Korps Mahasiswa Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diterbitkan oleh :

site: komahi.umy.ac.id | e-mail: persmakomahiumy@yahoo.com

BULETIN DIGITAL

Edisi 35/ 20 MEI—20 JUNI 2013 2012

HUMAN SECURITY

INTERNATIONAL

RELATION

NEWS

HU

MA

N S

ECU

RIT

Y

BERANDA

REDAKSI

Buletin IRN Digital ini diterbitkan oleh

Divisi Pers Mahasiswa Korps Mahasiswa Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penasehat : Ali Muhammad, MA., Ph.D.

Penanggung Jawab Umum : Reza Fahmi

Pimpinan Umum : Reynita Hutami Adiningsih

Pimpinan Redaksi : Mira Dewi

Reporter : Deansa Sonia Hefranesa ; M. Nizar Sohyb ; Novita Permata Aji ; Indra Jaya Wiranata ; M. Faldi Baskoro H. ; Achmad Zulfikar ; Diah Sulung Syafitri ; Anif Kusuma Ningrum ; Zuha Destia Anmonita

Editor : Julia Rizky

Layout : Sarah Nur Ramadhani

Sirkulasi dan Iklan : Nanang Khoirino ; M. Satria Alamsyah ; Richo Bimapaksi ; Ragil Risky Rachman

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kekhadirat Allah SWT yang selalu miridhai segala hal baik yang selalu kita lakukan. Shalawat beserta salam pula tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.

Ditengah kesibukan yang luar biasa dalam menyiapkan agenda besar yang diada-kan oleh KOMAHI UMY, rasa syukur dan terima kasih juga saya sampaikan kepada te-man-teman yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan IRN Digital edisi 35 ini. Sebuah konsistensi dan integritas yang tidak diragukan lagi.

Human security merupakan tema yang kita angkat pada bulletin edisi kali ini. Te-ma tersebut merupakan isu yang sering terdengar di kalangan HI, namun selalu memiliki daya tarik untuk digali lebih dalam lagi.

Dalam edisi human secutity ini, akan dibahas bagaimana perkembangan Human Security di dunia dengan spesifikasi Asia, salah satu benuadengan jumlah terbesar kasus pelanggaran Human Security. Selain itu, disini juga akan dibahas mengenai keterlibatan aktor-aktor penting dalam perkembangan human security yang sangat menarik untuk kalangan HI.

Harapan kami dari penerbitan buletin ini menjadi sarana bagi anda untuk menambah wawasan serta mengembangkan intelektualitasan dalam mengkritisi isu-isu yang terjadi di ranah Hubungan Internasional. Demikian pengantar dari Redaksi, semoga ilmu yang di dapatkan dapat diaplikasikan secara nyata di masyarakat.

Wassalamu alaikum wr. Wb.

HU

MA

N S

ECU

RIT

Y

DAFTAR ISI

Fokus I Human Security

Fokus II Human Security di Asia

Reportase FKM MUN

Profil actor that have relation

Artikel Perlindungan HAM

Komentar Mahasiswa

Komentar Dosen

B

U

L

E

T

I

N

D

I

G

I

T

A

L

HUMAN SECURITY

Evolusi kekerasan, khususnya selama sepuluh tahun

terakhir, telah sangat merubah pemahaman kita tentang

ketidakamanan. Sejak berakhirnya perang dingin, kita

menyaksikan kehidupan jutaan orang terancam tidak

hanya dikarenakan oleh perang Internasional dan konflik

internal namun juga oleh kemiskinan yang kronis dan

persisten, bencana alam yang terkait dengan iklim, keja-

hatan yang terorganisir, perdagangan manusia, pandemi

kesehatan, dan ekonomi.

Tantangan-tantangan yang lama dan baru telah

serius mengancam kehidupan dan mata pencaharian

jutaan masyarakat di seluruh dunia. Sementara kea-

manan nasional tetap penting bagi perdamaian dan sta-

bilitas, dampak dari tantangan yang kompleks dan multi-

dimensi saat ini mengungkapkan kerentanan kita bersa-

ma untuk sebuah resiko yang tumbuh dari ancaman yang

luas dan lintas sektor. Baik yang disebabkan oleh faktor

internal atau eksternal, ancaman saat ini semakin mem-

buktikan bahwa ketidakamanan dapat menyebar dengan

cepat di dalam dan di seluruh negara, dan menimbulkan

krisis yang lebih keras yang tidak hanya menimpa indi-

vidu tetapi juga sering mengancam keamanan nasional,

regional dan internasional yang lebih luas.

Pada saat yang sama, kesempatan untuk

menghilangkan rasa tidak aman telah lebih besar da-

ripada sebelumnya. Sebuah perpaduan yang belum

pernah terjadi sebelumnya dari sumber daya dan

teknologi membuktikan bahwa kita memiliki alat, penge-

tahuan dan sumber daya untuk membuat kemajuan yang

terukur dalam mencapai Human security. Untuk me-

manfaatkan peluang tersebut, para pengambil keputusan

dan praktisi harus menyadari bahwa jaminan keamanan

membutuhkan sebuah kerangka baru di mana kelangsun-

gan hidup, mata pencaharian dan martabat manusia men-

jadi dasar untuk mencapai perdamaian, pembangunan

dan kemajuan manusia pada setiap tingkatannya - baik

lokal, nasional, regional dan internasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 143 dari World

Summit Outcome 2005 (A/RES/60/1), yang berjudul

'Human security, Kepala Negara dan Pemerintah

menekankan "hak semua orang untuk hidup dalam

kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan pu-

tus asa", dan mengakui bahwa" semua individu, khu-

putus asa", dan mengakui bahwa" semua individu,

khususnya pada orang yang rentan, berhak untuk bebas

dari rasa takut, dengan kesempatan yang sama untuk

menikmati semua hak-hak mereka dan sepenuhnya

mengembangkan potensi mereka sebagai manusia".

Human security bertujuan untuk memastikan ke-

langsungan hidup, mata pencaharian dan martabat manu-

sia dalam menanggapi ancaman yang muncul - ancaman

yang meluas dan lintas batas. Ancaman tersebut tidak

terbatas pada mereka yang hidup dalam kemiskinan atau

dalam konflik. Pada saat ini, masyarakat di seluruh

dunia, di negara berkembang dan Negara maju mengala-

mi kondisi yang serupa, dimana hidup dalam kondisi

keamanan yang bervariasi. Ancaman ini adalah ancaman

yang serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyara-

kat.

Dengan demikian, Human security menekankan

pada keuniversalan dan saling ketergantungan dari

seperangkat kebebasan yang mendasar bagi kehidupan

manusia. Kebebasan yang mendasar tersebut adalah

kebebasan dari rasa takut, bebas untuk berkeinginan dan

kebebasan untuk hidup bermartabat. Akibatnya, Human

security mengakui bahwa keterkaitan antara keamanan,

pembangunan dan hak asasi manusia dianggap sebagai

pemebentuk manusia dan keamanan nasional.

Selain itu, karena penyebab dan perwujudan ketid-

akamanan manusia sangat bervariasi di seluruh negara

dan masyarakat, Human security akan diperkuat dengan

pengembangan solusi yang tertanam dalam realitas lokal

dan didasarkan pada kepemilikan nasional. Dengan

demikian, Human security dapat meningkatkan kapasitas

pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan po-

tensi mereka dan hidup bermartabat, bebas dari kemiski-

nan dan keputusasaan.

Sumber : http://www.unocha.org/humansecurity/

about-human-security/human-security-all

Buletin International Relations Edisi 35 | 4

Human Security di Asia

Human security is an emerging para-

digm for understanding glob-

al vulnerabilities whose proponents challenge

the traditional notion of national security by

arguing that the proper referent for security

should be the individual rather than the state.

Human security holds that a people-centered

view of security is necessary for national, re-

gional and global stability. The concept

emerged from a post-Cold War, multi-

disciplinary understanding of security involving

a number of research fields, includ-

ing development studies, international rela-

tions, strategic studies, and human rights.

The United Nations Development Pro-

gramme's 1994 Human Development Report is

considered a milestone publication in the field

of human security, with its argument that insur-

ing "freedom from want" and "freedom from

fear" for all persons is the best path to tackle

the problem of global insecurity.

Over the past couple of decades, hu-

man security analysis has come to the fore in

light of terrorist attacks, civil war, ethnic vio-

lence, epidemics, and sudden economic cri-

ses. The notion of human security is people-

centred and goes beyond traditional security

analysis which focuses on the ability of the

state to defend itself against external

threats. Human security concerns have been

behind major humanitarian interventions such

as in East Timor. The human security lens

does provide an interesting perspective on the

state of Asian development and the well-being

of the region's citizens. Indeed, it exposes the

region's many social fractures and risks of so-

cial instability. But as important as human se-

curity is in Asia, national security also remains

an important issue in light of the unpredictabil-

ity and instability in North Korea, China's belli-

cose behaviour with its neighbors in the South

China Sea, border disputes between Cambo-

dia and Thailand, and the ongoing tense rela-

tions between most of the countries of South

Asia, that’s just some example. In conclusion,

Asia has a big agenda in terms of ensuring the

national security of its peoples, as well as en-

suring their human security. (Indra)

Buletin International Relations Edisi 35 | 5

Reportase : FKM MUN

Bertempat di Universitas Respati Yog-

yakarta (UNRIYO), perwakilan dari tiap-tiap

universitas yang tergabung dalam FKMHII

(Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan In-

ternasional se-Indonesia) Korwil (Koordinator

Wilayah) IV menggelar “Technical Meeting”

simulasi sidang MUN (Model of United Na-

tions). Agenda ini akan dihelat September

mendatang. Namun, untuk memantapkan per-

siapan delegasi, pelatihannya sudah dimulai

bertepatan dengan rapat FKMHII Korwil IV, 9

Mei 2013.

Tim presentasi yang dimotori tim UGM-

MUN Community menjelaskan beberapa hal

penting yang harus diketahui calon peserta

simulasi sidang pemula ketika nanti berada di

ruang sidang. Termasuk peraturan, etika, hak,

kewajiban, larangan, dan lain sebagainya yang

harus ditaati peserta sidang.

Para peserta sangat antusias menyimak

pemaparan yang disampaikan. Terbukti dari

beberapa pertanyaan yang mereka lontarkan.

Hal ini semakin membuat suasana tutorial per-

dana menjadi lebih hidup.

Nantinya, para peserta akan dibagi men-

jadi 2 council yang mengangkat 2 topik ber-

beda, yaitu tema ECOSOC Council (Economic

and Social) dan United Nations Security Coun-

cil (berkenaan dengan senjata nuklir). Pelatihan

selanjutnya akan berlangsung pada bulan Juni

bertepatan dengan rapat FKMHII Korwil IV.

(diah)

Buletin International Relations Edisi 35 | 6

Silver Age Celebration Of KOMAHI

Apa itu Silver Age Celebration of KOMAHI? Siver Age Celebration of

KOMAHI atau biasa disingkat SACK merupakan tema besar agenda

KOMAHI tahun ini. Makna dibalik tema tersebut tentu tersurat dari na-

ma tema yang mengandung kata “silver age” yang berarti umur perak

atau usia ke 25. Tepat pada tahun ini, KOMAHI UMY merayakan umur

peraknya dengan serangkaian agenda besar dibawah tema SACK. Tahun

ini bisa dibilang menjadi salah satu tahun tersibuk agenda KOMAHI. Sedikitnya tujuh agenda besar

di rancang pada saat raker dan General meeting untuk memeriahkan tahun perak KOMAHI sendiri.

Kesibukan pengurus KOMAHI yang dimulai sejak februari sepertinya terbayar genap. Ketujuh

agenda yang telah direncanakan semuanya berjalan dengan lancar dan meriah. Sebagai agenda pembu-

ka, Earth for Us (EoS) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 menjadi awal sukses agenda

selanjutnya seperti Diplomatic Course (DC), European Union’s Day (EUD), KOMAHI Futsal Cup

(KFC), KOMAHI Birthday Party (KOMBAT), Talkshow dan Lomba Essay (TSLE), dan ditutup

dengan meriah serta mengharu biru oleh agenda Refleksi 25 Tahun KOMAHI pada tanggal 8 Juni

2013.

Kesuksean yang telah diraih pada agenda SACK merupakan satu kado yang berarti bagi eksis-

tensi KOMAHI selama 25 tahun ini. Semoga kesuksesan yang diraih tahun ini bisa menjadi efek dom-

ino bagi agenda-agenda KOMAHI ditahun yang akan datang. Selamat menjalani umur perak KOMA-

HI, semoga semuanya akan menjadi lebih baik kedepannya. Jaya SACK, jaya KOMAHI.

Buletin International Relations Edisi 35 | 7

Johannes Cornelis

Princen lahir di Den Haag,

Belanda 21 November

1925. Beliau adalah tokoh

pejuang Hak Asasi Manu-

sia(HAM) dan demokrasi

yang konsisten berjuang

sejak jaman kolonial Bel-

anda, era demokrasi ter-

pimpin, era Orde Baru dan

era reformasi. Meninggal

dunia pada Jumat 22 Februari 2002 setelah bebera-

pa lama lumpuh akibat stroke.

Beliau adalah penerima penghargaan Yap

Thiam Hien Award 1992 untuk perjuangannya

menegakkan demokrasi dan HAM. Ia merupakan

tokoh penting di masa perdebatan konstitusi pada

dasawarsa 50-an.

Perjalanan karirnya dimulai dari Biro Pen-

asehat Ekonomi Teppema dan Vargroup Groothan-

del voor Chemische Producten di Den Haag (1942-

1943). Kemudian Stoottroepen Regiment Brabant

dan bekerja pada Bureau voor Nationale Veiligheid

(1945). Lalu ikut Long March dari Jateng ke Jabar

bersama Batalyon Kala Hitam, kemudian bekerja di

SUAD (1948-1956).

Sempat menjadi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) (1956). Setelah itu dia menjabat Ket-

ua Umum Lembaga Pembela Hak-Hak Azasi

Manusia (LPHAM) (sejak 1966). Juga memimpin

Yayasan LBH Indonesia (1970), seraya aktif se-

bagai Lihat Daftar Wartawan

wartawan untuk suratkabar dan Radio Belanda di

Indonesia (1969-1972).

wartawan untuk suratkabar dan Radio Belanda di

Indonesia (1969-1972).

Sejak 1979 dia pun aktif sebagai pengacara.

Tahun 1988, dia aktif sebagai pendengar dalam

Pengkajian Pokja Gubernur DKI Jakarta (1966-

1977) Petisi 50. Kemudian mendirikan Serikat Bu-

ruh Merdeka - Setia Kawan dan menjadi ketuanya

(1990). Tahun 1995 menjabat Wakil Ketua Care-

taker Yayasan LBH Indonesia (YLBHI).

Sebelumnya ia pernah dijatuhi Hukuman

mati di Utrecht. Dia juga ikut menghuni kamp kon-

sentrasi Jerman di 7 kota Eropa. Di Indonesia, dia

ditangkap sewaktu peristiwa Madiun, bebas 19

Desember 1948. Kemudian ditahan atas peristiwa

PRRI Permesta. Ditahan lagi atas perintah

Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama

(1945-1966) Presiden Soekarno (1962-1966).

Kemudian, akibat peristiwa Malari dia pun ikut

ditahan (1972-1976). Tahun 1978, dia ditahan atas

tuduhan menganggu sidang DPR (1978).

Dia juga mendapat berbagai tantangan kare-

na turut membela para tertuduh dalam kasus Tan-

jung Priok (1984). Dia dipanggil Kejaksaan Agung

(Kejakgung) berkaitan dengan keikutsertaannya

pada konferensi tentang Timor Timur (APCET/

Asia Pacific Conference on East Timor) di Kuala

Lumpur, Malaysia (November 1996).

Sampai saat ini dia telah menerbitkan be-

berapa buku, antara lain buku "Riwayat Hidup di

Negeri Belanda" dalam bahasa Belanda (1989)

yang menimbulkan kontroversi mengenai pro dan

anti Indonesia. Juga buku "Een Kwestie van

Kiezen" (Persoalan Memilih) di Belanda (1995).

“Pocke Princen

Serdadu Belanda yang Memperjuangkan

Kemerdekaan Indonesia”

Buletin International Relations Edisi 35 | 8

Perlindungan HAM

Rezky Mahardika

Mahasiswa HI 2012

Sebelumnya saya ingin mendefinisikan secara singkat apa itu HAM (hak asasi

manusia). Hak adalah : suatu kewenangan untuk bertindak, dimana kewenangan itu

bisa didapatkan atas pemberian orang lain, aturan hukum yang berlaku, pemberian

masyarakat, konstitusi-konstitusi, maupun negara.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar/fundamental,

yang berasal dari kodrat manusia yang diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, hak itu tentunya

dimiliki semua orang yang lahir di bumi ini, keberadaanya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain, dan

tidak dapat dihapuskan oleh pihak lain manapun, karena itu wajib dihormati, diakui, diunjung tinggi, dilin-

dungi, dan ditegakkan.

Ada beberapa hak hak asasi manusia seperti : hak hak sipil dan politik, yaitu hak bahwasanya setiap

orang memiliki kebebasan dalam kehidupan pribadi serta kebebasan untuk ikut serta dalam kehidupan politik

bernegara. Hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak setiap individu untuk bisa memenuhi kebutuhan

pokoknya agar bisa bertahan hidup dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Hak hak pembangunan, hak

untuk memperkokoh keberadaan kelompok dan aktivis HAM sebelumnya. Dan masih banyak lagi hak asasi

manusia yang lainnya.

Perlindungan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat penting terhadap

tingkat keberadaban suatu negara. Adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia akan sangat rentan

sekali untuk menimbulkan reaksi timbal balik secara internal maupun external terhadap keberlangsungan

proses ketatanegaraan. Hal ini tak lain adalah bahwa Problematika HAM adalah universal. Artinya,

keberadaannya mendapatkan apresiasi seluruh manusia di dunia, salah satu indikasinya adalah adanya deklar-

asi universal Hak Asasi Manusia.

Demikian pula di negara kita indonesia, wujud adanya konstitusionalisme Hak Asasi Manusia adalah

keberpihakan negara Indonesia akan pengakuan Hak Asasi Manusia rakyatnya. Konstitusionalisme HAM ini

dimaksudkan akan menjamin perlindungan HAM rakyat indonesia dengan menerapkannya pada hukum positif

di indonesia. Bangsa indonesia termasuk penganut civil law system, yang artinya peraturan tersebut disebut-

Buletin International Relations Edisi 35 | 9

kan dengan sistematis di dalam konstitusi atau undang undang. Contoh konstitusi terhadap HAM

di indonesia adalah :

Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Konstitusi ini pun sudah di Ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan suatu perjanjian inter-

nasional oleh negara yang menghadiri perjanjian tersebut, menurut ketentuan konstitusi negara

yang ikut serta dan bersangkutan. Akan tetapi faktanya di lapangan masih banyak beberapa ok-

num yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Yang mana adanya perbuatan seseorang atau

kelompok organisasi, termasuk aparat maupun konstitusi – konstitusi negara, baik secara senga-

ja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara tidak langsung maupun langsung melawan,

menentang, mengurangi, menghalangi, dan membatasi HAM seseorang atau kelompok organ-

isasi yang dilindungi oleh undnag-undang, dan tidak mendapatkan atau memperoleh

penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku (pasal I angka 6 UU

No. 39 tahun 1999 tentang HAM.)

Untuk mengatasi adanya pelanggaran HAM tersebut diatas dibentuklah beberapa kelem-

bagaan HAM. Kelembagaan HAM adalah lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perlin-

dungan, penegakkan dan kemajuan HAM, dan bisa berupa lembaga atau konstitusi pemerintah

maupun swadaya masyarakat. Beberapa contoh kelembagaan HAM : komnas HAM, pengadilan

HAM, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan,

tujuannya adalah : mengembangkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan hak asasi manu-

sia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Meningkat-

kan kualitas perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan juga men-

jadi tujuan dari lembaga tersebut. Sedangkan fungsinya adalah pengkajian, penelitian, penyulu-

han, penghimbauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

HAM (Hak Asasi Manusia) harus dilindungi dan harus ditegakkan maka dari itu kita sebagai

mahasiswa bisa membantu melindungi dan menegakkannya dengan cara tidak melanggar Hak

Asasi Manusia lain, karena Hak Asasi Manusia adalah kebebasan dasar yang dimiliki Manusia dari

Allah SWT.

Buletin International Relations Edisi 35 | 10

DR. Linda Catherine Quayle

Dosen International Program for International

Relations

Human security sangat berhubungan

dengan negara, keamanan negara. Keti-

ka kita membicarakan tentang Human

security, kita mulai membicarakan ten-

tang keamanan negara, dan masyarakat

yang hidup di dalamnya. Bukan hanya

memikirkan tentang militer yang me-

nyerang kita, dan membuat hidup kita

tidak aman, akan tetapi orang lain di

dalam negara kita yang membuat kita

merasa tidak aman, juga lingkungan

yang membuat kita merasa tidak aman.

Komentar Dosen

Buletin International Relations Edisi 35 | 11

Di satu sisi hal ini baik, bahkan sangat

baik, tapi disisi lain hal ini menjadi

masalah yang akan sangat rumit di

hadapi. Di Asia Tenggara sendiri, ma-

salah Human Security tidak terlalu men-

jadi masalah yang besar, karena negara-

negara di Asia Tenggara tidak menyerang sa-

tu sama lainnya.

Indah Gitaningrum

Mahasiswa HI 2012

Mengenai konsep human secu-

rity, pemerintah memegang

peranan penting dalam me-

nanggulangi kasus-kasus yang

mengancam keamanan warga negaranya. harus

ada UU HAM yang lebih ketat, negara harus me-

mantau terus tentang jalannya perlindungan

HAM, memperketat penerapan terhadap HAM

juga akan dapat menekan angka kekerasan ter-

hadap warga negara dalam bidang apapun. huku-

man yang diberikan terhadap setiap tindak

kekerasan terhadap individu juga harus tegas dan

benar-benar tepat sasaran.

Komentar Mahasiswa

Abdul Gani Ghifari

Mahasiswa HI 2012

Konsep human security sangat

penting bagi individu dalam

sebuah negara. Secara global,

konsep ini telah difahami dengan baik di berbagai

negara, tetapi masih saja terjadi kekerasan-

kekerasan fisik bahkan konflik di beberapa daerah

yang banyak memakan korban jiwa. Masalah

kekerasan terhadap individu memang susah untuk

diselesaikan, tapi bertahap dapat dikurangi apabi-

la ada manajemen yang baik di dalam sebuah

negara mengenai hal tersebut.

Deni febrian

Mahasiswa HI 2012

Organisasi internasional di

era globalisasi memiliki

peran dan tugas yang sangat

penting, terutama dalam hal

pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini

organisasi internasional harus dapat menjalankan

peranannya sebagai polisi dunia yang dapat men-

jamin keamanan manusia (human security). . PBB

harus menghindari persoalan-persoalan klasik

seperti pengambilan keputusan di Dewan Kea-

manan (DK). Selain itu perlunya keintensifan or-

ganisasi-organisasi regional berperan aktif dalam

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan human security(keamanan

manusia) agar nantinya dapat diimplementasikan

secara totalitas.

Kasta rosyada

Mahasiswa HI 2012

Penerapan terhadap konsep hu-

man security nampaknya belum

maksimal. Saya merasa bahwa

kebebasan individu telah ter-

terapkan dengan baik, tetapi lain halnya dengan

keamanan individu, karena hingga sekarang saya

belum merasakan bahwa keamanan saya telah

terjamin. Selain peran pemerintah, organisasi in-

ternasional harus lebih memahami penyebab uta-

ma dari suatu kasus pelanggaran HAM dan lebih

menitik beratkan pada kontribusi yang nyata dan

signifikan dalam mengatasi pelanggaran HAM.

Buletin International Relations Edisi 35 | 12