Buku Saku Rb
-
Upload
ysumaryan-doni -
Category
Documents
-
view
65 -
download
8
description
Transcript of Buku Saku Rb
-
REFORMASI BIROKRASI
Buku Saku
Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI
HarmoniHarmoniHarmoniHarmoni DalamDalamDalamDalam GerakGerakGerakGerak Dan Dan Dan Dan LangkahLangkahLangkahLangkah
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 1
REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
-
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
YEL-YEL REFORMASI BIROKRASI
LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI
GRAN DESIGN REFORMASI BIROKRASI
ARAH REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
D
A
F
T
A
R
I
S
I
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP
DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATA LAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PENGUATAN PENGAWASAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KATA-KATA BIJAK
MARS KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
D
A
F
T
A
R
I
S
I
-
KATA PENGANTARAssalamuallaikum Wr.Wb.Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan
hidayah-Nya Buku Saku l Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dapatdiselesaikan. Buku saku l ini, berisi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penjelasanreformasi birokrasi, dan akan diterbitkan buku saku ll dan seterusnya yang berisi penjelasan lebihrinci terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Buku saku disusun sebagai sarana penyampaian informasi bagi para pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih memahami makna Reformasi Birokrasi,sehingga akan ada satu pemahaman yang sama terhadap konsep Reformasi Birokrasi. Melaluibuku saku ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pola tindak.
Pada akhirnya diharapkan tercipta budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaanpemerintahan yang baik (good governance), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruhpegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang secara mandiri, berintegritas, danterkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi .
Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua, SALAM PEMBAHARUAN.
Jakarta, 26 September 2011Sekretaris Jenderal
Dr. Bambang Rantam SariwantoNIP. 19601215 198802 1001
-
MAKNA LOGOKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;
LOGOLOGOLOGOLOGO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
yang merupakan falsafah negara; 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara
Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral;
2 (dua) garis siku kiri dan kanan mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia; 2 (dua) garis lurus sejajar mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban; Empat pilar yang menggambarkan pintu gerbang, bermakna sebagai penjaga pintu
gerbang negara dan sebagai gerbang pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia mandiri;
warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan
warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.
-
Harmoni merupakan sebuah pencapaian ideal
dalam sebuah tatanan masyarakat dimana setiap
individu dituntut untuk menjaga kerukunan
dengan sedapat mungkin menghindari adanya
konflik terbuka, menitikberatkan adanya
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
berpadu dalam semangat mewujudkan cita-cita.
Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks
MOTTO KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks
berpikir maupun bertindak sehingga mengantarkan
kepada kedudukan dari titik keseimbangan awal
menuju kedudukan berikutnya.
Langkah adalah pemilihan strategi yang tepat
dalam suatu pelaksanaan tindakan dengan maksud
dan tujuan yang terarah.
-
11 Unit Eselon I:1. Sekretariat Jenderal2. Inspektorat Jenderal3. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia4. Badan Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia5. Badan Pembinaan Hukum Nasional
PROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Kantor Wilayah :33 Propinsi
Unit Pelaksanaan Teknis : 1. AKIP dan AIM : 2 Unit2. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit.3. Kantor Imigrasi : 110 Unit4. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit.5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
6. Direktorat Jenderal PeraturanPerundang-Undangan
7. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum
8. Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual
9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia10.Direktorat Jenderal Imigrasi11.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
7
5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :18 Unit.
6. Lembaga Pemasyarakatan : 232 Unit.7. Rumah Tahanan Negara, Cabang
Rutan : 201 Unit.8. Balai Pemasyarakatan : 70 Unit9. Rumah penyimpanan Benda Sitaan
Negara : 61 Unit
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hakasasi manusia;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
-
SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM 2010 2014
TTERWUJUDNYAERWUJUDNYA HHUKUMUKUM SEBAGAISEBAGAI PPANGLIMAANGLIMA YANGYANG MEMBERIKANMEMBERIKAN RASARASA AMANAMAN, , ADILADIL, , DANDAN
KEPASTIANKEPASTIAN BERUSAHABERUSAHA
HUKUM SEBAGAI HUKUM SEBAGAI PANGLIMAPANGLIMA
Terwujudnya
penegakan hukum
secara konsisten, termasuk
pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem
hukum , dan hukum berfungsi sebagai
penuntun perilaku
berkehidupan Bangsa
Indonesia sehari-hari.
RASA AMAN
Terwujudnya hukum yang mampu
melindungi dan
mengayomi
masyarakat, mencegah tindak
kejahatan, dan menuntaskan
tindakan
kriminalitas.
ADIL
Terwujudnya penegakkan
hukum secara adil,
konsekuen, tidak
diskriminatif, dan memihak rakyat
kecil.
KEPASTIAN BERUSAHA KEPASTIAN BERUSAHA
Terwujudnya hukum yang mampu meningkatkan
pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan
sosial secara menyeluruh;
menanggulangi
kemiskinan dan
pengangguran secara
drastis; serta menghilangkan
diskriminasi dalam
berbagai aspek termasuk
gender.
-
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI ?
TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH;
DISIPLIN PEGAWAI RENDAH;
KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;
ADANYA DUGAAN KKN;
ORIENTASI PROGRAM & KEGIATAN TIDAK BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT;
DAN SETERUSNYA.
10
-
Telah terwujud tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemerintah yang profesional,
berintegritas tinggi, menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara
2025
GRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI
Jumlah PNS yang proporsional Pemerintah bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerka birokrasi Peningkatan profesionalisme SDM aparatur Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah,
antar pusat, dan antar pusat dengan daerah. Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan
Memberikan kontribusi nyata
daerah
Memberikan kontribusi nyata
pada capaian kinerja
pemerintahan dan
pembangunan nasional dan
daerah
2014
-
VISI PEMBANGUNAN NASIONALINDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR
(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)
VISI PEMBANGUNAN NASIONALINDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR
(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)
ARAH KEBIJAKANINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
ARAH KEBIJAKANINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
ARAHREFORMASI BIROKRASI
(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI Visi
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Misi
Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangkaReformasi Birokrasi
Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDMaparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan cultureset.
Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI Visi
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Misi
Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangkaReformasi Birokrasi
Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDMaparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan cultureset.
Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
-
ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturanperundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quickwins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya
Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturanperundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quickwins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya
Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;
Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain(Quick Coordination)
Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum danHAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesionaldengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.
Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;
Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain(Quick Coordination)
Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum danHAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesionaldengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.
-
TUJUANTUJUAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
Pemerintahanyang bersihdan bebas
Peningkatankualitas
pelayanandan bebasKKN
pelayananpublik
Peningkatankualitas
pengambilankebijakan
Pemantauan terhadap kinerja
aparat dalam pelayanan
publik
14 10 1 1010
-
MendorongKomitmen
MenggerakkanPartisipasi
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
MenyebarkanInformasi
MenanamkanPemahaman
Komitmen
-
TAHAPAN ROAD MAP 2010TAHAPAN ROAD MAP 2010--20142014
2010
Meletakkan Landasan Dasar Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Pembentukan SK Tim ReformasiBirokrasi dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
2011
Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahunsebelumnya.
Melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi serta penataan tatalaksana denganmelakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right
2012melakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right function.
2013
Melaksanakan penataan sumber daya manusia aparatur melalui sistem manajemen kepegawaian disertaidengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, efisien, jujur dan amanah dalam menjalankan pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabel.
2014
Jumlah PNS yang proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayananpublik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, dan peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.
-
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
Pola Pikir dan Budaya Kerja
(Manajemen Perubahan)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing)
Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Good Governance
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral , kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Penguatan Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
-
5. Penataan
Aparatur
5. Penataan
sistem
manajemen SDM
Aparatur
6. Penguatan
pengawasan
KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8
AREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RB
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)
8. Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
pengawasan
7. Penguatan
akuntabilitas
kinerja4. Penataan
tata laksana
3. penataan
dan penguatan
organisai
-
Manajemen Perubahan dirumuskan secara
sistematis melalui sosialisasi yang
memadai, menanamkan pemahaman;
mendorong komitmen;
dilaksanakan mengakar secara partisipatif.
Sasaran manajemen perubahan meningkatnya
komitmen pimpinan dan pegawai dalam Reformasi
Biokrasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dan
budaya kerja yang pada akhirnya berdampak pada
menurunnya resiko kegagalan
suatu upaya terencana
yang mencakup seluruh
organisasi yang dikelola
dari puncak, gunamenurunnya resiko kegagalan
Kegiatan Manajemen Perubahan antara lain :
Melaksanakan penegakan disiplin melalui hadir
tepat waktu;
Melaksanakan apel pagi, pengarahan terkait
pelaksanaan pekerjaan;
Pengisian penilaian SKP;
Melakukan mindsetting oleh pimpinan kepada
bawahan selaku agen perubahan ;
Menetapkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai
tugas fungsinya,
Melakukan pembenahan dan penguatan SDM
agar ada persamaan pola pikir dan selanjutkan
terbentuk budaya kerja yang baik.
memperbesar efektivitas
dan kesehatan organisasi
melalui intervensi-
intervensi terencana pada
proses organisasi tersebut
-
Melalui penataanperaturan perundang-undangan diharapkantumpang tindih dan
SasaranSasaran1. Adanya SOP tentang
penyusunanperaturan perundang-undangan yang mengakomodir azaspembentukan
Indikator
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 20
tumpang tindih dandisharmonisasiperaturan perundang-undangan dapatdiminimalisir bahkandihilangkan samasekali, sehinggaefektifitaspengelolaan peraturanperundang-undanganakan meningkat.
pembentukanperaturan perundang-undangan.
2. Adanya pemetaanatas peraturanperundang-undangan.
3. Arsip dan indeksperaturan bertambahtertib dan lengkapdan informatif dantelah disosialisasikankepada pegawai danstakeholders.
-
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
SasaranSasaran 1. Stuktur organisasi dengan pembagian tugas yg jelas;
2. Organisasi dgn
IndikatorIndikator
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 21
fungsi
2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
2. Organisasi dgn ukuran yg tepat (right size)
3. Terbentuknya unit kerja yg menangani kepegawaian, humas, dan diklat;
4. Koordinasi antar unit.
-
PenyusunanSOP
Output : tersusunnya SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang
Elektroni-sasidokumen-
Rencana TindakLanjut :
IdentifikasikebutuhanSOP;
PenyusunanSOP
Melaluipenataan tatalaksanasasaran yang diharapkanadalah
Meningkatnya efisiensidanefektivitas Meningkatnya
PENATAAN TATA LAKSANA
HAM R.I, yang menjadi pedoman baku dalam prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I
dokumen-tasi/kearsipan.
SOP KementerianHukum danHAM;
PenentuanFormat SOP;
PenyusunanSOP
adalahmeningkatnyapenggunaanTI dalamprosespenggunaanmanajemen
efektivitasprosesmanajemenpemerintahan.
Meningkatnyakinerja.
-
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
SDM Assessment
SDM Sistem penilaian kinerja;
SDM Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi;
SDM
SDM
Database Kepegawaian; Pola Pengembangan & Pelatihan;
SDM
Penguatan Pola Rotasi, Mutasi, Promosi; Penguatan Pola Karir.
SDM Pegawai yang Profesional, Jujur, Berintegritas, Berkomitmen
-
PENGUATAN PENGAWASAN
Menegakkan Disiplin Kerja;1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Menegakkan Kode Etik1. Penyusunan Pedoman Kode Etik
Pegawai ;2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi penegakan
PPEEGGAA
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Penyusunan mekanisme, saranadan prasarana laporan pelaksanaanhukuman disiplin;
3. Menyusun hasil penilaian kinerja;4. Melaporkan hasil kerja Tim
Penegakkan Disiplin Kerja kepadaMenteri Hukum dan HAM.
monitoring dan evaluasi penegakankode etik pegawai;
3. Penyampaian Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakankode etik kepada Menteri Hukum danHAM;
4. Perumusan Pelaksanaan Kegiatansosialisasi Kode Etik Pegawai;
5. Implementasi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI..
24
AAWWAAII
-
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJASASARAN INDIKATOR
1. Meningkatnya kinerja
instansi pemerintah
Indikator Utama yang terukur Berjalannya sistem akuntabilitas
kinerja organisasi yang efektif
2. Pengembangan sistem
manajemen kinerja
Terbangunnya sistem yang
mampu mendorong tercapainya
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 25
manajemen kinerja
organisasi
mampu mendorong tercapainya
kinerja organisasi yang terukur
3. Meningkatnya
akuntabilitas Kementerian
Hukum dan HAM
1. Adanya sistem yg
mendorong kinerja
organisasi
2. Peningkatan kualitas
laporan akuntabilitas
-
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikatorpelayanan yang diberikan lebih tepat, lebih cepat, lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau denganparameter adanya standard pelayanan yang disosialisasikandan implementasikan. Adanya kerja sama/kolaborasidengan pihak lain dan adanya evaluasi kinerja pelayanan.
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperolehstandarisasi pelayanan internasional dengan parameter program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasionaldan diperolehnya sertifikasi berstandar internasional.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan
indikator terimplementasinya metode survei kepuasan
pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan
keluhan, saran dan masukan serta adanya imej positif.
-
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari diridiridiridiri sendirisendirisendirisendiri
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari halhalhalhal yangyangyangyang terkecilterkecilterkecilterkecil
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari sekarangsekarangsekarangsekarang
menujumenujumenujumenuju perubahanperubahanperubahanperubahan yangyangyangyang lebihlebihlebihlebih baikbaikbaikbaik
janganjanganjanganjangan pernahpernahpernahpernah takuttakuttakuttakut untukuntukuntukuntuk melakukanmelakukanmelakukanmelakukan perubahanperubahanperubahanperubahan
karenakarenakarenakarena kegagalankegagalankegagalankegagalan terbesarterbesarterbesarterbesar adalahadalahadalahadalah
apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya
KATAKATAKATAKATA----KATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAK
apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya
berpikirberpikirberpikirberpikir positifpositifpositifpositif dalamdalamdalamdalam segalasegalasegalasegala halhalhalhal
bekerjabekerjabekerjabekerja tekuntekuntekuntekun dandandandan ikhlasikhlasikhlasikhlas
berimanberimanberimanberiman dandandandan bertakwabertakwabertakwabertakwa
bersatubersatubersatubersatu kitakitakitakita wujudkanwujudkanwujudkanwujudkan pnspnspnspns kemenkumhamkemenkumhamkemenkumhamkemenkumham yangyangyangyang profesionalprofesionalprofesionalprofesional dandandandan mandirimandirimandirimandiri
changechangechangechange youryouryouryour mindmindmindmind
andandandand changechangechangechange youryouryouryour habbithabbithabbithabbit
-
Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda:
Barang siapa yang meringankan satu kesusahandiantara kesusahan seorang mukmin di dunia,Allah akan meringankan darinya satu kesusahandiantara kesusahan di hari kiamat. Barang siapamemberi kemudahan kepada orang yangmemberi kemudahan kepada orang yangkesulitan, Allah akan memberi kemudahanbaginya di dunia dan di akhirat. Barang siapamenutupi aib seorang muslim, Allah akanmenutupi aib nya di dunia dan di akhirat. Allahselalu menolong hambaNya, selama hambaNyamenolong saudaranya.
(HR. Muslim)
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 28
-
MARSMARSMARSMARS
KEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAM
DO = E
4/4
LYRIC : SRI PUGUH BUDI UTAMI
LAGU : SORTA D.TOBING
-
Terima Kasih