BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
Transcript of BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR PETUNJUK …
BUPATI BLITAR
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBIAY AAN PELA YANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/446/2020
tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah
Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona
Vims Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan
Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona
Vims Disease 2019 dipandang sudah tidak sesuai
sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang
Terdampak Corona Vims Disease 2019;
Mengingat
- 2 -
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3237) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4 723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3 -
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
-4-
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2008 Nomor 3/ A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/ A);
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 50/D);
- 5 -
17.. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 ten tang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2019 Nomor 79 / A) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan
Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 Nomor 49/A);
Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Menteri
HK.01.07 /Menkes/247 /2020
Kesehatan
tentang
Nomor
Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07 /MENKES/413/2020 tentang
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.0 1,07 / MENKES / 446 / 2020 tentang Petunjuk
Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang
menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
4. Keputusan Bupati Blitar Nomor
188/ 165/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan
Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Blitar;
5. Keputusan Bupati Blitar Nomor
188/216/409.06/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
Menetapkan
- 6 -
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor
188/268/409.06/KPfS/2020 tentang Penetapan
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non
Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK
CO
RONA VIRUS DISEASE 2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Blitar Raya adalah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
5. Masyarakat adalah warga Kabupaten Blitar.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVlD-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di
wilayah kerjanya.
8. Klinik Kesehatan yang selanjutnya disebut Klinik adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan
pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih
dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga
medis.
- 7 -
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang
bersifat dasar meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat
FKRTL adalah fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan
tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang
perawatan khusus.
11. Rumah Sakit Siaga dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 adalah rumah
sakit yang merawat pasien COVID-19 dengan kriteria ringan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, meliputi
semua pelayanan kesehatan panpuma yang diberikan kepada
seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat
darurat, rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,
pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medis, pemeriksaan
laboratorium kesehatan lingkungan atau, pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat
berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif
a tau rehabilitatif tan pa menginap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat
berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif
atau rehabilitatif dengan menginap dan menempati tempat tidur.
15. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada
di Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit yang dibebankan kepada
pasien/masyarakat/penjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan tetap mempertimbangkan kewajaran.
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang
dibutuhkan, sesuai kondisinya.
-8-
1 7. Pelayanan Medis adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang
keahliannya meliputi visite, konsultasi medis, tindakan medis operatif,
tindakan medis non operatif, tindakan medis anestesi, tindakan medis
psikiatrik, rehabilitasi medis maupun pelayanan penunjang medis.
18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk
menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan
laboratorium klinik, radiologi, dan diagnostik elektromedis, pelayanan
farmasi, dan/ atau pelayanan gizi.
19. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah tempat
Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya
untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan dengan mobil ambulans
Pu&kesmas, Klinik dan rumah sakit yang didampingi oleh petugas
kesehatan dan peralatan medis darurat.
21. Pasien Umum adalah pembiayaan Pelayanan Kesehatan secara mandiri
dengan fasilitas standar terdiri dari rawat jalan, rawat inap dan/ atau
pasien gawat darurat tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disebut BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang ditunjuk
pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
Nasional.
23. Pasien BPJS adalah Pasien yang pembiayaan pelayanan kesehatan
ditanggung oleh asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS.
24. Resume Medis adalah merupakan ringkasan seluruh masa perawatan
dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada Pasien.
25. Inform Consent adalah proses penyampaian informasi terkait tindakan
medis yang ditawarkan dokter atau perawat kepada Pasien sebelum
Pasien menyetujui tindakan medis tersebut.
26. Acute Respiratory Distress Syndrome yang selanjutnya disingkat ARDS
adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan
cairan di alveoli atau kantung udara kecil di paru- paru.
27. Real Time Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat
RT �PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi
keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.
- 9 -
28. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
29. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria
berikut:
a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14
(empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang
melaporkan transmisi lokal;
b. orang dengan salah satu gejala/ tanda infeksi saluran pernapasan
akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala
memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ probable
COVID-19; atau
c. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/ pneumonia
berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
30. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan infeksi saluran
pemapasan akut berat/ ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang
meyakinkan COVID-19 dan belum ada basil pemeriksaan laboratorium
RT-PCR.
31. Kasus Konfinnasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi
virus COVID-19 yang clibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium
RT-PCR yang dibagi menjadi
a. Kasus Konfinnasi dengan gejala ( simptomatik); dan
b. Kasus Konfirmasi tan pa gejala (asimptomatik).
32. Komorbid / Penyakit Penyerta adalah suatu keadaan dimana Pasien telah
memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan
akan. memperberat perj�fa11::3n. penyakit COVID-19 nya� seperti Diabetes
Melitus (DM), Ginjal, ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI),
Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI), Hipertensi,
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Tuberculosis (TB), penyakit
terkait geriatri, penyakit terkait autoimun, dan penyakit kronis lain yang
diperberat oleh kondisi penyakit COVID-19,
- 10 -
33. Komplikasi adalah penyakit yang timbul akibat dari perawatan Pasien
COVID-19 yang tidak ada sebelumnya dan/ atau merupakan perjalanan
penyakitnya, seperti komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik
invasif (IMV) yang lama, ventilatorassociated pneumonia (VAP),
tromboemboli vena, catheter-related bloodstream, stres ulcer dan
pendarahan saluran pencemaan, kelemahan akibat perawatan di ICU,
komplikasi lainnya selama perawatan pasien.
34. Co-insidens adalah suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua) penyakit
atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan pelayanan
COVID-19 secara bersamaan, tidak sating berhubungan, dan bukan
merupakan penyakit kronis sebelumnya.
35. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah
a. orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang
positif COVID-19; dan/ atau
b. orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif
COVID-19.
36. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah :
a. orang yang mengalami demam (� 38°
C) atau riwayat demam, atau
gejala gangguan sistem pemapasan seperti pilek/ sakit
tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di
negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan/ atau
b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti
pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari
terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi atau pro babel COVID-19.
37. Pasien Dalam Pengawasanyang selanjutnya disebut PDP adalah:
a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut yaitu demam (�38°
C)
atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit
pernapasan seperti batuk/ sesak napas / sakit tenggorokan
/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 (empat belas)
hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau
tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- 11 -
b. orang dengan demam (�38°
C) atau riwayat demam atau infeksi
saluran pemapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir
sebelum timbul gejala merniliki riwayat kontak dengan Kasus
Konfirmasi a tau Kasus Pro babel COVID-19; dan
c. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/pneumonia
berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
BAB II
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan
berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif)7
partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan Pasiert yang
diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
(2) Pengaturan tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan
dimaksudkan untuk menjarnin pembiayaan Pelayanan Kesehatan
terhadap Masyarakat yang terdampak COVID-19.
(3) Tujuan pengaturan tata laksana pembiayaan Pelayanan Kesehatan
dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
b. terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di FKTP dan FKRTL yang
bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah , FKTP dan FKRTL
yang menyelenggarakan pelayanan Pasien COVID-19;
d. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim Pelayanan
KesehAtat1 bagi Pasien COVID-19; dan
e. adanya kepastian pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
yang terdampak COVID-19 pada masa status tanggap darurat
bencana non alam COVID-19 di FKTP dan FKRTL.
- 12 -
(4) Ruang lingkup pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan
Bupati ini meliputi
a. kegiatan pemeriksaan dan pelacakan Pasien COVID-19 yang tidak
dijamin oleh Kementerian Kesehatan ;
b. rujukan Pasien COVID-19 oleh FKTP ke FKTRL;
c. Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirrnasi,
Komorbid/Penyakit Penyerta, Komplikasi dan Co-insidens yang
pelayanannya tidak tertanggung Kementerian Kesehatan;
d. Pasien COVID-19 dengan komplikasi yang melanjutkan
perawatan komplikasinya, yang pembiayaannya tidak dijamin oleh
JKN / asuransi kesehatan lain/ mandiri (pasien / keluarga);
e. Pasien Co-insidens yang pembiayaannya tidak ctijamin oleh
JKN / asuransi kesehatan lain/ mandiri (pasien / keluarga); dan
f. pemulasaran dan penguburan jenazah warga yang menggunakan
protap COVID-19.
Bagian Kedua
Petunjuk Tekhis Pembiayaan
Pasal 3
Pengaturan pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang
terdampak COVID-19 meliputi
a. kriteria Pasien yang dapat diklaim;
b. tempat pelayanan;
c. pelayanan yang dapat dibiayai;
d. tarif layanan;
e. tata cara pengajuan klaim;
f. masa kedaluwarsa klaim;
g. pembayaran klaim; dan
h, sum.her pembiayaan.
Pasal 4
Uraian lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembiayaan Pelayanan
Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang terdampak COVID-19
tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
- 13-
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Fasilitas Kesehatan yang
memberikan pelayanan COVID-19 untuk Pasien yang mulai dirawat sejak
tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020, tetap dapat
melakukan pengajuan penggantian biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak
Corona Virus Disease 2019.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor
26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Telmis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 26/E) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- 14 -
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 .Agustus 202()
Diundangkan di Blitar
pada tanggal 3 .Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 51 / .ii
BUPATI BLITAR
ttd
RIJANTO
ttd
A. Latar Belakang
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang
jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada
keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan jenis
jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.
Mengingat adanya kecenderungan ekskalasi kasus COVID-19
yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit, untuk
mempermudah pembiayaan pelayanan kasus COVID-19, Kementerian
Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07 /MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim
Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah
Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Adapun hal - hal yang belum bisa ditanggung oleh
kementerian Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Blitar dengan
harapan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif
dan efisien serta berkesinambungan bagi pasien yang terdampak
COVID-19.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pas1en
penyakit infeksi emerging tertentu masyarakat Kabupaten Blitar
bagi FKTP dan FKRTL yang menyelenggarakan pelayanan
COVID -19.
9
G. Sumber Pembiayaan
Membebankan biaya pelayanan pasien dengan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Blitar Tahun Anggaran 2020 dan/ a tau sumber lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BUPATI BLITAR
ttd
RIJANTO