Buku Rusunawa 2012

penanganan permukiman kumuh

rusunawakomitmen bersama

rusunawa, 2 komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

1

pencapaian

penanganan permukiman kumuh

rusunawakomitmen bersama


Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun telah disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan saat ini dan mengantisipasi perkembangan dimasa-masa mendatang. Kedua Undang-Undang tersebut yaitu UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun; keduanya mengamanatkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam berkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta penyelenggaran rumah susun.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya dapat

Kuatkan Sinergi, Tuntaskan Permukiman Kumuh

dilakukan dengan penyelenggaraan hunian vertikal atau rumah susun, dan diamanatkan pula bahwa rumah susun umum dan atau rumah susun khusus merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk itulah maka Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RPJMN 2010-2014 mendapatkan mandat, tugas dan wewenang untuk membangun 250 twin block Rumah Susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara sewa, dalam konteks penataan permukimaan perkotaan.

Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya semata-mata didasarkan atas alasan fisik dan lingkungan serta estetika kawasan perkotaan saja, tetapi tinjauan dan sentuhan dari sisi sosial, budaya serta ekonomi kemasyarakatan menjadi hal penting yang mendasari perencanaan dan perancangan

penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada umumnya, dan penyelenggaraan rusunawa khususnya.

Penyelenggaraan Rusunawa oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya senantiasa dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang memadai dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, membantu pemerintah kota/kabupaten dalam menata kembali perumahan dan permukiman di wilayahnya serta mendorong efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan.

Keberhasilan penyelenggaraan rusunawa tidak lepas dari kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat

3

sambutan

Direktur JenDeral Cipta karyabuDi yuwono p

Mari kuatkan sinergi lintas sektoral seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Semua pihak diharapkan kontribusi nyatanya, sehingga percepatan pencapaian target program dapat terpenuhi.

“

“ yang akan mendapatkan manfaat dari pembangunan rusunawa, dan keberhasilan penyelenggaraan rusunawa adalah bagian keber-hasilan menuntaskan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang sudah di deklarasikan akan selesai pada tahun 2020 nanti.

Jakarta, September 2012


sama yang baik dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah, masyarakat dan institusi lain yang kebijakan dan kegiatannya berdampak dalam kelancaran proses hulu-hilir penyelenggaraan rusunawa ini.

Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengamanatkan tentang tugas dan wewenang bagi masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan rusunawa ini, sehingga output dan outcome dari penyelenggaraan rusunawa ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan lebih dari itu Ditjen Cipta Karya akan menangkap momentum tersebut untuk membangun kesadaran dan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mencapai target : “tepat waktu dan tepat mutu”.

Hunian vertikal atau rumah susun merupakan salah satu solusi untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh sekaligus mencegah tumbuhnya enclaves kumuh baru sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan kawasan perkotaan yang menuai dampak seperti meningkatnya kepadatan penduduk, tingginya kepadatan bangunan, rendahnya kualitas infrastruktur serta makin langkanya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman.

Rusunawa yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RPJMN 2010-2014 adalah sejumlah 250 twin block, sehingga sekitar 24.750 unit satuan rumah susun akan tersedia untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dalam kaitan penanganan kawasan kumuh dengan cara sewa. Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi Ditjen Cipta Karya untuk menyelenggarakannya tanpa kerja

Solusi Percepatan Pembangunan Rusunawa

5

kata pengantar

Direktur pengembangan permukimanamwazi iDrus

Diakui bahwa masih ada kendala yang sedikit menghambat percepatan penyelenggaraan Rusunawa, namun dengan semangat kerjasama yang tinggi dan sinergitas dari banyak sektor serta makin sempurnanya sistem penyelenggaraan rusunawa, maka kendala tersebut dapat diperkecil dan pada gilirannya tidak akan ada lagi kendala yang berarti.

Dengan itikad baik seluruh pemangku kepentingan, semoga apa yang telah dirintis oleh Ditjen Cipta Karya melalui pembangunan rusunawa yang menjadi salah satu entry point penanganan perumahan dan permukiman kumuh spektrumnya tidak sekedar berdampak lokal maupun regional tapi lebih dari itu selain memberi pelayanan prima bagi seluruh warga masyarakat dan

memperindah estetika kota juga memberikan kontribusi bagi negara untuk memenuhi komitmen bangsa dalam forum dunia yaitu menjadikan Indonesia bebas kawasan kumuh pada tahun 2020.

Jakarta, September 2012

Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan pembangunan Rusunawa. Telah diaturnya dengan jelas tugas dan kewajiban masing-masing pihak sangat membantu kelancaran proses pembangunan rusunawa.

“

“


rusunawa untuk nelayan, kota baubau

02 SambutanDirekturJenderalCiptaKarya,KementerianPU.

04 KataPengantarDirekturPengembanganPermukiman,KementerianPU.

latar belakang : komitmen Dan1 kesaDaran bersama10 PenangananMultiSektoral12 PemahamanSebagaiLandasanRencanaAksi13 StrategiPembangunaninfrastuktur

PermukimandanPengembanganPerkotaan13 PenangananKualitasLingkungan/Kawasan17 UpayaPencegahanKawasanPermukiman

Kumuh

rusunawa sebagai salah satu solusi2 22 LandasanHukum:MenegaskanKeberpihakan23 RusunawasebagaiStrategiPenataan

PermukimanKumuh24 DirektoratJenderalCiptaKaryasebagaiPenyelenggara

Rusunawa

mempersiapkan pembangunan 3 rusunawa28 KriteriaKota;Lokasi28 Lokasi29 Lahan29 Pemanfaatan

7

daftar isi

aktifitas bermain anak-anak di rusunawa

30 PeluangKomersialisasi30 StatusAset30 Teknis31 Pengelolaan31 Penghunian31 BantuanTeknis31 Uangsewaatauiuran31 Kelembagaan

proses Dan tahapan pembangunan 4 rusunawa35 PerjanjianKerjasama35 Usulan36 KelengkapanUsulan37 SosialisasiHinggaKonstruksi38 PelaksanaanFisik38 PersiapanPenghuniandanHibah39 ProsesdanPersyaratanHibah39 StatusPenghunianRusunawa

peran Dan kontribusi para pemangku 5 kepentingan44 PemerintahPusat45 PemerintahProvinsi45 PemerintahKabupaten/Kota.

best praCtiCes rusunawa 6 kota probolinggo

penutup 7

peta & tabel pembangunan rusunawa8 ta 2003-2011

latar belakangkomitmen dan kesadaran bersama

1


Dalam kaitan tersebut, Ditjen Cipta Karya bertugas dan bertanggungjawab menuntaskan target ke 11 MDGs, yaitu mencapai perbaikan yang berarti untuk meningkatkan kehidupan sedikitnya 100 juta masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh hingga tahun 2020. Target tersebut salah satunya diimplementasikan dengan kegiatan penyelenggaraan Rusunawa yang telah dirintis pelaksanaannya sejak tahun 2003.

Dalam perjalanannya, program ini cukup berdampak untuk mengurangi luasan dan jumlah enclaves permukiman kumuh secara parsial dibeberapa daerah, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan jumlah kawasan permukiman kumuh secara nasional. Berbagai upaya perbaikan dan terobosan telah dilakukan, termasuk dengan lahirnya regulasi tentang Rumah Susun (Rusun). Kelahiran Undang-Undang No. 20 tahun 2011 ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan menyuntikkan energi baru untuk mendorong kemajuan program pembangunan Rusun yang lebih baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berbekal kesungguhan komitmen dan kerja keras semua pemangku kepentingan yang bergerak dengan kesadaran dan pemahaman yang sama, diharapkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia dapat segera diatasi.

Penanganan multi sektoralPenanganan kawasan/lingkungan permukiman kumuh perkotaan harus menjadi kesadaran bersama. Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dapat berupa Slum : kawasan atau lingkungan permukiman dengan kondisi fisik dibawah standar kelayakan, atau Settlement : permukiman

Indonesia telah menyampaikan komitmennya di mata dunia untuk ikut berpartisipasi menghapus kawasan kumuh. Tekad tersebut dikukuhkan dengan telah ditandatanganinya Deklarasi Millenium, yang menegaskan kesepakatan Pemerintah Indonesia untuk mengikatkan diri bersama-sama beberapa negara lain di dunia mencapai target-target MDGs.

komitmen dan kesadaran bersamalatar belakang

kawasan Permukiman kumuh

11

latar belakang

yang dihuni sekelompok warga masyarakat tanpa adanya kepastian hukum yang umumnya juga berada dibawah standar kelayakan hunian jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai ekses yang merugikan.

Penanganan menyeluruh terhadap masalah ini membutuhkan kesadaran dan komitmen berbagai kalangan berdasarkan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Sinergi multi sektoral antara Pemerintah Pusat, Daerah, wakil masyarakat, masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kepedulian yang bergerak berdasarkan koridor-koridor yang telah ditetapkan akan mampu mendorong pencapaian hasil yang lebih baik.

Kesadaran akan pentingnya sinergi penanganan lintas sektoral dilandasi ketentuan Undang-Undang yang telah menetapkan lingkup tugas Pemerintah

Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan rumah susun. Kewenangannya terbatas meliputi : perumusan kebijakan dan strategi, sinkronisasi dan sosialisasi, koordinasi, fasilitator, pengalokasian dana pembangunan, pencadangan dan pengadaan tanah, penyelenggaraan fungsi operasionalisasi serta pengembangan lingkungan dan pemberdayaan pemangku kepentingan ditingkat nasional. Adapun wewenang implementasi pembangunannya berada ditangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pemerintah Kota/Kabupaten memulai langkah ini dengan terlebih dahulu mengenali permasalahan sekaligus mengidentifikasikan sebab dan akibat dari keberadaan perumahan dan permukiman kumuh tersebut sebagai dasar perencanaan permukiman yang mengacu pada produk perencanaan penataan ruang serta strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dimiliki. Dalam


kondisi saat terjadi penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan revisi atas RTRW-nya, rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk saling memperbaiki dalam rangka kontrol kualitas yang menerus (quality control circle).

Kesadaran dan kemauan untuk melakukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan pada upaya penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang selama beberapa tahun pelaksanaannya belum memberikan hasil memuaskan secara kumulatif nasional. Namun demikian, dibeberapa daerah yang memiliki pemimpin yang berkemauan kuat dan bersedia bekerja keras menangulangi masalah ini, hasilnya sudah dapat dilihat serta dinikmati langsung oleh masyarakat. Upaya terintegrasi secara vertikal dan horisontal dalam penanggulangan kawasan kumuh ini diharapkan dapat terus mengurangi jumlah luasan kantung–kantung kumuh perkotaan.

Kunci keberhasilannya adalah kemauan pimpinan daerah dan jajarannya untuk serius dan benar–benar mau memperjuangkan dan berkeinginan untuk membangun dan memperbaiki wajah kota secara terencana tanpa meninggalkan semangat keberpihakan bagi warga masyarakat perkotaan yang kurang beruntung.

Pemahaman sebagai landasan rencana aksiUntuk melakukan penanganan yang berhasil dan tepat sasaran, penanganan perumahan dan permukiman kumuh harus dilakukan dalam satu strategi besar yang telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dan dampak atas keterlibatan berbagai elemen dalam pelaksanaannya. Penanganan fisik saja seperti pembangunan dan perbaikan insfrastrukstur, atau pemugaran rumah tidak dapat serta merta memecahkan

masalah. Untuk menjamin keberlanjutan program pendekatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, termasuk aspek sosial budaya sangat dibutuhkan.Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum terbiasa hidup di hunian vertikal membutuhkan kerja keras pemerintah untuk mensosialisasikan kebiasaan baru tersebut. Program sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan harus terus menerus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa hidup pada hunian vertikal yang layak, akan jauh lebih baik daripada hidup di lingkungan permukiman kumuh yang tidak terjamin keamanan, kenyamanan maupun kesehatannya.

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutannya, proses penyelenggaraan rusunawa memerlukan koordinasi yang serius sejak tahap awal. Format penanganan sebaiknya dirumuskan melalui pendifinisian bersama atas berbagai komponen

latar belakang

13

yang telah disepakati antara para pemangku kepentingan. Kemudian berlandaskan pemahaman yang sama tersebutlah dilakukan kesepakatan yang akan menjadi acuan rencana tindakan sekaligus target yang ingin dicapai oleh para pihak. Adanya persamaan pemahaman akan sangat membantu saat masing-masing instansi menjalankan tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan lebih fokus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan insfrastruktur yang meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatannya. Selanjutnya, masing-masing pihak kemudian menentukan rencana tindakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan semua pihak yang terlibat telah memahami dengan baik tugas dan kewenangannya.

strategi Pembangunan infrastuktur Permukiman dan Pengembangan PerkotaanStrategi penanganan permukiman kumuh harus menjadi bagian Strategi Pengembangan Perkotaan (SPPIP/RPKPP). SPPIP/RPKPP mutlak harus disusun oleh semua Kota/Kabupaten di Indonesia sebagai landasan turunan produk-produk penataan ruang yang ada dan sudah direvisi sesuai UU no 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang.

SPPIP/RPKPP sebagai skenario pembangunan infrastuktur permukiman kota yang sudah menetapkan arah dan ikon yang diyakini akan mampu membawa sebuah kota ke arah perkembangan disegala bidang dan memiliki daya saing sesuai dengan kekhasan masing–masing, yang kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan tupoksi Cipta Karya dan dimasukkan dalam format Rencana Program Investasi jangka Menengah (RPIJM) sesuai anjuran Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 2005.

Didalam SPPIP/RPKPP, rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan sudah harus dimuat secara jelas, sementara detail kebutuhan infrastrukturnya tercantum dalam RPIJM. Untuk menetapkan sasaran yang tepat, didalam RPKPP sudah harus menampilkan profil kawasan kumuh kota yang bersangkutan. Melalui profil tersebut akan dapat diketahui kategori kekumuhan, penyebab serta dampaknya jika tidak segera diatasi. Kategori dan tingkatan kekumuhan akan menentukan jenis penanggulangannya.

Penanganan kualitas lingkungan/kawasanKawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan tidak hanya memperburuk citra dan wajah kota namun juga menimbulkan masalah kemanusiaan, sosial dan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia,

kawasan Permukiman kumuh


namun juga dunia sejalan dengan tumbuh masifnya berbagai kawasan perkotaan untuk menunjang gaya hidup modern. Dunia tak henti-hentinya menghimbau dan mengirimkan pesan agar semua negara peduli terhadap penghapusan kemiskinan dan kawasan kumuh perkotaan melalui perencanaan kota yang baik dan tetap berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu upayanya adalah penyediaan hunian sehat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman kumuh sejak lama, misalnya :

Program perbaikan kampung, program penanganan lingkungan permukiman kumuh, program peningkatan kualitas lingkungan serta, program-program lain dibidang perumahan dan permukiman seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana (rusuna), dan Neighborhood Upgrading and Shelter project (NUSSP), serta program-program lain yang dilakukan bersama pihak swasta dan masyarakat. Dalam proses penanganan perumahan dan permukiman kumuh diterapkan 2 (dua) pendekatan yang disesuaikan dengan skala masalah dan kondisi eksisting kawasan tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

latar belakang

15

Peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman kumuhDalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan dengan pola-pola penanganan:a. Pemugaran;b. Peremajaan; atauc. Pemukiman kembali.

Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Penetapan lokasi(1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman

kumuh wajib memenuhi persyaratan:

a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;

c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;

d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;e. Kualitas bangunan; danf. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

(2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.


PemugaranPemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Peremajaan(1) Peremajaan sebagaimana dilakukan untuk

mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.

(3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.

(4) Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pemukiman kembali(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud

dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

(3) Pemukiman kembali dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

latar belakang

17

uPaya Pencegahan kawasan Permukiman kumuhPemerintah melalui Kementerian PU juga telah melakukan upaya-upaya nyata pencegahan (preventif) di daerah-daerah yang berpotensi menjadi kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Salah satu contohnya adalah dengan membangun rusunawa untuk mahasiswa di kota-kota yang menjadi tempat beroperasinya beberapa perguruan tinggi yang menampung ribuan mahasiswa.

Langkah pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak akibat tingginya permintaan hunian mahasiswa, yang dijawab masyarakat dengan membangun kos-kos-an secara liar, tidak terkendali dan dilakukan parsial tersebar di berbagai lokasi tanpa memperhatikan aturan pengembangan tata ruang wilayah. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menggangu keindahan wajah kota yang berdampak pada menurunnya kenyamanan

dan kualitas hidup masyarakat serta menggangu semangat belajar para mahasiswa yang tinggal dan belajar di kota tersebut.

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Kementerian PU telah meresmikan rusunawa mahasiswa ITB sebagai salah satu upaya preventif pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di Jatinangor. Keberadaan rusunawa berikut fasilitas penunjangnya di lingkungan kampus ini telah dibangun dengan konsep eco campus dan green campus untuk mendukung green city yang sejalan dengan upaya Kementerian PU dalam mencapai prinsip permukiman yang berkelanjutan. Kawasan rusunawa ITB Jatinangor menjadi istimewa karena telah dilengkapi penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menjadi model bagi penataan dan pengembangan rusunawa Kementerian PU ditahun-tahun yang akan datang.

19

pencapaian

rusunawasebagai salah satu solusi

2


landasan hukum : menegaskan keberPihakanEra baru yang lebih menjanjikan bagi pengembangan program rusun baru saja dimulai. Indonesa kini telah memiliki Undang-Undang (UU) Rumah Susun (rusun) baru. UU No. 20 tahun 2011 yang telah disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna tanggal 18 Oktober 2011 ini menggantikan UU No. 16 tahun 1985 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap individu dan partisipasi masyarakat serta tanggungjawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rusun. Disamping dinamika perubahan masyarakat, globalisasi dan budaya yang turut mempengaruhi dan menjadikan Undang-Undang sebelumnya tidak lagi memadai sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rusun.

Undang-Undang yang memperkuat konsepsi program penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan penyelenggaraan rusunawa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam beberapa tahun terakhir ini jelas mengamanatkan penanganan terpadu lintas sektoral, mengingat penanganan masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan mempersiapkan diri terutama dalam menetapkan lokasi-lokasi kawasan kumuh dan merencanakan penanganan secara terpadu. Adapun Pemerintah Provinsi diharapkan perannya sebagai fasilitator yang membantu koordinasi, dan pembinaan dalam proses pelaksanaan fisiknya.

Keberadaan Undang-Undang ini jelas telah memperkuat legitimasi serta menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan rusun berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

“Multidimensionalnya penanganan kawasan kumuh melalui pembangunan rusunawa membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang didasari pemahaman dan komitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik”

rusunawa sebagai salah satu solusi


21

RUSUnASRAMAMAHASiSwAiTBJATinAngoR

21

rusunawa sebagai strategi Penataan Permukiman kumuhPermukiman kumuh bisa diatasi dengan perencanaan kawasan dan implementasi yang terintegrasi dengan hunian vertikal sebagai salah satu solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan telah mengisyaratkan pemangku kepentingan khususnya pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mulai mempertimbangkan konsepsi hunian vertikal sebagai upaya efisiensi lahan yang juga akan berdampak pada penurunan biaya hidup masyarakat serta penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang transportasi.

Rusunawa sebagai salah satu strategi penataan permukiman kumuh perkotaan membawa beberapa implikasi positif antara lain : (1) Membantu mengatasi permasalahan pemukiman

kumuh perkotaan dengan penerapan urban renewel atau peremajaan kota.

(2) Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum atau tidak mampu menghuni rumah milik.

(3) Menjamin kepastian dan keamanan tinggal (secure tenure) terutama bagi komunitas yang semula menghuni lingkungan dan atau kawasan ilegal.


(4) Penggunaan lahan yang efisien akan berdampak pada pelestarian lingkungan karena memperluas daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta memberikan ruang/lahan untuk fungsi-fungsi sosial yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan komunitas yang tinggal dilingkungan tersebut.

(5) Teknik pembangunan fisik rusunawa telah dikembangkan (diantaranya dengan sistem prototype dan sistem terkini) yang mempercepat proses konstruksi yang dapat diandalkan dalam efisiensi waktu, pengatasan permasalahan runtuh dan tahan gempa.

(6) Bentuk bangunan vertikal menekankan pada efisiensi pemanfaatan lahan.

(7) Konsentrasi hunian yang terpusat menciptakan efisiensi dalam investasi dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

(8) Radius pencapaian yang relatif dekat dengan pusat kota akan mengurangi pemborosan biaya hidup keluarga dan penghematan energi berkaitan dengan transportasi.

direktorat jenderal ciPta karya sebagai Penyelenggara rusunawaKeberadaan Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang menyempurnakan UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menggantikan UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, telah memperkuat konsepsi program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan Rusunawa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1993.

UU No. 20/2011, mengkategorikan rumah susun komersial, umum, khusus dan Negara. Sebagian besar rusun yang dibangun oleh Kementerian PU sampai saat ini adalah rusun umum dan khusus yang mewajibkan pemerintah untuk bertanggung

jawab dan memfasilitasi penyediaanya yang diperuntukan bagi MBR dengan cara sewa.

Renstra Kementerian PU 2010-1014 mengamanatkan pembangunan 250 Twin Block (TB) yang difokuskan untuk membantu Pemda dan menata permukiman perkotaan. Pada periode tahun 2010-2012 telah dibangun sebanyak 110 TB, sisanya sebanyak 140 TB direncanakan akan dibangun pada periode tahun 2013-2014.

Menurut UU No. 20/2011, penyelenggaraan rusun meliputi :1. Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan.2. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan.3. Perawatan, Pengendalian, Kelembagaan,

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan.4. Peran serta masyarakat yang dilaksanakan

secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

“Renstra Kementerian PU mengamanatkan pembangunan 250 TB sepanjang tahun 2010-2014. Dalam periode tahun 2010-2012 telah dibangun 110 TB. Sisanya sebanyak 140 TB direncanakan dibangun tahun 2013-2014”


2323

rusunawa cingised, bandung, jawa barat

25

pencapaian

mempersiapkanpembangunan rusunawa

3


kriteria kotaKota yang sudah harus mempertimbangkan pengembangan hunian vertikal adalah kota metropolitan, kota besar dan kota sedang (yang memiliki permasalahan kawasan kumuh yang ada diwilayahnya melalui penyusunan SPPIP/RPKPP, RPIJM).

Disamping karena faktor besarnya jumlah penduduk dan kepadatannya, maka kota-kota yang berciri sebagaimana disebutkan dibawah ini sudah harus bersiap mengembangkan penanganan hunian vertikal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :1. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai PP No. 26 tahun 2007 tentang RTRWN.2. Kota potensial pendorong pertumbuhan yang dicirikan sebagai pusat jasa,

pusat pengolahan dan atau simpul transportasi regional maupun nasional.3. Kota penyangga kota besar/metropolitan dengan basis kegiatan

ekonomi perkotaan, kawasan-kawasan industri, pelabuhan/transportasi, perdagangan dan lain sebagainya yang berada diwilayahnya dan atau berada disekitar wilayah administrasinya.

lokasiLokasi tempat rusunawa akan dibangun ditetapkan sendiri oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai kebijakan lokal berdasarkan kriteria dan peraturan nasional yang berlaku serta pertimbangan radius atau jarak serta kemudahan transportasi bagi warga calon penghuni dari tempat awal dan atau tempat mereka bekerja. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan antara lain adalah :• Bertolak dari penanganan permukiman kumuh yang diawali dengan

pemetaan dan kajian kelayakan untuk menetapkan tingkatan kekumuhan sehingga memerlukan upaya peremajaan yang berdampak pada kebutuhan akan hunian sewa vertikal sebagai salah satu solusinya.

• Tinjauan terhadap RTRW untuk menentukan kelayakan lokasi ditilik dari fungsi lahan dan tata guna tanah.

“Rumah adalah tempat pertama pembentukan karakter dan jati diri. Pada anak-anak yang tumbuh di rumah dengan lingkungan yang baik dan sehat, masa depan bangsa dipertaruhkan”

mempersiapkanpembangunan rusunawa

27

mempersiapkan pembangunan

• Tinjauan sosial dan ekonomi yang akan meyakinkan bawah komunitas yang dipindahkan dan nantinya menghuni rusunawa di lokasi yang baru tidak tercabut dari akar kehidupan dan penghidupannya yang mendasar.

lahanTempat gedung negara yang berupa rusunawa tersebut dibangun harus dijamin bahwa :1. Memenuhi syarat administratif yang diartikan

bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda (atau perguruan tinggi/lembaga-lembaga lain yang telah selasai diseleksi dan disetujui oleh Ditjen Cipta Karya) yang syah dan tidak menyalahi peraturan lokal, regional maupun nasional.

2. Memenuhi persyaratan fisik yang dimaksudkan bahwa lahan tersebut tidak rawan bahaya dan atau bencana permanen periodik yang tidak bisa diatasi.

3. Memenuhi persyaratan ekologi yang artinya dibangunnya hunian bertingkat jamak tersebut

tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan (diperlukan kajian amdal).

4. Tidak berdampak sosial negatif, artinya bahwa pembangunannya diyakini tidak menimbulkan gejolak sosial yang merugikan dan berlangsung lama.

Luas lahan minimal yang disyaratkan adalah : 50m2 x 100m2 = 5000 meter persegi dan kondisi lahan matang/siap bangun.

PemanfaatanPola investasiStimulus awal pembangunan rusunawa berasal dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan APBD, sehingga tidak dituntut pulih biaya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kutipan iuran biaya pengelolaan atau sewa kepada penghuni tidak diperhitungkan atas besaran investasi tetapi maksimal hanya sebesar nilai pengeluaran untuk pengelolaan yang diperhitungkan tiap bulannya. Berdasarkan kondisi tersebut jelas bahwa keberadaan rusunawa dari APBN tidak bisa diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah setempat maupun pengelola.

Sementara disisi lain keberlanjutan operasionalisasi bangunannya tetap harus dipikirkan. Dengan demikian diperlukan terobosan kebijakan lokal yang inovatif agar kegiatan operasionalnya tetap berkesinambungan.

Salah satu cara misalnya dengan memberikan subsidi silang antar penghuni dengan membedakan fasilitas unit hunian untuk sasaran penghuni yang berbeda kelas. Tujuan kebijakan ini adalah agar unit yang lebih representatif dapat mensubsidi unit yang dihuni oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk dapat menerapkan kebijakan inovatif yang tepat sasaran dan tujuan, diperlukan pengamatan yang cermat dari pengelola sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga yang benar-benar berhak untuk dibantu.

kontruksi Pembangunan rusunawa


Peluang komersialisasiPeluang komersialisasi sangat mungkin dilakukan dengan cara membangun hunian vertikal campuran dalam satu lingkungan, yang terdiri atas hunian sewa bagi masyarakat menengah keatas dengan tarif sewa sesuai dengan harga pasar yang pengadaan dan pengelolaannya dikelola swasta dengan hunian rusun sewa bagi MBR. Disamping itu juga bisa didirikan bangunan komersial lainnya sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini tentu hanya bisa dilakukan jika lokasi bangunannya terletak di kawasan yang strategis dengan luas kawasan memadai serta dukungan peraturan yang kondusif untuk implementasinya.

status asetGedung negara berupa rusunawa sebelum diserahkan kepada Pemda sebagai status aset tetap, masih menjadi aset Negara yang pembangunannya telah dibiayai APBN. Penyerahan kepada Pemda secara bertahap dimulai saat proses konstruksi dimulainya yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai peraturan yang ada, yakni berdasarkan UU No.1 tahun 2004, dan PP No.6 tahun 2006.

teknisTeknis pelaksanaan pembangunan rusunawa ditetapkan sebagai kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum C/q Ditjen Cipta Karya yang telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai sisi baik teknis sosial maupun ekonomi dengan tidak mengabaikan peraturan yang ada baik lokal, regional maupun nasional.

Beberapa hal yang menjadi ketentuan spesifikasi teknis bangunan rusunawa adalah sebagai berikut :1. Bangunan vertikal berlantai 5 (lima), sebuah

bangunan vertikal masih diijinkan tanpa elevator.2. Satuan bangunan yang disebut twin blok yang

memuat 48 unit sarusun setiap bloknya atau 96 unit sarusun. Setiap twin block ditambah 3 (tiga)

unit hunian yang diletakkan di ground floor bagi warga penderita cacat.

3. Prasarana dan sarana dalam bangunan, lingkungan dan atau kawasan disediakan sesuai dengan persyaratan yang mempertimbangkan jumlah pemakai dan intensitas pemakainya.

4. Dilaksanakan melalui desain prototype yang dikembangkan dan masih memungkinkan adanya sentuhan arsitektur lokal dan adaptasi kondisi lokal lainnya yang tidak banyak berpengaruh terhadap garis kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Luasan unit satuan rusun adalah 24 m2 dilengkapi dengan pantry dan kamar mandi dan WC.

6. Persyaratan bangunan termasuk penyediaan instalasi–instalasi dalam bangunan dipenuhi sesuai peraturan yang ada.

7. Menggunakan sistem precast sesuai dengan persyaratan–persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum .

rusunawa siaP huni

mempersiapkan pembangunan

2929

PengelolaanPengelolaan rusunawa paska konstruksi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2011 pasal 57 ayat 3 dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi biaya pengelolaan bagi rusunawa tersebut.

Pengelolaan rusunawa merupakan tahap lanjut yang menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat berkaitan dengan keberlanjutan kemanfaatan yang harus senantiasa dijaga, dimulai sejak gedung rusunawa tersebut dinyatakan layak untuk dihuni. Dalam hal ini peran aktif Pemerintah Daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan pemanfaatan rusunawa sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dan bentuk keberpihakan kepada MBR hingga keberadaannya sebagai ikon kota yang bebas dari kawasan kumuh.

PenghunianPenghunian rusunawa merupakan bagian penting dari pengelolaan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten pada proses paska kontruksi. Hal terkait penghunian semestinya telah dipersiapkan dengan matang, termasuk penghuni yang diperbolehkan menyewa atau tinggal di unit-unit sarusun saat Pemerintah Kota/Kabupaten mengusulkan pembangunan rusunawa.

bantuan teknisBantuan teknis pengelolaan dan penghunian rusunawa akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya untuk mengantisipasi pra dan pasca konstruksi. Kegiatan tersebut berupa pendampingan dilapangan yang sebelumnya telah diawali dengan proses sosialisasi dengan panduan–panduan sebagai berikut :

Pra KonstruksiBantuan teknis pra konstruksi kepada Pemda dapat berupa : 1. Pemahaman tentang penanganan kawasan kumuh. 2. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat.

3. Pemahaman tentang kebijakan perencanaan bangunan gedung negara dan pelaksanaan konstruksi.

4. Pemahaman lain berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing–masing Pemangku Kepentingan.

Pasca KonstruksiBantuan teknis Paska Konstruksi kepada Pemda dapat berupa :1. Administrasi pengelolaan termasuk

kelembagaan. 2. Pelaksanaan penghunian termasuk sistem

sewa.

uang sewa atau iuranUang sewa atau iuran pengelolaan yang dikutip dari penghuni merupakan tulang punggung pembiayaan pengelolaan rusunawa. Namun demikian, saat Pemda meyakini bahwa jumlah iuran yang dikutip tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pengelolaan maka Pemda harus memutuskan untuk memberikan subsidi demi menjaga keberlangsungan operasionalnya.

kelembagaanPengelolaan rusunawa pada awal penghunian dilakukan oleh UPT (Unit Pengelola Teknis) yang keanggotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah berkembang dan status gedung negara tersebut sudah dihibahkan kepada Pemda, maka Pemda dianjurkan untuk mengembangkan manajemen pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal tempat gedung tersebut berada.

Badan Layanan Umum (BLU) atau sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelembagaan dan cara legal yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pengelolaan aset rusunawa ketika gedung negara tersebut telah diserahkan sebagai aset tetap .

31

pencapaian

proses dan tahapanpembangunan rusunawa

4


“Proses pembangunan rusunawa telah diatur melalui tahapan yang jelas untuk memudahkan para pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan efisien”.

proses dan tahapanpembangunan rusunawa

Proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan rusunawa meliputi :1. Usulan dari Pemda diterima dan dibahas oleh

Tim Pokja rusunawa di Pusat;2. Sosialisasi dan pematangan usulan oleh Tim

Sosialisasi Pokja rusunawa;3. Investigasi terhadap (form 1 s/d 4) dan tinjauan

lapangan termasuk melihat kemungkinan

dampak sosial dan aspirasi masyarakat secara selintas;

4. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Pemda;

5. Alokasi kegiatan pada tahun yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat maupun daerah berkaitan dengan kesiapan sesuai dengan persyaratan;

33

proses dan tahapan pembangunan

tahap penyelenggaraan usulan hingga tandatangan perjanjian kerja sama

Tahap Penyelenggaraan

Usulan Pemerintah Daerah Verifikasi Administrasi dan Fisik Tandatangan Perjanjian Kerjasama

Pemerintah Daerah yang merencanakan penanganan masalah perumahan dan permukiman kumuh dengan hunian vertikal.

Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi akan mendalami proposal dan mencocokkan dengan keadaan di lapangan, baik yang bersifat :1. Kesesuaian program.2. Status tanah.3. Luasan dan dimensi tanah.4. Kematangan tanah.5. Lingkungan sekitar termasuk kelengkapan

kemudahan pelaksana konstruksi.

Jika seluruh persyaratan dipenuhi dan masing-masing pihak (Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota) telah memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka PKS ditandatangani ketiga belah pihak sebagai pegangan pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya.

Mengajukan proposal dengan lebih dulu menyusun SPPIP dan RPKPP serta RPUM yang mengidentifikasikan kebutuhan Rusunawa.

Mengkondisikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

6. Pembuatan DED yang mempertimbangkan persyaratan/peraturan yang berlaku, kebijakan teknis Kementerian Pekerjaan Umum serta semaksimal mungkin mengadaptasi aspirasi masyarakat;

7. Pelaksanaan fisik;8. Bantuan teknis pengelolaan dan penghunian

dan pendampingan pelaksanaan di lapangan.

Perjanjian kerja samaSetelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan dipahaminya tugas dan tanggungjawab oleh masing-masing pihak maka akan dilanjutkan dengan proses penandatanganan kerjasama yang proses dan ketentuannya diuraikan sebagai berikut : Perjanjian kerjasama ditandatangani bersama oleh Direktur Pengembangan Permukiman, Kepada Dinas Provinsi dan Walikota/Bupati.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan pembiayaan penyelenggaraan rumah susun umum sewa (rusunawa).

2. Sosialisasi penyelenggaraan rusunawa.3. Pelaksanaan pembangunan rusunawa.4. Pengelolaan yang terdiri dari pemanfaatan,

penghunian, pemeliharaan dan perawatan.5. Pelaksanaan hibah aset Barang Milik Negara.Tugas dan tanggungjawab, pendanaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, perubahan perjanjian dan ketentuan penutup.

usulanUsulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah Kota/Kabupaten disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum c/q Ditjen Cipta Karya dengan memperhatikan beberapa hal berikut : 1. Pemerintah Kota/Kabupaten sudah memiliki

rencana penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan (tercantum dalam Rencana Strategis Daerah), SPPIP/RPKPP yang memuat profil kawasan kumuh.


2. Tercantum dalam RPIJM bahwa rusunawa merupakan salah satu solusi permasalahan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

3. Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan lahan (milik Pemerintah Daerah) yang memenuhi persyaratan administratif, sosial, teknis (siap bangun) dan ekologis.

4. Pemerintah Kota/Kabupaten menyelesaikan semua ijin yang berada dalam kewenangannya.

5. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia menyediakan prasarana dan sarana dasar antara lain sambungan air minum dan listrik.

6. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia mengelola secara baik dan berkelanjutan setelah bangunan secara teknis dinyatakan siap huni.

kelengkaPan usulanUsulan pembangunan rusunawa yang dipersiapkan Pemerintah Daerah harus dilengkapi Surat

Permohonan Pembangunan rusunawa yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU yang dilengkapi lampiran berupa proposal yang bermuatan hal–hal sebagai berikut :1. Konsepsi penanganan kawasan pemukiman kumuh

dikaitkan dengan rencana kebutuhan rusunawa yang diusulkan termasuk SPPIP/RPKPP atau draft atau proses penyusunan SPPIP/RPKPP dan profil kumuh.

2. Produk perencanaan yang ada (memuat rencana penanganan pemukiman).

3. Gambar lahan, peta kota yang memuat informasi kawasan kumuh dan rencana lokasi rusunawa serta data–data pendukung lainnya luasan, kondisi sekitar, status lahan, dll.)

4. Sertifikat lahan atau tanda bukti sewa tanah lebih lama dari 20 tahun terhitung mulai bangunan difungsikan.

5. Bukti bahwa tanah sudah siap bangun dan tidak terganggu oleh segala bentuk aktifitas yang berada diatas lahan tempat rusunawa akan dibangun .


35

tahap penyelenggaraan sosialisasi hingga pelaksanaan konstruksi

Tahap PenyelenggaraanSosialisasi dan Pemberdayaan

MasyarakatPenyusunan Detail Engineering Design

(DED) Pelaksanaan Konstruksi

Dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan akan dibangunnya rusunawa dengan tujuan :• Masyarakat siap menerima

keberadaan rusunawa dilingkungannya;

• Siap dipindahkan bagi calon penghuni;

• Tidak ada gangguan/hambatan baik selama proses konstruksi maupun saat dimanfaatkan.

• Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker PKPPS Direktorat Pengembangan Permukiman.

• Desain gedung prototype.• DED dibuat untuk penyesuaian dengan

keadaan lahan dan kondisi lahan dan kondisi tanah berkaitan dengan desain sub struktur.

1. Penyerahan lokasi kerja.2. SPMK.3. Program mutu.4. Rapat pra pelaksanaan kontrak.5. Mobilisasi6. Pemeriksaan bersama.7. Pekerjaan dimulai.8. Pekerjaan selesai PHO-FHO.

sosialisasi hingga konstruksiSetelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan, akan diadakan sosialisasi pemberdayaan yang dilaksanakan secara pararel dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk mempersiapkan proses pelaksanaan konstruksi secermat dan tepat mungkin. Berikut diuraikan secara detail setiap tahapan sejak proses sosialisasi, penyusunan DED hingga pelaksanaan konstruksi.

Pelaksanaan fisikDalam tahapan pelaksanaan tahapan fisik, dilakukan beberapa kegiatan yang dimulai sejak penyerahan lokasi hingga serah terima yang prosesnya diuraikan sebagai berikut :1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan PPK kepada

kontraktor setelah sebelumnya PPK menerima lokasi tersebut dari Pemerintah Daerah.

2 Program mutu dibuat oleh kontraktor yang diserahkan saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang berisi pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, prosedur instruksi kerja dan pelaksanaan kerja.

3. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dihadiri oleh PPK, kontraktor, manajemen konstruksi,

konsultan perencana dan wakil Pemprov dan wakil Pemkab/Kota yang membahas program mutu, teknis dan jadwal pelaksanaan, metode kerja dan lain-lain.

4. Pengendalian Pelaksanaan meliputi kegiatan :• Pelaporan oleh manajemen konstruksi

(harian, mingguan dan bulanan);• Rapat Koordinasi (rutin dan berkala, mingguan

dan bulanan) melibatkan tim pelaksana/direksi pekerjaan.

• Monitoring dan evaluasi.

5. Show Case Meeting (SCM) dilakukan ketika ada keterlambatan progress fisik sebagai berikut :• Deviasi 5%-7%, SCM antara satker,

konsultan, pengawas lapangan (MK) dan kontraktor.

• Deviasi 7%-10%, SCM antara kadinas PU Provinsi, satker, konsultan (MK) dan kontraktor.

• >10%-<15% ditingkat pusat dengan Direktur Pengembangan Permukiman yang memutuskan kontraktor boleh lanjut atau tidak.

Penyelesaian kontrak PHO; Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke STP II (FHO) jangka waktunya 6 (enam) bulan)=masa pemeliharaan.


tahap persiapan penghunian hingga proses hiBah

Tahap Penyelenggaraan

Persiapan Penghunian Pengelolaan/Penghunian Proses Hibah

• Diawali pembentukan UPT.• Melakukan pendekatan dan

persiapan calon penghuni yang sudah mendapatkan daftarnya sejak pangajuan proposal.

• Mendalami dan melaksanakan administrasi penghunian sesuai panduan yang ada.

• Perawatan dan pemeliharaan bangunan.• Sewa/iuran penghuni.• Pemberdayaan penghuni.• Pengelolaan uang keluar/masuk.• Tata tertib penghuni.• Tugas dan tanggungjawab pengelola/

penghuni.• Hak dan kewajiban.• Pendaftaran ulang.• Penalti/denda.

• Proses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

• Koordinasi dengan PBMN.• Kelengkapan dokumen.

PeReSMiAnRUSUnASRAMAMAHASiSwAiTBJATinAngoRoLeHMenTeRiPeKeRJAAnUMUM,DJoKoKiRMAnToDAnReKToRiTB

PRoF.DR.AKHMALoKADiDAMPingiwAKiLMenTeRiPeKeRJAAnUMUM,HeRMAnToDARDAKDAnDiRJenCiPTAKARyA,BUDiyUwono


37

PersiaPan Penghunian dan hibahSetelah selesainya pembangunan/konstruksi segera harus disiapkan persiapan penghunian, pengelolaan penghunian hingga proses hibahnya. Untuk kelancaran proses yang sangat krusial ini peran aktif Pemerintah Daerah sangat menentukan.

Bercermin dari realitas dilapangan dalam fase ini akan terjadi saat krusial yakni saat proses pemindahan aset belum sepenuhnya tuntas karena memerlukan proses yang cukup panjang di Direktorat Kekayaan Negara. Pada periode saat belum lengkapnya dokumen serah terima, sementara pembangunan sudah selesai dilakukan, pasti akan menimbulkan kekosongan/ketidakpastian pemelihaan atas aset tersebut. Untuk menghindari kerusakan atau tidak terpeliharanya aset dengan baik, Pemerintah Daerah dituntut mampu dan mau melakukan upaya terobosan sehingga kepentingan berbagai pihak, terutama masyarakat calon penghuni dapat berjalan dengan baik.

Proses dan Persyaratan hibahSyarat-syarat pelaksanaan hibah meliputi :1. Sertifikat tanah.2. Izin mendirikan bangunan.3. Permohonan pernyataan menerima BMN

Rusunawa.4. KIB.5. PPS.6. DIP/DIPA.7. Laporan hasil audit.8. Copy dokumen kontrak.

status Penghunian rusunawaSejak digagas dan dirintis programnya pada tahun 2003 hingga tahun 2011 telah dibangun sebanyak 235,5 TB rusunawa dengan 142,5 TB telah terhuni serta 93 TB yang belum terhuni.

status penghunian rusunaWa ta 2003 -2011Status:27September2012

RUSUNAWA TERBANGUN RUSUNAWA TERhUNi RUSUNAWA BElUm TEhUNi

TOTAl TA 2003-2011 : 235,5 TB TOTAl TA 2003-2011 : 142,5 TB Presentase Terhuni 61%

TOTAl TA2003-2011 : 93 TBPresentase Belum Terhuni 39%

Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 195,5 TB Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 135,5 TB Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 59 TB• 19 TB Rusunawa Lokasi DKI Jakarta (saat ini dalam proses serah terima pengelolaan) • 40 TB -24 TB: Saat ini dalam proses penghunian -16 TB: belum dapat dihuni tahun ini

Tahun Anggaran 2010-2011 : 40 TB Tahun Anggaran 2010 - 2011 : 6 TB Tahun Anggaran 2010-2011 : 34 TB• 34 TB Saat ini dalam proses penyambungan PLN dan PDAM

peran dan kontribusipara pemangku kepentingan

5


Kesediaan semua pihak untuk saling mendukung dengan menjalankan sebaik mungkin porsi tugas dan tanggungjawabnya akan sangat membantu percepatan pencapaian target kinerja sekaligus ketersediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berikut uraian tugas dan fungsi para pemangku kepentingan pendukung suksesnya program rusunawa sebagai salah satu upaya penuntasan kawasan kumuh :

Pemerintah PusatSelaku pelaksana pembangunan rusunawa Pemerintah Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum berperan memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis bagi penyediaan rusun. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan tingginya dinamika kebutuhan hunian diperkotaan serta sebagai langkah penting untuk menghilangkan kawasan kumuh tanpa harus memarjinalkan komunitas tidak mampu. Dalam kaitan ini Pemerintah Pusat berperan mendorong kemandirian Pemda dalam pengelolaan dan pengembangan rusunawa dengan menetapkan : 1. Pedoman Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan

Pengendalian Pembangunan. 2. Menetapkan Pedoman tentang standar pelayanan minimal yang dapat

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan rusunawa di wilayahnya.

3. Melakukan bantuan teknis pembangunan, penghunian dan pengelolaan rusunawa pra konstruksi sampai konstruksi.

Untuk menjamin pencapaian target dan keberlanjutan program rusunawa, kesadaran dan peran aktif para pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Hal tersebut penting maknanya mengingat sukses pelaksanaan program sangat tergantung pada terciptanya kolaborasi kokoh yang didasari pemahaman yang sama, serta kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan penuh rasa tanggungjawab.

peran dan kontribusi para pemangku kepentingan

41

peran dan kontribusi

rusunawa Penjaringan sari, surabaya


Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya bertugas melaksanakan dan menyukseskan program tersebut dengan menjalankan tugas sebagai berikut :1. Mengamankan amanat RPJMN dan Renstra

Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun 250 TB pada periode tahun 2010-2014.

2. Menjaga kesesuaian program (penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah).

3. Pembangunan fisik rusunawa.

4. Menjaga kualitas, estetika dan keandalan bangunan.

5. Pembinaan dalam pengelolaan dan penghunian.6. Fasilitator dalam proses hibah.

Pemerintah ProvinsiPemerintah Provinsi berperan sebagai (agen of development) dari Pemerintah Pusat utamanya dalam menunjang pembangunan rusunawa. Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan

Peresmian rusunawa sukoharjo, jawa tengah oleh menteri Pekerjaan umum, djoko kirmanto

43

pencapaian

penyelenggaraan rusunawa serta membantu dalam proses pelaksanaan fisik. Kewajibannya meliputi : 1. Memasukan konsepsi pembangunan rusunawa

dalam Jakstra pemukiman tingkat provinsi.2. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat

tentang peta permasalahan berkaitan dengan kebutuhan rusunawa diwilayahnya.

3. Melakukan bantuan teknis pembangunan rusunawa, penghunian dan pengelolaan sesuai kebijakan nasional dan provinsi.

Garis besar tugas Pemerintah Provinsi diuraikan sebagai berikut :1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan hubungan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

2. Pembinaan penyelenggaraan rusunawa.3. Membantu dalam proses pelaksanaan fisik. Pemerintah kabuPaten/kotaPemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam suksesnya pembangunan fisik hingga pengelolaan dan penghunian Rusunawa. Keberhasilan pengelolaan Rusunawa pada akhirnya ikut mencerminkan kesuksesan peran Pemda didalam menangani wilayahnya. Peran Pemda sangat penting sejak tahap awal

hingga keberlanjutannya ketika Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah harus menurunkan tingkat perhatiannya kepada kota/kabupaten bersangkutan.Garis besar tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan

Perumahan dan Permukiman kumuh melalui SPPIP, RPKPP dan RPIJM.

2. Menyediakan lahan siap bangun dengan luasan dan dimensi yang memenuhi Persyaratan lahan.

3. Mengalokasikan dana APBD untuk penunjangan pembangunan insfrastuktur (PSD) rusunawa seperti listrik dan penyediaan air bersih dan subsidi pengelolaan rusunawa jika diperlukan.

4. Sosialisasi atau pengkondisian warga masyarakat calon penghuni serta masyarakat sekitar tentang bagaimana cara hidup di/ dan sekitar Rusunawa.

5. Melengkapi dokumen pembangunan dan hibah.6. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).7. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan

penghunian, perawatan dan pemeliharaan bangunan.

8. Mengalokasikan subsidi pengelolaan, jika iuran/uang sewa tidak dapat menutup biaya operasional gedung.

rusunawa di entikong, kalimantan barat

45

pencapaian

best practices rusunawakota probolinggo

6


Rusunawa Bayuangga, ProbolinggoKeluarga Baru itu lahir Dari Rasa Kebersamaan

suasana di rusunawa banyuangga, Probolinggo

jawa timur

Melewati pagi di Kota Probolinggo begitu mengesankan. Selain bisa menghirup udara segar, kita juga dapat menikmati suasana kota yang bersih dan tertata apik hingga di setiap sudutnya. Tak heran bila Piala Adipura (4 kali) dan Piala Citra Adi Bhakti Abdi Negara berhasil diraihnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh perkotaan. Diraihnya beberapa penghargaan tingkat nasional tersebut sejalan dengan Visi Kota Probolinggo 2010-2014, “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif dan Berkesinambungan.”

47

best practices

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 56.667 km2. Kota yang memiliki pelabuhan perikanan yang cukup besar ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan dan tengah. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan.

Kawasan permukiman di Kota Probolinggo rnerupakan kawasan yang paling dominan diantara kawasan yang ada, yaitu mencapai luas 2.090 Ha (36,88% dari luasan Kota). Pola persebaran kawasan permukiman cenderung mengikuti arah dan pola perkembangan kota yaitu disekitar pusat kegiatan jasa atau sekitar pusat distribusi potensi sumber daya alam. Sedangkan untuk pola

perkembangan permukiman dibagi menjadi 2 yakni kampung tradisional yang sejak awal terbentuknya dipengaruhi oleh keberadaan potensi sumber daya alamnya. Kampung tradisional tersebut adalah : kampung petani di wilayah selatan yang merupakan wilayah pertanian dan kampung nelayan yang menempati wilayah pesisir serta real estate yang merupakan lahan kosong, dulunya merupakan sawah atau lahan tidak produktif yang kemudian berkembang menjadi kawasan permukiman.

“Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengentasan kekumuhan memang sangat tinggi. Program pengentasannya tidak hanya dilakukan terbatas pada anggaran yang kami miliki (APBD) tetapi juga melalui kerjasama dengan provinsi, lembaga lain seperti ICETT, USAID, Kementerian Perumahan Rakyat serta Kementerian Pekerjaan

rusunawa, 48 komitmen bersama penanganan permukinan kumuh

best practices

49

Umum yang telah membangun 2 twin block rusunawa di kota kami,” jelas H. M. Buchori SH., M.Si., Walikota Probolinggo. Menurut Buchori, pembangunan rusunawa di Kota Probolinggo merupakan program yang cukup strategis, karena merupakan salah satu program untuk mengatasi kekurangan (backlog) rumah dan dapat meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin terhadap hunian yang sehat, nyaman dan layak, sehingga dapat mengurangi kantong-kantong kekumuhan di Kota Probolinggo.

“Dari data jumlah backlog yang mencapai 10.887, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Probolinggo memang sangat membutuhkan lahan untuk hunian dan salah satu pemecahannya adalah dengan pembangunan rusunawa,” tambah Buchori.

mengatasi kekumuhan di kawasan industri dengan hunian vertikal.Pengentasan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam proses pembangunan, Kota Probolinggo menjadi kota yang produktif berbasis investasi. Pemerintah Kota telah merealisasikan beberapa pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM), termasuk pembangunan 4 twin block rusunawa yang dimulai sejak tahun 2009 – 2012, yaitu 1 twin block rusunawa di Kelurahan Mangunharjo (Rusunawa Bestari), 2 twin block rusunawa di Kelurahan Pilang (Rusunawa Bayuangga), dan 1 twin block rusunawa di Kelurahan Triwung Kidul (dalam proses pembangunan). “Daerah ini memang kawasan prioritas titik kumuh yang perlu ditangani karena termasuk kawasan industri yang terus berkembang cepat,” ujar Ir. Sanusi Sapuwan, MT., Kepala Bappeda Kota Probolinggo. Menurutnya, permasalahan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat serta keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Probolinggo membuat kehadiran rusunawa menjadi solusi yang tepat.

Rusunawa Bayuangga, misalnya. Selain digunakan oleh MBR yang berada di Kota Probolinggo juga digunakan oleh buruh-buruh di kawasan industri tersebut yang membutuhkan tempat tinggal layak. Pembangunan rusunawa sendiri dalam penggunaaan lahan untuk permukiman masih memenuhi persyaratan 10% dari kawasan industri.

Sebanyak 196 unit kamar di rusunawa yang terletak di Jalan Brantas itu sudah dihuni oleh warga yang sudah terdata di bidang aset Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo. Melalui DPPKA inilah masyarakat mendaftar untuk memperoleh giliran menempati salah satu unit di rusunawa Kota Probolinggo. Kepala Bidang Aset DPPKA, Pujo A Sastro


mengatakan bahwa fasilitas dan harga sewanya sangat terjangkau. Lantai I dan II Rp 100 ribu per bulan, lantai III dan IV Rp 90 ribu sedangkan lantai V lebih murah yaitu Rp 80 ribu sehingga membuat masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu “waiting list“ rusunawa Bayuangga maupun Bestari terus bertambah.

Saat ini DPPKA memang dipercaya untuk mengelola rusunawa Kota Probolinggo agar tetap terpelihara dengan baik. Untuk tahun 2011, DPPKA menganggarkan Rp 285.000.000,- dan Rp 303.100.000 pada tahun 2012 untuk keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di rusunawa dalam skala kecil diantaranya pengadaan genset, pemeliharaan hydrant, pengecatan dinding rusunawa dan lain lain. Kelak, rusunawa akan dikelola secara mandiri jika telah terbentuk UPTD. Pujo juga menegaskan kepada penghuni untuk menjaga hal yang akan menimbulkan ketidaknyamanan sesama penghuni lainnya. Pihaknya menghimbau kepada penghuni agar rusunawa dipergunakan sesuai peruntukannya, tidak disewakan ke orang lain apalagi bukan warga dari Kota Probolinggo.

Paguyuban, kerja bakti hingga aerobik, semua ada!Namun demikian, kehadiran rusunawa tidak serta merta membuat masyarakat Kota Probolinggo khususnya Kecamatan Mayangan tertarik untuk menghuninya. “Sangat sulit mencari calon penghuni yang menempati rusunawa kala itu. Kerjasama seluruh tim komunitas rusunawa dengan memberi sosialisasi kepada calon penghuni di kelurahan sekitar rusunawa termasuk memberi ganti santun kepada masyarakat yang dulunya menempati tanah pemerintah untuk pindah ke rusunawa serta memberi pengertian akan pentingnya hunian sehat dan layak sangat membantu kelancaran prosesnya. Dengan berbagai upaya tersebut, tak jarang masih ada pro dan kontra dari masyarakat,” ujar Ir. Imanto, MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Tetapi setelah rusunawa terbangun, lanjut Imanto, antusiasme masyarakat untuk menghuni sangat besar terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah atau tinggal di kawasan kumuh dengan rumah yang tidak layak menjadi sangat terbantu dengan adanya rusunawa. “Masyarakat diberi pengetahuan untuk hidup lebih teratur, belajar bersosialisasi yang dibantu dengan dibentuknya RT/RW, paguyuban, pengajian dan karang taruna serta penerapan tata tertib penghuni oleh pengelola, sehingga masyarakat yang beraneka ragam karakteristiknya dapat hidup rukun dan saling bertoleransi,” imbuhnya.

Untuk dapat meningkatkan intensitas hubungan antar warga, Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum juga telah membangun beberapa fasilitas di lingkungan rusunawa seperti taman, pagar dan pos keamanan, canopi, musholla juga lapangan olahraga yang akan segera direalisasikan.

Bagi Avianto, Ketua RT 02 Blok B Rusunawa Bayuangga, tinggal di rusunawa sudah seperti tinggal di lingkungan keluarga sendiri. “Kami sering

best practices

51

guyub (kumpul) di teras, menjaga kebersihan lingkungan dengan kerja bakti,” imbuhnya. Seperti keluarga lainnya, Avianto menempati ruangan berukuran 21m2 bersama isteri dan satu orang anak. “Alhamdulilah, terasa cukup bagi kami,” ungkapnya sambil tersenyum. Begitu pula yang dirasakan Sujiwo (54 tahun) pedagang makanan matang yang tinggal di Blok B Lantai 2, “Saya dan isteri merasa nyaman tinggal disini walaupun harus angkat barang naik turun tangga sehabis berjualan. Ongkos sewanya pun murah, hanya Rp 100.000,-/bulan. Keamanan juga terjamin. Daripada rumah kontrakan saya yang dulu, bayarnya lebih mahal tapi rumahnya sudah rusak.”

Solehudin (34 tahun) Ketua RT 01 Blok A yang sangat bersyukur bisa menempati rusunawa

ini. “Kami ini rata-rata dulunya tetangga waktu tinggal di Kecamatan Mayangan. Jadi kami sudah saling kenal. Sudah seperti saudara. Ibu-ibu juga banyak kegiatannya, ada senam aerobik setiap minggu, posyandu, dan pengajian. Banyak orang beranggapan kalau tinggal di rusun kegiatannya jadi terbatas atau anggapan lain yang tidak baik. Oleh karena itu kami ingin menunjukkan pada masyarakat lain bahwa tinggal di rusunawa lebih sehat dan layak daripada tinggal di permukiman yang padat penduduknya,”tukasnya penuh semangat.

Ya, tanpa disadari, kebersamaan yang mereka ciptakan menimbulkan rasa memiliki satu sama lain sehingga mampu memupuk rasa persaudaraan yang kuat menjadi sebuah keluarga besar, Keluarga Rusunawa Kota Probolinggo.


ir. sanusi saPuwan, mt.KeTUABAPPeDAKoTAPRoBoLinggo“Pelaksanaan pembangunan rusunawa sejalan dengan arahan dan rencana pembangunan kota, serta sangat membantu Pemerintah Kota untuk mengatasi kekurangan (backlog) perumahan sekaligus meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin terhadap hunian yang sehat, nyaman dan layak. Melalui upaya yang serius dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota dan masyarakatnya, program pembangunan rusunawa ini diharapkan dapat membantu mengurangi keberadaan kantong-kantong kekumuhan di Kota Probolinggo”.

ir. imanto, mt.KePALADinASPeKeRJAAnUMUMKoTAPRoBoLinggo“Pembangunan rusunawa di Probolinggo berdampak positif bagi masyarakat. Saat ini ada sekitar 196 KK yang telah mendapatkan kesempatan untuk merasakan kenyamanan tinggal di rusunawa dengan biaya sewa yang sangat terjangkau. Program ini telah ikut membantu tertatanya lingkungan permukiman menjadi jauh lebih sehat, bersih dan aman.”

h.m. buchori sh. m.siwALiKoTAPRoBoLinggo“Pemerintah Probolinggo memiliki komitmen yang sangat serius untuk mengentasan kawasan kumuh. Keberadaan rusunawa nampaknya bisa menjadi alternatif yang tepat untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan layak. Untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang, kami siap mengambil peran dan mendukung program dengan menjalankan berbagai tugas dan fungsi sesuai koridor undang-undang. Percepatan program ini, serta keberhasilan implementasinya sangat ditunggu oleh masyarakat”.

sujiwo (54 tahun), PeDAgAng(PengHUni)

“Saya dan isteri bersyukur sekali bisa menempati rumah yang bagus dengan harga sewa yang terjangkau. Yang

pasti lingkungan lebih sehat dan tidak kumuh lagi.”

53

pencapaian

penutup7


Rusunawa merupakan salah satu alternatif penanganan kawasan kumuh yang terus bertambah luasannya sejalan dengan masifnya pengembangan perkotaan diberbagai wilayah Indonesia. Disamping bertujuan mengurangi kawasan kumuh terutama diperkotaan, rusunawa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui peremajaan, pemugaran dan relokasi.

Pembangunan rusunawa juga diarahkan pada pembangunan perkotaan yang lebih manusiawi sekaligus solusi peningkatan kualitas permukiman karena ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi perumahan dan permukiman.

Upaya rintisan pembangunan rusunawa telah dilakukan Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2003. Hingga saat ini telah sukses membangun 235,5 twin block dan akan terus ditingkatkan akselerasinya sehingga target untuk menjadikan Indonesia bebas daerah kumuh ditahun 2020 dapat terpenuhi. Pemenuhan komitmen ini penting artinya, tidak hanya karena komitmen Indonesia untuk memenuhi capaian ke-11 dari program MDGs, namun lebih dari itu karena program pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu tugas negara yang layak diprioritaskan.

Negara melalui Undang-Undang Dasarnya pada Pasal 28 H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah sebagai tempat tinggal bermakna sangat strategis karena dirumahlah pembentukan watak, karakter, jadi diri dan kepribadian bangsa sebagai tahapan penting pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dimulai. Menilik esensi pesan tersebut, keberpihakan, kepedulian dan tanggungjawab negara dalam menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal/rumah yang layak dan terjangkau makin penting maknanya.

Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Rusun (Rusun) menggantikan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang sudah

“landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat didasari oleh adanya pemahaman yang sama sebagai landasan aksi”

penutuppemanfaatan dan pengelolaan perkelanjutan

57

penutup

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat memberikan optimisme baru akan penyelenggaraan rusun yang lebih baik dan lebih cepat dimasa yang datang. Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek penting penyelenggaraan rusun ini, telah memperkuat legitimasi dan menegaskan peran para pemangku kepentingan sehingga yang diharapkan dapat bekerja sama, membangun sinergi lintas sektoral yang kokoh dan berkelanjutan.

Landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat didasari oleh adanya pemahaman yang sama sebagai landasan aksi. Kesepahaman ini selanjutnya akan mendorong lahirnya kesadaran bersama untuk bergerak, mendukung dan mensukseskan program rusunawa sesuai koridor tugas dan fungsi masing-masing.

Sukses pembangunan rusunawa membutuhkan keterlibatan yang intens antara seluruh pemangku

kepentingannya sejak perencanaan hingga pengelolaan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rusunawa sejak usulan hingga serah terima/hibah telah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam menjalankan proses ini.

Kriteria kota, lokasi,lahan dan aspek teknis lainnya juga telah ditetapkan ketentuannya sehingga Pemerintah Daerah selaku penyelenggara memiliki panduan dalam merencanakan dan menyusun proposal awal yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui tim Direktorat Jenderal Cipta Karya. Setelah itu masing-masing pihak akan menjalankan tugas dan fungsinya yang secara jelas telah diatur dalam undang-undang rusun yang baru.

Masyarakat sebagai calon penghuni juga sejak awal telah dilibatkan melalui kegiatan sosialisasi pemberdayaan yang pelaksanaannya dilakukan secara pararel dengan penyusunan Detail Engeneering Design (DED). Proses ini diarahkan pada tujuan agar masyarakat siap menerima keberadaan rusunawa, siap dipindahkan serta meniadakan hambatan sejak proses konstruksi hingga pemanfaatannya.

Fase yang juga sangat menentukan dalam penyelenggaraan rusunawa adalah fase persiapan penghunian, pengelolaan hingga hibah. Dalam proses ini Ditjen Cipta Karya melakukan berbagai tahapan dari masing-masing proses untuk menjamin pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal atas aset negara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pola pengelolaan yang tepat serta mampu menjamin tetap terpeliharanya bangunan dan fungsi-fungsi rusunawa dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sesuai tujuan penyelenggaraan rusunawa yakni : memenuhi kebutuhan MBR atas hunian yang sehat dan layak.

peta & tabelpembangunan rusunawa ta 2003-2011

8


Bangka-Belitung

sumatera selatan

sumatera Barat

lampung

sumatera utara

MeDAnBeLAwAn(1)1

2

3

1

4

1

TAnJUngBALAi,SeiRAJA(1).MeDAn,USU(1)

MeDAn,BeLAwAn(1).MeDAn,USU(1).TAnJUngBALAi(1)

MeDAn,BeLAwAn(1)

KoTATeBingTinggi(2).KoTAMeDAn(2)

KoTATAnJUngBALAi(1)

2 BAnDAACeH(2)

nanggro aceh darussalam

1

2

PADAng,UnAnD(1)

KoTAPADAng(2)

riau

2 BATAM,MUKAKUning(2)

4

2

4

BATAM1,SeKUPAng(2).BATAM2,SeKUPAng(2)

kepulauan riau

KoTABATAM,MUKAKUning(2)

KoTABATAM1(2),KoTABATAM2(2)

2

2

KoTAPAngKALPinAng(2)

KoTAPAngKALPinAng(2)

1

2

2

PALeMBAng,KASnARyAnSyAH(1)

PALeMBAng,UnSRi(2)

KoTAPALeMBAng(2)

1BengKULU(1)

Bengkulu

1

1

2

BAnDARLAMPUng(1)

BAnDARLAMPUng(1),KeTegUHAn

KoTABAnDARLAMPUng(2)

peta hasil pembangunan rusunawa ta 2003-2011 sumatera

peta hasil pembangunan rusunawa ta 2003-2011 Jawa

JAKARTAUTARA,MARUnDA(3)

Banten

1,5

3

2

TAngeRAng,MAniSJAyA(1,5)

KoTATAngeRAng(2).KAB.SeRAng(1)

KoTATAngeRAng(2).KAB.SeRAng(1)

jaWa Barat

2

4

1

6

CiMAHi,CigUgURTengAH(2)

DePoK,CiMAnggiS(1).BeKASi,JAyA(1).BogoR,MenTeng(1).KARAwAng,JL.TRUnoASRi(1)

5BogoR,MenTengASRi.(1)BAnDUng,CingiSeD(1).PARUngPAnJAng,BogoR(3)

6SUMeDAng,UnPAD(2).BAnDUng,CingiSeD(1).BAnDUng,iTB(1).DePoK(2)

BogoR(1)

2 BogoR,MenTeng(1).BAnDUng,CingiSeD(1)

5KoTABAnDUngSADAng-SeRAng(1).BAnDUngCingiSeD(1).KAB.CiMAHi1&2(3)

KoTACiMAHi1(2).KoTACiMAHi2(1).KAB.BAnDUng1(2).KAB.BAnDUng2(1)

3

2

10

5

dki jakarta

JAKARTAUTARA,MARUnDA(1)

KoMARUDin1(2).CiPinAngBeSARSeLATAn(2).PinUSeLoK1(2).PinUSeLoK2(2).CAKUngBARAT(2)

PTiQ,JL.PASARJUM’AT(1).DKi,JL.KoMARUDin1&2(4)

jaWa tengah

1

2

8

3

11

6

7

SURAKARTA,BegALon(1)

SeMARAng,KALigAwe(1).SeMARAng,UnDiP(1)

SeMARAng,KALigAwe(2),SURAKARTA,BegALon(1),SUKoHARJo(1)CiLACAP(1),SeMARAng,UnDiP(2),KARAngAnyAR(1)

PeKALongAn,KRAPyAK(1),wonoSoBo,UnSiQ(1),SURAKARTA,UnS(1)

SUKoHARJo(2).SURAKARTA,UMy(1),PeKALongAn,KRAPyAK(2),KARAngAnyAR,SRoyo(1),CiLACAP,Tg.KeMULyAAn(1),SeMARAng1,KALigAwe(2),SeMARAng2,KALigAwe(2)

KAB.SeMARAng(1).SURAKARTA,KeL.SeMAnggi(2).KAB.KUDUS(2).KAB.JePARA(1)

KAB.JePARA1(2).KAB.JePARA1(1).KoTASURAKARTA1(1).KoTASURAKARTA2(1).KoTASALATigA(2)

5

3

11

3

9

9

SURABAyAPenJARingAnSARi(2).SURABAyAwonoReJo(1).SURABAyAPenJARingAnSARi(1).gReSiK(1)

yogyakarta

1

1

1

5

1

2

yogyAKARTA,CoKRoDiRJAn(1)

SLeMAn(1)

SLeMAn(1)

yogyAKARTA,Tg.PAnggUng(1).yogyAKARTA,gowongAn(1)

yogyAKARTA,UgM(1)

yogyAKARTA,KALiCoDe(1).yogyAKARTA,UgM(1).yogyAKARTA,UMy(3).

3

2

KAB.BAnTUL(2).KAB.SLeMAn(1)

KAB.SLeMAn(1).KAB.BAnTUL(1)

jaWa timur

SiDoARJo,TAMBAKSAwAH(1).SURABAyA,wonoReJo(2)

SURABAyA,iTS(4),SiDoARJo(2).SURABAyA,SiDoToPo(3),gReSiK(2)

SURABAyA,TAnAHMeRAH(2)SiDoARJo,TAMBAKwARU(1)

KoTASURABAyA,KALiKeDinDing(2).KoTASURABAyA,PenJARingAnASRi(1).KoTASiDoARJo,AgRo(2).KAB.SiDoARJo,ngeLoM(2).KoTAPRoBoLinggo(1).JeMBeR(1)

KAB.SiDoARJo1(1).KAB.SiDoARJo2(2).KoTAPRoBoLinggo1(1).KoTAPRoBoLinggo2(1).KoTAMADiUn(1).KoTAKeDiRi(2).KoTASURABAyA(1).

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007

2007-2008

2008-2009

2010-2011

keterangan


2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007

2007-2008

2008-2009

2010-2011

keterangan

1

1

enTiKong(1)

KoTAPonTiAnAK,KeL.SUngAiBeLiUng(1)

kalimantan Barat

1 PALAngKARAyA(1)

kalimantan tengah

1

1

1

BAnJARMASin,KALAyAnSeLATAn(1)

BAnJARMASin(1)

KoTABAnJARMASin(1)

kalimantan selatan

1

2

1

nUnUKAn,KwSSeDADAP(1)

SAMARinDA(1),TARAKAn,BooMPAnJAng(1)

KoTABALiKPAPAn(1)

kalimantan timur

peta hasil pembangunan rusunawa ta 2003-2011 kalimantan

1

3

BiTUng(1)

sulaWesi utara

KoTAMAnADo91),KoTABiTUng(1),KoTABiTUng(1)

1KoTAPALU(1)

sulaWesi tengah

3

2

KenDARi(1),BAU-BAU,BARATAgURU(2)

sulaWesi tenggara

KABKoLAKA(2)

1

3

3

5

3

1

MAKASSAR,DAyA(1)

sulaWesi selatan

MAKASSAR,MARiSSo(3)

MAKASSAR,UnHAS(2).MAKASSARKoTA(1)

MAKASSAR,UniSMU(2).LUwUTiMUR,MALiLi(3)

KoTAMAKASSAR,MARiSo(2).KoTAMAKASSAR,DAyA(1)

KoTABAnTAeng(1)

1 KoTAKUPAng(1)

nusa tenggara timurnusa tenggara Barat

1 MATARAM(1)

peta hasil pembangunan rusunawa ta 2003-2011 sulawesi, ntt & ntb


2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007

2007-2008

2008-2009

2010-2011

keterangan

2

1

JAyAPURA,UnCen(1),JAyAPURA,DoK9(1)

papua

JAyAPURA,UnCen(1)

peta hasil pembangunan rusunawa ta 2003-2011 papua

65

lokasi pembangunan rusunawa ta 2003-2011ta 2003-2004

No Propinsi Kota/Kabupaten/lokasi Type TwinBlok

JmlUnit

1 Riau Batam, Muka Kuning 27 2 160

2 Jawa Barat Cimahi, Cigugur Tengah 21 2 192

3 Banten Tangerang, Manis Jaya 21 1.5 144

4 Jawa Tangah Surakarta, Begalon 21 1 96

5 DI Yogyakarta Yogyakarta, Cokrodirjan (Kali Code) 21 1 72

6 Jawa Timur Surabaya Penjaringan Sari 21 2 192

Surabaya Wonorejo 21 1 96

Surabaya Penjaringan Sari 21 1 96

Gresik 21 1 96

7 Sulawesi Selatan Makassar, Daya 21 1 96

13.5 1240

ta 2004-2005


JmlUnit

1 Sumatera Utara Medan, Belawan 21 1 96

2 DKI Jakarta Jakarta Utara, Marunda 30 3 300

3 Jawa Barat Depok, Cimanggis 21 1 96

Bekasi, Jaya 21 1 96

Bogor, Menteng Asri 27 1 80

Karawang, Jl. Truno 30 1 80

4 DI Yogyakarta Sleman 21 1 96

9 844


ta 2005-2006


JmlUnit

1 Sumatera Utara Tanjung Balai, Sei Raja 21 1 96

Medan, USU 21 1 96

2 Sumatera Selatan Palembang, Kasnaryansyah 21 1 96

3 DKI Jakarta Jakarta Utara, Marunda 30 2 200

4 Jawa Barat Bogor, Menteng Asri 27 1 80

Bandung, Cingised 21 1 96

Parung Panjang, Bogor 21 3 288

5 Jawa Tengah Semarang, Kali Gawe 21 1 96

Semarang, UNDIP 21 1 96

6 DI Yogyakarta Yogyakarta, UGM 21 1 96

7 Jawa Timur Sidoarjo, Tambak Sawah 21 1 96

Surabaya, Wonorejo 21 2 192

8 Kalimatan Barat Entikong 21 1 96

9 Kalimatan Timur Nunukan, Kws. Sedadap 21 1 96

10 Sulawesi Selatan Makassar, Marisso 21 3 288

11 Papua Jayapura, Dok 9 21 1 96

Jayapura, UNCEN 21 1 96

23 2200

67

peta dan tabel

ta 2006-2007


JmlUnit


Medan, USU 21 1 96

Tanjung Balai 21 1 96

2 Sumatera Selatan Palembang, UNSRI 21 2 192

3 Sumatera Barat Padang, UNAND 21 1 96

4 Jawa Barat Sumedang, UNPAD 21 2 192

Bandung, Cingised 21 1 96

Bandung, ITB 21 1 96

Depok 21 2 192

5 Jawa Tengah Semarang, Kaligawe 21 2 192

Surakarta, Begalon 21 1 96

Sukoharjo 21 1 96

Cilacap 21 1 96

Semarang, UNDIP 21 2 192

Karanganyar 21 1 96

6 DI Yogyakarta Yogyakarta, Kalicode 21 1 96

Yogyakarta, UGM 21 1 96

Yogyakarta, UMY 21 3 288

7 Jawa Timur Surabaya, ITS 21 4 384

Sidoarjo 21 2 192

Surabaya, Sidotopo 21 3 288

Gresik 21 2 192

8 Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kelayan Selatan 21 1 96

9 Sulawesi Selatan Makassar, UNHAS 21 2 192

Makassar Kota 21 1 96

10 Sulawesi Utara Bitung 21 1 96

11 Papua Jayapura, UNCEN 21 1 96

42 4032


ta 2007


JmlUnit

1 Lampung Bandar lampung 21 1 96

2 Jawa Barat Bogor 27 1 80

3 Jawa Tengah Pekalongan, Krapyak 21 1 96

Wonosobo, UNSIQ 21 1 96

Surakarta, UNS 21 1 96

4 DI Yogyakarta Sleman 21 1 96

6 560

69

peta dan tabel

ta 2007-2008


JmlUnit

1 Kepulauan Riau Batam 1, Sekupang 24 2 198

Batam 2, Sekupang 24 2 198


3 Bengkulu Bengkulu 21 1 96

4 Lampung Bandar Lampung, Keteguhan 21 1 96

5 DKI Jakarta Komarudin 1 30 2 200

Cipinang Besar Selatan 30 2 200

Pinus Elok 1 30 2 200

Pinus Elok 2 30 2 200

Cakung Barat 36 2 160

6 Jawa Barat Bogor, Menteng 27 1 80

Bandung, Cingides 21 1 96

7 Jawa Tengah Sukoharjo 21 2 192

Surakarta, UMY 21 1 96

Pekalongan, Krapyak 21 2 192

Karanganyar, Sroyo 21 1 96

Cilacap, Tg. Kemulyaan 21 1 96

Semarang 1, Kaligawe 24 2 198

Semarang 2, Kaligawe 24 2 198

8 DI Yogyakarta Yogyakarta, Tg. Panggung 21 1 96

Yogyakarta, Gowongan 21 1 96

9 Jawa Timur Surabaya, Tanah Merah 21 2 192

Sidoarjo, Tambakwaru 21 1 96

10 Kalimanta Timur Samarinda 21 1 96

Tarakan, Boom Panjang 24 1 99

11 Kalimantan Tengah Palangkaraya 21 1 96

12 Sulawesi Tenggara Kendari 21 1 96

Bau-Bau, Barataguru 24 2 198

13 Sulawesi Selatan Makassar, UNISMU 21 2 192

Luwu Timur, Malili 21 3 288

46 4433


ta 2008-2009


JmlUnit

1 Nangroe Aceh Darussalam Banda Aceh 24 2 198

2 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 24 2 198

Kota Medan 24 2 198

3 Kepulauan Riau Kota Batam, Muka Kuning 24 2 198

4 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 24 2 198

5 Banten Kota Tangerang 24 2 198

Kab. Serang 21 1 96

6 DKI Jakarta PTIQ, Jl. Pasar Jum'at 24 1 99

DKI, Jl. Komarudin 1 & 2 30 4 400

7 Jawa Barat Kota Bandung Sadang-Serang 24 1 99

Bandung Cingised 24 1 99

Kab. Cimahi 1 & 2 24 3 297

8 Jawa Tengah Kab. Semarang 24 1 99

Surakarta, Kel. Semanggi 24 2 198

Kab. Kudus 24 2 198

Kab. Jepara 24 1 99

9 DI Yogyakarta Kab. Bantul 24 2 198

Kab. Sleman 24 1 99

10 Jawa Timur Kota Surabaya, Kalikedinding 24 2 198

Kota Surabaya, Penjaringan Asri 24 1 99

Kota Sidoarjo, Agro 24 2 198

Kab. Sidoarjo, Ngelom 24 2 198

Kota Probolinggo 24 1 99

Jember 24 1 99

11 Nusa Tenggara Barat Mataram 24 1 99

12 Kalimantan Barat Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliung 24 1 99

13 Kalimantan Selatan Banjarmasin 21 1 96

14 Kalimanta Timur Kota Balikpapan 24 1 99

15 Sulawesi Selatan Kota Makassar, Mariso 24 2 198

Kota Makassar, Daya 24 1 99

16 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka 24 2 198

17 Sulawesi Tengah Kota Palu 24 1 99

18 Sulawesi Utara Kota Manado 24 1 99

Kota Bitung 24 1 99

Kota Bitung 24 1 99

54 5344

71

peta dan tabel

ta 2010-2011


JmlUnit

1 Sumatera Barat Kota Padang 24 2 198

2 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 24 1 99

3 Kepulauan Riau Kota Batam 1 24 2 198

Kota Batam 2 24 2 198

4 Sumatera Selatan Kota Palembang 24 2 198

5 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 24 2 198

6 Lampung Kota Bandar Lampung 24 2 198

7 Banten Kota Tangerang 24 2 198

8 Jawa Barat Kota Cimahi 1 24 2 198

Kota Cimahi 2 24 1 99

Kab. Bandung 1 24 2 198


9 Jawa Tengah Kab. Jepara 1 24 2 198

Kab. Jepara 1 24 1 99

Kota Surakarta 1 24 1 99

Kota Surakarta 2 24 1 99

Kota Salatiga 24 2 198

10 DI Yogyakarta Kab. Sleman 24 1 99

Kab. Bantul 24 1 99

11 Jawa Timur Kab. Sidoarjo 1 24 1 99

Kab. Sidoarjo 2 24 2 198

Kota Probolinggo 1 24 1 99

Kota Probolinggo 2 24 1 99

Kota Madiun 24 1 99

Kota Kediri 24 2 198

Kota Surabaya 24 1 99

12 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 24 1 99

13 Sulawesi Selatan Kota Bantaeng 24 1 99

40 4059


ta 2011-2012

No Propinsi Kota/Kabupaten/lokasi Type TwinBlok Unit

1 Nangroe Aceh Darussalam Kota Banda Aceh 24 2 198

2 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 24 1 99

Kota Sibolga 24 2 198

Kota Medan 24 2 198

Kota Binjai 24 1 99

3 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto 24 2 198

4 Sumatera Selatan Kota Palembang 24 3 297

5 Kepulauan Riau Kota Batam 24 4 396

6 Riau Kota Pekanbaru 24 3 297

7 Jawa Barat Kab.Bandung 1 24 3 297

Kota Bandung 24 1 99

Kota Sukabumi 24 1 99

Bandung (ITB) 24 2 198


8 Jawa Tengah Kota Tegal 24 2 198

Kab. Cilacap 24 2 198

Kota Semarang 1 24 2 198

Kota Kudus 24 2 198

Kab. Pemalang 24 1 99

Kota Semarang 2 24 2 198

Kab. Klaten 24 2 198

9 D I Yogyakarta Kab. Bantul 24 1 99

Kab. Sleman 1 24 3 297

Kab. Sleman 2 24 1 99

10 Jawa TimurKota Surabaya

24 0,5 49,5

24 0,5 49,5

Kab. Sidoarjo 124 1 99

24 2 198

Kota Probolinggo 24 1 99

Kota Kediri 24 3 297

Kota Blitar 24 2 198

Kab. Lumajang 24 2 198

Kota Pasuruan 24 2 198

Kab. Sidoarjo 2 24 2 198

73

peta dan tabel

ta 2011-2012

No Propinsi Kota/Kabupaten/lokasi Type TwinBlok Unit

11 Kalimantan Timur Kota Tarakan 24 1 99

Kota Balikpapan 24 1 99

12 Kalimantan Barat Kota Pontianak (STAIN) 24 1 99

13 Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto 24 1 99

Kab. Bantaeng 24 1 99

14 Sulawesi Tengah Kota Palu 24 1 99

15 Sulawesi Tenggara Kota Bau Bau 24 2 198

70 6930

“Dalam upaya menangani permasalahan kawasan permukiman kumuh perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 2003-2009 telah membangun 193,5 TB. Dilanjutkan dengan 110 TB yang telah terbangun di tahun 2010-2012. Sedangkan tahun 2012-2013 masih ada 48 TB dalam proses pembangunan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2013-2014 akan dibangun 67 TB dan 25 TB di tahun 2014, sehingga tahun 2010-2014 total rusunawa yang terbangun sebanyak 250 TB.”

75

Pembangunan Rusunawa 2003-2004

cigugur tengah, cimahi, jawa barat

cigugur tengah, cimahi, jawa barat



muka kuning, batam, riau

belawan, medan, sumatera utara

77

makasar daya, makasar, sulawesi selatan

rusunawa menteng asri, bogor, jawa barat

rusunawa menteng asri, bogor, jawa barat



cigugur, cimahi, jawa barat

cigugur, cimahi, jawa barat

79

bekasi jaya, bekasi jawa barat

bekasi jaya, bekasi jawa barat


Parung Panjang, bogor, jawa barat


Parung Panjang, bogor, jawa barat

cimanggis, dePok, jawa barat

81

cimanggis, dePok, jawa barat


marunda, jakarta

marunda, jakarta


83

sidoarjo, jawa timur


kalicode, yogyakarta, diy



bagelon, surakarta, jawatengah

rusunawa ugm,yogyakarta, diy

85



cingsed, bandung jawa barat

kasnariansyah, Palembang, sumatera selatan

87

mariso,makasar, sulawesi selatan

cingsed, bandung jawa barat

mariso,makasar, sulawesi selatan


jayaPura, PaPua


jayaPura, PaPua

jayaPura, PaPua

89

uncen, jayaPura, PaPua

uncen, jayaPura, PaPua



undiP, semarang, jawa tengah

undiP, semarang, jawa tengah

91

entikong, kalimantan barat

nunukan, sedadaP, kalimantan timur

dok 9, PaPua



kaligawe, semarang, jawa tengah

kaligawe, semarang, jawa tengah

93

kraPyak, Pekalongan, jawa tengah

kraPyak, Pekalongan, jawa tengah

95

rusunawa cilacaP, jawa tengah



rusunawa, itb, bandung, jawa barat

rusunawa, itb, bandung, jawa barat

97

its, surabaya, jawa timur

its, surabaya, jawa timur


kalayan, banjarmasin, kalimantan selatan


ugm, yogyakarta

99

its, surabaya, jawa timurugm, yogyakarta

ugm, yogyakarta



begalon, surakarta, jawa tengah



101

gresik, jawa timur

gresik, jawa timur gresik, jawa timur

103

jalan randu, surabaya, jawa timur

kalikedinding, surabaya, jawa timur

jalan randu, surabaya, jawa timur



jalan Pinus elok, cakung jakarta

sekuPang, batam, riau

105

rusunawa, bengkulu

rusunawa, bengkulujalan Pinus elok, cakung jakarta

rusunawa, bengkulu


sroyo, karanganyar, jawa tengahsroyo, karanganyar, jawa tengah


sroyo, karanganyar, jawa tengah

ciPinang, jakarta timur, dkiciPinang, jakarta timur, dki

107

ciPinang, jakarta timur, dki



sukoharjo, jawa tengah

sukoharjo, jawa tengah sukoharjo, jawa tengah

109

rusunawa, bengkulu

uns, surakarta, jawa tengahuns, surakarta,jawa tengah

uns, surakarta, jawa tengah



rusunawa, jember, jawa timur

rusunawa, jember, jawa timur

111

muka kuning, batam, riau

Penjaringan, jakarta



rusunawa, jePara jawa tengah

113

rusunawa, kediri, jawa timur

rusunawa, kediri, jawa timur

daftar istilahAPBD : Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan Belanja NasionalBLU : Badan Layanan UmumDED : Detail Engineering DesignDIPA : Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDPR : Dewan Perwakilan RakyatDPPKA : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan AsetICETT : International Center for Environmental Technology TransferMBR : Masyarakat Berpenghasilan RendahMDGs : Millenium Development GoalsPDAM : Perusahaan Daerah Air MinumPokja : Kelompok KerjaPKN : Pusat Kegiatan NasionalPKW : Pusat Kegiatan WilayahPNPB : Penerimaan Negara Bukan PajakPP : Peraturan PemerintahPPK : Pejabat Pembuat KomitmenPSD : Pembangunan Sarana DasarRPIJM : Rencana Program Investasi Jangka MenengahRPJM : Rencana Pembangunan Jangka MenengahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPKPP : Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman PrioritasRTH : Ruang Terbuka HijauRTRW : Rencana Tata Ruang WilayahRT/RW : Rukun Tetangga/Rukun WargaRTRWN : Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRusun : Rumah SusunSCM : Show Case MeetingSPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur PerkotaanTB : TwinblokTupoksi : Tugas Pokok dan FungsiUU : Undang-undangUPT : Unit Pengelola TeknisUSAID : United States Agency for International Development

rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

PembinaBudi Yuwono

PengarahAmwazi Idrus

Penanggung jawabNieke NindyaputriChrist Robert MarbunHendarko Rudy SusantoTh. Sri Mulyantini RespatiFitri Peranginangin

PelaksanaDeva KurniawanKusumawardhaniMuhammad DanialArifandi PohanAstri ParamithaIrawantoDessiana Sinukaban

PenerbitDirektorat Pengembangan PermukimanDirektorat Jenderal Cipta Karya


Kementerian PeKerjaan UmUmDireKtorat jenDeral ciPta Karya DireKtorat Pengembangan PermUKimanJl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta SelatanTelp/Fax. (021) 72797427

Buku Rusunawa 2012

Documents

Transcript of Buku Rusunawa 2012