BUPATI KARANGANYAR

PERA'|URAN BUPATI KARANGANI-AR

NOMOR 'd TAHUN 2O1O

TENTANG

PETLINJUK PELAKSAI.{AAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHIJN 2O1O TENTANG

PAJAK RESTORAN

Menimbang a.

DENGAN RAHMAT TT]HAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran , maka untuk

ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Unciang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentarrg Ketentuan Umum darr Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan

Lembaran }tregara Republik Indonesia Nomor aTaQ;

Undang-Undang i{omor 19 Tahun 1997 tentang Penatriihan Pajak dengan

Sr,rrat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 19 '.lahun 1997 tentang Penagih Pajak dr:ngan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 729, Tanibahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Mengingat

b

L ,

J .

) .

4. Undang'Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe,nerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nor,or 125, Tambahan

I-enrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakh.ir dengan Unclang-Undang Nomor 12 'IahLrn

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844)',

Urrdang-Urrdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror

5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T'ahun 2007 tentang Pembagian [Jrusan,

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomur 7 Tahun 2008 tentang

lJrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Ncmor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010

Nomor 5),

MEMUTUSKAN :

PERATLTRAN BUPATI TENTANG PETUIJJUK PELAKS/.}{AAN

PERATUITAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5

TAHUN 2O1O TE}ITANG PAJAK RESTORAN

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5

Tahun 20i0 tentang Pajak Restoran sebagainrana tersebut Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD, Tanda Bukti Pembayaran/SsPD,

Buku Penerimaan Pajak, dan STPD sebagaimana tr:rsebut dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

6 .

8 .

9 .

Menetapkan

: Pasal3

Peraturan Bupati ini mulaiberle'ku padq tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan

perempatannya dalam Berita Daerah Kabupaton Karanganyar.

Peraturan Bupati ini dengan

' Ditetapkan di Karanganyar

pado tang€al 28 AcUrttlU't'rY 24ta

Dr Hj. RINA,IRIANI RA INANING,SIFI. M.Hum.

Diunclangkan cli l(arangany ar

pada tanggal ag }t\t Vvtbe,r' '76tIO

AH KABUP/JFN KARANGANYAR.

M.M," "" Pembine Utama Madya

NIP.r9540809 197903 1 003

BERITA DAERAH KABTIPATENKARANGANIYAR TAHUN MID NOMOR / nwb

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI K ARANGANYARi

NoMoR (rB [ail],v\ \,\ }o tt)TANGGAL, ,# 0+[+vrt\;+r 2C 1)

PETUNJUK PELAK S ANAAN PERATI]RAN D AERAI] KABUP ATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG PAJAK RESTORAN

A: LMUM

l. Peratuian Daerah Kabupaten Karanganyar Nor.ror 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

dirnaksudkan untuk.

a. rnelakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha

penyelenggaraan restoran oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Karanganyar;

b. melakukan pemur,gutan Pajak Daerah dalam rangka peninglcatan pendapatan daerah.

2. Untuk mewujudkan maksud sebagaimana drmaksud pada angka 1 dan guna ketertiban serta

kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha penyelenggaraan

restoran perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabr.rpaten Kalanganyar' Nomor' 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

3. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Cengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Karcnganyar,

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Bupati adalah Rupati Karanganyar.

d, Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f. Ba.dan adalal, Sekumpulan orang dan/atau modal yang menlpakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan kcrnanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Mililc Daerah(BUMD) dengan nama dan dalarn bentuk apapun,

firtna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan^ lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaLa tetap.

g. I(as Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

h. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang te.rutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat menraksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sehesar-besomya kernakmuran rakvat,

i Pajak Restoran yang selanjutnya clapat disebut pajak adalah pajak Daerah ataspelayanan yang disediakan oleh restoran.

i Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayalan, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria. kantin, warung, bar danseJenlsnya termasuk.iasa boga/ katering.

k. Sutrjek Pajak Daerah yang selanjutnya disebutBadan yang dapat dikenakan pajak.

l. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnl,a disebutBadan, meliputi pembayar pajak, pemotongmempunyai hak dan kewajiban perpajakanperundang-undangan perpaj akan daer.ah,

subjek pa.jak adalah orang pribadi atau

wajib pajak adalah orang pribadi ataq,pajak, dan pemungut pajak, yang

sesuai dengan ketentuan peraturan

m' Masa Pajak Daerah adalah jangka wal<tu I (satu) bulan karender atau jangka waktu lainyattg diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadidasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

n' Tahun Pajak Daerah adalah jangka rvaktu yang lamanya I (satu) tahun kalender,kecuali bila wajib Pajak menggunakau tahun buku yang tidak sama ctengan ta6unkal:nder.

o' Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus clibayar pada suatu saat, dalanrMesa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun pajak sesuai densanketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan daerarr.

p Penrungutan adalah suatu rangkaiankegiatan mulai dari penghimpunan data objek clarrsubjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sanrpai kegiatan penagihan pajakkepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

q' surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sprpD adalah suratya'rg oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan clan/ataupembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, darlatau harra dankewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang - undangan perpajakandaerah.

r' surat Setoran pajak Daerah, yan,g seranjutnya disingkat sspD, adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak 1'ang telah dilakukan dengan menggunakan formuliratau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Bupati.

s' Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat sKpDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumrah pokok pajak, jumrahkredit pajak, jumrah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksiadministratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

t . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT ,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, acialah surat unluk

rnelakukan tagihan pajak danlatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya. serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan benrpa neraca dan laporan laba rugi

unttrk periode Tahun Pajak tersebut.

x. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

B MASA PAJAK DAERAH

Masa pajak adalah I (satu) bulan kalender yang ditetapkan Kepala Dinas yang menjadi

. dasar bagi Wajib Pajak untuk mengtritung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang,

TATA CARA PENETAI,AI.T PAJAK

i Setiap Wajib Pajak wajib rnengisi SPTPD.

2. Petugas pada Dinas rneneliti dan memverifikasi SPTPD sebagai'n;rna dimaksLrd pada angka

I kemudian mencatat dalam kartu data.

3 Bagi wajib pajak beru setelah dilakukan pendataan akan diteri,,itkan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti terah terdaftar sebagai wajib pajak;

4. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, I(epala Dinas menetapkan

pajak terutang dengan mene,:bitkan Sut'at Ketetapan Pajak Restoran

TATA CARA PEMBAYARA}{, PE}IYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,..

ANGSUI.AN, DAN PENLINDAAN PEMBAYARAN PAJAK

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusus

Penerimaan Dinas /loket-loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan

menggunakan SSPD.

3. Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, karena .

a. adanya kesulitan likuiditas wajib pajak

b. alasan lain yar,g dapat dipertanggurrgiawabkan

u.

C.

D.

4. Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana

dimaksud pada Angka 3 diajukan secara tertulis dalam bahasa I;rdonesia kepada Kepala

Dinas baik sebelurn atau sesudah jatuh terrpo masa pajak dengan dilampiri:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

, b. fotokopi laporan keuangan wajib pajaV dokumen lain yang menunjukkan kesulitan

likuiditas wajib pajak;

c. dokumen pendukung lainnya.

5, Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud

angka 3 diberikarr pa.ling lama2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen)

sebulan.

6. K.eputusan terhadap permohonan sebagaimaaa dimaksud pada Angka 4 dikeluarkan daianr

jangka vsaktu 30 (tigr puluh) hari setelah diterimanya permohonan.

E TATA CARA PENIfURANGAN ATAU PE}IGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRA'TIF

DAN PFTNGURANGAN AI'AU PEMBATAI-AN KETETAPAN PAJAK

Kepala f)inas kar,rna jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. ntengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalarn

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD karena kekhilaf'an Waiib Paiak atau bLrkan karena

kesalahan Wajib Pajak; dan/atau

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau

STPD, yang tidak benar.

2. Perntohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 1 diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas :

?. Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi '

sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan.

a. fr.ltokopi identrtas Wajib Pajak

b. dokumen penoukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Restoran tidak dapat

dipertimbatrgkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mcngajukan keberatan atas

SKPDKB atau SKPDKBT;dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya." 4. Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,

, atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka I hunrf b, permohonan dimaksud

dilampiri dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLR, SKpDN atau STPD tersebut tidak benar.

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Restoran tidak dapat

Cipertimbangkan, clalam hal Wajib Pajak pernah mer:gajukan keberatan atas

SKPDKB, SK?DKBT, SKPDLB atau SKPDN,dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

5. Untuk mendukung permohonair pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,

. atar.r STPD sebagairnana dimaksud pada Angka t huruf b, permohonan dimaksud

dila,npiri dengan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. dokumen peadukung yang dapat menunjukkan bahrva SKPDKB, SKPDKI]T,

SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebtrt tidak benar;dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

6. Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghaprrsan sanksi administrasi dan

. pengurangan ataLr pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil penelitian

data/dokumen, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

7. Keputusan terhadap pelmohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah diterimanya sur&t pennohonan perrnohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

F. TATA CARA PENGEMB.TLIAN PEMB A,YARAN PAJAK.

l. Wajib Pajak dapat mengajukan pernrohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajak

kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nanra dan alamat Wajib Pajak;

b. rnasa Pajak;

c. besarnya kelebihan pcrnbayaran pajak;

d. alasan yangjelas.

2. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada Angka I

3. Kepala Dinas dalam iangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

Angka l, harus memberikan keputusan.

G. KzuTERIA WAJIB PAJAK DAN P!]NENTUAN BESARAN OMZET SERTA TAT'A

CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN.

1. Dinas melakukan penrlataanl survey lapangan terhadap usaha Restoran di wilayah daerah

untuk menentukan Wajib Pajak

2. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000,000,- (tiga

ratus juta rupiah) per tahun .vajib menyelenggarakan pembrrkuan atau pencatatan.

3. Kepala Dinas secara jabatan dapat rneuentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukanpembukuan dan pencatatan setelah dilakurkan penelitian di lapangan.

4. Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 ''

dan 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

5. Tata cara pemeriksaau Pembukuan cleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dinas

H, TATA CARA PE|NGHAPLISAN PTUTANG PAJAK YANG SLJDAFI ICJDALUWARST\

l. Piutang pajak yangtidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kadah.rwarsa dapat dihapuskan

2. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang ticlak clapat atau ticlakmungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa, wajib dilakukan penelitian setempat ataupenelitian adnrinistrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3. Hasil Penelitian scbagaimana dimaksud pada Angka2 harus menggambarkan keadaan

Waiib Pa.ink atau I'iutarng Fajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukanbesarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan urttuk dihapus.

4. Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyLrsun Daftar Usulan Penghapusan piutang,

Pajak berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 3 untuk

disampaikan kepada Bupati

5, Bulati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang

kedaluwarsa berda,sarkan usulan sebagaimana dirnaksud pada Angka 4.

I. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAGI PETUGAS

PEMUNGUT.

1. Setiap petugas pemuugut pajak dapar diberikan Insentif Pemungutan.

2 Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi pendapatan tahunanggaran sebelunrnya.

3. Pernberian insentif diberikan berdasarkan target kinerja, antarr lain:

a. Tribulan pertama : l5o/o (lima belas persen) target tahun anggaran berjalanterealisasi;

b. Tribulan kedua : 40Yo (empat puluh persen) target tahun anggaran berjalanterealisasi;

c. 'Iribulan ketiga: 75% (tujuh puluh lima persen) targei tahun anggaran berjalan. terealisasi;

d. Tribulan keempat : l00To (seratus persen) targettahun an1,garanberjalan terealisasi.4 .Pember ian insent i td iber ikanpa l ingbanyak2(dua)ka l iga j idantun janganpetugas /

pejabat yang bersangkutan.

J. PENGAWASAN

l. Untuk melaksanakan penertiban, penga$/asan dan pengendalian Pajak Restoran, Kepala

Dinas mombentrrl, Tim Penertiban, Pengawasan dan Pengenclalian Pajak Restoran,

,, ?,, Tugas Tirn sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai betikut:

a, Melakukan penertiban pemungutatt Pajak Restoran; ,b. rnelakukan inventarisasi ponyelenggaraan usaha Restorrrir;

o, nromantau penyelenggaraan useha Restoran terkait masalah pajak Restoran;

. d. melakukan tugas/ tindakaqr tain terkait pajak Restoran .sesuai peraturan perunclarrg-

undangan,

RAThIANINGS I FI, M. Hu r"n.

I ,AMPIRAN I I

t , l i 1 (A ' l 'U l rANNOMOft" I 'ANGGAL:

No. SPTPDMasa PajakTahun Pajak

SPTPD(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK RESTORAN

t f t l t 'A ' t ' t l ( A l { AN( iANY z \ l t

ba' , fJ

Kepada Yth

l . l l / [414 r f r I t . l

0+x.w vtq,r ,:) clt)

A FORMAT SPTPT)

PEMERINTAH KABUPATEN I(ARANGAIYYARDINAS PENDAPATA, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAtr]RAHJl. LE. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066Fax. 6{91366 51 tl3

I]-ll rn ir-fl

PERHATIAN:l. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK2, Beri nomor pada kotak flyang tcrscdia untttk iarvaban yang dibcrikan3. Setelah ciiisi dan ditnnda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dirtus Pcndapatan, Pcngelolaan,

Kcuangan dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal tanggal 20 bulan bcrif utnya

A" DUSI OLEHPENGUSAHARf,STORAN

N.P.W.P.D

tt tl

a.b .

l, Golongan Restoran

2. Menggunakan kas registor

3. Mengadakan pembukuan / pencutatan

a. Masa Pajakb. Dasar Pengenaan (Jumlah

pembayaran vang diterima)c. Tarif Pajak (sesuai Perda)d, PajakTerhutang (b x c)

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhukng

Masa PajakDasar Pengenaan (Jurnlahpembayaran yang ditenma)Tarif Pajak (sesuai Perda)Pajak Terhutang (b x, c)

06 Jasal},oga/KateringTn 0102030405

Rumah makanCafaaiaKantinWarurrgBar

trtr

L Y a2. Tidak

1. Ya2. Tidak

B. DIISI OI,EH SAHARESTORAN

Jumlah Pembayaran dan Pajak l'erhutalrg untuk Masa Pajak sebelumnya (aku:nulasi dari awal MasaPajak dalarn Tahun Pajak Tertentu) :

T g l . . . . . . . . . . . . . . s / d T e l . . . . . .

R p , , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . o / o

untuk Masa Pajak sekarang (larnpirkan foto copy dokumen) :

Tg l . . . , . , , . . , , , . . s /d Tg l

R p . . , . . . . . , . . . . . .. . . , , . . . . ' , %R p . . . . . . . . . . . , . . .

FI

FrttI

tIt

II

III

IIIIi

I

C. DIISI OLDH PENGUSAHA RNSTORAN

Dengan menyadali sepenuhnya akan scgala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai'dengan ketentuan penrndang-undangan yang berlakU saya atau yang beri kuasa me,nyatakarr apa yang telah kami bet'itahukan tersebut diatas beseffilampiran-lampirannya adalah benar, le'lrgkap dan jelas.

Wajib Pajak

Nama Jelas

Diterima tanggalNiunB PetugasNIP

Ountlng dlslni

l

B. FORMAT SSPD

PEMERINT,{H KAB UPATEN KARANGANYARDINAS PENDAPATAN NAIY PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAIIJl. K.H. Wachid Hasyim No. ? Telp (0271) 495066Fax. (0271) 6!91366 Karanganyar 67713

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)Tahun

I t ain-tain

Nama

Alamat

NPWPD

Menyetor berdasarkan *)

: fJ n rflTrm m l, rn

: I SKPDn $KPDT[: SKPDKB

lf SKPDKBT

: lvlasa Pajak:

Jenis Pajak Daerah

! srpnn SPTPD

n SK Pembetulan

! SK Keberatrn

SSPD

No. Unrt

C. FORMAT BUKU PENERTMAAN

PENERIMAAN

PEMf, RINTAH KABUPATEN KARANGANYARDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. I{.E. Wachid Hesyim No. 2 Telp. (O271r 495066 Fax. (0271) 6191366 Karanganyar 57713

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANGTahun Anggaran : . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . .

Bu lan : . . . . . . . . . . . . .

PEI{Yf,TORAN

uo l,l,yat I u."i'', ,Iumlah bulanini

Jumlah Vdbulan vll

Jumlah Vdbulan ini Keterangan No Ayat Uraian

Jumlahbulan ini

Jumlah s/d bulanvll

Jumlah Vd bulan l-- .ini lrelerangrn

JUMLAtrENERIMAAN JUMI-AE PEI{YETORANSISA S/D BULAN TNI Rp.

Mengetahui,Kepala Dinas Pengelolaan- Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar

. ...., Tahun

Bendahara Khusus Peneri:na-

D. FORMAT STPD

PEMERINTAH KABUPATENKARANGANYARDINAS PENDAPATAN, PENGL]LOLAANKEUANGAN DAN ASET DAETI.AHIl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 41,5066Fax$271\ 6491366

' Nanra^ Alamat.-NPWPD

Tgl Jatuh Tempct

STPD(Surat Tagihan Pajak Daerah)Masa Pa jak : . , , . . . . . , , , . . . . , . . ,Tahun

No. Urutt]:I_T:]l]

,flflrlnrrnmrT]*l

I. Berdasarkan Pasal l4 Peraturan Daerah Kabupqten Karanganyar Nomor 5 Tahun 20i0 tontarrg PoiakRestoran telah dilakukan ponelitian dan / at4p;pgmeriksaan atou kcteratrgan lain atas pclaksanaankewajiban :

Ayat l'u.iakNama Pajak

II, Dari penelitian dan atau pemeriksaari ter:sebqt diatas, penghitungan jumlah yang masih hanrs dibayaradalah sebagai berikut :

l, Pajak yang kurang dibayar2. Sanksi Adrninistrasi

a. Bunga3. Jurrrlah virng nrasih harus diblyar (l 'r 2a)

Rp

RpRp

I-luru1':PERHA]'IANL l{arap penyetoran dilakukarr nrelahri BKP atau Kas f)aeral (Barrk ,......... ) dcngan mcugguttakau'

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

ila STPD ini diterinra diLeqakan sanksi admiqEtrSsi b ?%-pql!!U+lf,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar

NIP.

No. STPD

Yang Menerima

RAT].IANINGSII-I,MDr.Hj, RINA IRIANI