BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA...
Transcript of BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA...
BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
2
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor
5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
3
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018-2023.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun
2023.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya
daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1
(satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode
5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),
dalam bentuk barang dan jasa.
Pasal 2
RPJMD Merupakan: a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025; dan
5
b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Pasal 3
(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan
Penganggaran.
(2) RPJMD bertujuan untuk menwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.
BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP.
Pasal 5
Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.
6
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 22 Maret 2019
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
ttd
AKH. JAZULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 57-1/2019
D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2019\PERDA 1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023.doc
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -1
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 MARET 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang
diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati
Jombang Periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24
September 2018, maka Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2018-2023 dipimpin
oleh Hj. Mundjidah Wahab sebagai Bupati dan Sumrambah sebagai Wakil Bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat
(12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Paerah, disusun suatu perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai
dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh
karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan
sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.
Selanjutnya pada pasal 261 ayat (4) diamanatkan bahwa visi dan misi kepala
daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka
menengah yang dimaksud adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain janji-janji politik yang harus
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -2
diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja
periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan
hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2018-2023 melalui 5 (lima) pendekatan. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan
ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian
terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Keempat dan kelima adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-
up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, secara bertahap,
dilakukan dari bawah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)
yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang
diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Kebijakan Nasional, Provinsi dan
Daerah diimplementasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara
terarah dan disesuaikan. Hasil proses kedua pendekatan tersebut kemudian diselaraskan
melalui musyawarah rencana pembangunan.
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 juga memperhatikan aspek pembangunan
berkelanjutan yang menjadi fokus pembangunan daerah. Permasalahan utama yang ada
dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa bidang diantaranya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -3
1. kemiskinan; 2. ketahanan pangan; 3. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. pendidikan inklusif; 5. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; 7. energi; 8. pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja; 9. pembangunan infrastruktur, peningkatan industri;
10. permukiman; 11. perubahan iklim; 12. degradasi lahan; dan 13. kedamaian
masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif.
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan
jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
Penyusunan RPJMD secara bertahap sesuai dengan rangkaian tahapan yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD Tahun
2018-2023 merupakan bentuk pelaporan dalam tahapan penyusunan RPJMD yang
memuat penelaahan lebih lanjut dari rancangan teknokratik serta pengejewantahan visi
dan misi ke dalam tujuan sasaran hingga program prioritas daerah disertai dengan
indikator dan langkah-langkah pencapaiannya. Penyempurnaan RPJMD 2018-2023
berdasarkan hasil forum konsultasi publik pada 24 Oktober 2018 dan pembahasan
bersama dengan DPRD serta pelaksanaan musrenbang RPJMD pada 13 Nopember 2018.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -4
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -5
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -6
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–
2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomor 11/D);
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka
dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -7
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan
sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. RPJMD Kabupaten Jombang memperhatikan dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan
daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi
pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan
daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;
3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Secara lebih
lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan
RKPD setiap tahunnya;
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RTRW Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;
5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan
RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); (2) Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4)
Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan
Minimal (SPM); (6) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (7) Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten
sekitar;
6. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN
akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -8
musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN);
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RPJMD Kabupaten
sekitar Kabupaten Jombang sebagai instrumen pembanding dengan yang
digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang supaya mampu
bersaing dengan Kabupaten di sekitar Jombang. Adapun identifikasi telaah RPJMD
Kabupaten daerah lain sebagai berikut:
Tabel 1.1
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
1 Kabupaten Lamongan
2016-2021 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan yang memadai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru, pemeliharaan gedung, ruang penunjang Pendidikan, dan peralatan pendidikan.
Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Lembaga Sekolah.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan.
Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kualifikasi.
Pembangunan Sarana dan Prasa‐rana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat.
Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit.
Peningkatan kuantitas dan kwalitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit.
Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan system irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -9
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan Kawasan.
Peningkatan penggunaan tehnologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim.
Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha.
Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan‐pelatihan disertai fasilitasi pemasaran.
Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan local sebagai penyedia bibit dan pakan ternak.
Pembinaan terhadap peternak/kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengem‐ bangan Kawasan peternakanserta introducing tehnology peternakan.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan.
Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan yang efektif dan efesien.
Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk meningkatkan niali jual dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
Mendorong berkembanganya Kawasan industry dan Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing.
Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding.
Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan konsumen.
Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusifpada era perdagangan bebas/Globalisasi.
Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online.
Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -10
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai kemitraan investasi.
Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan mengkolaborasikan dengan sektor‐sektor lainnya.
Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik wisata budaya, alam dan religi sert buatan menjadi destinasi wisata.
Melakukan promosi pariwisata ditingkat nasional dan internasional disertai penciptaaan branding wisata khas Lamongan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan pengairan serta Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan Penanganan.
Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi.
Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat.
Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh (sector air bersih, drainase, persampahan, airlimbah dan akses jalan).
Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih.
Pembangunan IPA dan Penambahan Jaringan Perpipaan/SR.
Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang septic/IPAL Komunal.
Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat.
Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis.
Peningkatan peran lintas sector dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.
Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -11
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Pengendalian Terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan Dan penguatan Pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.
Pengelolaan Dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara Terpadu didukung kebijakan Yang ramah lingkungan.
Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Becana Alam.
Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan.
Peningkatanpengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel.
Meningkatkan kedisiplinan aparatur.
Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah.
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD.
Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara berkesinambungan.
Peningkatan kualitasSDM aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -12
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencataan sipil.
Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan.
Penyederhanaan proses perijinan.
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan.
Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melaluipengembangan program‐program unggulan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan ekonomi.
Mengembangkan cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan. Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.
Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi.
Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual.
Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (JMF).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -13
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat.
Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama.
Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.
2 Kabupaten Mojokerto
2016-2021 Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama.
Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah.
Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pembangunan sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Peningkatan pembangunan ekonomi.
Peningkatan pembangunan infrastruktur.
Pengentasan kemiskinan.
Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan hasil produksi pertanian.
Peningkatan produksi hasil peternakan.
Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk penguatan basis agrobisnis.
Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -14
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan ketrampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja.
Peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup penduduk usia kerja.
Pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan public.
Peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat menuju kehidupan sejahtera.
Peningkatan pengolahan limbah medis.
Pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
Pemantapkan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pengentasan kemiskinan.
Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
Peningkatan pengelolaan kawasan cagar alam.
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -15
Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah
perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, dan terintegratif dengan
menjabarkan visi dan misi bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran dan program
pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten
Jombang juga menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Jombang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD setiap tahun selama periode
tahun 2019-2023;
3. Menjadi indikator pengukuran keberhasilan pencapaian target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2018-2023;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah; dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -16
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan
daerah, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat
dan daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan
penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam
bab ini adalah:
1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
1.3 Hubungan Antar Dokumen;
1.4 Maksud dan Tujuan;
1.5 Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini,
dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek
kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai
kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2019-2023. Bab ini
diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:
2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2.3 Aspek Pelayanan Umum;
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.
BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan
pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -17
kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub
bab dalam bab ini adalah:
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
3.3 Kerangka Pendanaan.
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa,
sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan
proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur
sub bab dalam bab ini adalah:
4.1 Permasalahan Pembangunan;
4.2 Isu Strategis.
Bab V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:
5.1 Visi;
5.2 Misi;
5.3 Tujuan;
5.4 Sasaran Daerah;
Bab VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan
setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi
RPJMD.
Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi
dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program
prioritas pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 yang berisi
program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun
untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -18
sesuai periodesasi RPJMD.
Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama
menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja
pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.
Bab IX. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024 dibawah kepemimpinan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah
pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan
pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan
RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku
kepentingan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Aspek Geografi
a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis,
karena berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya-Jombang-Solo dan jalan
kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi
jalan tol Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari
Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara
7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57”-112°27’21,26”
Bujur Timur.
Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati
sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif,
Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258
dusun/lingkungan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam
gambar berikut:
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -2
Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk
Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing
kecamatan tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan
No. Kecamatan Luas (Km2)
Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah Dusun
1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42
2 Perak 29,05 13 36
3 Gudo 34,39 18 75
4 Diwek 47,70 20 100
5 Ngoro 49,86 13 82
6 Mojowarno 78,62 19 68
7 Bareng 94,27 13 50
8 Wonosalam 121,63 9 48
9 Mojoagung 60,18 18 60
10 Sumobito 47,64 21 76
11 Jogoroto 28,28 11 46
12 Peterongan 29,47 14 56
13 Jombang 36,40 20 72
14 Megaluh 28,41 13 41
15 Tembelang 32,94 15 65
16 Kesamben 51,72 14 61
17 Kudu 77,75 11 47
18 Ngusikan 34,98 11 39
19 Ploso 25,96 13 50
20 Kabuh 97,35 16 87
21 Plandaan 120,40 13 57
Jumlah 1.159,50 306 1.258 Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan
yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan memiliki 9 desa dan 48
dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso merupakan kecamatan dengan wilayah yang
terkecil dengan luas 25,96 Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.
b. Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang
Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi
3 kawasan utama yaitu:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -3
a) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari
pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar dan merupakan
perbukitan struktural lipatan, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu,
dan Ngusikan.
b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar
merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena
memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto,
Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
c) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan
tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan
Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.
c. Topografi
Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi
tiga satuan morfologi, yaitu:
a) Bagian Utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi sebagian
Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan
Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh adanya pola kontur yang kasar,
dengan kemiringan lereng 16-40%. Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh
proses erosi dan banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang
(261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan G. Pucangan
(168 m).
b) Bagian Tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati
sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan oleh topografi datar
dengan elevasi 21-100 meter dpal dan kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat
aliran sungai besar yang permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-
anak sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan
perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur, serta terdapat
lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini elevasi berkisar antara 21 hingga
100 meter dpal;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -4
c) Bagian Selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkanik, yang meliputi sebagian
Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan
Wonosalam, dengan puncaknya antara lain G. Gede-1 (1.629 m), G.
Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2 (1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m), dan G.
Tambakmerang (1.360 m);
Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni
95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38%
memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700
meter.Penyebaran kemiringan lahan di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar
berikut:
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang,Tahun 2018
Gambar 2.2 Peta Penyebaran Ketinggian di Kabupaten Jombang
Sedangkan secara morfometri, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4
(empat) kelas kemiringan lereng, yaitu:
a) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang,
kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -5
b) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno,
Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
c) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng,
Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
d) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng,
Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan.
d. Geologi
a) Struktur dan Karakteristik
Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas batuan dan
endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara
Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil
aktivitas vulkanisme.
Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari
stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik,
karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan laut dalam, kemudian endapan
laut menjadi semakin dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut. Penyebaran
geologi di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Gambar 2.3
Peta Penyebaran Geologi di Kabupaten Jombang
Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai termuda adalah
(1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng Atas; (3) Formasi Pucangan;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -6
(4)Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro; (6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan
Vulkanik Muda; serta (8) Aluvium. Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar
wilayah Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh,
Kesamben, Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan
Bandarkedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan endapan sungai
berupa material lepas dominan berukuran lempung sampai kerikil.
b) Potensi
Jenis struktur geologi yang paling luas adalah 56.042,8 Ha, yaitu alluvium.
Tanah tersebut bercirikan warnanya kelabu dan bersifat subur. Tanah aluvium cocok
bagi tanaman padi, palawija, tembakau, tebu, kelapa dan buah-buahan. Dengan
demikian, sebagian besar wilayah kabupaten jombang sangat berpotensi untuk lahan
pertanian dan perkebunan.
Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh asosiasi
mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol coklat, andosol coklat
kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua, alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan
mediteran merah. Adapun sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah
Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
1. Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah Kecamatan
Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno, Bareng, Mojoagung,
Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan Ngoro;
2. Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol tersebar di
wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Sumobito,
Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso,
Kabuh dan Plandaan;
3. Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu
dan Ngusikan;
4. Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung;
5. Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar
Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan Plandaan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -7
e. Hidrologi
Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sebaran
litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah hidrogeologi secara umum
tercermin dari kondisi satuan-satuan morfologinya. Kondisi topografi yang khas,
dimana daerah Jombang secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain
basin) yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah tanah
akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari perbukitan struktural ke
arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, Kabupaten Jombang
termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air
Bawah Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah Brantas
yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan luas sekitar 6.186 Km².
Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas
(99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-
sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas,
Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Luasan wilayah DAS dan
Sub DAS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.2 Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang
DAS Sub DAS Luas
Ha %
Brantas Beng 7.923 6,8
Konto 14.402 12,4
Marmoyo 23.166 20,0
Ngotok-Ringkanal 43.352 37,4
Gunting 26.204 22,6
Bengawan Solo Solo Hilir 21 0,0
Lamongan 882 0,8
Jumlah 115.950 100,0
Sumber: BPDAS Brantas, Tahun 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/M/PRT/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa wilayah
Kabupaten Jombang dilayani daerah irigasi seluas 48.029 Ha, yang terdiri dari:
a) Daerah irigasi kewenangan pusat sebanyak 3 DI seluas 31.961 Ha
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -8
b) Daerah irigasi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI seluas 3.419 Ha
c) Daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 196 DI seluas 12.648 Ha.
f. Klimatologi
Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20-34°C.
Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe B (basah).
Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan
tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di
bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.
g. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang,
kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (620,21 Ha),
Kawasan Sekitar Embung (27,93 Ha), Kawasan Tanaman Pangan (36.507,08 Ha),
Perairan (23,17), Sempadan Sungai (400,30), Sungai (643,50), Taman Hutan Rakyat
(2.746,87 Ha) .
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi Jalan (187,77 Ha), Kawasan
Hutan Rakyat (747,89 Ha), Kawasan Hutan Produksi (21.905,17 Ha), Kawasan
Pariwisata (6,84 Ha), Kawasan Perkebunan (14.039,53 Ha), Kawasan Permukiman
(29.335,05 Ha), Kawasan Pertambangan Mineral (134 Ha), Kawasan Peruntukan
Industri (3.728,77 Ha), Kawasan Peternakan (90,87 Ha).
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan/Kawasan di Kabupaten Jombang
No Kawasan Luas (Ha) Prosentase (%)
Kawasan Lindung
1 Kawasan Hutan Lindung 620,21 0,53%
3 Kawasan Sekitar Embung 27,93 0,02%
4 Kawasan Tanaman Pangan 36.507,08 31,49%
5 Perairan 23,17 0,02%
7 Sempadan Sungai 400,30 0,35%
8 Sungai 643,50 0,55%
9 Taman Hutan Raya 2.746,87 2,37%
Total Kawasan Lindung 40.969,06 35,33%
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -9
No Kawasan Luas (Ha) Prosentase (%)
Kawasan Budidaya 1 Jalan 187,77 0,16%
2 Kawasan Hutan Rakyat 747,89 0,65%
3 Kawasan Hutan Produksi 21.905,17 18,89%
4 Kawasan Hutan Produksi / Perairan 8,55 0,01%
5 Kawasan Pariwisata 6,84 0,01% 6 Kawasan Perkebunan 14.039,53 12,11%
7 Kawasan Permukiman 29.335,05 25,30%
8 Kawasan Pertambangan Mineral 134,00 0,12%
9 Kawasan Peruntukan Industri 3.728,77 3,22%
10 Kawasan Peternakan 90,87 0,08%
11 Ruang Terbuka 35,50 0,03%
12 TPA 37,32 0,03%
Total Kawasan Budidaya 70.032,17 60,40%
Total 111.226,32 95,93%
Jumlah Total 115.950,00 100%
Sumber : Perhitungan Revisi RTRW Tahun 2017
h. Wilayah Rawan Bencana
1) Banjir
Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal,
sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta
sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu
menampung akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya
tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat
sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena alam dan ulah manusia,
tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan
air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena
debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga
melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan
curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah
air lainnya.
Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan
dalam tiga kategori:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -10
1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran
sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase
buatan manusia;
2. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti
bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir;
3. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat
runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat
menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung
mengalir deras sebagai banjir bandang.
Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Jombang terdapat
di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai,
yaitu K. Gunting, K. Catakgayam dan K. Jiken. Data dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah menyebutkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi banjir di wilayah
Kecamatan Jombang, Perak, Tembelang, Bardarkedungmulyo, Peterongan, Kesamben,
Sumobito, Mojowarno, Mojoagung dan Kudu.
i. Tanah Longsor
Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan
penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang
berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng serta proses pemicu longsoran.
Secara topografis, wilayah kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan
Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, dan Plandaan. Beberapa
bagian wilayah di kecamatan tersebut mempunyai kelerengan diatas 40% dengan
luas sekitar 7.753,6 Ha. Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling
tinggi (lereng tengah-atas) dan paling rawan longsor.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa pada
tahun 2016 telah terjadi tanah longsor di wilayah Kecamatan Plandaan,
Bandarkedungmulyo, Mojoagung, Wonosalam dan Bareng.
j. Puting Beliung
Wilayah di Kabupaten Jombang yang secara historis merupakan wilayah yang
pernah terkena bahaya angin puting beliung adalah:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -11
1. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Mojokambang (Dusun
Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)
2. Kecamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dusun Sukorejo), Desa
Kalangsemanding dan Desa Glagahan.
3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dusun Genukwatu dan Godong),
Desa Sugihwaras (Dusun Cermenan), Desa Gajah (Dusun Gandan), Desa Ngoro
(Dusun Pandean dan Ngoro Kidul), Desa Kauman (Dusun Kauman dan Genggeng),
Desa Rejoagung (Dusun Genggeng).
4. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Gabusbanaran, Desa Sentul dan Desa
Pesantren.
k. Kekeringan
Kekeringan sulit untuk dapat didefinisikan secara tepat, secara umum
kekeringan merupakan suatu kondisi dimana terjadi kekurangan air untuk memenuhi
kebutuhan (Bayong, 2002). Adapun definisi lain kekeringan merupakan suatu
fenomena yang normal, biasanya terjadi secara berulang sesuai dengan iklimnya.
Kekeringan hampir terjadi dimanapun, walaupun kejadiannya bervariasi dari wilayah
yang satu dengan wilayah lainnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendefinisikan kekeringan sebagai
hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan
hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud
kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang
ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan
(Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012).
Sebagaimana di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang
juga sebagai wilayah yang rawan bencana kekeringan. Informasi kejadian bencana
kekeringan di wilayah Kabupaten Jombang menurut Badan Penanggulangan Bencana
Daerah adalah Kecamatan Kabuh, Bareng, Wonosalam, Ngusikan, Ploso, Plandaan dan
Kudu.
l. Gempa Bumi
Beberapa lokasi di Kabupaten Jombang memiliki potensi mengalami bahaya
dari aspek geologi, yakni gempa tektonik. Berdasarkan kondisi aspek geologi dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -12
pergerakan tanah di Kabupaten Jombang, kawasan yang berpotensi mengalami
gempa bumi berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, serta sebagian
Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo.
Wilayah Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang rawan
terhadap gempa bumi tektonik yang dipengaruhi oleh sesar atau patahan kerak bumi
di Kecamatan Ploso. Belum ada data yang direlease oleh BPBD Kabupaten Jombang
mengenai kejadian gempa bumi di wilayah Kabupaten Jombang. Catatan gempa bumi
disekitar sesar Ploso terakhir terjadi pada tahun 1836. Dari catatan sejarah, pada
tahun tersebut intensitas gempa yang terjadi mencapai ukuran 8 MMI. Tidak ada
catatan sejarah terkait dengan lokasi pusat gempa dan efek gempa tersebut.
B. Demografi
Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 berdasarkan publikasi Badan
Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia hasil pergerakan proyeksi sensus penduduk
tahun 2010 (SP 2010) berjumlah 1.253.078 jiwa, terdiri atas 623.414 jiwa (49,75%)
penduduk laki-laki dan 629.664 jiwa (50,25%) penduduk perempuan. Secara
administratif hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang tahun 2017 berjumlah 1.393.813 jiwa, terdiri atas 703.181 jiwa (50,45%)
penduduk laki-laki dan 690.632 jiwa (49,55%) penduduk perempuan.
Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2017 lebih banyak jika
dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan nilai perbandingan
jenis kelamin (Sex Rasio) sebesar 101,82 yang berarti bahwa setiap ada 10.000
penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Jombang terdapat 10.182
penduduk berjenis kelamin laki-laki.
Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Jombang secara
administrasi kependudukan bertambah sebanyak 13.469 jiwa jika dibandingkan dengan
penduduk pada tahun 2016 yang berjumlah 1.380.344 jiwa.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -13
Sumber: Dinas Kependukdukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang
Tahun 2016-2017 (Jiwa)
Perkembangan penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan kelompok umur
sepanjang tahun 2014-2017 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2014 - 2017 (Jiwa)
Kelompok Umur
2014 2015 2016 2017
0 - 4 57,117 85,452 81,449 80,474
5 - 9 98,386 107,656 107,988 108,460
10 - 14 100,921 109,280 109,324 108,909
15 - 19 99,586 106,738 108,331 109,206
20 - 24 107,236 103,892 105,520 104,906
25 - 29 109,818 103,806 102,155 102,026
30 - 34 125,435 119,587 117,701 111,633
35 - 39 111,103 11,492 113,675 117,424
40 - 44 106,179 105,279 105,566 104,683
45 - 49 102,634 98,388 102,602 105,373
50 - 54 84,957 88,229 90,200 91,406
55 - 59 68,896 72,841 74,818 77,567
60 - 64 49,605 50,415 53,638 57,477
65 - 69 35,153 34,820 36,429 39,045
70 - ke atas 67,158 68,126 70,890 75,224
Jumlah / Total
1,324,184 1,266,001 1,380,286 1,393,813
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018
1,350,0001,355,0001,360,0001,365,0001,370,0001,375,0001,380,0001,385,0001,390,0001,395,000
2016 2017
1,380,344 1,393,813
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -14
Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia
produktif (umur 15-64 tahun) mencapai 70,43%. Sedangkan penduduk usia muda (usia
dibawah 15 tahun) sebesar 21,37% dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar
8,20%. Tingginya penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2017
Kabupaten Jombang terkenal sebagai Kota Santri dengan mayoritas penduduk
beragama islam mencapai 98,42%, namun demikian pluralisme keagamaan tetap terjaga.
Pada tahun 2017 telah dibangun Taman ASEAN sebagai salah satu wujud pengakuan
dunia atas predikat Kabupaten Jombang sebagai The Most Harmonious City in ASEAN atau
kota paling toleran di kawasan Asia Tenggara.
Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Jombang bekerja sebagai
karyawan swasta sebesar 37,76%, diikuti petani sebesar 24,82%, bekerja lainnya sebesar
21,45%, perdagangan sebesar 8,40%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 3,01%, bangunan
sebesar 2,21%, dan pendidik sebesar 1,74%. Sedangkan untuk pekerjan nelayan,
peternakan, kesehatan dan peneliti masing-masing dibawah 1%.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
A. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5
(lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
-41,707-56,095-55,927-56,351-54,168-52,607
-57,223-60,728
-53,253-52,635
-44,307-38,208
-29,095-19,033
-12,379-19,465
38,76752,36552,98252,855
50,73849,419
54,41056,696
51,43052,738
47,09939,359
28,38220,012
16,16127,219
70,000 50,000 30,000 10,000 10,000 30,000 50,000 70,000
0 – 4 5 – 9
10 – 1415 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74
75 +
Laki-Laki Perempuan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -15
peternakan, serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi:
Mojowarno, Mojoagung, Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso.
1) Pertanian
Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten Jombang
secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan.
Berdasarkan data pengolahan data yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan
budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten
Jombang. Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2017, penggunaan lahan
terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai
43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah
yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 80,45% berpengairan teknis, 3,51%
sawah ½ teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87%
sawah tadah hujan.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta melaksanakan
amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi,
Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2029 membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam
Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai sentra
produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan produksi pertanian,
khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) sudah dilaksanakan dan dipertimbangkan pada alokasi lahan
baku sawah eksisting seluas 42.948,65 Ha, dan peruntukan perkebunan eksisting
seluas 13.813,34 Ha.
2) Perkebunan
Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan
berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek
ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk
meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan
mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -16
Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam dua
kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet,
dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau.
Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di dominasi
oleh komoditas tebu yang pada tahun 2017 ini produktivitasnya sebesar 84.944,35
kg/ha/th. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang
berada di Kabupaten Jombang, salah satunya tembakau yang produktivitasnya di
tahun 2017 ini sebesar 11.175,25 kg/ha/th.
3) Peternakan dan Perikanan
Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di Kabupaten
Jombang, yaitu:
1. Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng
dan Plandaan.Sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek
dan Mojoagung;
2. Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara Kabupaten Jombang,
yang meliputi Kecamatan Kesamben, Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan.
Sedangkan di wilayah Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam;
3. Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan
dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh.
Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah Kabupaten
Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di
Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar.
Sementara ini perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, sebagian besar
berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya pengembangan
perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan diarahkan di wilayah
Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo.
4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai
pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun
ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009,
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -17
beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat
tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandar
Kedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-daerah tersebut dalam rencana
pengembangannya secara fungsi pemanfaatan maupun penggunaan lahannya
diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya
dengan segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana pengembangan kawasan
strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu:
1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno
Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten.
Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan
agrowisata, dengan didukung pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan,
pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis,
dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang.
2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung
Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa pasar
induk yang terpadu dengan keberadaan terminal penumpang, terminal cargo dan
rest area.
3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak
Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-
Bandar Kedungmulyo, dimana interchange (simpang susun) pintu tol terletak di
Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Tembelang. Pengembangan kawasan ini
diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif.
Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung
dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di
Perkotaan Perak dan Bandar Kedungmulyo.
4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang
Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan
memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang
dan tarikan pada beberapa wilayah kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis
cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi
sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -18
distribusi barang. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan
strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai
salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan Jombang yang fungsi
utamanya adalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan.
5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso
Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan
baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso
direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso
merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten
Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.
Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan
berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban. Arahan
pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri
yang dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang
publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan industri
dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer
direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu
aksesibilitas distribusi barang dan jasa.
B. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1) Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
Berdasarkan tutupan lahan, hutan tanaman dan kebun campuran (agroforestry)
memiliki fungsi yang besar dalam pengaturan iklim baik lokal maupun global.
Sedangkan jika dilihat dari ekoregion-nya, kawasan-kawasan dengan kepadatan
vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan memiliki
peran yang sangat penting dalam mengatur siklus iklim, kelembaban dan hujan,
pengendalian gas rumah kaca dan karbon.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -19
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Jombang (2018)
Gambar 2.6 Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kabupaten Jombang
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009
tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam
penataan ruang wilayah Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan
cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung
kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.
Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan
karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas
lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan
pemanfaatan ruang yang sesuai.
Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu
kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative
capacity). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada
kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan
lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu
ruang/wilayah. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung
lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -20
dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan
hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan.
2) Daya Dukung Air Permukaan
Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung
dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi
penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa
jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud
adalah mata air atau sumber air lainnya.
Gambar 2.7 Penentuan Daya Dukung Air
Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa
jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud
adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan
mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui sejauh
mana tingkat kemakmuran masyarakat yang selanjutnya sebagai tolok ukur
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional)
tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun).
Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB
menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor
produksi lainnya. PDRB Kabupaten Jombang adalah PDRB menurut lapangan usaha
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -21
atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan
oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang dalam
periode waktu tertentu.
Sehubungan dengan adanya perubahan pada tatanan global dan lokal yang
sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, salah satu bentuk adaptasi
pencatatan statistik nasional adalah dilakukannya perubahan tahun dasar PDRB dari
tahun 2000 ke tahun 2010. Perhitungan PDRB tahun dasar 2000 didasarkan pada
sembilan sektor usaha yang dominan di masyarakat sedangkan PDRB tahun dasar
2010 diukur berdasarkan perhitungan tujuh belas kategori yang dominan di
masyarakat. Konsekuensi adanya perubahan tahun dasar ini adalah penyesuaian
perhitungan PDRB tahun 2014 yang sudah diekspos sebelumnya menggunakan tahun
dasar 2010.
Tujuh belas kategori dalam perhitungan PDRB tahun dasar 2010 yaitu (1)
kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) kategori pertambangan dan
penggalian, (3) kategori industri pengolahan, (4) kategori pengadaan listrik dan gas,
(5) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (6) kategori
konstruksi, (7) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor, (8) kategori transportasi dan pergudangan, (9) kategori penyediaan akomodasi
dan makan minum, (10) kategori informasi dan komunikasi, (11) kategori jasa
keuangan dan asuransi, (12) kategori real estate, (13) kategori jasa perusahaan, (14)
kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15)
kategori jasa pendidikan, (16) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (17)
kategori jasa lainnya.
PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB
ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK). PDRB ADHB
Kabupaten Jombang mulai tahun 2013 sampai pada tahun 2017 terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2013 mencapai Rp. 23.829,80 Milyar, meningkat
mencapai Rp. 34.940,027 Milyar pada tahun 2017 atau meningkat 46,62% dengan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36% dan memberikan kontribusi sebesar 1,73%
terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PDRB ADHK seri 2010
Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mencapai Rp. 20.672,3 Milyar naik sebesar Rp.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -22
4.824,7 Milyar menjadi Rp. 25.497,0 milyar tahun 2017. PDRB Kabupaten Jombang
secara berurutan disajikan pada gambar sebagai berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
* angka sementara
Gambar 2.8 Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)
Peningkatan capaian PDRB Kabupaten Jombang pada tahun 2017 tidak lepas dari
berbagai kebijakan pemberdayaan perekonomian rakyat yang telah diupayakan oleh
Pemerintah Kabupaten Jombang guna mendorong kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan taraf hidupnya, melaui peningkatan produksi dan produktivitas berbasis
teknologi keunggulan sumberdaya lokal berkelanjutan, membangun dan memperkuat
sentra-sentra industri melalui pola kemitraan dan akses pasar produk IKM, meningkatkan
potensi ekonomi yang ada, meningkatkan pemberdayaan dan penguatan lembaga
ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2) Perkembangan PDRB per Kapita
PDRB per Kapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari
PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk
mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan
kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
2013 2014 2015 2016 2017*
20,672.3 21,793.2 22,960.2 24,199.1 25,497.0 23,829.8
26,339.1 29,148.0
31,983.1 34,940.0
ADHK
ADHB
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -23
faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku
dipasar. Dengan demikian, pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam
pembentukan pendapatan regional suatu daerah.
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Jombang pada tahun 2013 dan
2017 tersaji dalam gambar berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
*) 2017 adalah angka sementara
Gambar 2.9 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)
Dari gambar di atas, nampak bahwa selama lima tahun terakhir PDRB per
Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada
tahun 2013 PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.16.772.413
meningkat menjadi Rp.21.335.084 pada tahun 2014 dan tahun 2015 meningkat
sebesar 9,16% menjadi sebesar Rp.23.487.364, pada tahun 2016 meningkat lagi
menjadi sebesar Rp.25.647.721 serta tahun 2017 mencapai Rp.27.883.360
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2017
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perlambatan, yaitu dari
sebesar 5,4% pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,36% pada tahun 2017 atau
melambat 0,04%. Penyumbang pertumbuhan tertinggi ada pada kategori penyediaan
akomodasi dan makan minum dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,69% dan kategori
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
16,772,413
21,335,084 23,487,364
25,647,721
27,883,360
PDRB Per Kapita
PDRB Per Kapita
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -24
penyumbang pertumbuhan terendah ada pada kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,66%.
Tujuh belas kategori tersebut semuanya mengalami pertumbuhan positif,
dengan 3 (tiga) kategori penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu kategori
penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,69%
dan mengalami perlambatan sebesar 1,15% dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,79%;
diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar
7,69% dan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,36%; dan
kategori kontruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 7,45% dan mengalami
percepatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,12%. Perkembangan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana
disajikan pada tabel berikut ini:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018
*) angka sementara,
Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2017 (%)
Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan
usaha pada periode tahun 2013-2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
2014 2015 2016 2017*
Jatim 5.86 5.44 5.57 5.45
Jombang 5.42 5.36 5.4 5.36
55.15.25.35.45.55.65.75.85.9
6
%
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -25
Tabel 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,42 2,05 2,02 1,72 0,66
B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 2,89 2,36 2,26 4,14
C. Industri Pengolahan 5,56 5,47 5,27 5,27 6,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas 3,04 0,86 1,18 1,53 1,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4,40 2,27 2,72 2,63 3,17
F. Konstruksi 6,48 5,59 5,47 6.12 7,45
G. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor
8,41 7,14 6,93 6.99 7,28
H. Transportasi dan Pergudangan 4,52 4,40 5,18 5.45 5,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,34 8,65 8,48 8.79 8.69
J. Informasi dan Komunikasi 13,46 7,87 7,49 7.69 7.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 14,69 7,38 6,90 6.77 3,74
L. Real Estate 9,64 8,46 8,24 8.26 6,12
M,N Jasa Perusahaan 6,31 6,90 6,60 6.36 6,56
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
2,05 1,37 2,83 2.39 2.28
P. Jasa Pendidikan 6,82 6,49 6,41 6.22 4,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 9,24 8,96 8.36 7,69
R,S,T,U Jasa Lainnya 6,27 6,02 5,47 5.28 5.06 Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018 *) Angka sementara
3) Laju Inflasi
Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang
tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh
masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga
memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di
masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal
ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan
tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat
menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.
Kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dalam lima tahun
terakhir sebagai berikut: inflasi harga produksi tahun 2014 sebesar 5,11% dan inflasi
harga konsumen dihitung mulai tahun 2015 sebesar 1,99% dan sebesar 1,6% pada
tahun 2016. Sedangkan besaran inflasi pada tahun 2017 adalah sebesar 3,17% dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -26
tahun 2018 mencapai 2,22%, Perkembangan inflasi di Kabupaten Jombang selama
lima tahun terakhir masih dibawah perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jatim, Tahun 2018
Gambar 2.11 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (%)
4) Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan
tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen
indeks, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. IPM
Kabupaten Jombang dengan metode penghitungan baru pada tahun 2017 mencapai
70,88%. Capaian ini meningkat sebesar 0,85 poin jika dibandingkan dengan IPM pada
tahun 2016 yang sebesar 70,03%. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten
Jombang tahun 2017 termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami
peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami
peningkatan. Secara grafis dapat dijelaskan dalam tabel sebagaimana berikut:
7.59
3.08 2.74
4.04
2.86
5.11
1.991.6
3.17
2.22
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018
Jawa Timur
Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -27
Tabel 2.6 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014–2017
Indikator 2014 2015 2016 2017
IPM 69,07 65,59 70,03 70,88
- Indeks Kesehatan 79,04 79,50 79,65 79,80
- Indeks Pendidikan 60,23 60,53 60,85 62,14
- Indeks Daya Beli 69,23 70,02 70,85 71,80
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Peningkatan capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2017 disumbang oleh
kenaikan indeks pendidikan sebesar 1,29 poin dari 60,85% pada tahun 2016 menjadi
62,14% pada tahun 2017, kenaikan indeks daya beli sebesar 0,95 poin dari 70,85%
pada tahun 2016 menjadi 71,80 pada tahun 2017 dan peningkatan indeks harapan
hidup sebesar 0,15 poin dari 79,65% pada 2016 menjadi 79,80% pada 2017.
Indeks kesehatan diukur dengan melihat angka harapan hidup saat lahir (AHH)
guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk
pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya melalui
pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana Angka Harapan Hidup pada waktu
lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada
perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten
Jombang tahun 2017 mencapai 71,87 tahun mengalami peningkatan relatif kecil
sebesar 0,1 poin dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 71,77 tahun. Peningkatan
capaian AHH ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jombang untuk
berperilaku hidup sehat serta dukungan akses dan mutu layanan kesehatan dan
layanan dasar lainnya yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang semakin
baik.
Indeks pendidikan diukur dengan kombinasi antara lama sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) guna mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui pendekatan
harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), dimana Rata-rata lama
sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lamanya bersekolah
seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -28
Harapan lama sekolah (EYS) Kabupaten Jombang pada tahun 2017 mencapai
12,70 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2016 yang
mencapai sebesar 12,69 tahun. Capaian EYS sebesar 12,70 tahun menunjukkan bahwa
harapan lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan tingkat perguruan tinggi
atau sederajat. Sedangkan rata-rata lama sekolah (MYS) penduduk Kabupaten
Jombang pada tahun 2017 mencapai 8,06 tahun mengalami peningkatan 0,38 tahun
dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 7,68 tahun. Capaian MYS sebesar 8,06 tahun
menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Peningkatan capaian MYS ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan serta didukung semakin meningkatnya akses dan mutu layanan
pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
Indeks daya beli diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan
atau paritas daya beli guna mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan
pendapatannya melalui kemampuan daya beli. Pada tahun 2017 kemampuan daya
beli masyarakat Kabupaten Jombang mencapai Rp. 10.560.000,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp. 323.000,00 dari Rp. 10.237.000,00 pada tahun 2016.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita masyarakat pada
tahun 2017 semakin meningkat dibandingkan pada tahun 2016, hal ini
mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat semakin membaik seiring dengan
percepatan pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang.
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Pendidikan
Harapan lama sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) merupakan
salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada komponen
Dimensi pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah salah
satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah
Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Angka
harapan lama sekolah adalah angka lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan ini
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -29
mengasumsikan kemungkinan anak akan tetap sekolah pada usia berikutnya sama
dengan rasio penduduk yang bersekolah per sekoah per jumlah penduduk untuk umur
yang sama saat ini. Tujuan penghitungan ini adalah untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk
lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka rata-rata
lama sekolah
Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolahatau
Mean Years Of Schooling. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang
menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan
Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 angka rata-rata lama
sekolah adalah sebesar 7,49 tahun sedangkan pada tahun 2014 mengalami sedikit
kenaikan sebesar 7,67, tahun 2015 meningkat sebesar 7,85, selanjutnya pada tahun
2016 meningkat menjadi sebesar 8,35 terus naik menjadi 10,39 Tahun 2017.
Peningkatan angka rata-rata lama sekolah tersebut, menunjukkan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian
peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana
prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Jombang.
Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar diantaranya
disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak
tamat SD maupun yang tidak sekolah.
Angka partisipasi murni
Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian
indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan
penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat
pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
APM Kabupaten untuk jenjang tingkat SD/MI Jombang pada tahun 2013
sebesar 95,75, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 95,95, dan di tahun 2015
meningkat kembali sebesar 95,99 sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan 96
serta pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 98,05.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -30
Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2013
sebesar 93,31, dan pada tahun 2014 turun menjadi 85,31, dan di tahun 2015 sebear
85,46 sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 85,70, dan kembali
meningkat menjadi 89,34 pada tahun 2017.
Peningkatan APM pada tingkat SD ini mencerminkan semakin tingginya tingkat
kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif
pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Perkembangan APM tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana
tergambar dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.7 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017
Kabupaten Jombang
No. Jenjang Pendidikan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 APM SD/MI 95.75 95.95 95.99 96.00 98.05
2 APM SMP/MTs 93.31 85.31 85.46 85.70 89.34
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah
Jika ditinjau per kecamatan, maka capaian APM per kecamatan di Kabupaten
Jombang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017 Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Jombang No Kecamatan APM
SD/MI SMP/MTs
1. Bandar Kedungmulyo 67.37 44.90
2. Perak 92.35 100.31
3. Gudo 101.72 42.09
4. Diwek 113.17 134.78
5. Ngoro 101.12 126.59
6. Mojowarno 94.57 86.36
7. Bareng 92.48 49.21
8. Wonosalam 79.60 71.51
9. Mojoagung 100.89 141.41
10. Sumobito 90.71 60.56
11. Jogoroto 125.90 157.64
12. Peterongan 92.78 126.71
13. Jombang 112.32 122.31
14. Megaluh 109.99 81.68
15. Tembelang 95.43 39.77
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -31
16. Kesamben 100.02 58.92
17. Kudu 96.38 76.46
18. Ploso 101.68 91.95
19. Kabuh 74.98 89.90
20. Plandaan 84.02 57.83
21. Ngusikan 93.31 176.71
Kabupaten Jombang 98.05 89.34
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah
Angka partisipasi kasar (APK)
Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat
pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah
perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah
penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya,
yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten
Jombang dalam kurun waktu tahun 2013-2017 tidak banyak mengalami perubahan
dan cenderung stabil dan untuk tingkat PAUD, SD dan SMP. Perkembangan APK
tahun 2013-2017 seperti yang ada pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
1 APK PAUD 95,50 95,90 95,98 96,70 96,95
2 APK SD/MI 105,89 106,18 106.28 105,92 106,69
3 APK SMP/MTs 103,29 103,25 103.31 103,35 105,32
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD dan SMP, namun dengan
adanya peningkatan APK pada tingkat PAUD yang berlangsung secara kontinyu ini
mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti
pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK di Kabupaten Jombang seperti tersaji
dalam tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -32
Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Jombang
No Kecamatan APK
SD/MI SMP/MTs
1. Bandar Kedungmulyo 74.98 59.76
2. Perak 100.95 113.96
3. Gudo 111.84 58.28
4. Diwek 118.26 143.60
5. Ngoro 107.65 145.19
6. Mojowarno 99.68 100.97
7. Bareng 101.71 66.61
8. Wonosalam 93.32 100.55
9. Mojoagung 106.87 160.04
10. Sumobito 96.37 71.49
11. Jogoroto 134.97 180.01
12. Peterongan 100.22 140.97
13. Jombang 115.80 129.50
14. Megaluh 127.00 107.86
15. Tembelang 105.10 46.87
16. Kesamben 108.95 73.96
17. Kudu 117.62 120.22
18. Ploso 116.85 123.77
19. Kabuh 87.48 127.85
20. Plandaan 99.25 81.58
21. Ngusikan 122.43 235.83
Kabupaten Jombang 106.69 105.33
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
2) Kesehatan
Angka kematian bayi (AKB)
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara waktu bayi lahir sampai
bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan
banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun tertentu.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun
2013 sampai dengan 2017 menunjukan tren yang naik turun, dimana sempat naik
cukup tinggi di tahun 2013 lalu kembali turun pada tahun 2014. Namun, mulai tahun
2014 sampai dengan tahun 2016 AKB cenderung mengalami peningkatan dan tahun
2017 turun secara signifikan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -33
Capaian AKB Kabupaten Jombang selama 5 tahun berturut-turut masih dalam
toleransi AKB yang ditetapkan secara nasional sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup.
Perkembangan AKB Kabupaten Jombang sebagaimana gambar berikut:
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Angka harapan hidup
Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata
penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.Angka
Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya.
Untuk Kabupaten Jombang AHH selama 4 tahun mengalami naik turun, yakni
tahun 2014 sebesar 79,03 meningkat menjadi 79,73 pada tahun 2015, lalu meningkat
kembali menjadi sebesar 80,22 pada tahun 2016, yang kemudian mengalami
penurunan menjadi 80,04 pada tahun 2017. Penurunan AHH pada tahun 2017
tersebut disebabkan karena naiknya angka kematian bayi pada waktu lahir dan ibu
melahirkan yang tidak lepas dari pola masyarakat dalam berperilaku hidup sehat
meskipun dukungan akses dan mutu layanan kesehatan dan layanan dasar lainnya
yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang semakin baik
Perkembangan angka harapan hidup tahun 2012-2015 seperti digambarkan
pada grafik sebagai berikut:
14.01
9.81 10.35 10.53
8.98
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -34
Sumber: IPM Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.13 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017
Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi mulai dari tahun
2014 sampai tahun 2017 adalah di Kecamatan Jombang. Sedangkan AHH terendah
terdapat di Kecamatan Wonosalam di ikuti Ngusikan dan Megaluh.
Tabel 2.11 Angka Harapan Hidup per Kecamatan Tahun 2014-2017
No. Kecamatan AHH
2014 2015 2016 2017
1 Bandar Kedung Mulyo 73.70 72.85 72.71 74.40
2 Bareng 74.87 73.80 71.49 73.60
3 Diwek 72.74 72.33 72.69 73.99
4 Gudo 72.09 71.30 72.27 73.92
5 Jogoroto 70.84 70.53 69.21 73.82
6 Jombang 76.14 75.38 74.13 74.26
7 Kabuh 73.50 72.58 75.00 74.43
8 Kesamben 73.47 72.35 72.64 74.67
9 Kudu 75.98 75.28 72.30 74.68
10 Megaluh 68.39 68.83 67.86 74.20
11 Mojoagung 74.98 73.13 73.56 73.94
12 Mojowarno 72.90 71.75 70.33 73.99
13 Ngoro 70.33 70.05 71.40 74.10
14 Ngusikan 68.75 68.03 68.29 74.57
15 Perak 73.55 72.58 75.00 73.97
16 Peterongan 73.44 72.83 72.66 73.67
17 Plandaan 74.96 74.20 75.00 72.78
18 Ploso 75.16 74.53 75.00 73.42
19 Sumobito 74.44 73.58 73.21 74.51
79.03
79.73
80.22
80.04
78.7
78.9
79.1
79.3
79.5
79.7
79.9
80.1
80.3
2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -35
No. Kecamatan AHH
2014 2015 2016 2017
20 Tembelang 70.63 70.00 71.57 73.81
21 Wonosalam 66.96 66.78 68.64 74.05
Kabupaten Jombang 73.77 71.83 72.14 72.04 Sumber: IPM Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Prevalensi gizi buruk
Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi yang menggambarkan
tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase Prevalensi gizi buruk di
Kabupaten Jombang selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang naik turun.
Yakni pada tahun tahun 2014 sebesar 0,53%, kemudian turun menjadi 0,49% pada
tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 0,6% pada tahun 2016, dan menurun
kembali pada tahun 2017 sebesar 0,29%. Naik turunnya prosentase prevalensi gizi
buruk tersebut, disebabkan pola asuh yang salah, asupan makanan yang kurang serta
penyakit penyerta yang kronis pada balita. Perkembangan prosentase Prevalensi gizi
buruk sebagaimana dalam gambar di bawah ini:
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.14 Prevalensi Gizi Buruk Tahun 2014-2017
3) Indek Pembangunan Gender (IPG)
Sejak tahun 1995 hingga 2009, indek pembangunan gender (IPG) dihitung
dengan menggunakan metode lama, yang tidak mengukur ketimpangan antar gender
0.530.49
0.6
0.29
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
2014 2015 2016 2017
Prevalensi gizi buruk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -36
yang terjadi, hanya disparitas dari masing masing komponen IPM untuk setiap gender.
Angka IPG metode ini tidak bisa dinterpretasikan terpisah dari IPM. Pada tahun 2014,
UNDP melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru yang
merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. IPG metode baru
merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam
pencapaian IPM, dengan menggunakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki (UNDP,
2004).
Untuk variabel/dimensi yang digunakan dalam penghitungan masih tetap
sama yaitu:
1) Umur panjang dan hidup sehat (e0 = angka harapan hidup menurut jenis kelamin);
2) Pengetahuan/pendidikan (HLS dan RLS menurut jenis kelamin);
3) Standar hidup layak (angka pengeluaran per kapita menurut jenis kelamin yang
didapat dari data sekunder berupa upah yang diterima, jumlah angkatan kerja,
serta jumlah penduduk laki laki dan perempuan).
Perubahan metodologi yang terjadi menyebabkan perubahan interpretasi dari
angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan
angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dan IPM, maka semakin kecil ketimpangan
yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Dengan metode baru, interpretasi angka
IPG berubah dengan menggunakan angka 100 yang dijadikan patokan, karena angka
tersebut merupakan rasio paling sempurna, yaitu semakin kecil jarak IPG dengan nilai
100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dan perempuan. Jika semakin
besar jarak angka IPG ke nilai 100, maka makin terjadi ketimpangan pembangunan
antara laki laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Jombang pada tahun
2013-2017 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.12 Perkembangan IPG Kabupaten Jombang Tahun 2013–2017
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017
IPG 88,47 89,35 89,42 89,67 89,91
Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2018
Memperhatikan capaian IPG Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di atas,
dapat diinformasikan bahwa terjadi kenaikan capaian semakin mendekati angka 100.
Hal ini mengandung arti bahwa jarak angka IPG semakin kecil ke nilai 100, yaitu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -37
kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan sudah tercipta meskipun
terus harus diupayakan untuk mendekati kesempurnaan.
4) Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan berdasarkan konsep Biro Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang
dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari
jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan
pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Perkembangan tingkat kemiskinan dalam periode 2013-2017 tersaji sebagaimana
gambar berikut:
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
11.12063196
10.8 10.79
10.7
10.48
12.73
12.28 12.28
11.85
11.211.47
10.96 11.13
10.710.12
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2013 2014 2015 2016 2017
Tingkat Kemiskinan
Jombang Jawa Timur Nasional
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -38
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1) Seni Budaya
Jumlah grup kesenian
Untuk menopang pelestarian seni dan budaya, maka perlu upaya dan
kerjasama segenap elemen masyarakat dalam menjaga eksistensi kelompok seni dan
budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni yang ada pada tahun 2014 sebanyak
629 kelompok. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kelompok seni atau
budaya cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 jumlahnya
menurun dibandingkan pada tahun 2014 menjadi 524 kelompok, di tahun 2016
menurun kembali menjadi 372 kelompok dan pada tahun 2017 sedikit mengalami
kenaikan menjadi 398 kelompok, hal itu dikarenakan tidak diperbaruinya ijin
pendaftaran kelompok seni budaya. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak aktif
melakukan kegiatan atau telah meninggal dunia.
Jumlah gedung
Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih belum tersedia,
sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan
kesenian daerah supaya seni dan budaya daerah bisa dikenal luas oleh seluruh
masyarakat di Kabupaten Jombang.
2) Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional
Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional dari
Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 189 orang, yaitu pada
tahun 2014 sebanyak 40 orang, 2015 sebanyak 59 orang, tahun 2016 sebanyak 27
orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 63 orang. Untuk lebih meningkatkan prestasi
pemuda di masa datang diperlukan upaya pembinaan yang lebih terfokus pada bidang
unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional.
Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat
nasional selama periode 2014 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam gambar
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -39
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.16 Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang
di Tingkat Nasional Tahun 2014-2017
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten
Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat
provinsi/nasional. Perkembangan prestasi cabang olahraga yang dibina oleh
Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.17 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional
Tahun 2014-2017 Lapangan Gedung Olahraga
Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2014 sebanyak 2
40
59
27
63
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016 2017
1110
67
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -40
unit dan meningkat menjadi 4 unit pada tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.13
Gedung Olahraga Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017
No Capaian
Pembangunan 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah gedung
olahraga 2 2 4 4
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Urusan Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS)
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama
usiamuda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan
13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia
pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel
berikut:
Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No.
Jenjang Pendidikan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 APS SD/MI 95.75 95.95 95.99 96.00 98.05
2 APS SMP/MTs 93.31 85.31 85.46 85.70 89.34
3 APS MA/MA/SMK 77.53 75.37 75.50
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi sekolah
pendidikan dasar untuk SD cenderung meningkat. Jika dilihat mulai tahun 2013 yang
sebesar 95,75, tahun 2014 sebesar 95,95, tahun 2015 sebesar 95,99, tahun 2016
sebesar 96 dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 98,05. Sedangkan untuk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -41
tingkat SMP juga mengalami naik turun, yakni dari sebesar 93,31 pada tahun 2013,
menurun menjadi sebesar 85,31 pada tahun 2014, tahun 2015 sebesar 85,46, tahun
2016 sebesar 85,70 dan mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi sebesar 89,34
pada tahun 2017.
Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk kecamatan-kecamatan
di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk wilayah kecamatan yang pinggiran
cenderung rendah. Hal ini bisa dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di
wilayah perkotaan baik secara jumlah maupun mutu. Besaran angka partisipasi
sekolah untuk kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Jombang Tahun 2017
No Kecamatan APS
SD/MI SMP/MTs
1 Bandar Kedungmulyo 68.19 45.18
2 Perak 93.63 100.57
3 Gudo 102.65 42.12
4 Diwek 116.53 135.20
5 Ngoro 103.55 127.33
6 Mojowarno 96.36 86.36
7 Bareng 93.31 49.47
8 Wonosalam 80.27 74.93
9 Mojoagung 102.05 142.83
10 Sumobito 91.77 60.70
11 Jogoroto 130.82 157.98
12 Peterongan 94.49 126.93
13 Jombang 113.30 123.15
14 Megaluh 110.86 81.68
15 Tembelang 96.89 39.79
16 Kesamben 101.08 59.01
17 Kudu 100.57 76.96
18 Ploso 102.07 92.32
19 Kabuh 75.41 90.48
20 Plandaan 85.45 57.97
21 Ngusikan 93.43 176.71
Kabupaten Jombang 99.63 89.77
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -42
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar
per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan
untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk mengetahui rasio
ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2013-2017
No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
1 SD/MI
1.1 Jumlah gedung sekolah 821 822 818 817 819
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
115,676 115,676 116,180 115,272 118,297
Rasio 141 141 142 141 144
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah gedung sekolah 243 246 251 256 258
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
63,410 63,410 67,736 68,123 69,121
Rasio 261 258 270 266 268
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Dari tabel di atas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan sekolah
untuk SPM/MTs menunjukkan tren yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 rasio
ketersediaan sekolah sebesar 261 dan mengalami penurunan pada tahun 2014
sebesar 258. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 270 dan
kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 266 dan sedikit mengalami kenaikan pada
tahun 2017 sebesar 268 dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh rasio ketersediaan
untuk sekolah dasar/MI. Hal ini menunjukkan semakin terfasilitasinya kegiatan
pendidikan melalui peningkatan jumlah sarana gedung sekolah di Kabupaten
Jombang. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2017 rasio
ketersediaan sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:142 masih dalam standar nasional
yang sebesar 1:170. Sedangkan untuk tingkat SMP rasio ketersediaan sekolah sebesar
1:268 masih dalam standar nasional yakni sebesar 1:306. Hal ini merupakan cerminan
bahwa tingkat partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs sudah sesuai dengan yang
diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang tersedia mampu menampung
seluruh jumlah siswa. Rasio ketersediaan sekolah menurut kecamatan tersaji dalam
tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -43
Tabel 2.17
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017 Menurut Kecamatan
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah gedung sekolah
Jumlah penduduk
usia 7-12 th Rasio
Jumlah gedung sekolah
Jumlah penduduk
usia 13-15 th Rasio
1 2 3 4 5=3:4 6 7 8=6:7
1 Bandar Kedungmulyo 32 6.178 1:193 5 3.539 708
2 Perak 34 5.461 161 11 3.855 350
3 Gudo 35 4.646 133 5 3.248 650
4 Diwek 69 9.221 134 35 5.966 170
5 Ngoro 54 7.203 133 20 2.828 141
6 Mojowarno 56 9.194 164 19 3.599 189
7 Bareng 39 5.096 131 8 3.022 378
8 Wonosalam 27 3.427 127 6 1.811 302
9 Mojoagung 47 7.856 167 18 2.823 157
10 Sumobito 51 8.302 163 14 4.812 344
11 Jogoroto 38 5.185 136 18 2.351 131
12 Peterongan 35 6.312 180 16 3.688 231
13 Jombang 75 13.477 180 34 7.312 215
14 Megaluh 29 2.763 95 5 2.009 401
15 Tembelang 34 4.863 143 11 7.408 673
16 Kesamben 42 5.261 125 11 3.498 318
17 Kudu 21 2.293 109 3 1.202 401
18 Ploso 25 3.098 124 4 1.653 413
19 Kabuh 30 3.761 125 5 1.389 278
20 Plandaan 28 3.086 110 6 2.215 369
21 Ngusikan 18 1.614 90 4 893 223
Kab. Jombang 819 118.297 144 258 69.121 267
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio guru/murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per
jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -44
Tabel 2.18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2013-2017
No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 8.814 9.512 8.636 9.409 8.882
1.2. Jumlah Murid 123.542 123.015 123.542 123.473 125.872
Rasio 14 13 14 13 14
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 5.621 6.014 5.842 5.852 4.624
2.2. Jumlah Murid 66.269 69.225 66.269 69.912 61.714
Rasio 12 12 11 12 13
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid
menunjukkan trend yang stabil dalam 5 (lima) tahun terakhir baik untuk tingkat SD/MI
maupun SMP/MTs. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal
antara guru dan murid di Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap
terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah
kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih
rendah rasionya.
Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2017
rasio jumlah guru dan murid untuk jenjang SD/MI sebesar 1:14 masih dalam standar
nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP/MTs rasio jumlah guru dan
murid sebesar 1:13 masih dalam standar nasional yang sebesar 1:16. Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar baik SD maupun
SMP telah mencukupi perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional.
Rasio jumlah guru dan murid tingkat dasar menurut kecamatan sebagaimana
tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.19
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2017 Menurut Kecamatan
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio
1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6
1 Bandar Kedungmulyo 153 4.632 30 42 1.589 38
2 Perak 212 5.513 26 136 3.867 28
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -45
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio
3 Gudo 242 5.196 21 67 1.367 20
4 Diwek 325 10.905 34 208 8.041 39
5 Ngoro 319 7.754 24 167 3.580 21
6 Mojowarno 301 9.165 30 142 3.108 22
7 Bareng 220 5.183 24 71 1.487 21
8 Wonosalam 166 3.198 19 49 1.295 26
9 Mojoagung 277 8.396 30 174 3.992 23
10 Sumobito 286 8.001 28 123 2.914 24
11 Jogoroto 146 6.998 48 78 3.706 48
12 Peterongan 208 6.326 30 209 4.673 22
13 Jombang 619 15.607 25 474 8.943 19
14 Megaluh 204 3.509 17 63 1.641 26
15 Tembelang 229 5.111 22 100 2.946 29
16 Kesamben 216 5.732 27 94 2.061 22
17 Kudu 125 2.697 22 46 919 20
18 Ploso 180 3.620 20 86 1.520 18
19 Kabuh 197 3.290 17 75 1.206 16
20 Plandaan 203 3.063 15 56 1.281 23
21 Ngusikan 106 1.976 19 36 1.578 44
Jumlah 4.934 125.872 26 2.496 61.714 25
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Fasilitas pendidikan
Perkembangan jumlah bangunan SD/MI dalam kondisi baik selama lima tahun
terakhir menunjukan trend yang membaik, dari sebesar 93,13 % pada tahun 2013
menjadi sebesar .... pada tahun 2017. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukan trend
yang menggembirakan yakni sebesar 96,66% pada tahun 2013 menjadi .... pada tahun
2017.
Angka putus sekolah
Angka putus sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah
per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka putus sekolah
dalam tiga tahun terakhir menunjukan tren yang semakin menggembirakan dengan
semakin turunnya angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Untuk
jenjang pendidikan SD/MI perkembangannya cenderung menurun meskipun antara
tahun 2014 ke tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan yakni pada tahun 2014 sebesar
0,02% mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,039% pada tahun 2015. Namun pada
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -46
tahun 2016 menunjukkan perbaikan dengan menurun cukup signifikan di angka
0,013% dan menurun kembali menjadi 0,01% di tahun 2017.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan bahwa
perkembangan prosentase angka putus sekolah cenderung mengalami trend yang
naik turun, pada tahun 2014 sebesar 0,18% menjadi 0,15% pada tahun 2015 dan
tahun 2016 sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,36%. Kedepan akan
dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan semua stakeholder
pendidikan untuk lebih menurunkan angka putus sekolah.
Angka Kelulusan Sekolah
Angka Kelulusan Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) yang lulus
pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan sekolah pada tahun 2013 dan tahun
2014 untuk SD/MI sebesar 99,99% sedangkan SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar
100% dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 98,45% dan
mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 99,97% dan pada tahun 2017 sebesar
99,78%. Hal ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya kualitas
pendidikan pada semua tingkatan pendidikan.
2) Urusan Kesehatan
Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita
Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan
untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas
kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk
pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Perkembangan rasio jumlah
posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-
2017 mengalami sedikit peningkatan pada setiap tahunnya meskipun tidak terlalu
signifikan. Kenaikan jumlah balita melebihi kenaikan jumlah posyandu, sehingga
secara rasio sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.20 Rasio Posyandu per Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah posyandu
buah 1.556 1.558 1.560 1.563 1.566
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -47
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
2 Jumlah balita balita 100.257 102.578 99.560 98.460 97.394
Rasio posyandu
Per 1000 balita
15,52 15,3 15,7 15,9 16,1
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebanyak 97.394 balita
yang dilayani oleh 1.566 posyandu, sehingga rasionya menjadi 16,1 per 1000 balita,
artinya bahwa setiap posyandu melayani 62 balita. Jika dibandingkan dengan tahun
2016, dimana setiap posyandu melayani 63 balita dan pada tahun 2013 dimana setiap
posyandu melayani 65 balita, maka rasio posyandu per balita selama lima tahun
berturut-turut masih dalam standar nasional rasio posyandu per satuan balita yang
ditetapkan sebesar 1:100. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah posyandu di
Kabupaten Jombang masih lebih dari cukup.
Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu)
Selama kurun waktu tahun 2013-2017, jumlah puskesmas dan puskesmas
pembantu tidak mengalami penambahan. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
pada tahun yang sama maka setiap puskesmas dan pustu pada tahun 2013 melayani
11.454 penduduk, pada tahun 2014 melayani 11.534 penduduk, pada tahun 2015
melayani 11.601 penduduk, pada tahun 2016 melayani 11.655 penduduk, dan pada
tahun 2017 melayani 11.709 penduduk. Rasio ini telah memenuhi standar
Kementerian Kesehatan yang ditetapkan yaitu 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000
penduduk. Perkembangan rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di
Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.21 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
per 100.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Puskesmas
Buah 34 34 34 34 34
2 Jumlah Pustu Buah 73 73 73 73 73
3 Rasio Puskesmas dan Pustu
Per 100.000 penduduk
8,73 8,67 8,62 8,58 8,54
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -48
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional
yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan
pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta
pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Perkembangan rasio jumlah rumah
sakit di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel
berikut:
Tabel 2.22 Rasio Jumlah Rumah Sakit per 100.000 Penduduk
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah RS Umum Buah 10 11 11 11 11
2 Jumlah RS Khusus Buah 2 2 1 1 2
3 Jumlah seluruh RS Buah 12 13 12 12 13
4 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk 0,98 1,05 0,97 0,96 1,04
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Kabupaten Jombang
tahun 2017 sebanyak 13 unit, bertambah 1 unit dibandingkan tahun 2016 yang
sebanyak 12 unit. Rasionya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun-tahun
sebelumnya yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk, yaitu 1 Rumah Sakit
melayani 94.962 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1 Rumah Sakit melayani 96.153
penduduk pada tahun 2017.
Rasio dokter umum per satuan penduduk
Jumlah tenaga dokter umum di Kabupaten Jombang pada tahun 2017
sebanyak 223 orang atau meningkat cukup signifikan dibandingkan kurun waktu
empat tahun sebelumnya. Dengan jumlah ini, maka setiap dokter rata-rata melayani
8.333 penduduk pada tahun 2013, melayani 8.291 penduduk pada tahun 2014,
melayani 9.328 penduduk pada tahun 2015, melayani 6.410 penduduk pada tahun
2016, dan melayani 5.618 penduduk pada tahun 2017. Perkembangan rasio dokter
umum di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -49
Tabel 2.23
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Tenaga Dokter
orang 147 149 133 194 223
2 Rasio Tenaga Dokter Umum
per 100.000 penduduk
12,00 12,06 10,72 15.6 17.8
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Apabila dibandingkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu,
idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, maka secara rata-rata
Kabupaten Jombang masih perlu penambahan tenaga dokter untuk melayani
kebutuhan penduduk dalam bidang kesehatan serta perlu adanya distribusi yang
merata disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam penempatan tenaga dokter
umum di masing-masing kecamatan.
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis
dan dokter gigi di semua rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jombang. Rasio
tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Perkembangan rasio
tenaga medis di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam
tabel berikut:
Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk
No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Tenaga Medis
orang 256 267 271 387 460
2 Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk
20,9 21.63 21.84 31,03 36.71
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah tenaga medis di Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebanyak 460
orang meningkat sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 256 orang.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka setiap
tenaga medis melayani 4.784 penduduk pada tahun 2013, melayani 4.623 penduduk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -50
pada 2014, melayani 4.578 penduduk pada 2015, melayani 3.222 penduduk pada
tahun 2016 dan melayani 2.724 penduduk pada 2017.
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada
tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,
penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran
mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi lahan pertanian
berupa sawah, dengan jenis pengairannya berupa pengairan teknis mencapai 92,04%,
sawah ½ teknis mencapai 2,70%, sawah tadah hujan mencapai 4,08% dan sawah non
teknis mencapai 1,19%.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah
Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan
Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu
dengan mulai menginventarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras
dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan
pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569.36
Ha.
Luas wilayah produktif
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang.
kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864.70
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -51
Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26.0 Ha), kawasan sekitar
mata air (34.60 Ha), serta hutan kota (1.271.97 Ha).
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian
lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284.90 Ha), kawasan
perkebunan (5.431.62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580.80 Ha), kawasan
permukiman (27.445.0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122.30 Ha).
Luas wilayah industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat
dimana pada beberapa lokasi telah dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di
Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah
Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah
Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong,
Kecamatan Ploso, yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI). Sedangkan
potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2
(dua) perusahaan, yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya
mencapai 2.000 Ha.
Luas wilayah perkotaan
Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis. karena berada pada
perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer
Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol
Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai
bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan
Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan
Germakertosusila Plus dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup
lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).
Dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdapat
beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Jombang (36,40
Km²), Kecamatan Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -52
Peterongan (29,47Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²), Kecamatan Tembelang
(32,94Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96Km²).
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, keberadaan infrastruktur yang memadai
sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam memberikan
pelayanan kepada berbagai kegiatan baik pemerintahan, perekonomian, industri dan
kegiatan sosial bagi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas
akan dapat menciptakan kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang,
khususnya dalam menghubungkan daerah yang satu kedaerah lainnya, dimana
dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan
biaya.
Infrastruktur jalan juga dapat menciptakan pertumbuhan wilayah serta
memacu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah, karena
dengan semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang
maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk dan
apabila jumlah penduduk meningkat akan menambah permintaan barang dan jasa
yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan kegiatan perekonomian, seperti
sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
Dalam penanganan di bidang infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten
Jombang telah menetapkan status ruas jalan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati
Jombang Nomor: 188.4.45/197/415.10.10/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan
sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Dengan rincian jalan kabupaten sebanyak
195 ruas atau sepanjang 665.654 Km dan jalan desa sebanyak 305 ruas atau
sepanjang 550.175 Km. Surat keputusan tersebut ditetapkan sebagai bentuk tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan publik agar dapat
ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.
Dengan diagendakannya percepatan penanganan infrastruktur jalan dalam
kondisi baik didalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, maka sampai
dengan tahun 2017 untuk penanganan jalan kabupaten dalam kondisi baik telah
mencapai 85,4% atau sepanjang 568,335 Km, sedangkan untuk jalan desa dalam
kondisi baik telah mencapai 48,16% atau sepanjang 264.964 Km. Perkembangan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -53
kondisi jalan di Kabupaten Jombang pada beberapa tahun terakhir tersaji pada tabel
berikut:
Tabel 2.25 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Tahun 2014-2018
TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
% Km % Km % Km % Km
2014 55.4 368.506 18,07 120.284 12,66 84.272 13,91 92.592
2015 61.7 410.376 16,05 106.837 9,85 65.567 12,45 82.874
2016 69.8 464.626 14,11 93.924 7,57 50.39 8,52 56.714
2017 76.1 506.496 13,73 91.394 5,49 36.544 4,69 31.219
2018 85.4 568.335 9,81 65.301 3,25 21.634 1,56 10.384
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Tabel 2.26 Panjang Jaringan Jalan Desa Berdasarkan Kondisi
Tahun 2014-2018
TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
% Km % Km % Km % Km
2014 41.9 230.468 23,43 128.906 19,63 107.999 15,05 82.801
2015 48.2 264.964 20,91 115.042 17,13 94.245 13,8 75.924
2016 55.2 303.477 17,55 96.556 14,69 80.821 12,6 69.322
2017 62.5 343.584 13,5 74.274 12,31 67.727 11,74 64.591
2018 71.3 392.165 10,42 57.328 10,11 55.623 8,19 45.059
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio jaringan irigasi
Irigasi merupakan salah satu sarana pemanfaatan sumber daya air yang
berfungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan
pertanian, dalam penyelenggaraan irigasi dibutuhkan sistem pengelolaan irigasi yang
efisien dan efektif karena dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian yang
maksimal dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Untuk mewujudkan hal
tersebut dalam pengelolaan jaringan irigasi, terdapat tiga kegiatan utama yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana peningkatan efisiensi
penggunaan air akan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan lain terutama pada
kondisi musim kering. Mengingat begitu pentingnya irigasi bagi pertanian maka perlu
di dukung pula oleh kondisi jaringan irigasi yang baik pula, disamping itu jika masih
banyak terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan di sana sini akan
menurunkan kinerja jaringan irigasi dalam penyaluran air ke sistem jaringan tersier.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -54
Sehingga diperlukan suatu cara untuk mengatur cara pemberian air yang lebih efisien
agar kinerja saluran jaringan irigasi lebih efektif.
Efisiensi irigasi didasarkan pada asumsi bahwa sebagian dari jumlah air yang
diambil akan hilang baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan air yang
diperhitungkan untuk operasi irigasi meliputi kehilangan air di tingkat tersier,
sekunder dan primer. Besarnya masing-masing kehilangan air tersebut dipengaruhi
oleh panjang saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan
air tanah. Pengelolaan irigasi yang tepat (efisiensi) adalah suatu daya upaya
pemakaian yang benar-benar sesuai bagi keperluan budidaya tanaman dengan jumlah
debit air yang tersedia atau dialirkan sampai ke lahan-lahan pertanaman, sehingga
pertumbuhan tanaman dapat terjamin dengan baik, dengan mencukupkan air
pengairan yang tersedia itu.
Selain itu untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan irigasi adalah
dengan menggunakan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 01 Tahun 2014, dimana ukuran dari standart pelayanan bidang sumber
daya air adalah tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada sebesar 70% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019,
jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim
tanam adalah 70% dari kebutuhannya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tentunya
harus memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kondisi jaringan irigasi itu
sendiri, karena ketersediaan dan kecukupan layanan irigasi baik secara kuantitas
maupun kualitas sangat tergantung dari kondisi jaringan serta bangunan pelengkap
irigasi, karena jika kondisi jaringan maupun bangunan irigasi banyak yang rusak maka
resiko kehilangan air juga akan besar, sehingga rencana kebutuhan dan realisasi
pelayanan tidak akan bisa terpenuhi.
Gambaran tentang keberadaan Daerah Irigasi di Kabupaten Jombang sesuai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015
tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa terdapat 3 (tiga) Daerah
Irigasi kewenangan pusat lintas kabupaten dengan luas layanan 31.961 Ha, yang
terdiri dari Daerah Irigasi Menturus dengan luas layanan 409 Ha, Daerah Irigasi Mrican
Kanan dengan luas layanan 13.660 Ha serta Daerah irigasi Siman dengan luas layanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -55
17.893 Ha. Sedangkan untuk Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang ada di
Kabupaten Jombang terdiri dari 5 (lima) Daerah Irigasi lintas kabupaten dengan luas
layanan 425 Ha, yang terdiri dari Daerah irigasi Badas dengan luas layanan 17 Ha,
Daerah Irigasi Tawangsari dengan luas layanan 34 Ha, Daerah Irigasi Kejagan dengan
luas layanan 211 Ha, Daerah Irigasi Kawedan dengan luas layanan 46 Ha dan Daerah
Irigasi Mernung dengan luas layanan 117 Ha, serta 2 (dua) Daerah Irigasi kewenangan
Provinsi utuh dalam satu wilayah kabupaten dengan luas layanan 2.994 Ha yang
terdiri dari Daerah Irigasi Jatimlerek dengan luas layanan 1.812 Ha dan Daerah Irigasi
Slumbung dengan luas layanan 1.182 Ha. Sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 196 Daerah Irigasi dengan
total luas layanan yaitu 12.648 Ha. Dari penetapan status Daerah Irigasi sebagaimana
tersebut diatas maka jumlah Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak
206 Daerah irigasi dengan total areal layanan 48.029 Ha.
Tabel 2.27 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Jaringan
Irigasi Satuan
Panjang Jaringan Irigasi
2013 2014 2015 2016 2017
1 Primer Km 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89
2 Sekunder Km 434,43 434,43 434,43 434,43 434,43
3 Tersier Km 886,97 886,97 886,97 886,97 886,97
4 Jumlah Km 1.384,29 1.384,29 1.384,29 1.384,29 1.384,29
5 Luas Lahan Budidaya
Ha 45.435 45.490 45.490 45.341 45.289
Rasio
(1+2+3)/(5) 3,05 3,04 3,04 3,05 3,06
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Jaringan irigasi sebagai salah satu sarana untuk memanfaatkan sumber daya
air memiliki fungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang
lahan pertanian. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi tersebut dibutuhkan adanya
sistem pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif. Hal itu karena dapat memberikan
pengaruh pada kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian. Gambaran kondisi
pelayanan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh faktor usia
saluran dan kesinambungan operasi maupun pemeliharaan saluran. Memperhatikan
keterkaitan hubungan antara kondisi Jaringan Irigasi dengan tingkat produksi serta
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -56
produktifitas lahan pertanian, maka dibutuhkan adanya kesinambungan penyusunan
rencana dan kegiatan yang tentu akan berdampak pada sisi kebutuhan pembiayaan.
Ditinjau dari kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang. untuk saat ini resiko
tingkat kehilangan air dipandang masih sangat besar, baik ditingkat tersier, sekunder
dan primer. Besarnya tingkat kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjang
saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan air tanah.
Dari data yang ada untuk panjang jaringan irigasi sekunder sepanjang 434.436
Km yang dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2017 sepanjang 238.977 atau
sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan jaringan
irigasi, baik melalui operasi dan pemeliharan maupun upaya rehabilitasi jaringan.
Keberadaan kondisi jaringan irigasi yang kurang optimal tersebut diakibatkan oleh
adanya daya rusak air, dimana banyak bangunan irigasi yang longsor akibat banjir
serta umur jaringan yang rata-rata diperlukan adanya pemeliharaan jaringan irigasi.
Dari kondisi yang ada tersebut tentunya akan mempengaruhi luas areal layanan,
dimana dari 45.289 Ha areal pertanian yang ada di Kabupaten Jombang. hanya dapat
melayani seluas 39.234 Ha atau sebesar 86,63%.
Tabel 2.28 Kondisi Jaringan Irigasi Primer di Kabupaten Jombang
No. Komponen Jaringan Irigasi Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Saluran Primer
Panjang Meter 62.898 62.898 62.898 62.898 62.898
Baik Meter 31.804 33.304 34.304 34.474 34.935
Sedang Meter 22.369 23.869 24.869 24.869 24.669
Jelek Meter 8.725 5.725 3.725 3.555 3.295
2 Bangunan
Jumlah Unit 84 84 84 84 84
Baik Unit 40 41 42 44 44
Sedang Unit 27 28 29 28 28
Jelek Unit 17 15 13 12 12
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -57
Tabel 2.29 Kondisi Jaringan Irigasi Sekunder
No Komponen Jaringan
Irigasi Satuan
Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 1 Saluran Sekunder
Panjang Meter 434.436 434.436 434.436 434.436 434.436
Baik Meter 198.996 200.496 201.496 212.546 238.977
Sedang Meter 133.831 135.331 136.331 125.930 115.500
Jelek Meter 101.609 98.609 96.609 95.960 79.959 2 Bangunan
Jumlah Unit 63 63 63 63 63
Baik Unit 30 31 32 34 40
Sedang Unit 21 22 23 21 19
Jelek Unit 12 10 8 8 7
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018
Tabel 2.30 Rasio Luas Areal Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Ha 33.620 36.021 38.422 39.272 39.234
2 Luas irigasi kabupaten Ha 45.435 45.490 45.490 45.341 45.289
Rasio (1) / (2) % 74 79,18 84,46 86,61 86,63
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang,Tahun 2018
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penanganan rumah tidak layak huni
Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan dan menyediakan
perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu mulai dari tahun 2014-
2018 sejumlah 5.320 unit dari 8.670 unit rumah tidak layak huni yang ada di
Kabupaten Jombang. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan
bersumber dari berbagai pendanaan mulai dari dana APBD baik berupa bantuan
keuangan kepada desa maupun program bantuan sosial serta melalui dari dana APBN
melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, sebagaimana tabel berikut
ini :
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -58
Tabel 2.31 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi Tahun 2014-2018
No Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah rumah tidak layak layak huni yang dilakukan rehabilitasi
Unit 1035 839 597 1592 1257
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rumah tangga pengguna air bersih
Sistem penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen prasarana kota.
dimana prasarana air bersih memegang peranan yang sangat penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, karena prasarana dapat memberikan
dampak terhadap peningkatan taraf hidup dan mutu kehidupan masyarakat serta pola
pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonomi masyarakat. Memperhatikan hal
tersebut untuk pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Jombang sampai
dengan tahun 2018 mencapai 13.597 KK dari 15.897 KK yang belum mendapatkan
sarana dan prasarana air bersih, sehingga masih terdapat 2.300 KK yang masih belum
mendapatkan sarpras air bersih, sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.32 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2014-2018
No Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah rumah tangga pengguna air minum
Lokasi 5 17 23 33 14
KK 302 632 1237 4678 700
KK (Akumulatif) 6,350 6,982 8,219 12,897 13,597
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Dalam RPJMN 2015-2019,terdapat tiga output prioritas nasional di bidang
Cipta Karya untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan
berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum. penanganan kawasan kumuh, dan
pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-
2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -59
yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan,
dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, data capaian atas kondisi sanitasi
layak di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2017 mencapai 82,4%. Capaian
kondisi sanitasi ini didasarkan pada kriteria layanan sanitasi yang layak, yaitu jamban
leher angsa, septik dan kedap. Perkembangan rasio sanitasi di kabupaten Jombang
sampai dengan akhir tahun 2018 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.33 Perkembangan Pembangunan sanitasi Tahun 2014-2018
No Uraian Satuan Tahun
Total 2014 2015 2016 2017 2018
1 Pembangunan MCK Komunal
Unit 61 6 38 7 4 116
2 Pembangunan MCK Individual
Unit - - - 3.045 2.145 5.190
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman
milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah
pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. Berdasarkan dari data
yang ada pada tahun 2017, bahwa rasio keberadaan tempat pemakaman baru
mencapai 26,9%. Untuk dapat memenuhi rasio tempat pemakaman agar sebanding
dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kedepannya Pemerintah Daerah perlu
menyelenggarakan penyediaan tempat pemakaman umum tersebut dengan
menambah luasan, khususnya yang milik pemerintah daerah, untuk per tahunnya
sekitar 1 (satu) ha sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Hal itu dilakukan dalam
rangka mempersiapkan kecukupan daya tampung makam dengan memperhatikan
pertambahan jumlah penduduk, khususnya diwilayah perkotaan. Berikut adalah tabel
data pemakamam yang ada di Kabupaten Jombang yang berada dibawah
pengawasan, pengurusan dan pengelolaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Jombang.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -60
Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
No Uraian Tahun 2017
Jumlah (lokasi)
Luas (M2)
DayaTampung (orang)
1 Tempat Pemakaman Milik Pemda 1 9.000 450
2 Tempat Pemakaman Milik Yayasan 8 - -
3 Tempat Pemakaman Milik Desa 918 367.200 183.600
Jumlah (1+2+3) 927 376.200 184.050
Jumlah penduduk 1.393.813
Rasio TPU per satuan penduduk 26,9%
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Tahun 2018
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Sampai dengan tahun 2017. jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan
bangunan (IMB) selalu ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013,
jumlah bangunan yang ber-IMB adalah 222.018 unit atau 60,74% dari seluruh jumlah
bangunan. Perkembangan rasio bangunan ber-IMB pada kurun waktu 2013 sampai
dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.35 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No.
Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah bangunan ber-IMB
Bh 222.018 222.948 255.948 256.444 257.401
2 Jumlah bangunan Bh 365.514 369.915 402.035 402.035 402.035
Rasio (1)/(2) % 60,74 60,27 63,66 63,78 64,02
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
Jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Jombang sampai dengan awal tahun
2017 sebanyak 119 orang, yang tersebar di kabupaten serta 21 kecamatan di seluruh
wilayah Kabupaten Jombang. Dengan jumlah penduduk akhir tahun 2017 yang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -61
mencapai 1.370.225 orang, maka rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000
penduduk adalah sebesar 1:11.
Jumlah tenaga linmas
Sampai dengan awal tahun 2017 telah tersedia tenaga perlindungan
masyarakat (Linmas) sebanyak 17.442 orang yang tersebar pada 21 kecamatan di
seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.964 orang di
antaranya telah mendapatkan pelatihan khusus menangani masalah-masalah
Kamtibmas.
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
Sarana untuk pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten
Jombang masih sangat minim. Untuk melayani 306 desa/kelurahan di 21 kecamatan
hanya tersedia 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil suplai air (truk tangki).
Dengan sarana yang ada di kabupaten tersebut serta jangkauan wilayahnya yang
cukup luas, maka pelayanan penanganan kebakaran di wilayah pinggiran akan
membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu direncanakan adanya
tambahan posko pemadam kebakaran yang dilengkapi mobil pemadam untuk
menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah
standar waktu yang diperlukan pemadam kebakaran untuk sampai pada lokasi
kebakaran setelah adanya laporan kejadian. Tingkat waktu tanggap yang ditetapkan
adalah 15 menit. Namun dengan kendala terbatasnya sarana yang ada, maka tingkat
waktu tanggap tersebut akan sulit dicapai bila kebakaran terjadi di wilayak pinggiran.
Oleh karena itu, perlu disusun studi kelayakan untuk penambahan posko serta mobil
pemadam dalam menjangkau semua wilayah sesuai dengan tingkat waktu tanggap
yang ditetapkan.
6) Urusan Sosial
Sarana sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
merupakan prasarana yang turut berperan dalam penanganan PMKS. Jumlah sarana
sosial tersebut sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 55 lembaga.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -62
Jumlah Penduduk Miskin
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Jombang sepanjang tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan sebanyak 18.440 jiwa,
dari sebanyak 149.600 jiwa pada tahun 2013 menjadi sebanyak 131.160 jiwa,atau
rata-rata turun sebanyak 4.610 jiwa per tahun Sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut ini:
Sumber: BPS Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
1) Urusan Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan
yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam
kegiatan sehari-hari. TPAK didefinisikan sebagai persentase jumlah angkatan kerja
terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang sudah
149,600
137,500
133,500 133,200 131,160
120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000
150,000
155,000
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -63
memasuki usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, belum
bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk dikatakan sudah memasuki usia kerja
apabila sudah berumur 15 tahun lebih. Suatu daerah apabila memiliki nilai TPAK yang
semakin tinggi maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia di daerah
tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa.
TPAK di Kabupaten Jombang terlihat mengalami peningkatan terus-menerus pada
kurun waktu 2013—2015 dan 2017. Dari data ini dapat diartikan bahwa Kabupaten
Jombang memiliki jumlah pasokan tenaga kerja yang makin banyak dari-tahun ke tahun.
Pada tahun 2014 pasokan tenaga kerja tumbuh hanya sebesar 0,9 persen. Kemudian pada
2015 TPAK meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai
angka 6,1 persen dan kembali melambat pada 2017. Berdasarkan data di atas, angka
TPAK tahun 2017 sebesar 69,739 persen, yang berarti bahwa pada tiap 100 orang
penduduk usia 15 tahun ke atas, kurang lebih 69 orang di antaranya adalah termasuk
dalam golongan angkatan kerja. Jumlah pasokan tenaga kerja yang besar membawa
konsekuensi harus tersedianya lapangan usaha yang cukup untuk menyerap tenaga kerja,
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2013-2016
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
Penduduk Usia Kerja 925.391 932.028 941.171 950.799 965.032
Angkatan Kerja 593.902 604.172 647.442 658.381
674.
153
> Bekerja 560.677 577.679 607.856 619.005
630.
238
> Pengangguran 33.225 26.493 39.586 39.376
34.1
51
Tingkat Pengangguran Terbuka 5.59 4.39 6.11 5.98 5,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
64.18 64.82 68.79 69.25 64,2
2
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, Tahun 2017, Data diolah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -64
Jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang pada
tahun 2013 sebanyak 10.590 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 4.240 orang,
sehingga terjadi penurunan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 5.648 orang.
Perbandingan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2013
sebanyak 2.583 orang dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2.684
orang atau mengalami peningkatan sebanyak 101 orang atau 3,77%. Kenaikan
tersebut disebabkan karena syarat-syarat pencari kerja yang mengikuti bursa
lowongan kerja banyak yang memenuhi persyaratan, oleh karena itu, meskipun
jumlah lowongan yang terdaftar pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup
signifikan dibandingkan tahun 2014 tetapi jumlah pemenuhan lowongan mengalami
peningkatan. Perkembangan jumlah lowongan terdaftar, pencari kerja dan
pemenuhan lowongan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami
perkembangan yang fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan. Namun, jika
dilihat dari indikator kinerja program berupa Persentase pencari kerja yang
ditempatkan antar negara dengan realisasi sebesar 174,4% dari target 80% dan
mengalami kenaikan sebesar 94,4%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016
sebesar 80% kenaikan tinggi ini dikarenakan telah terjalinnya kerjasama yang baik
antara Dinas Tenaga Kerja dengan Forum Bursa Kerja Khusus tingkat SMK dan
Perguruan Tinggi. Hal ini berdampak pada keberhasilan link and match antara
angkatan kerja yang tersedia dengan penyedia lapangan kerja.
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah
Gambar 2.19 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Terdaftar dan Pemenuhan Lowongan
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2013 2014 2015 2016 2017
10,590
4,240 3,473
5,015
14,671
6,369
2,756 2,096 1,861
2,978 2,583 2,648 1,638 1,451 1,170
Pencari Kerja Lowongan Terdaftar Pemenuhan Lowongan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -65
Tingkat pengangguran terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pencari
kerja dengan jumlah angkatan kerja. Beberapa faktor penentu Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) menurut BPS adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan Angkatan
Kerja Baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa penganguran tahun lalu serta Kelompok
Bukan Angkatan Kerja karena faktor ekonomi masuk ke dunia kerja.
TPT Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan
yang fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 5,05%, turun menjadi 4,73% pada tahun
2014. Kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 6,11% pada 2015 dan menurun
kembali sebesar 5,98% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena melemahnya
ekonomi global sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK, disamping itu
banyak perusahaan baru yang melakukan efisiensi tenaga kerja. sehingga terjadi
penurunan jumlah lowongan kerja.
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Tahun 2017, Data diolah
Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2016
Rasio ketergantungan
Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur
0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut
dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64
tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Perkembangan
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016
6.69
5.054.73
6.11 5.98
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -66
rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.37 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No.
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Penduduk Usia < 15 tahun (jiwa) 24,69 25,65 22,15 21,64 21,37
2 Penduduk usia > 64 tahun (jiwa) 7,13 7,31 7,52 7,78 8,20
3 Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) (jiwa)
31,82 32,96 29,67 29,42 29,57
4 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)
68,18 67,04 70,35 70,58 70,43
Rasio ketergantungan total (%) 46,67 49,17 42,19 41,68 41,98
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah
Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2014
sebesar 49,17%. Hal ini menunjukkan kenaikan beban yang harus ditanggung oleh
10.000 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami kenaikan dibanding dengan
tahun 2013 yang sebesar 46,67%, artinya beban yang ditanggung oleh penduduk usia
produktif lebih berat dibanding pada tahun 2013. Namun, trend perkembangan rasio
ketergantungan penduduk mulai dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami
penurunan, dimana mulai dari tahun 2015 – 2017 rasio ketergantungan penduduk
sebesar 42, 19% tahun 2015 dan menurun pada tahun 2017 sebesar 41,98%, yang
artinya beban beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif mengalami
penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 49,17%.
Rasio daya serap tenaga kerja
Salah satu peran industri dalam mensejahterakan masyarakat Jombang adalah
pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. yang selanjutnya akan
mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas
Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasibahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di
perusahaan PMA/PMDN/swasta pada tahun 2013 adalah 30.458 pekerja pada 818
perusahaan PMA/PMDN/swasta. Dari data tersebut, maka rasio daya serap tenaga
kerja tahun 2013 adalah sebesar 36,61. Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2013
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -67
tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rasio daya serap tenaga
kerja tahun 2012 sebesar 37,57. Dengan melihat rasio tersebut, maka dapat diartikan
bahwa rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang mampu menyerap 37
orang tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari penduduk lokal dan hanya 35
orang yang berkewarganegaraan asing atau 0,11% dari seluruh tenaga kerja.
Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jombang tahun 2012-2015
sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.38 Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN
30.458 62.673 74.884
2. Jumlah PMA / PMDN 832 807 829
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (1)/(2)
36,61 77,66 90,33
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Tahun 2016
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk
mewujudkan hak-hak perempuan dan hak–hak anak sesuai dengan yang
diamanatkan oleh undang-undang. Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang
memprihatinkan, dari sebanyak 102 kasus pada tahun 2013 meningkat drastis
menjadi sebanyak 154 kasus pada tahun 2017.
Tabel 2.39 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
102 92 166 107 154
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -68
3) Urusan Pangan
Ketersediaan pangan utama
Pangan utama masyarakat di Kabupaten Jombang masih banyak tergantung
pada beras. Perkembangan ketersediaan pangan selama tahun 2014-2018
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.40 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
1. Ketersediaan pangan utama (Kg)
248.606.830 275.765.000 263.821.479 252.588.528 313.794.174
2. Jumlah penduduk 1.371.497 1.240.985 1.247.303 1.253.078 1.258.618
Rasio (1) / (2) 181 222 211,5 201,6 249,3
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2018, Data diolah
Berdasarkan tabel tersebut di atas, ketersediaan pangan tahun 2018 sebesar
313.794.174 kg atau mengalami peningkatan 65.187.344 kg atau meningkat rata-rata
sebesar 6,64% per tahun dari tahun 2014 sebesar 248.606.830. Hal ini disebabkan
adanya peningkatan produksi padi.
Perkembangan capaian ketersediaan energi dan protein selama tahun 2014-
2018 telah melampaui angka kecukupan energi dan protein yang ditetapkan standar
pelayanan minimal ketahanan pangan, yaitu angka kecukupan energi sebesar 2.400
kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan
dan Gizi Tahun 2004). Namun tingkat konsumsi protein sampai dengan tahun 2018
sebesar 55,2 gr/kapita/hr baru tercapai 96,84% dari SPM Angka Kecukupan Protein.
Perkembangan ketersediaan dan angka kecukupan protein (AKP) di Kabupaten
Jombang tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji pada gambar berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -69
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.21
Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein
Tahun 2014-2018
Sebagaimana data tersebut di atas bahwa pemenuhan kecukupan protein
lima tahun terakhir masih kurang dari standar pelayanan minimal ketahanan
pangan yang sebesar 57 gram/kapita/hari, walaupun jika dilihat dari ketersediaan
protein sudah jauh melampaui Standar Pelayanan Minimal Angka Kecukupan
Protein (SPM AKP). Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan pangan
asal ternak, khususnya daging, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar
penduduk dan kecukupan protein lebih banyak dari protein nabati. Kekurangan
protein, khususnya protein hewani, lebih banyak terdapat pada masyarakat sosial
ekonomi rendah.
Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi (AKE)
selama lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:
110
102.58 100106.67
104
47 50 50.252.5 55.2
57
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan Protein
AKP
SPM AKP
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -70
Gambar 2.22 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi Tahun
2014-2018
Ketersediaan energi di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir
sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari namun untuk angka
kecukupan energi (AKE) masyarakat masih tercapai 85% dari SPM. Ke depan perlu
lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan dan pola pangan yang
bergizi, beragam, seimbang dan aman;
Distribusi dan akses pangan
Untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah agar
perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu,
beragam, bergizi dan terjangkau maka perlu menjaga agar distribusi pangan berjalan
lancar. Realisasi Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
selama kurun waktu tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar 90 % sesuai Standar
Pelayanan Minimal.
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Daerah
Guna mewujudkan penganekaragaman pangan yang beragam, bergisi,
seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan lokal, maka pada tahun 2010 telah
ditetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Peraturan Bupati
Jombang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman
4,100 4,117
4,036 4,073.8 4,105
1,772.7 1,815 1,819 1,848.8
1,870
2,200
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan Energi
AKE
SPM AKE
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -71
Konsumsi Pangan yang bertujuan untuk mengakselerasi ketahanan pangan daerah
melalui diversifikasi pangan.
Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang
yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2013-2017
menunjukan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun baru
tercapai 96,89% dari target SPM sebesar 90%. Skor PPH sempat mengalami
penurunan pada tahun 2014 dimana pada tahun 2013 sebesar 80% mengalami
penurunan sebesar 0,05% menjadi sebesar 79,5% pada tahun 2014. Dari trend skor
pola pangan harapan tersebut mengindikasikan bahwa mutu dan keragaman pangan
serta keseimbangan gizi sudah cukup baik. Namun ada beberapa kelompok pangan
yang belum mencapai target skor maksimal, yaitu kelompok pangan umbi-umbian,
pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur.
Selanjutnya upaya diversifikasi pangan non beras harus lebih diintensifkan dan
terintegrasi dengan program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan
Harapan (PPH) selama tahun 2013-2018 sebagaimana grafik berikut:
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.23 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2013-2018
Selain terpenuhinya kebutuhan pangan juga harus menjaga pangan tetap
aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat. Terkait keamanan pangan yang masih banyak terjadi di
Kabupaten Jombang adalah masih adanya penggunaan bahan berbahaya bagi
kesehatan yang digunakan pada makanan, khususnya makanan jajanan, sedangkan
untuk Pangan segar yang ada di pasar wilayah kab. Jombang dapat dikatakan masih
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PPH 80 79.5 85.2 85.9 86.8 87.2
SPM PPH 90 90 90 90 90 90
74767880828486889092
%
SPM PPH =
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -72
dalam kondisi aman untuk dikonsumsi walaupun ada cemaran pestisida tapi masih
dalam ambang batas aman dikonsumsi. Kasus keamanan pangan yang sudah berhasil
ditangani sampai dengan tahun 2018 sebesar 90%.
Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi ketidakcukupan
pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu
untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang
ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan
memperburuk konsumsi energi dan protein. Sasaran penanganan kerawanan pangan
dengan indikator menurunnya luasan daerah rawan pangan. Sampai dengan akhir
tahun 2017, di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan.
4) Urusan Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat
Sertifikat merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah atau
lahan. Tak hanya memastikan status hukum atas hak kepemilikan atau penguasaan
atas tanah/lahan, sertifikat juga memiliki fungsi lain, yaitu menjadi syarat dalam
perizinan mendirikan bangunan di atas tanah yang dimiliki.
Ada beberapa macam sertifikat hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yakni sertifikat hak milik
(SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Dalam perkembangannya, atas
kebutuhan perumahan di perkotaan yang memerlukan bangunan perumahan dalam
bentuk vertikal, terdapat jenis sertifikat baru, yakni sertifikat hak atas satuan rumah
susun (SHSRS). Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Jombang pada
tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.41 Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Luas Tanah Bersetifikat
m² 442.893.785 341.238.260 3.456.948,5 3.603.719,5 3.507.677,5
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -73
Untuk tahun 2017, luas lahan bersertifikat telah mencapai 3.507.677,5 m2 dari
luas daratan yang ada di Kabupaten Jombang. Prosentase luas lahan bersertifikat di
Kabupaten Jombang menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi
kepemilikan lahan.
Penyelesaian izin lokasi
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang
bahwa izin lokasi yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir berkisar antara 50,90%
sampai dengan 98,60%. Beberapa ijin yang tidak keluar sebagian karena alasan
administrasi yang belum dilengkapi oleh pemohon dan sebagian karena
ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. Perkembangan penyelesaian izin lokasi di
Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel
berikut:
Tabel 2.42 Jumlah Penyelesaian Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang
di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang Bh 56 90 168 211 149
2 Permohonan Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang
Bh 110 148 183 214 175
Rasio (1) / (2) % 50,90 60,81 91,80 98,60 85,14
Sumber: Dins Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang, Tahun 2018
5) Urusan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sangat diperlukan guna mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan
yang diawasi. Perkembangan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL pada
tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -74
Tabel 2.43 Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi
Buah 5 5 5 5 5
2 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
Buah 5 5 5 5 5
Rasio (1) / (2) % 100 100 100 100 100
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Pencemaran status mutu air
Salah satu indikator kualitas mutu lingkungan adalah status mutu air.
Ketersediaan air yang memenuhi kualitas mutu akan turut mendukung tercapainya
standar kualitas lingkungan permukiman. Untuk itu, pemantauan terhadap sumber-
sumber pencemar kualitas lingkungan harus secara periodik dan berkelanjutan
dilaksanakan. Perkembangan pemantauan status mutu air di Kabupaten Jombang
pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.44
Jumlah Pemantauan Status Mutu Air di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya
Lokasi 58 58 58 58 58
2 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air
Lokasi 180 180 180 180 180
Rasio (1) / (2) % 32 32 32 32 32
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Penegakan hukum lingkungan
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian lingkungan hidup, maka
upaya-upaya dalam menindaklanjuti pelanggaran lingkungan secara konsisten dan
berkesinambungan dilaksanakan. Langkah penindakan pelanggaran dilaksanakan
dengan memperhatikan tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Jumlah kasus
lingkungan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
sebanyak 77 kasus, atau rata-rata terdapat 15,4 kasus setiap tahunnya. Dari
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -75
keseluruhan kasus yang ada, seluruhnya dapat ditangani melalui OPD terkait.
Perkembangan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan pada tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.45
Jumlah Kasus Lingkungan di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
Kasus 3 19 - 18 37
2 Jumlah kasus lingkungan yang ada
Kasus 3 19 - 18 37
Rasio (1) / (2) % 100 100 100 100 100
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA
Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5
(lima) area pelayanan, yaitu:
o Meliputi 15 Desa dan Kelurahan di wilayah perkotaan Jombang dengan areal
pelayanan seluas ± 2.567 Ha;
o Meliputi 4 Desa di wilayah perkotaan Ploso. dengan area seluas ± 66 Ha;
o Meliputi 3 Desa di wilayah perkotaan Ngoro. dengan area seluas ± 740,6 Ha;
o Meliputi 2 Desa di wilayah perkotaan Perak. dengan area seluas ± 394,8 Ha;
o Meliputi 8 Desa di wilayah perkotaan Mojoagung dengan area seluas ± 1.538,9 Ha.
Terhadap 5 wilayah pelayanan tersebut, jumlah sampah yang terangkut ke
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan menjadi 11 ton/hari pada
tahun 2014, menjadi 13 ton/hari pada tahun 2015, tahun 2016 menjadi 14 ton/hari,
tahun 2017 sebesar 16 ton/hari dan menjadi 18 ton/hari pada tahun 2018.
Perkembangan jumlah sampah yang terangkut dalam tahun 2014-2018 pada lima area
pelayanan tersebut sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -76
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.24
Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2014-2018
Ruang terbuka hijau
Wilayah perkotaan di Kabupaten Jombang memiliki fungsi sebagai pusat
kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik dan pendidikan, serta penyedia
fasilitas pelayanan bagi masyarakat,sehingga mengalami perkembangan yang lebih
dinamis akibat adanya perkembangan jumlah penduduk, perubahan sosial ekonomi,
dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Dinamika dari pertambahan jumlah
penduduk mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang
cepat di wilayah perkotaan. Kebutuhan akan ruang semakin meningkat, khususnya
permintaan untuk permukiman dan lahan terbangun. Kondisi ini berdampak pada
semakin merosotnya kualitas lingkungan, karena lahan yang dulunya masih berupa
lahan terbuka hijau telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan
permukiman baru.
Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabuten Jombang berkomitmen
untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman maupun jalur hijau pada
kanan dan kiri jalan. Saat ini di kawasan perkotaan Jombang mulai dari tahun 2014-
2017 seluas 7,86 Ha. Area RTH ini meliputi taman kota, taman rekreasi, hutan kota,
lapangan olahraga, serta jalur hijau dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
pada tahun 2017 sebesar 73,57%.
11
1314
16
18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2014 2015 2016 2017 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -77
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasangan berakte nikah
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan untuk penduduk muslim
(beragama islam) dicatat di Kementerian Agama sedangkan perkawinan untuk
penduduk non muslim (selain agama islam) dicatat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Selama tahun 2013-2017 tercatat perkawinan di Kabupaten Jombang
berfluktuatif. Pada tahun tahun 2013 tercatat sebanyak 100 akte nikah sedangkan
pada tahun 2014 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 85
akte nikah. Pada tahun 2015 meningkat sejumlah 94 akte kawin dan pada tahun 2016
mengalami penurunan menjadi sejumlah 91 dan meningkat cukup signifikan pada
tahun 2017 sejumlah 109 akte nikah.
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.25
Perkembangan Jumlah Penerbitan Akte Nikah Tahun 2013-2017
Kepemilikan KTP
Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib
administrasi kependudukan tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya
100
85
9491
109
80
85
90
95
100
105
110
115
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -78
jumlah warga yang memiliki KTP dibanding jumlah warga yang belum memiliki KTP.
Jumlah warga yang telah memiliki KTP sebesar 87,10% pada tahun 2013 dan trend
perkembangan persentase kepemilikian KTP setiap tahunnya cenderung mengalami
peningkatan dimana pada tahun 2016 jumlah kepemilikan KTP masyarakat jombang
mencapai 94,37% yang artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan
KTP sudah sangat baik, meskipun pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan
sebesar 93,20%. Perkembangan prosentase kepemilikan KTP di Kabupaten Jombang
pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada gambar berikut:
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.26
Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk
Kesadaran masyarakat Kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib
administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan akta kelahiran tergolong cukup
menggembirakan. Cakupan penduduk yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2015
sebesar 79% meningkat menjadi sebesar 98,61% pada tahun 2017.
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PKK aktif
Perkembangan jumlah PKK aktif selama 5 tahun terakhir tidak mengalami
perubahan, yakni dari 327 PKK yang ada semuanya aktif melakukan aktivitas dalam
rangka melaksanakan program kerjanya. Terutama dalam melakukan pembinaan
terhadap kelompok-kelompok binaannya.
Posyandu aktif
Posyandu yang merupakan wadah peran serta masyarakat untuk
menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Jumlah Posyandu di
87.1
91.0991.9
94.37
93.2
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -79
Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.526 Posyandu yang
semuanya aktif melakukan aktivitas pelayanan kesahatan dasar kepada masyarakat,
seperti pelayanan Ibu, Balita dan juga termasuk posyandu lansia.
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Jombang selama 4 (empat)
tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun fluktuatif, angkanya masih selalu di
bawah angka nasional dan masih di bawah 1%. Capaian LPP Kabupaten Jombang
tahun 2014-2017 sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Gambar 2.27 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2017
Grafik di atas menunjukkan bahwa angka LPP mengalami fluktuasi selama 4
(empat) tahun terakhir. Tahun 2015 capaianya sebesar 0,48, mengalami penurunan
jika dibandingkan tahun 2014 yang tercapai sebesar 0,52 atau mengalami penurunan
sebesar 7,69%. Kemudian pada tahun 2016 capaian LPP mengalami kenaikan menjadi
sebesar 0,64 dibandingkan tahun 2015 atau terjadi kenaikan sebesar 33,33%.
Terakggggjjjjmhir pada tahun 2017 capaian LPP sebesar 0,489 atau mengalami
penurunan dibandingkan capaian 2016 sebesar 0,24%.
Capaian LPP selama 4 (empat) tahun terakhir secara umum masih dalam batas
yang normal dan tidak melebihi 1%. Capaian tersebut juga masih di bawah capaian
0.520.48
0.64
0.489
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -80
nasional yang pada tahun 2017 sebesar 1,43 dan Provinsi Jawa Timur dengan laju
pertumbuhan penduduk 0,76%.
Rasio akseptor KB
Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per
1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB
(akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selama kurun waktu
2013 sampai dengan tahun 2017, rasio peserta KB terhadap pasangan usia subur
(PUS) cenderung naik turun, yaitu sebesar 80 % pada 2013 menjadi 80,50% pada
2014. Pada tahun 2015 rasionya sedikit mengalami kenaikan menjadi 81,70 % pada
tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 menjadi 79.77%, serta mengalami
kenaikan yang cukup signifikan menjadi 82,13% pada tahun 2017.
Sumber: DPPKB Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.28 Rasio Akseptor KB Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
9) Urusan Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang tercatat oleh Dinas
Perhubungan pada tahun 2017 mencapai 302.201 orang. Jumlah penumpang ini
meliputi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
angkutan lokal (angkutan perdesaan) serta Mobil Penumpang Umum (MPU)
antarkota. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
80
80.50
81.70
79.77
82.13
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -81
Tabel 2.46 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Terminal Kepuhsari-Jombang
Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
orang 5.024.887 4.235.105 3.874.208 864.742 302.201
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Dari tabel tersebut terlihat adanya penurunan jumlah penumpang yang
datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari pada tahun 2013 sampai dengan tahun
2017. Hal tersebut antara lain didorong oleh:
o Banyaknya kendaraan/angkutan yang menaikkan penumpang di luar terminal;
o Menurunnya jumlah penumpang terutama angkutan perdesaan akibat semakin
banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi.
Ijin trayek
Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan mobil
penumpang umum pada jaringan trayek. Jenis jaringan trayek terdiri:
1. Jaringan trayek lintas batas negara;
2. Jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
3. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
4. Jaringan trayek perkotaan; dan
5. Jaringan trayek perdesaan.
Jaringan trayek yang ada di Kabupaten Jombang adalah jaringan trayek
perdesaan. Pada tahun 2017 terdapat 23 izin trayek, yaitu izin trayek angkutan
perdesaan. Jumlah ini bila dibandingkan dengan tahun sebelunya tidak mengalami
perubahan. Perkembangan penerbitan izin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten
Jombang ada tahun 2013-2017 tersaji pada tabel berikut.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -82
Tabel 2.47 Jumlah Izin Trayek Perdesaan di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan unit 184 25 25 23 23
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah uji kir angkutan umum
Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang
diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di
jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi
mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, serta kereta gandengan. Pada
tahun 2017 jumlah uji kir angkutan umum tercatat terealisasi 7.814 unit kendaraan.
Tabel 2.48 Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah kendaraan wajib uji Unit 8.403 8.691 8.542 9.894 7.814
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jumlah terminal bis
Jumlah terminal bis selama 5 (lima) tahun terakhir belum ada penambahan,
yaitu sebesar 4 (empat) unit. Dari 4 terminal yang ada, 1 terminal memiliki kualifikasi
tipe B, yaitu Terminal Kepuhsari. Terminal lainnya yang ada di Kabupaten Jombang
adalah Terminal Mojoagung. Terminal Ploso dan Terminal Ngoro. Jumlah terminal di
Kabupaten Jombang dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya berkurang satu,
yaitu Terminal Tapen. Hal tersebut dikarenakan menurunnya pengguna angkutan
umum yang diikuti dengan berkurangnya jumlah angkutan umum
Perkembangan jumlah jumlah terminal bis pada tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -83
Tabel 2.49 Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah terminal bis buah 4 4 4 4 4
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Angkutan darat
Jumlah arus penumpang angkutan darat berupa mobil penumpang umum
(MPU) yang tercatat oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun terakhir terus
mengalami penurunan. Hal tersebut berkorelasi terhadap jumlah angkutan darat yang
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Pada tahun
2017 jumlahnya menurun dari 285 menjadi 240 unit.
Tabel 2.50
Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah angkutan darat (MPU)
unit 405 405 398 285 240
2 Jumlah penumpang angkutan darat (AKAP & AKDP)
orang 5.024.887 5.651.656 5.024.887 4.235.105 3.874.208
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Kepemilikan KIR angkutan umum
Prosentase jumlah angkutan umum dengan angkutan umum yang tidak
memiliki KIR yang tercatat oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2017 adalah
sebesar 0,20%. yakni dari 240 angkutan umum terdapat 50 angkutan yang tidak
memiliki KIR. Perkembangan jumlah kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten
Jombang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -84
Tabel 2.51 Jumlah Kendaran yang Mati Uji KIR di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah kendaraan yang mati uji
unit 28 17 22 31 50
2 Jumlah angkutan umum unit 381 292 318 285 240
Rasio (1)/(2) % 8,7 5,8 6,9 10,9 13,9
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Tahun 2018
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Jangka waktu proses pengujian angkutan umum yang tercatat oleh Dinas
Perhubungan, yakni rata-rata proses pengujian angkutan umum pada tahun 2017
adalah selama 45 menit. Perkembangan durasi waktu pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR) pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.52
Jangka Waktu Proses KIR di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No.
Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jangka waktu proses pengujian angkutan umum
menit 45 45 45 45 45
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Jombang sejak tahun
2013 sampai dengan tahun 2017 belum pernah mengalami kenaikan, yaitu sebesar
Rp. 45.000 untuk angkutan umum berupa truk, bus, mikrobus, kereta gandengan dan
kereta tempel, serta sebesar Rp. 35.000 untuk angkutan umum berupa MPU, pick up
dan mikrolet. Daftar tarif pengujian kelayakan angkutan umum tersaji dalam tabel
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -85
Tabel 2.53 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No.
Uraian Tahun
2013 (Rp.)
2014 (Rp.)
2015 (Rp.)
2016 (Rp.)
2017 (Rp.)
1 Truck 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
2 Bus 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
3 Micro Bus 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
4 Kereta Gandeng 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
5 Kereta Tempel 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
6 Pick Up 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
7 Mikrolet/MPU 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Pemasangan rambu jalan
Rambu jalan yang merupakan salah satu bagian dari sarana jalan mempunyai
peran cukup penting dalam mendukung terwujudnya ketertiban berlalu lintas. Makna
pemasangan rambu-rambu adalah angka ideal dari rambu-rambu jalan yang harus
terpasang. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan maupun kualitas dan
panjang jalan. Maka kebutuhan pemasangan rambu-rambu juga semakin meningkat.
Perkembangan pemasangan rambu-rambu pada tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.54 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah pemasangan rambu-rambu unit 288 160 160 90 126
2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia
Unit 311 160 160 160 150
Rasio (1) (2) % 93 100 100 56 84
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio pemasangan rambu-rambu
pada jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terus mengalami peningkatan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -86
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, khususnya
kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, maka membutuhkan adanya peningkatan
prasarana jalan yang cukup tinggi. Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan
dengan pertumbuhan panjang jalan akan mengakibatkan kendala dalam kelancaran
maupun kenyamanan berlalu lintas. Perkembangan panjang jalan dan jumlah
kendaraan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.55 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No Uraian Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Panjang jalan m² 570.897 570.897 570.897 570.897 570.897
2 Jumlah kendaraan
unit 367.805 376.879 379.312 391.803 403.032
Rasio (1) / (2) % 1,55 1,51 1,50 1,45 1,41
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten
Jombang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan.
Hal ini terjadi karena terus bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi
dengan peningkatan panjang jalan.
10) Urusan Komunikasi dan Informatika
Jumlah jaringan komunikasi
Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi, baik
telepon gengam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya
jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah
operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa
operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah
pemerintah daerah.
Di Kabupaten Jombang, jumlah jaringan telepon genggam dan telepon
stasioner dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana
tabel berikut ini:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -87
Tabel 2.56 Jaringan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah jaringan telepon genggam 248 257 260 263 265
2 Jumlah jaringan telepon stasioner 1 1 1 1 1
3 Total jaringan komunikasi 249 258 261 264 266
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Kabupaten Jombang tidak bisa
diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan banyaknya warnet yang dibangun dan
beroperasi tanpa ada ijin resmi dari instansi atau SKPD terkait, baik Dinas
Perhubungan dan Komunikasi maupun Badan Pelayanan Perizinan. Kondisi inilah
yang membuat tidak bisa terpantaunya berapa jumlah wartel/warnet di Kabupaten
Jombang.
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan
bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan
berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi). dan bentuk karangan yang lain.
Tabel 2.57
Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2013-2017
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional
4 4 4 4 4
2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal
12 12 12 12 12
3 Total jenis surat kabar (1+2) 16 16 16 16 16
Sumber: Dinas Komunikasi & Informasi Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Selama kurun waktu 2013-2017 surat kabar nasional maupun lokal di
Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Semakin banyak jumlah jenis surat
kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar
ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak di Kabupaten
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -88
Jombang sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah.
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Dengan semakin bertambahnya jumlah penyiaran radio/TV di daerah, maka
menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa
berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah. Untuk TV lokal mulai dari tahun 2014- tahun 2017 ini baru
berdiri 1 stasiun TV, sedangkan untuk radio sampai dengan tahun 2017 jumlahnya ada
sekitar 15 radio lokal, yaitu : RKPD/Suara Jombang AM, Suara Jombang FM, Suara
Pendidikan FM, Gita FM, Citra FM, Fajar FM, Kartika FM, NK FM, Atasan FM, Kharisma
FM, Dewa FM, Paradis FM, Suara Tunggorono FM, Diponegoro FM, dan Master FM.
Website milik pemerintah daerah
Dengan penerapan teknologi informasi, khususnya internet, membuat proses
penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah, serta
tanpa batasan jarak dan waktu. Internet diterapkan kedalam berbagai bidang
kehidupan manusia, termasuk bidang pemerintahan. Wujud nyata dari pengaplikasian
e-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat
untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efesien.
Salah satu cara dalam mengukur popularitas situs web pemerintah daerah, yaitu
dengan menggunakan perangkat yang dapat memperingkat popularitas situs web
pemerintah daerah dengan menggunakan parameter evaluasi efektifitas (popularitas
link dan peringkat traffic), kecepatan (waktu loading), isi situs web dan kesiapan
menuju e-government terhadap masing-masing pemerintah daerah. Saat ini di
Kabupaten Jombang terdapat 1 (satu) website utama pemerintah daerah, yaitu
www.jombangkab.go.id dengan 132 titik koneksi. Dalam website tersebut terdapat
berbagai macam informasi yang berkaitan dengan masyarakat jombang pada
umumnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada khususnya.
Sedangkan aplikasi online Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan
dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:
- SIPPD → Bappeda
- SIMDA Keu → BPKAD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -89
- SIPEM → Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
- SIMPEG → BKD
- SIAK → Dispendukcapil
- LPSE → LKDP
- SISKEUDES → DPMD
- SIMDA BMD → BPKAD
- SIMYANIZ → Dinas Pen. Modal & PTSP
Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Untuk keberadaan masyarakat yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten
Jombang tidak bisa terpantau oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Komunikasi, dikarenakan HP/telp dijual oleh toko-toko HP tanpa adanya
peraturan yang mengikat untuk melapor ke instansi atau SPKD tersebut, sehingga
kondisi tersebut menyulitkan untuk pemantauan jumlah penduduk Kabupaten
Jombang yang menggunakan HP/telepon.
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prosentase koperasi sehat dan aktif
Secara umum semangat masyarakat mulai pulih dalam melakukan aktivitas
perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi
sebagai lembaga penunjangnya. Pada tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 822 unit
dan meningkat sedikit pada tahun 2014 sebanyak 825 unit, Meski pertambahan
jumlah koperasi yang ada tidak signifikan, namun secara umum manajemen koperasi
menjadi semakin baik, dengan adanya pembinaan koperasi yang lebih difokuskan
untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada dan optimalisasi peran
Koperasi Wanita, KMDH dan KUD. Dari 823 unit Koperasi tersebut terdapat 319 unit
Koperasi Wanita yang tersebar di 306 Desa/Kelurahan, 27 unit KUD dan 43 unit
KMDH.
Pada tahun 2017 terdapat 9 unit koperasi sehat dari 823 unit yang ada atau
1,09%. Progres peningkatan jumlah koperasi sehat ini karena adanya pembinaan dan
pendampingan, baik dalam segi manajerial, pengelolaan keuangan hingga
penyusunan laporan pembukuan menuju Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -90
waktu. Tabel dibawah menunjukkan perkembangan koperasi sehat di kabupaten
Jombang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
Tabel 2.58 Prosentase Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2013-2017
No.
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Koperasi (Unit) 822 825 824 849 823
2. Jumlah Koperasi Sehat (Unit) 5 5 5 6 9
3. Prosentase Koperasi Sehat (%) 0,61 0,61 0,61 0,71 1,09
Sumber:Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Tahun 2017
Di Kabupaten Jombang masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Pada tahun
2017 jumlah koperasi tidak aktif berjumlah 400 unit atau sebesar 48,6% dari jumlah
seluruh Koperasi sebesar 823 unit koperasi. Prosentasi koperasi aktif tahun 2014 dan
2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013, dan meningkat
kembali mulai tahun 2015 dengan peningkatan rata-rata 0,65% per-tahun hingga
tahun 2017 prosentasi koperasi aktif mencapai 51,4%. Gambaran kualitas
kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.59 Prosentase Jumlah Koperasi Aktif 2013-2017
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Koperasi (Unit) 822 826 810 823 823
2. Jumlah Koperasi Aktif (Unit) 435 416 404 417 423
3. Prosentase Jumlah Koperasi Aktif
53 50,42 49,88 50,67 51,4
Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Secara umum kinerja koperasi masih perlu ditingkatkan, karena kelembagaan
koperasi di Kabupaten Jombang rata-rata masih mengandalkan unit simpan pinjam
sebagai pokok usahanya. Kondisi tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja
koperasi di masa mendatang. sehingga kegiatan usaha koperasi tidak hanya pada unit
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -91
simpan pinjam tetapi menyentuh langsung pada sektor-sektor riil yang secara
langsung dapat bermanfaat bagi anggota koperasi.
Usaha mikro
Pembangunan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang diarahkan pada
peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan membuka kesempatan
berusaha bagi wirausaha baru melalui pelatihan rintisan wirausaha baru dan
terwujudnya one village one product (jenis) atau produk unggulan usaha mikro. Hal itu
bisa dilihat dari perkembangan jumlah produk unggulan usaha mikro sebagaimana
tabel berikut ini:
Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.29 Perkembangan Jumlah Produk Unggulan Usaha Mikro
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013 – 2017
12) Urusan Penanaman Modal
Pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang dapat dipercepat melalui
peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi
kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi.
akan mampu meningkatkan produktivitas. kapasitas dan kualitas produksi sehingga
akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.
154
160
166
175
188
140
150
160
170
180
190
200
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -92
Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai
investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang
kondusif untuk berinvestasi. Guna meningkatkan investasi di Kabupaten Jombang,
Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim
investasi di daerah, menyediakan infrastruktur pendukung, meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia dan mempermudah perijinan berusaha. Berikut ini beberapa
indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan iklim investasi dan penanaman
modal di Kabupaten Jombang.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2014
sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Pada tahun 2015, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 13 PMA dan
mengalami kenaikan 1 PMA dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2016 terealisasi 15
PMA bertambah 2 dua PMA dan pada tahun 2017 teralisasi 3 PMA. Kabupaten
Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9 PMDN,
terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya 40 PMDN
atau terjadi kenaikan sebesar 237,50% dan pada tahun 2016 teralisasi 11 PMDN dan
bertambah kembali pada tahun 2017 sebanyak 20 PMDN. Kenaikan ini disebabkan
karena adanya perubahan regulasi terkait proses perijinan PMDN, yang semula
dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke daerah.
Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan
peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan
kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan
menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di
Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat Jombang.
Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang
Capaian realisasi nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2017
adalah sebesar Rp.15.839.763.556.296,00. Capaian ini sangat menggembirakan bila
dilihat trend nilai investasi daerahnya cenderung mengalami kenaikan pada setiap
tahunnya, hal itu bisa dilihat pada tahun 2013 capaian investasi yang ada sebesar
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -93
Rp.943.638.473.526, mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.942.699.692.234 dan terus
mengalami kenaikan sampai pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.839.763.556.296,00.
Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di Kabupaten Jombang yang
semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk unggulan. Perkembangan
nilai investasi di Kabupaten jombang pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 tersaji pada gambar berikut:
Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang. Tahun 2018
Gambar 2.30 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 mengalami pertambahan sarana dan prasarana olah raga, dimana
pada tahun 2015 jumlah gedung olah raga sebanyak 2 unit dan mengalami
penambahan menjadi sebanyak 4 unit pada tahun 2017 yaitu satu lapangan tenis
indoor, GOR merdeka, Stadion Jombang dan Tenis Keplaksari sehingga total menjadi 4
gedung, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2.60 Gedung Olahraga Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017
No Capaian
Pembangunan 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah gedung olahraga 2 2 4 4
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018
2013 (Jt)2014
(Milyar)2015
(Milyar)2016
(Milyar)2017
(Milyar)
Investasi 943,638,473 12,942,699,6 13,704,323,2 14,842,015, 15,839,763,
-
2,000,000,000,000
4,000,000,000,000
6,000,000,000,000
8,000,000,000,000
10,000,000,000,000
12,000,000,000,000
14,000,000,000,000
16,000,000,000,000
18,000,000,000,000
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -94
14) Urusan Statistika
Data Informasi Sektoral
Pemerintah Kabupaten Jombang dalam setiap tahunnya selalu menyusun buku
perkembangan data pembangunan daerah yang berjudul Data dan Informasi Sektoral
Kabupaten Jombang. Buku ini merupakan himpunan data potensi dari berbagai sektor
yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja
pemerintahan dan pembangunan. Data yang disajikan dalam buku Data dan Informasi
Sektoral Kabupaten Jombang adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1.
Dalam penyusun buku ini, Pemerintah Kabupaten Jombang bekerjasama
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang yang merupakan instansi
vertikal yang mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari
data-data yang ada di buku data informasi sektoral dapat dipertanggungjawabkan.
Buku Data Makro Ekonomi Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahunnya menyusun buku PDRB
Kabupaten yang berjudul Data Makro Ekonomi Daerah. Buku ini memuat tentang
struktur perekonomian, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita maupun
sektor-sektor potensi yang ada di Kabupaten Jombang, yang menggambarkan
perkembangan indikator makro ekonomi daerah. Data yang disajikan dalam buku
PDRB Kabupaten Jombang adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1.
Penyusunan buku Data Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang
dilaksanakan melalui kerjasama Pemeintah Kabupaten Jombang dengan Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, yang merupakan instansi vertikal yang
mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari data-data yang
ada di buku tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.
15) Urusan Persandian
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
sebuah bentuk evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Di satu sisi
otonomi daerah adalah hal positif bagi daerah, dimana kewenangan yang lebih besar
bagi daerah untuk mengatur sendiri pembangunan wilayahnya. Namun tidak sedikit
pula masalah dan kendala yang muncul, sehingga peningkatan kesejahteraan
masyarakat belum dirasakan dengan merata. Dengan berlakunya Undang-undang 23
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -95
Tahun 2014 diharapkan terwujud harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah
yang saling bersinergi dan akan tercapai cita-cita otonomi daerah untuk lebih
mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa
persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan
dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung
lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi
sandi. Selain itu, penyelenggaraan urusan persandian juga merupakan amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah
urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di
tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan
bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada
pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini, Lembaga Sandi Negara
sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian sudah secara aktif
melakukan pembinaan persandian secara nasional, baik untuk pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
16) Urusan Kebudayaan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Sehubungan dengan belum tersedianya gedung kesenian di Kabupaten
Jombang, maka penyelenggaraan seni dan budaya memanfaatkan prasarana yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, antara lain di Gedung Olah Raga (GOR),
Stadion, Alun-Alun, Tirta Wisata, Sendang Made, Wana Wisata Sumberboto, GOR
Desa Kabuh, Gedung Koperasi, Gedung Serbaguna Mojoagung, Aula Departemen
Agama dan Aula PSBR. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut
diharapkan penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Jombang dapat tetap
terlaksana dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pementasan seni dan budaya.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -96
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur
yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Hal ini dikarenakan
Kabupaten Jombang pada masa lalu memiliki peranan yang penting sebagai daerah
pemukiman, pusat keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari
masa ke masa. Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas
dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten Jombang sebagai tempat
hunian manusia purba masa prasejarah. Pada masa selanjutnya, peninggalan-
peninggalan penguasa seperti Mpu Sindok dan Airlangga ada di wilayah Kabupaten
Jombang. Pada masa Majapahit Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota
Majapahit, sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit.
Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jombang sebagai
langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah dengan melakukan inventarisasi
dan registrasi benda budaya yang ada bekerjasama dengan Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala Jawa Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi
benda budaya tercatat terdapat 19 buah benda budaya tidak bergerak dan 159 benda
budaya bergerak yang tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang,
Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro,
Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan
Tembelang, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan
Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben.
Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas (Jombang), 3 buah
Menara Air (Ringin contong, Peterongan dan Mojoagung), 3 buah Candi (Pundong,
Sumber Boto dan Tampingmojo), 1 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro), 1 buah
Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri, Grobogan, Watumiring, Watukucur, Mbah Hadi
Mulyo), 2 buah Pabrik Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen
(Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang).
Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan terakota), anak
timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan, cupu porselin, fosil kerang, Fr.
arca batu, Fr. Pipisan, Fr. pipisan batu, Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta
perunggu, guci porselin, kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota,
lampu perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk porselin,
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -97
mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu, piring porselin, tangkai
cermin logam, tombak besi, topeng, topeng perunggu, tugu (batu dan menturo),
tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong).
17) Urusan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat
bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang
bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang
kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah
perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang
beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan
perpustakaan yang bertugas mengumpulkan. menyimpan. mengatur dan menyajikan
bahan pustakanya untuk masyarakat umum, sebagimana disajikan pada gambar
berikut ini :
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.31 Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan jumlah perpustakaan di
Kabupaten Jombang begitu pesat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan di
Kabupaten Jombang berjumlah 189 buah berkembang menjadi 222 buah pada tahun
2014. Pada tahun 2015 menjadi 355 perpustakaan, meningkat menjadi 367
perpustakaan pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2017
menjadi 373 perpustakaan.
28 28 28 36 36
161194
327 331 337
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Pemda Non Pemda
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -98
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke
perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun.
Tabel 2.61 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2017
Tahun Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman
Buku
2013 12,387 87,355 100,735
2014 14,217 87,396 159,891
2015 14,965 98,109 190,917
2016 16,640 90,000 213,826
2017 18,137 92,217 232,214
Jumlah Terakhir
18,137 455,077 897,583
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Sumber: Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.32 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Umum
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Perpustakaan Pemda)
Selama kurun waktu tahun 2013-2017, perkembangan jumlah pengunjung
perpustakaan milik pemerintah daerah sangat menggembirakan meskipun terjadi
penurunan pada tahun 2017.hal itu bisa dilihat, pada tahun 2013 jumlah pengunjung
mencapai 87.355 pengunjung, tahun 2014 mencapai 87.396 pengunjung. pada tahun
2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 98.109 dibandingkan tahun
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2013 2014 2015 2016 2017
Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman Buku
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -99
2014 mencapai 87.396 pengunjung. Sedangkan di tahun 2016 jumlah pengunjung
mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 90.000 pengunjung dan
mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2017 sebesar 92.217 pengunjung atau naik
sebesar 2,4%.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan selama 5 tahun terakhir
menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah koleksi
buku di perpustakaan daerah adalah sebanyak 12.817 judul buku dengan jumlah
sebanyak 25.425 eksemplar, pada tahun 2014 naik menjadi 13.724 judul dengan
jumlah buku sebanyak 27.883 eksemplar. Selanjutnya pada tahun 2015 judul buku
sebanyak 12.817 buah dengan jumlah buku sebanyak 25.425 eksemplar.
Untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, pada tahun 2014 telah
diadakan penambahan koleksi menjadi 13.724 judul buku. Pada tahun 2015 terdapat
penambahan koleksi judul buku sebanyak 904, sehingga total keseluruhan sampai
dengan tahun 2015 sebanyak 14.628 judul buku dengan jumlah sebanyak 29.514
eksemplar sampai pada tahun 2017 koleksi judul buku menjadi sebanyak 15.648 judul
buku dengan jumlah sebanyak 31.401 eksemplar. Penambahan koleksi ini lebih
banyak diisi dengan buku-buku hasil karya putra Jombang dan buku-buku
kewirausahaan. Keberpihakaan terhadap buku-buku hasil karya putra Jombang
ditujukan untuk memberikan apresiasi dan minat kepada penulis di Kabupaten
Jombang untuk lebih produktif. Perkembangan koleksi buku di perpustakaan
pemerintah daerah tersaji sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -100
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.33 Perkembangan Koleksi Buku di Perpustakaan Umum
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
18) Urusan Kearsipan
Guna lebih meningkatkan akses informasi pembangunan yang berkualitas,
salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik dan handal.
Untuk menilai pengelolaan kearsipan di setiap satuan kerja digunakan suatu standar
pengelolaan kearsipan yang telah dibakukan berdasarkan peraturan perundangan.
Sampai dengan tahun 2017 jumlah instansi yang telah menerapkan
pengelolaan kearsipan secara baku sebanyak 113 instansi yang terdiri dari 66 OPD dan
44 Pemdes dari target 374 instasi yang ada yaitu 68 OPD dan 302 Pemdes.
1.3.3 Fokus Urusan Pilihan
1) Urusan Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan
Kabupaten Jombang tidak memiliki wilayah perairan laut, sehingga
sumberdaya perikanan hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Produksi
perikanan disumbang dari hasil budidaya ikan air tawar, terutama yang dikelola di
kolam masyarakat. Perkembangan capaian kinerja produksi perikanan selama tahun
2013-2017 menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2013 2014 2015 2016 2017
12,817 13,724 14,628 15,546 15,648
25,425 27,883
29,514 31,191 31,401
Koleksi Buku (Judul) Eksemplar
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -101
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.34
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2013-2017
Perkembangan produksi perikanan tahun 2013-2017 meningkat rata-rata
0,34% per tahun dari sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar
16.151,7 ton pada tahun 2017. Pencapaian produksi tersebut antara lain ditentukan
oleh keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, re-stocking ikan, yaitu
penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan, sehingga
kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. Selain
pelaksanaan intensifikasi usaha, juga dilaksanakan pembinaan pengolahan pasca
panen dan pengolahan pakan alternatif untuk memberikan nilai tambah bagi petani
ikan. Sedangkan untuk pelestarian sumberdaya alam dilakukan penebaran ikan di
perairan umum atau embung.
Konsumsi ikan
Konsumsi masyarakat makan ikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 secara umum mengalami perkembangan yang meningkat dengan pertumbuhan
rata-rata 0,76% per tahun. Hal itu bisa dilihat dari capaian realisasi konsumsi ikan
pada tahun 2013 sebesar 16,50 kg/kap/th menurun pada tahun 2014 sebesar 15,20
kg/kap/th dan turun kembali pada tahun 2015 sebesar 14,46 kg/kap/th, dan baru
pada tahun 2016 realisasi konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar
16,57 kg/kap/th dan meningkat menjadi sebesar 16,77 kg/kap/th pada tahun 2017.
Hal tersebut, didukung adanya kegiatan-kegiatan pembinaan pengolahan hasil
perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan agar tumbuh Poklahsar-Poklahsar
Perikanan, selain itu juga kegiatan kampanye GEMARIKAN yang dilaksanakan dengan
melibatkan FORIKAN Kab. Jombang dengan sasaran anak-anak usia dini maupun ibu-
15,945.95 15,752.00
15,585.00 16,150.45
16,151.70
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi Ikan (ton)
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -102
ibu dan juga lomba cipta menu untuk penganekaragaman olahan. Berikut dapat
dilihat gambar perkembangan konsumsi ikan lima tahun terakhir di Kabupaten
Jombang.
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.35
Perkembangan Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017
2) Urusan Pariwisata
Kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014-2017
mengalami perkembangan yang naik turun, yaitu dari sebanyak 1.430.028 orang pada
tahun 2014 dan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata menjadi sebesar
1.439.870 orang pada tahun 2015, ditahun 2016 terjadi penurunan kunjangan wisata
sebanyak 1.162.268 orang, menurunnya kunjangan wisata pada pada tahun 2016
tersebut, dikarenakan adanya pembatasan jam kunjangan ke Makam Gus Dur, namun,
pada tahun 2017 jumlah kunjangan wisata di Kabupaten Jombang mengalami
peningkatan sebanyak 1.389.390 Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Jombang terutama disumbang oleh meningkatnya jumlah kunjungan ke Makam Gus
Dur (KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4).
3) Urusan Pertanian
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting yang
digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam rangka menilai tingkat keberhasilan
upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
16.50
15.20
14.46
16.57 16.77
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2013 2014 2015 2016 2017
Perkembangan konsumsi ikan (kg/kap/th)
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -103
Secara umum produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang selama 5
tahun terakhir mengalami peningkatan khususnya untuk padi dan jagung tumbuh
7,63%. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 418.050 ton, menjadi 431.175 ton
pada tahun 2014, sebesar 450.655 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 475.079 ton
tahun 2016 dan sebesar 448.863 tahun 2017. Sedangkan untuk komiditas jagung
tahun 2013 sebesar 193.842 ton, menjadi 233.448 ton pada tahun 2014, sebesar
211.164 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 241.325 ton tahun 2016 dan 254.223
ton tahun 2017.
Sedangkan untuk komitas kedelai selama 5 tahun terakhir mengalami
penurunan rata-rata 5,34% per tahun dari tahun 2013 sebesar 9.017 ton, menjadi
sebesar 10.822 ton pada tahun 2014 dan turun menjadi 9.747 ton pada tahun 2015,
kembali turun menjadi 6.429 ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 6.595 ton
pada tahun 2017.
Perkembangan produksi tanaman pangan utama (padi. jagung dan kedelai)
dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.36 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama
di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Produktivitas lahan memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam
upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk
mengukur dan menilai peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
pada luasan panen per hektar. Secara umum, produktivitas tanaman pangan utama
(padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai dengan
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
Padi Jagung Kedelai
2013 418,050 193,842 9,017
2014 431,175 233,448 10,822
2015 450,810 211,631 9,747
2016 475,079 241,325 6,429
2017 448,863 254,223 6,595
Ton
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -104
tahun 2017 menunjukan adanya trend yang cenderung menurun. Penurunan pada
produktivitas padi disebabkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) pada yang menyebabkan kualitas hasil menurun, sedangkan produktivitas
jagung disebabkan ketersediaan benih berkualitas di pasaran sangat kurang sehingga
petani menggunakan benih-benih baru
Perkembangan produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (enam) tahun
terakhir sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.37 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan
Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Kw/Ha)
Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur
Perekonomian
Kontribusi ketegori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap sector
perekonomian Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir ini cenderung
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor yang
sangat mempengaruhi adalah terjadinya pengurangan lahan sawah akibat alih fungsi
lahan, antara lain akibat pembangunan jalan tol Surabaya-Bandar Kedungmulyo,
dimana 250 ha lebih lahan pertanian telah terkonversi menjadi jalan tol. Dengan
adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta skenario pengembangan wilayah melalui
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Padi Jagung Kedelai
57.97
68.23
17.67
62.4
76.44
18.04
60.8
71.49
17.04
60.46
70.48
17.2
58.87
67.62
15.46
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -105
pengelolaan kawasan agropolitan yang berada di wilayah Kecamatan Mojowarno,
Bareng, Ngoro, Wonosalam dan Mojoagung, diharapkan luasan lahan produksi
pertanian dapat dipertahankan serta rencana pembangunan infrastruktur Irigasi
Rawaparas diharapkan dapat mencetak sawah baru.
Perkembangan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perkebunan
terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.38 Perkembangan Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan di
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
4) Urusan Perdagangan
Kontribusi Kategori perdagangan terhadap Struktur Perekonomian
Kategori perdagangan merupakan kategori yang memberikan kontribusi
sedikit lebih besar dari pada kategori pertanian didalam struktur perekonomian
Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir. Peran kategori perdagangan sangat
dominan didalam menopang perekonomian Kabupaten Jombang. Pada tahun 2013,
kategori perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 22,10 % dari
total struktur ekonomi Kabupaten Jombang. Secara trend perkembangan kontribusi
kategori perdagangan besar dan eceran dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 kontribusinya
sebesar 23,46% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 22,82%
22.27 22.45
22.02
21.28
20.10
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
2013 2014 2015 2016 2017
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -106
atau 0,28% dari tahun 2016. Berikut perkembangan kotribusi kategori perdagangan
terhadap total struktur perekonomian Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017.
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.39 Perkembangan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Struktur
Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
5) Urusan Perindustrian
Kontribusi Kategori industri pengolahan terhadap Struktur Perekonomian
Kontribusi kategori industri pengolahan Selama tahun 2013 hingga tahun 2016
cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 memberikan kontribusi
sebesar 20,08% terhadap struktur perekonomian Kabupaten Jombang menurun
sebesar 2,14% menjadi sebesar 19,65% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi
19,92% pada tahun 2017. Sub sektor yang paling banyak menyumbang adalah sub
sektor makanan, minuman dan tembakau, yang berarti industri olahan di Kabupaten
Jombang masih di dominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau, baik
dalam skala indutri kecil maupun menengah. Perkembangan kategori industri
pengolahan selama lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:
22.10
21.85
22.07
22.82
23.46
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
2013 2014 2015 2016 2017
Kontribusi Perdagangan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -107
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.40 Perkembangan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Terhadap Struktur
Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan menengah
Indikator volume usaha industri kecil dan menengah digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan perindustrian.
Semakin tinggi volume usaha industri kecil dan menengah, semakin baik pencapaian
sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Berikut adalah grafik
perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017
Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Tahun 2017
Gambar 2.41 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2013-2017
20.08
19.97
19.83
19.65
19.92
19.40
19.50
19.60
19.70
19.80
19.90
20.00
20.10
20.20
2013 2014 2015 2016 2017
Kontribusi Kategori Industri Pengolahan
0
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -108
Berdasarkan gambar tersebut di atas, diketahui bahwa perkembangan
pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai
dengan 2017 meningkat rata-rata 8,9% per tahun dari sebesar Rp. 1.757.592.586.000
pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.575.592.586.000 pada tahun 2014 dan berturut-turut
sebesar Rp. 1.993.526.009.000 tahun 2015, sebesar Rp. 1.808.687.469.000 pada
tahun 2016 dan menjadi Rp. 2.380.739.685.000 tahun 2017. Hal ini menunjukan
adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah, karena iklim usaha
yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat
mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh.
6) Urusan Ketransmigrasian
Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2013 sebanyak 10 KK,
sedangkan di tahun 2014 sebanyak 20 KK, Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun
2016 tidak ada transmigran yang diberangkatkan karena tidak mendapatkan kuota
calon transmigran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi pada tahun 2017 ada
pengiriman sebanyak 2 (Dua) KK .
1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan
1) Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagaisatu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan
kondisidan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah dannasional.
Kinerja urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang selama kurun
waktu tahun 2014-2017 antara lain tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah sebagai tahapan dari RPJPD Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagaimana
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -109
diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016.
Sementara RPJPD Kabupaten Jombang sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009.
Untuk pedoman perencanaan tahunan, pada setiap tahun disusun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), baik murni maupun perubahan. Dokumen
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
maupun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD.
Kabupaten Jombang turut mendukung dan memiliki komitmen yang tinggi
dalam perencanaan kebijakan global maupun nasional, antara lain diwujudkan melalui
penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals
(RAD-MDGs) Tahun 2011-2015, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi,
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen
perencanaan yang besifat sektoral lain yang mendukung kinerja pembangunan
Kabupaten Jombang.
2) Keuangan
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi
keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara legal formal dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan
APBD mendasar atas kebijakan perencanaan program dan anggaran yang telah
ditetapkan. Perkembangan APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -110
Tabel 2.62 Perkembangan APBD Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
Tahun Realiasi APBD (Rp.) Pertumbuhan (%)
2013 1,559,047,056,626.00 11.56
2014 1,780,114,993,045.00 14.18
2015 2,164,504,769,989.20 21.59
2016 2,570,651,376,368.00 18.76
2017 2,762,750,303,184.68 7.47
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Mendasar tabel di atas, menginformasikan bahwa APBD Kabupaten Jombang
secara series mengalami kenaikan besaran pendanaan setiap tahunnya. Namun secara
pertumbuhan, kenaikan besaran pendanaan tersebut mengalami fluktuatif. Tren
pertumbuhan yang melambat terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
Sedangkan terjadi kenaikan pertumbuhan besaran pendanaan APBD yang cukup
signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang telah berlangsung
dengan tertib dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah maupun BPK melalui opini
hasil pemeriksaan yang masuk kategori wajar tanpa pengecualian (WTP).
3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya
aparatur,merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara
yang profesional. Dengan terbitnya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya
ASN yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam
bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja.
Untuk meningkatkan kompetensi ASN tentunya diperlukan pendidikan
danpelatihan, baik secara formal maupun informal, yang berkaitan dengan
penganggaran,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh
ini perencanaan terhadappeningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah
dilakukan, antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bintek, kursus, tes
kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -111
4) Penelitian dan Pengembangan
Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan
sejalan dengan pembangunan, termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan
pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka
pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakansebagai model terbaik, dari
hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus
hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah.
Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis
data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan
sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini,
dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari
model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas
dan terukur.
Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya untuk memberikan ruang
yang cukup bagieksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui penyusunan
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) Kabupaten Jombang sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 18A Tahun 2016 serta
penyelenggaraan Anugerah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, makin sentralnya
peran penelitian dan pengembangan bagi pengambilan kebijakan maupun
peningkatan produktivitas di berbagai aspek.
5) Pengawasan
Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya
efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan
partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan
yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki
peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam
pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang
komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang
saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan
kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -112
Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya
aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana
mestinya. Selain itu, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui pengawasan
dapat diperoleh informasi mengenai keselarasan, ketepatan sasaran dengan indikator
kinerja, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
1.3.5 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Jombang, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 15 tujuan.
Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 7 Menjamin Akses Energi dan
tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim, tujuan
tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Jombang karena bukan merupakan
kewenangan Kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Jombang . Untuk
lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Jombang dalam setiap Tujuan TPB dapat
dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.
Tabel 2.63
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Tenaga Kerja, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1 Tanpa Kemiskinan
14 4 5 2 25
Pangan, Pertanian, Kesehatan
2 Tanpa Kelaparan 8 5 3 0 16
Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengendalian
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
19 6 11 0 36
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -113
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup
Pendidikan, Perpustakaan
4 Pendidikan Berkualitas
9 1 3 0 13
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5 Kesetaraan Gender
4 3 7 0 14
Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6 Air Bersih dan Layak Sanitasi
10 0 8 1 19
- 7 Menjamin Akses Energi
0 0 0 0 0
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
6 4 14 0 24
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pemerintahan Umum
9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi
6 1 4 4 15
Tenaga Kerja, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Pemerintahan Umum
10 Mengurangi Kesenjangan
5 3 8
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata
11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
5 8 13
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -114
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan
12 Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan
2 0 3 0 5
Lingkungan Hidup 13 Penanganan Perubahan Iklim
0 0 2 0 2
- 14
Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim
0 0 0 0 0
Lingkungan Hidup 15
Pelestarian dan Pemanffaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
1 0 3 0 4
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum
16
Perdamaian , Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh
2 0 8 0 10
Pemerintahan Umum, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
1 1 0 2
JUMLAH 91 25 83 7 206
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan
sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan
rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh
petani. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah Tahun 2008.
NTP Tahun 2014 sebesar 107,25 atau turun 0,9% dari Tahun 2013 yang sebesar 108,2.
Pada perhitunngan Tahun 2015, metode pengukuran telah menggunakan Tahun dasar
2012, sehingga capaian NTP pada Tahun 2015 menjadi 111,97 meningkat kembali
pada Tahun 2016 sebesar 113,1 dan pada Tahun 2017 sebesar 113,92, .
Secara umum capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat
kesejahteraan petani pada Tahun 2017 masih tinggi jika dibandingkan dengan tahun
2013 sebagai Tahun Dasar.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -115
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.42 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang 2013-2017
Kondisi kenaikan indeks NTP ini antara lain disebabkan oleh adanya harga
produk pertanian yang semakin baik, sehingga indeks yang diterima petani lebih tinggi
dari pada indeks yang dibayarkan petani. Pemerintah Kabupaten Jombang terus
bekerja keras untuk tetap meningkatkan NTP melalui kebijakan-kebijakan sektor
pertanian yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka
mendorong peningkatan NTP, antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi
sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di
perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, serta upaya
perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada
Tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,
penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran
mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi lahan pertanian
berupa sawah, dengan jenis pengairannya berupa pengairan teknis mencapai 92,04%,
108.2
107.25
111.91
113.1
113.92
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -116
sawah ½ teknis mencapai 2,70%, sawah tadah hujan mencapai 4,08% dan sawah non
teknis mencapai 1,19%.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah
Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan
Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu
dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras
dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan
pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569.36
Ha.
2) Luas wilayah produktif
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang.
kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864.70
Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26.0 Ha), kawasan sekitar
mata air (34.60 Ha), serta hutan kota (1.271.97 Ha).
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian
lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284.90 Ha), kawasan
perkebunan (5.431.62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580.80 Ha), kawasan
permukiman (27.445.0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122.30 Ha).
3) Luas wilayah industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat
dimana pada beberapa lokasi telah dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -117
Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah
Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah
Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong,
Kecamatan Ploso, yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI). Sedangkan
potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2
(dua) perusahaan, yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya
mencapai 2.000 Ha.
4) Luas wilayah perkotaan
Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis. karena berada pada
perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer
Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol
Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai
bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan
Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan
Germakertosusila Plus dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup
lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).
Dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdapat
beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Jombang (36,40
Km²), Kecamatan Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan
Peterongan (29,47Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²), Kecamatan Tembelang
(32,94Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96Km²).
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai
investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten
yang kondusif untuk berinvestasi. Indikator sasaran yang dicapai berupa peningkatan
jumlah PMA dan PMDN sebanyak 26 PMA/PMDN dari target pada tahun 2017 dan
terealisasi sebanyak 18 PMA dan 126 PMDN. Guna mewujudkan pencapaian indikator
sasaran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan
meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan beberapa program
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -118
strategis. Berikut ini beberapa indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan
iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.
1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2014
sampai dengan Tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Pada Tahun 2015, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 13 PMA, dan
mengalami kenaikan 1 PMA (PT. Bayer Indonesia) dibandingkan Tahun 2014.
Kabupaten Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9
PMDN. Hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya
40 PMDN atau terjadi kenaikan sebesar 237,50%, kenaikan yang cukup significant ini
disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait proses Perijinan PMDN, yang
semula dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke Daerah. Pada Tahun
2017 jumlah PMA dan PMDN terealisasi 23 investor terdiri dari 3 PMA dan 20 PMDN,
yang artinya jumlah PMA/PMDN sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 18 PMA dan
126 PMDN.
Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan
peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan
kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan
menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di
Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat Jombang.
2) Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang
Sedangkan nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada Tahun 2017
adalah sebesar Rp. 15.839.763.556.296 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.
761.623.525.048 dibanding Tahun 2016 yang mencapai Rp. 14.260.185.021.678.
Kenaikan ini sangat menggembirakan bila dilihat pada Tahun 2013 capaian investasi
yang ada sebesar Rp. 943.638.473.526. Sedangkan kenaikan investasi dari tahun 2014
ke 2015 sebesar 5,89%. Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di
Kabupaten Jombang yang semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk
unggulan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -119
3) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan APBD agar program dan kegiatan OPD bisa
berjalan dengan baik. Namun perlu dipertimbangkan dengan bijak bahwa pajak
daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan untuk dapatnya tidak membebani proses
produksi ataupun minat berusaha dari para pelaku-pelaku usaha. Jumlah dan macam
pajak daerah maupun retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jombang adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.64 Jumlah dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah di Kabupaten Jombang
No JENIS URAIAN
1 Pajak Daerah a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Reklame; d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); e. Pajak Parkir; f. PBB; g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB); h. Pajak Air tanah.
2 Retribusi
• Jasa Umum
• Jasa usaha
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ; a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah; b. Retribusi Penyedotan Kakus; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga; f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3 Perizinan tertentu a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan (HO); c. Retribusi Izin Trayek.
Sumber: Badan Penanaman Modal & PTSP dan BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -120
Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang
sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun
disinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktifitas perekonomian. Di Kabupaten
Jombang, Perda yang mendukung peningkatan iklim usaha untuk menunjang
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yakni Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2012 yang di dalamya memuat Pembentukan
Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi
Daerah yang diharapkan dapat menangani urusan penanaman modal secara efektif
dan efisien.
Selain peraturan daerah tersebut, di Kabupaten Jombang pada Tahun 2012
telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi terkait Lalu lintas
Pengaturan Barang dan Jasa.
Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim
investasi yang kondusif, pada Tahun 2015 telah diterbitkan pula Peraturan Bupati
Jombang Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Tata Cara Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Lama proses perijinan
Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan
persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
Lamanya proses perijinan juga di dasarkan pada mekanisme dan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat maupun investor. Oleh karena itu lamanya proses
perijinan sangat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu daerah dan juga
bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan,
sehingga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan PDRB sektoral.
Di Kabupaten Jombang, lamanya proses perijinan bisa dilihat dari beberapa
jenis perijinan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -121
Tabel 2.65 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Jombang
No Uraian Lama
Mengurus (Hari)
Jumlah Persyaratan (Dokumen)
Biaya Resmi (rata – rata maks Rph)
1. SIUP 3 4 Gratis
2 TDP 3 4 Gratis
3 IUI 5 6 Gratis
4 TDI 5 6 Gratis
5 IMB 30 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Minimal Rp. 4.000/m2 tergantung indeks peruntuk-an bangunan dan lokasi bangunan.
6 HO 14 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014. Minimal Rp.150/m2 dan maksimum Rp. 450/m2 sesuai dengan jenis gang-guan, kawasan tempat usaha dan luasan tempat usaha.
Sumber data: Badan Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang, Tahun 2018
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Penyebaran kelompok usia penduduk di Kabupaten Jombang menggambarkan
piramida yang membesar pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok
muda dan produktif di Kabupaten Jombang lebih besar dibandingkan kelompok tua.
Bentuk piramida tersebut juga mengindikasikan akan adanya bonus demografi di
Kabupaten Jombang.
Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi
dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Akan menjadi bonus investasi sumber
daya manusia apabila Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengelola dengan baik
kondisi yang ada, sehingga akan menjadi suatu momentum/asset yang
menguntungkan. Bonus demografi akan menjadi ancaman bagi daerah, manakala
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -122
keberadaan usia produktif tidak memiliki kompetensi dan daya saing, sehingga
menjadi pengangguran dan beban daerah. Perlu adanya kebijakan pemerintah melalui
program dan dukungan untuk menciptakan generasi muda yang responsif terhadap
pasar tenaga kerja dengan tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal.
Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan fokus sumber
daya manusia adalah indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut
merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban
tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk
usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk yang semakin tinggi
menunjukkan bhawa beban tanggungan penduduk semakin besar, karena ini berarti
bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin
besar.
Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017
sebesar 41,98%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda
sebesar 30,34% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 11,64%. Beban
yang harus ditanggung penduduk usia produktif masuk pada kategori rendah, dimana
setiap 10.000 penduduk produktif menanggung 4.198 penduduk usia belum produktif
(usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua).
Beban tanggungan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih kecil
dibandingkan dengan beban tanggungan penduduk berjenis kelamin perempuan
dengan nilai 42,95% untuk laki-laki dan 41,04% untuk perempuan. Kondisi ini
disebabkan usia penduduk perempuan relatif lebih panjang jika dibandingkan usia
penduduk laki-laki.