik.
28. Sasaran 28 Meningkatnya kuantitas dan mutu pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kuantitas dan mutu
pendidikan dengan 2 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
29. Sasaran 29 Meningkatnya Usia Harapan Hidup.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup
dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 65,31%, dengan predikat rendah.
115
30. Sasaran 30 Meningkatnya pelayanan screening dan pelayanan kesehatan
berdasar daur kehidupan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan screening
dan pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan dengan 13 indikator.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 87,31%, dengan predikat sangat tinggi.
31. Sasaran 31 Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
rujukan dengan 13 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 108,08%, dengan predikat sangat baik.
32. Sasaran 32 Meningkatnya upaya promosi kesehatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya upaya promosi
kesehatan dengan 6 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 63,44%, dengan predikat rendah.
33. Sasaran 33 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan
pemeriksaan penyakit menular dengan 5 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 107,82%, dengan
predikat sangat baik.
34. Sasaran 34 Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
lingkungan dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 104,58%, dengan predikat sangat baik.
35. Sasaran 35 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat,
organisasi swadaya masyaraakat dan dunia usaha yang terlibat dalam bidang
kesehatan. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-
ratanya sebesar 57,14%, dengan predikat rendah.
36. Sasaran 36 Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan
pembangunan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya partisipasi
stakeholder dalam perencanaan pembangunan dengan 4 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
100%, dengan predikat sangat baik.
116
37. Sasaran 37 Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan yang
komprehensif dan partisipatif.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Optimalnya mekanisme dan sistem
perencanaan yang komprehensif dan partisipatif dengan 6 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
103,37%, dengan predikat sangat baik.
38. Sasaran 38 Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terjaminnya pengelolaan rumah
ibadah dengan indikator Rasio tempat ibadah yang layak. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 93,29%,
dengan predikat sangat baik.
39. Sasaran 39 Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terpeliharanya kerukunan intra dan
antar umat beragama dengan 3 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 80%, dengan predikat tinggi.
40. Sasaran 40 Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip pendidikan harmoni dengan 2 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
100%, dengan predikat sangat baik.
41. Sasaran 41 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan 4 indikator.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 90,20%, dengan predikat tinggi.
42. Sasaran 42 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya kekerasan terhadap
perempuan dengan indikator Jumlah KDRT. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 140%, dengan predikat sangat
baik.
43. Sasaran 43 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan
terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas
dengan 2 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 103,32%, dengan predikat sangat baik.
117
44. Sasaran 44 Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang
olahraga.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemuda yang
berprestasi dalam bidang olahraga dengan 2 indikator. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%,
dengan predikat sangat baik.
45. Sasaran 45 Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya jumlah dan persentase
penduduk miskin dengan 7 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 103,31%, dengan predikat
sangat baik.
46. Sasaran 46 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 92,84%, dengan predikat sangat baik.
47. Sasaran 47 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani
dan nelayan (NTP=100) dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 98,63%,
dengan predikat sangat baik.
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun
2017-2018
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah
dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran.
Adapun rincian dan análisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator
kinerja sasaran tahun 2018 serta perbandingan target dan realisasi indikator kinerja
sasaran tahun 2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel: 28
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik
mencapai level memuaskan
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
118
1
- Cakupan penduduk
yang memiliki KTP
berbasis NIK
100% 72,03%
72,03% 100% 77,6% 77,6%
2
- Peresentase
penduduk yang
memiliki akte
kelahiran
80% 33,42%
41,77% 100% 94% 94%
3
- Persentase penduduk
yang memiliki Kartu
Keluarga (KK)
100% 81,95%
81,95% 100% 30,00% 30%
4
- Persentase
pengelolaan arsip
sesuai standar
- - - 97,99% 97,99% 97,99%
5 - Persentase PAD
terhadap pendapatan - - - 67,67% 67,67% 67,67%
6
- Jumlah anggota
dewan yang
mengikuti diklat
- - - 25 orang 25
Orang 100%
CAPAIAN RATA-RATA 65,25% 77,87%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan
publik mencapai level memuaskan dengan 6 indikator. Dari 3 indikator tersebut
tidak mencapai target dan 3 indikator mencapai target. Rata-rata capaian kinerja
pada tahun 2018 sebesar 77,87%, dengan memperoleh predikat tinggi. Mengalamai
peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar
65,25% karena pada tahun 2017 dengan hanya tiga indikator kinerja yang
dituangkan dalam Lakip Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Tabel: 29
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah evaluasi
kelembagaan OPD
berdasarkan peraturan
perundang-undangan
- - - 37 OPD 37 OPD 100%
2 Persentase produk
hukum yang difasilitasi
per tahun - - - 66 50 75,75%
3 Nilai dan pemeringkatan
LPPD - - - CC - -
CAPAIAN RATA-RATA -
87,87%
119
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dengan 5 indikator, dari 5 indikator
tersebut bahwa sebanyak 1 indikator sasaran mencapai target, 1 (satu) indikator
sasaran belum memenuhi target dan 1 indikator belum di ketahui hasilnya karena
masih menunggu hasil opini dari Kementerian Dalam Negeri. Rata-rata capaian
kinerja pada tahun 2018 sebesar 94%, sementara pada tahun 2017 keempat
indikator tersebut tidak dituangkan dalam LAKIP 2017 sehingga tidak bisa
dibandingkan.
Tabel: 30
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 3 meningkatnya kualitas SDM Aparatur
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase PNS yang telah
mengikuti Diklat struktural
dan fungsional
- - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA -
100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Terwujudnya Sasaran meningkatnya
kualitas SDM Aparatur dengan indikator Persentase PNS yang telah mengikuti
Diklat struktural dan fungsional, indikator sasaran tersebut mencapai target yang
ditentukan sehingga menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah melalui
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang diklat ASN
pada tahun 2018. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%,
sementar pada tahun 2017 indikator kinerja sasaran ini tidak dituangkan dalam
LAKIP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018.
Tabel: 31
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 4 Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun 2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun 2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
Persentase
rekomendasi audit
keuangan yang ditindaklanjuti.
- - - 100% 100% 100%
2. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan
pengawasan
- - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA - 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur
120
dengan 2 indikator, kedua indikator tersebut mencapai target yang ditentukan pada
Tahun 2018 dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dibidang tersebut.
Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, sementara pada tahun 2017
kedua indikator itu tidak dituangkan dalam LAKIP sehingga tidak dapat membandingkan
keberhasilan pada kedua indikator tersebut.
Tabel: 32
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 5 Meningkatnya kinerja PNS
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase PNS yang
menduduki Jabatan
sesuai kompetensi
- - - 100% 79,29% 79,29%
2. Persentase jabatan
Struktural yang terisi - - - 100% 83% 83%
CAPAIAN RATA-RATA 81,14%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kinerja PNS dengan 2
indikator, kedua indikator tersebut belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerjanya
pada tahun 2018 sebesar 81,14%, dengan predikat tinggi, sementara pada tahun 2017
kedua indikator ini tidak dituangkan dalam LAKIP Tahun 2017 sehingga tidak dapat
dibandingkan dengan LAKIP tahun 2018.
Tabel: 32
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh OPD, dan
LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah 65/CC 35,71/C 54,93% 65/CC 45,91%/C 65,3%
CAPAIAN RATA-RATA 54,93% 65,3%
Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh OPD,
dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B. Indikator sasaran belum mencapai target
dimana nilai hasil SAKIP/LAKIP pada Tahun 2018 tingkat akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah mendapatkan nilai/predikat 45,91%/C, jadi rata-rata capaian kinerja
tahun 2018 sebesar 65,3%, jika dibandingkan dengan realisasi tingkat akuntabilitas
kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2017 mendapatkan nilai/predikat 35,71/C, akan
tetapi pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan nilai dimana pada komponen
121
penilaian evaluasi internal dapat terisi pada tahun 2018. Sementara pada Tahun 2017
komponen ini tidak terisi sehingga pada tahun 2017 nilai tingkat akuntabilitas itu lebih
rendah, akan etapi sama-sama berada pada level nilai/predikat C. Hal ini disebabkan
karena;
a. Belum dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi
sasaran dan indikator kinerjanya;
b. Belum dilakukan reviu IKU dan kualitas penyusunan lakip belum memadai.
c. Belum dilakukan perbaikan kualitas hasil evaluasi internal AKIP.
d. Belum meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang akuntabilitas
dan manjemen kerja.
Tabel: 33
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017(%)
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018(%) Target Realisasi Target Realisasi
1. Opini hasil pemeriksaan
oleh BPK WTP Disclemer - WTP - -
2. Persentase Laporan
keuangan dan pengelolaan
aset sesuai standar teknis
- - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA - 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. dengan 2
indikator, satu indikator tersebut mencapai target dan Satu (1) Indikator sasaran belum
terealisasi karena nilainya belum dapat dirilis dan masih menunggu hasil audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan satu (1) indikator sasaran mencapai
target, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, predikat sangat baik.
Apabila dibandingkan dengan Lakip 2017 maka satu indikator pada tahun 2017 tidak
dituangkan, sedangakan indikator dengan hasil opini BPK pada tahun 2017 ditargetkan
WTP akan tetapi opini BPK memberikan nilai/predikat Disclemer.
Tabel: 34
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 8 Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi dan
daerah terisolir dalam kondisi mantap
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017(%)
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018(%) Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase panjang
jalan kantong produksi
dalam kondisi baik dan
31,55 31,55 100 100% 99,76% 99,76%
122
sedang
CAPAIAN RATA-RATA 100% 99,76%
Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya proporsi panjang
jalan kantong produksi dan daerah terisolir dalam kondisi mantap dengan
indikator yaitu; Persentase panjang jalan kantong produksi dalam kondisi baik dan
sedang tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar
99,76%%, tetapi dikategorikan predikat sangat baik. Mengalamai penurunan jika
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100.
Tabel: 35
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 9 Meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi mantap
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase jumlah
jembatan dalam kondisi
baik dan sedang
27,49
Km
27,49
Km 100% 100% 99,77% 99,77%
2. Persentase jalan dan
jembatan yang
direhabilitasi
- -
- 100% 99,29% 99,29%
3. Persentase saluran
drainase/gorong-gorong
yang dibangun
13,06
Km
13,06
Km 100% 100% 100% 100%
4. Jumlah Daerah Irigasi
(DI) - - - 100% 99,88% 99,88%
CAPAIAN RATA-RATA 100% 99,73%
Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya jumlah jembatan
dalam kondisi mantap dengan 4 indikator, 4 indikator sasaran tersebut mencapai
target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 79,86%, mengalamai
penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%,
tetapi dikategorikan predikat tinggi. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 pada tabel
diatas sebanyak tiga indikator tidak dituangkan dalam Lakip Pemerintah Daerah tahun
2017, capaian rata-ratanya sebesar 100%.
Tabel: 36
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 10 Meningkatnya infrastruktur perhubungan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaia
n
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
123
1.
Persentase sarana
perhubungan yang
dibangun
100% 93% 93% 100% 99,90% 99,90%
2.
Persentase prasarana
dan fasilitas
perhubungan yang
berfungsi baik
- - - 10 10 100%
3. Jumlah terminal - - - 1 1 100%
CAPAIAN RATA-RATA 93% 99,97%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya infrastruktur perhubungan
dengan 4 indikator, diketahui 3 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai
target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99,97%, tetapi masih
dikategorikan predikat sangat baik. Mengalamai peningkatan jika dibandingkan rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 93%, akan tetapi pada tahun 2017 pada tabel
diatas sebanyak 1 indikator yang dituangkan dalam Lakip Pemerintah daerah.
Tabel: 37
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 11 Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio pemukiman layak
huni 100% 97% 97% 250 542 216,08
CAPAIAN RATA-RATA 97% 216,08
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Tersedianya perumahan dan pemukiman
kota bagi warga dengan indikator Rasio pemukiman layak huni, indikator sasaran
melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 216,08%,
mengalamai peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017
sebesar 97%, dikategorikan predikat sangat baik.
Tabel: 38
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas energi
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase elektrifikasi - - - 100% 99,92% 99,92%
CAPAIAN RATA-RATA 99,92%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kapasitas energi dengan
124
indikator Persentase elektrifikasi, indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99,92%, tetapi masih dikategorikan predikat
sangat baik. Sementara pada tahun 2017 indikator tidak dituangkan pada Lakip
Pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Lakip tahun
2018.
Tabel: 39
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 13 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
Luas ruang terbuka
hijau
100% 99% 99% 60% 60% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 99% 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) dengan indikator Luas ruang terbuka hijau, indikator sasaran mencapai target.
Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, mengalamai peningkatan jika
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99%, tetapi masih
dikategorikan predikat sangat baik.
Tabel: 40
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 14 Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi layak
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
Persentase Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan air bersih
- - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya akses air bersih dan
sanitasi layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air
bersih, indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 100%, predikat sangat baik. Sementara pada tahun 2017 indikator tersebut
tidak dituangkan dalam Lakip Pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat
dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
125
Tabel: 41
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 15 Meningkatnya pengelolaan SDA yang menerapkan
prinsip pembangunan berkelanjutan
No. Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase
pengelolaan Sumber
daya alam yang sesuai
dengan
UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH
20% 99% 495% 60% 40% 66,7%
CAPAIAN RATA-RATA 495% 66,7%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pengelolaan SDA yang
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan indikator sasaran
Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH,
indikator sasaran tersebut tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun
2018 sebesar 66,7%%, dikategorikan predikat sedang dan mengalamai penurunan jika
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 495%.
Tabel: 42
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 16 Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
Persentase Desa yang
telah mengikuti
kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli
Bencana (KMPB)
15% 7,8% 52%
40%
50% 125%
2.
Jumlah desa yang
tangguh terhadap
bencana
- - - 122
desa 36 desa 29,50%
3.
Jumlah bantuan
penanggulangan
bencana pada saat
tanggap darurat
- - - 90% 90% 100%
4.
Persentase aparatur
yang bersertifikat
Pelatihan Tanggap
Bencana
25% 48,78% 195,12 75% 32% 42,66%
CAPAIAN RATA-RATA 122,06% 74,29%
126
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi
terhadap bencana dengan 4 indikator, 1 indikator melebihi target dan 1 indikator
mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada
tahun 2018 sebesar 74,29%, dikategorikan predikat sedang, mengalami penurunan jika
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 122,06% dengan
menuangkan 2 indikator sasaran.
Tabel: 43
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 17 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peruntukannya
- - - 100% 99,81% 99,81%
CAPAIAN RATA-RATA 99,81%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai
peruntukan dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya, bahwa indikator tersebut belum memenuhi target, rata-rata capaian
kinerjanya pada tahun 2018 sebesar 99,81, akan tetapi masuk pada predikat sangat
baik, ini memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan
ruang. Sementara pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituangkan dalam LAKIP
pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Lakip tahun
2018.
Tabel: 44
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 18 Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Ketaatan terhadap
RTRW - - - 100% 99,79% 99,79%
CAPAIAN RATA-RATA 99,79%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat
dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman) dengan
indikator Ketaatan terhadap RTRW, bahwa indikator tersebut belum memenuhi target,
rata-rata capaian kinerjanya pada tahun 2018 sebesar 99,79%, akan tetapi masuk pada
predikat sangat baik. Sementara pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituangkan
dalam LAKIP pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan
Lakip tahun 2018.
127
Tabel: 45
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 19 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
Pertumbuhan ekonomi 14% 6,48% 46,28% 13% 7,48% 57,53%
CAPAIAN RATA-RATA 46,28% 57,53%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
dengan indikator sasaran Pertumbuhan ekonomi, indikator tersebut diketahui belum
memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 57,53%,
dikategorikan dengan predikat rendah. mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 46,28%,
Tabel: 46
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 20 Meningkatnya PDRB per kapita
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. PDRB per kapita ADH
Berlaku
Rp.35
Juta
Rp.8,356,
351 juta
23,87% 35 juta 9,165 juta 26,18%
2. PDRB per kapita ADH
Konstan
Rp.15
Juta
Rp.6,247,
646 Juta
41,65% 15 juta 6,709 juta 44,72%
3. Persentase koperasi
aktif - - - 17 20
117,64
%
4. Persentase
pertumbuhan industry - - - 10% 10% 100%
5.
Cakupan bina kelompok
pedagang / usaha
informal
- - - 17,77% 21% 118%
6. Tingkat inflasi daerah - - - 4% 2,02% 50,5%
CAPAIAN RATA-RATA 32,76%
76,17%
Dari tabel diatas diketahui sasaran Meningkatnya PDRB per kapita dengan 6 indikator
sasaran, 2 indikator sasaran melebihi target, 1 indikator sasaran mencapai target dan 3
indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 76,17%, dengan predikat tinggi. Mengalamai peningkatan jika dibandingkan
rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 32,76%, dimana pada tahun 2017
hanya menuangkan 2 indikator sasaran pada penyusunan Lakip tahun 2017.
128
Tabel: 47
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 21 Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Realisasi PMDN dan
PMA
4.000.00
0.000
Triliun
5.335.776
.950.646
Triliun
133,38% - - -
CAPAIAN RATA-RATA 133,38% -
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya jumlah investasi daerah
(PMDN dan PMA) dengan indikator sasaran Realisasi PMDN dan PMA, indikator sasaran
belum dapat terealisasi karena masih belum dirilis sampai tersusunnya Lakip 2018 ini.
Angkanya masih menunggu dirilis pada bulan april 2019. Sementara pada tahun 2017
rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 133,38%.
Tabel: 48
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 22 Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah informasi dan
ijin yang dikeluarkan
- - - 2.578
izin 128 izin 4,96%
CAPAIAN RATA-RATA - 4,96%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya informasi pelayanan
terpadu satu pintu dengan indikator Jumlah informasi dan ijin yang dikeluarkan,
indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 4,96%, dengan predikat rendah. Sementara pada tahun 2017 indikator tersebut
tidak dituangkan dalam LAKIP pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat
dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 49
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 23 Meningkatnya kunjungan wisata
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah wisatawan yang
berkunjung ke
350
Orang
434
Orang 124% 357 Org 290 Org 81,23%
129
Kabupaten Morowali
Utara
CAPAIAN RATA-RATA 124% 81,23%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kunjungan wisata dengan
indikator Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Morowali Utara, indikator
tersebut belum memenuhi target disebabkan masih minimnya promosi pariwisata dan
masih kurangnya penataan destinasi wisata dikabupaten Morowali Utara. Rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 81,23%, dikategorikan predikat sangat baik .
Mengalamai penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 124%.
Tabel: 50
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 24 Tertatanya destinasi wisata dengan baik
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah destinasi wisata
yang tertata baik 74 DTW 3 DTW 4,05%
30
DTW 3 DTW 10%
2.
Persentase SDM yang
mendapatkan pelatihan
kepariwisataan
30
Orang 30 Orang 100% - - -
CAPAIAN RATA-RATA 52,02% 10%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Tertatanya destinasi wisata dengan baik
dengan 2 indikator pada tahun 2017, sementara pada tahun 2018 hanya 1 indikator
yang dapat dituangkan dalam LAKIP Pemerintah Daerah dan belum memenuhi target
disebabkan karena masih sedikitnya destinasi wisata yang tertata dengan baik. Rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 10%, dengan predikat rendah.
Mengalamai penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017
sebesar 52,02, karena pada tahun 2017 terdapat 2 indikator sasaran yang dituangkan
dalam LAKIP pemerintah daerah, dan untuk target DTW pada tahun 2018 mengalami
penurunan yaitu sebanyak 30 DTW, sementara pada tahun 2017 sebanyak 74 DTW,
akan tetapi dalam realisasi penataan DTW tidak ada peningkatan yaitu hanya 3 DTW
yang ditata dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
Tabel: 51
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 25 Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Harapan rata-rata lama
sekolah - - -
11,65%
12,21%
104,80
130
%
CAPAIAN RATA-RATA 104,80
%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya harapan rata-rata lama
sekolah dengan indikator Harapan rata-rata lama sekolah, diketahui bahwa indikator ini
melebihi target menurut data BPS Tahun 2018 secara umum harapan rata-rata lama
sekolah di Kabupaten Morowali utara dalam kurun dua tahun terakhir menunjukkan
trend yang meningkat sesuai tabel diatas sebesar 12,21% dan Rata-rata capaian kinerja
pada tahun 2018 sebesar 104,80%, sementara capaian kinerja indikator sasaran ini
pada tahun 2017 tidak dituangkan dalam LAKIP 2017 sehingga tidak bisa dibandingkan
dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 52
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 26 Meningkatnya keterjangkauan pendidikan
No. Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Angka rata-rata lama
sekolah - - - 8,14% 8,39% 103,07
2.
3.
Angka partisipasi
kasar (APK) PAUD,
SD,
Angka partisipasi
kasar (APK)SMP
119,20%
81,50%
66,57%
104,83%
97,48%
128,62%
106,51
100,88
103,89%
96,79%
97,54%
95,94%
4. Angka pendidikan
yang ditamatkan - - - 100% 100% 100%
5.
6.
Angka partisipasi
sekolah PAUD, SD,
Angka partisipasi
sekolah SMP
- - -
20,81%
55,32
96,10%
96,27%
461,79%
173,92%
CAPAIAN RATA-RATA 113,05% 154,86%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya keterjangkauan
pendidikan dengan 6 indikator, dari ke 6 indikator sebanyak 3 indikator melebihi target
dan 2 indikator belum memenuhi target akan tetapi dapat mencapai predikat sangat
baik. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 154,86%, predikat sangat baik.
Mengalai peningkatan jika dibandingkan dengan LAKIP tahun 2017 dimana pada sasaran
ini hanya menuangkan 2 indikator dan rata-rata ngkan rata-rata capaian kinerja pada
tahun 2017 sebesar113,05%.
131
Tabel: 53
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 27 Meningkatnya Akses Dan Pemerataan Layanan Pendidikan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
2.
Angka partisipasi murni
(APM) SD,
Angka partisipasi murni
(APM)SMP
92,30%
82,55%
89,36%
85,13%
96,81%
103,12
%
91,93
80,67
90,78%
83,42%
98,74
103,40
3.
4.
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SD,
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SMP
- - -
92,93
69,09
94,05
123
101,20%
178,02%
5.
6.
Rasio guru terhadap
murid SD
Rasio guru terhadap
murid SMP
- - -
9,93
63,06
10
10
100,70%
15,85%
7. Persentase sekolah
dalam kondisi baik - - -
100% 100% 100%
8. Jumlah perpustakaan - - - 100% 80& 80%
9. Rata-rata jumlah
kunjungan ke
perpustakaan pertahun
- - - 100% 75% 75%
CAPAIAN RATA-RATA 99,96% 94,76%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Akses Dan Pemerataan
Layanan Pendidikan dengan 9 indikator, dari 9 indikator 4 mencapai target dan 5
indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 94,76%, mengalamai penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja
pada tahun 2017 sebesar 99,96% dengan 2 indikator, tetapi masih dikategorikan
predikat sangat baik.
Tabel: 54
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 28 Meningkatnya kuantitas dan mutu pendidikan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
132
1. Persentase guru yang
bersertifikat pada semua
jenjang (PAUD, SD, SMP)
- - - 100% 100% 100%
2. Persentase jumlah sekolah
yang berstandar nasional - - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kuantitas dan mutu
pendidikan dengan 2 indikator sasaran, kedua indikator mencapai target. Rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dengan predikat sangat baik. Pada 2017
indikator tersebut tidak dituang pada LAKIP 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan
dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 55
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 29 Meningkatnya Usia Harapan Hidup
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Usia Harapan Hidup - - - 72 71 98,61%
2. Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan
yang dibangun
- - - 12 10 83,33%
3. Jumlah sarana dan
prasarana kesehatan
yang direhabilitasi
- - - 80 25 31,25%
4. Jumlah alat kesehatan
yang memenuhi standar - - - 80 38,46 48,08%
CAPAIAN RATA-RATA - 65,31%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup dengan
4 indikator sasaran, indikator belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada
tahun 2018 sebesar 65,31% dengan predikat rendah. Pada 2017 indikator tersebut tidak
dituang pada LAKIP 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 56
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 30 Meningkatnya pelayanan screening dan
pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Cakupan kunjungan ibu
hamil 70% 80%
114% 100% 75% 75%
133
2. Cakupan ibu hamil yang
ditangani 70% 95%
136% 100% 75% 75%
3. Cakupan pertolongan
persalinan 70% 70%
100% 100% 98% 98%
4. Cakupan pelayanan ibu
nifas 70% 55%
79% 100% 98% 98%
5. Cakupan neo-natal
dengan komplikasi yang
ditangani
76% 23%
30%
100% 94% 94%
6. Cakupan kunjungan bayi 40% 59%
148% 100% 98% 98%
7. Cakupan universal care
immunization (UCI) 80% 86,90%
109% 100% 82% 82%
8. Cakupan pelayanan anak
balita 40% 46%
115% 100% 50% 50%
9. Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
340 420 124% 85% 78% 91,76%
10. Cakupan balita gizi buruk - - - 100% 100% 100%
11. Persentase kecamatan
bebas rawan gizi 10% 4%
40% 100% 80% 80%
12. Cakupan jaringan
kesehatan siswa SD 1.909 org 1.757 org
92% 65% 89%
136,92
%
13. Cakupan peserta
pelayanan kontrasepsi
aktif
- - - 77% 75% 70,92%
CAPAIAN RATA-RATA 98,81% 88,43%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pelayanan screening dan
pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan dengan 13 indikator sasaran, 1
indikator sasaran mencapai target dan 12 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 88,43%, memperoleh predikat tinggi.
Mengalamai penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017
sebesar 98,81%, meskipun menuangkan 11 indikator sasaran.
Tabel: 57
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 31 Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1.
AV-LOS (Average Lenght
Of Stay)/rata-rata lama
rawat seorang pasien
pada waktu tertentu
6 hari 4 hari 66,66% 3 hari 4 hari 133,33%
134
2.
Persentase pasien gawat
darurat yang puas
dengan layanan
- - - 95 98 103,15%
3.
Persentase pengunjung
yang puas dengan
layanan RSUD
- - - 95% 98,75% 103,94%
4.
Persentase ketersediaan
obat yang terjangkau
(generik)
100% 99,30% 99% 100% 95% 95%
5.
Persentase tingkat
kehadiran dokter dan
paramedis saat
dibutuhkan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 88,53% 106,97%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
rujukan dengan 5 indikator, kelima indikator melebihi target. Rata-rata capaian kinerja
pada tahun 2018 sebesar 106,97%, dikategorikan predikat sangat baik. Mengalami
peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017 indikator sasaran capaian rata-ratanya
88,55%, dengan menuangkan indikator sasaran pada Lakip tahun 2017.
Tabel: 58
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 32 Meningkatnya upaya promosi kesehatan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah desa siaga
terbentuk 20 desa 20 desa 100%
125 desa 125 desa 100%
2.
Persentase rumah yang
memenuhi syarat
kesehatan
65% 70% 108% 70 % 50% 71,42%
3.
Presentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan
laboratorium kesehatan
100% 40% 40% 80% 50% 62,5%
4. Rasio puskesmas
persatuan penduduk 5% 1,002% 20,04% 0,116 0,010 86,20%
5. Rasio poliklinik persatuan
pendudukdibutuhkan - - - 0.04 0.02 50%
6.
Persentase rumah tangga
yang berperilaku bersih
dan sehat
43% 61% 142% 70% 7,40 10,57%
CAPAIAN RATA-RATA 82%
63,44%
135
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya upaya promosi kesehatan
dengan 6 indikator, 1 indikator sasaran memenuhi target dan 5 indikator sasaran belum
mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 63,44%,
dikategorikan predikat rendah. Mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun
2017 indikator sasaran capaian rata-ratanya 82%, dengan menuangkan 5 indikator
sasaran pada Lakip tahun 2017.
Tabel: 59
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 33 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah kesakitan malaria
per - 1000 penduduk - - - 3.00 0,166 5,53%
2.
Prevalensi HIV
(persentase kasus
terhadap penduduk
beresiko)
100% 4% 4% 3 0.03 1,11%
3.
Angka kesembuhan
penderita TB dengan
angka kesakitan demam
berdarah per 100
penduduk
65% 70% 108% 84% 41,94% 49,92%
%
4.
Persentase desa yang
terkena kejadian luar
biasa (KLB) yang
ditangani dibawah 24
jam
- - - 60% 100% 166,67
%
CAPAIAN RATA-RATA 56% 55,80%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pelayanan pemeriksaan
penyakit menular dengan 4 indikator sasaran, 1 indikator sasaran melebihi target dan
3 indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 55,80%, dikategorikan predikat rendah. Mengalami penurunan jika
dibandingkan pada tahun 2017 indikator sasaran capaian rata-ratanya 56%, dengan
menuangkan 2 indikator sasaran pada Lakip tahun 2017.
Tabel: 60
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 34 Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio posyandu persatuan
balita 100% 88% 88% 186 75 40,32%
136
2. Persentase desa/kelurahan
yang stop membuang air
besar sembarangan
25% 29% 116% 100% 78% 78%
3. Persentase tempat
pengolahan makanan yang
memenuhi syarat
kesehatan
85% 90% 106% 100% 200 200%
4. Persentase balita gizi
buruk - - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 104,5% 104,58%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
lingkungan dengan 4 indikator sasaran, 1 indikator sasaran melebihi target, 1 indikator
sasaran memenuhi target dan 2 indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 104,58%, dikategorikan predikat sangat baik.
Mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017 indikator sasaran capaian
rata-ratanya 104,5%, dengan menuangkan 3 indikator sasaran pada Lakip tahun 2017
Tabel: 61
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 35 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah kelompok
masyarakat, organisasi
swadaya masyarakat dan
dunia usaha yang terlibat
dalam bidang kesehatan
- - - 14 8 57,14%
CAPAIAN RATA-RATA 57,14%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan dengan indikator sasaran Jumlah kelompok
masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam
bidang kesehatan, indikator sasaran sasaran belum mencapai target. Rata-rata capaian
kinerja pada tahun 2018 sebesar 57,14%, dikategorikan predikat rendah. Pada tahun
2017 indikator sasaran tersebut tidak dituangkan pada Lakip tahun 2017 sehingga tidak
dapat dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
137
Tabel: 62
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 36 Meningkatnya partisipasi stakeholder
dalam perencanaan pembangunan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase masyarakat
yang mengikuti
Musrenbang (Tingkat
Desa, Kecamatan,
Kabupaten)
- - - 100% 100% 100%
2. Pembangunan yang
bersifat bottom-up
(Rata-rata surat aduan
masyarakat yang masuk
dan ditindaklanjuti)
- - - 16,39% 16,39% 100%
3. Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
- - - 24% 24% 100%
4. Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK - - - 100% 100% 100%
5. Persentase PKK aktif - - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA -
100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya partisipasi stakeholder
dalam perencanaan pembangunan dengan 5 indikator, kelima indikator sasaran
memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%,
dikategorikan predikat Sangat baik. Pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituang
pada LAKIP Pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan.
Tabel: 63
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 37 Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan yang
komprehensif dan partisipatif
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah dokumen
perencanaan pemda
yang tersusun
- - - 100% 100% 100%
2. Persentase usulan
Musrenbang yang
ditindaklanjuti dalam
- - - 100% 100% 100%
138
RKPD
3. PDRB perkapita - - - 44 Juta
74,52
Juta 169,36%
4. Persentase pelaksanaan
program kegiatan
dalam APBD sesuai
dengan dokumen
perencanaan
- - - 100% 50,89% 50,89%
5. Persentase hasil monev
yang ditindaklanjuti - - - 100% 100% 100%
6. Persentase
penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
BPK/Inspektorat
Kabupaten/Inspektorat
Provinsi
- - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA -
103,37%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Optimalnya mekanisme dan sistem
perencanaan yang komprehensif dan partisipatif dengan 6 indikator, 5 indikator
sasaran mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian
kinerja pada tahun 2018 sebesar 103,37%, dikategorikan dengan predikat sangat baik.
Pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituang pada LAKIP Pemerintah Daerah tahun
2017 sehingga tidak dapat dibandingkan.
Tabel: 64
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 38 Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio tempat ibadah
yang layak
- - - 3,28% 3,06% 93,29%
CAPAIAN RATA-RATA -
93,29%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah
dengan indikator Rasio tempat ibadah yang layak, indikator sasaran belum mencapai
target. Rata-rata capai kinerja pada tahun 2018 sebesar 93,29 dikategorikan dengan
predikat sangat baik. Pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituang pada LAKIP
Pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan.
139
Tabel: 65
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 39 Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio pemuka agama
yang mendapatkan
fasilitas dari pemerintah
daerah
- - - 12
Orang 6 Orang 50%
2. Jumlah FKUB yang
dibentuk 10 Kec 6 Kec 60% 10 Klp 9 Klp 90%
3. Meningkatkan
Kesadaran masyarakat
tentang bahaya
penyakit masy (Pekat )
100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 80% 80%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Terpeliharanya kerukunan intra dan antar
umat beragama dengan 3 indikator sasaran, 1 indikator sasaran telah mencapai target,
3 indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata capai kinerja pada tahun 2018
sebesar 80% dikategorikan dengan predikat tinggi. Jika dindingkan dengan tahun 2017
indikator sasaran tersebut tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan sama–sama
capaian rata-ratanya sebesar 80%, dengan menuangkan 2 indikator sasaran pada tahun
2017.
Tabel: 66
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 40 Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase alokasi
anggaran pendidikan non
formal trdp anggaran
pendidikan
- - - 10% 10% 100%
2. Jumlah kelompok seni
budaya yang dibina - - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA -
100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Terwujudnya sekolah yang menerapkan
prinsip-prinsip pendidikan harmoni dengan 2 indikator, kedua indikator mencapai
target, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, dikategorikan predikat
sangat baik. Pada tahun 2017 indikator tersebut tidak dituang pada LAKIP Pemerintah
140
Daerah tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 67
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 41 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio KDRT
0,04
0,025 62,50%
0,04
0,025 62,50%
2. Jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak yang diselesaikan
15 21 140 20 21 105%
3. Jumlah koordinasi dan
sosialisasi yang
dilakukan
1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
4. Persentase perempuan
yang mendapatkan
kesempatan diklat
- - - 150 Org 140 Org 93,33%
CAPAIAN RATA-RATA 58,83% 90,20%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan 4 indikator, keempat
indikator mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 90,20%,
dikategorikan predikat tinggi. Mengalamai peningkatan jika dibandingkan rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 58,83%, akan tetapi pada tahun 2017 hanya 3
indikator yang dituangkan dalam Lakip Pemerintah Daerah tahun 2017.
Tabel: 68
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 42 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah KDRT 20 kasus 21 kasus 105 15 kasus 21 kasus 140%
CAPAIAN RATA-RATA 105%
140%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Menurunnya kekerasan terhadap
perempuan dengan indikator Jumlah KDRT, indikator tersebut melebihi target. Rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 140%, dengan predikat sangat baik.
Mengalamai peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017
sebesar 105%, ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga
justeru mengalami peningkatan pada tahun 2018.
141
Tabel: 69
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 43 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan terciptanya
keluarga sejahtera yang berkualitas
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Rasio akseptor peserta
KB Aktif 100% 100% 100% 72,50% 76,90% 106,06
2. Persentasi Cakupan
peserta KB aktif 75,14 71,68 95,39% 76,45% 76,90% 100,58%
CAPAIAN RATA-RATA 97,69% 103,32%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya keikutsertaan masyarakat
dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas dengan 2
indikator, kedua indikator melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 103,32%, dengan predikat sangat baik. Mengalamai peningkatan jika
dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 97,69%.
Tabel: 70
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 44 Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah gedung Olahraga - - - 1
gedung
1
gedung 100%
2. Jumlah Kegiatan
Olahraga - - - 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 100%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya pemuda yang berprestasi
dalam bidang olahraga dengan 2 indikator, kedua indikator mencapai target. Rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, dengan predikat sangat baik. Pada
tahun 2017 indikator sasaran tersebut tidak dituangkan sehingga tidak dapat
dibandingkan dengan Lakip tahun 2018.
Tabel: 71
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 45 Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
142
1. Jumlah penduduk
miskin - - - 39.812 36.812 92,46%
2. Indeks kedalaman
kemiskinan - - - 13% 15%
115,38
%
3. Indeks keparahan
kemiskinan - - - 13% 15%
115,38
%
4. Persentase penduduk
miskin yang
mendapatkan layanan
kesehatan
- - - 20 20 100%
5. Jumlah para
penyandang cacat dan
trauma yang dibina
- - - 3 3 100%
6. Jumlah panti asuhan
lanjut usia/jompo yang
ditangani
100% 100% 100% 2 2 100%
7. Jumlah anak terlantar
yang dibina 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100%
CAPAIAN RATA-RATA 100% 103,31
%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Menurunnya jumlah dan persentase
penduduk miskin dengan 7 indikator sasaran, 2 indikator sasaran melebihi target, 4
indikator sasaran mencapai target dan 1indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-
rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 103,31%, mendapat predikat sangat baik.
Mengalamai peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017
sebesar 100%.
Tabel: 72
Perbandingan Realisasi dan pencapaian kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 46 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Tingkat pengangguran
terbuka (TPT) 2.04 5,43 266,17% 2,04 2,00 98,03%
2. Jumlah penduduk yang
bekerja
104.547
Org
51.698
Org 49,44%
104,54
7 65,132 62,29%
3. Rasio penduduk yang
bekerja - - - 80% 97,99
122,48
%
4. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) 67,06 65,16% 97,16% 85% 75,30 88,58%
CAPAIAN RATA-RATA 137,59% 92,84
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Menurunnya tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dengan 4 indikator. Dari 4 indikator sasaran tersebut terdapat 3
indikator yang capaian kinerjanya mendapat kriteria sangat baik dan 1 indikator sasaran
143
capaian kinerjanya mendapat kriteria sedang, dan Rata-rata capaian kinerja pada tahun
2018 sebesar 92,84%, mengalamai penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian
kinerja pada tahun 2017 sebesar 137,59%, meskipun pada tahun 2017 menuangkan 3
indikator kinerja sasaran.
Tabel: 73
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran 47 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100)
No. Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
Tahun 2018 Capaian
Kinerja
Tahun
2018 Target Realisasi Target Realisasi
1. Nilai Tukar Petani (NTP) 100,50
% 100,27 99,77% 105,56 104,12 98,63%
CAPAIAN RATA-RATA 99,77%
98,63%
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani dan
nelayan (NTP=100) dengan indikator Nilai Tukar Petani tidak mencapai target akan
tetapi mendapat predikat sangat baik Karena mendapat nilai di atas 91>. Rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,63%, dan mengalamai penurunan jika
dibandingkan pada tahun 2017 indikator sasaran tersebut rata-rata capaian kinerjanya
sebesar 99,77%.
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target
RPJMD 2016-2021 Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2018 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021
digambarkan pada tabel berikut :
Tabel: 74
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target RPJMD
Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021
No. Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Target
RPJMD
2016-2021
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Capaian
(%)
1. Terwujudnya
peningkatan
pelayanan publik
mencapai level
“memuaskan”
1. Cakupan penduduk
yang memiliki KTP
berbasis NIK
100 77,6% 77,6%
2. Peresentase
penduduk yang
memiliki akte
kelahiran
85 94% 110,58
3. Persentase
penduduk yang
memiliki Kartu
100 30,00% 30,00%
144
Keluarga (KK)
4. Persentase
pengelolaan arsip
sesuai standar
80 97,99% 122,48%
5. Persentase PAD
terhadap
pendapatan
40% 67,67% 169,17%
6. Jumlah anggota
dewan yang
mengikuti diklat
Meningkat 25 orang 25 Orang
2. Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
tatakelola
pemerintahan
7. Jumlah evaluasi
kelembagaan OPD
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
23 OPD 37 OPD 160,86%
8. Persentase produk
hukum yang
difasilitasi per tahun 50 50 100
9. Nilai dan
pemeringkatan LPPD A
Menunggu
hasil rilis
dari
kementerian
-
3. Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
10. Persentase PNS
yang telah mengikuti
Diklat struktural dan
fungsional
85% 100% 117,64%
4. Meningkatnya
kedisiplinan SDM
aparatur
11. Persentase
rekomendasi audit
keuangan yang
ditindaklanjuti.
100 % 100% 100%
12. Jumlah aparatur
yang mengikuti
pelatihan
pengawasan
25
orang/100% 100% 100%
5. Meningkatnya
kinerja PNS
13. Persentase PNS
yang menduduki
Jabatan sesuai
kompetensi
85% 79,29% 93,28%
14. Persentase jabatan
Struktural yang
terisi
100% 83% 83%
6. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah mencapai
15. Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah B/70 C/45,91 65,58%
145
level “rata-rata
baik” untuk
seluruh SKPD,
dan LAKIP/SAKIP
daerah dengan
nilai B
7. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah
dengan opini
“Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)”
16. Opini hasil
pemeriksaan oleh
BPK
WTP Menunggu
Opini BPK -
17. Persentase Laporan
keuangan dan
pengelolaan asset
sesuai standar teknis
100% 100% 100%
8. Meningkatnya
proporsi panjang
jalan kantong
produksi dan
daerah terisolir
dalam kondisi
mantap
18. Persentase panjang
jalan kantong
produksi dalam
kondisi baik dan
sedang
65% 99,76% 153,47%
9. Meningkatnya
jumlah jembatan
dalam kondisi
mantap
19. Persentase jumlah
jembatan dalam
kondisi baik dan
sedang
70% 99,77% 142,52%
20. Persentase jalan dan
jembatan yang
direhabilitasi
75% 99,29% 132,38%
21. Persentase saluran
drainase/gorong-
gorong yang
dibangun
70% 100% 142,85%
22. Jumlah Daerah
Irigasi (DI) 20 DI/100% 99,88% 99,88%
10. Meningkatnya
infrastruktur
perhubungan
23. Persentase sarana
perhubungan yang
dibangun
70% 99,90% 142,71
24. Persentase
prasarana dan
fasilitas
perhubungan yang
berfungsi baik
70% 100% 142,80%
25. Jumlah terminal 2 1 50%
11. Tersedianya
perumahan dan
26. Rasio pemukiman
layak huni 75% 542/45% 60%
146
pemukiman kota
bagi warga
12. Meningkatnya
kapasitas energi
27. Persentase
elektrifikasi 65% 99,92% 153,72%
13. Meningkatnya
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
28. Luas ruang terbuka
hijau Meningkat 60% 60%
14. Meningkatnya
akses air bersih
dan sanitasi
layak
29. Persentase Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan air
bersih
Meningkat 100% 100%
15. Meningkatnya
pengelolaan SDA
yang
menerapkan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
30. Persentase
pengelolaan Sumber
daya alam yang
sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH
Meningkat 40% 40%
16. Meningkatnya
kewaspadaan
dan mitigasi
terhadap
bencana
31. Persentase Desa
yang telah mengikuti
kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli
Bencana (KMPB)
15% 50% 333,33%
32. Jumlah desa yang
tangguh terhadap
bencana
Meningkat 36 desa 36 Desa
33. Jumlah bantuan
penanggulangan
bencana pada saat
tanggap darurat
Meningkat 90% 90%
34. Persentase aparatur
yang bersertifikat
Pelatihan Tanggap
Bencana
15% 32% 213,33%
17. Meningkatnya
pemanfaatan
ruang sesuai
peruntukan
35. Persentase
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peruntukannya
Meningkat 99,81% 99,81%
18. Meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang untuk
pendirian
bangunan
(permukiman)
36. Ketaatan terhadap
RTRW Meningkat 99,79% 99,79%
19. Meningkatnya
pertumbuhan
37. Pertumbuhan
ekonomi 13% 2,5% 19,23%
147
ekonomi
20. Meningkatnya
PDRB per kapita
38. PDRB per kapita
ADH Berlaku 40 Juta 9,165 juta 22,91
39. PDRB per kapita
ADH Konstan 25 Juta 6,709 juta 26,83%
40. Persentase koperasi
aktif 60% 20% 33,33%
41. Persentase
pertumbuhan
industry
25% 10% 40%
42. Cakupan bina
kelompok pedagang
/ usaha informal
Meningkat 21% 21%
43. Tingkat inflasi
daerah 5% 2,02% 40,4%
21. Meningkatnya
jumlah investasi
daerah (PMDN
dan PMA)
44. Realisasi PMDN dan
PMA 75 Miliyar
Menunggu
hasil rilis -
22. Meningkatnya
informasi
pelayanan
terpadu satu
pintu
45. Jumlah informasi
dan ijin yang
dikeluarkan
Meningkat 128 izin 128 izin
23. Meningkatnya
kunjungan
wisata
46. Jumlah wisatawan
yang berkunjung ke
Kabupaten Morowali
Utara
Meningkat 290 Org 290 orang
24. Tertatanya
destinasi wisata
dengan baik
47. Jumlah destinasi
wisata yang tertata
baik
15 DTW 3 DTW 20%
25. Meningkatnya
harapan rata-
rata lama
sekolah
48. Harapan rata-rata
lama sekolah 13 12,21% 93,92%
26. Meningkatnya
keterjangkauan
pendidikan
49. Angka rata-rata
lama sekolah 11 8,39% 76,27%
50. Angka partisipasi
kasar (APK) PAUD,
SD
51. Angka partisipasi
kasar (APK) SMP
106,51%
100,88%
103,89%
96,79%
97,54%
95,94%
52. Angka pendidikan
yang ditamatkan 100% 100% 100%
53. Angka partisipasi
sekolah SD
54. Angka partisipasi
sekolah SMP
45%
65%
96,10%
96,27%
213,55%
148,10%
148
27. Meningkatnya
akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan
55. Angka partisipasi
murni (APM) SD
56. Angka partisipasi
murni (APM) SMP
100%
90%
90,78%
83,42%
90,78%
92,68%
57. Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah SD
58. Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah SMP
100%
80%
94,05%
123%
94,05%
153,75%
59. Rasio guru
terhadap murid SD
60. Rasio guru
terhadap murid
SMP
12
67
10
10
83,33%
14,92%
61. Persentase sekolah
dalam kondisi baik 100% 100% 100%
62. Jumlah
perpustakaan Meningkat 67,35% 67,35%
63. Rata-rata jumlah
kunjungan ke
perpustakaan
pertahun
Meningkat 12,21% 12,21%
28. Meningkatnya
kuantitas dan
mutu pendidikan
64. Persentase guru
yang bersertifikat
pada semua
jenjang (PAUD, SD,
SMP)
100% 8,39% 8,39%
65. Persentase jumlah
sekolah yang
berstandar nasional
100% 100% 100%
29. Meningkatnya
Usia Harapan
Hidup
66. Usia Harapan
Hidup 70 68,34 97,62%
67. Jumlah sarana dan
prasarana
kesehatan yang
dibangun
Meningkat
10 10
68. Jumlah sarana dan
prasarana
kesehatan yang
direhabilitasi
Meningkat 3 3
69. Jumlah alat
kesehatan yang
memenuhi standar
Meningkat 5 5
30.
Meningkatnya
pelayanan
screening dan
70. Cakupan
kunjungan ibu
hamil
95% 75% 78,94%
149
pelayanan
kesehatan
berdasar daur
kehidupan
71. Cakupan ibu hamil
yang ditangani 80% 75%
93,75%
72. Cakupan
pertolongan
persalinan
90% 98%
108,88%
73. Cakupan pelayanan
ibu nifas 90% 98%
108,88%
74. Cakupan neo-natal
dengan komplikasi
yang ditangani
80% 94% 117,5%
75. Cakupan
kunjungan bayi 90% 98% 108,88%
76. Cakupan universal
care immunization
(UCI)
100% 82% 82%
77. Cakupan pelayanan
anak balita 90% 90% 100%
78. Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6-
24 bulan keluarga
miskin
100% 78%
79. Cakupan balita gizi
buruk 0.020% 0.020% 100%
80. Persentase
kecamatan bebas
rawan gizi
70% 100% 142,85%
81. Cakupan jaringan
kesehatan siswa
SD
85% 89% 104,70%
82. Cakupan peserta
pelayanan
kontrasepsi aktif
65% 100% 153,84%
31. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
rujukan
83. AV-LOS (Average
Lenght Of
Stay)/rata-rata
lama rawat
seorang pasien
pada waktu
tertentu
3 Hari 4 hari 133,33%
84. Persentase pasien
gawat darurat yang
puas dengan
layanan
95% 98 103,15%
85. Persentase
pengunjung yang
puas dengan
95% 98,75% 103,94%
150
layanan RSUD
86. Persentase
ketersediaan obat
yang terjangkau
(generik)
95% 95% 100%
87. Persentase tingkat
kehadiran dokter
dan paramedis saat
dibutuhkan
100% 100% 100%
32. Meningkatnya
upaya promosi
kesehatan
88. Jumlah desa siaga
terbentuk 125 125 100%
89. Persentase rumah
yang memenuhi
syarat kesehatan
80% 70,66% 88,32%
90. Presentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan
laboratorium
kesehatan
65% 50% 76,92%
91. Rasio puskesmas
persatuan
penduduk
0.5 0,10 20%
92. Rasio poliklinik
persatuan
penduduk
0.6 0.075 12,5%
93. Persentase rumah
tangga yang
berperilaku bersih
dan sehat
60% 7,40 12,33%
33. Meningkatnya
pelayanan
pemeriksaan
penyakit
menular
94. Jumlah kesakitan
malaria per - 1000
penduduk
10 0.166 1,66%
95. Prevalensi HIV
(persentase kasus
terhadap penduduk
beresiko)
Menurun 0,03% 0,03%
96. Angka kesembuhan
penderita TB
dengan angka
kesakitan demam
berdarah per 100
penduduk
95% 90% 94,73%
97. Persentase desa
yang terkena
kejadian luar biasa
(KLB) yang
ditangani dibawah
24 jam
100% 41,94 41,94%
151
34. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
lingkungan
98. Rasio posyandu
persatuan balita 35 75 214,28%
99. Persentase
desa/kelurahan
yang stop
membuang air
besar sembarangan
70% 78,16 111,65%
100. Persentase tempat
pengolahan
makanan yang
memenuhi syarat
kesehatan
90% 200 222,22%
101. Persentase balita
gizi buruk 100% 100% 100%
35. Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
bidang
kesehatan
102. Jumlah kelompok
masyarakat,
organisasi swadaya
masyaraakat dan
dunia usaha yang
terlibat dalam
bidang kesehatan
Meningkat 8 Klp 8 Klp
36. Meningkatnya
partisipasi
stakeholder
dalam
perencanaan
pembangunan
103. Persentase
masyarakat yang
mengikuti
Musrenbang
(Tingkat Desa,
Kecamatan,
Kabupaten)
Meningkat 100% 100%
104. Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPM)
85% 16,39% 19,28%
105. Rata-rata jumlah
kelompok binaan
PKK
Meningkat 24% 24%
106. Persentase PKK
aktif Meningkat 100% 100%
37. Optimalnya
mekanisme dan
sistem
perencanaan
yang
komprehensif
dan partisipatif
107. Jumlah dokumen
perencanaan
pemda yang
tersusun
100% 100% 100%
108. Persentase usulan
Musrenbang yang
ditindaklanjuti
dalam RKPD
100% 100% 100%
109. PDRB perkapita 60 Juta 74,52 Juta 123,42%
152
110. Persentase
pelaksanaan
program kegiatan
dalam APBD sesuai
dengan dokumen
perencanaan
75% 50,89% 67,85%
111. Persentase hasil
monev yang
ditindaklanjuti
90% 100% 111,11%
112. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut hasil
temuan
BPK/Inspektorat
Kabupaten/Inspekt
orat Provinsi
100% 100% 100%
38. Terjaminnya
pengelolaan
rumah ibadah
113. Rasio tempat
ibadah yang layak 15 3,06 20,4%
39. Terpeliharanya
kerukunan intra
dan antar umat
beragama
114. Rasio pemuka
agama yang
mendapatkan
fasilitas dari
pemerintah daerah
50 Orang 6 Orang 12%
115. Jumlah FKUB yang
dibentuk 10 Klp 9 Klp 90%
116. Meningkatkan
Kesadaran
masyarakat
tentang bahaya
penyakit masy
(Pekat )
10
Kec/100%
10
kec/100% 100%
40. Terwujudnya
sekolah yang
menerapkan
prinsip-prinsip
pendidikan
harmoni
117. Persentase alokasi
anggaran
pendidikan non
formal terhadap
anggaran
pendidikan
10% 10% 100%
118. Jumlah kelompok
seni budaya yang
dibina
Meningkat 100% 100%
41. Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan
pemerintahan
dan
119. Rasio KDRT Menurun 0,025 0,025
120. Jumlah kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak yang
diselesaikan
Meningkat 21 21
153
kemasyarakatan 121. Jumlah koordinasi
dan sosialisasi
yang dilakukan
15 Keg 1 Keg 6,66%
122. Persentase
perempuan yang
mendapatkan
kesempatan diklat
35% 140
Org/0,23% 0,65%
42. Menurunnya
kekerasan
terhadap
perempuan
123. Jumlah KDRT Menurun 21 21
43. Meningkatnya
keikutsertaan
masyarakat
dalam KB dan
terciptanya
keluarga
sejahtera yang
berkualitas
124. Rasio akseptor
peserta KB Aktif 80 76,90% 96,12%
125. Persentase
Cakupan peserta
KB aktif
95 76,90% 80,94%
44. Meningkatnya
pemuda yang
berprestasi
dalam bidang
olahraga
126. Jumlah gedung
Olahraga 2 gedung 1 gedung 50%
127. Jumlah Kegiatan
Olahraga Meningkat 100% 100%
45.
Menurunnya
jumlah dan
persentase
penduduk miskin
128. Jumlah penduduk
miskin Menurun 36.812 36.812
129. Indeks kedalaman
kemiskinan 13% 15% 115,38%
130. Indeks keparahan
kemiskinan 13% 15% 115,38%
131. Jumlah para
penyandang cacat
dan trauma yang
dibina
Meningkat 20 20
132. Jumlah panti
asuhan lanjut
usia/jompo yang
ditangani
Meningkat 3 3
133. Jumlah anak
terlantar yang
dibina
50 2 4%
134. Jumlah korban
bencana alam dan
pekerja migran
PMKS yang
memperoleh
askessos
Meningkat 100% 100%
154
46. Menurunnya
tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
135. Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
3 2,00 66,66
136. Jumlah penduduk
yang bekerja 104.547 65,132 62,29
137. Rasio penduduk
yang bekerja 80 97,99 122,48%
138. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
85% 75,30% 88,58%
47. Meningkatnya
kesejahteraan
petani dan
nelayan
(NTP=100)
139. Nilai Tukar Petani
(NTP) 105,56 104,12 98,63%
Diolah dari data Perangkat Daerah dan BPS Kabupaten Morowali Utara, 2018
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2018
terhadap RPJMD Kabupaten Morowali Utara priode 2016-2017 sebagai berikut:
61 (Enam Puluh Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100%;
17 (Tujuh Belas) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥90%;
7 (tujuh) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥80%
6 (Enam) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥70%
7 (Tujuh) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥60%
40 (Empat Puluh) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤50%
3 (Tiga) indikator kinerja sasaran belum dapat diukur karena masih menunggu hasil
audit BPK dan rilis dari Kementerian.
Tahun 2018 indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya antara 60%-70%, dengan
kerja keras dan dukungan anggaran diharapkan mampu merealisasikan target yang
diamanatkan dalam RPJMD, sementara untuk indikator kinerja sasaran yang capaian
kinerjanya dibawah 50% dipastikan akan diupayakan untuk mengejar realisasi dari
target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2017.
3.2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA
ALATERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN. Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai
dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :
1. Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level
memuaskan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya peningkatan
pelayanan publik mencapai level memuaskan dengan 6 indikator. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 77,87%,
dengan predikat tinggi. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator
155
sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level
memuaskan diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
anatara lain:
a. Penigkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan
aparatur pemerintah;
b. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;
c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan SPP;
d. Pelayanan yang tidak berbelit-belit.
2. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dengan 5 indikator. 1 (satu)
indikator belum di ketahui karena belum dirilis hasilnya dari Kementerian Dalam
Negeri. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 94%, dengan predikat sangat baik. Tercapainya indikator sasaran
disebabkan oleh :
a. Jumlah evaluasi kelembagaan OPD yang dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan telah dilakukan secara keseluruhan sesuai pedoman
evaluasi kelembagaan yang telah ditetapkan dari kementerian.
b. Meningkatnya jumlah produk hukum yang difasilitasi setiap tahun
c. Nilai/peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), belum
dapat dihitung karena masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian
dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas SDM
aparatur dengan indikator Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat struktural
dan fungsional. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-
ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik. Keberhasilan dibidang diklat
structural PNS pada tahun 2018 dapat terlihat dari jumlah yang ditargetkan
terlaksana seratus persen ini didorong dengan komitmen Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali utara dalam membina Aparatur Sipil Negara dalam
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dimana Kabupaten Morowali
Utara merupakan Daerah Otonomi Baru(DOB).
4. Sasaran 4 Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur.
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kedisiplinan SDM
Aparatur dengan 2 indikator, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik. Keberhasilan
dalam indikator kinerja sasaran ini artinya semua aparatur yang diangkat dalam
jabatan structural dan fungsional telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM telah berupaya memfasilitasi pola karir sebagai dasar
penentuan kebijakan penempatan dan mutasi PNS.
156
5. Sasaran 5 Meningkatnya kinerja PNS
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kinerja PNS dengan 2
indikator, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 81,14% pada tahun 2018, dengan predikat Tinggi. Artinya pengawasan
terhadap kinerja PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali lebih
meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana tingkat layanan
administrasi kepegawaian yang tepat waktu diukur dengan melihat tingkat
kedisiplinan pegawai yang ditunjang dengan beberapa solusi dan upaya dilakukan
Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain:
a. Memberikan tunjangan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga memberikan support
dan semangat kerja tinggi bagi ASN.
b. Menggunakan system elektronik dalam mengabsen tingkat kehadiran PNS
sehingga para PNS lebih serius dalam menjaga kedisiplinan.
6. Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP
daerah dengan nilai B.
Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD,
dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B dengan indikator Nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah, Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian
rata-ratanya sebesar 65,3%, dengan predikat sedang. Nilai hasil
evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan
realisasi nilai/predikat sebesar 45,91% dengan nilai C, untuk indikator ini nilai hasil
SAKIP Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2018 capaian
kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil cukup memuaskan. Target yang
ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja pemerintah namun hasil yang
dicapai belum memenuhi target. Menurut penilain Tim Inspektorat Provinsi
Sulawesi Tengah, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah
daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 45,91 atau
predikat C, meningkatnya poinnya sedikit dari nilai Lakip tahun 2017 lalu.
b. Nilai merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen
kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara belum membangun
akuntabilitas kinerja dengan OPD dengan system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
d. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Morowali
Utara adalah cukup memuaskan, namun ada beberapa hal atau Solusi yang
diperlukan guna perbaikan kedepan yaitu:
- Pada aspek perencanaan: dimana tujuan dansasaran yang ditetapkan
dalam RPJMD dan Renstra OPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan
indikator kinerja yang relepan dan terukur, rencana kerja tahunan OPD
masih sebatas formalitastidak dijadikan dasar pengajuan anggaran periode
berikutnya. Hal tersebut mengurangi esensi keterkaitan anatara anggaran
yang diajukan dengan kinerja yang direncanakan.
157
- Pada aspek pengukuran kinerja: IKU yang digunakan sebagai alat ukur
keberhasilan tujuan/sasaran strategis belum menggambarkan hasil, dan
belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian
tujuan/sasaran strategis khususnya ditingkat OPD.
- Pada aspek pelaporan kinerja: Laporan kinerja OPD belum sepenuhnya
menggambarkan perbandingan kinerja yang memadai dan belum dapat
menyajikan atau mengaitkan secara langsung informasi atau realisasi
keuangan dengan sasaran atau outcome yang akan diwujudkan.
- Pada aspek evaluasi kinerja: perlu diperhatikan bagi pihak APIP untuk
lebih memahami terhadap sistem AKIP, sehingga mampu menggunakan
instrument secara maksimal dan menerpkan professional judgment secara
tepat.
- Pada aspek capaian kinerja: yang perlu diperhatikan adalah capaian
indikator outcome yang mempersentasikan sasaran dan kemajuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
7. Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” dengan 2 indikator. 1 (satu) indikator belum di ketahui karena belum
dirilis hasilnya menunggu opini BPK dan 1 indikator yaitu Persentase Laporan
keuangan dan pengelolaan asset sesuai standar teknis,capaian kinerjanya sebesar
100%. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 100%, dengan predikat sangat baik. Indikator kedua yaitu persentase
laporan keuangan dan pengelolaan asset sesuai standar teknis, menunjukkan
kebrhasilan karena seluruh OPD yang ada dilingkungan Pemerintah daerah
kabupaten Morowali Utara menggunakan system pengelolaan keuangan dan asset
melalui aplikasi simda keuangan dan simda barang sehingga dapat mengurangi ke
eroran dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.
8. Sasaran 8 Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi dan
daerah terisolir dalam kondisi mantap.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya proporsi panjang jalan
kantong produksi dan daerah terisolir dalam kondisi mantap dengan indikator
Persentase panjang jalan kantong produksi dalam kondisi baik dan sedang. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99%,
dengan predikat sangat baik. Pada tahap ini, laju penurunan kondisi jalan menjadi
lebih cepat. Kondisi diperparah dengan sering terjadinya bencana alam baik banjir
maupu tanah longsor pada badan jalan. Sejak diterbitkannya Standar Pelayanan
Minimal(SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka indikator
kinerja penyelenggaraan jalan bukan hanya kemantapan jalan tetapi juga tingkat
konektivitas (keterhubungan) pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di daerah.
Hal ini berarti bahwa kegiatan penanganan jalan juga harus mulai melaksanakan
kegiatan pembangunan pada ruas-ruas jalan yang belum tembus.
Memperhatikan kondisi tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali utara menetapkan strategi penanganan jalan yang lebih memberdayakan
kegiatan pemeliharaan rutin, yaitu dengan meningkatkan anggaran pelaksanaan
158
serta melengkapi peralatan unit pemeliharaan rutin. Peralatan ini berfungsi sebagai
peralatan Disaster Relief Unit (DRU) saat kondisi tanggap darurat/bencana alam,
serta menjadi peralatan utama dalam melaksankan pembangunan jalan yang
belum dapat dilalui kendaraan roda empat demi meningkatkan konektivitas
daerah. Adapaun kegiatan peningkatan jalan kondisi jalan dilaksanakan secara
selektif dengan memilih segmen kondisi rusak berat pada ruas jalan yang
mempunyai peran yang lebih vital dibandingkan ruas jalan lainnya.
9. Sasaran 9 Meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi mantap.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah jembatan
dalam kondisi mantap dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 79,86%, dengan predikat tinggi.
Dengan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
a. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang.
jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang, capain indikator pada tahun
2018 sebesar 99,77% belum mencapai target yang ditetapkan karena proses
pembangunannya dilakukan secara bertahap disetiap tahunnya.
b. Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi .
Jumlah jembatan yang direahabilitasi, capain indikator pada tahun 2018
sebesar 99,29% belum mencapai target yang ditetapkan, karena proses
pembangunannya dilakukan secara bertahap disetiap tahunnya dengan
memperhatikan kondisi tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali utara menetapkan strategi penanganan jalan dan
jembatan yang lebih memberdayakan kegiatan pemeliharaan rutin, yaitu
dengan meningkatkan anggaran pelaksanaan serta melengkapi peralatan unit
pemeliharaan rutin.
c. Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun.
Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun, capaian indikator pada
tahun 2018 sebesar 100% mencapai target yang ditetapkan, strategi yang
dilakukan adalah dengan menargetkan titik-titik wilayah yang rawan banjir
yang belum memiliki saluran drainase/gorong-gorong yang menjadi penyebab
tergenangnya air hujan.
d. Jumlah Daerah Irigasi.
Capaian kinerja daerah irigasi mencapai 99,88% ini dikarenakan pekerjaan
irigasi masih dititik beratkan pada rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
yang lebih diarahkan kepada peningkatan efektifitas pengelolaan jaringan
irigasi. Diharapkan semakin bertambahnya jaringan irigasi dapat memberi nilai
tambah kepada masyarakat kabupaten Morowali Utara siring dengan
perkembangan ekonomi masyarakat dan upaya peningkatan produksi
pertanian.
Beberapa factor peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara
adalah:
- Optimalisasinya kinerja rehabilitasi untuk meningkatkan luas fungsional
daerah irigasi yang ditangani;
- Meningkatnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah
irigasi yang ditargetkan.
- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilapangan.
159
10. Sasaran 10 Meningkatnya infrastruktur perhubungan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya infrastruktur
perhubungan dengan 3 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,96%, dengan predikat sangat baik.
persentase jumlah sarana dan prasarana perhubungan pada program
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang ditargetkan 100% sesuai
sasaran dalam Renstra HUBPERKIM, terealisasi 87%. Hal ini disebabkan
keterlambatan penyelesaian pembangunan pelabuhan rakyat baturube kecamatan
bungku utara di karenakan tidak tersedianya tiang pancang yang menjadi material
pekerjaan tersebut harus dipesan dulu baru dilaksanakan pabrikasi selain itu faktor
adanya gempa bumi dan sunami yang melanda kota palu dan sekitarnya yang
merupakan tempat pembelian material pabrikan sehingga terkendala oleh
keterlambatan transportasi pengiriman material tersebut sehingga untuk
menyelesaikan hal tersebut solusi yang dilaksanakan adalah dengan adendum
kontrak dan memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor selama 50 hari
sesuai dengan perpres dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
11. Sasaran 11 Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya infrastruktur
perhubungan dengan indikator Rasio pemukiman layak huni. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 216,08%, dengan
predikat sangat baik. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian
rumah layak huni antara lain:
a. Penyediaan bangunan perumahan, dengan melakukan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
b. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat pada kegiatan
pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan drainase pada rumah yang
diberikan bantuan stimulasi.
12. Sasaran 12 Meningkatnya Kapasitas Energy
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Kapasitas Energy
dengan indikator Persentase elektrifikasi. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,92%, dengan predikat sangat
baik. Dengan jumlah pelanggan listrik pada semua kecamatan yang ada di
Kabupaten Morowali utara sebanyak 11.911 pelanggan. Salah satu factor
peningkatan jumlah pelanggan listrik adalah melalui pengembangan pemasangan
SHS di Kabupaten Morowali Utara yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan
energy listrik pada daerah pedesaan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN
dengan memanfaatkan energy baru terbarukan (energy surya).
13. Sasaran 13 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) dengan indikator Luas ruang terbuka hijau. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat
sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara adalah dengan melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan baik,
160
malalui arah kebijakan penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
14. Sasaran 14 Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi layak.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akses air bersih dan
sanitasi layak dengan 2 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah
dengan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang memadai, melalui
arah kebijakan yaitu;
a. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sanitasi yang layak.
15. Sasaran 15 Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai
dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Persentase pengelolaan Sumber
daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH dengan indikator
Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL,
SPPLH. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 66,7%, dengan predikat sedang. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan merehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumber daya alam, melalui arah kebijakan pengelolaan sumber daya
alam secara professional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang handal.
16. Sasaran 16 Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kewaspadaan dan
mitigasi terhadap bencana dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 74,29%, dengan predikat
sedang. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara adalah dengan meningkatkan kemampuan dan daya tanggap masyarakat
terhadap bencana, meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan
penanganan tanggap darurat bencana, melalui arah kebijakan yaitu:
a. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
b. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistic penaganan bencana;
c. Pengembangan system informasi penanggulangan bencana.
Pada tahun 2018 indikator sasaran ini dapat dibuktikan dengan tingkat partisipasi
masyarakat yang telah mengikuti kegiatan kelompok masyarakat peduli bencana,
jumlah desa yang tangguh terhadap bencana, jumlah bantuan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan tingkat aparatur yang telah mengikuti
diklat tanggap bencana.
17. Sasaran 17 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang
sesuai peruntukan dengan indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai
dengan peruntukannya. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 99,81%, dengan predikat sangat tinggi. Strategi
161
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan
cara meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan
pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali, melalui arah kebijakan
yaitu mengimplementasikan secara konsisten Peraturan Daerah Rencana Tata
Ruang Wilayah(RTRW). Indikator ini dibuktikan dengan jumlah dokumen
perencanaan tata ruang yang tersusun.
18. Sasaran 18 Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan
ruang untuk pendirian bangunan (permukiman).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan
(permukiman) dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,79%, dengan
predikat sangat tinggi. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara adalah dengan cara mempertahankan khasanah arsitektur local,
melalui arah kebijakan penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan
khasanah arsitektur local dan mempertahankan aspek lingkungan. Indikator
sasaran ini dibuktikan dengan tersusunnya dokumen rencana rinci kawasan
potensial di Kabupaten Morowali Utara.
19. Sasaran 19 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan
(permukiman) dengan indikator Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 2,7%, dengan predikat
rendah. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara adalah dengan cara menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui arah
kebijakan yaitu; pencepatan pembangunan ekonomi berbasis pewilayahan. Selama
tahun 2017 yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian
Kabupaten Morowali Utara seperti kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan
memberikan peranan sebesar 34,27 persen, juga kategori berikutnya yaitu
pertambangan dan penggalian sebesar 26,43 persen, untuk kategori konstruksi
sebesar 20,65 persen, kategori lainnya peranannya cukup besar perdagangan
besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencatat peranan sebesar
7,00 persen.
20. Sasaran 20 Meningkatnya PDRB per kapita.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya PDRB per kapita
dengan 6 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian
rata-ratanya sebesar 76,17%, dengan predikat tinggi. Strategi yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan cara
meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivitas kerja, melalui arah
kebijakan yaitu; pemberdayaan ekonomi berfokus pada sector unggulan daerah
yaitu pertanian/agribisnis, dan pariwisata. Berdasarkan data BPS tahun 2018
bahwa PDRB Kabupaten Morowali Uatara mencapai 74,52 juta rupiah meningkat
bila dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 69,46 juta rupiah. Pertumbuhan
PDRB perkapita pada tahun 2017 sebesar 5,15 persen lebih tinggi dibandingkan
162
tahun 2016 sebelumnya sebesar 4,05 persen.
21. Sasaran 21 Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah investasi
daerah (PMDN dan PMA) dengan indikator Realisasi PMDN dan PMA. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut belum dapat dirilis angkanya sampai
dengan disusunnya LAKIP 2018, berdasarkan laporan dari Dinas Penanaman modal
dan PTSP angka tersebut akan dirilis pada bulan april 2019.
22. Sasaran 22 Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya informasi pelayanan
terpadu satu pintu dengan indikator Jumlah informasi dan ijin yang dikeluarkan.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
4,96%, dengan predikat rendah. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara adalah dengan cara menyediakan kemudahan prosedur
investasi bagi penanaman modal daerah, melalui arah kebijakan peningkatan
kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor. Tercatat pada tahun
2018 jumlah izin yang dikeluarkan sebanya 128 izin.
23. Sasaran 23 Meningkatnya kunjungan wisata.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kunjungan wisata
dengan indikator Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Morowali
Utara. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 81,23%, dengan predikat tinggi. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan cara meningkatkan daya saing
wisata melalui pembangunan atau pengembangan wisata terpadu, melalui arah
kebijakan yaitu; penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik wisata
nusantara dan wisata mancanegara di kawsan wisata terpadu.
24. Sasaran 24 Tertatanya destinasi wisata dengan baik.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Tertatanya destinasi wisata dengan
baik dengan indikator Jumlah destinasi wisata yang tertata baik. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 10%,
dengan predikat rendah. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara adalah dengan cara membangun fasilitas dan
infrastruktur di Destinasi Wisata, melalui arah kebijakan yaitu; menjalin kerjasama
dengan daerah lain dalam memasarkan pariwisata Morowali Utara.
25. Sasaran 25 Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya harapan rata-rata
lama sekolah dengan indikator Harapan rata-rata lama sekolah. Pada tahun
2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
104,80%, dengan predikat sangat baik. Indikator ini digunakan untuk
menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Angka harapan lama sekolah
163
didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka harapan lama
sekolah pada hakekatnya untuk mengetahui kondisi pembangunan system
pendidikan diberbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan
lama sekolah ini pun yang sudah menggantikan posisi angka melek huruf sebagai
komponen pembentuk indeks pendidikan. Secara umum di Kabupaten Morowali
Utara angka harapan lama sekolah Kabupaten Morowali Utara dalam kurun dua
tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat.
26. Sasaran 26 Meningkatnya keterjangkauan pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya keterjangkauan
pendidikan dengan 6 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 172,04%, dengan predikat sangat baik.
Indikator sasaran dapat digambarkan dengan indikator kinerja angka rata-rata
lama sekolah yang merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Indikator
ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten
Morowali Utara, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Morowali Utara penduduk
umur 25 tahun keatas. Pada tahun 2017 sebesar 8,39 tahun, angka rata-rata lama
sekolah Kabupaten Morowali Utara masih diatas provinsi Sulawesi Tengah pada
periode 2016-2017. Indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya setiap
penduduk usia sekolah dimasing0masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka
Partisipasi Kasar(APK). APK adalah membandingkan jumlah siswa pada tingkat
pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18
tahun atau rasio jumlah siswa. APK di Kabupaten Morowali Utara dari tiap jenjang
pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya angka partisipasi sekolah
pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan proporsi penduduk usia tertentu
dan sesuai dengan usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tersebut. Angka
pendidikan yang di tamatkan merupakan salah satu indikator yang menjelaskan
dampak yang dicapai tau hasil yang diraih dalam proses belajar mengajar, angka
kelulusan sebagai media untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian
pelaksanaan proses belajar mengajar dlam waktu tertentu angka kelulusan sebaga
tolok ukur untuk melakukan pembenahan atas berbagai elemen yang berdampak
pada proses belajar mengajar yang berlangsung disekolah-sekolah. APS yang
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari dari penduduk
yang masih sekolah pada umur tertentu di Kabupaten Morowali Utara.
27. Sasaran 27 Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya akses dan
pemerataan layanan pendidikan dengan 9 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 94,76%, dengan
predikat sangat baik. Pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memasukkan kurikulum
muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat
meningkatkan akses keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan
164
dan pencapaian pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka
mengatasi pengaruh krisis ekonomi di era globalisasi.
Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah
menambah ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang
memadai. Pada Tahun 2018, angka partisipasi murni, realisasi rasio ketersediaan
sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru terhadap murid, dan
persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik, jumlah perpustakaan
serta rata-rata jumlah kunjungn ke perpustakaan pertahun adalah sebagai
berikut :
Angka Partisipasi Murni (APM) sering digunakan untuk menunjukkan beberapa
besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup
pendidikan. APM pada sekolah lanjutan tingkat pertama mengalami perkembangan
yang cukup berarti, akan tetapi angka partisipasi ini harus ditingkatkan, mengingat
masih relative kecilnya jika dihubungkan dengan program wajib belajar 12 tahun.
a. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat
SD/MI telah mencapai 94,05% dengan kondisi sekolah dalam keadaan baik
sebesar 100%;
b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat
SMP/MTs mencapai 123%, dengan kondisi bangunan baik sebesar 100%.
c. Jumlah perpustakaan mencapai 67,35% dengan jumlah perpustakaan
tersebar dimasing-masing sekolah.
d. Rata-rata jumlah kunjungan ke perpustakaan pertahun mencapai 12,21% ini
menunjukkan masih rendahnya minat membaca masyarakat disebabkan
karena arus teknologi semakin canggih karena cukup menggunakan alat
komunikasi android masyarakat dapat mengakses informasi lebih cepat
dibandingkan mereka harus datang ke perpustakaan.
Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap
murid akan berkorelasi terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga
atas pendidikan. Pada Tahun 2018, rasio murid (1000 murid) terhadap guru dan
rasio guru terhadap murid (per kelas) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Rasio
murid terhadap guru pada satu SD mencapai satu tenaga guru rata-rata mengajar
10%; 2) Rasio murid terhadap guru pada satu SMP mencapai satu tenaga guru
rata-rata mengajar 10%.
28. Sasaran 28 Meningkatnya kuantitas dan mutu pendidikan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kuantitas dan mutu
pendidikan dengan 2 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%, dengan predikat sangat baik.
Indikator kinerja kuantitas dan mutu pendidikan merupakan satu ukuran tingkat
keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Tingkat kuantitas dan kualitas
pendidikan yang rendah menyebabkan kesulitan dalam mencetak sumber daya
manusia yang berkualitas. Secara umum kebijakan yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan meningkatkan persentase guru
yang bersertifikat pada semua jenjang pendidikan dan menargetkan jumlah
sekolah yang berstandar nasional.
165
29. Sasaran 29 Meningkatnya Usia Harapan Hidup.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup
dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 65,31%, dengan predikat sangat baik. Angka
Harapan Hidup Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2017 menunjukkan angka
yang stabil, namun jika dilihat dalam kurun lima tahun terakhir ada kecenderungan
peningkatan ditiap tahunnya yaitu dari 68,28 tahun di tahun 2013 meningkat
menjadi 68,34 di tahun 2017. Pada lima tahun terakhir angka Harapan Hidup
Kabupaten Morowali Utara juga konsisten berada di atas rata-rata angka Harapan
Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dimana pada tahun terakhir yaitu tahun 2017,
provinsi Sulawesi Tengah tertinggal 1,02 poin dari Harapan Hidup Kabupaten
Morowali Utara.
30. Sasaran 30 Meningkatnya pelayanan screening dan pelayanan kesehatan
berdasar daur kehidupan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan screening
dan pelayanan kesehatan berdasar daur kehidupan dengan 13 indikator.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 87,31%, dengan predikat sangat tinggi. Masalah kesehatan di Kabupaten
Morowali Utara salah masalah yang dihadapi penduduk Kabupaten Morowali Utara
secara umum, salah satu factor yang berpengaruh besar terhadap status
kesehatan penduduk adalah akses fasilitas kesehatan, semakin sulit akses
penduduk terhadap fasilitas kesehatan, akan semakin jelek status kesehatan
penduduk tersebut. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan
biasanya mempunyai akses yang lebih sulit dibandingkan penduduk yang
bermukim di daerah perkotaan. Apalagi penduduk yang tinggal di daerah berbukit-
bukit semakin sulit mencapai fasilitas kesehatan karenanya terbatas fasilitas yang
tersdia di desa. Untuk dapat menyusun suatu tindakan dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Morowali utara maka diperlukan suatu
analisis situasi kesehatan yang ada saat ini dan potensi apa saja yang dimiliki oleh
masyarakat dalam mmendukung pembangunan di bidang kesehatan.
31. Sasaran 31 Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
rujukan dengan 5 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 106,97%, dengan predikat sangat baik.
Menjadi kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat
miskin, termasuk didalamnya adalah pelayanan kesehatan rujukan . selama tahun
2018 terdapat 4,594 masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
rujukan dari total 84,957 masyarakat miskin yang ada.
32. Sasaran 32 Meningkatnya upaya promosi kesehatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya upaya promosi
kesehatan dengan 6 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 63,44%, dengan predikat rendah.
166
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan,
melalui arah kebijakan yaitu optimalisasi promosi kesehatan. Pada tahun 2018,
a25 desa /kelurahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara belum seluruhnya
mencapai desa/kelurahan siaga aktif. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan adalah:
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui proses
pembelajaran individu, keluarga dan masyarakat dalam institusi yang dibentuk
masyarakat seperti posyandu.
b. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan kesehatan dan
mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).
c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat agar mereka dapat
menolong diri dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
Kebijakan promosi kesehatan adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat
melalui sosialisasi pesan-pesan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan
melalui media cetak dan media elektronik.
33. Sasaran 33 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan
pemeriksaan penyakit menular dengan 5 indikator. Pada tahun 2018 bahwa
indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 107,82%, dengan
predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara adalah dengan pencegahan penyakit menular, untuk mencapai
sasaran menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit,
maka program yang hendak dilakukan adalah melalui Program pencegahan
penyakit menular yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
Morowali Utara dengan beberapa kegiatan seperti;
- peningkatan imunisasi, peningkatan surveillance epidemilogi dan
penanggulangan wabah.
- pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit penyakit menular
- pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
- Penemuan dan penanganan penyakit TB.
- Penemuan dan penanganan penyakit DBD.
- penanganan penderita diare.
- penganan penderita peneumonia balita.
- penaganan penderita kusta.
34. Sasaran 34 Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan
lingkungan dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 104,58%, dengan predikat sangat baik.
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS), melalui arah kebijakan optimalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Tahun 2018 persentase rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Morowali Utara
secara umum menunjukkan bahwa dari 31.161 Rumah Tangga yang dapat
167
dipantau sebesar 4.705 Rumah Tangga dan yang melaksanakan PHBS sebanyak
2.882 Rumah Tangga sekitar 9,2%.
35. Sasaran 35 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat,
organisasi swadaya masyaraakat dan dunia usaha yang terlibat dalam bidang
kesehatan. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-
ratanya sebesar 57,14%, dengan predikat rendah. Strategi yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, melalui arah kebijakan yaitu
peningkatan kualitas tenaga kesehatan khususnya yang memberikan sosialisasi
kesehatan kesehatan kepada masyarakat. Upaya ini pada tahun 2018 pemerintah
Kabupaten Morowali Utara telah berupaya melalu kerja sama dengan 8 (delapan)
kelompok masyarakat/swasta atau dunia usaha yang terlibat dalam bidang
kesehatan.
36. Sasaran 36 Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan
pembangunan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya partisipasi
stakeholder dalam perencanaan pembangunan dengan 4 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
100%, dengan predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan meningkatkan keterlibatan tokoh
masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok adat, pemuka agama dalam
perencanaan pembangunan, melalui arah kebijakan pelibatan semua elmen
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang.
37. Sasaran 37 Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan yang
komprehensif dan partisipatif.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Optimalnya mekanisme dan sistem
perencanaan yang komprehensif dan partisipatif dengan 6 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
103,37%, dengan predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dengan meningkatkan kemampuan
sumber daya perencanaan daerah, melalui arah kebijakan yaitu:
a. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar OPD dalam
perencanaan daerah;
b. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah;
c. Sinergitas antara perencanaan dan penganggaran daerah.
38. Sasaran 38 Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terjaminnya pengelolaan rumah
ibadah dengan indikator Rasio tempat ibadah yang layak. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 93,29%,
168
dengan predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana
rumah ibadah, meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah melalui arah
kebijakan yaitu; memberikan insentif bagi pengelola rumah ibadah.
39. Sasaran 39 Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terpeliharanya kerukunan intra dan
antar umat beragama dengan 3 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 80%, dengan predikat tinggi.
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah
dengan memberikan pelayanan public tanpa diskriminasi melalui arah kebijakan
yaitu; kerjasama dan hubungan yang baik antara pemerintah dan para pemuka
agama.
40. Sasaran 40 Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip pendidikan harmoni dengan 2 indikator. Pada
tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar
100%, dengan predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan Pemrintah daerah
Kabupaten Morowali Utara adalah dengan melakukan pembaharuan kurikulum
sekolah untuk memasukkan pendidikan harmoni, melalui arah kebijakan yang
diambil yaitu; regulasi dan alokasi anggaran untuk pendidikan harmoni.
41. Sasaran 41 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan 4 indikator.
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 90,20%, dengan predikat tinggi. Strategi yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah meningkatkan keterlibatan perempuan
dalam partai politik, birokrasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan,
melalui arah kebijakan adanya political will dan affirmative action terhadap
perempuan dengan cara antara lain:
a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui
pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
b. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok
marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai
kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di
eksekutif dan yudikatif;
42. Sasaran 42 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya kekerasan terhadap
perempuan dengan indikator Jumlah KDRT. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 140%, dengan predikat sangat
169
baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
adalah meningkatkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah melalui arah kebijakan penegakan regulasi
terkait perlindungan perempuan dengan cara antara lain:
a. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak
hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan
penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
b. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis
restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai
pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
c. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak
korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan,
reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
d. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan,
berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
e. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia
usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah
43. Sasaran 43 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan
terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas
dengan 2 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut
capaian rata-ratanya sebesar 103,32%, dengan predikat sangat baik.
Pemakaian alat kontrasepsi dari pasangan Usia Subur sebanyak 13.993 akseptor
semuanya dilayani melalui pelaksanaan pelayanan berupa klinik pemerintah yang
melayani keluarga-keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat pertama,
yaitu sebanyak 13 klinik KB dan didukung oleh sarana-sarana pelayanan lainnya
seperti: Rumah sakit 1 unit, puskesmas 13 unit, Pustu sebanyak 52 unit,
Poskesdes sebanyak 84 unit, klinik KB swasta sebanyak 9 unit dan sarana-sarana
pendukung lainnya seperti Apotek, Toko obat dan penyalur alat kontrasepsi
lainnya. Dari segi tenaga dokter sebanyak 10 orang. Bila dibandingkan aksptor
aktif dalam penggunaan alat kontrasepsi sebanyak 71%, artinya 71% dari PUS
yang ada telah menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur tingkat kelahiran.
PUS yang tdk menggunakan alat kontrasepsi adalah sebanyak 5.540, dikarenakan
berbagai alasan seperti; karena hamil, ingin cepat punya anak, ingin anak ditunda,
dan tidak ingin anak lagi.
44. Sasaran 44 Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang
olahraga.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya pemuda yang
berprestasi dalam bidang olahraga dengan 2 indikator. Pada tahun 2018
bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 100%,
dengan predikat sangat baik. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
170
Kabupaten Morowali Utara adalah memberikan kesempatan yang sama dan
mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang olah raga dengan cara
memberikan reward bagi pemuda yang berprestasi dalam bidang olah raga. Pada
tahun 2018 telah membangun sarana dan prasaran olah berupa gedung olah raga.
45. Sasaran 45 Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya jumlah dan persentase
penduduk miskin dengan 7 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator
sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 103,31%, dengan predikat
sangat baik. Pada tahun 2018, penurunan angka kemiskinan tidak terjadi secara
signifikan, hal ini dikarenakan terjadi penurunan kondisi ekonomi diwilayah
Kabupaten Morowali Utara ditahun 2018.
46. Sasaran 46 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dengan 4 indikator. Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran
tersebut capaian rata-ratanya sebesar 92,84%, dengan predikat sangat baik.
Pada tahun 2017 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara
sebanyak 65.132 orang, pengangguran sebanyak 1.330 orang dan yang bukan
angkatan kerja sebanyak 21.804 orang.
47. Sasaran 47 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100).
Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kesejahteraan
petani dan nelayan (NTP=100) dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP).
Pada tahun 2018 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya
sebesar 98,63%, dengan predikat sangat baik. Indeks Nilai tukar petani
merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Pada
tahun 2018, rata-rata indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali Utara sampai
dengan bulan September adalah sebesar 104,12. Ini berarti kemampuan daya
beli petani tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan daya beli tahun
dasar(2012) dengan indeks diterima sebesar 148, 54 dan indeks dibayar sebesar
142,71. Dari beberapa sector pertanian yang dusahakan oleh petani pada tahun
2018, indeks Nilai Tukar Petani subsector Tanaman Pangan sebesar 102,90
dengan indeks yang diterima petani sebesar 144,09. NTP subsector tanaman
pangan ini mempunyai nilai yang hamper sama dengan dengan NTP subsector
perkebunan, dimana NTP subsector perkebunan sebesar 103,54 dengan indeks
yang diterima petani sebesar 145,02 dan indeks yang dibayar sebesar
140,11.Nilai Tukar Petani yang paling tinggi berasal dari hortikultura sebesar
109,93 dengan indeks yang diterima petani sebesar 167,68 dan yang dibayar
152,56. Nilai Tukar Petani yang terbesar kedua diperoleh dari subsector
perikanan, dengan indeks nilai tukar petani sebesar 108,57 dengan indeks harga
yang diterima sebesar 148,19 dan indeks yang dibayar senilai 136,48.
Secara umum dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani kabupaten Morowali Utara
pada tahun 2018 memiliki nilai diatas 100 dan cenderung meningkat bila
dibandingkan dengan tahun dasar 2012.
171
3.3. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2018 Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Kesatu Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level
memuaskan didukung oleh program:
- Program penataan administrasi kependudukan
- Perbaikan system administrasi kearsipan
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Sasaran Kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan.
Di dukung oleh program:
- Program evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
- Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
KDH
- Program peningkatan kerjasama anatar Pemerintah Daerah
3. Sasaran Ketiga Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
Di dukung oleh program:
- Program peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Sasaran Keempat Meningkatnya kedisiplinan SDM Aparatur.
Di dukung oleh program:
- Program pengembangan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
5. Sasaran Kelima Meningkatnya kinerja PNS
Didukung oleh program:
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Sasaran Keenam Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP
daerah dengan nilai B.
Didukung oleh program:
- Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Sasaran Ketujuh Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
Didukung oleh program:
- Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
172
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
8. Sasaran Kedelapan Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi
dan daerah terisolir dalam kondisi mantap.
Didukung oleh program:
- Program pembangunan infrastrutur perdesaan
9. Sasaran Kesembilan Meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi mantap.
Didukung oleh program:
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
10. Sasaran Kesepuluh Meningkatnya infrastruktur perhubungan.
Didukung oleh program:
- Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu
- Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu, pengadaan Rambu-
rambu Lalu lintas
- Program pembangunan halte Bus, Taxi gedung terminal
11. Sasaran Kesebelas Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi
warga didukung oleh program:
- Program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
12. Sasaran Keduabelas Meningkatnya Kapasitas Energy
Didukung oleh program:
- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
13. Sasaran Ketigabelas Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Didukung oleh program:
- Program Ruang Terbuka Hijau
14. Sasaran 14 Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi layak.
Didukung oleh program:
- Program pengembangan infrastruktur perdesaan
15. Sasaran Kelimabelas Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang
sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH.
Didukung oleh program:
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16. Sasaran Keenambelas Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap
bencana.
Didukung oleh program:
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
- Program kedaruratan dan logistic
- Program pencegahan dan pengurangan resiko bencana
173
17. Sasaran Ketujuhbelas Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
Didukung oleh program:
- Program pemanfaatan ruang
18. Sasaran Kedelapanbelas Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman).
Didukung oleh program:
- Program perencanaan tata ruang
19. Sasaran Kesembilabelas Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Didukung oleh program:
- Program pengembangan data /informasi, kegiatan penyusunan profil daerah
20. Sasaran Keduapuluh Meningkatnya PDRB per kapita.
Didukung oleh program:
- Program penciptaan iklim usaha kecil menegah yang kondusif
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program peningkatan kemampuan teknologi industry
- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
21. Sasaran Keduapuluhsatu Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan
PMA).
Didukung oleh program:
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
22. Sasaran Keduapuluhdua Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu
pintu.
Didukung oleh program:
- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
23. Sasaran Keduapuluhtiga Meningkatnya kunjungan wisata.
Didukung oleh program:
- Program pengembangan Destinasi Pariwisata
24. Sasaran Keduapuluhempat Tertatanya destinasi wisata dengan baik.
Didukung oleh program:
- Program pengembangan pemasaran pariwisata
25. Sasaran Keduapuluhlima Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah.
Didukung oleh program:
- Program pendidikan anak usia dini
26. Sasaran Kedupuluhenam Meningkatnya keterjangkauan pendidikan.
Didukung oleh program:
- Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
- Program bertambahnya ruang kelas yang direhabilitasi serta jumlah ruangan
kelas layak pakai
174
27. Sasaran Keduapuluhtujuh Meningkatnya akses dan pemerataan layanan
pendidikan.
Didukung oleh program:
- Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
- Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga kependidikan
- Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Program pendataan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling
28. Sasaran Keduapuluhdelapan Meningkatnya kuantitas dan mutu pendidikan.
Didukung oleh program:
- Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga kependidikan
- Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
29. Sasaran 29 Meningkatnya Usia Harapan Hidup.
Didukung oleh program:
- Program Upaya Kesehatan
- Program Peningkatan sarana prasaran aparatur
- Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana prasarana
puskesmas/pustu dan jaringannya
30. Sasaran Ketigapuluh Meningkatnya pelayanan screening dan pelayanan
kesehatan berdasar daur kehidupan.
Didukung oleh program:
- Program upaya kesehatan
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan
- Program perbaikan gizi masyarakat
31. Sasaran Ketigapuluhsatu Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan.
Didukung oleh program:
- Program upaya kesehatan masyarakat
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
32. Sasaran Ketigapuluhdua Meningkatnya upaya promosi kesehatan.
Didukung oleh program:
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program standarisasi pelayanan
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
33. Sasaran Ketigapuluhtiga Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit
menular.
Didukung oleh program:
- Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular
175
34. Sasaran Ketigapuluhempat Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan.
Didukung oleh program:
- Program pengembangan lingkungan sehat
35. Sasaran Ketigapuluhlima Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan.
Didukung oleh program:
- Program pelayanan kesehatan khusus
36. Sasaran Ketigapuluhenam Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam
perencanaan pembangunan.
Didukung oleh program:
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
37. Sasaran Ketigapuluhtujuh Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan
yang komprehensif dan partisipatif.
Didukung oleh program:
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan daerah, kegiatan pelaksanaan forum OPD
- perencanaan pembangunan daerah, kegiatanpenyusunan profil daerah
- perencanaan pembangunan daerah, kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD
- perencanaan pembangunan daerah, kegiatan monitoring evaluasi pengendalian
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
KDH
38. Sasaran Ketigapuluhdelapan Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah.
Didukung oleh program:
- Program peningkatan kualitas kehidupan beragama
39. Sasaran Ketigapuluhsembilan Terpeliharanya kerukunan intra dan antar
umat beragama.
Didukung oleh program:
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
- Program pemberantasan penyakit masyarakat
40. Sasaran Keempatpuluh Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-
prinsip pendidikan harmoni.
Didukung oleh program:
- Program pendidikan non formal (kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan)
- Program pengelolaan kekayaan budaya
41. Sasaran Keempatpuluhsatu Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Didukung oleh program:
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
42. Sasaran Keempatpuluhdua Menurunnya kekerasan terhadap perempuan.
Didukung oleh program:
176
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
43. Sasaran Keempatpuluhtiga Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam
KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas.
Didukung oleh program:
- Program Keluarga Berencana
44. Sasaran Keempatpuluhempat Meningkatnya pemuda yang berprestasi
dalam bidang olahraga.
Didukung oleh program:
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
45. Sasaran Keempatpuluhlima Menurunnya jumlah dan persentase penduduk
miskin.
Didukung oleh program:
- Program pemberdayaan fakir miskin , Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang
masalah kesejahteraan social(PMKS) lainnya
- Program percepatan penanggulanagn kemiskinan daerah
- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil(KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
46. Sasaran Keempatpuluhenam Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
(TPT).
Didukung oleh program:
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program peningkatan kualitas dan prduktifitas tenaga kerja
47. Sasaran Keempatpuluhtujuh Meningkatnya kesejahteraan petani dan
nelayan (NTP=100).
Didukung oleh program:
- Program peningkatan kesejahteraan petani
- Program penyuluhan pertanian/perkebunan
177
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, di mana arah dan
kebijakan umum Tahun anggaran 2016-2021 diupayakan pada program-program
prioritas dalam untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik
dan pelaksanaaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara
berkesinambungan untuk mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima
tahun.
Kebijakan penganggaran daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan
yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan
kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Penganggaran tersebut mengacu pada
norma dan prinsip anggaran yang transparansi, akuntabel, disiplin, berkeadilan,
efesiensi serta efektif.
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik,
pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja
daerah ini disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap
satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara priode tahun 2017 memaparkan
capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan,
yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program kinerja
kegiatan yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/KEP-B-
MU/0043/III/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017. Akuntabilitas keuangan
mempresentasikan relisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap
akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.
Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran tahun
Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: 74
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR
No
Sasaran
Strategi
s
Indikator
Kinerja Utama Target Realisasi Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Persent
ase
Realisas
i
Anggara
n
1. Terwujud
nya
peningka
tan
pelayana
n publik
mencapai
level
“memuas
kan”
1. Cakupan
penduduk
yang
memiliki
KTP
berbasis NIK
100% 77,6% Program
penataan
administra
si
kependudu
kan
1,364,531,439 1,349,727,166 98,92%
2. Peresentase
penduduk
yang
memiliki
akte
100% 94%
178
kelahiran
3. Persentase
penduduk
yang
memiliki
Kartu
Keluarga
(KK)
100% 30,00%
4. Persentase
pengelolaan
arsip sesuai
standar
100% 97,99%
Program
perbaikan
system
administra
si
kearsipan
106,550,000 106,550,000 100%
5. Persentase
PAD
terhadap
pendapatan
100% 67,67%
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
269,640,000 269,015,000 100%
6. Jumlah
anggota
dewan yang
mengikuti
diklat
25 orang 25 orang
Program
peningkata
n kapasitas
lembaga
Perwawakil
an Rakyat
Daerah
2,850,550,000 2,845,992,534 99,84%
2. Meningka
tnya
kualitas
penyelen
ggaraan
tatakelol
a
pemerint
ahan
7. Jumlah
evaluasi
kelembagaa
n OPD
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
100%/37
OPD
100/37
OPD
Program
evaluasi
kelembaga
an
Perangkat
Daerah
127,614,000 122,665,000 96,00%
8. Persentase
produk
hukum yang
difasilitasi
per tahun
66 50
Program
penataan
peraturan
perundang
-undangan
213,458,656 211,467,900 99,06%
9. Nilai dan
pemeringkat
an LPPD
CC -
Program
pengemba
ngan
system
pelaporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
OPD
93,278,220 93,150,060 99,86%
3. Meningka
tnya
kualitas
SDM
aparatur
10. Persent
ase PNS
yang telah
mengikuti
Diklat
struktural
dan
100% 100%
Program
peningkata
n Sumber
Daya
Aparatur
2,433,755,529 2,418,149,509 99%
179
fungsional
4. Meningka
tnya
kedisiplin
an SDM
aparatur
11. Persentase
rekomendas
i audit
keuangan
yang
ditindaklanj
uti
100% 100%
Program
pengemba
ngan
system
pengawasa
n internal
dan
pengendali
an
pelaksanaa
n KDH
2,977,420,,630 2,732,790,738 91,78
12. Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
pelatihan
pengawasan 100% 100%
Program
peningkata
n
profesional
isme
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasa
n
117,005,000 68,065,000 39,80
5. Meningka
tnya
kinerja
PNS
13. Persentase
PNS yang
menduduki
Jabatan
sesuai
kompetensi
100% 79,29% Program
pembinaan
dan
pengemba
ngan
aparatur
2,256,101,768 1,170,429,179 51,88
14. Persentase
jabatan
Struktural
yang terisi
100% 83%
6. Meningka
tnya
akuntabil
itas
kinerja
pemerint
ah
daerah
mencapai
level
“rata-
rata
baik”
untuk
seluruh
SKPD,
dan
LAKIP/SA
KIP
daerah
dengan
nilai B
15. Nilai
akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
CC/65 C/60
Program
Akuntabilit
as Kinerja
Instansi
Pemerintah
231,147,000 132,906,450 57%
7. Meningka
tnya
akuntabil
itas
16. Opini hasil
pemeriksaa
n oleh BPK
WTP -
Program
peningkata
n
pengemba
211,970,000 206,171,000 97%
180
pengelola
an
keuanga
n daerah
dengan
opini
“Wajar
Tanpa
Pengecua
lian
(WTP)”
ngan
sistim
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
17. Persentase
Laporan
keuangan
dan
pengelolaan
asset sesuai
standar
teknis
100% 100%
Program
peningkata
n dan
pengemba
ngan
pengelolaa
n
keuangan
5,905,923,587 4,549,516,321 77%
8. Meningka
tnya
proporsi
panjang
jalan
kantong
produksi
dan
daerah
terisolir
dalam
kondisi
mantap
18. Persentase
panjang
jalan
kantong
produksi
dalam
kondisi baik
dan sedang
100% 97% Program
pembangu
nan
infrastrutur
perdesaan
1,449,000,000
1,414,472,068 97,19
9. Meningka
tnya
jumlah
jembatan
dalam
kondisi
mantap
19. Persentase
jumlah
jembatan
dalam
kondisi baik
dan sedang
100% 99,77%
Program
pembangu
nan jalan
dan
jembatan
9,740,043,570 9,717,162,420 99,77
20. Persentase
jalan dan
jembatan
yang
direhabilitasi
100% 99,29%
Program
rehabilitasi
/pemelihar
aan jalan
dan
jembatan
1,125,182,400 1.117,195,000 99,29
21. Persentase
saluran
drainase/gor
ong-gorong
yang
dibangun
100% 100%
Program
pembangu
nan
saluran
Drainase/g
orong-
gorong
2,501,412,000 2,485,440,100 99,36
22. Jumlah
Daerah
Irigasi (DI)
100% 99,88%
Program
pengemba
ngan dan
pengelolaa
n jaringan
irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
7,144,831,430 7,044,833,430 98,60
10. Meningka
tnya
infrastruk
tur
23. Persentase
sarana
perhubunga
n yang
100% 99,90%
Program
Pembangu
nan
Dermaga
4,790,000,000 3,968,513,350 82,85%
181
perhubun
gan
dibangun dan
Tambatan
Perahu
24. Persentase
prasarana
dan fasilitas
perhubunga
n yang
berfungsi
baik
10 10
Program
Pembangu
nan
Dermaga
dan
Tambatan
Perahu,
pengadaan
Rambu-
rambu Lalu
lintas
127,500,000 127,448,000 99,96%
25. Jumlah
terminal 1 1
Program
pembangu
nan halte
Bus, Taxi
gedung
terminal
200,000,000 199,850,000 178,21
11. Tersedia
nya
perumah
an dan
pemukim
an kota
bagi
warga
26. Rasio
pemukiman
layak huni
250 542
Program
pembangu
nan sarana
dan
prasarana
rumah
sederhana
sehat
1,125,567,773
631,604,503
56,11%
12. Meningka
tnya
kapasitas
energy
27. Persentase
elektrifikasi
100% 99,92%
Program
pembinaan
dan
pengemba
ngan
bidang
ketenagalis
trikan
1,205,230,000 1,204,225,000 99,92%
13. Meningka
tnya
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
28. Luas ruang
terbuka
hijau
60% 60%
Program
Ruang
Terbuka
Hijau
299,900,000 89,890,000 29,97%
14. Meningka
tnya
akses air
bersih
dan
sanitasi
layak
29. Persentase
Rumah
Tangga (RT)
yang
menggunak
an air bersih
100% 100%
Program
pengemba
ngan
infrastrukt
ur
perdesaan
1,613,326,000 1,612,876,000 99,97%
15. Meningka
tnya
pengelola
an SDA
yang
menerap
kan
prinsip
pembang
unan
berkelanj
utan
30. Persentase
pengelolaan
Sumber
daya alam
yang sesuai
dengan
UKL/UPL/AM
DAL, SPPLH
60% 40%
Program
Pengendali
an
Pencemara
n dan
Perusakan
Lingkunga
n Hidup
489,216,900 465,354,850 95,12%
182
16. Meningka
tnya
kewaspa
daan dan
mitigasi
terhadap
bencana
31. Persentase
Desa yang
telah
mengikuti
kegiatan
Kelompok
Masyarakat
Peduli
Bencana
(KMPB)
40%
50% Program
pencegaha
n dan
kesiapsiag
aan
203,250,000 203,054,450 99,90%
32. Jumlah desa
yang
tangguh
terhadap
bencana
122 desa 36 desa
33. Jumlah
bantuan
penanggula
ngan
bencana
pada saat
tanggap
darurat
90% 90%
Program
kedarurata
n dan
logistik
85,000,000 84,907,750 99,89
34. Persentase
aparatur
yang
bersertifikat
Pelatihan
Tanggap
Bencana
75% 32%
Program
pencegaha
n dan
pengurang
an resiko
bencana
150,000,000 150,000,000 100%
17. Meningka
tnya
pemanfa
atan
ruang
sesuai
peruntuk
an
35. Persentase
pemanfaata
n ruang
sesuai
dengan
peruntukann
ya
100% 99,81%
Program
pemanfaat
an ruang
90,000,000 89,830,000 99,81%
18. Meningka
tnya
kepatuha
n
masyara
kat
dalam
pemanfa
atan
ruang
untuk
pendirian
banguna
n
(permuki
man)
36. Ketaatan
terhadap
RTRW
100% 99,79%
Program
perencana
an tata
ruang
1,869,332,320 1,865,474,600 99,79
19. Meningka
tnya
pertumb
uhan
ekonomi
37. Pertumbuha
n ekonomi 90% 2,5%
Program
pengemba
ngan data
/informasi
, kegiatan
penyusuna
212,295,834 207,615,158 97,79%
183
n profil
daerah
20. Meningka
tnya
PDRB per
kapita
38. PDRB per
kapita ADH
Berlaku
35 juta 9,165 juta
Program
penciptaan
iklim usaha
kecil
menegah
yang
kondusif
447,755,161 445,779,522 99,55%
39. PDRB per
kapita ADH
Konstan
15 juta 6,709 juta
Program
pengemba
ngan
kewirausah
aan dan
keunggula
n
kompetitif
UKM
188,821,690 188,418,940 99,78%
40. Persentase
koperasi
aktif
17 20
Program
peningkata
n kualitas
kelembaga
an
koperasi
51,000,000 50,887,150 99,78%
41. Persentase
pertumbuha
n industry
10% 10%
Program
peningkata
n
kemampua
n teknologi
industri
21,323,050 21,202,000 99,43%
42. Cakupan
bina
kelompok
pedagang /
usaha
informal
17,77% 21%
Program
penciptaan
iklim usaha
kecil
menengah
yang
kondusif
343,168,250 341,839,760 99,62%
43. Tingkat
inflasi
daerah
4% 2,02%
Program
perlindung
an
konsumen
dan
pengaman
an
perdagang
an
227,099,500 227,074,400 99,98%
21. Meningka
tnya
jumlah
investasi
daerah
(PMDN
dan PMA)
44. Realisasi
PMDN dan
PMA
50 Miliar -
Program
peningkata
n promosi
dan
kerjasama
investasi
90,941,235 90,940,300 99,99%
22. Meningka
tnya
informasi
pelayana
n
terpadu
satu
pintu
45. Jumlah
informasi
dan ijin
yang
dikeluarkan
2.578 izin 128 izin
Program
peningkata
n kualitas
pelayanan
informasi
758,296,702 608,393,800 80,23%
184
23. Meningka
tnya
kunjunga
n wisata
46. Jumlah
wisatawan
yang
berkunjung
ke
Kabupaten
Morowali
Utara
357 Org 290 Org
Program
pengemba
ngan
Destinasi
Pariwisata
949,500,000 947,401,180 99,77%
24. Tertatany
a
destinasi
wisata
dengan
baik
47. Jumlah
destinasi
wisata yang
tertata baik
30 DTW 3 DTW
Program
pengemba
ngan
pemasaran
pariwisata
889,404,950 884,791,176 99,48%
25. Meningka
tnya
harapan
rata-rata
lama
sekolah
48. Harapan
rata-rata
lama
sekolah
11,65% 12,21% Program
pendidikan
anak usia
dini
4,041,893,250 4,038,871,667 99,92%
26. Meningka
tnya
keterjang
kauan
pendidika
n
49. Angka rata-
rata lama
sekolah
11,65%
12,21%
50. Angka
partisipasi
kasar (APK)
PAUD,SD
51. Angka
partisipasi
kasar (APK)
SMP
106,51
100,88
103,89%
96,79%
Program
wajib
belajar
pendidikan
Sembilan
tahun
17,980,179,450 16,167,220,048 90%
52. Angka
pendidikan
yang
ditamatkan
100% 100%
Program
bertambah
nya ruang
kelas yang
direhabilita
si serta
jumlah
ruangan
kelas layak
pakai
13,961,751,000 13,945,137,038 99,88%
53. Angka
partisipasi sekolah SD
54. Angka partisipasi
sekolah SMP
20,81%
55,32%
96,10%
96,27%
Program
wajib
belajar
pendidikan
Sembilan
tahun
6,792,171,000 6,775,557,038 99,75%
27. Meningka
tnya
akses
dan
pemerata
an
layanan
pendidika
n
55. Angka
partisipasi murni (APM)
SD
56. Angka partisipasi
murni (APM)
SMP
91,93%
80,67%
90,78%
83,42%
17,980,179,450 16,167,220,048 90%
57. Rasio
ketersediaa
n sekolah
terhadap
penduduk
usia sekolah
SD
92,93
94,05
15,825,451,000 14,335,137,038 90,58%
185
58. Rasio
ketersediaa
n sekolah
terhadap
penduduk
usia sekolah
SMP
69,09
123
59. Rasio guru
terhadap
murid SD
60. Rasio guru
terhadap
murid SMP
9,93
63,06
10
10
Program
peningkata
n mutu
pendidikan
dan dan
tenaga
kependidik
an
1,312,093,303 1,312,093,303 100%
61. Persentase
sekolah
dalam
kondisi baik
100 100
Program
wajib
belajar
pendidikan
Sembilan
tahun
13,961,751,000 13,945,137,038 99,88%
62. Jumlah
perpustakaa
n
100% 80%
Program
pengemba
ngan
budaya
baca dan
pembinaan
perpustaka
an
42,900,00 42,880,156 99,95
63. Rata-rata
jumlah
kunjungan
ke
perpustakaa
n pertahun
100% 75%
Program
pendataan
perpustaka
an dan
pelayanan
perpustaka
an keliling
120,490,000
120,039,500
99,63
28 Meningka
tnya
kuantitas
dan mutu
pendidika
n
64. Persentase
guru yang
bersertifikat
pada semua
jenjang
(PAUD, SD,
SMP)
100% 100% Program
peningkata
n mutu
pendidikan
dan dan
tenaga
kependidik
an
39,899,000 39,899,000 100%
65. Persentase
jumlah
sekolah
yang
berstandar
nasional
100% 100% Program
wajib
belajar
pendidikan
Sembilan
tahun
84,889,950 84,889,950 100%
29. Meningka
tnya Usia
Harapan
Hidup
66. Usia
Harapan
Hidup
72 71
Program
Upaya
Kesehatan
7,644,252,999 6,617,468,000 86,57% 67. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
dibangun
12 10
186
68. Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
yang
direhabilitasi
80 25
Program
Peningkata
n sarana
prasaran
aparatur
3,023,498,000 2,836,708,500 93,82%
69. Jumlah alat
kesehatan
yang
memenuhi
standar
80 38,46
Program
pengadaan
,peningkat
an dan
perbaikan
sarana
prasarana
puskesmas
/pustu dan
jaringanny
a
259,958,400 201,016,036 77,33%
30.
Meningka
tnya
pelayana
n
screening
dan
pelayana
n
kesehata
n
berdasar
daur
kehidupa
n
70. Cakupan
kunjungan
ibu hamil
100% 75% Program
upaya
kesehatan
33,595,235 33,595,235 100% 71. Cakupan ibu
hamil yang
ditangani
100% 75%
72. Cakupan
pertolongan
persalinan
100% 98%
Program
kemitraan
peningkata
n
pelayanan
kesehatan
1,635,625,000 1,635,622,000 100%
73. Cakupan
pelayanan
ibu nifas
100% 98%
Program
upaya
kesehatan
33,595,235 33,595,235 100%
74. Cakupan
neo-natal
dengan
komplikasi
yang
ditangani
100% 94%
75. Cakupan
kunjungan
bayi
100% 98%
76. Cakupan
universal
care
immunizatio
n (UCI)
100% 82%
77. Cakupan
pelayanan
anak balita
100% 50%
33,461,950 33,461,950 100%
78. Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI pada
anak usia 6-
24 bulan
keluarga
miskin
85% 78%
187
79. Cakupan
balita gizi
buruk
100% 100%
Program
perbaikan
gizi
masyaraka
t
67,168,175 67,168,175 100%
80. Persentase
kecamatan
bebas rawan
gizi
100% 80%
81. Cakupan
jaringan
kesehatan
siswa SD
65% 89%
82. Cakupan
peserta
pelayanan
kontrasepsi
aktif
77% 75%
31. Meningka
tnya
pelayana
n
kesehata
n rujukan
83. AV-LOS
(Average
Lenght Of
Stay)/rata-
rata lama
rawat
seorang
pasien pada
waktu
tertentu
3 hari 4 hari
Program
standarisas
i
pelayanan
kesehatan
733,125,000 280,359,178 38,24%
84. Persentase
pengunjung
yang puas
dengan
layanan
RSUD
95 98
Program
pemelihara
an sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/ruma
h sakit
jiwa/ruma
h sakit
paru-
paru/ruma
h sakit
mata
1,029,931,830 920,623,857 89,38%
85. Persentase
pasien
gawat
darurat
yang puas
dengan
layanan
RSUD
95% 98,75%
Program
pengadaan
,
peningkata
n sarana
dan
prasarana
RS/rumah
sakit
jiwa/ruma
h sakit
paru-
paru/ruma
h sakit
mata
37,253,546,690 36,691,328,270 98,51%
86. Persentase
ketersediaa
n obat yang
terjangkau
(generik)
100% 95%
87. Persentase
tingkat
kehadiran
dokter dan
paramedis
100% 100%
Program
standarisas
i
pelayanan
kesehatan
733,125,000 280,359,178 38,24%
188
saat
dibutuhkan
32. Meningka
tnya
upaya
promosi
kesehata
n
88. Jumlah desa
siaga
terbentuk
125 desa 125 desa
Program
promosi
kesehatan
dan
pemberday
aan
masyaraka
t
56,870,000 56,210,000 98,84%
89. Persentase
rumah yang
memenuhi
syarat
kesehatan
80% 70,66%
90. Presentase
sarana
kesehatan
dengan
kemampuan
laboratoriu
m
kesehatan
65% 50%
91. Rasio
puskesmas
persatuan
penduduk
0,5 0,011 Program
standarisas
i
pelayanan
500,000,000 497,371,917 99,47% 92. Rasio
poliklinik
persatuan
penduduk
0.6 0.075
93. Persentase
rumah
tangga yang
berperilaku
bersih dan
sehat
60% 237
Program
promosi
kesehatan
dan
pemberday
aan
masyaraka
t
23,200,000 23,200,000 100%
33. Meningka
tnya
pelayana
n
pemeriks
aan
penyakit
menular
94. Jumlah
kesakitan
malaria per
- 1000
penduduk
10
20
Program
pencegaha
n dan
pengendali
an
penyakit
menular
37,989,000 37,989,000 100%
95. Prevalensi
HIV
(persentase
kasus
terhadap
penduduk
beresiko)
4 4
96. Angka
kesembuhan
penderita TB
dengan
angka
kesakitan
demam
berdarah
per 100
penduduk
95% 41,94%
97. Persentase
desa yang
terkena
100% 100%
189
kejadian
luar biasa
(KLB) yang
ditangani
dibawah 24
jam
34. Meningka
tnya
pelayana
n
kesehata
n
lingkung
an
98. Rasio
posyandu
persatuan
balita
35
75
99. Persentase
desa/kelur
ahan yang
stop
membuan
g air besar
sembaran
gan
80% 78,16%
Program
pengemba
ngan
lingkungan
sehat
53,594,700 53,594,700 100%
100. Persentase
tempat
pengolaha
n
makanan
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
90% 90%
29,000,000 29,000,000 100%
101. Persentase
balita gizi
buruk
100% 100%
35. Meningka
tnya
pemberd
ayaan
masyara
kat
bidang
kesehata
n
102. Jumlah
kelompok
masyaraka
t,
organisasi
swadaya
masyaraak
at dan
dunia
usaha
yang
terlibat
dalam
bidang
kesehatan
14 8
Program
pelayanan
kesehatan
khusus
29,063,150 29,063,150 100%
36. Meningka
tnya
partisipa
si
stakehold
er dalam
perencan
aan
pembang
unan
103. Persentase
masyaraka
t yang
mengikuti
Musrenban
g (Tingkat
Desa,
Kecamata
n,
Kabupaten
)
100% 100%
Program
perencana
an
pembangu
nan daerah
205,366,360 205,366,360 100%
104. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan
16,39% 16,39%
Program
peningkata
n
keberdaya
455,302,000 453,152,625 99,53%
190
lembaga
pemberda
yaan
masyaraka
t (LPM)
an
masyaraka
t pedesaan
105. Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan
PKK
24% 24%
Program
peningkata
n peran
perempuan
di
pedesaan
458,285,000 458,010,900 99,94%
106. Persentase
PKK aktif 100% 100%
37. Optimaln
ya
mekanis
me dan
sistem
perencan
aan yang
kompreh
ensif dan
partisipat
if
107. Jumlah
dokumen
perencana
an pemda
yang
tersusun
100% 100%
Program
perencana
an
pembangu
nan daerah
402,620,140 381,075,945 94,64%
108. Persentase
usulan
Musrenban
g yang
ditindaklan
juti dalam
RKPD
100% 100%
Program
perencana
an
pembangu
nan
daerah,
kegiatanpe
laksanaanf
orum
SKPD
67,780,000 67,780,000 100%
109. PDRB
perkapita 44 Juta 74,52 Juta
perencana
an
pembangu
nan
daerah,
kegiatanpe
nyusunan
profil
daerah
212,295,844 207,615,158 97,79%
110. Persentase
pelaksana
an
program
kegiatan
dalam
APBD
sesuai
dengan
dokumen
perencana
an
100% 50,89%
perencana
an
pembangu
nan
daerah,
kegiatan
evaluasi
pelaksanaa
n RKPD
81,080,000 40,075,000 49,42%
111. Persentase
hasil
monev
yang
ditindaklan
juti
100% 100%
perencana
an
pembangu
nan
daerah,
kegiatan
monitoring
evaluasi
pengendali
an dan
pelaporan
pelaksanaa
230,346,300 229,146,602 99,47%
191
n rencana
pembangu
nan daerah
112. Persentase
penyelesai
an tindak
lanjut hasil
temuan
BPK/Inspe
ktorat
Kabupaten
/Inspektor
at Provinsi
100% 100%
Program
peningkata
n system
pengawasa
n internal
dan
pengendali
an
pelaksanaa
n KDH
2,977,420,630 2,732,790,738 91,78%
38. Terjamin
nya
pengelola
an rumah
ibadah
113. Rasio
tempat
ibadah
yang layak
3,28% 3,06%
Program
peningkata
n kualitas
kehidupan
beragama
67,100,000 47,341,500 70,55%
39. Terpeliha
ranya
kerukuna
n intra
dan
antar
umat
beragam
a
114. Rasio
pemuka
agama
yang
mendapat
kan
fasilitas
dari
pemerinta
h daerah
12 Orang 6 Orang 180.000.000 180,000,000 100%
115. Jumlah
FKUB yang
dibentuk
10 Klp
9 Klp
Program
pemelihara
an
kantrantib
mas dan
pencegaha
n tindak
criminal
244,645,561 244,393,061 99,90%
116. Meningkat
kan
Kesadaran
masyaraka
t tentang
bahaya
penyakit
masy
(Pekat )
100% 100%
Program
pemberant
asan
penyakit
masyaraka
t
67,200,000 67,191,650 99,99%
40. Terwujud
nya
sekolah
yang
menerap
kan
prinsip-
prinsip
pendidika
n
harmoni
117. Persentase
alokasi
anggaran
pendidikan
non formal
trdp
anggaran
pendidikan
100% 100%
Program
pendidikan
non formal
(kegiatan
pengemba
ngan
pendidikan
keaksaraa
n)
581,333,750 580,832,888 99,91%
118. Jumlah
kelompok
seni
budaya
yang
100% 100%
Program
pengelolaa
n
kekayaan
budaya
335,514,750 335,514,250 99,99%
192
dibina
41. Meningka
tnya
peran
perempu
an dalam
pembang
unan
pemerint
ahan dan
kemasya
rakatan
119. Rasio
KDRT
0,04
0,025
Program
keserasian
kebijakan
peningkat
an
kualitas
anak dan
perempua
n
672.441.162
672.441.162
99,87%
120. Jumlah
kasus
kekerasan
terhadap
perempua
n dan
anak yang
diselesaika
n
20 21
121. Jumlah
koordinasi
dan
sosialisasi
yang
dilakukan
1 Keg 1 Keg
122. Persentase
perempua
n yang
mendapat
kan
kesempata
n diklat
150 Org
140 Org
42. Menurun
nya
kekerasa
n
terhadap
perempu
an
123. Jumlah
KDRT 15 21
43. Meningka
tnya
keikutser
taan
masyara
kat
dalam KB
dan
terciptan
ya
keluarga
sejahtera
yang
berkualit
as
124. Rasio
akseptor
peserta KB
Aktif
72,50% 76,90%
Program
Keluarga
Berencana
4,957,685,700 4,769,024,461 96,19% 125. Persentasi
Cakupan
peserta KB
aktif
76,45% 76,90%
44. Meningka
tnya
pemuda
yang
berpresta
si dalam
126. Jumlah
gedung
Olahraga
1 gedung 1 gedung
Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
olahraga
1,289,345,776 1,275,832,200 98,95%
193
bidang
olahraga 127. Jumlah
Kegiatan
Olahraga
100% 100%
Program
pembinaan
dan
pemasyara
katan olah
raga
610,810,000 607,219,000 99,41%
45.
Menurun
nya
jumlah
dan
persenta
se
pendudu
k miskin
128. Jumlah
penduduk
miskin
39.812 36.812
Program
pemberday
aan fakir
miskin ,
Komunitas
Adat
Terpencil
dan
Penyandan
g masalah
kesejahter
aan
social(PMK
S) lainnya
3,400,536,498 2,237,880,790 65,80%
129. Indeks
kedalaman
kemiskina
n
12-13% 15% Program
percepatan
penanggul
anagn
kemiskinan
daerah
311,661,013 231,711,992 74,34%
130. Indeks
keparahan
kemiskina
n
12-13% 15%
131. Jumlah
para
penyandan
g cacat
dan
trauma
yang
dibina
20 20
Program
pembinaan
para
penyandan
g cacat
dan
trauma
217,726,958 217,445,000 99,87%
132. Jumlah
panti
asuhan
lanjut
usia/jomp
o yang
ditangani
3 3
Program
pembinaan
panti
asuhan/pa
nti jompo
85,512,316 85,325,000 99,78%
133. Jumlah
anak
terlantar
yang
dibina
2 2 Program
pemberday
aan fakir
miskin,
komunitas
adat
terpencil(K
AT) dan
penyandan
g masalah
kesejahter
aan sosial
(PMKS)
107,799,000 107,137,550 99,38%
134. Jumlah
korban
bencana
alam dan
pekerja
migran
PMKS
yang
memperol
eh
askessos
100% 100%
194
46. Menurun
nya
tingkat
pengang
guran
terbuka
(TPT)
135. Tingkat
pengangg
uran
terbuka
(TPT)
2,04 2,00
Program
peningkata
n
kesempata
n kerja
197,504.411 189,334,050 95,86%
136. Rasio
penduduk
yang
bekerja
104,547 65,132
jiwa
137. Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
(TPAK)
80% 97,99
138. Jumlah
penduduk
yang
bekerja
85% 75,30
Program
peningkata
n kualitas
dan
prduktifitas
tenaga
kerja
268,250,000 267,580,000 99,75
47. Meningka
tnya
kesejaht
eraan
petani
dan
nelayan
(NTP=10
0)
139. Nilai Tukar
Petani
(NTP)
105,56 104,12
- Program
peningkat
an
kesejahter
aan petani
- Program
penyuluha
n
pertanian/
perkebuna
n
2,247,714,614 2,122,238,100 94,41%
195
BAB IV
P E N U T U P
4.1. KESIMPULAN
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang
sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada masa tiga
tahun pemerintahannya untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam
pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja
tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan
daerah, khususnya dalam RPJMD 2016-2021, yang mencakup penentuan
program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun
2018 adalah sangat baik, karena dari 20 Tujuan, 47 sasaran yang terdiri dari 139
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sebanyak 91 indikator kinerja sasaran
memenuhi kriteria sangat baik, 14 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria tinggi, 6
indikator kinerja sasaran dengan kriteria sedang, 5 indikator dengan kriteria rendah, 20
indikator dengan kriteria sangat rendah dan 3 indikator masih menunggu hasil audit BPK
dan hasil rilis dari Kementerian.
4.1.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memacu
ketercapaian kinerja kegiatan utama adalah dengan cara menentukan langkah-langkah
strategi serta terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan
berbagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dan sejajar dengan daerah-daerah lain
yang ada di wilayah provinsi Sulawesi tengah, upaya tersebut antara lain sebagai
berikut :
1) Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang
ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang
memadai untuk menilai keberhasilan dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat
perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.
Kolonodale, Maret 2019
BUPATI MOROWALI UTARA,
APTRIPEL TUMIMOMOR
196
197
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : APTRIPEL TUMIMOMOR
Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Kolonodale, Maret 2018
BUPATI MOROWALI UTARA,
APTRIPEL TUMIMOMOR
198
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN MOROWALI UTARA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Terwujudnya peningkatan
pelayanan publik mencapai
level “memuaskan”
1. Cakupan penduduk yang memiliki
KTP berbasis NIK 100%
2. Peresentase penduduk yang
memiliki akte kelahiran 100%
3. Persentase penduduk yang memiliki
Kartu Keluarga (KK) 100%
4. Persentase pengelolaan arsip sesuai
standar 100%
5. Persentase PAD terhadap
pendapatan 100%
6. Jumlah anggota dewan yang
mengikuti diklat 25 orang
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan
7. Jumlah evaluasi kelembagaan OPD
berdasarkan peraturan perundang-
undangan
37 OPD/100
%
8. Persentase produk hukum yang
difasilitasi per tahun 66
9. Nilai dan pemeringkatan LPPD CC
3. Meningkatnya kualitas SDM
aparatur
10. Persentase PNS yang telah
mengikuti Diklat struktural dan
fungsional
100%
4. Meningkatnya kedisiplinan
SDM aparatur
11. Persentase rekomendasi audit
keuangan yang ditindaklanjuti. 100%
12. Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan pengawasan 100%
5. Meningkatnya kinerja PNS 13. Persentase PNS yang menduduki
Jabatan sesuai kompetensi 100%
14. Persentase jabatan Struktural yang
terisi 100%
6. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
mencapai level “rata-rata
baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP daerah
dengan nilai B
15. Nilai akuntabilitas kinerja
Pemerintah B/70
7. Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”
16. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK
WTP
17. Persentase Laporan keuangan dan
pengelolaan asset sesuai standar
teknis
100%
8. Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong
produksi dan daerah terisolir
18. Persentase panjang jalan kantong
produksi dalam kondisi baik dan
sedang
100%
199
dalam kondisi mantap
9. Meningkatnya jumlah
jembatan dalam kondisi mantap
19. Persentase jumlah jembatan dalam
kondisi baik dan sedang 100%
20. Persentase jalan dan jembatan yang
direhabilitasi 100%
21. Persentase saluran drainase/gorong-
gorong yang dibangun 100%
22. Jumlah Daerah Irigasi (DI) 100%
10. Meningkatnya infrastruktur
perhubungan
23. Persentase sarana perhubungan
yang dibangun 100%
24. Persentase prasarana dan fasilitas
perhubungan yang berfungsi baik 10
25. Jumlah terminal 1
11. Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga
26. Rasio pemukiman layak huni 250
12. Meningkatnya kapasitas
energy
27. Persentase elektrifikasi 100%
13. Meningkatnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 28. Luas ruang terbuka hijau 60%
14. Meningkatnya akses air
bersih dan sanitasi layak
29. Persentase Rumah Tangga (RT)
yang menggunakan air bersih 100%
15. Meningkatnya pengelolaan SDA yang menerapkan
prinsip pembangunan
berkelanjutan
30. Persentase pengelolaan Sumber
daya alam yang sesuai dengan
UKL/UPL/AMDAL, SPPLH
60%
16. Meningkatnya kewaspadaan
dan mitigasi terhadap
bencana
31. Persentase Desa yang telah
mengikuti kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli Bencana (KMPB)
40%
32. Jumlah desa yang tangguh terhadap
bencana 122 desa
33. Jumlah bantuan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat 90%
34. Persentase aparatur yang
bersertifikat Pelatihan Tanggap
Bencana
75%
17. Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai peruntukan
35. Persentase pemanfaatan ruang
sesuai dengan peruntukannya 100%
18. Meningkatnya kepatuhan
masyarakat dalam
pemanfaatan ruang untuk
pendirian bangunan (permukiman)
36. Ketaatan terhadap RTRW 100%
19. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
37. Pertumbuhan ekonomi 90%
20. Meningkatnya PDRB per
kapita 38. PDRB per kapita ADH Berlaku 35 juta
39. PDRB per kapita ADH Konstan 15 juta
200
40. Persentase koperasi aktif 17
41. Persentase pertumbuhan industry 10%
42. Cakupan bina kelompok pedagang /
usaha informal 17,77%
43. Tingkat inflasi daerah 4%
21. Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan
PMA)
44. Realisasi PMDN dan PMA 50 Miliar
22. Meningkatnya informasi
pelayanan terpadu satu
pintu
45. Jumlah informasi dan ijin yang
dikeluarkan 2.578 izin
23. Meningkatnya kunjungan
wisata
46. Jumlah wisatawan yang berkunjung
ke Kabupaten Morowali Utara 357 Org
24. Tertatanya destinasi wisata
dengan baik
47. Jumlah destinasi wisata yang tertata
baik 30 DTW
25. Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah
48. Harapan rata-rata lama sekolah 11,65%
26. Meningkatnya
keterjangkauan pendidikan
49. Angka rata-rata lama sekolah 8,14%
50. Angka partisipasi kasar (APK)
PAUD,SD
51. Angka partisipasi kasar (APK) SMP
106,51%
100,88%
52. Angka pendidikan yang ditamatkan 100%
53. Angka partisipasi sekolah SD
54. Angka partisipasi sekolah SMP
20,81%
55,32%
27. Meningkatnya akses dan
pemerataan layanan
pendidikan
55. Angka partisipasi murni (APM)SD
56. Angka partisipasi murni (APM) SMP
91,93%
80,67%
57. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah SD
58. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah SMP
92,93%
69,09%
59. Rasio guru terhadap murid SD
60. Rasio guru terhadap murid SMP
9,93%
63,06%
61. Persentase sekolah dalam kondisi
baik 100%
62. Jumlah perpustakaan 100%
63. Rata-rata jumlah kunjungan ke
perpustakaan pertahun 100%
28. Meningkatnya kuantitas dan
mutu pendidikan
64. Persentase guru yang bersertifikat
pada semua jenjang (PAUD, SD,
SMP)
100%
201
65. Persentase jumlah sekolah yang
berstandar nasional 100%
29. Meningkatnya Usia Harapan
Hidup 66. Usia Harapan Hidup 72%
67. Jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang dibangun 12%
68. Jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang direhabilitasi 80%
69. Jumlah alat kesehatan yang
memenuhi standar 80%
30.
Meningkatnya pelayanan
screening dan pelayanan kesehatan berdasar daur
kehidupan
70. Cakupan kunjungan ibu hamil 100%
71. Cakupan ibu hamil yang ditangani 100%
72. Cakupan pertolongan persalinan 100%
73. Cakupan pelayanan ibu nifas 100%
74. Cakupan neo-natal dengan
komplikasi yang ditangani 100%
75. Cakupan kunjungan bayi 100%
76. Cakupan universal care
immunization (UCI) 100%
77. Cakupan pelayanan anak balita 100%
78. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
85%
79. Cakupan balita gizi buruk 100%
80. Persentase kecamatan bebas
rawan gizi 70%
81. Cakupan jaringan kesehatan siswa
SD 65%
82. Cakupan peserta pelayanan
kontrasepsi aktif 77%
31. Meningkatnya pelayanan
kesehatan rujukan
83. AV-LOS (Average Lenght Of
Stay)/rata-rata lama rawat
seorang pasien pada waktu
tertentu
3 hari
84. Persentase pasien gawat darurat
yang puas dengan layanan 95
85. Persentase pengunjung yang puas
dengan layanan RSUD 95%
86. Persentase ketersediaan obat yang
terjangkau (generik) 100%
87. Persentase tingkat kehadiran
dokter dan paramedis saat
dibutuhkan
100%
202
32. Meningkatnya upaya promosi kesehatan
88. Jumlah desa siaga terbentuk 125 desa
89. Persentase rumah yang memenuhi
syarat kesehatan 70%
90. Presentase sarana kesehatan
dengan kemampuan laboratorium
kesehatan
80%
91. Rasio puskesmas persatuan
penduduk 0,116
92. Rasio poliklinik persatuan
penduduk 0.04
93. Persentase rumah tangga yang
berperilaku bersih dan sehat 70%
33. Meningkatnya pelayanan
pemeriksaan penyakit menular
94. Jumlah kesakitan malaria per -
1000 penduduk 3,00
95. Prevalensi HIV (persentase kasus
terhadap penduduk beresiko) 3 Kasus
96. Angka kesembuhan penderita TB
dengan angka kesakitan demam
berdarah per 100 penduduk
84%
97. Persentase desa yang terkena
kejadian luar biasa (KLB) yang
ditangani dibawah 24 jam
60%
34. Meningkatnya pelayanan
kesehatan lingkungan 98. Rasio posyandu persatuan balita 186%
99. Persentase desa/kelurahan yang
stop membuang air besar
sembarangan
100%
100. Persentase tempat pengolahan
makanan yang memenuhi syarat
kesehatan
100%
101. Persentase balita gizi buruk 100%
35. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan
102. Jumlah kelompok masyarakat,
organisasi swadaya masyaraakat
dan dunia usaha yang terlibat
dalam bidang kesehatan
14 Klp
36. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam
perencanaan pembangunan
103. Persentase masyarakat yang
mengikuti Musrenbang (Tingkat
Desa, Kecamatan, Kabupaten)
100%
104. Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
16,39%
105. Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK 24%
106. Persentase PKK aktif 100%
37. Optimalnya mekanisme dan
sistem perencanaan yang
107. Jumlah dokumen perencanaan
pemda yang tersusun 100%
203
komprehensif dan partisipatif
108. Persentase usulan Musrenbang
yang ditindaklanjuti dalam RKPD 100%
109. PDRB perkapita 44 Juta
110. Persentase pelaksanaan program
kegiatan dalam APBD sesuai
dengan dokumen perencanaan
100%
111. Persentase hasil monev yang
ditindaklanjuti 100%
112. Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
BPK/Inspektorat
Kabupaten/Inspektorat Provinsi
100%
38. Terjaminnya pengelolaan
rumah ibadah 113. Rasio tempat ibadah yang layak 3,28%
39. Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat
beragama
114. Rasio pemuka agama yang
mendapatkan fasilitas dari
pemerintah daerah
12 Orang
115. Jumlah FKUB yang dibentuk 10 Klp
116. Meningkatkan Kesadaran
masyarakat tentang bahaya
penyakit masy (Pekat)
100%
40. Terwujudnya sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip
pendidikan harmoni
117. Persentase alokasi anggaran
pendidikan non formal terhadap
anggaran pendidikan
10%
118. Jumlah kelompok seni budaya
yang dibina 100%
41. Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan pemerintahan
dan kemasyarakatan
119. Rasio KDRT
0,04
120. Jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang
diselesaikan
20 Kasus
121. Jumlah koordinasi dan sosialisasi
yang dilakukan 1 Keg
122. Persentase perempuan yang
mendapatkan kesempatan diklat 150 Org
42. Menurunnya kekerasan
terhadap perempuan 123. Jumlah KDRT 15 Kasus
43. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan
terciptanya keluarga
sejahtera yang berkualitas
124. Rasio akseptor peserta KB Aktif 72,50%
125. Persentase Cakupan peserta KB
aktif 76,45%
44. Meningkatnya pemuda yang
berprestasi dalam bidang
olahraga
126. Jumlah gedung Olahraga 1 gedung
127. Jumlah Kegiatan Olahraga 100%
45.
Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin
128. Jumlah penduduk miskin 39.812
204
129. Indeks kedalaman kemiskinan 13%
130. Indeks keparahan kemiskinan 13%
131. Jumlah para penyandang cacat dan
trauma yang dibina 20
132. Jumlah panti asuhan lanjut
usia/jompo yang ditangani 3 Panti
133. Jumlah anak terlantar yang dibina 2 orang
134. Jumlah korban bencana alam dan
pekerja migran PMKS yang
memperoleh askessos
100%
46. Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka (TPT)
135. Tingkat pengangguran terbuka
(TPT) 2,04 %
136. Rasio penduduk yang bekerja 80%
137. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) 85%
138. Jumlah penduduk yang bekerja 104,547
47. Meningkatnya kesejahteraan
petani dan nelayan (NTP=100)
139. Nilai Tukar Petani (NTP) 105,56%
205
PROGRAM
No Program Anggaran
(Rp)
1. Program penataan administrasi kependudukan 1,364,531,439
2. Program perbaikan system administrasi kearsipan 106,550,000
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 269,640,000
4. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwawakilan
Rakyat Daerah 2,850,550,000
5. Program evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah 127,614,000
6. Program penataan peraturan perundang-undangan 213,458,656
7. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 93,278,220
8. Program peningkatan Sumber Daya Aparatur 2,433,755,529
9. Program pengembangan system pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan KDH 2,977,420,,630
10. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan 117,005,000
11. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2,256,101,768
12. Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 231,147,000
13. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 211,970,000
14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan 5,905,923,587
15. Program pembangunan infrastrutur perdesaan 1,449,000,000
16. Program pembangunan jalan dan jembatan 9,740,043,570
17. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1,125,182,400
18. Program pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong 2,501,412,000
19. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya 7,144,831,430
20. Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu 4,790,000,000
21. Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu,
pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas 127,500,000
206
22. Program pembangunan halte Bus, Taxi gedung terminal 200,000,000
23. Program pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
1,125,567,773
24. Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan 1,205,230,000
25. Program Ruang Terbuka Hijau 299,900,000
26. Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1,613,326,000
27. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 489,216,900
28. Program pencegahan dan kesiapsiagaan
203,250,000
29. Program kedaruratan dan logistic 85,000,000
30. Program pencegahan dan pengurangan resiko bencana 150,000,000
31. Program pemanfaatan ruang 90,000,000
32. Program perencanaan tata ruang 1,869,332,320
33. Program pengembangan data /informasi , kegiatan
penyusunan profil daerah 212,295,834
34. Program penciptaan iklim usaha kecil menegah yang
kondusif 447,755,161
35. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM 188,821,690
36. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 51,000,000
37. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 21,323,050
38. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif 343,168,250
39. Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan 227,099,500
40. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 90,941,235
41. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 758,296,702
42. Program pengembangan Destinasi Pariwisata 949,500,000
43. Program pengembangan pemasaran pariwisata 889,404,950
207
44. Program pendidikan anak usia dini 4,041,893,250
45. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 17,980,179,450
46. Program bertambahnya ruang kelas yang direhabilitasi serta
jumlah ruangan kelas layak pakai 13,961,751,000
47. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 40,597,801,450
48. Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga
kependidikan 1,312,093,303
49. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 13,961,751,000
50. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan 42,900,00
51. Program pendataan perpustakaan dan pelayanan
perpustakaan keliling 120,490,000
52. Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga
kependidikan 39,899,000
53. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 84,889,950
54. Program Upaya Kesehatan 7,644,252,999
55. Program Peningkatan sarana prasaran aparatur 3,023,498,000
56. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana
prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya 259,958,400
57. Program upaya kesehatan 33,595,235
58. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,635,625,000
59. Program perbaikan gizi masyarakat 67,168,175
60. Program standarisasi pelayanan kesehatan 733,125,000
61.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1,029,931,830
62.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
RS/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
37,253,546,690
63. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 56,870,000
64. Program standarisasi pelayanan 500,000,000
208
65. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 23,200,000
66. Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 37,989,000
67. Program pengembangan lingkungan sehat 85,594,700
68. Program pelayanan kesehatan khusus 29,063,150
69. Program perencanaan pembangunan daerah 205,366,360
70. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 455,302,000
71. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 458,285,000
72. Program perencanaan pembangunan daerah 402,620,140
73. Program perencanaan pembangunan daerah,
kegiatanpelaksanaanforum SKPD 67,780,000
74. perencanaan pembangunan daerah, kegiatan penyusunan
profil daerah 212,295,844
75. perencanaan pembangunan daerah, kegiatan evaluasi
pelaksanaan RKPD 81,080,000
76.
perencanaan pembangunan daerah, kegiatan monitoring
evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
230,346,300
77. Program peningkatan system pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan KDH 2,977,420,630
78. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama 247,100,000
79.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak c
Criminal
244,645,561
80. Program pemberantasan penyakit masyarakat 67,200,000
81. Program pendidikan non formal (kegiatan pengembangan
pendidikan keaksaraan) 581,333,750
82. Program pengelolaan kekayaan budaya 335,514,750
83. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan 672.441.162
84. Program Keluarga Berencana 4,957,685,700
209
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1,289,345,776
85. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 610,810,000
86.
Program pemberdayaan fakir miskin , Komunitas Adat
Terpencil dan Penyandang masalah kesejahteraan
social(PMKS) lainnya
3,400,536,498
87. Program percepatan penanggulanagn kemiskinan daerah 311,661,013
88. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 217,726,958
89. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 85,512,316
90.
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
107,799,000
91. Program peningkatan kesempatan kerja 197,504.411
92. Program peningkatan kualitas dan prduktifitas tenaga kerja 268,250,000
93. - Program peningkatan kesejahteraan petani/ Program
penyuluhan pertanian/perkebunan 2,247,714,614
BUPATI MOROWALI UTARA,
APTRIPEL TUMIMOMOR