BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH …jdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/PERBUP NOMOR...
Transcript of BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH …jdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/PERBUP NOMOR...
BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
b.
1.
2.
3.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4),
Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (8), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (3), dan
Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
4. Undang-Undang...
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tantang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10
Tahun 2012, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 29 Seri D;.
14. Peraturan Daerah....
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2014 Nomor 114).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
BAB I
KETENTUA UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
6. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA
adalah Izin yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja
di Indonesia.
7. Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI
Pendamping adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk
dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kabupaten
Lamandau.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja
TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang
memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemohon untuk jangka waktu tertentu yang
disahkan oleh Mentri atau pejabat yang ditunjuk. 12. Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat KITAS adalah
kartu yang diberikan sebagai bentuk persetujuan izin kepada orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tinggal
diwilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
13. Kartu Izin Tinggal....
13. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat KITAP adalah kartu yang diberikan sebagai bentuk persetujuan alih status dari izin tinggal
terbatas untuk tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
18. Pemungutan adalah suatu rangkai kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuaan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
19. Retribusi perpanjang izin memperkerjakan tenaga asing yang selanjutnya
disebut perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian
perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi admitrasi
berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat untuk
melakukan setoran ke Bank yang ditunjuk.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih bayar daripada Retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak
tertuang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan pengolah data dan/atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan....
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat (PPNS) untuk mencari serta pengumpulkan bukti yang dengan
itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangka.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA; b. tata cara, persyaratan perpanjangan IMTA; c. pemungutan retribusi dan penarikan sisa retribusi;
d. tata cara penagihan; e. penghapusan kedaluwarsa penagihan;
f. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan g. pemanfaatan retribusi.
BAB III KEWENANGAN PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 3
(1) Bupati menerbitkan perpanjangan IMTA di daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Untuk membantu kelancaran penerbitan IMTA, Bupati melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.
BAB IV
TATA CARA, PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 4
(1) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang akan melakukan perpanjangan
IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dinas.
(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh
Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Asing
yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Lamandau.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya
IMTA berakhir.
Pasal 5....
Pasal 5
(1) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), dilakukan dengan mengisi fomulir perpanjangan IMTA dengan
melampirkan syarat berupa:
a. Copy IMTA yang masih berlaku;
b. Bukti Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank
yang ditunjukan oleh Bupati;
c. Copy polis asuransi;
d. Laporan Realisasi Pelaksanaa Pendidikan dan Pelatihan kepada Tenaga
Kerja Indonesia;
e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
f. Foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar; g. rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu;
h. surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada staf yang bertanggungjawab dalam hal mengurus administrasi berkenaan tenaga kerja asing; dan
i. Dokumen izin badan hukum perusahaan (SITU, SIUP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan).
(2) Berkas Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan perihal permohonan
perpanjangan IMTA dan permohonan perpanjangan KITAS. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
terpenuhi maka permohonan perpanjangan ditolak. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan IMTA paling lama 3 ( tiga ) hari
kerja.
(4) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan
ketentuan setiap perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi.
(3) Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi
paling lama 2 (dua) tahun.
(4) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai
dasar untuk memperpanjang KITAS.
Pasal 5
(1) Setelah Pengguna Tenaga Kerja Asing memperoleh IMTA wajib menunjuk
dan melatih Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping yang dipersiapkan
sebagai pengganti Tenaga Kerja Asing.
(2) Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping Tenaga Kerja Asing harus
melalui pengujian atas Kemampuan Keahlian dan Keterampilan.
(3) Hasil seleksi....
(3) Hasil seleksi dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia harus
dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang
tercantum dalam RPTKA sebagai bahan pertimbangan pemberian
perpanjangan IMTA.
BAB III
PENGENDALIAN
Pasal 6
(1) Pengendalian perpanjangan IMTA wajib melaporkan penggunaan Tenaga
Kerja Asing kepada dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
(2) Pengguna perpanjangan IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan surat keputusan pengesahan
RPTKA kepada dinas setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum
pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENARIKAN SISA RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penetapan Cara Pemungutan
Pasal 7
(1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Bentuk, format, dan isi dari SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh SKPD pengguna barang dan tidak
dapat di borongkan dan/atau tidak dapat melalui pihak ketiga.
(4) Penetapan SKPD Pengguna Barang sebagai pemungut retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 8
(1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada
SKRD 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
(2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 9
(1) Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing wajib membayar Retribusi perpanjang
IMTA.
(2) Besarnya retribusi....
(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimasukan pada ayat (1), sebesar USD
100 perorang, perbulan dan perjabatan.
(3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu
penggunaan tenaga kerja Asing.
(4) Jika pengguna Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran
Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.
(5) Pengguna Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran restribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dengan
mengisi formulir SKRD yang sudah ditetapkan oleh kepala OPD atau
pejabat yang ditunjuk dan melakukan di kas umum daerah.
(6) Pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan oleh pengguna Tenaga Kerja Asing
pada rekening kas umum daerah, langsung dikonvirmasi kedalam kurs
rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku
pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu
penggunaan tenaga kerja Asing.
(7) Bank penerima retribusi setelah menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing
mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing
untuk:
a. Lembar pertama untuk tenaga kerja asing;
b. Lembar kedua untuk kas daerah atau Bank pemerintah retribusi; dan
c. Lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing.
(8) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
merupakan salah satu persyaratan untuk perpanjangan IMTA.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran
Pasal 10
(1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.
(2) Bentuk, format, dan isi dari SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara disetor lansung ke rekening
bank pemegang kas umum daerah yang ditujuk Bupati.
(4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara
penerimaan SKPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
(5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi sulit dijangkau
dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan
setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara
penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri
rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
(6) Bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang selanjutnya menyetorkan
seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari kerja dan jam kerja.
(7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat....
Bagian Keempat Penarikan Sisa Retribusi
Pasal 11
(1) Retribusi yang telah dibayarkan pada kas Umum Daerah dapat ditarik
kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga
Kerja Asing bersangkutan.
(2) Penarikan sisa retrebusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan ketentuan:
a. Bagi perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan sisa retribusi yang telah
dibayar pada kas umum daerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu
yang belum terpakai.
b. Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTA-nya dapat ditarik kembali retribusinya.
(3) Penarikan sisa retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan.
(4) Persyaratan untuk dapat menarik sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
a. Mengajukan permohonan pengambilan sisa retribusi; b. Melampirkan bukti setor retribusi asli;
c. Melampirkan bukti pencabutan IMTA; dan
d. Foto copy IMTA Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan
surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada Kas Umum Daerah. (6) Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana
dimaksud ayat (5), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan
nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas.
(7) Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan bukti Exit Permit Only (EPO) yang
tidak dilaporkan kepala Dinas, sampai habis masa berlakunya IMTA, maka
dianggap IMTA masih digunakan oleh pegguna dan dianggap masih
dipekerjakan dan sisa retribusinya tidak dapat ditarik kembali.Kas Umum
Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat
(5), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan nilai nominal yang
tercantum dalam Surat Keterangan Dinas.
BAB V TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
(1) Pejabat menerbitkan STRD apabila:
a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran
retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib retribusi dikenakan sanksi administrative berupa denda
dan/atau bunga.
(2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidan
atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh
delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.
(3) Sanksi adminstratif....
(3) Sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan
sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari
SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai
dengan tanggal pembayaran.
(4) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran Retribusi Daerah
(STRD) yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo
pembayaran.
(5) STRD sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok
retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per
seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling
lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
(6) Bentuk, format, dan isi dari STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI
PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 13
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang di bidang
retribusi.
(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimkasud pada ayat (1),
ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD Pengguna Barang wajib
membuat iventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak
tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluarsa penagihan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
a. kronologis yang membuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
b. daftar umur piutang;
c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban
terjadinya kedaluarsa penagihan.
(5) Penetapan kedaluarsa penagihan oleh SKPD pengguna Barang dibahas
bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita
acara.
(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai
usulan SKPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan
piutang retribusi.
(7) Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan
keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud.
BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14
Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan,
keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal:
a. Kondisi objek retribusi....
a. Kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi objek retribusi tutup/hilang
sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau
sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran
pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 30% (tiga puluh
per seratus);
b. Kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun
atau hilang sama sekali semisal karena sakit, meninggal dunia, kondisi
ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau
sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran
pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus
per seratus);
c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam
atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran
pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus);
Pasal 15
(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau
pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada SKPD
Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus
melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai
ketentuan yang berlaku meliputi:
a. fotocopy perhitungan SKRD;
b. fotocopy KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain; dan
c. surat keterangan kepala desa atau instansi lain yang terkait.
(3) SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati berwenang memberikan
keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan
retribusi.
(4) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan,
keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa mengabulkan
sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
(6) Apabila dalam waktu sebagaimana dalam ayat (4), telah lewat dan pejabat
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan,
keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap
dikabulkan.
BAB VIII
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 16
Pemanfaatan dan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
BAB IX....
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI LAMANDAU,
M A R U K A N
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 399
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH
NIP. 10760131 200312 1 006
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA
PERMOHONAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
PERPAJANGAN
I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPERKERJAKAN TKA :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Perusahaan/Instansi Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Alamat Perusahaan/Instansi Nomor Teleondan Fax, e-Mail Tempat Kedudukan Cabang Izin Usaha :a. Dari
b. Nomor c. Tanggal
Jenis Lapangan Usaha Jumlah Tenaga Kerja Rencana Penggunaan Tenaga Kerja a. Nomor SK Pengesahan b. Tahun berlaku s/d
: : : : : : : : : : : : :
Sektor Kode Teknis a. Indonesia b. Tenaga Asiang Sudah disahkan
: : : :
Orang Orang
II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DITEMPATKAN :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nama Alamat di Luar Negeri Alamat di Indonesia Kewarganegaraan Nomor Paspor Tanggal Berlaku Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin Status Perkawinan Pendidikan Tinggi *) Pengalaman Kerja *) Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki a. Visa
- Jenis - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku
c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku
d. Surat Kartu Kependudukan - Nomor - Tanggal Dikeluarkan
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Laki-laki Kawin a. b. c.
Perempuan Belum Kawin
- Masa Berlaku :
III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEHTENAGA KERJA ASING
1. 2. 3. 1. 2.
Nama Jabatan Level Jabatan Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab dan wewenang TKI sebagai Pendamping TKA a. Pendidikan b. Pengalaman Kerja c. Persyaratan untuk menduduki
jabatan d. Diklat yang akan dilaksanakan
kepada TKI e. Rencana waktu penggantian
TKA kepada TKI
KONDISI KERJA Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal Fasilitas dan gaji yang diberikan a. Perumahan
b. Kendaraan c. Gaji per bulan TKA d. Gaji per bulan TKI
: : : : : : : : : : : : : : :
Pimpinan Manajer Panasehat/Advisor Dapat Dapat
Profesional Supervisor Tidak Dapat Tidak Dapat
IV. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU
Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguahnya dan kami bertanngunggjawab akan
kebenarannya.
-------------------------------------------
Tanda tangan dan nama terang
penanggungjawab di atas matrai Rp.6.000,-
*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.
LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
NO NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKI DIKLAT YANG
DILAKSANAKAN NAMA TKI SEBAGAI PENDAMPING PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT
RENCANA PENEMPATAN
KETERANGAN JENIS LAMA NAMA TKI JABATAN TKI DALAM PERUSAHAAN LUAR PERUSAHAAN*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*) Sebutkan lembaga diklat dan alamatnya.
Nanga Bulik,……………………
PIMPINAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
NO NAMA JABATAN JUMLAH TKA
JANGKA WAKTU PENGGUNAAN
MULAI DIPEKERJAKAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Catatan :LampirkanStrukturOrganisasi
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN JABATAN TKA
NO NAMA JABATAN URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN/JABATAN PERSYARATAN MINIMUM
PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA
1 2 3 4 5
Nanga Bulik,……………………………………………..
PIMPINAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN SEMENTARA
NO NAMA JABATAN JUMLAH TKA JANGKA WAKTU PENGGUNAAN
MULAI DIPEKERJAKAN KETERANGAN
Nanga Bulik, ……………………………
PIMPINAN
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI LAMANDAU,
M A R U K A N
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI SKRD
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI LAMANDAU,
M A R U K A N
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI SSRD
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI LAMANDAU,
M A R U K A N
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI STRD
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI LAMANDAU,
M A R U K A N
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING