BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

23
BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK CORONA US SE 2019 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiꜽaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Bupati Blit Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona Vims Disease 2019 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona Vims Disease 2019;

Transcript of BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

Page 1: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

BUPATI BLITAR

PROVINS! JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBIAY AAN PELA YANAN KESEHATAN

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK

CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/446/2020

tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien

Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah

Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona

Vims Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan

Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona

Vims Disease 2019 dipandang sudah tidak sesuai

sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang

Terdampak Corona Vims Disease 2019;

Page 2: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

Mengingat

- 2 -

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang­

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3237) ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4 723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);

Page 3: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Page 4: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

-4-

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 34);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2008 Nomor 3/ A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun

2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/ A);

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016

Nomor 50/D);

Page 5: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 5 -

17.. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 ten tang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2019 Nomor 79 / A) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar

Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan

Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 49/A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19);

2. Keputusan Menteri

HK.01.07 /Menkes/247 /2020

Kesehatan

tentang

Nomor

Pedoman

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07 /MENKES/413/2020 tentang

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.0 1,07 / MENKES / 446 / 2020 tentang Petunjuk

Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi

Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang

menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19);

4. Keputusan Bupati Blitar Nomor

188/ 165/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan

Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus

Disease 2019 di Kabupaten Blitar;

5. Keputusan Bupati Blitar Nomor

188/216/409.06/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Page 6: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

Menetapkan

- 6 -

6. Keputusan Bupati Blitar Nomor

188/268/409.06/KPfS/2020 tentang Penetapan

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non

Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK

CO

RONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Blitar Raya adalah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

5. Masyarakat adalah warga Kabupaten Blitar.

6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVlD-19 adalah

penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di

wilayah kerjanya.

8. Klinik Kesehatan yang selanjutnya disebut Klinik adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan

pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih

dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga

medis.

Page 7: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 7 -

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP

adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang

bersifat dasar meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat

FKRTL adalah fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan

tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang

perawatan khusus.

11. Rumah Sakit Siaga dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 adalah rumah

sakit yang merawat pasien COVID-19 dengan kriteria ringan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, meliputi

semua pelayanan kesehatan panpuma yang diberikan kepada

seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat

darurat, rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,

pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medis, pemeriksaan

laboratorium kesehatan lingkungan atau, pelayanan kesehatan lainnya.

13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat

berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif

a tau rehabilitatif tan pa menginap.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat

berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif

atau rehabilitatif dengan menginap dan menempati tempat tidur.

15. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan

Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada

di Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit yang dibebankan kepada

pasien/masyarakat/penjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku

dan tetap mempertimbangkan kewajaran.

16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang

dibutuhkan, sesuai kondisinya.

Page 8: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

-8-

1 7. Pelayanan Medis adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang

keahliannya meliputi visite, konsultasi medis, tindakan medis operatif,

tindakan medis non operatif, tindakan medis anestesi, tindakan medis

psikiatrik, rehabilitasi medis maupun pelayanan penunjang medis.

18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk

menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan

laboratorium klinik, radiologi, dan diagnostik elektromedis, pelayanan

farmasi, dan/ atau pelayanan gizi.

19. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah tempat

Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya

untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

20. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan dengan mobil ambulans

Pu&kesmas, Klinik dan rumah sakit yang didampingi oleh petugas

kesehatan dan peralatan medis darurat.

21. Pasien Umum adalah pembiayaan Pelayanan Kesehatan secara mandiri

dengan fasilitas standar terdiri dari rawat jalan, rawat inap dan/ atau

pasien gawat darurat tanpa dibedakan mutu pelayanannya.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya

disebut BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang ditunjuk

pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

Nasional.

23. Pasien BPJS adalah Pasien yang pembiayaan pelayanan kesehatan

ditanggung oleh asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS.

24. Resume Medis adalah merupakan ringkasan seluruh masa perawatan

dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada Pasien.

25. Inform Consent adalah proses penyampaian informasi terkait tindakan

medis yang ditawarkan dokter atau perawat kepada Pasien sebelum

Pasien menyetujui tindakan medis tersebut.

26. Acute Respiratory Distress Syndrome yang selanjutnya disingkat ARDS

adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan

cairan di alveoli atau kantung udara kecil di paru- paru.

27. Real Time Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat

RT �PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi

keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.

Page 9: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 9 -

28. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah

program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

29. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria

berikut:

a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14

(empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat

perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang

melaporkan transmisi lokal;

b. orang dengan salah satu gejala/ tanda infeksi saluran pernapasan

akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala

memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ probable

COVID-19; atau

c. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/ pneumonia

berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

30. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan infeksi saluran

pemapasan akut berat/ ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang

meyakinkan COVID-19 dan belum ada basil pemeriksaan laboratorium

RT-PCR.

31. Kasus Konfinnasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi

virus COVID-19 yang clibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium

RT-PCR yang dibagi menjadi

a. Kasus Konfinnasi dengan gejala ( simptomatik); dan

b. Kasus Konfirmasi tan pa gejala (asimptomatik).

32. Komorbid / Penyakit Penyerta adalah suatu keadaan dimana Pasien telah

memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan

akan. memperberat perj�fa11::3n. penyakit COVID-19 nya� seperti Diabetes

Melitus (DM), Ginjal, ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI),

Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI), Hipertensi,

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Tuberculosis (TB), penyakit

terkait geriatri, penyakit terkait autoimun, dan penyakit kronis lain yang

diperberat oleh kondisi penyakit COVID-19,

Page 10: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 10 -

33. Komplikasi adalah penyakit yang timbul akibat dari perawatan Pasien

COVID-19 yang tidak ada sebelumnya dan/ atau merupakan perjalanan

penyakitnya, seperti komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik

invasif (IMV) yang lama, ventilatorassociated pneumonia (VAP),

tromboemboli vena, catheter-related bloodstream, stres ulcer dan

pendarahan saluran pencemaan, kelemahan akibat perawatan di ICU,

komplikasi lainnya selama perawatan pasien.

34. Co-insidens adalah suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua) penyakit

atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan pelayanan

COVID-19 secara bersamaan, tidak sating berhubungan, dan bukan

merupakan penyakit kronis sebelumnya.

35. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah

a. orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang

positif COVID-19; dan/ atau

b. orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif

COVID-19.

36. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah :

a. orang yang mengalami demam (� 38°

C) atau riwayat demam, atau

gejala gangguan sistem pemapasan seperti pilek/ sakit

tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum

timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di

negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan/ atau

b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti

pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan

kasus konfirmasi atau pro babel COVID-19.

37. Pasien Dalam Pengawasanyang selanjutnya disebut PDP adalah:

a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut yaitu demam (�38°

C)

atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit

pernapasan seperti batuk/ sesak napas / sakit tenggorokan

/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 (empat belas)

hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau

tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;

Page 11: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 11 -

b. orang dengan demam (�38°

C) atau riwayat demam atau infeksi

saluran pemapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir

sebelum timbul gejala merniliki riwayat kontak dengan Kasus

Konfirmasi a tau Kasus Pro babel COVID-19; dan

c. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/pneumonia

berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

BAB II

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan

berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif)7

partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan Pasiert yang

diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

(2) Pengaturan tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan

dimaksudkan untuk menjarnin pembiayaan Pelayanan Kesehatan

terhadap Masyarakat yang terdampak COVID-19.

(3) Tujuan pengaturan tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan

dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;

b. terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di FKTP dan FKRTL yang

bermutu sesuai standar yang ditetapkan;

c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah , FKTP dan FKRTL

yang menyelenggarakan pelayanan Pasien COVID-19;

d. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim Pelayanan

KesehAtat1 bagi Pasien COVID-19; dan

e. adanya kepastian pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

yang terdampak COVID-19 pada masa status tanggap darurat

bencana non alam COVID-19 di FKTP dan FKRTL.

Page 12: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 12 -

(4) Ruang lingkup pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan

Bupati ini meliputi

a. kegiatan pemeriksaan dan pelacakan Pasien COVID-19 yang tidak

dijamin oleh Kementerian Kesehatan ;

b. rujukan Pasien COVID-19 oleh FKTP ke FKTRL;

c. Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirrnasi,

Komorbid/Penyakit Penyerta, Komplikasi dan Co-insidens yang

pelayanannya tidak tertanggung Kementerian Kesehatan;

d. Pasien COVID-19 dengan komplikasi yang melanjutkan

perawatan komplikasinya, yang pembiayaannya tidak dijamin oleh

JKN / asuransi kesehatan lain/ mandiri (pasien / keluarga);

e. Pasien Co-insidens yang pembiayaannya tidak ctijamin oleh

JKN / asuransi kesehatan lain/ mandiri (pasien / keluarga); dan

f. pemulasaran dan penguburan jenazah warga yang menggunakan

protap COVID-19.

Bagian Kedua

Petunjuk Tekhis Pembiayaan

Pasal 3

Pengaturan pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang

terdampak COVID-19 meliputi

a. kriteria Pasien yang dapat diklaim;

b. tempat pelayanan;

c. pelayanan yang dapat dibiayai;

d. tarif layanan;

e. tata cara pengajuan klaim;

f. masa kedaluwarsa klaim;

g. pembayaran klaim; dan

h, sum.her pembiayaan.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembiayaan Pelayanan

Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang terdampak COVID-19

tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Page 13: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 13-

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Fasilitas Kesehatan yang

memberikan pelayanan COVID-19 untuk Pasien yang mulai dirawat sejak

tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020, tetap dapat

melakukan pengajuan penggantian biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan

Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak

Corona Virus Disease 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor

26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Telmis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona Virus Disease 2019

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 26/E) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Page 14: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

- 14 -

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 3 .Agustus 202()

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 .Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 51 / .ii

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

ttd

Page 15: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

A. Latar Belakang

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS

DISEASE 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang

jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat

menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan jenis­

jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Mengingat adanya kecenderungan ekskalasi kasus COVID-19

yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit, untuk

mempermudah pembiayaan pelayanan kasus COVID-19, Kementerian

Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07 /MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim

Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah

Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Adapun hal - hal yang belum bisa ditanggung oleh

kementerian Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Blitar dengan

harapan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif

dan efisien serta berkesinambungan bagi pasien yang terdampak

COVID-19.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pas1en

penyakit infeksi emerging tertentu masyarakat Kabupaten Blitar

bagi FKTP dan FKRTL yang menyelenggarakan pelayanan

COVID -19.

Page 16: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 17: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 18: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 19: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 20: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 21: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 22: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Page 23: BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …

9

G. Sumber Pembiayaan

Membebankan biaya pelayanan pasien dengan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Blitar Tahun Anggaran 2020 dan/ a tau sumber lainnya yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO