Proefwerk elektriciteit powerpoint uitwerkingen versie simpel
Buku Simpel KLIK ABPD
-
Upload
vito-nugraha-soerosemito -
Category
Documents
-
view
247 -
download
0
description
Transcript of Buku Simpel KLIK ABPD
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
BUKU SIMPEL INI DAPAT DIAKSES PADA WEBSITE DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO
1
Tim Penyusun
Penasehat: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Drs. AGUS SANTOSA
Mentor: KEPALA DPPKAD KAB. SUKOHARJO
WIDODO, SH, MH
Project Leader: RICHARD TRI HANDOKO, SE
Pelaksana POKJA PENYUSUNAN BUKU SIMPEL
APBD TA. 2015
Ilustrator RICHARD TRI HANDOKO, SE
Sponsor PT. BANK JATENG CABANG SUKOHARJO
PERUSAHAAN PERCETAKAN DAERAH (PERCADA)
GRAFIS
Pasusgar design
Data yang disajikan dalam buku ini berasal dari dokumen APBD
Tahun Anggaran 2015
2
BUPATI SUKOHARJO
Sambutan
Assalamu’alikum wr.wb, Salam sejahtera untuk kita semua,
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat. Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas publik ini diharapkan masyarakat dapat memberikan respon konstruktif atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.
3
Penerbitan buku simpel APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk kelancaran pembangunan di daerah kita tercinta. Amin. Wassalamu’alikum wr.wb.
Sukoharjo, ..............................
BUPATI SUKOHARJO,
H. WARDOYO WIJAYA, SH. MH
4
Menu Simpel
Visi dan Misi 5
Difinisi APBD 8
Alur penyusunan APBD 9
Perkembangan APBD 5 Tahun Terakhir 10
Struktur Ringkas APBD 11
Pendapatan Daerah 13
Kontribusi Jenis Pendapatan 14
Pendapatan Asli Daerah 15
Dana Perimbangan 16
Penjelasan DAU & DAK 17
Lain-lain Pendapatan yang sah 18
Belanja Daerah 19
Belanja Tidak Langsung 20
Belanja Langsung 21
Program unggulan 22
Belanja berdasar urusan 23
Belanja berdasar SKPD 25
Belanja SKPD Kecamatan 27
Belanja SKPD Kelurahan 28
Pembiayaan 29
Perbandingan dengan APBD Tahun
sebelumnya 30
Istilah dan Singkatan dalam APBD 31
Informasi Hotel dan Destinasi Wisata 32
5
VISI MISI
Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju
dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional
1. Meningkatkan kualitas pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemangunan infrastruktur yang terukur, Terarah, Adil dengan Mempehatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
2. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang Berbasis pada Pelayanan Masyarakat.
3. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, Tenteram, Demokratis dan Dinasmis.
4. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada Pertanian dan Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
WAR - TO
6
Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Sukoharjo yang telah berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui ketaatan dalam membayar pajak dan retribusi. Berikut kami sampaikan penjelasan mengenai APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015, mulai dari jumlah Pendapatan daerah sampai rencana penggunaannya secara simpel:
BUPATI SUKOHARJO
H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH
WAKIL BUPATI SUKOHARJO:
Drs. H. HARYANTO, MM.
7
Dasar hukum
penyusunan APBD
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015
8
APA ITU APBD?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama antara pemerintah daerah dan DPRD
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD menjelaskan rencana sumber-sumber
pendapatan daerah dan penggunaanya.
APBD menjadi pegangan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan
Program dan Kegiatan.
9
ALUR PENYUSUNAN APBD
Hasil Musrenbang: 1. Tingkat Desa/
Kelurahan.
2. Tingkat Kecamatan.
3. Forum SKPD.
RKPD
KUA DAN
PPAS
R-APBD
APBD
BAPPEDA
DPPKAD
TAPD
TAPD DPRD
Keterangan:
Musrenbang =
musyawarah perencanaan
pembangunan
RKPD = Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
TAPD = Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
KUA = Kebijakan Umum
Anggaran.
PPAS = Prioritas Plafon
Anggaran Sementara
RKA-SKPD = Rencana
Kerja Anggaran SKPD
DPA-SKPD = Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
SKPD
DPRD
RKA SKPD
DPA SKPD
10
BERIKUT INI PERKEMBANGAN APBD KAB. SUKOHARJO 5 TAHUN
TERAKHIR :
11
URAIAN Rp PENDAPATAN DAERAH xxx PENDAPATAN ASLI DAERAH xx
Pajak Daeah x Retribusi Daerah x Hasil Pegelolaan Kekayaan yang dipisahkan x Lain-lain PAD yang sah x DANA PERIMBANGAN xx
Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak x DAU x DAK x
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH xx
Pendapatan Hibah x Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya x Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus x Bantuan Keuangan dari Pemprov atau Pemda Lainnya x JUMLAH PENDAPATAN xxx
BELANJA DAERAH xxx BELANJA TIDAK LANGSUNG xx
Belanja Pegawai x Belanja Bunga x Belanja Hibah x Belanja Bantuan Sosial x Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemprov/ kab/ Kota dan Pemdes dan Partai Politik
x
Belanja Tidak Terduga x BELANJA LANGSUNG xx
Belanja Pegawai x Belanja Barang & Jasa x Belanja Modal x JUMLAH BELANJA xxx SURPLUS / DEFISIT xx PEMBIAYAAN DAERAH xxx PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH xx
Silpa Tahun Anggaran sebelumnya x PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH xx
Penyertaan Modal (Investasi) x Pembayaran Pokok Utang x PEMBIAYAAN NETTO xx
SILPA -
STRUKTUR RINGKAS APBD
12
PENJELASAN Apbd TA. 2015 Simpel
13
PENDAPATAN DAERAH
Total Pendapatan Daerah Rp.1.516.292.763.000
PAD PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah
DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan disentralisasi
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
Pendapatan daerah yang berasal selain dari PAD dan Dana Perimbangan
14
1.516.292.763.000
912.839.970.000
215.572.800.000387.879.993.000
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAH
Kontribusi masing-masing Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah:
15
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Rp.4.797.000.000 Berasal dari deviden BUMD PT. Bank Jateng Rp.3,6M PD BPR Bank Pasar Rp.55jt PD BPR BKK Rp.895jt PD BKD Rp.20jt PERCADA Rp.200jt
Lain-lain PAD
yang Sah
Rp.80.679.041.000
Berasal selain dari Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan : Hasil Penjualan Aset yang Tidak dipisahkan ; 1,6 M Penerimaan Jasa Giro Rp.2,3 M Pendapatan Bunga Deposito Rp. 6 M Dana Kapitasi JKN Rp.16,5 M
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp.215.572.800.000
PAD berasal dari mana saja?
Pajak
Daerah
Rp.95.740.000.000 Pajak Hotel Rp 1,350 M Pajak Restoran Rp.2,6 M Pajak Hiburan Rp.585jt Pajak Reklame Rp.3,175 M Pajak Penerangan Jalan Rp 42 M Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp.450jt Pajak Parkir Rp.230 jt Pajak Air Tanah Rp.1,350 M BPHTB Rp 18 M PBB P2 Rp 26 M
Retribusi
Daerah
Rp.35.356.759.000 Retribusi Jasa Umum Rp.19,7 M Retribusi Jasa Usaha Rp.3,2 M Retribusi Perizinan tertentu Rp.11,4 Retribusi Pelay. Kesehatan Rp 12 M
16
BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
Rp.29.044.009.000
DAU DANA ALOKASI
UMUM
Rp.826.891.481.000
DAK DANA ALOKASI
KHUSUS
Rp.56.904.480.000
3,2%
DANA
PERIMBANGAN
Total
Rp.912.839.970.000
90,6%
6,2%
17
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana
yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan untuk daerah provinsi dan
kabupaten/Kota dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka peaksanaan
desentralisasi,
apa sih arti DAU & DAK ?
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah
dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan
Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
DAK TA. 2015
dialokasikan pada
SKPD : Dinas Pendidikan
Rp.22.158.100.000,00
Dinas Kesehatan
Rp.7.400.870.000,00
RSUD Rp.1.574.720.000,00
DPU Rp.11.076.280.000,00
Dishubinfokom Rp.570.670.000,00
BLH Rp.1.378.980.000,00
KPPKB Rp.99.560.000,00
Dinas Pertanian
Rp.8.475.120.000,00
Disperindag Rp.2.170.490.000,00
18
Pendapatan Hibah
Rp. 5.469.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak
Retribusi dari Provinsi
atau Pemerintah
lainnya
Rp.95.338.253.000,00
Bantuan Keuangan dari
PemProv atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Rp.80.114.589.000,00
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Rp.206.958.151.000,00
LLAAIINN--LLAAIINN PPEENNDDAAPPAATTAANN
DDAAEERRAAHH YYAANNGG SSAAHH
Rp.387.879.993.000
19
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 1.038.157.665.000.00
Pendapatan sebesar itu digunakan untuk apa saja?
Total Belanja Daerah
Rp.1.709.444.570.000,00
BELANJA LANGSUNG
Rp.671.286.905.000,00
20
Belanja Pegawai
Rp. 891.284.602.000,00 (Gaji PNS, Bupati dan Wakil Bupati dan DPR, Tunjangan Profesi Guru Dll))
Belanja Bunga
Rp. 24.832.000,00
Belanja Hibah
Rp.51.903.736.000,00 ( Belanja Bantuan kepada Kelompok, Ormas dan Instansi Pemerintah)
Belanja Bantuan Sosial
Rp.19.152.500.000,00 ( Belanja Kepada warga tidak mampu)
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Prov/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah desa
Rp.63.177.327.000,00 Bantuan Kepada Pemerintah Desa (Ditampung dalam APBDes penerima)
Belanja Tidak Terduga
Rp.12.614.668.000,00
Rp. 1.038.157.665.000.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Merupakan belanja yang
dianggarkan tidak
terkait secara langsung
dengan pelaksanaan
program dan kegiatan
21
Belanja Pegawai
Rp.100.874.468.000,00
Belanja Barang & Jasa
Rp.335.049.504.000,00
Belanja Modal
Rp.235.362.933.000,00
Rp.671.286.905.000,00
BELANJA
LANGSUNG
Merupakan belanja yang
dianggarkan terkait
secara langsung dengan
pelaksanaan program
dan kegiatan
22
PROGRAM
unggulan
Pendidikan Gratis SD –
SMA/K negeri & swasta
Bantuan Sosial Uang Duka
Bagi Keluarga Miskin
Pembangunan Infrastruktur
Jalan & Jembatan
Pembangunan Pasar
Tradisional
Jaminan Kesehatan
Daerah
Kabupaten Pramuka
Rp.14,252 M
Rp.11,516 M
Rp.28,1 M
Rp.46,476 M
Rp.16,597 M
23
Belanja Daerah
Kabupaten
Sukoharjo
berdasarkan
Urusan :
URUSAN JUMLAH (Rp) %
Pendidikan 748.770.651.000 43,80
Kesehatan 218.866.623.000 12,80
Pekerjaan Umum 215.659.113.000 12,62
Perencanaan Pembangunan 7.053.854.000 0,41
Perhubungan 12.447.417.000 0,73
Lingkungan Hidup 5.672.894.000 0,33
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8.756.790.000 0,51
Pemberdayaan Perempuan 7.656.291.000 0,45
Sosial 4.728.497.000 0,28
Tenaga Kerja 7.162.705.000 0,42
Koperasi dan UKM 4.846.016.000 0,28
24
lanjutan
URUSAN JUMLAH (Rp) %
Penanaman Modal 1.387.340.000 0,08
Pemuda dan Olah Raga 6.091.302.000 0,36
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
20.810.071.000 1,22
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Adm
Keuda, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
326.759.183.000 19,11
Ketahanan Pangan 3.496.865.000 0,49
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
5.439.290.000 0,32
Pertanian 32.287.174.000 1,89
Industri 71.552.794.000 4,19
Total 1.709.444.570.000
25
SKPD Tidak
Langsung
(Rp)
Langsung
(Rp) Jumlah
(Rp)
%
Dinas Pendidikan 652.190.263.000 94.207.234.000 746.397.497.000 43,66 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1.411.398.000 961.456.000 2.372.854.000 0,14
Dinas Kesehatan 50.771.792.000 54.126.016.000 104.897.808.000 6,31 Rumah Sakit Umum Daerah
21.996.418.000 91.972.397.000 113.968.815.000 6,66
Dinas Pekerjaan Umum
14.709.035.000 200.950.078.000 215.659.113.000 12,61
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.561.827.000 4.492.027.000 7.053.854.000 0,41
Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
4.959.390.000 7.488.027.000 12.447.417.000 0,73
Badan lingkungan Hidup
2.224.240.000 3.448.654.000 5.672.894.000 0,33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.555.502.000 4.201.288.000 8.756.790.000 0,51
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
4.658.195.000 2.998.096.000 7.656.291.000
0,45
Dinas Sosial 2.391.992.000 2.336.505.000 4.728.497.000 0,28
Belanja Daerah menurut SKPD:
26
lanjutan SKPD Tidak
Langsung
(Rp)
Langsung
(Rp) Jumlah
(Rp)
%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.720.969.000 3.441.736.000 7.162.705.000 0,42
Dinas Koperasi dan UMKM
2.171.392.000 2.674.624.000 4.846.016.000 0,28
Kantor Penanaman Modal
672.717.000 714.623.000 1.387.340.000 0,08
Dinas Pemuda, OR dan Pariwisata
3.134.055.000 2.957.247.000 6.091.302.000 0,36
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.336.341.000 3.462.204.000 4.798.545.000 0,28
Satuan Polisi Pamong Praja
4.278.368.000 6.624.094.000 10.902.462.000 0,64
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.574.404.000 3.534.660.000 5.109.064.000 0,30
Sekretariat Daerah 12.479.569.000 32.895.384.000 45.374.953.000 2,65 Sekretariat DPRD 2.736.167.000 19.565.420.000 23.301.587.000 1,36 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
159.089.878.000 12.024.532.000 171.114.410.000 10,01
Badan Kepegawaian Daerah
16.443.129.000 4.888.901.000 21.332.030.000 1,23
Inspektorat 2.326.530.000 2.051.550.000 4.378.080.000 0,26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1.411.151.000 1.182.320.000 2.593.471.000 0,15
Badan Ketahanan Pangan
1.686.376.000 1.810.489.000 3.496.865.000 0,20
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.466.675.000 2.972.615.000 5.439.290.000 0,32
Dinas Pertanian 11.954.313.000 20.331.861.000 32.287.174.000 1,89 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.881.967.000 64.670.827.000 71.552.794.000 4,19
27
SKPD Tidak
Langsung
(Rp)
Langsung
(Rp) Jumlah
(Rp)
%
Kecamatan
Weru
1.743.888.000 472.510.000. 2.216.398.000 0,13
Kecamatan
Bulu
1.407.745.000 590.005.000 1.997.750.000 0,12
Kecamatan
Taw\angsari
1.610.535.000 435.210.000 2.045.745.000 0,12
Kecamatan
Sukoharjo
1.153.967.000 534.340.000 1.688.307.000 0,10
Kecamatan
Nguter
2.236.043.000 475.490.000 2.711.533.000 0,16
Kecamatan
Bendosari
1.493.449.000 589.640.000 2.083.089.000 0,16
Kecamatan
Polokarto
2.013.175.000 444.015.000 2.457.190.000 0,14
Kecamatan
Mojolaban
1.816.823.000 555.955.000 2.372.778.000 0,14
Kecamatan
Grogol
2.069.831.000 407.710.000 2.477.541.000 0,15
Kecamatan
Baki
1.550.532.000 576.475.000 2.127.007.000 0,12
Kecamatan
Gatak
2.040.179.000 747.205.000 2.787.384.000 0,16
Kecamatan
Kartasura
2.047.944.000 1.108.329.000 3.156.273.000 0,19
Belanja Daerah SKPD
Kecamatan:
28
SKPD Tidak
Langsung
(Rp)
Langsung
(Rp) Jumlah
(Rp)
%
Kel. Ngadirejo 599.797.000 608.565.000 1.208.362.000 0,07
Kel. Kartasura 727.573.000 891.650.000 1.619.223.000 0,09
Kel. Jombor 881.386.000 608.065.000 1.489.451.000 0,09
Kel. Kenep 567.613.000 612.729.000 1.180.342.000 0,07
Kel. Banmati 661.107.000 476.010.000 1.137.117.000 0,06
Kel. Mandan 558.468.000 520.815.000 1.079.283.000 0,06
Kel. Begajah 612.842.000 1.051.155.000 1.663.997.000 0,10
Kel. Gayam 803.428.000 1.017.555.000 1.820.983.000 0,11
Kel. Joho 669.196.000 1.090.235.000 1.759.431.000 0,10
Kel. Jetis 668.169.000 485.837.000 1.154.006.000 0,07
Kel.
Combongan
649.798.000 339.990.000 989.788.000 0,06
Kel. Kriwen 631.153.000 414.405.000 1.045.558.000 0,06
Kel. Bulakan 531.639.000 705.665.000 1.237.304.000 0,07
Kel. Dukuh 669.612.000 416.108.000 1.085.720.000 0,06
Kel. Sukoharjo 560.536.000 587.805.000 1.148.341.000
0,07
Kel. Bulakrejo 675.524.000 979.156.000 1.654.680.000 0,10
Kel. Sonorejo 619.656.000 558.411.000 1.178.067.000 0,07
Belanja Daerah SKPD Kelurahan:
29
PEMBIAYAAN
Pendapatan Daerah =
Rp.1.516.292.763.000
Belanja Daerah =
Rp.1.709.444.570.000,00
Lha defisitnya
ditutup dari
mana?
= defisit (193.151.807.000)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
SiLPA
Rp.207.784.360.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN:
Investasi
Rp.14.540.000.000
Pembayaran Utang
Rp.92.553.000
PEMBIAYAAN NETTO : Rp.193.151.807.000
Semua transaksi
keuangan untuk menutup
defisit atau untuk
memanfaatkan surplus
30
URAIAN TA. 2014 TA.2015 % +/- PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.572.800.000
Pajak Daeah 95.740.000.000 Retribusi Daerah 34.356.759.000 Hasil Pegelolaan Kekayaan yang dipisahkan
4.797.000.000
Lain-lain PAD yang sah 80.679.041.000 DANA PERIMBANGAN 912.839.970.000
Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak 29.044.009.000 DAU 826.891.481.000 DAK 56.904.480.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
387.879.993.000
Pendapatan Hibah 5.469.000.000 Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
95.338.253.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
206.958.151.000
Bantuan Keuangan dari Pemprov atau Pemda Lainnya
80.114.589.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.516.292.763.000
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.038.157.665.000
Belanja Pegawai 891.284.602.000 Belanja Bunga 24.832.000 Belanja Hibah 51.903.736.000 Belanja Bantuan Sosial 19.152.500.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemprov/ kab/ Kota dan Pemdes dan Partai Politik
63.177.327.000
Belanja Tidak Terduga 12.614.668.000 BELANJA LANGSUNG 671.286.905.000
Belanja Pegawai 100.874.468.000 Belanja Barang & Jasa 335.049.504.000 Belanja Modal 235.362.933.000 JUMLAH BELANJA 1.709.444.570.000
SURPLUS / DEFISIT (193.151.807.000)
Perbandingan dengan APBD
Tahun sebelumnya :
31
lanjutan
URAIAN TA. 2014 TA.2015 % +/-
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
207.784.360.000
Silpa Tahun Anggaran sebelumnya
207.784.360.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
14.632.553.000
Penyertaan Modal (Investasi) 14.540.000.000 Pembayaran Pokok Utang 92.553.000 PEMBIAYAAN NETTO 193.151.807.000
SILPA 0
32
APBD : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASB : Analisa Standar Belanja BLUD : Badan Layanan Umum Daerah BPHTB : Bea Peolehan Hak Tanah dan Bangunan BUD : Bendahara Umum Daerah CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan DAK : Dana Aloksi Khusus DAU : Dana Alokasi Umum DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPA : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran KASDA : Kas Daerah KUA : Kebijakan Umum Anggaran LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA : Laporan Realisasi Anggaran PAD Pendapatan Asli Daerah PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPK : Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah RKA : Rencana Kerja Anggaran RKP : Rencana Kerja Pemerintah RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang SILPA : Sisa Lebih Perhitungan APBD yang lalu SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeah SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPM : Surat Perintah Membayar TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Ayo wisata ke Sukoharjo ..
asyiiikk
Istilah dan Singkatan dalam
APBD :
33
HOTEL Hotel Fave Solo Baru Sukoharjo*** Telp 0271-6727555
Hotel Grand SOBA** Telp 0271-626699 Hotel Pramesthi Kartasura ** Telp 0271 - 782277 Hotel Brothers Solo Baru Telp 0271 - 6727979
Hotel Omaya Gentan Telp 0271 - 2700888 Hotel Hapsari Telp 0271 - 593148 Hotel Sarila Telp 0271 - 590795
Hotel Syariah Kartasura Telp 0271 – 711000 Hotel Tosan Solo Baru
WISATA
Waterboom Pandawa
Restouran Doubledecker
Perkemahan Batu Seribu
The Park Solo Baru Sukoharjo
Pemandian Air Panas Langenharjo
Wisata Religi Makam Balakan
34
Terima kasih dihaturkan kepada:
Bapak Bupati Sukoharjo
Bapak Wakil Bupati Sukoharjo
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Ibu Ir. Enny Karnawati, M.Si (coach)
Bpk/Ibu Nara Sumber Seminar Proper
Teman-teman seperjuangan pim3 IX 2014
Tim Pokja Proyek Perubahan
Teman-Teman Pasusgar
Terimakasih
Semoga
Bermanfaat
35