Buletin itjen vol 2 2017
-
Upload
maizar-radjin-general-inspectorate-ministry-of-transportation -
Category
Government & Nonprofit
-
view
71 -
download
2
Transcript of Buletin itjen vol 2 2017
Buletin inspektorat jenderal
Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMHUB l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Berantas
Demi Perbaikan Kinerja Satgas OPP, Mencegah 4
Kebocoran Uang Negara Pungutan Liar Bukanlah 22
Kegiatan Sepihak
.1.. INSPEKTORAT JENDERAL .•
'\S!!@i7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AYO BERSAMA KITA BEBASKAN INDONESIA TERCINTA DARI BB.ENGGU
GRATIFIKASI
TOLAK GRATIFIKASI
SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Telp I Fax: (021)3506669,3857085 Emoil : [email protected] UPG : Kontor Pusot Kementerion Perhubungan Gedung Koryo Lontoi 19 Drop Box : Kantor Pusot Kementerion Perhubungon Gedung Korsa, Gedung Cipto
don Gedung Korya Lonto! 1
ang
Daftar Isi
kolom irjen 4 satgas opp, mencegah kebocoran uang negara
value 6 Berantas pungli demi perbaikan kinerja
saatnya lembaga diklat kemenhub terapkan pendidikan integritas
susunan redaksi
pemberantasan pungli harus diiringi peningkatan kesejahteraan
pelindung:
Inspektur Jenderal
penasihat:
Sekretaris Inspekrotat Jenderal
pemimpin umum:
Kepala Baigan Kepegawaian,
Hukum dan Tata Usaha
pemimpin redaksi:
Kabag. Perencanaan
Wakil pemimpin redaksi:
Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha
redaktur pelaksana:
Rangga Prasetya Dewanto
sekretaris redaksi:
Aulissa Sabrina
editor:
Maksimilian Vincentius Nangai
Helma Agnes Dianantia
koresponden & kontributor:
Maizar Radjin
Febby Aurora Nurnitasari
Wahyu Sunyoto Hari Adi
Nuniek Setyorini
Rizky Andy Kresna
Mira Rahayu Sinuhaji
Yulianto Setiawan
M. Sofiuddin
Wijayanto Aris
produksi dan distribusi:
Tito Gabrapin Helmaris
Hono Hermantoro
Ahmad Saifulloh
auditor 20 inspektur ii: pungli merusak sendi kehidupan Bermasyarakat
pungutan liar Bukanlah kegiatan sepihak
radar 24 pimpin itjen kemenhub tommy akan kembangkan pendekatan dialogis & preventif
itjen Genjot pengawasan dan pencegahan kepada kpa dan ppk
kemenhub melakukan input penilaian mandiri
hukum & konsultasi 48 mengetahui lebih jauh tent operasi tangkap tangan
profil 50 Wahju satrio utomo pimpin inspektorat jenderal
resensi 52 opini 56 lensa 60
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 1
seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
Kebanyak an praktik pungli dipungut oleh dan ber negar a sehingga per lu upa y a
oknum.
K itab Undang Undang Huk um Pidana
(KUHP) sebenarnya telah mengatur
tentang pungli, sebagaimana
i s i P a s a l 4 2 3 K U H P,
“S eorang pejabat dengan
P
Editorial
Tim Operasi Pemberantasan Pungli
ada edisi kali ini, tema yang diangkat
mengenai “Pungutan Liar” atau biasa
yang disebut Pungli. Bisa dikatakan
praktik Pungli ini sudah terjadi sejak
pada zaman Belanda, zaman Orde Baru, zaman
Reformasi, dan mulai ngetrend kembali sejak
terjadi Operasi Tangk ap Tangan (OT T ) di
lingkungan Kementerian Perhubungan bulan
Oktober 2016 silam. Hampir semua media
massa nasional baik cetak, elektronik maupun
online menjadikan kasus tangkap tangan terkait
pungli yang terjadi di Kementerian Perhubungan
sebagai berita utama.
Pungli sendiri menurut Wikipedia adalah
pengenaan bia y a di t empa t y ang tidak
maksud menguntungk an diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa
seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk
membayar atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam tahun. Pasal tersebutlah yang
sering digunakan untuk menjerat pelaku pungli.
Praktik Pungli tersebut ternyata buk an
hanya mengganggu masyarakat, namun juga
mengganggu kinerja Pemerintah.
P r esiden Joko W idodo menganggap
bahwa praktik pungutan liar telah merusak
2 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
padu, efektif, resmi diundangkan pada tanggal 21 Okober
efek jera. 2016.
pemberantasan secara tegas, ter
efisien, dan mampu menimbulkan
Dengan pertimbangan tersebut, dibentuklah
tim untuk memberantas Pungli dengan Dasar
Hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang
Pungli adalah jawaban
yang paling rasional
ketika muncul segala
macam regulasi bertele-
tele dan menyulitkan
pengguna jasa. Jadi
akar masalah pungli itu
karena terlalu banyak
aturan yang bertele-tele
dan aparat yang “lapar”
karena pengguna jasa
menawarkan “tanda
terimakasih”
Tim Saber pungli adalah salah satu bagian
kebijakan pemerintah dalam melaksanakan
refor masi di bidang huk um. M aksud dan
Tujuan dari program ini agar menjadik an
pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari
kegiatan pungutan liar guna meningkatkan
kemajuan bangsa dan negara bidang hukum.
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
atau Satgas Saber Pungli bertanggungjawab
langsung kepada Presiden. Sebagai Pengendali/
Penanggung S atgas S aber Pungli adalah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dengan Ketua Pelaksana: Inspektur
Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Mengapa pungli susah diberantas? Ada
sudut pandangan lain mengatakan, Pungli
adalah pilihan terbaik diantara yang buruk,
pungli adalah jawaban yang paling rasional
ketika muncul segala macam regulasi bertele-
tele dan menyulitkan pengguna jasa. Jadi skar
masalah pungli itu karena terlalu banyak aturan
yang bertele-teledan aparat yang “lapar” karena
pengguna jasa menawarkan “tanda terimakasih”.
Diatas semua itu, selaku anak bangsa, kita
tentu harus ikut mendukung agar Tim Operasi
Pemberantasan Pungli (OPP) bisa bekerja secara
maksimal.
Salam hangat,
Tim Buletin
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 3
Kolom Irjen
Satgas OPP, Mencegah Kebocoran Uang Negara
oleh: dr. Wahju satrio utomo, sh, m.si.
inspektur jenderal kementerian perhubungan
Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) akan memantau
dan mengawasi seluruh
proyek-proyek pemeritah
terutama yang nilai
proyeksinya cukup besar.
Seperti diketahui, sampai
2019 mendatang banyak
proyek transportasi yang
nilainya cukup besar dan
rawan penyimpangan.
Kita ak an menerapa konsep B edah Proyek. Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan diperiksa sejak awal atau
dilakukan bedah proyek. Bagaimana
proses proyek fisik di lapangan, bagaimana
tahapannya dan apa saja kendalanya. Selain itu,
rasionalitas proyek juga harus baik dan masuk
akal, sehingga tidak akan terjadi kebocoran
anggaran yang akhirnya merugikan keuangan
negara itu.
Sampai tahun 2019 mendatang, banyak
proyek-proyek transprotasi di lingkungan
Kemenhub yang harus diawasi ketat. Sebut saja
proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara
Kertajati di Majalengka Jawa Barat serta lainnya.
Melalui konsep bedah proyek, semua bisa
dipantau dan diawasi secara lebih efektif. Proyek
pemerintah yang jauh dsari pusat kekuasaan
sekalipun akan tetap bisa diawasi agar tiodak
menyalahi konsep dan merugikan keuangan
Negara.
Pelanggar an y ang ser ing t erjadi dan
merugikan keuangan negara, biasanya terjadi
karena minim pengawasan. Selain itu juga
kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM
di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai
pemilik proyek.
Kendala-kendala seper ti itu ak an terus
ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan
komunikasi yang baik serta laporan proyek yang
intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan
bisa dik urangi. Pada ak hir nnya, kerugian
keuangan negara bisa dicegah.
Seluruh uang negara yang dialokasikan
untuk proyek-proyek transportasi di berbagai
matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif.
Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi
bahkan dihilangkan sama sekali.
Perang terhadap korupsi dan segala bentuk
penyimpangan aturan harus dilakukan sejak
awal dan harus didukung seluruh komponen
bangsa. Korupsi atau kerugian keuangan negara
4 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar.
Melalui Satgas OPP inilah kita berusaha
mencegah berbagai penyimpangan keuangan
dalam proyek-proyek yang dilakuk an oleh
Kementerian Perhubungan, sehingga kebocoran
uang Negara pun dapat dicegah sedini mungkin.
biasanya diawali dengan penyimpangan aturan
betapapun kecilnya. Semua harus dikembalikan
ke jalur yang benar dan uang rakyat dipastikan
tetap aman dan sampai kepada mereka yang
berhak.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
memperingatkan kepada seluruh kementerian
dan instansi pemerintah untuk menghentikan
segala bentuk pungutan liar terutama yang
berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Atas dasar itulah Kementerian Perhubungan
Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi
korupsi atau kerugian
keuangan negara biasanya
diawali dengan penyimpangan
aturan betapapun kecilnya.
semua harus dikembalikan
ke jalur yang benar dan uang
rakyat dipastikan tetap aman
dan sampai kepada mereka
yang berhak.
Pemberantasan Pungli (OPP) yang dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
Pembentukan Satgas OPP ini sebagai tindak
lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 5
Value
S
Value
Berantas PungliDemi Perbaikan Kinerja
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
memperingatkan kepada seluruh kementerian dan
instansi pemerintah untuk menghentikan segala
bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan terus
melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua
pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat. Untuk
itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar.
ebagai tindak lanjut arahan Presiden
J o k o w i t e r s e b u t K e m e n t e r i a n
Perhubungan telah membentuk Satgas
O p e r a s i Pe m b e r a n t a s a n Pu n g l i d i
lingkungan Kementerian Perhubungan melalui
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
265 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal
14 Oktober 2016. Kemudian diperbaharui
dengan Keputusan M enteri Perhubungan
Nomor KP. 868 Tahun 2016 tentang Satgas
Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan
Kementer ian Per hubungan dengan tugas
6 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
utama membantu Menteri Perhubungan untuk
melakukan pengawasan dalam pemberantasan
pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Pembentukan Satgas Operasi Pemberantasan
Pungli (Satgas OPP) ini juga merupakan komitmen
Menteri Perhubungan beserta jajarannya untuk
melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik
antara lain melalui pemberantasan pungli di
sektor transportasi guna mewujudkan good
governance, independen, dan netralitas.
“Setop pungli di pelayanan jasa perhubungan
atau aparat penegak hukum,”demikian dikatakan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam
beberapa kesempatan.
Berkenaan dengan itu Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan Sugihardjo selaku
Ketua Pelaksana S atgas OPP menyatak an
bahwa pemberantasan pungli di lingkungan
Kementerian Perhubungan ini dalam rangka
peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu
ukuran keberhasilan Satgas OPP ada dua hal yaitu
meningkatnya kinerja pelayanan publik dan tidak
terjadi pungli.
Lingkup kerja Satgas OPP Kemenhub pada
kegiatan pelayanan perijinan meliputi pelayanan
perijinan angkutan darat, perijinan angkutan
laut, perijinan angkutan udara, dan perijinan
angkutan perkeretaapian. Sedangk an non
perijinan fokus pada penerimanan pegawai di
lingkungan Kementerian Perhubungan dan
penerimanan calon taruna baru.
Satgas OPP Kemenhub akan terus bekerja
dan mendalami seluruh laporan pengaduan
yang masuk, mendalami dan mencari bukti-bukti
lebih lanjut baik melalui kunjungan langsung ke
unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap
(penyamaran) untuk mamastikan benar tidaknya
terjadi penyimpangan/pelanggaran.
Jika penyimpangan/pelanggaran terjadi
pada personel pember i l a y anan dapa t
direkomendasikan untuk diberikan hukuman
administrative seperti pemecatan, penurunan
pangkat/jabatan, dan dipindah tugas ke tempat
tugas yang tidak memberikan layanan langsung
kepada masyarak at. Bahk an temuan yang
mempunyai bukti cukup terjadi pungli, dapat
disampaikan kepada aparat penegak hukum
untuk diproses lebih lanjut.
Terkait dengan pelaksanaan tugas Satgas
OPP Pungli, Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan Sugihardjo melaporkan dugaan
pemalsuan ser tifik at keterampilan pelaut
palsu ke Bareskrim Polri melalui surat nomor:
HK.402/2/2 Phb 2016 tanggal 30 November
2016 tentang dugaan tindak pidana penerbitan
sertifikat keterampilan pelaut palsu. Laporan
diterima langsung oleh Sespri Kabareskrim.
Laporan tersebut sebagai bukti kesungguhan
S a t gas OPP di lingk ungan Kemen t er ian
Perhubungan untuk memberantas semua
bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam
setiap pelayanan jasa perhubungan. Harapannya
Bareskrim Polri dapat mengungkap jaringan
pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut sampai
tuntas, sehingga keselamatan transportasi laut
dapat lebih terjamin.
“Selain itu pemalsuan sertifikat keterampilan
pelaut merupakan tindak kriminal yang dalam
hal ini bukan merupakan tugas dari Satgas OPP
Kementerian Perhubungan,” ujar Sugihardjo.
Da r i se ju mlah lapor an pengaduan
masyarakat, juga telah ditindaklanjuti dengan
pengecekan langsung di lapangan baik melalui
kunjungan langsung ke unit kerja terkait ataupun
melalui operasi senyap (penyamaran).
Laporan yang disepakati untuk ditindak
lanjuti adalah laporan yang dinilai mempunyai
unsur kebenaran, mencantumkan nama pelapor,
tempat kejadian, besaran pungli, instansi/pejabat
yang terlibat, dan kapan kejadian pungli terjadi.
Hal lain yang telah dihasilkan oleh Tim
Satgas OPP Kementerian Perhubungan adalah
menghilangkan sentralistik penandatanganan
ser tifik at kecak apan pelaut yang semula
ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, kini telah didelegasikan kepada sekolah-
sekolah keahlian yang ditunjuk pemerintah atau
admistrator pelabuhan. Diantara sekolah yang
ditunjuk itu adalah sekolah-sekolah pelaut yang
berada di bawah Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan.
Keberhasilan lainnya adalah penyelesaian
urusan Tenaga Kerja Bongkar Muat ( TKBM),
dimana Kementerian Perhubungan sudah tidak
lagi terlibat dalam pengaturan TKBM.
“Namun konsentrasi pada tugas pokok dan
fungsinya yaitu memperlancar penanganan
transportasi serta menciptakan transportasi yang
aman dan lancar,” tutur Sugihardjo.
(Nuris Rochmadi)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 7
P
Value
Saatnya Lembaga Diklat Kemenhub Terapkan Pendidikan Integritas
Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan menyatakan
bahwa pendidikan integritas,
diharapkan dapat diterapkan
di seluruh penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
di lingkungan Kementerian
Perhubungan pada tahun ajaran
2017/2018.
enerapan ini sebagai kelanjutan dari
peluncuran pedoman penyelenggaraan
pendidikan integritas pada 22 Desember
2016 oleh Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi. Ditandai dengan penyerahan
buku dari Inspektur Jenderal kepada Menhub
dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Perhubungan.
Peluncuran pedoman Pendidikan Integritas
dilaksanak an bersamaan dengan kegiatan
Deklarasi Anti Pungli bagi Pejabat Eselon I dan
8 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
II di lingkungan Kantor Pusat Kemenhub dan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT ) di wilayah
Jabotabek dan dilanjutkan dalam Focus Group
Discussion (FGD) bertema “ Tanpa Pungutan
Liar Kita Wujudkan Kementerian Perhubungan
Bebas Dari Korupsi Menuju Pelayanan Prima Jasa
Transportasi”.
Bahan pengajarannya saat ini sedang dalam
proses penyelesaian oleh Kelompok kerja
penyusunan kurikulum/ modul/bahan ajar
pendidikan integritas pada lembaga pendidikan
dan pelatihan di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait,
seperti dengan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan dan Direktorat
Pendidik an Tinggi terus dilak uk an untuk
penyelesaian kurikulun, modul, dan bahan ajar.
S ebagaimana diketahui tindak pidana
korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar
biasa, sehingga pemberantasannya juga harus
dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.
Korupsi dapat dicegah bila masing-masing
kita mampu membersihkan diri dari niat untuk
tidak melakukan korupsi, menahan godaan
ketika ada kesempatan, jujur dalam berkata dan
berbuat, berani menolak pemberian yang terkait
dengan jabatan, berani melaporkan adanya
tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif
dan sebagainya. Semua itu merupakan ciri-ciri
perilaku atau sikap yang berintegritas.
Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan,
yaitu pencegahan, maka dunia pendidikan
disebutkan Cris, harus mampu membekali setiap
peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat,
sehingga mampu menjadi pejuang dan pelaku
antikorupsi di masa datang. Tantangan terberat
yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini
adalah mendidik dan mengasuh peserta didik
agar memiliki kompetensi dan berkepribadian
atau berakhlak mulia di tengah-tengah perilaku
masyarakat yang kurang mendukung.
Misalnya saja, lemahnya pengendalian diri
dan emosi, melakukan kecurangan tanpa merasa
bersalah, kurangnya contoh keteladanan, cara-
cara instan untuk mencapai sesuatu (mental
menerabas), serta godaan untuk berperilaku
konsumtif.
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya
adalah, kebiasaan memberikan hadiah sebagai
ucapan terima kasih. Semua ini dapat menjadi
penyebab terjadinya kontraproduktif dalam
pencegahan tindakan korupsi. Untuk itu, dunia
pendidikan perlu melakukan aksi-aksi nyata
secara terus menerus dan berkelanjutan yang
dimulai sejak dini.
Aksi-aksi nyata tersebut antara lain dilakukan
dengan melatih penguatan kontrol diri agar setiap
anak siap menjadikan dirinya sebagai teladan
bagi yang lain. Setiap peserta didik diharapkan
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 9
mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan
mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat
dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau
perbuatan lain yang mengarah pada tindakan
korupsi. Diaencontohkan, misalnya, mereka
mampu menolak ketika diajak untuk berbuat
curang, menyontek, menjiplak, membolos dan
sebagainya.
S esu a i d eng an fu n gs i pen did i k an
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.
Dengan demikian, pendidikan harus mampu
memainkan perannya memenuhi kebutuhan
individu peserta didik yang dilakukan melalui
pola asah, asih dan asuh yang berlaku di
lingkungan BPSDM Perhubungan.
Penguatan integritas merupakan upaya yang
dianggap ampuh untuk memerangi perilaku
tindak korupsi. Dengan kata lain, perilaku dan
sikap Integritas mencakup semua tindakan
melawan, memberantas, me nentan g dan
mencegah korupsi. Agar memiliki integritas,
setiap orang perlu dibekali dengan informasi,
peningkatan kontrol diri untuk mencegah niat
dan membangun sistem yang memperkecil
kesempatan orang melakukan tindak korupsi,
termasuk penindakan terhadap pelaku melalui
penegakan hukum yang adil.
Pendidikan Integritas merupakan bagian
dari pendidikan karakter yang memberikan
penek anan pada sembilan nilai integritas,
10 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
11 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
diantaranya ujur, disiplin, tanggung jawab,
kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan
peduli. Sebagaimana halnya dengan pendidikan
karakter, Pendidikan Integritas bukan sekadar
mengajark an mana yang benar dan mana
yang salah. Lebih dari itu, Pendidikan Integritas
merupakan usaha menanamkan kebiasaan-
kebiasaan yang baik (habituation), sehingga
peserta didik mampu bersikap dan bertindak
berdasark an nilai-nilai yang telah menjadi
kepribadiannya.
Untuk itu, Pendidik an I ntegritas harus
melibatkan pengetahuan yang baik (moral
knowing), perasaan yang baik (loving good)
atau moral feeling dan perilaku yang baik
(moral action), sehingga terbentuk perwujudan
kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.
Sasaran utama dari Pendidikan Integritas
adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang
memiliki budaya integritas. Sasaran pendidikan
lembaga pendidik an dan pelatihan yang
dimaksud adalah sekolah tinggi, politeknik,
akademi, balai dan bentuk lain yang sederajat.
Budaya integritas dimaksud diperlukan dalam
rangka membangun generasi mendatang yang
memiliki integritas sehingga mampu menolak
korupsi mesk ipun ada kesempatan untuk
melakukannya.
Wujudkan Budaya Integritas
Pendidik an I ntegritas ber tujuan untuk
mempersiapkan peserta didik agar berbudaya
i n t e g r i t a s , m e l a l u i b e r b a g a i k e g i a t a n d i
lembaga pendidikan dan pelatihan termasuk
pen y elenggar aan manajemen , keg ia tan
pembelajaran dan pembiasaan agar setiap
ind ividu memil ik i kemamp u an un tuk
menghindar, menolak, melawan, atau mencegah
segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan
lain yang mengarah pada tindakan korupsi.
Pencegahannya yakni melalui membangun
kehidupan lembaga pendidikan dan pelatihan
sebagai bag ian dar i masy ar ak a t melalui
penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya
integritas, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab,
bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani,
peduli dan bermartabat (dignity).
Selain itu, mengembangkan potensi kalbu/
nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai
manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai
wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh
wawasan kebangsaan yang kuat.
P oin lainn y a, adalah menumbuhk an
sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan
dengan nilai -ni lai univ ersal dan tr adisi
budaya bangsa yang religius. Menanamkan
jiwa kepemimpinan yang profesional dan
bertanggung jawab sebagai generasi penerus
bangsa. S elanjutny a, meny elenggar ak an
manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan
secara terbuka, transparan, profesional, dan
bertanggungjawab.
Kriteria yang dapat dijadikan panduan untuk
mengukur keberhasilan pelaksanaan Pendidikan
Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan
juga ada, baik secara kuantitas maupun kualitas.
S ecar a k uan t itas , t er dapa t lembaga
pendidikan dan pelatihan dalam jumlah yang
terus bertambah secara signifikan dari waktu
ke waktu yang melaksanak an Pendidik an
I n t eg r itas . Pendidik an I n t eg r itas adalah
sebuah gerakan yang diharapkan menjangkau
seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di
lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini
tentu memerlukan partisipasi yang semakin
meluas secara kuantitas.
S edangk an dar i sisi k ualitas, terdapat
pengembangan pola pelaksanaan Pendidikan
Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan
baik dalam hal pelibatan unsur dan komponen
lembaga pendidikan dan pelatihan. Begitu juga,
perluasan integrasi menuju ke semua mata
pelajaran yang ada serta pengembangan strategi
melalui kegiatan kesiswaan dan pembiasaan
perilaku sesuai dengan potensi dan kondisi
lembaga pendidikan dan pelatihan, sehingga
dapat ditemukan pola pelaksanaan Pendidikan
Integritas di Lembaga pendidikan dan pelatihan
yang bervariasi.
Dapat juga ada keterlibatan dari pihak-
pihak lain di luar lembaga pendidikan dalam
pelaksanaan Pendidikan Integritas, seper ti
asosiasi bidang usaha, dunia usaha, organisasi
profesi, dan instansi terkait. Keterlibatan tersebut
dapat berupa pemberian sponsor, penyediaan
nara sumber, dukungan fasilitas, ataupun
gagasan dan pemikiran. (Nuris Rochmadi)
M
Value
Mengetahui Lebih Jauh Tugas dan Sasaran
Satgas Saber Pungli
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
dikukuhkan pemerintah melalui Kementerian
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
(Kemenkopolhukam) pada 28 Oktober 2016.
Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden
(Perpres) 87 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Satgas Saber
Pungli karena Pungli dinilai
sudah merusak kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara.
enurut Ketua Satgas Saber Pungli
Nasional Asep Kurnia, Satgas Saber
Pungli berfungsi sebagai intelijen,
pencegahan, penindak an, dan
yustisi. Bertugas melaksanakan pemberantasan
pungli secara efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan pemanfaatan personel, Satuan
12 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
13 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
kerja dan sarana prasarana, baik yang berada
di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah
daerah.
“Sasarannya adalah sentra pelayanan publik
di Kementerian/Lembaga dan Pemda,”jelas Asep
saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi
Teknis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan di Jakarta, belum lama ini.
Dalam pelayanan publik, sasaran Saber
pungli kata Asep diantaranya pada pelayanan
publik di ekspor dan impor. Penegakan hukum,
perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan
barang dan jasa, serta kegiatan pungli lainnya
yang meresahkan masyarakat.
A da enam w ew enang S a t gas S aber
P ungli dian tar an y a membangun sist em
pencegahan dan pemberan tasan pungli,
melakukan pengumpulan data dan informasi
dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yan
terkait, menggunakan teknologi informasi.
“ S e l an ju t n y a me n g ko o r d in a s i k an ,
merencanak an, dan melaksanak an operasi
pemberantasan pungli,” ujar Asep.
Wewenang lainnya adalah memberikan
rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/
Lembaga serta Kepala Pemda untuk memberikan
sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
S a t gas juga member ik an r ekomendas i
pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber
Pungli di setiap instansi penyelengara pelayanan
publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga
dan Kepala Pemda.
“Terakhir, melaksanakan evaluasi kegiatan
pemberantasan pungli,” imbuh Asep.
tugas k/l, pemda, dan peran masyarakat
Lalu apa tugas K/L dan Pemda? Menurut
Asep sudah termaktub bahwa ada beberapa
yang harus dilakukan, diantaranya melaksanakan
pemberantasan pungli di lingkungan kerja
masing-masing.
Membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP),
UPP berada pada Satuan pengawas internal atau
unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
Pembentukan UPP berdasarkan rekomendasi
Satgas Saber Pungli dan melaksanakan tugasnya
dengan berkoordinasi kepada Satgas Saber
Pungli.
Saat ini, terdapat UPP K/L sebanyak 29,
UPP Provinsi 34 unit, dan UPP Kabupaten/Kota
sebanyak 480 unit dengan satu Satgas Saber
Pungli untuk tingkat Nasional.
“Masyarakat juga dapat berperan serta dalam
pemberantasan pungli,’ kata Asep.
Caranya baik secara langsung maupun tidak
langsung. Melalui media elektronik atau non
elektronik. Peran serta masyarakat itu, dilakukan
dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan,
pelaporan, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
H ingga 10 April 2017 terdapat 27.787
aduan. 90,79 diantaranya pengaduan beradar
pengawasan. Daerah yang paling banyak
laporan aduan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI
Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten,
dan Lampung.
D a l a m p e l a p o r a n , p e n g e n d a l i /
penangungjawab Satgas Saber Pungli menurut
Asep, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Presiden paling sedikit satu kali setiap tiga bulan
sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
A dapun sanksi huk um pada pungli ,
ditegaskan Asep, ada bermacam-macam, sesuai
kategori yang dilakukannya. Misalnya untuk
pemberi suap maka ancaman pidana 5 tahun,
denda Rp15 juta. Penerima suap pidana 3 tahun,
denda Rp15 juta.
Selanjutnya memberi suap atau menjanjikan
hadiah kepada PNS atau penyelenggara negara,
pidana 1 tahun max 5 tahun, denda min Rp50
juta max Rp250 juta. Pegawai negeri atau
penyelenggara negara melakukan pemerasan
pidana min 4 tahun max 20 tahun, denda max
Rp1 miliar.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara
menerima gratifikasi pidana min1 tahun max 5
tahun, denda min Rp200 juta max Rp1 miliar,
dan pegawai negeri atau penyelenggara negara
menerima atau janji berbuat sesuatu, pidana
min 4 tahun max 2 tahun, denda Rp200 juta-
Rp1 miliar.
“ B a g i y a n g a k a n m e l a p o r k a n , b i s a
j u g a m e n g i r i m k a n s u r a t e l e k t r o n i k k e
[email protected],” pungkas
Asep. (tim)
K
Value
Pemberantasan Pungli Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan
Perang melawan pungutan
liar (pungli) yang digaungkan
Pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) terjadi dimana-
mana. Pungli dan korupsi harus
menjadi musuh kita bersama.
Pungli bukan hanya membuat
ekonomi biaya tinggi, tapi juga
merugikan negara dan rakyat
dan konsumen.
ini Tim Saber Pungli sudah dibentuk
di hampir semua instansi pemerintah,
k em e ne r ia n da n le m ba g a n e ga ra,
termasuk Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) RI. Tujuannya jelas, membuat
birokrasi makin transparan sekaligus menecah
dan menghilangkan pungli sampai ke akar-
akarnya.
“Jadi kita (pungli-red) harus dua sisi. Kita
memberantas punglinya itu sendiri, karena itu
anggaran tersebut akan menjadi beban pada
pengguna jasa kan? Kita harus berantas itu,” kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Ir. Sugihardjo, MM., yang sek aligus Ketua
Saber Pungli Kemenhub kepada Tim Buletin
Transparansi di Jakarta, belum lama ini.
Tapi di sisi lain, lanjut Sugihardjo, negara juga
harus memperhatikan apa kebutuhan petugas.
Harus imbang.
“Kalau cuma bicara berantas pungli, berantas
pungli, tapi kebutuhan dasar pegawai tidak
dipenuhi ak an repot. Dari dulu kita bicara
pemberantasan pungli, tapi nggak selesai,”
katanya.
Untuk memberantas pungli mak an hal
pertama yang harus dipenuhi adaah kjebutuhan
dasarnya dulu. Jika secara ekonomi orang sudah
cukup, maka peluang melakukan pungli makin
berkurang. Jika sudah cukup bahkan kaya masih
melakukan pungli itu keterlaluan.
P ak Jo jo , beg i tu sapaan ak r abn y a ,
memberikan contoh. Ibu Sri Mulyani Indrawati
saat menjadi Menteri Keuangan yang pertama
dilakukan adalah menaikan tunjangan dan
kesejahteraan karyawan. Jadi, kebutuhan dasar
pegawai harus dipenuhi dahulu. Baru digenjot
kinerjanya.
“Bu Sri Mulyani, waktu menjabat Menteri
Keuangan yang pertama, me-reform organsiasi
(Kemenkeu) dulu. Sekarang tunjangan kinerja
(tunkin)-nya sampai seratus persen, dan memang
bagus. Jadi, realistis. Kebutuhan dasar itu
dipenuhi dulu, ya baru macem-macem disikat,”
kata Jojo menambahkan.
Tapi, kalau kita bilang orang jangan pungli,
14 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
15 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
tak boleh pungli tapi kebutuhan kerja dasarnya
tak terpenuhi, apalagi kebutuhan pribadi,
bagaimana mau kerja optimal? Semua harus
sink ron. Seper ti di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Mereka bisa konsisten bekerja,
karena auditornya paling kecil gajinya Rp20 juta
per bulan.
“Ya memang harus begitu. Makanya, kalau
pegawai negeri dilarang pungli dan korupsi,
memang normatifnya begitu. Tapi, bagaimana
sistem penggajian, bagaimana kesejahteraan
karyawan harus kita fikirkan,” kilah Jojo.
Selain memikirkan kesejahteraan karyawan,
pemberantasan pungli juga harus ditunjang
dengan sistem penganggaran yang jelas dan
realitis. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan
tugas dengan baik, karena semua sudah ada pos-
pos anggarannya yang jelas.
Kini komitmen pemerintah memberantas
pungli sudah sangat jelas. Komitmen pemerintah
yang kuat itu kan ditunjukkan salah satunya
dengan Per pres No.87 2016. M asalahnya
sekarang kita mau serius tidak memberantas
pungli itu?
K alau mau serius, menurut Jojo, mak a
seharusnya beriringan antara peningkatan
k inerja, penegak an huk umn y a maupun
peningkatan kesejahteraannya. Semua itu harus
sejalan, karena kalau satu sisi, penegakan hukum,
sanksi dan tindakan, tapi tidak memperhatikan
apa yang menjadi kesejahteraan, apa yang
menjadi kebutuhan kerja, itu tak bisa jalan.
“Ini yang harus seiring dan sejalan. Kalau
sudah begitu, komitmen Presiden Jokowi
memberantas pungli akan berjalan. Terkadang
or ang bilang pungli itu kecil, tapi k alau
dik umulatifk an itu besar. Dan yang lebih
berbahaya, bukan hanya rupiah-nya, namun
juga menjadikan budaya kerjanya rusak,” papar
alumni FE UI Jakarta itu.
pungli merusak Budaya kerja
Yang perlu menjadi fokus kinerja Saber
Pungli ke depan, adalaha membereantas pungli
sampai ke akar-akarnya. Yang perlu disoroti dan
paling bahaya karena pungli itu justru merusak
budaya kerja.
Jadi orang tidak bekerja secara profesional,
tidak bekerja lagi mengikut aturan. Tapi mereka
bekerja karena ada yang bayar. Kondisi tersebut
jelek sekali. Apakah dibayarnya oleh orang
yang di lapangan, di pinggir jalan atau yang di
belakang-belakang meja.
“Punglinya dibayar di belak ang meja.
Misalnya dalam hal perizinan atau segala macam.
Inilah yang merusak mental dan menjatuhkan
wibawa aparat di mata rakyat,” urai Jojo.
Kini modus dan cara-cara pungli sudah
demikian beragam. Banyak orang bilang, Pungli
bisa terjadi di pinggir jalan atau di tempat-
tempat tertentu. Untuk mendapatkan uang
dia menjual apa yang diberikan Tuhan, dengan
membuka bajunya. Bahkan terkadang untuk
mendapatkan sesuatu, dengan pakai atribut
jabatan. Itu lebih parah lagi. Budaya kerja jadi
rusak oleh Pungli.
Oleh karena itu, program kerja Pemerintah
memberantas pungli harus didukung. Kebijakan
Presiden Jokowi dalam memberantas pungli
dengan tujuan dua hal. Pertama, pelayanan
publik meningk at dan tidak ada high cost
economy. Kemudian yang kedua, budaya kerja
menjadi benar.
“Pungli itu, merusak mental dan budaya kita.
Segala sesuatu kita kerjakan karena ada iming-
iming uang, akan rusak semua. Nggak ada lagi
wibawanya birokrasi itu,” sebut Jojo.
Menurutnya, sejak Satgas Saber Pungli
dibentuk di Kementerian Perhubungan, respon
masyarakat cukup bagus. Data Saber pungli
menyebutkan saat ini sudah ada 87 pengaduan
yang masuk ke channel yang ada. Selain itu juga
terdapat 230 pengaduan yang masuk ke kanal
Kementerian Perhubungan melalui Saber Pungli
Nasional dan ada juga e-pengaduan lainnya.
Meski harus diakui, tak semua pengaduan
itu terkait masalah Kementerian Perhubungan.
Namun masyarak at banyak yang lapor ke
Kementerian Perhubungan. Padahal, setelah
dilakukan klarifikasi, laporan-laporan tersebut
ada y ang t er k ait dengan Pemda, Dinas
Perhubungan, dan lainnya.
Sejauh ini, tambah Jojo, ada beberapa
pengaduan pungli terkait dengan banyak hal
seperti di ada pelabuhan, ada di moda jalan, ada
juga di udara. “Semua akan diklarifikan dan asas
praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi oleh
Tm Saber Pungli,” tegas Jojo.
(Tim Transparansi)
Value
Sugihardjo: Siapkan Dulu Dapur Cadangan
Kementerian Perhubungan dan
jajarannnya berkomitmen memulai
hihup baru dan meninggalkan
praktik illegal seperti pungutan liar
(pungli), korupsi, dan sejenisnya.
Dalam berbagai kesempatan
diimbau pada seluruh jajaran
di lingkungan Kementerian
Perhubungan, baik di pusat
maupun di daerah,
tutuplah lembaran lama.
16 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
17 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
“Jangan melakuk an pr
yang melanggar hu pungli, korupsi dan se
mulai dengan lembar
harus berubah. Kata kuncinya, ka
berubah, maka kita yang akan
perubahan. Mari kita sejahtera de
yang professional,” Kata Ketua Ti Ir.
Sugohardjo, MM., di Jakarta, be
Cara tersebut diantaranya
memperluas pembentukan Ba
Umum (BLU). Tujuannya adala
bekerja dengan profesional, kerj
dan mendapatkan penghargaan
“Sekarang bukan zamannya
kan? Memangnya anak sekolah bi
semangat? Mau membeli susu u
memakai semangat? Namun beg
dengan alasan gaji tak cukup, teru
tambahan dengan cara yang mela
jelas Jojo, sapaan akrab Sekjen
Perhubungan itu.
S e b a g a i p i m p i n a n K e
Perhubungan harus memperhati
kesejahteraan, termasuk denga
BLU. Tapi, kalau itu juga tak
solusinya ada dua.
“Pertama, kita harus m
pola hidupnya. Kalau yang
pegawai negeri itu, jan
kaya. Tak bisa, me
neger i k ay
cuk up,
Bisa m
ana
w
uj
J m
p
Uan
dan
sama. Pad
u a ng R p 1 0 0
satu minggu
pengeluarann
cukup. Tapi, be
aktik-praktik
k um, seper ti
bagainya. Kita
an baru. Kita
lau tidak mau
dilindas oleh
ngan cara-cara
m Saber Pungli
lum lama ini.
adalah upaya
dan Layanan
h supaya kita
a dengan baik
yang pantas.
semangat ’45
sa cukup pakai
ntuk anak bias
itu, tak boleh
s kita mencari
nggar hokum,”
Kementerian
m e n t e r i a n
kan tambahan
n membentuk
cukup, maka
enyesuaikan
namanya jadi
gan berharap
njadi pegawai
a, tapi k alau
pan tas, bisa.
enyekolahkan
k, bisa hidup
a j a r , o k , ”
arnya.
Itu pertama.
a d i , h a r u s
enyesuaik an
o l a h i d u p .
g Rp100 ribu
R p1 juta i tu
a saat punya
r ib u d a l am
, pasti diatur
ya itu supaya
gitu ada uang
Rp1 juta dalam seminggu, pasti yang dibeli
beda lagi.
Kedua, kalau semua itu belum cukup juga,
harus mencari tambahan dengan cara-cara yang
sah. Apakah dengan mengajar, apakah istrinya
berjualan kue atau lainnya. Harus begitu, harus
usaha.
Jojo menyontohkan, pada zaman awal-awal
kerja sebagai PNS Kementerian Perhubungan ia
mengelola Bimbingan Belajar (Bimbel) BT SMA 8
sampai sekarang justru makin besar. Sekarang,
setiap Sabtu masih bekerja dengan membuka
Warung Property. Tapi yang tak boleh ada conflict
of interest.
“Misalnya, saya mengurusi property, tapi tak
pernah mencari pekerjaan di dalam Kementerian
Perhubungan. Itu tidak boleh, karena nanti ada
conflict of interest. Sepanjang tidak menganggu
waktu kantor, tak ada conflict of interest, maka
harus usaha,” kata Jojo.
Makanya, Jojo menyarankan, sebelum masuk
pegawai negeri sipil (PNS), siapkan dulu “dapur
cadangan. Kalau penghasilan (sebagai PNS-red)
tak cukup, sangat mudah tergoda mengambil
yang bukan haknya. Misalnya mengambil jatah
anak buah, jatah teman, jatah pimpinan, bahkan
sampai mengambil jatah Tuhan.
“Kasus-kasu seperti ini tidak boleh terjadi di
Kementerian Perhubungan,” tegas Jojo.
Menurutnya, kasus-kasus pungli di peme-
rintahan termasuk Kementerian Perhubungan
harus menjadi pelajaran berharga. Memang ada
keinginan dari pimpinan untuk melakukan self
correction. Pungli itu ada di mana-mana. Sebagai
anggota masyarakat, mengurus dokumen apa
saja sering ada pungli.
“Kasaus-kasus pungli di pelabuhan, bandara,
terminal, stasiun, dan lainnya perlahan harus
dihilangkan. Sebab pungli di unit-unit pelayanan
seperti di atas sangat memengaruhi daya saing
kita sebagai bangsa,” tuturnya.
Fokus k ita ke depan, bagaimana mem-
berantas pungli dan korupsi di semua tempat
Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama
perbaikan dan kepada masyarakat tidak berarti
menurun. Kasus OTT yang terjadi di beberapa
tempat itu harus dijadikan self koreksi untuk
meningkatkan kualitas layanan.(tim transparansi)
G
Value
Gubernur Sumbar:
Pemprov Berkomitmen
Pungli
Praktik pungutan liar (pungli)
telah merusak sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Pemerintah
memandang perlu upaya tegas,
terpadu dan efektif dan mampu
memberikan efek jera.
ubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengemukakan, hingga saat ini hampir seluruh tatanan pelayanan publik dan pada semua tingk atan
pelayanan baik secara terstruktur maupun oleh oknum perorangan dari petugas pelayanan, praktik pungli terjadi.
“Bahkan sudah menjadi suatu hal yang dianggap biasa, baik bagi petugas pelayanan maupun dari masyarakat yang dilayani, yang secara tidak sadar telah menjadi penyebab salah satunya keterlambatan pelayanan, pelayanan biaya tinggi dan lain sebagainya yang akhirnya mempunyai dampak luar bisa dalam kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Irwan saat berbincang khusus dengan Buletin Transparansi, beberapa waktu lalu.
Praktik tersebut juga berpengaruh kepada perbedaan (diferensiasi) pelayanan kepada masyarakat. Secara tidak sadar terjadi pengkotak- kotakan, pelayaan terjadi berdasarkan strata sosial berujung kepada terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyak faktor menjadi penyebabnya, antara lain penyalahgunaan wewenang, kelemahan dalam pengawasan, kebiasaan organisasi atau pribadi , faktor mental, ekonomi, upaya jalan pintas dan lain sebagainya.
“Sudah menjad i kenisca y aaan bag i pemerintah untuk menata kehidupan bernegara dengan mempersiapkan skenario tindakan yang tegas, terpadu dan efektif dari unsur fungsi pelayanan, pengawasan dan low enforcement yang dapat membuat efek jera bagi petugas dan masyarakat yang dilayani. Kami komit memberantas pungli,” tegas Irwan.
Untuk itu, Pemprov Sumbar, kata dia,sangat menduk ung kebijak an Presiden ter hadap pembentukan Tim Saber Pungli. itu merupakan manifetasi gerakan moral seluruh lembaga dan institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah terhadap pemberantasan pungli dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih
18 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
19 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
dan melayani. Ditambah lagi, ada langkah tak biasa dan
istimewa dari Perpres tersebut. Pemberian ruang kepada masyarakat sebagai objek atau y a ng m en da pa t p el ay an an , da pa t b eb a s menyampaik an k ritik dan saran terhadap proses pelayanan pemerintahan melalui media elektronik dan non elektronik yang dijamin kerahasiaannya.
Diak ui I r w an, pungli memang sudah dirasakan tapi karena gerakan yang dilakukan secara parsial dan tebang pilih bahkan saling melindungi, dan bahkan sudah menjadi budaya, maka penanganannya saat itu masih tidak mengemuka.
“Sebelum adanya kebijakan pembentukan Saber Pungli oleh Presiden, Gubernur telah mangeluar k an himbauan t er hadap OPD Provinsi yang melakukan pelayanan publik, untuk memperbaiki SOP (standart operational procedur) yang ber muatan SPM (standar pelayanan minimum) dan transparansi, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada R apat Kabinet beserta Para Gubernur sebelumnya,” urai Irwan.
Misalnya saja, melakukan sterilisasi pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang tidak memenuhi standar regulasi dalam pemungutan surcharge pada pelayanan angkutan taksi yang menjadi temuan onbusdmand.
Terkait sangsi, Pemprov Sumbar berpedoman kepada regulasi yang ada, seper ti sangsi teguran sampai pemberhentian sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Bicara kelayakan sangsi, dikembalikan kepada yang membuat regulasi dan aparat penegak hukum.
Secara internal, pihaknya juga menyem- purnakan regulasi yang menjadi acuan bagi ASN yang melakukan pelayanan publik mencakup SOP dan transparansi serta mempersiapakan ASN yang profesional.
“Kami juga mengimbau terhadap stakeholder (mitra pemerintah) terkait pelayanan, untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik yang baik. Kami juga memberikan sangsi kepada ASN yang melanggar, secara proporsional dan profesional sesuai regulasi yang ada,” kata Irwan.
pelayanan transportasi publik
Terkait pelayanan publik bidang transportasi, saat ini diakuinya sudah cukup baik. Ditandai dengan keberhasilan Sektor Transportasi Darat yang memeroleh penghargaan Piala Wiratama yang ke- 3 kali, dari 15 kabupaten/kota yang
diusulk an untuk dinilai oleh Kementerian Perhubungan. 14 kota/kabupaten mendapatkan Piala W TN dan 1 sertifikat. Dua dari peraih Piala WTN merupakan peraih Piala WTN penuh (Kategori Angkutan dan Lalu Lintas) yakni kota Bukittinggi dan Kota Padang, dan 12 kabupaten/ kota lainnya memperoleh penghargaan WTN kategori lalu lintas.
“Pada sektor udara juga menunjuk k an per tumbuhan yang signifikan, terlihat dari pertumbuhan penumpang angkutan udara mencapai 11 s.d. 15 % pertahun dalam tiga tahun terakhir,” ungkap dia.
Di sektor laut juga terjadi peningkatan pelayanan dengan bertambahnya dua kapal cepat Padang – Mentawai oleh pihak swasta, sehingga terjadi peningkatan mobilisasi orang dan barang dari Padang ke Mentawai dan semak in lancar nya roda pemer intahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
D i s e k t o r p e r k e r e t a a p i a n d i s a m p i n g pelayanan terhadap angkutan semen dari Indarung ke Teluk Bayur, juga terdapat pelayanan angkutan kereta api wisata Padang – Pariaman dengan pertumbuhan 26 % pertahun. Sepanjang tahun 2016, sudah mengangkut penumpang hingga 1 juta penumpang lebih. Terdapat juga pelayanan kereta api perintis Kayu Tanam – Lubuk Alung.
“Untuk peningkatan layanan transportasi, kami mengusulkan diklat-diklat terkait pelayanan publik sektor transportasi kepada Kementerian Per hubungan dalam rangk a peningk atan kapasitas SDM,” imbuh Irwan.
S edangk an pada sektor Per hubungan Darat dan per keretaapian, Sumbar masih membutuhkan realisasi pembangunan terminal Type A di Kota Padang, pembangunan pelabuhan penyeberangan di Sik abaluan K abupaten Kepulauan Mentawai, dan pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-ro untuk antar pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta lanjutan revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Begitu juga dengan perkuatan dan peningkatan pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawa.
S elain itu juga diperluk an percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar dapat melayani dengan pesawat jenis ATR guna memicu pertumbuhan wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai dan peningkatan prasarana Bandara Internasional Minangkabau, seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan penumpang. (tim)
U
Auditor
Inspektur II:
Pungli Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat
Namanya saja Pungli (Pungutan
Liar) atau pungutan yang
tidak sepatutnya dipungut.
Pungli merupakan perbuatan
yang mengganggu pelayanan
kepada masyarakat. Pungli
juga dapat mengandung arti
menyalahgunakan kewenangan
sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN). Tidak melayani masyarakat
dan malah mencederai
kepercayaan masyarakat. Sebagai
ASN seharusnya memberikan
pelayanan prima, professional,
dan berintegritas, serta
menjunjung tinggi amanah, bukan
sebaliknya.
20 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
ntuk menggali lebih jauh tentang
bahaya Pungli, tim Buletin Transparansi
m el a k uk a n t any a jaw a b de n g an I
nspektur II I nspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai
praktik pungutan liar?
Praktik pungutan liar telah merusak sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya
pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan
efisien, serta mampu menimbulkan efek jera.
Dalam upaya pemberantasan pungutan liar
itu, pemerintah memandang perlu dibentuk
satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Presiden
Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah
menandatangani peraturan presiden (perpres)
nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut
Satgas Saber Pungli.
apa saja langkah yang anda lakukan
untuk diterapkan di unit kerja anda?
P ada l ingk ungan kerja k ami set iap
k ali pelaksanaan tugas, sebelumnya wajib
terlebih dahulu melakukan Sosialisasi tentang
Pengendalian dan Pencegahan Gratifik asi
(UPG) serta mensosialisasikan adanya instru-
ment pelaporan atas pengaduan berupa
Sistem Manajemen Pangaduan (Simadu) dan
Whistleblowing System (WBS).
Selain itu untuk pembiayaan penugasan
perjalanan dinas berupa, penginapan (hotel),
sewa mobil dan fasilitas ticketing kami telah
melaksanakan kerjasama dengan pihak ke-3
(travel atau agen perjalanan).
Agar setiap APIP lebih profesional dan
berintegritas semua urusan kegiatan perjalanan
telah dibiayai oleh kantor yang telah bekerjasama
dengan pihak ke tiga.
Sebagai APIP selain melaksanakan sosialisasi
UPG dan Simadu/WBS serta merekomendasikan
agar setiap audit yang bersinggungan dengan
pelayanan masyarakat wajib menyusun Stan-
dar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan M inimal (SPM). APIP juga ber-
peran untuk melakukan pembinaan berupa
pengendalian dan berperan sebagai consulting
juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang
mengadukan permasalahan pada Simadu/WBS
dijamin kerahasiaannya dan keamanan datanya.
perpres menegaskan, masyarakat dapat
b erp er an ser ta dalam p emb er an tasan
pungutan liar. apakah ruang tersebut sudah
dimanfaatkan oleh masyarakat?
Saya rasa sarana Simadu dan WBS pasti
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna
apabila tersosialisasi dan dijelaskan secara
kontinyu dan konsisten.
apa langkah yang dilakukan bila ada
pengaduan masyarakat?
A pabila ada pengaduan t en tu tidak
disikapi langsung secara sporadic. Pengaduan
harus ditelaah terlebih dahulu melalui survey
pendahuluan dan telaah awal, apakah dalam
susbstansi pengaduan telah terdapat bukti
materiil yang cukup dan telah memenuhi unsur
5W dan 2 H.
Selanjutnya, dari penelaahan awal dan
sur vey pendahuluan tersebut ditingkatkan
pemeriksaannya dan dilanjutkan ke proses
pendalaman melalui ADTT atau Audit Khusus
dan dilanjutkan dengan Audit Investigasi.
menurut anda apakah sanksi yang layak
diberikan kepada asn yang terlibat pungli?
S anksi y ang dikenak an t en tu secar a
administratif dan kepegawaian dikenakan sesuai
ketentuan PP 53 tahun 2010. Apabila terdapat
kekhususan terdapat unsur tindak pidana maka
APIP juga berperan untuk
melakukan pembinaan berupa
pengendalian dan berperan
sebagai consulting juga
memberikan jaminan bagi
masyarakat yang mengadukan
permasalahan pada Simadu/
WBS dijamin kerahasiaannya dan
keamanan datanya. pelimpahan dilaksanakan setelah memperoleh
persetujuan dari Menteri Perhubungan dan yang
bersangkutan dibebastugaskan untuk diproses
secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
apa saran dan masukan anda terhadap
pelayanan bidang transportasi?
Agar setiap UPT memiliki, memahami dan
melaksanakan standar operational prosedur
(SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM).
Dalam implementasinya pelaksanaan pelayanan
bidang transportasi secara efektif dan efisien
serta mengedepankan aspek keamanan dalam
setiap pelaksanaannya.
Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga harus
mampu berperan aktif guna menyosialisikan
aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kenyamanan bertransportasi secara berkala
kepada masyarak at, sehingga masyarak at
pengguna jasa transportasi mengerti dan faham
hak dan kewajibannya. Masyarakat juga faham
melalui instrument apa ketika mereka hendak
memberikan masukan, kritik, dan saran.
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 21
S
Auditor
Pungutan Liar Bukanlah Kegiatan Sepihak
Oleh: Drs. Imam Hambali, M.Si.
(Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan)
elanjutnya yang perlu menjadi perhatian
kita bersama adalah bahwa celah untuk
melakukan pungli itu terbuka lebar dan
hidup di dalam masyarakat. Pimpinan
instansi terkait pun mustahil tidak mengetahui.
Pada hak ik atnya, pungutan liar buk anlah
kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena
adanya hubungan, misalnya antara aparat
pemerintah dengan pengusaha/ masyarakat.
S ecar a defin isi, pungutan l iar adalah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
pegawai negeri atau pejabat negara atau BUMN
dengan cara meminta sejumlah uang yang
tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan.
Pungutan liar sendiri tidak terdapat secara pasti
dalam KUHP, tetapi sering disamakan dengan
perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi
Tertangkapnya oknum PNS
Kementerian Perhubungan pada
Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut dalam Operasi Tangkap
Tangan (OTT) Mabes Polri dan
Polda Metro Jaya terkait pungutan
liar yang juga dihadiri Presiden
Jokowi patut diberi apresiasi.
Hal ini menunjukan keseriusan
pemerintah dalam memerangi
penyakit-penyakit oknum aparat
yang dapat merugikan masyarakat.
22 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:
Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa
orang lain dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang,
yang seluruhnya atau sebagian adalah milik
orang lain, atau supaya memberikan hutang
maupun menghapus piutang, diancam, karena
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun”.
Pasal 415 KUHP: “Seorang pegawai negeri
atau orang lain yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum terus-menerus atau
untuk sementara waktu, yang dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat-surat berharga
y ang disimpan k ar ena jaba tann y a, a tau
membiark an uang atau surat berharga itu
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
menolong sebagai pembantu dalam melakukan
perbuatan tersebut, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun”.
Pasal 418 KUHP: “Seorang pegawai negeri
yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduganya,
bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran
orang yang memberi hadiah atau janji itu ada
hubungan dengan jabatannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama enam bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah”.
Pasal 423 KUHP: “Pegawai negeri yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang
lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan
suatu pembayaran, melakukan pemotongan
terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu
pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.
Prosedur pelayanan yang panjang dan
melelahkan menjadi penyebab dari semakin
banyaknya masyarakat yang menyerah ketika
berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
masyarakat cenderung semakin toleran terhadap
praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
Selain itu, masyarakat sangat rentan menjadi
korban pungutan liar karena daya tawar yang
rendah dan ketiadaan lembaga pengawasan
yang efektif untuk mencegah birokrat yang kerap
melakukan pungutan liar.
Kerugian akibat pungli pun tidak melulu
diukur dengan jumlah uang yang terlibat di
dalamnya. Sekecil apapun uang pungli yang
diambil dari rakyat dan dinikmati segelintir
orang, akan melemahkan kepercayaan warga
negara kepada pemerintah dan secara ekonomi
melemahkan daya saing. Karenanya upaya
pemberantasan pungli sangat penting untuk
dilakukan.
Pemberantasan tersebut harus diik uti
dengan pembenahan yang sistemik, tidak hanya
berjalan ke hilir melainkan juga ke hulu. Artinya
pemberantasan pungli seharusnya beriringan
dengan perbaikan layanan publik yang lebih
baik, transparan, cepat dan berkualitas dengan
memperbaiki sistem agar tidak rentan pungli.
Disamping itu, diharapkan masyarakat juga
berperan serta dalam upaya pemberantasan
pungutan liar, baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui media elektronik atau non
elektronik, dalam bentuk pemberian informasi,
pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan adanya Satgas Saber Pungli
Kementerian Perhubungan, pada saat ini jumlah
kasus yang ditangani masih kecil. Hal tersebut
terkait dengan cara yang dipilih oleh Satgas,
yaitu lebih cenderung memilih upaya OTT dalam
menjalankan tugasnya. Pilihan tersebut tentu
memiliki konsekuensi harus mencari momentum
yang tepat terkait adanya barbuk (barang bukti).
Terkait dengan pengaduan masyarakat,
sejak diterbitk annya Perpres Satgas Saber
Pungli sampai dengan bulan Januari 2017 telah
terdapat 22.000 aduan masyarakat dan telah
dilakukan langkah-langkah tindak lanjut, seperti
mencari sumber informasi yang lengkap, siapa
yang mengadu, kemudian mencari fakta atau
bukti-bukti otentik, dan dilaporkan kepada Tim
Saber Pungli Kementerian Perhubungan untuk
diproses lanjut.
Dengan beberapa k asus yang berhasil
ditangani, walaupun baru kecil jumlahnya, saya
berharap agar pemberantasan pungli tidak
mengendur, tetap terus berjalan.
Sebagai I nspektur IV pada I nspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan, saya
akan mengusulkan perbaikan pelayanan, baik
di subsektor maupun di internal Inspektorat
IV. Untuk di Inspektorat IV sendiri dilakukan
pemberian pelayanan dalam bentuk konsultansi
secara transparan dan tuntas kepada para auditi.
Selain itu, perlu dipasang CCTV ditempat-
tempat yang rentan, salah satunya pada ruang
kerja agar dapat memonitor ruang gerak para
auditor dan dilakuk an koordinasi dengan
security Kementerian Perhubungan agar setiap
tamu bisa diseleksi dan ditanya keperluannya.
Selain itu, sosialisasi terus menerus kepada para
auditor maupun auditi tentang gratifikasi, suap
atau pemerasan sehingga diharapkan kinerja
Kementerian Perhubungan ke depan lebih
meningkat dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat.
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 23
Radar
Pimpin Itjen Kemenhub
Tommy Akan Kembangkan Pendekatan Dialogis & Preventif
Membangun kinerja
Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) memang bukan
perkara mudah. Namun
dengan kerja keras, integritas
serta soliditas tim diyakini
pekerjaan berat sekalipun
akan bisa dilaksanakan
dengan baik.
24 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
“I
t jen Kemenhub ke depan ak an
terus diperkuat dan diberdayakan.
Bagaimana membangun soliditas
tim, profesionalsime personal serta
dukungan semua pemangku kepentingan.
Dengan begitu, kita optimis mampu menjalankan
tugas berat sekalipun,” kata Irjen Kemenhub Dr.
Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si., dalam perbingan
dengan Tim Buletin Transparansi di Jakarta,
Selasa (25/4/2017).
Pria yang ak rab disapa Pak Tommy itu
mengakui bukan orang karier di Itjen Kemenhub.
Tapi, dengan pengalaman kerja yang cukup
lama serta riwayat penugasan yang panjang
dan beragam, ia meyakini tidak akan terlalu
lama menyesuaikan diri. Selanjutnya ia terus
menggenjot kinerja Itjen Kemenhub menjadi
lebih baik lagi.
Tommy mengakui, kinerja Itjen Kemenhub
dibawah kepemimpinan Cris Kuntadi cukup
bagus. Itjen mampu menyelematkan kebocoran
uang negara serta menghemat anggaran di
lingkungan Kemenhub RI.
“ Tugas saya ke depan sebagai pimpinan
I tjen Kemenhub, bagaimana melanjutk an
prestasi yang sudah baik itu. Itu tidak mudah
tapi harus dilakukan. Paling tidak, bagaimana
mempertahankan prestasi yang sudah ada di
masa mendatang,” kata Tommy.
Untuk menjalankan tugas sebagai Irjen
Kemenhub yang baru, Tommy mengaku akan
segera bertemu dan berdialog dengan seluruh
inspektur di lingkungan kerjanya. Dari pertemuan
itu, nanti akan ada laporan bagaimana kinerja
dan capaiannya. Selanjutnya apa kendala yang
dihadapi dan bagaimana mencari solusinya
yang terbaik.
Sebagai pejabat baru (Irjen Kemenhub) tentu
saya akan melakukan mapping permasalahan
di lingkungan Itjen khususnya serta Kemenhub
pada umumnya baik di pusat atau daerah.
Selanjutnya, menetapkan prioritas kerja yang
harus segera diselesaikan dengan baik ke depan.
“I tjen Kemenhub harus mampu meng-
amank an uang negara ser ta memastik an
bagaimana pengelolaan aset dan kekayaan
negara di lingkungan Kemenhub berjalan dengan
baik, lancar, aman, dan selamat,” papar Tommy.
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 25
26 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 26 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
pendekatan humanis
Menyadari tugas dan tanggung jawab
yang sebagai sebagai Irjen Kemenhub, Tommy
mengaku telah menyiapkan strategi penyelesaian
tugas yang baik dan aman. “Irjen ke depan akan
mengembangkan pendekatan yang humanis.
Yang dihadapi inspektor Kemenhub itu manusia
yang nota bene mempunyai sikap, perilaku dan
gaya yang berbeda-beda. Di tambah lagi kondisi
lingkungan serta tantangan tugas yang tidak
semua sama tentu membutuhkan pendekatan
yang berbeda-beda,” kilah Tommy.
Sebagai pimpinan, Itjen Kemehub akan
mengembangkan pendekatan yang humanis dan
dialogis. Masalah itu selalu ada bagi setiap orang
dan dimanapun bertugas. Dengan pendekatan
dialogis, diharapkan bisa mendeteksi segala
pentuk dan potensi penyimpangan keuangan di
lingkungan Kemehub RI. “Dari sana, diharapkan
bisa mencari solusi yang terbaik untuk mencegah
dan menghindari terjadinya penyimpangan
atau potensi terjadinya kerugian negara,” sebut
mantan kepala BPSDM Perhubungan itu.
itjen kemenhub perlu
membangun komunikasi dan
koordinasi dengan semua
pemangku kepentingan.
Bagaimana menegakkan aturan
yang ada dan menjalankan
program kerja kemenhub dengan
baik serta mencegah terjadinya
kebocoran keuangan negara itu
I tjen Kemenhub ke depan harus bisa
mencegah terjadinya pelanggaran bahk an
kerugian keuangan negara. Oleh karena itu,
sebelum semuanya terjadi kita cegah duluan.
“Melalui proses dialog menjaring saran dan
masukan dari semua pihak. Kita akan berupaya
sekuat tenaga mencegah terjadinya pelanggaran
itu,” sebut alumni S-III Universitas Negeri Jakarta
(UNJ) itu.
S elama bisa dic egah, i tu lebih baik
dibandingkan harus mengobati karena semua
sudah terjadi. Tindakan preventif itu akan lebih
baik dibandingkan kuratif apalagi memberikan
sanksi dan hukuman. “Alangkah banyaknya
orang yang melanggar dan uang negara yang
hilang sia-sia. Tapi kalau semua itu bisa dicegah,
akan jauh lebih baik dan itu menjadi tugas dan
tanggung jawab Itjen Kemenhub,”terang Tommy.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
melak uk an pengawasan dan pembinaan,
menurut Tommy, pihaknya akan mendepankan
pendekatan humanis dan dialogis. Sejauh ini,
upaya mencegah terjadinya pelanggaran akan
lebih mudah dilakukan dibandingkan mengobati
atau cara-cara kuratif lainnya.
“S ebagai anak manusia, j ik a mer ek a
diberdayakan atau ‘dimanusiakan’ maka potensi
pelanggaran itu akan berkurang. Paling tidak,
jika mereka melakukan pelanggaran langsung
diingatkan dan dikembalikan ke jalur yang
benar, tentu akan lebih mudah dibandingkan
pendekatan hukum misalnya,” terang Tommy.
Dia menambahkan, kualitas SDM di Itjen
Kemenhub sek arang jauh lebih baik dan
berkualitas. Meski diakui, jumlahnya belum ideal
jika dibandingkan dengan beban tugas dan
kewajiban yang harus ditangani. Oleh karena
itu, SDM yang ada sekarang harus diberdayakan
secara baik dan optimal.
“ I t jen Kemenhub per lu membangun
komunik asi dan koordinasi dengan semua
p e m a n g k u k e p e n t i n g a n . B a g a i m a n a
menegakkan aturan yang ada dan menjalankan
program kerja Kemenhub dengan baik serta
mencegah terjadinya kebocoran keuangan
negara itu,”urai mantan Staf Ahli Menhub Bidang
Hukum dan Reformasi Birokrasi tersebut.
Objek pemeriksaan Itjen Kemenhub, tambah
dia, bukan hanya aparatur Kemenhub. Bukan
tidak mungkin juga harus memeriksa rekanan
Kemenhub terutama yang menjadi kontraktor
di proyek-proyek transportasi di lingkungan
Kemenhub RI.
“Semua harus diperiksa termasuk proyek-
proyek yang dikerjakan rekanan. Jika ada potensi
melanggar atau tidak relatif harus direvisi.
Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kasus
mark up proyek atau manipulasi anggaran
lainnya bisa dideteksi secara dini dan uang
negara yang diselamatkan lebih besar lagi,”tegas
Tommy. (tim transparansi)
27 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 27 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
g Negara
angkan dah Proyek
I
Cegah Kebocoran Uan
Itjen Kemb Konsep Be
nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) akan memantau
dan mengawasi seluruh proyek-proyek
pemeritah terutama yang nilai proyeksinya
cukup besar. Seperti diketahui, sampai 2019
mendatang banyak proyek transportasi yang
nilainya cukup besar dan rawan penyimpangan.
“Kita akan menerapa konsep Bedah Proyek.
Nanti proyek-proyek besar akan diawasi dan
diperiksa sejak awal atau dilakukan bedah
proyek . Bagaimana proses proyek fisik di
lapangan, bagaimana tahapannya dan apa
saja kendalanya. Selain itu, rasionalitas proyek
juga harus baik dan masuk ak al, sehingga
tidak akan terjadi kebocoran anggaran yang
ak hirnya merugik an keuangan negara itu,”
kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo
kepada Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa
(25/4/2017).
Sampai tahun 2019 mendatang, lanjut
dia, banyak proyek-proyek transprotasi di
lingkungan Kemenhub yang harus diawasi
ketat. Sebut saja proyek Pelabuhan Patimban di
Subang, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa
Barat serta lainnya.
“Melalui konsep bedah proyek , semua
bisa dipantau dan diawasi secara lebih efektif.
Proyek pemerintah yang jauh dsari pusat
kekuasaan sekalipun akan tetap bisa diawasi
agar tiodak menyalahi konsep dan merugikan
keuangan negara,” jelas Tommy, sapaan akrab
Irjen Kemenhub itu.
Pelanggar an y ang ser ing t erjadi dan
merugikan keuangan negara, biasanya terjadi
karena minim pengawasan. Selain itu juga
kurangnya informasi dan komunikasi antara SDM
di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai
pemilik proyek.
“Kendala-kendala seperti itu akan terus
ditek an dan diperbaik i ke depan. Dengan
komunikasi yang baik serta laporan proyek yang
intensfi dan efektif, maka potensi penyimpangan
bisa dik urangi. Pada ak hir nnya, kerugian
keuangan negara bisa dicegah,” sebut Tommy.
Seluruh uang negara yang dialokasikan
untuk proyek-proyek transportasi di berbagai
matra di Indonesia harus diawasi dengan efektif.
Potensi kebocoran uang negara terus dikurangi
bahkan dihilangkan sama sekali.
Perang terhadap korupsi dan segala bentuk
penyimpangan aturan, menurut Tommy harus
dilakukan sejak awal dan harus didukung seluruh
komponen bangsa. “Korupsi atau kerugian
keuangan negara biasanya diawali dengan
penyimpangan aturan betapapun kecilnya.
Semua harus dikembalikan ke jalur yang benar
dan uang rakyat dipastikan tetap aman dan
sampai kepada mereka yang berhak,” tegas
Tommy.
(tim transparansi)
28 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 28 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Radar
S
Itjen Kemenhub Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 175,62 Miliar Selama Tahun 2016
Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
(Itjen Kemenhub) terus
melakukan upaya dalam
menyelesaikan kerugian
negara terhadap pelaksanaan
anggaran di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
Hal ini dilakukan dengan terus
mendorong penyelesaian
rekomendasi penyetoran
ke kas negara atas temuan
dan rekomendasi dari
hasil pemeriksaan/audit
oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
Kementerian Perhubungan
dan BPK RI.
elama Tahun A nggar an ( TA ) 2016
I t jen Kemenhub t elah menca ta t
penyelamatan kerugian negara dengan
nilai total sebesar R p175,62 miliar,
dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an
penyelesaian kerugian negara dari hasil audit
Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan
penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan
BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA
2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian
Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub
dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK
RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara
telah banyak diselesaikan pada periode tahun
2015.
Dari R p90,10 miliar nilai penyelesaian
kerugian negara dari audit Itjen Kemenhub,
Rp44,40 miliar merupakan hasil audit sampai
dengan TA 2015 dan Rp45,71 miliar merupakan
hasil audit pada TA 2016. D engan nilai
penyelesaian tersebut, saat ini masih tersisa
Rp149,42 miliar hasil audit sampai dengan TA
2015 dan Rp584,49 miliar untuk hasil audit
terbaru pada TA 2016. Dari hasil audit Itjen
Kemenhub pada TA 2016, salah satunya terdapat
temuan yang sangat material dan signifikan pada
Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat
terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan
Darat terdapat PNBP terkait penerbitan Sertifikasi
Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tidak dibayarkan
oleh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan
bermotor selama tahun 2015 dan 2016 (sampai
dengan Agustus) senilai Rp473,57 miliar.
Sementara itu nilai penyelesaian kerugian
negara dari hasil pemeriksaan BPK RI selama
29 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 29 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
komitmen yang kuat agar seluruh jajaran
kementerian perhubungan menindaklanjuti secara
tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan
Bpk maupun hasil audit itjen kemenhub
tahun 2016 sebesar Rp85,52 miliar dan yang
belum diselesaikan sebesar Rp37,66 miliar. Dari
hasil pemantauan sampai dengan semester II
2016 atas 367 temuan dan 768 rekomendasi,
Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti
seluruh rekomendasi BPK RI (100%), dengan
tindak lanjut tuntas sebanyak 622 (80,99%) dan
yang belum tuntas 144 (18,75%). Capaian ini
lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) I Tahun 2016, secara nasional rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK 2010-2016 yang telah
ditindaklanjuti tuntas sebesar 61%, belum tuntas
26,5%, dan yang belum ditindaklanjuti 12,2%.
Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan
memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti
secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil
pemeriksaan BPK maupun hasil audit Itjen
Kemenhub. Selain sebagai bentuk akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, hal itu juga
merupakan amanat pasal 20 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
Terk ait dengan penyelesaian kerugian
negara, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
diharapkan agar terus melakukan penagihan
kepada para pihak terkait dan jika diperlukan
dapat menempuh beberapa upaya sebagai
berikut:
a. Mengenakan sanksi blacklist bagi perusahaan
yang belum menyelesaikan kerugian negara;
b. M eninjau ulang kon tr ak y ang sedang
dikerjakan oleh perusahaan yang dikenakan
blacklist;
c. Melakukan penagihan dengan memotong
pembayaran atas realisasi pekerjaan pada
tahun berjalan;
d. Menghentikan pemberian fasilitas kepada
perusahaaan yang belum menyelesaikan
kerugian negara;
e. Mencabut perijinan perusahaan.
Apabila dengan upaya-upaya tersebut
para pihak terkait belum juga menyelesaiakan
kewajiban mereka, maka pihak Kementerian
Pe r h ub u ng a n t i da k ak a n s eg a n m e mi nta
bantuan kepada instansi lain, dalam hal ini
aparat penegak hukum, untuk menyelesaikan
permasalahan kerugian negara. (Tim)
Radar
P
Itjen Genjot Pengawasan dan Pencegahan Kepada
KPA dan PPK
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
terus menggenjot upaya penanaman pencegahan kepada seluruh
pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk menghindari terjadinya temuan saat
pemeriksaan keuangan di tiap-tiap sub sektor dan Badan di
lingkungan Kemenhub.
en gawasa n k onteks nya leb ih lua s
dari audit. Dalam pengawasan ada
konsultasi, k atalis, dan sosialisasi.
Katalis merupakan pencegahan untuk
melakukan kesalahan. Pada pengawasan bisa
melalui pendekatan dengan objek, sosialisasi
apakah dalam melaksanakan tugas-tugasnya
sudah sesuai atau belum.
D a l a m p e n g e l o l a a n a n g g a r a n d i l i h a t
dari empat hal yakni kemanfaatan, prioritas,
kewajaran harga, dan kesesuaian dengan
ketentuan.
Dari sisi kemanfaatan, agar jangan pernah
menganggarkan yang tidak akan membawa
manfaat. Misalnya melakukan kegiatan yan tidak
berfampak dan akan menjadi mubazir.
Sedangk an dari sk ala prioritas, dilihat
dengan detil, bisa jadi itu memang bermanfaat,
tetapi tidak prioritas. Misalnya saja pemagaran
rumah Dinas di area pelabuhan, itu memberi
manfaat namun tidak prioritas, apalagi bila
anggarannya terbatas.
Selanjutnya terkait kewajaran harga, sebelum
memutuskan, harus benar- benar survei pasar.
Hal itu dikarenakan, rekanan pasti akan menawar
hargaalnya yang tidak jauh.
I ntinya jangan susun anggaran secara
ngawur. Reviu HPS (harga perkiraan sendiri).
Ketika menyusun, harus sesuai faedah, harga
setempat, dan kesesuaian harga.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
juga telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa
bila anggaran di atas Rp10 miliar, maka akan
dilakukan audit. Berbagi dan sharing knowladge.
Keempa t adalah kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan. Dimana
ditekankan agar jangan pernah menganggarkan
yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya
dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional
(Ripnas) tidak ada. Atau misalnya usai dilakukan
feasibility study tidak layak , namun tetap
dibangun, maka itu sama saja melanggar.
sosialisasi, konsultasi, dan audit
Untuk member ik an pengetahuan dan
wawasan ter k ait pengekolalan anggaran,
30 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
dilakukan sosialisasi. Bisa dengan memanfaatkan
waktu saat ada kegiatan Sekjen, Ditjen, atau
Badan.
Selain itu, Itjen juga mendedikasikan diri
menjadi Konsultan Audit. Saat para KPA dan PPK
bingung, bisa menanyakan melalui telpon, whats
up (WA), email, atau mengundang pihak Itjen.
Misalnya saja saat mereka bingung memutuskan
untuk pekerjaan yang mendekati akhir tahun
belum selesai. Apakah bisa diperpanjang atau
tidak, yang penting harus sesuai dengan KPA.
Bila ragu diperpanjang maka khawatir akan
menjadi persoalan. Perlu diperpanjang atau
tidak, karena batas dari Kementerian Keuangan,
maksimal 90 hari melewati akhir tahun. Kalau
tidak memungkinkan, agar tidak dipaksakan dan
masukan saja pada anggaran tahun berikutnya.
Pada saat melakukan pembayaran suatu
pekerjaan, Itjen juga dapat menemani untuk
meyakinkan apakah biaya yang harus dibayar
dalam pelaksanaan audit,
dilakukan dengan
menerapkan model
berbasis risiko. risiko
terbagi sangat tinggi,
tinggi, sedang, dan rendah
sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang
termaktub pada kontrak atau tidak.
Terkait harga, jangan sampai lebih mahal PPK
harus bisa tegas dan detil. Apa perlu dilakukan,
contract change order (COC) atau tidak. Maka
bisa dilakukan untuk tambah kurang, melalui
adendum kontrak. Harga dan kerja masa eskalasi
baru boleh, karena sudah dikontrak.
Ket epa tan w aktu juga harus menjadi
pertimbangan. Misalnya saja ada variasi target,
realisasi berapa persen, 5-10 persen. Bila
mendekati batas waktu kontrak, apakah dengan
cara menambah orang atau material dipercepat,
sehingga akhir kontrak bisa diselesaikan.
Ketiga adalah pelaksanaan audit, dimana
hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa
mereka telah menjalankan sesuai aturan. Apakah
kondisinya sesuai dengan aturan-aturan atau
tidak.
Dalam pelaksanaan audit, dilakukan dengan
menerapkan model berbasis risiko. Risiko terbagi
sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
Misalnya saja daerah yang dijangkaunya sulit,
maka bisa saja berisiko rendah namun bisa juga
justru sebaliknya, karena minimnya pengawasan.
Untuk risiko sangat tinggi, maka audit bisa
dilaksanakan satu tahun sekali atau bahkan
enam bulan sekali. Sedangkan risiko tinggi, audit
antara satu tahun hingga satu tahun setengah,
sedang satu-dua tahun sekali, dan ringan bisa
saja dua-tiga tahun sekali.
Namun begitu, auditnya tetap dilakukan
keseluruhan buk an tahun berjalan saa t
pemeriksaan. Misalnya terakhir diperiksa 2016,
maka saat audit pada 2017, pemeriksaan
dimulai sejak 2016-2017, intinya seluruh
audit diperiksa.
Dia juga mengaku bersyukur bahwa
jumlah auditor dapat ditingkatkan.
Pada tajun 2015, jumlah personel
Auditor sebanyak. Pihaknya terus
mengejar pembentukan Auditonya,
hingga kini jumlahnyaencapai
197 orang, atau lebih dari 70
persen dari total sumber daya
manusia (SDM) I tjen dan
sisanya merupakan tenaga
pendukung. (tim)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 31
32 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 32 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
L
Radar
Itjen Kemenhub Menjadi Contoh Bagi Departemen Audit Internal OJK
Dalam rangka pelaksanaan external assessment pada Departemen
Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017 dan untuk
mendapatkan informasi atas pelaksanaan external assessment yang
telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
(Itjen Kemenhub), pada tanggal 25 Januari 2017 Departemen Audit
Internal OJK melakukan Studi Banding ke Itjen Kemenhub. Peserta
Studi Banding Departemen Audit Internal OJK terdiri dari Direktur
Audit Internal (Ahmad Fuad), Deputi Direktur (Paradon Napitupulu) dan
beberapa Auditor.
angkah-langkah yang telah dilakukan
I nspekt or a t Jender al Kemen t er ian
Perhubungan dalam meningk atk an
kapabilitas pengawasan intern, yaitu
melakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
terhadap anggaran tahun 2016 atas belanja
modal/barang yang nilainya per paket kegiatan
di atas Rp10 miliar sesuai Surat Edaran Menteri
Perhubungan No. 50 Tahun 2015. HPS yang telah
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) wajib direviu terlebih dahulu oleh Itjen.
Reviu HPS ini dilakukan untuk memastikan
bah w a pen yusunan HPS oleh PPK t elah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana atau norma yang telah ditetapkan
sehingga diperoleh kewajaran harga. Dari hasil
33 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 33 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Reviu HPS tersebut, sumbangsih Itjen terhadap
total penghematan yaitu sebesar Rp1,08 triliun
atau sekitar 7.75% dari total anggaran Rp14
triliun yang di Reviu HPSnya (Penghematan
tersebut diperoleh dari seluruh unit kerja eselon I
Kementerian Perhubungan, yaitu dari Sekretariat
Jenderal Rp16,50 miliar, Ditjen Perhubungan
Darat Rp10,16 miliar, Ditjen Perhubungan
Udara Rp107,24 miliar, Ditjen Perhubungan Laut
Rp.313,95 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp 552,73
miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Rp72,96 miliar, Badan litbang Perhubungan
Rp11,70 miliar). Reviu HPS tersebut tetap akan
dilakukan pada tahun 2017.
Langk ah lainnya yang dilak uk an I tjen
Kemenhub dengan terus melakukan upaya
dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap
pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan
terus mendorong penyelesaian rekomendasi
penyetoran ke kas negara atas temuan dan
rekomendasi dari hasil pemeriksaan/audit oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kementerian Perhubungan dan BPK RI. Selama
Tahun Anggaran ( TA) 2016 Itjen Kemenhub
telah mencatat penyelamatan kerugian negara
dengan nilai total sebesar Rp175,62 miliar,
dengan rincian Rp90,10 miliar merupak an
penyelesaian kerugian negara dari hasil audit
Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan
penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan
BPK RI. Nilai penyelamatan ini lebih kecil dari TA.
2015 yaitu sebesar Rp1,12 triliun, dengan rincian
Rp756,48 miliar dari hasil audit Itjen Kemenhub
dan Rp360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK
RI. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara
telah banyak diselesaikan pada periode tahun
2015.
Langk ah lainnya yang telah dilakuk an
oleh Itjen Kemenhub yaitu dengan melakukan
telaahan sejawat atau Peer Reviubaik Internal
maupunEksternal, Sertifikasi ISO 9001 : 2008,
Menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan
N o m or 6 1 Ta h u n 2 0 1 6 t e n t a n g Pe t u n ju k
Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
Pengelolaan Whistleblowing system “SIMADU
KEMENHUB”, MOU Itjen Kemenhub dengan
PPATK berupa Pertukaran informasi, Sosialisasi,
diklat, penelitian dan riset, Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimana Itjen
34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Kemenhub merupakan UPG Utama dengan
29
UPG Wilayah yang terdiri dari Unit
Pelaksana Teknis (UPT ) di tiap provinsi,
serta kegiatan “ I nspekt or a t Jender al M
endengar ” y ang bertujuan memberikan
kesempatan yang seluas- luasnya kepada
seluruh eselon I Kementerian Perhubungan
untuk menyampaikan masukan kepada
Inspekorat Jenderal. Diharapkan dengan
masukan masing-masing eselon I akan
lebih membuka mata hati dan telinga
terhadap apa yang sudah dan belum
dilaksanakan dengan baik oleh Inspektorat
Jenderal.
Kuantitas Sumber Daya Manusia
(SDM) pengawasan menjadi faktor yang
amat penting dalam menunjang langkah
yang telah dicapai oleh I tjen Kemenhub.
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor
pada tahun 2015 sebanyak
133 A udit or sehingga ji k a digambar k
an berbentuk piramida yang tidak
beraturan dengan komposisi yang kurang
ideal yaitu tidak adanya Auditor Utama, 36
Auditor Madya, 18
Auditor Muda dan 79 Auditor
Pertama/Terampil. Peningkatan SDM
pengawasan melalui sertifikasi merupakan
langkah yang telah dilakukan Itjen
Kemenhub. Melaui peningkatan sertifikasi
yang telah dilakukan, komposisi Jabatan
Fungsional Auditor Itjen Kemenhub per 25
Januari 2017 telah mendekati komposisi
yang ideal, yaitu berbentuk piramida
dengan jumlah sebanyak
133 Auditor yang terdiri dari 9 Auditor
Utama,
27 Auditor Madya, 44 Auditor Muda, 53 Auditor
Pertama/Terampil. Yang paling membanggakan
adalah jumlah Auditor Utama di Itjen Kemenhub
merupakan yang paling banyak dibandingkan
Inspektorat Kementerian/Lembaga lainnya, tegas
Cris Kuntadi. (Tim)
34 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 34 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
S
Radar
Kemenhub Melakukan Input Penilaian Mandiri
ek r e tar i s Jend er a l Kemen t er ian
Perhubungan Sugihardjo dan Inspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan
Wahju Satrio Utomo memimpin rapat
terkait penginputan jawaban Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) dan rumusan rencana aksi seluruh
Area Perubahan ke dalam aplikasi PMPRB secara
online melalui aplikasi http://pmprb.menpanrb.
go.id pada Kamis 27 April 2017 lalu.
Forum r apa t t ersebut menghasilk an
sejumlah kesepak a tan y ang dian tar any a
penilaian mandiri (self assessment) dilakukan
melalui pembahasan perumusan jawaban atas
seluruh komponen pertanyaan masing-masing
Area Perubahan dalam LKE dan menghasilkan
nilai sebagai berikut:
35 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 35 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
No
Komponen Penilaian
Bobot
Nilai Assesment
2016 2017
A Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 5,00 5,00
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 5,00 5,00
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6,00 6,00
4 Penataan Tata Laksana 5,00 4,75 5,00
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,89 14,95
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 6,00 6,00
7 Penguatan Pengawasan 12,00 11,75 11,75
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 6,00 5,90
Sub Total A 60,00 59,39 59,60
B Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 10,05 10,5
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,50 4,80
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,56 6,56
4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,75 8,75
Sub Total B 40,00 32,86 33,61
TOTAL A + B 100,00 92,26 93,21
Kemudian jawaban yang belum dilengkapi
dengan dokumen pendukung berupa soft
copy ak an dilengk api oleh masing-masing
Leading Sector dan unit kerja terkait sebelum
pelaksanaan ev aluasi oleh Tim Ev alua t or
Kementerian PAN dan RB dan diserahkan kepada
Biro Kepegawaian dan Organiasasi. Sedangkan
data dukung dalam bentuk hard copy disimpan
oleh masing-masing leading sector.
Adapun Rencana Aksi Tahun 2017 dalam
r a ngk a p en ing k a ta n R e fo r ma si B ir ok r asi
Kemen t er ian P er hubungan y ang t e lah
disepakati agar menjadi prioritas kegiatan
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing
Leading S ec tor/unit kerja ter k ait sebagai
berikut:
no
renCana aksi
1 Manajemen Perubahan
1. Melaksanaan kegiatan pelatihan untuk para agen perubahan di lingkungan Kemenhub;
2. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 532 Th 2016, karena terdapat agen perubahan yang
ditunjuk dalam KP tersebut yang telah mutasi atau memasuki masa pensiun;
3. Melakukan revisi Kepmenhub No KP 724 Th 2015 terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi
Kemenhub tahun 2015-2019;
4. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan setiap tgl 10 dengan mengundang masing-masing
leading sector Area perubahan, agar setiap leading sector dapat melaporkan perkembangan
dari setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dg Reformasi Birokrasi
5. Upaya perubahan pola pikir dan budaya kinerja, melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
melalui berbagai media
b. Pelatihan dan pendidikan bidang pembangunan karakter aparatur Kemenhub
no renCana aksi
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Revisi 29 Peraturan Menteri Perhubungan;
2. Penetapan 37 Permenhub dan 1 PP;
3. Penetapan RPP ttg Keselamatan LLA J, dengan melibatk an Polri, KemenPUPERA,
Kemenkumham, dan Kemenkes;
4. Uji publik dan uji petik;
5. Menyelenggarakan Rakornis bidang hukum;
6. Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan bidang transportasi dan peraturan Menteri lainnya
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
Penyempurnaan Permenhub PM 60 th 2011 ttg Pedoman Penataan Organisasi di Lingk Kemenhub
untuk mengakomodir pedoman bagi penataan organisasi Badan Layanan Umum
4 Penataan Tata Laksana
1. Menetapkan Permenhub tentang Proses Bisnis di lingkungan Kemenenterian Perhubungan;
2. Menyempurnakan SOP dengan menyusun SOP yang berdasarkan Proses Bisnis;
E-GOVERNMENT
3. Penyusunan Road Map Pencapaian Standar Sistem Keamanan Informasi;
4. Pengembangan Aplikasi Perijinan Online berbasis Cloud Computing;
5. Implementasi Inapornet di 4 pelabuhan kelas utama dan 12 pelabuhan kelas I;
6. Optimalisasi Pelayanan 151 melalui:
a. Peningkatan kualitas jawaban agen tier 1 dan 2 dengan memperkaya knowledgebase
b. Integrasi dengan Aplikasi LAPOR
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
7. Melakukan monitoring terhadap petugas PPID;
8. Workshop Forum PPID di lingkungan Kemenhub
5 Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Pengembangan kompetensi seluruh pegawai sesuai hasil assessment dan analisa kebutuhan
diklat;
2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM di bidang transportasi
6 Penguatan Akuntabilitas
1. Melakukan evaluasi dan monitoring SAKIP per triwulan;
2. Penerapan dan pemantauan e-performance
a. Bimtek pengembangan e-performance selesai pada Mei 2017
b. Penerapan e-performance sampai ke level satker mandiri UPT (eselon) IV, direncanakan
selesai Desember 2017
3. Penyelesaian Reviu Renstra Kemenhub pada Mei 2017 dilanjutkan dengan merevisi KP 430
2012 ttg Penempatan IKU di lingkungan Kemenhub
7 Penguatan Pengawasan
GRATIFIKASI
1. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang
dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017
Th 2015 ttg Renstra Kemenhub 2015-2019, dan selanjutnya merevisi Permenhub PM 68 Th
36 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
no renCana aksi
2. Penerbitan Buku Saku Gratifikasi
PENERAPAN SPIP
1. Peningkatan implementasi unsur-unsur SPIP di seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub
2. Pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kemenhub secara berkala
PENGADUAN MASYARAKAT
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan
2. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat setiap bulan
WHISTLE BLOWING SYSTEM
1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg WBS pada saat pelaksanaan Audit/PKPT yang dilaksanakan setiap bulan
pada tahun 2017
2. Penerbitan Buku Saku ttg WBS
3. Koordinasi Pelaksanaan WBS di lingkungan Kemenhub dengan KPK dalam rangka upaya integrasi
sistem WBS Nasional
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
1. Pelaksanaan Sosialisasi ttg Penanganan Benturan Kepentingan pada saat pelaksanaan Audit/PKPT
yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2017
2. Penerbitan Buku Saku Penanganan Benturan Kepentingan
3. Evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan per Semester
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
1. Pemantauan secara intensif terhadap nominasi WBK
2. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik dengan menggunakan LKE PermenPAN RB No 52 Th
2014 sebagai embrio pengusulan WBK tahun 2018
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
1. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui pendidikan dan pelatihan/
workshop/PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri)
2. Mengikutsertakan APIP dalam organisasi pengawasan
3. Melakukan studi banding antar APIP K/L lain
4. Menyusun rencana audit berbasis risiko
5. Pelaksanaan telaahan sejawat internal dan eksternal
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Itjen dan BPK
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
2. Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat;
3. Evaluasi Pelaksanaan terpadu satu atap;
4. Menyususn Rancangan Permenhub ttg Perubahan PM 76 Th 2014 ttg Pedoman Penilaian Pelayanan
Prima di lingkungan Kemenhub;
5. Menyusun Rancangan Permenhub ttg Perubahan KP 71 th 1999 ttg Aksesibilitas orang-orang
penyandang cacat dan orang sakit pada sarpras perhubungan
(tim)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 37
dengan tanggal 11 April 2017.
Radar
Pelatihan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
kembali mengadakan Pelatihan Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan
yang diselenggarakan di Ruang Rapat Brawijaya
(10/4/2017) ini adalah dalam rangka peningkatan
capaian nilai area penguatan pengawasan dalam
Penilaian Mandiri Reformasi Birok rasi (PMPRB)
Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dan upaya
akselerasi pencapaian target kinerja level 3 tingkat
maturitas implementasi SPIP.
Narasumber berasal dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPK) dan peserta
adalah para I nspektur, Kepala Bagian, Kepala
Sub Bagian, Tim Satgas SPIP I tjen Kemenhub
ser ta per w ak ilan dar i Sub S ekt or Unit Kerja
Eselon I Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini
direncanakan berlangsung selama 2 hari sampai
38 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan BLU
I n sp ek t o r a t J end e r a l Kemen t e r ian
Per hubungan melaksanak an Bimbingan
Teknis (Bimtek) Rencana Bisnis Anggaran dan
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
di Ruang Brawijaya (21/02/2017). Bimtek
yang direncanak an berlangsung selama 4
hari ini dibuka secara resmi oleh Inspektur
Jenderal Cris Kuntadi didampingi Kasubdit
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Muhammad Rusna, dan Kepala Biro Keuangan
dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan
Marta Hardisarwono.
Tujuan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan
kompetensi teknis audit aparat pengawasan di
Kementerian Perhubungan dalam melakukan
pemeriksaan Badan Layanan Umum (BLU) di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta
mewujudkan Auditor yg profesional pada sektor
keuangan BLU.
Bimtek ini berlangsung selama 40 jam yang
terbagi atas 2 kegiatan yaitu Kagiatan Belajar
Mengajar di Ruang Rapat Brawijaya dan Kegiatan
Studi Banding di Politeknik Keuangan Negara
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro.
Jumlah Peserta Bimtek sebanyak 37 peserta
yang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor,
Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional.
Narasumber Bimtek ini berasal dari Direktorat
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU
Kementerian Keuangan serta Biro Keuangan
dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan.
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 39
40 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 40 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
ektorat
a l Kemen t er ian
Radar
Launching Elektronik Persuratan
Insp
Jender
Perhubungan mengadak an launching
elektronik persuratan bekerjasama dengan Pusat
Informasi dan Komunikasi (Pustikom). Acara
yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat
Inspektorat Jenderal (Kamis, 2/3/2017), dihadiri
oleh para Inspektur, Koordinator Wilayah (Korwil),
Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat
Jenderal Kemenhub beserta perwakilan pejabat
fungsional umum dan auditor.
A car a ini dihar apk an mampu mewu -
judkan E-Pesuratan dalam kegiatan Tata Usaha
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya Itjen Kemenhub telah melakukan
Pelatihan E-Surat pada tanggal 23 Januari 2017.
Diharapkan dengan adanya penggunaan
e-surat maka menghemat kertas (less paper),
Inspektur Jenderal mengapresiasi atas kesiapan
aplikasi e-surat oleh Pustikom. Aplikasi ini sudah
lama saya tunggu dan saya sangat berharap
agar segera diterapkan di semua bagian dan
Inspektorat.
41 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 41 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Studi Banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhu-
bungan (I tjen Kemenhub ) melaksanak an
kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk studi banding
penggunaan aplikasi Audit Management System
yang dipergunakan di lingkungan Kementerian
Keuangan pada Kamis 30 Maret 2017 di Gedung
Djuanda II lantai 7 Kementerian Keuangan.
Delegasi Itjen Kemenhub dipimpin oleh
Sek retaris I nspektorat Jenderal, Bambang
Sudaryono, beserta perwakilan Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, dan Auditor di lingkungan
Itjen Kemenhub. Acara dibuka oleh Sekretaris
Itjen Kemenkeu, Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA.,
CFE. Turut hadir dalam acara studi banding
adalah Inspektur VII, Roberth Gonijaya, Ak.,
MSF., CIA, CISA dan pegawai di lingkungan Itjen
Kemenkeu.
Sekretaris Itjen Kemenhub menyampaikan
bahwa untuk menunjang dan meningkatkan
pengawasan internal di lingkungan Kementerian
Perhubungan perlu diimbangi dengan perkem-
bangan teknologi informasi dan komunikasi.
I t jen Kemenhub ber keing inan un tuk
mengimplementasik an Sistem Manajemen
Audit yang dikenal dengan “TeamMate” yang
telah digunakan oleh Itjen Kemenkeu sejak
tahun 2010. TeamMate merupakan aplikasi
program kerja audit yang terintegrasi sehingga
memudahkan auditor dalam mengelola tugas
dan fungsinya. Aplikasi TeamMate dinilai sebagai
aplikasi yang fleksibel karena menggunakan
database yang ter buk a (tidak dienk r ipsi)
sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi-
aplikasi audit yang lainnya.
S a a t i n i I t j e n K e m e n k e u t e l a h
mengembangkan aplikasi TeamMate hingga
menjadi “ TeamMate Suite”. TeamMate Suite
merupakan aplikasi sistem manajemen audit,
yang mengelola kegiatan audit mulai dari
pembuatan Surat Tugas, pelaksanaan kertas
kerja, temuan dan rekomendasi, serta diakhiri
dengan tindak lanjut hasil rekomendasi. Proses
pembua tan TeamMate Suite ber dasar k an
penjenjangan (Maturity Curve), dimulai dari
TeamMate EWP kemudian Team Schedule dan
dilanjutkan Team Store, sampai akhirnya menjadi
TeamMate Suite. Proses pembangunan TeamMate
Suite yang terlihat rumit sebenarnya adalah hal
yang mudah karena tantangan terbesar dari
pembangunan ini terletak pada sumber daya
manusianya.
Menurut perwakilan Auditor Itjen Kemenkeu,
Ari Sufianto dan Yudhi Haryanto, tantangan
pembangunan ini adalah pada implementasinya,
yaitu apakah auditor mau beralih menggunakan
teknologi.
B es ar ha ra p an I t je n K e me nh u b da p at
mengimplementasik an aplik asi TeamMate
ini agar dapat meningkatkan kualitas kinerja
pengawasan internal di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Rangkaian studi banding ini
diakhiri dengan penyerahan cindera mata Itjen
Kemenkeu ke Itjen Kemenhub serta harapan
untuk melanjutkan diskusi mengenai TeamMate
pada kesempatan yang akan datang.
Radar
42 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 42 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Studi Banding ke BPK-RI
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen
Kemenhub) melakukan Studi Banding kepada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang
bertempat di menara 7 lantai 2 pada hari Kamis, 16 Maret
2017. Adapun Studi Banding kali ini adalah tentang Aplikasi
Audit Manajemen Sistem.
Hadir pada Studi Banding tersebut adalah Kepala
Biro Tekhnologi Informasi Ria Anugriani Kepala Bagian
Manajemen Kinerja TI dan Dukungan Pemeriksaan Rudi
Hermawan, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi
Novis Pramantya Budi dan Kepala Bagian Operasional TI
Iwan AW beserta Eselon IV dan staff di lingkungan BPK-RI.
Sedangkan dari Itjen Kemenhub yang hadir adalah
Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Sudar yono
beserta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Perwakilan
Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Disampaikan Kabiro
bahwa Biro TI bertugas melakukan dan menjalank konsep
Tata Kelola SDM Tekhnologi Informasi di BPK-RI. Biro TI
juga telah memiliki tata kelola secara organisasi, Grand
Design dan Road Map IT yang dijalankan oleh 60 pegawai
di lingkungan Biro TI.
Aplikasi dalam proses Bisnis Pemeriksaan itu dimulai
dari Perencanaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP)
yang dilanjutkan pelaksanaannya melalui E-Audit kemudian
Pelaporan, Pemantauan Tindak Lanjut dan diakhiri oleh
Evaluasi. SMP adalah Sistem yang mengelola seluruh data
informasi manajemen pemeriksaan dari awal hingga akhir
siklus sesuai dengan dasar hukum SK BPK No. 1/K/I-XII.
2/2/2008 tenyang Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP).
Diharapkan dengan Studi Banding ini Itjen Kemenhub
dapat melakukan Audit berbasis Elektronik (E-Audit).
43 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 43 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Pelatihan Implementasi dan Evaluasi SAKIP
Inspektorat Jenderal mengadakan Pelatihan
Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama
2 hari yaitu tanggal 12 s/d 13 April 2017.
Pelatihan tersebut diikuti oleh para Auditor
dan Tim Pokja Evaluasi atas Implementasi
SAKIP serta Tim Pokja Reviu Laporan Kinerja
Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
berdasarkan SK.20/KP.801/ITJEN-2017 tentang
Pemben tuk an Kelompok Kerja E v aluas i
atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon
I Kemenhub dan Tim Pokja Reviu Laporan
Kinerja Kemenhub berdasarkan SK.13/KU.002/
ITJEN-2017 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Kemenhub
Tahun 2016. Adapun Narasumber adalah dari
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan
RB. Adapun Pelatihan tersebut diagendakan
untuk presentasi Overview Implementasi dan
Capaian SAKIP pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan
Kementer ian Per hubungan dalam bentuk
Diskusi Panel dengan alokasi waktu 30 menit
presentasi dan 30 menit sesi tanya jawab.
Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun
secara periodik.
Radar
44 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 44 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Rencana Kerja & Anggaran
Inspektur Jenderal menjadi Narasumber
pada R apat Koordinasi Penyusunan Pagu
R encana Kerja dan A nggar an (RK A -K/L)
Kemen t er ian Per hubungan Tahun 2018
Kementerian Perhubungan pagi ini menggelar
Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018.
Da la m r ap a t t e r seb u t , K emen hu b
mengusulk an anggar an R p 50 t r i l iun .
“Merencanakan di atas Rp 50 triliun. Tapi melihat
banyaknya masukan-masukan kita lihat berapa
yang disetujui,” ungkap Menteri Perhubungan,
Budi Kar ya Sumadi, di kantor Kementerian
Perhubungan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Pada Kesempa tan t ersebut I nspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi
menjadi Narasumber tentang bagaimana
fungsi pengawasan dalam penyusunan Pagu
RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Disampaikan Cris bahwa penyusunan Pagu RKA
di lingkungan Kemenhub harus efektif, ekonomis
dan efisien.
Dapat dibuktikan bahwa Anggaran Itjen
Kemenhub yang terus menurun yaitu pada
tahun 2015 sebesar 100 M, tahun 2016 sebesar
92 M dan tahun 2017 sebesar 90 M yang dapat
dijadikan contoh kepada Unit Kerja lain dalam
menyiapkan anggaran sebaik mungkin.
Disampaik an pula bahwa hasil review
Itjen telah berhasil menghemat sebesar Rp.
1,08 triliun dan hasil penghematan tersebut
dapat digunakan untuk menutupi kekurangan
anggaran akibat adanya pemotongan. Jadi kalau
ada kegiatan yang kiranya perlu dilakukan namun
anggaran terpotong, silahkan menggunakan
hasil penghematan tersebut, tutupnya.
45 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 45 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Ny. Tommy dan Ny Cris Kuntadi
Pimpin Gerakan Tanam Seribu Pohon di Kampus STPI
Gerakan Menanam Seribu Pohon
dilak sa nak an di k ampus S ekolah
Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI),
Curug, Tangerang, Banten, K amis
(16/3/2017). Aksi menanam seribu
pohon ini dipimpin langsung pimpinan
puncak Dharma Wanita Persatuan,
Kementerian Perhubungan (Kemhub).
Gerakan penghijauan di kampus
penerbangan Curug itu dipelopori
oleh Dharma Wanita Persatuan BPSDM
Perhubungan. Gerak an menamam
seribu pohon itu dihadiri dan dipim-
pin langsung oleh Ny. Wahju Satrio
Utomo (Kepala BPSDM Perhubungan)
dan Ny.Cris Kuntadi (Irjen Kementerian
Per hubungan) dan N y. Nov yanto
Widadi (Ketua STPI).
Ikut hadir berpartisipasi dalam aksi
ini anggota Dharma Wanita Persatuan
BPSDM Perhubungan, terutama dari
Unit Pelaksana Teknis (UPT ) moda
tr anspor tasi udar a di I ndonesia.
Selain itu juga hadir Kepala Pusbang
SDM Perhubungan Udara M.Basuki
Mardiyanto,S.SiT, Ketua STPI Capt.
Novyanto Widadi, SIP, serta dosen dan
instruktur di kampus STPI Curug.
Dalam aksi peduli lingkungan
tersebut, juga melibatk an taruna-
taruni STPI dari berbagai program
studi (prodi) yang ada. Kebetulan, saat
ini belum ada kegiatan akademik di
kampus, sehingga para taruna bisa
dikerahkan untuk aksi penanaman
seribu pohon tersebut.
46 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 46 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
D
Radar
Dharma Wanita Inspektorat Jenderal Raih Juara 1 Lomba Hias Tumpeng Hari Kartini
harma Wanita Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan berhasil
meraih Juara 1 lomba menghias
tumpeng dalam peringatan Hari
Kartini yang digelar pada 27 April 2017 lalu.
Hadiah diserahkan langsung oleh Ibu Endang
Budi Karya Sumadi.
Dalam rangk a per ingatan Har i K ar tini
itu, Dharma Wanita Persatuan Kementerian
Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Pasar
Murah, lomba mengias tumpeng serta kreasi
makanan (kue) non beras dan terigu.
Kegiatan yang mengusung tema ”Dengan
S emanga tK ar tini K ita S elama tk an Bumi
Untuk Kemajuan Generasi” ini dilaksanakan
di ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian
Perhubungan dan dibuka oleh Ibu Endang Budi
Karya Sumadi.
Kegiatan lomba diikuti oleh per wakilan
masing-masing unit kerja, Dharma Wanita
P ersa tuan d i l ingk ungan Kemen t er ian
Perhubungan dan perwakilan Dharma Wanita
Persatuan BUMN di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
47 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 47 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Kriteria penilaian lomba menghias
tumpeng adalah meliputi: Kebersihan,
kerapian selama proses perlombaan;
Cita R asa; Kesesuaian/kecocok an
menu; Keragaman penggunaan bahan
pangan yang digunakan; Penyajian;
Tampilan; Kesesuaian menu dengan
bugget; dan Kesesuaian menu dengan
tema.
Sebagai peraih Juara 1, Dharma
Wanita Persatuan Itjen berhak meraih
hadiah uang tunai sebesar Rp1,5 juta.
Sedangkan hadiah untuk Juara 2 yang
diraih oleh Ditjen Perhubungan Laut
Rp1 juta. Ditjen Perkeretaapian yang
meraih Juara 3 mendapat hadian
Rp750 ribu.
Selain kegiatan lomba tersebut
Ibu Endang Budi Karya Sumadi juga
meresmikan ruang penitipan anak (day
care room) di lantai dasar Gedung Cipta
Kementerian Perhubungan. (tim)
48 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 48 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
O
Hukum & Konsultasi
Mengetahui Lebih Jauh Tentang
Operasi Tangkap Tangan
oleh: Gilang hasya hanugama, sh, mh
Apa yang terbayang bila
mendengar kalimat Operasi
Tangkap Tangan (OTT)? Ngeri
atau menakutkankah? Istilah ini
sempat membahana saat terjadi
di lingkungan Kementerian
Perhubungan (Kemhub) Oktober
2016 lalu. Lalu apakah yang
dimaksud OTT?
TT terdapat pada Pengaturan tentang
tangkap tangan. Bisa kita lihat pada
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap
tangan adalah tertangkapnya seorang pada
waktu tertentu diantaranya, sedang melakukan
tindak pidana; dengan segera sesudah beberapa
saat tindak pidana itu dilakukan; sesaat kemudian
diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang
yang melakukannya; atau
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan
benda yang diduga keras telah dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana itu.
Hal itu yang menunjukkan bahwa ia adalah
pelakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana tersebut.
Jika dilihat dari kronologis OTT di Kemhub,
semua unsur pada Pasal 1 angka 19 KUHAP sudah
memenuhi definisi sebagai tertangkap tangan.
S elanjutn y a ancaman huk uman dar i
perbuatan pungli tersebut, yaitu Ketiga tersangka
dijerat dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP dan/atau UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi
Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 5 ayat (1)
huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2) dan/atau
Pasal 11 dan/atau Pasal 12 huruf a dan b dan/
atau Pasal 13.
S e te l a h m e n g e t a h u i Pa s a l - Pa s a l y a n g
dituduhkan kepada para tersangka, mari kita
lihat masing-masing ancaman pidana dalam
Pasal-Pasal tersebut.
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor
20 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
ber tentangan dengan kewajibannya atau
memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah)
Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun
2001 menyebutk an Bagi pegaw ai neger i
atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana
dengan pidana y ang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
P a s a l 1 1 U U No m o r 2 0 Tah u n 20 0 1
menyatakan Setiap orang yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
49 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 49 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana menyebutkan Seorang pejabat yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau sepatutnya harus diduganya, bahwa
hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan
atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan
dengan jabatannya.
Pasal 12 UU Nomor 20Tahun 2001 Setiap orang
yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423,
Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 419 KUHP menyatakan seorang pejabat
yang menerima hadiah atau janji, padahal
diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan
untuk menggerakkannya supaya melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya dan
seorang yang menerima hadiah mengetahui
bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau
oleh karena si penerima telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya.
pasal 423 S e o r a n g p e j ab a t d e n g a n m ak s u d
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan menyalahgunakan
kekuasaannya, memaksa seseorang untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun.
Pasal 425, Diancam k arena melakuk an
pemerasan dengan pidana penjara, seorang
pejabat:
yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,
menerima, atau memotong pembayaran; seolah-
olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya
atau kepada kas umum, padahal diketahuinya
bahwa tidak demikian adanya;
yang pada waktu menjalank an tugas,
meminta atau menerima pekerjaan orang atau
penyerahan barang seolah-olah merupakan
hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya
bahwa tidak demikian halnya;
yang pada waktu menjalank an tugas,
seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang
bersangkutan telah menggunakan tanah negara
yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia,
dengan merugik an yang ber hak padahal
diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan
peraturan tersebut.
Pasal 435 Seorang pejabat yang dengan
langsung maupun tidak langsung sengaja turut
serta dalam pemborongan, penyerahan atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,
untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan
mengurus atau mengawasinya, diancam dengan
pidana.
Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 Setiap
orang yang memberi hadiah atau janji kepada
pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang yang melekat pada jabatan
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah
atau janji dianggap melekat pada jabatan atau
kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau
denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).
S esuai dengan per n y a taan M en t er i
Pe r h u bu ng an b ahwa m om en i n i se ba ga i
pengingat kepada seluruh jajaran Kementerian
Perhubungan untuk segera menghentik an
praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan
ini momentum introspeksi agar institusi ini
benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan
publik yang berintegritras.
Sumber: www.dephub.go.id, www.detik.com
www.hukumonline.com,
S
Profil
Wahju Satrio Utomo
Pimpin Inspektorat Jenderal
Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi melantik sejumlah pejabat
eselon I hingga IV Kementerian
Perhubungan di Jakarta, Kamis pagi
ini, 20 April 2017.
alah satu pejabat eselon I yang dilantik
adalah Wahju Satrio Utomo. Ia dilantik
menjadi Inspektur Jenderal Kementerian
Per hubungan menggan t ik an C r is
Kuntadi.
Sebelumnya Wahju Satrio Utomo menjabat
sebagai Kepala Badan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Perhubungan. Sedangkan Cris Kuntadi
menempati posisi baru sebagai Staf Ahli Menteri
Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan
Keselamatan Perhubungan.
Wahju Satrio Utomo merupakan pejabat
Kementerian Perhubungan yang meniti karirnya
dari level paling bawah. Priaw yang lahir di
Magelang pada 6 September tahun 1959 ini
pernah menjabat di beberapa bidang seperti, PJS
Kasubag tahun 1986 dan Kasubag tahun 1988.
Kemudian alumni dari SMA Katolik, Ujung
Pandang pada tahun 1977 dan S1 di Universitas
Trisakti, Jakarata ini karirnya meningkat menjadi
Kabag Rancangan Perundang-Undangan tahun
1993, Kabag Hubungan Antar Lembaga tahun
1998, Kabag TU Pimpinan tahun 1999, dan Kabag
TU Departemen tahun 2002.
50 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Karir Tommy, panggilan akrabnya, terus
meroket. Pria jebolan S2 Universitas Indonesia
(UI) tahun 2000 ini diangkat menjadi Kepala Biro
Umum dan Humas tahun 2002 dan Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi tahun 2004.
Kemudian pada tahun 2007, ia berpindah
tugas menjadi Sekretaris Badan Diklat dan
berpindah lagi menjadi Sekretaris Badan
PSDM Perhubungan pada tahun 2010.
Sebelum menjadi Kepala Badan
PSDM P er hubungan , Tomm y
semp a t b e r tu gas men jad i
Staf Ahli Bidang Hukum dan
R e f or masi P er hubungan
pada tahun 2014. Jabatan
Kepala Badan PSDM ia jalani
hingga ditunjuk oleh Menteri
Perhubungan Budi Kar ya
Sumadi menjadi Inspektur
Jenderal menggantikan Cris
Kuntadi yang pelantikannya
dilakukan pada 20 April 2017 lalu.
S e b a g a i p e j a b at k a r i r d i K e m e nte r i a n
Perhubungan, sederet penghargaan pernah
diraihnya. Ia pernah menerima Satya Lancana
Pembangunan pada tahun 2007, Satya Lancana
Wirakarya pada tahun 2004, Satya Lancana Karya
Satya 20 Tahun pada 2004, dan Satya Lancana
Karya Satya 10 Tahun pada tahun 1998.
Adapun posisi yang ditinggalkan
oleh Wahju Satrio Utomo di Badan
PSDM Perhubungan diisi oleh
Djoko Sasono. Djoko sendiri
sebelumnya pernah menjabat
sebagai Direktur Jenderal
P e r h u b u n g a n D a r a t
dan Staf Ahli M enter i
Pe r hu b un g an B id an g
Log istik , M ultimoda,
dan Keselamatan Per-
hubungan yang kini diisi
oleh Cris Kuntadi. (tim)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 51
52 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
U
Resensi
Pakai Email Berarti Selamatkan Bumi
seiring dengan
perubahan iklim
dunia serta
pemanasan global,
penyampaian
informasi kini bisa
dilakukan dengan
beragam cara.
selain melalui
media massa,
setiap orang dapat
berkomunikasi
melalui media
sosialnya, seperti
facebook,
Whatsapp, twitter,
line, dan email.
n tuk lembaga or ganisasi seper ti k alangan
pemerintahan dan perusahaan swasta, komunikasi
yang bersifat resmi serta rahasia yang berupa
dok umen atau surat-surat kerja sama dapat
dilakukan melalui elektronik mail (email).
Dalam 10 tahun belakangan sampai dengan saat ini,
penggunaan email merupakan media yang paling sering
digunakan. Pasalnya, setiap orang atau organisasi dapat
langsung menerima dokumen dari segala penjuru dunia meski
harus berpergian dan di tengah kesibukan yang padat.
Penggunaan email sebagai alat komunik asi antara
departemen atau instansi baik untuk eksternal maupun
internal dapat membuat sitem kinerja lebih
efisien dan efektif, sebab bisa dilakukan di
mana saja, kapan saja, serta tidak terbatas pada
jam kerja.
Tak hanya itu saja, penggunaan email
juga sangat penting bagi kelangsungan
hidup manusia. Selain membantu kelancaran
komunik asi , menggunak an email ik ut
membantu melestarikan lingkungan sehingga
bisa menyelamatkan bumi.
Dokumen atau surat-surat erat kaitannya
dengan ker tas , namun tanpa disadar i
penggunaan ker tas ber lebihan dapa t
mengurangi area hutan (deforestasi). Sebagai
contoh, untuk 15 rim kertas menghabiskan satu
pohon. Maka bisa dibayangkan jika dalam satu
hari ada jutaan lembar kertas yang terbuang
percuma, artinya ada ribuan pohon hutan yang
ditebang.
S aa t ini lay anan email buk an hany a
berbentuk komunikasi teks saja, namun juga
sanggup mengirimkan konten multimedia
berupa puluhan ribu foto dan video sampai
dengan mengirim software.
Untuk surat menyurat yang tidak terlalu
penting dan tidak perlu bukti fisik termasuk
undangan diskusi atau seminar akan lebih
efektif jika menggunakan email. Bahkan, untuk
dokumen atau laporan bulanan juga tidak mesti
harus selalu diprint, cukup dibuatkan dalam
bentuk digital atau soft copy yang selanjutnya
dikirimkan via email.
Ter hadap per kembangan email dan
teknologi informasi ini, pemerintah melalui
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, telah menindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014 sebagai salah satu program percepatan
reformasi birokrasi di bidang tata laksana
adalah pengembangan sistem elektronik
pemerintah (e-Government).
Hingga saat ini seluruh instansi pemerintah
sudah memanfaatkan layanan email sebagai
pendukung dalam melaksanakan tugas dan
fungsi. Tapi masih banyak ditemukan pegawai
yang menggunakan email non pemerintah
sebagai alat komunikasi persuratan elektronik
dalam kegiatan kedinasan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB
Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013
tentang Penggunaan Alamat Email Resmi
Pemerintah Pada Instansi Pemerintah, yang
intinya seluruh PNS dalam melakukan urusan
kedinasan harus menggunakan alamat email
resmi pemerintah dan diharapkan seluruh
instansi pemerintah telah menggunak an
alamat email resmi sebagai alat komunikasi
dalam kegiatan kedinasan dengan alamat .go.
id. (tim)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 53
54 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
B
Resensi
Blackberry Passport: Bukan Sekedar Gadget Biasa
lack ber r y hadir kembali dengan
salah satu gadget unik dan eksklusif:
Blackberry Passport.
Memilik i desain seukuran buku
paspor, Blackberry Passport hadir sebagai salah
satu produk unggulan Blackberry yang oleh
banyak pihak diklaim telah kalah bersaing pasca
era Android dan iOS. Namun faktanya, produsen
asal Kanada ini tak berhenti berinovasi demi
menembus pasar.
Blackberry Passport hadir dengan beragam
pilihan warna, yakni hitam, putih, dan merah.
Dimensi 128 x 90,3 x 9,3 mm dan berat 196
gram ini memang terlihat cukup tebal dan berat
untuk ukuran sebuah ponsel pintar. Namun di
balik sosoknya itu, rupanya Blackberry Passport
menyimpan performa dan kualitas yang tak
boleh dipandang sebelah mata.
Mulai dari segi tampilan. Gadget yang
satu ini dilapisi gorilla glass 3 agar layat full
HD yang dimilik inya tak mudah tergores.
Desain eksklusif terlihat lewat tombol qwerty
sekaligus layar touch screen yang memudahkan
pengguna untuk menggunakan dua opsi saat
mengoperasikan gadget tersebut.
Spesifikasi istimewa yang dimiliki Blackberry
Passport lainnya adalah Blackberry OS 10.3
yang saat ini sudah bisa diup grade ke v10.3.1
sehingga memungk ink an para pengguna
menginstal beragam jenis aplikasi android.
Blackberry Passport juga memiliki dapur pacu
berkualitas tinggi, yaitu Qualcomm MSM8974AA
Snapdragon 801 yang bersanding dengan
CPUQuad-core yang memiliki clock speed 2.26
GHz Krait 400. Selain itu, Blackberry Passport
memiliki RAM 3 GB dan GPU Adreno 330 y20p.
ang mampu menunjang kerja grafis dari ponsel
ini.
Tak kalah menarik, Blackberr y Passpor t
memiliki baterai non-removable Li-ion 3450 mAh
yang diklaim mampu bertahan 14 jam waktu
bicara dan 14, 5 hari waktu siaga penggunaan
GSM. Ponsel ini juga dilengkapi kamera 13 MP
dengan lensa f 2.0, 5x digital zoom, LED flash
dan mampu merekam video full HD 1080p.
Sementara kamera depan berukuran 2 MP yang
dilengkapi 3x digital zoom dan mampu merekam
video HD 720p.
Soal akses internet, Blackberry Passport
didukung dengan akses internet berkecepatan
4G LTE dan 3G HSPA+ berkecepatan 42 Mbps.
Ponsel ini juga dibekali dengan NFC media
transfer selain bluetooth v4.0 dan Wi-Fi direct.
Blackberry Passport dibanderol dengan harga
kisaran Rp8 jutaan. (tim)
M
Kembalinya Para Pelindung Ruang Angkasa
asih berlatar lagu-lagu hits
era 1970an, Guardians of
the Galaxy 2 menuturk an
sepak terjang para pelindung
ruang angkasa menyusuri garis keluarga
Peter Quill.
Star Lord alias Peter Quill (Chris Pratt)
telah kembali! Bersama teman-teman
seperjuangannya; Gamora (Zoe Saldana),
Drax (Dave Bautista), Rocket R acoon
(Bradley Cooper), dan tak ketinggalan,
Groot (Vin Diesel), si makhluk pohon yang
telah menyusut, mereka siap menghadapi
petualangan baru.
Ketika pertama kali diumumkan akan
rilis tahun 2017, Guardians of the Galaxy
2 langsung menuai berbagai respon. Tak
sedikit media atau situs hiburan memprediksi
alur cerita, tokoh-tokoh baru yang akan hadir
sebagai bintang tamu atau cameo, hingga
lagu-lagu retro mana lagi yang akan dipilih
sang sturadara, James Gunn, untuk mewarnai
perjalanan Peter Quill kali ini.
Sekedar menyegarkan ingatan, Guardians
of the Galaxy (2014) memang menghadirkan
lagu-lagu hits era 1960an-1970an yang
dirangkum dalam walkman milik Peter Quill
Judul Film : Guardians of the Galaxy 2
Jenis Film : Action/Fantasi
Sutradara : James Gunn
Penulis : James Gunn
Pemain : Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista, Bradley Cooper,
Vin Diesel
Produser : Kevin Feige
Produksi : Walt Disney Pictures
Durasi : 137 menit
yang tak pernah lepas darinya. Lagu-lagu itu
kerap ia putar agar senantiasa mendekatkan
dirinya kepada kehidupan bumi, tempat sang
ibu berasal. Walt Disney Pictures kemudian
merilis album berisi lagu-lagu tersebut bertajuk
Awesome Mix Vol. 1 ke pasaran dan berhasil
masuk ke tangga lagu Billboard. Beberapa
lagu yang populer kala itu antara lain; Hooked
on Feeling (Blue Swede), Cherry Bomb ( The
Runaways), I Want You Back (The Jackson 5), Ooh
Child (The Five Stairsteps), dan Come and Get
Your Love (Redbone). Dalam Guardians of the
Galaxy 2, plot akan berkutat pada perjalanan
Peter Quill menyingkap rahasia mengenai ayah
k andungnya. Sosok sang ayah yang nyaris
menyerupai mitos tersebut membawanya dan 4
guardian lainnya menuju sisi terjauh dari kosmos.
Berbagai rahasia akan terungkap, bahkan musuh
lama akan berubah menjadi kawan baru.
Guardians of the G alax y 2 juga ak an
menghadirkan sederetan karakter komik yang
tak asing lagi bagi pecinta jagad Marvel, serta
aktor papan atas, seperti Sylvester Stallone dan
Kurt Russell. Penasaran bagaimana sepak terjang
para pelindung ruang angkasa kali ini? Guardians
of the Galaxy 2 rilis di Indonesia tanggal 26 April
2017 dan Amerika Serikat 5 Mei 2017. (tim)
transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l 55
56 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 56 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Opini
LIKUIDASI
Dalam TinjauanEntitas Akuntansi (bagian I) oleh: masrori, se, m.si, Ca
Sebelum membahas hal di bawah
ini, beberapa pengertian yang
perlu diketahui:
“Entitas akuntansi adalah
unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang
dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas
pelaporan”.
Contoh entitas akuntansi di pemerintah
pusat adalah satuan kerja/satker.
Sedangkan “entitas pelaporan merupakan
unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
per a tu r an perundang-undangan w aj ib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan”.
Di pemerintah pusat, kementerian/lembaga
termasuk contoh entitas pelaporan.
Sejak pemberlakuan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, terjadi perubahan organisasi
(restrukturisasi) di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Restrukturisasi tersebut untuk
menyelaraskan program pada satuan kerja/
Unit Pelaksana Teknis (UPT ) di lingkungan
Kementerian Perhubungan dengan program
yang diemban oleh unit eselon I terkait.
Perubahan organisasi ini berdampak pada
perubahan entitas akuntansi baik yang bersifat
penggabungan maupun pemecahan ataupun
lainnya yang berpengaruh pada pelaporan
keuangan pada masing-masing entitas akuntansi
yang mengalami perubahan. Hal ini perlu
penyelesaian baik pada tataran administratif
kelembagaan maupun operasional penyajian
laporan keuangan.
“Lik uidasi ”.. . . .. . , begitulah istilah yang
dipakai terhadap penyelesaian seluruh aset
dan kewajiban sebagai akibat berakhirnya
kementerian negara/lembaga/satuan kerja,
sebagaimana tertuang dalam PP 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
Berdasarkan PMK Nomor 272/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/
Lembaga, likuidasi diartikan sebagai “tindakan
penyelesaian seluruh aset dan kewajiban
sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada
kementerian negara/lembaga”.
Selanjutnya dalam PP Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
likuidasi diatur dalam Pernyataan Standar
Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijak an Ak untansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.
Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa jika suatu
misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah
dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi,
kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait
tugas pokok tersebut dihentikan.
Definisi operasi yang tidak dilanjutkan adalah
penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu
yang berakibat pelepasan atau penghentian
suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga
aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan
tanpa mengganggu fungsi, program, atau
kegiatan yang lain.
syarat dilakukannya likuidasi 1)
Lik uidasi dilak uk an t er hadap en titas
akuntansi dan entitas pelaporan yang mengalami
57 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 57 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
kondisi-kondisi berikut ini:
1. Tidak lagi beroperasi disebabkan misi, fungsi,
program, kegiatan, dan/atau tugas telah
berakhir.
2. Perubahan identitas entitas akuntansi atau
entitas pelaporan yang disebabkan karena:
a. Penggabungan entitas akuntansi atau
entitas pelaporan.
b. Pemecahan entitas akuntansi atau entitas
pelaporan.
3. Tidak mendapat alokasi anggaran pada
tahun anggaran berikutnya.
4. Tidak lagi beroperasi karena sebab-sebab
lain, contohnya perubahan menjadi Badan
Layanan Umum atau Badan Usaha Milik
Negara dan sebaliknya.
5. Perubahan status Unit Badan Lainnya (UBL)
satker menjadi UBL bagian satker atau UBL
bukan satker.
Yang dimaksud identitas entitas akuntansi
adalah atribut yang menjadi tanda suatu entitas
akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara
entitas akuntansi yang satu dengan yang lainnya
berupa serangkaian kode bagian anggaran, kode
eselon I, dan kode satuan kerja.
Sedangk an identitas entitas pelaporan
merupakan kode bagian anggaran yang menjadi
pembeda antara entitas pelaporan yang satu
dengan yang lainnya.
tahapan likuidasi
Tahapan dalam likuidasi baik pada entitas
akuntansi maupun entitas pelaporan pada
kementer ian/lembaga meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
i. penetapan penanggung jawab proses
likuidasi
Penanggung jawab proses likuidasi entitas
akuntansi adalah pemimpin ekuitas akuntansi
yang secara struktural membawahi entitas
akuntansi yang dilikuidasi.
Penanggung jawab proses likuidasi memiliki
tugas sebagai berikut:
1. Memastikan pemimpin entitas akuntansi yang
dilikuidasi menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan penutup tepat waktu;
2. Memastikan pemimpin ekuitas akuntansi
yang dilikuidasi melakukan koreksi atas
laporan keuangan penutup sesuai dengan
rekomendasi BPK;
3. Menetapkan ekuitas akuntansi yang ditunjuk
untuk menerima sisa pagu DIPA, aset, dan
kewajiban dari entitas akuntansi yang
dilikuidasi;
4. Memproses dan menerima sisa pagu DIPA
entitas akuntansi yang dilikuidasi dalam hal
entitas akuntansi penanggung jawab proses
likuidasi juga ditetapkan sebagai entitas
akuntansi yang ditunjuk;
5. Menyelesaik an saldo k as, piutang, dan
kewajiban pada laporan keuangan penutup
bersama-sama dengan pemimpin ekuitas
akuntansi yang dilikuidasi;
6. M enyelesaik an saldo BMN pada LBKP
Penutup, bersama-sama dengan KPB entitas
akuntansi yang dilikuidasi;
7. Menerima dan mencatat saldo aset dan
kewajiban entitas akuntansi yang dilikuidasi
dalam laporan keuangannya dalam hal
entitas penanggung jawab proses likuidasi
juga ditetapkan sebagai entitas akuntansi
yang ditunjuk;
8. M e n yu s u n , me n a n d a t a n g a n i , d a n
menyampaikan laporan keuangan likuidasi;
9. Melakukan koreksi atas laporan keuangan
likuidasi sesuai dengan rekomendasi BPK.
Penanggung jawab proses likuidasi juga
dapat menunjuk pejabat penanggung jawab
likuidasi atau membentuk Tim Likuidasi untuk
melaksanakan tugas di atas yang ditetapkan
dalam Surat Penetapan Pejabat Penanggung
Jawab Likuidasi, disampaikan kepada:
l Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi; l Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; l Pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk; l Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi
yang dilikuidasi;
l Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang ditunjuk;
l Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
l Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
P enanggung ja w ab pr oses l ik uidasi
berkoordinasi dengan APIP untuk memastikan
bahwa tahapan likuidasi dilaksanakan sesuai
dengan keyentuan yang berlaku.
ii. penyelesaian hak dan kewajiban sebelum
laporan keuangan penutup2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum
laporan keuangan penutup adalah penyelesaian
atas transaksi-transaksi terakhir oleh entitas
58 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 58 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
Tanggal Uraian Debet Kredit
Utang kepada KUN xx Pendapatan LRA xx
Tanggal Uraian Debet Kredit
Uang Muka dari KUN xx Kas di Bendahara
Pengeluaran xx
akuntansi yang dilikuidasi entitas akuntansi di
bawah entitas pelaporan yang dilikuidasi yang
meliputi:
1. Saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan
Uang Persediaan;
2. Saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/
atau Bendahara Pengeluaran selain saldo
Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang
Persediaan dan saldo kas yang berasal dari
pendapatan hibah;
3. Pembayaran gaji induk bulan berikutnya.
Penyelesaian atas transaksi-transaksi di atas
antara lain:
1. K as di B endahara Pengeluaran adalah
kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan
kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup
seluruh sa ldo r ekening bendahar a
pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan
lain-¬lain kas (termasuk bukti pengeluaran
yang belum dipertanggungjawabkan) yang
sumbernya berasal dari UP/TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetor
kembali ke Kas Negara per tanggal neraca;
2. Pen y elesaian saldo uang persediaan
dan/a tau tambahan uang persediaan
dilaksanakan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan mengenai
tata cara pelaksanaan APBN, yaitu disetorkan
ke kas negara menggunakan formulir Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode
akun 815111 (Pengembalian UP);
3. Atas penyelesaian saldo uang persediaan
dan/atau tambahan uang persediaan,
entitas akuntansi yang dilikuidasi selanjutnya
menghapus saldo uang persediaan dan/
atau tambahan uang persediaan dari Neraca
dengan cara menjurnal balik penerimaan
uang persediaan hanya di jurnal akrual. Jika
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 270 tahun 2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Pusat, maka dijurnal:
Jurnal Akrual:
4. K as di B endahar a P ener imaan y ang
mencak up seluruh k as, baik itu saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai,
yang berada dibawah tanggung jawab
bendahara penerimaan yang sumbernya
berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan
(Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo
kas inimencerminkan saldo yang berasal
dari pungutan yang sudah diterima oleh
bendahara penerimaan selaku wajib pungut
yang belum disetorkan ke kas negara;
5. Penyelesaian saldo kas pada bendahara
p e n e r i ma a n d a n / a t a u b e n d a h a r a
pengeluar an selain uang persediaan
dan/a tau tambahan uang persediaan
dilaksanakan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara
pelaksanaan APBN, yaitu disetork an ke
kas negara menggunakan formulir SSBP
untuk pendapatan PNBP, dan formulir Surat
Setoran Pajak (SSP) untuk penyetoran pajak
yang dipungut bendahara pengeluaran.
Jika kas di bendahara pengeluaran selain
uang persediaan adalah hak pegawai yang
belum dibayarkan yang berasal dari SP2D
LS B e nda hara, m ak a pe nyel esai anny a
dibayarkan kepada yang berhak;
6. Atas penyelesaian saldo kas pada bendahara
penerimaan entitas akuntansi yang dilikuidasi
selanjutnya menghapus saldo kas pada
bendahara penerimaan.
Jik a mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 270 tahun 2014, saldo kas
tersebut belum dicatat di Neraca, sehingga ketika
disetorkan ke kas negara maka dijurnal dengan
mendebet akun antar entitas dan mengkredit
pendapatan.
Jurnal Akrual:
Tanggal Uraian Debet Kredit
D iterima dari Entitas Lain xx Pendapatan-LO xx
Jurnal Kas:
S edangk an pembay aran hak pegaw ai
yang bersumber dari SP2D LS Bendahara tidak
dilakukan jurnal.
59 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 59 transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017 l
1. Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan
berikutnya dilaksanakan dengan menyusun
dan mengajukan SPM Gaji Induk ke KPPN
mitra kerjanya.
2. Penyelesaian seluruh transaksi di atas
dilaksanakan paling lambat pada tanggal
penerbitan SP2D Gaji Induk bulan berikutnya.
iii. penyusunan laporan keuangan penutup
1. Entitas Akuntansi yang dilikuidasi harus
menyusun Laporan Keuangan Penutup
setelah terselesaikannya seluruh transaksi
terakhir;
2. Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan
rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Penutup;
3. Apabila Likuidasi Entitas Akuntansi dilakukan
pada ak hir tahun anggar an, Lapor an
Keuangan Penutup disusun sama dengan
Laporan Keuangan Tahunan;
4. Laporan Keuangan Penutup terdiri atas:
a. LRA; Tidak boleh mengalami perubahan
setelah dilakukan penutupan namun
dapat diubah dalam hal perubahan
tersebut terjadi sebagai ak ibat dari
pemindahan sisa pagu anggaran yang
belum terealisasi;
b. LO; Tidak boleh mengalami perubahan
setelah dilakukan penutupan;
c. LPE;
d. Ner aca P enutup; M enjadi dasar
penyelesaian aset dan kewajiban serta
penyusunan Neraca Likuidasi;
e. CaLK; Menyajikan informasi penting
terk ait Likuidasi Entitas Akuntansi,
yang antara lain meliputi dasar hukum
pelaksanaan likuidasi dan rencana tindak
lanjut penyelesaian aset dan kewajiban.
5. Laporan Keuangan Penutup yang disusun
oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi
dilampiri dengan:
a. LBKP Penutup yang telah direkonsiliasi
dengan KPKNL;
LBKP/LBP Penutup disusun dengan
menggunakan Identitas Entitas Akuntansi
yang dilikuidasi dan ditandatangani
oleh KPB/PB Entitas Akuntansi yang
dilikuidasi;
b. Catatan Ringkas Barang.
6. Setelah Laporan Keuangan Penutup disusun,
seluruh transaksi yang berdampak pada
perubahan saldo dalam LRA dan/atau LO
selain akibat pemindahan sisa pagu anggaran
yang belum terealisasi, diselesaikan dengan
menggunakan Identitas Entitas Akuntansi
Yang Ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas
Akuntansi Yang Ditunjuk;
7. Laporan Keuangan Penutup sebagaimana
disusun dengan menggunakan Identitas
Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan
ditandatangani oleh pemimpin Entitas
Akuntansi yang dilikuidasi;
8. Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyam-
paikan Laporan Keuangan Penutup setelah
dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN kepada:
a. Penanggung Jawab Proses Likuidasi dan/
atau Pejabat;
b. Penanggung Jawab Likuidasi;
c. Pemimpin En titas A k un tansi Yang
Ditunjuk;
d. Kepala KPPN mitra kerja;
e. Kepala KPKNL mitra kerja;dan
f. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Penyampaian Laporan Keuangan Penutup
dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir ;
10. Selain menyusun laporan keuangan dan
laporan barang, Entitas Akuntansi yang
dilikuidasi harus menyusun Laporan Kinerja.
kesimpulan
Likuidasi adalah tindakan penyelesaian
seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat
pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi
dan/atau entitas pelaporan pada kementerian/
lembaga. Tahapan-tahapan dalam likuidasi
en titas ak un tansi dan en titas pelapor an
pada kementerian/lembaga dimulai dengan
penetapan penanggung jawab proses likuidasi.
Setelah ditetapkan, penanggung jawab proses
likuidasi ber tugas menyelesaik an hak dan
kewajiban sebelum laporan keuangan penutup.
Hak dan kewajiban dimaksud adalah transaksi-
transaksi terakhir yang meliputi saldo uang
persediaan dan/atau tambahan uang persediaan,
saldo kas pada bendahara penerimaan dan/
atau bendahara pengeluaran selain saldo
uang persediaan dan/atau tambahan uang
persediaan dan saldo kas yang berasal dari hibah,
dan pembayaran gaji induk bulan berikutnya.
Selanjutnya disusun laporan keuangan penutup
setelah terselesaik annya seluruh transaksi
terakhir.
60 l transparansi l Vol. 12 No. 4 Tahun 2017
Lensa
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
melaksanakan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III
dan IV sekaligus mengadakan Silaturohim Keluarga
Besar Itjen Kemenhub. Irjen menyampaikan selamat
bergabung di Inspektorat Jenderal kepada pejabat
yang baru disematkan pin PIA sebagai mahkota
Itjen Kemenhub, diharapkan agar dapat membawa
warna perubahan di Itjen Kemenhub. Disampaikan
juga ucapan selamat kepada 9 Auditor Utama, selain
itu ada 29 Auditor sudah diikutkan Diklat Ketua Tim
dan 26 diantaranya sudah dinyatakan lulus.
STOP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
tradisi amplop
harus mulai
JJAANNGGAANN GGUUNNAAKKAANN WWEEWWEENNAANNGG
UUNNTTUUKK BBEERRSSEENNAANNGG--SSEENNAANNGG!!
saluran pelaporan Gratifikasi Telp/fax : (021) 350 6669 , 385 7085
email : [email protected]
UPG : Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Gedung Karya Lantai 19
Drop Box : Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Gedung Karsa,
Gedung Cipta dan Gedung Karya Lantai I
tri matra Profesional - Integritas - Amanah
Inspektorat Jenderal harus bertindak secara profesional,
menjaga inteGritas dan mengemban amanah dalam menjamin
kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014