Menimbang

Mengingat

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, penjaminan kesehatan hewanmerupakan kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota;

b. bahwa dalam rangka menjamiii kesehatan hewansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentukPusat Kesehatan Hewan sebagai upaya meningkatkanketahanan pangan dan kondisi kesehatan produktivitashewan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pusat Kesehatan Hewan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayahdaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

64/Permentan/OT. 140/9/2007 tentang PedomanPelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATANHEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Karangasem.3. Bupati adalah Bupati Karangasem.4. Kecamatan adalah Kecamatan Kubu, Abang,

Karangasem, Bebandem, Selat, Rendang, Sidemen, danManggis.

5. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yangselanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DinasPeternakan, Kelautan dan Perikanan KabupatenKarangasem.

6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebutPuskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yangmemberikan pelayanan dibidang kesehatan hewansebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama

Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993tentang Pos Kesehatan Hewan.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di darat, airdan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

8. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan padahewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik,proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma,keracunan, infeksi mikroorganisme patogen sepertivirus, bakteri, cendawan, ricketsia, infestasi parasit danatau penyebab lainnya.

9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitandengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatanmasyarakat, dan lingkungan serta penjaminankeamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, danpeningkatan akses pasar untuk mendukungkedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal

^ hewan.10.Veteriner adalah segala urusan dengan hewan dan

penyakit hewan.11. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek

kedokteran hewan.

12.Dokter Hewan adaleJi orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dankewenangan medik veteriner dalam melaksanakanpelayanan kesehatan hewan.

IS.Kepala Puskeswan adalah dokter hewan yang ditunjukoleh Bupati yang bertanggungjawab dalam penyatuankewenangan kekuasaan unit pelayanan kesehatanhewan di setiap kecamatan.

W

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yangmempunyai latar belakang pendidikan dan berijazahdokter hewsin.

(2) Kepala Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkanusulan Kepala Dinas.

(3) Kepala Puskeswan merupakan unit kerja yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiKepala Dinas.

Pasal 3

(1) Puskeswan mempunyai tugas :a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di

wilayah kerjanya;b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di

bidang kesehatan hewan; danc. memberikan surat keterangan dokter hewan.

(2) Surat Keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) , huruf c berlaku untuk keperluanpembinaan dan pengawasan kesehatan hewan diwilayah kerjanya.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1), Puskeswan menyelenggarakanfungsi :a. pelaksanaan penyehatan hewan;

^ b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakatveteriner;

c. pelaksanaan epidemiologik;d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan

darurat wabah;e. pemberian pelayanan jasa medik veteriner; danf. pemberian pelayanan konsultasi medik veteriner.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Puskeswan melakukan kegiatansebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

W

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESWAN

Pasal 5

(1) Puskeswan terdiri atas :a. unsur Tata Usaha;b. unsur Pelaksana yang membidangi :

1. pelayanan kesehatan hewan, kesehatanmasyarakat veteriner dan reproduksi; dan

2. epidemiologi dan informasi veteriner.c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Puskeswan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskeswanmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatanhewan di wilayah kerjanya.

(2) Penanggung jawab yang membidangi Tata Usahamempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaanyang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian,rumah tangga dan perlengkapan serta administrasipelaporan.

(3) Penanggung jawab yang membidangi Kesehatan Hewan,Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksimempunyai tugas melakukan urusan meliputipembinaan, pengembangan dan peningkatan mutupelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakatveteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medikdan pelaporan kasus penyakit hewan.

(4) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi daninformasi veteriner mempunyai tugas melakukanurusan meliputi surveilans dan pemetan penyakithewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputikejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban,wilayah yang tertular, pengambilan spisimen dalamrangka penegakan diagnosa penyakit hewan menular(PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik sertamelaporkan kejadian wabah penyakit hewan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatanfungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner danjabatan fungsional lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

^ (7) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsionaldikoordinasikan oleh seorang jabatan fungsional senioryang ditunjuk oleh Kepala Puskeswan.

(8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (5) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan danbeban kerja.

BAB IV

SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PUSKESWAN

Pasal 7

Sumberdaya manusia yang bertugas di Puskeswan palingkurang terdiri atas :a. 1 (satu) orang dokter hewan;b. 2 (dua) orang paramedik veteriner;

c. 4 (empat) orang teknis Puskeswan yang terdiri dariasisten teknis reproduksi, petugas pemeriksakebuntingan, inseminator dan vaksinator; dan

d. 1 (satu) orang administrasi.

Pasal 8

(1) Petugas Puskeswan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dannon PNS.

(2) Dalam hal Puskeswan kekurangan petugas yangberstatus PNS maka petugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diisi oleh non PNS sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Penempatan dan pengisian petugas Puskeswansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan oleh Bupati.

Pasal 9

Setiap Puskeswan dilengkapi dengan sarana dan peralatanyang diperlukan sesuai dengan persyaratsin minimalsarana dan peralatan Puskeswan sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

Pasal 10

(1) Kegiatan Pelayanan Puskeswan dapat dilakukan baik didalam maupun di luar Puskeswan.

(2) Kegiatan pelayanan Puskeswan yang dilakukan di luarPuskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh petugas Puskeswan denganmengunjungi tempat/lokasi yang memerlukanpelayanan kesehatan hewan.

(3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakanmelalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya melakukanpembinaan terhadap Puskeswan, dalam hal bimbinganteknis pelayanan Puskeswsin di daerah terhadap kegiatanpelayanan Puskeswan yang meliputi pengamatan,penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan danpengawasan terhadap norma dan atau standar teknispelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah danpenyakit hewan menular, supervisi, monitoring evaluasidan pelatihan teknis, manajerial petugas Puskeswanberdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya, serta

W pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangiurusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 12

(1) Petugas Puskeswan wajib membuat dan menyampaikanlaporan setiap 14 (empat belas) hari keija kepadaKepala Puskeswan, yang meliputi :1. laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskeswan;

dan

2. laporan perkembangan penyakit hewan di wilayahkerjanya.

^ (2) Kepala Puskeswan berdasarkan laporan yangdisampaikan oleh petugas Puskeswan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambattanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporankepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas berdasarkan laporan Kepala Puskeswansebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnyamenyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskeswan diwilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusandisampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Bali dan Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi wabah atau kejadian penyakit hewanmenular di wilayah kerjanya petugas Puskeswan wajibmenyampaikan laporan paling lambat dalam waktu1x24 jam kepada Kepala Puskeswan.

(2) Kepala Puskeswan berdasarkan laporan kejadianwabah atau penyakit hewan menular sebagaimanadimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1x24jam segera menyampaikan laporan kepada KepalaDinas dengan tembusan disampaikan kepada KepalaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Balidan Direktur Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan.

W (3) Kepala Dinas berdasarkan laporan kejadian wabah ataupenyakit hewan menular dari Kepala Puskeswansebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalamwaktu 1x24 jam menyampaikan laporan kepadaBupati dengan tembusan disampaikan kepada KepalaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, untuk dilakukan tindakan pengendalian secaraterkoordinasi.

W

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskeswandibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah KabupatenKarangasem.

Diundangkan di Amlapurapada tanggal 15 Juli 2016

L

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 15 Juli 2016

IjBUPATIfcAI^NGASEM,i

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KARANGASEM

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 23

10

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT KESEHATAN HEWAN

1. PENDAHULUAN

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakait hewan merupakanpersyaratan dasar yang digunakan sebagai bahan kebijakan dalampengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Pengamatan danpengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans,penyidikan, pemeriksaan, pengujian, peringatan dini dan pelaporan.

Pencegahan penyakit hewan meliputi pencegahan masuk, muncul danmenyebamya penyakit hewan dalam suatu wilayah merupakan tanggungjawabmoral sebagai anggota organisasi kesehatan hewan dunia, termasuk lalu lintas

W hewan di tempat pembibitan, budidaya, penampungan hewan, pasar hewan,rumah potong hewan, alat angkut hewan, tempat pelayanan kesehatan hewan,unit konservasi dan laboratorium veteriner.

Pemberantasan penyakit hewan pada daerah tertular dan daerah wabahmerupakan upaya pembebasan suatu wilayah dari kasus dan/atau agenpenyakit hewan, dilakukan pada kisaran perlakuan khusus, zona, pulau dangugusan pulau, kabupaten/kota dan provinsi.

Pengobatan hewan merupakan tindakan medik pada hewan yangdimaksudkan untuk menjamin kesehatan hewan terhadap individu danpopulasi hewan. Proses pengobatan penyakit hewan sudah tentu memerlukanobat hewan dan ruangan dalam hal tindakan pelayanan kesehatan hewan.

Potensi wilayah Kabupaten Karangasem secara topografi sangatpotensial untuk budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, karenacukup tersedia lahan untuk pakan ternak, sedangkan untuk pakan unggaspada umumnya Kabupaten Karangasem masih ketergantungan dengan pakanunggas dari luar Bali.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di KabupatenKarangasem juga mencakup pembangunan gedung Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan) sebagai ujung tombak tingkat lapangan terhadap pelayanankesehatan hewan, terutama pencegahan dan penanggulangan penyaicit hewanyang menular ke manusia sering disebut zoonosis.

Dalam kaitan itu terasa sekali bahwa pelayanan kesehatan hewanmelalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dipandang cukup strategisdalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan. Hal tersebut menopangketahanan pangan hewani untuk kesejahteraan manusia. Guna optimalnyapelayanan kesehatan hewan di Puskeswan yang terarah dan terpadu makadipandang perlu dan layak adanya Pusat Kesehatan Hewan Teritegrasi diKabupaten Karangasem.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

w

11

a. Meningkatkan kewenangan kekuasaan unit pelayanan kesehatanhewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di setiapkecamatan;

b. Meningkatkan status kesehatan hewan Kabupaten Karangasem yangbersifat Nasional;

c. Memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dariancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risikoyang dapat mengganggu kesehatan hewan; dan

d. Membangun jejaring kerja antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam berkoordinasi meningkatkan ketanggapan cepat danefektif terhadap ancaman penyakit hewan.

3. WILAYAH KERJA

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan hewan, perluditetapkan wilayah kerja Pusat Kesehatan Hewan dibatasi denganmeliputi sekurang-kurangnya 2.000 satuan ternak dan/atau meliputi 1(satu) wilayah kecamatan. Kecamatan Kubu dibangun Puskeswan Kubu,Kecamatan Abang dibangun Puskeswan Abang, Kecamatan Karangasemdibangun Puskeswan Karangasem, Kecamatan Bebandem dibangunPuskeswan Bebandem, Kecamatan Selat dibangun Puskeswan Selat,Kecamatan Rendang dibangun Puskeswan Rendang, KecamatanSidemen dibangun Puskeswan Sidemen dan Kecamatan Manggisdibangun Puskeswan Manggis.

4. FUNGSI

Tugas pokok Puskeswan adalah melakukan pelayanan kesehatan hewansesuai wilayah kerja yang ditetapkan. Untuk melakukan tugas pokoktersebut Puskeswan mempunyai fungsi :

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui kegiatan-kegiatanyang berhubungan dengan hewan meliputi penetapan penyakit

W melalui pemeriksaan klinis hewan-hewan tersangka sakit,pencegahan, pengobatan, penanganan reproduksi dan alinsebagainya yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan hewandan penanggulangan penyakit.

2. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk turutmendukung terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dengan baik.Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan petani peternak danpemilik hewan kesayangan meliputi penyediaan informasi, kesehatanhewan bimbingan teknis dalam rangka pencegahan danpemberantasan penyakit, wabah konsultasi permasalahan kesehatanhewan dan lain sebagainya yang ditunjukkan untuk membantupetani peternak, dan pemilik hewan kesayangan dalam penanganankesehatan hewan dan sekaligus pengembangan swadaya danswakarsa petani peternak dan pemilik hewan.

12

5. TUGAS

Untuk menyelenggarakan pungsi tersebut, Pusat Kesehatan Hewanmempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

a. Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menularbeserta aspek-aspek epidemiologinya;

b. Melaksanakan pemantauan (monitoring) penyakit hewan menularuntuk mengetahui secara dini bila timbul wabah dan pengambilanlangkah-langkah darurat dalam upaya penanggulangannya.Termasuk mempunyai kewajiban untuk melaporkan kejadianpenyakit hewan di wilayah kerjanya;

c. Melaksanakan pencegahan atau vaksinasi dan pengobatanpenyakit hewan, serta perawatan hewan sakit;

d. Mendiagnosa penyakit secara klinik, patologi, epidemiologi danlaboratorik sederhana;

e. Melaksanakan pengambilan dan pengumpulan spesimen dari^ hewan mati, sakit atau diduga sakit untuk dikirim ke

laboratorium diagnosa;

f. Melaksanakan penanganan reproduksi antara lain diagnosakebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan, diagnosadan pengobatan kemajiran, kegiatan alih janin (embriotransfer),diagnosa dan pengobatan gangguan-gangguan reproduksi;

g. Melaksanakan bedah hewan dalam rangka mengurangi ataumembebaskan hewan dan penderita, kastrasi/ovarektomi dankecantikan hewan;

h. Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makananternak;

i. Melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil reproduksihewan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan masyarakatveteriner; dan

^ j. Memberikan urutan keterangan/ rekomendasi kesehatan hewanterhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjannya.

2. Penyuluhan

a. Menyediakan dan menyebarkan informasi serta wadah konsultasitentang permasalahan kesehatan hewan;

b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pencegahan danpemberantasan penyakit hewan;

c. Membantu para penyuluh pertanian dalam pelaksanaandemontrasi uji coba maupun latihan bagi petugas/petani dibidang kesehatan hewan; dan

d. Menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan swadaya danswakarsa petani ternak dalam penanganan bidang kesehatanhewan.

3. Untuk keterpaduan pelaksanaan kegiatan pelayanan dinaspeternakan dan Kesehatan Hewan setempat, maka sesuai dengan

13

kemampuan dan fasilitas yang dimiliki Puskeswan, dapat dilakukankegiatan-kegiatan antara lain:

a. Membantu kelancaran pelaksanaan inseminasi buatan danpemeriksaan kebuntingan;

b. Membantu melakukan pengawasan penyebaran ternak;

c. Membantu melakukan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asalhewan dan hasil bahan asal hewan dan ikutannya; dan

d. Membantu pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

6. KETENAGAAN

Puskeswan dipimpin oleh seorang tenaga medik veteriner kesehatanhewan, yaitu dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati atas usulKepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan KabupatenKarangasem. Di samping tenaga medik, Dokter hewan, untuk sebuahpuskeswan diharapkan mempunyai minimal 5 (lima) orang tenaga terdiridari satu orang Dokter Hewan, dua orang paramedik, satu orang tenagaadministrasi dan satu orang pengurus barang.

7. STRUKTUR ORGANISASI PUSKESWAN

URUSAN PELAYANAN

KESEHATAN HEWAN,KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER DAN

REPRODUKSI

KEPALA

PUSKESWAN

TATAUSAHA

URUSAN EPIDEMIOLOGI

DAN INFORMASI

VETERINER

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

8. POLA PEMBINAAN DAN OPERASIONAL

Pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan sangat dipengaruhi olehpola pembina baik yang bersifat teknis maupun administratif, untukmengefektifkan pembinaan tersebut organisasi Puskeswan perluditetepkan dan ditata dengan baik, sehingga masing-masing instansi

14

pembina dapat secara optimal melakukan pembinaan sesuai porsimasing-masing, dan diarahkan kepada:

1. Organisasi dan pengelola

Selaras dengan arah lebih menitikberatkan pemberian otonomiDaerah Kabupaten serta untuk lebih memantapkan usaha pelayanankesehatan hewan, pembina Puskeswan secara teknis fungsionaldilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DaerahProvinsi, teknis operasional dilakukan oleh Dinas PeternakanKelautan dan Perikanan Kabupaten, teknis laboratoris dipandu olehBalai Besar Veteriner sedangkan secara administratif dibina olehPemerintah Daerah. Secara nasional pembinaan fungsional danprofesional oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan.

2. Pembinaan

Instansi yang berwenang melakukan pembinaan adalah:

1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,Kementrian Pertanian;

2) Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Bali);

3) Pemerintah Daerah Tingkat II (Dinas Peternakan Kelautan danPerikanan Karangasem); dan

4) Balai Besar Veteriner.

Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan sesuai dengan tingkatkewenangan dari masing-masing instansi tersebut dapat berupa:1) Pengaturan dan kebijaksanaan teknis disesuaikan dengan

perkembangan yang ada, yang dilaksanakan oleh DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi atau Dinas PeternakanKelautan dan Perikanan Kabupaten sesuai dengan bataskewenangannya;

2) Kegiatan supervise, monitoring dan evaluasi ke Puskeswan^ yang dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi atau Dinas Peternakan Kelautandan Perikanan Kabupaten;

3) Pertemuan teknis Dokter Hewan Puskeswan secara rutin, yangdiselenggarakan baik lingkup Nasional oleh Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan maupun Tingkat Daeraholeh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atauDinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten dalambentuk rapat, seminar, loka karya, workshop dan Iain-lain;

4) Penyampaian informasi pelayanan kesehatan hewan olehDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atauDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau DinasPeternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten;

w

w

15

5) Pelaksanaan lomba Puskeswan dan pemeliharaan DokterHewan Teladan secara periodik baik di tingkat Nasionalmaupun tingkat Provinsi; dan

6) Peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis DokterHewan dan Paramedik Puskeswan yang diselenggarakan dalambentuk sebagai berikut:

a. Kursus, latihan dan pelatihan teknis dan atau menejerialyang dilaksanakan oleh :

a) Direktorat Jendral Peternakan;

b) Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP);

c) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau DinasPeternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten;

d) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;

e) Fakultas Kedokteran Hewan;

f) Balai Besar Veteriner; dan

g) Dan Iain-lain.

b. Memanfaatkan Pertemuan Teknis Dokter Hewan Puskeswanseperti telah disebutkan di atas, dengan menyelenggarakanceramah ilmiah dan atas demonstrasi keterampilanpenanganan penyakit hewan pada kesempatan tersebut; dan

c. Penyebarluasan tulisan atau pengalaman Dokter HewanSenior dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

3. Pola Operasionalisasi

Obyek pelayanan Pusat Kesehatan Hewan adalah:

- Kelompok tani ternak;

- Badan Usaha Peternakan (Usaha Penggemukan Sapi, PeternakanAyam Breeding/Komersil baik petelur maupun pedaging dan Iain-lain); dan

- Masyarakat peternak secara individual.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan tersebut PusatKesehatan Hewan melayani dengan 3 (tiga) cara:

- Aktif, yaitu melakukan kunjungan secara rutin dan teijadwaluntuk memberikan pelayanan;

- Semiaktif, memberikan pelayanan apabila ada permintaan ataulaporan dari pada petani ternak; dan

- Pasif, memberikan pelayanan di Puskeswan.

9. SARANA DAN PERALATAN

Sarana dan peralatan merupakan faktor yang sangat penting dalamupaya menciptakan sebuah Puskeswan yang mampu memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan

w

16

motivasi pada masyarakat peternak untuk menggunakan jasaPuskeswan.

1. Sarana Puskeswan

a. Bangunan/ sarana fisik

Bangunan Puskeswan minimal 100 m2 termasuk rumah DokterHewan (annex) yang mencakup :

1) Ruang administrasi;

2) Ruang petermuan;

3) Ruang laboratorium;

4) Ruang pemeriksaan; dan

5) Gudang bahan dan peralatan.

b. Sarana Trasportasi

Puskeswan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sepedamotor semi trail atau standard dan 1 unit mobil pelayanan kelilingkesehatan hewan.

c. Obat-Obatan

Obat-obatan yang hams disediakan oleh Puskeswan, disesuaikandengan jenis-jenis penyakit yang berada di wilayah Puskeswanyang bersangkutan.

2. Peralatan medis veteriner

a. Peralatan klinik/diagnostik

1) Stethoscope;

2) Thermometer;

3) Percusi hammer;

4) Trocar 12,7 cm;

5) Zonde;

6) Automatic syringe (20 ml dengan jamm suntik);

7) Spuit kaca 5 ml dan 10 ml beserta jamm suntiknya;

8) Paratus 20ml;

9) Nier becker;

10) Pinset:

- Tisue forceps (bergigi 14,5 cm); dan

- Dressing forceps model bayonet 14 cm;

11) Gunting :

- Gunting lums ujung lekuk 16 cm;

- Gunting lums ujung tumpul 13-15 cm; dan

- Gunting sudut tumpul 15-17 cm;

12) Scalpel:

17

- Scalpel/mata pisau steril;

- Tangkai pendek 12-14 cm; dan

- Tangkai panjang 12,75 cm.

13) Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan20 ml);

14) Rak tabung reaksi;

15) Tuberculine injetion set;

16) Refigerator AC/DC;

17) Catheter ukuran 26;

18) Drenching gun;

19) Vagina Spiculum;

20) Mikroskop binokuler; dan

21) Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND.

b. Peralatan bedah (surgical, Equipment set)

1) Dressing scissors/ gunting biasa;

2) Operating scissors :

- Gunting lurus ujung lekuk 16 cm;

- Gunting lurus tajam 20 cm;

- Guntung lurus tumpul tajam 13-15 cm;

- Gunting bengkok tumpul 13-18 cm;

- Gunting bengkok tumpul tajam 12,5-16,5; dan

- Gunting sudut tumpul 15-17,5 cm.

3) Paragon knife handle (pisau steril dengan gagang berukuranpanjang 20-24 cm dan 9-12cm);

4) Arteri klem :

^ - Arteri forceps panjang 13-24 cm; dan- Dressing forceps panjang 13 cm.

5) Cut gut 0,50-0,59 mm;

6) Needle suture ukuran No. 1-8;

7) Pinset:

- Tissue forceps 14,5 cm;

- Splinter forgeps 13 cm;

- Long disecting forceps 30 cm; dan

- Dressing forceps.

8) Glove (sarung tajam);

9) Bone cutting (gunting tajam);

10) Needle holder ukuran 1420 cm; dan

18

11) Mata pisau (detacable blade).

c. Peralatan pengumpul spesimen :

1. Botol kaca :

- Botol kaca ukuran untuk bakteri volume 50 cc; dan

- Botol kaca untuk viral volume 50 cc.

2. Botol plastik :

- Botol plastik untuk parasiter volume lOOcc;

- Botol plastik untuk patologi volume lOOcc; dan

- Botol plastik untuk faeces volume 50 cc.

3. Tabung kaca untuk serum volume 10 cc;

4. Catton swab;

5. Vacutainer plain :

- Venoject tube 10 cc;

- Venoject needle 21Gxl 1/5; dan

- Venoject holder.

6. Objek gllas;

7. Deck gllas;

8. Disposible syringe :

- 5 ml; dan

- 10 ml.

9. Pipet pasteur;

10. Gunting;

11. Pinset;

12. Scalpel;

13. Tas untuk peralatan; dan

14. Thermos es besar dan ice case.

d. Peralatan kebidanan (obstertric Equipment set) :

1) Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws;

2) Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5;

3) Obstetric hooks-key schooter 21 cm, 8,25 cm;

4) Eye hooks ukuran 6,5-8 cm;

5) Double obstetric hooks 14 cm;

6) Wire saes in coil of 13 yards in plastic box;

7) Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw;

8) Obstetric chain handle ukuran 80 cm , 3,5";

9) Obstetric chain handle ukuran 190 cm, 75";

19

10) Rope carries :

- Ligth pattern; dan

- Strong pattern.

e. Peralatan produks :

1) Bordizzo tang :

- Kecil; dan

- Besar.

2) Alat potong kuku :

- Hoof knife-right hand; dan

- Hoof knife-left hand.

3) Hoof ang claw cutting plier.

f. Peralatan khusus peternakan :

1) Ear marking plier;

W 2) Tatooning forceps;

3) Castration knife;

4) Debeaker;

5) Shear master ;

6) Timbangan ternak (weighing scale);

7) Alat pemotong tanduk :

- Elastrator; dan

- Rubber rings.

g. Peralatan lapangan :

1) Senter;

2) Tali untuk penanganan ternak besar;

^ 3) Sepatu lapangan;4) Jas lapangan;

5) Ember plastik;

6) Kotak PPPK; dan

7) Hand sprayer.

h. Peralatan Puskeswan :

1) Meja dan kursi;;

2) Meja dan kursi tamu;

3) Filing cabinet;

4) Rak buku;

5) Mesin tik;

6) Papan tulis;

20

7) Kursi lipat;

8) Lemari kaca untuk obat dan peralatan; dan

9) Listrik dan instalasi air.

i. Bahan :

1) Kapas;

2) Alkohol;

3) Glyserin buffer;

4) Formulir;

5) Rivanol;

6) Perhidrol (H202);

7) Aquadest;

8) PK (Permanganan kalicus);

9) Plester;

10) Perban; dan

11) Jodium.

j. Instalasi komunikasi:

1. Telephone;

2. Handitalkie;

3. SSB;

4. E-mail;

5. Website;

6. Wifi;

7. Hand phone;

W 8. Modem external; dan

9. Smart phone dan aplikasinya.

k. Informasi veteriner Puskeswan:

1. Profile puskeswan;

2. Profile medik veteriner dan para medik veteriner berprestasi dipuskesv^ran;

3. Data populasi hewan di Puskeswan;

4. Program kerja tahun berjalan;

5. Data survailans dan peta penyakit hewan di Puskeswan;

6. Data jenis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan;

7. Data pemberian jasa medik veteriner di Puskeswan;

8. Dokumentasi kegiatan Puskeswan; dan

21

9. Rencana program kerja tahun yang akan datang.

10. BENTUK DAN SISTEM PELAPORAN

Bentuk dan sistern pelaporan dari pada Puskeswan ditetapkan olehKepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasematau yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan KabupatenKarangasem wajib berpedoman pada Sistem Informasi Kesehatan HewanNasional. Bentuk laporan terdiri dari pada laporan bulanan dan laporantahunan.

1. Jalur pelaporan

Setiap bulan Puskeswan melaporkan kegiatannya kepada Kepala DinasPeternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, masing-masingsesuai dengan format yang ada. Dinas Peternakan Kelautan dan PerikananKabupaten Karangasem merekapitulasi semua hasil kegiatan Puskeswan diwilayahnya dan melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi.

2. Sistem pelaporan

Pelaporan Puskeswan disampaikan secara berkala oleh KepalaPuskeswan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala Dinas PeternakanKelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, selanjutnya Kepala DinasPeternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem menyampaikanlaporan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsimerekapitulasi hal-hal tertentu sebagai laporan kepada Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktorat Kesehatan Hewan. LaporanPuskeswan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Laporan bulanan merupakan hasil kegiatan dan kemajuan yang telahdicapai oleh Puskeswan dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 10setiap bulan berikutnya;

2) Laporan tahunan merupakan hasil rekapitulasi dari laporan bulanandisertai dengan peta situasi dan kejadian penyakit hewan menular

yang terakhir, dibuat setiap akhir tahun anggaran, dilampiri denganusulan rencana program kerja tahunan yang akan datang;

3) Laporan bulanan dikirim kepada Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Kabupaten Karangasem dengan tembusan kepada Kepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sedangkan laporan tahunandikirim ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsidengan tembusan ke Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar;

4) Laporan khusus dibuat apabila ditemukan tanda-tanda penyakit hewanmenular yang menurut pertimbangan Dokter Hewan Puskeswan perluuntuk segera dilaporkan atau dalam keadaan darurat atau wabah ataukejadian luar biasa penyakit hewan wajib dilaporkan melalui jalurpelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan

22

5) Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasemmerekapitulasi semua hasil kegiatan Puskeswan diwilayahnya danmenyampaikan laporan rekapitulasi tersebut kepada Kepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi.

UPAT RANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI