BUKU INFORMASI PERPAJAKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2004

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

UNTUK DINAS

i

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi i Daftar Lampiran iv Kata Pengantar viii 1. Pendahuluan ix 2. Informasi Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP C. SPT Tahunan PPh D. Penetapan dan Ketetapan Pajak E. Utang Pajak F. Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan. G. Keberatan dan Banding H. Imbalan Bunga I. Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan J. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Pajak Penghasilan A. Subjek Pajak B. Objek Pajak C. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak D. Penilaian Harta dan Persediaan Barang E. Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan F. Penyusutan dan Amortisasi G. Norma Penghitungan Penghasilan Kena Pajak H. Tarif Umum Pajak I. Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan J. Kredit Pajak Luar Negeri ( PPh Pasal 24 ) K. Pembayaran Sendiri Angsuran Bulanan Dalam Tahun Berjalan

( PPh Pasal 25 ) L. Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun Bagi Wajib

Pajak Dalam Negeri dan BUT M. Penghasilan Tertentu Yang Dikenakan Pajak Tersendiri ( Pasal

4 Ayat 2 )

1 1 4 6 8 10 11 14 16 17 17

19 19 22 26 30 31 31 34 36 36 41 42 43 44

ii

N. Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Subjek PajakLuar Negeri Non-BUT ( PPh Pasal 26 )

O. Ketentuan Khusus Anti Penghindaran Pajak ( Anti Avoidance Rules )

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah A. Istilah Yang Umum Digunakan Di Bidang PPN & PTLL B. Pengusaha Kena Pajak C. Objek PPN D. Dasar Pengenaan Pajak E. Tarif PPN & PPnBM F. Pajak Masukan G. Restitusi H. Saat dan Tempat PPN Terutang I. Pemusatan Tempat Terutang Pajak ( Sentralisasi PPN ) J. Faktur Pajak dan Nota Retur K. Pemungut PPN dan PPnBM L. Fasilitas Di Bidang PPN dan PPnBM M. Ketentuan Khusus

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan A. Subjek Pajak B. Objek Pajak C. Tarif Pajak D. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB E. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Yang Menentukan PBB

Terutang F. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ), Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT ), dan Surat Ketetapan Pajak ( SKP )

G. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan H. Keberatan dan Banding I. Pembagian Hasil Penerimaan PBB J. Pengurangan K. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB L. Lain-lain

45

46 47 47 47 48 51 53 53 55 57 58 59 62 63 67 88 88 88 88 89 90 92 92 94 96 98 98 100 102

iii

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan A. Subjek Pajak B. Objek Pajak C. Tarif Pajak D. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak E. Saat, dan Tempat Pajak Terutang F. Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan G. Keberatan, Banding, dan Pengurangan H. Pengembalian Kelebihan Pembayaran I. Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB J. Ketentuan Bagi Pejabat

Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan A. Pemeriksaan B. Penyidikan C. Penagihan

Lain-lain

103 103 103 106 106 107 108 110 113 114 115

116 116 122 125

134

Sekretariat A. Kepegawaian B. Lain - lain

139 139 151

iv

Daftar Lampiran

Halaman Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21

Penerimaan Perpajakan Grafik Penerimaan Pajak Beberapa Periode Tahun 1994 s.d. 2003 Penerimaan Pajak Dan PDRB Th 2002 Kanwil I (DJP Sumatera Bagian Utara) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil I DJP Th 2002 Kanwil II (DJP Sumatera Bagian Tengah) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil II DJP Th 2002 Kanwil III (DJP Sumatera Bagian Selatan) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil III DJP Th 2002 Kanwil IV+V+VI (DJP Jakarta Raya I+II+III) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil IV+V+VI DJP Th 2002 Penerimaan Pajak Dan Peredaran Usaha Tahun 2002 Kanwil VII (DJP Jakarta Jaya Khusus) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VII DJP Th 2002 Kanwil VIII+IX (DJP Jawa Bagian Barat I+II) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VIII+IX DJP Th 2002 Kanwil X (DJP Jawa Tengah dan DIY) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil X DJP Th 2002 Kanwil XI+XII (DJP Jawa Bagian Timur I+II Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XI+XII DJP Th 2002 Kanwil XIII (DJP Kalimantan Barat+Kalimantan Tengah) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIII DJP Th 2002 Kanwil XIV (DJP Kalimantan Timur+Kalimantan

153

154

155

156 157

158 159

160 161

162

163

164 165

166 167

168 169

170

171

172

v

Lampiran 22 Lampiran 23 Lampiran 24 Lampiran 25 Lampiran 26 Lampiran 27 Lampiran 28 Lampiran 29 Lampiran 30 Lampiran 31 Lampiran 32 Lampiran 33 Lampiran 34 Lampiran 35 Lampiran 36 Lampiran 37 Lampiran 38 Lampiran 39 Lampiran 40 Lampiran 41 Lampiran 42 Lampiran 43 Lampiran 44 Lampiran 45

Selatan) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIV DJP Th 2002 Kanwil XV (DJP Sulawesi Selatan+Sulawesi Tenggara) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XV DJP Th 2002 Kanwil XVI (DJP Sulawesi Utara+Sulawesi Tengah) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVI DJP Th 2002 Kanwil XVII (DJP Bali+NTB+NTT) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVII DJP Th 2002 Kanwil XVIII (DJP Maluku+Papua) Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVIII DJP Th 2002 Penerimaan Pajak dan Peredaran Usaha Th 2002 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIX DJP Tahun 2002 Penerimaan Pajak dan PDRB Tahun 2002 Nasional Grafik Penerimaan Pajak Per KLU Nasional Tahun 2002 Perbandingan Penerimaan Pajak dan PDRB Nasional Tahun 2002 SPT Orang Pribadi Tahun 2002 SPT PPh Badan Tahun 2002 Data Keberatan PPh (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan PPh Tahun 2002 Grafik Data Keberatan PPh Tahun 2003 Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL Tahun 2002 Grafik Data Keberatan PPn/PPnBM dan PTLL Tahun 2003 Data Keberatan PBB (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan PBB Tahun 2002

173

174

175

176 177

178 179

180 181

182

183

184 185

186

187 188 189 190 191 192

193

194

195 196 197

vi

Lampiran 46 Lampiran 47 Lampiran 48 Lampiran 49 Lampiran 50 Lampiran 51 Lampiran 52 Lampiran 53 Lampiran 54 Lampiran 55 Lampiran 56 Lampiran 57 Lampiran 58 Lampiran 59 Lampiran 60 Lampiran 61 Lampiran 62

Grafik Data Keberatan PBB Tahun 2003 Data Keberatan BPHTB (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan BPHTB Tahun 2002 Grafik Data Keberatan BPHTB tahun 2003 Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003) Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Tunggakan Pajak (Tahun 2002 – 2003) Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 Tahun Terakhir Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 tahun Terakhir Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Tahun 2002) Jumlah Instansi Vertikal, Jumlah SDM Berdasarkan Eselon, Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Grafik Jumlah Instansi Vertikal Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Eselon Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2003 Periode Januari s.d. Desember 2003 Grafik Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2003

198 199 200 201 202 203 204 205

206

207 208

209 210 211 212

213

215

vii

KATA PENGANTAR

viii

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam menjalankan kegiatan organisasinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan Visi dan Misi untuk memberikan arah bagi perjalanan organisasi. Dengan Visi :‘Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggak an Masyarakat’ merupakan transformasi gambaran menantang tentang keadaan masa depan organisasi DJP yang Ditjen Pajak ingin menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran DJP.

Untuk mendukung visi sebagaimana diuraikan di atas, unit operasional di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) harus mampu memberikan upaya pelayanan prima kepada stakeholders yang terdiri dari masyarakat Wajib Pajak pada umumnya, dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan kegiatan perpajakan pada khususnya. Dengan pelayanan prima dimaksudkan sebagai pelayanan aparat perpajakan yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemampuan memberikan pelayanan prima akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting. Pajak sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan semakin disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat akan memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi DJP, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu upaya peningkatan kemampuan memberikan pelayanan prima adalah dengan memberikan dukungan bagi pejabat pajak dalam keseragaman dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Kecepatan dan keseragaman menjawab pertanyaan akan memberikan persepsi bahwa pejabat pajak mampu dan menguasai permasalahan

ix

dengan baik. Oleh karena itu dalam penyusunan Buku Informasi Perpajakan ini diupayakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dari masyarakat. Jawaban dari pertanyaan tersebut juga didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang ada. Meskipun disajikan dalam bentuk ringkasan, buku ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan masyarakat.

Sistematika

Buku Informasi Perpajakan ini dibuat dengan merangkum berbagai jenis pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Dalam penyusunannya, materi Informasi Perpajakan dibagi dalam 2 bagian besar yaitu yang menyangkut Ketentuan Perpajakan dan yang mengenai Administrasi Umum. Dalam bagian ketentuan perpajakan pertanyaan dan jawaban yang dirangkum dibagi dalam bagian-bagian yang membahas secara berturut-turut: 1. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 2. Pajak Penghasilan 3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 4. Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan 5. Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan 6. Lain-lain Sedangkan dalam bagian Adminstrasi Umum pertanyaan dan jawaban yang dirangkum dibagi dalam bagian-bagian yang membahas secara berturut-turut:

1. Kepegawaian

2. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin

3. Prosedur pengaduan

4. Aspek pelayanan umum

Mengingat Buku Informasi Perpajakan ini merupakan pegangan bagi pejabat pajak dalam memberikan penjelasan prima seyogyanya buku ini terus diupdate. Dengan demikian materi informasi yang disampaikan akan selalu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Proses

x

updating dilakukan pada bulan April dan Oktober setiap tahun, dengan cara mengganti suatu bagian yang memang harus diganti. Disamping itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses updating, masukan dan saran dari pejabat pajak yang merupakan pemakai dari buku ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu setiap masukan dan saran sehubungan dengan Buku Informasi Perpajakan ini agar dapat dialamatkan ke Sekretariat Tim Penyusunan Buku Informasi Perpajakan (Bagian Organta, Sekretariat Direktorat Jenderal) Jalan Gatot Subroto nomor 40-42 Jakarta 12190, telepon (021) 525 2695, fax (021) 5252695 atau melalui e-mail : sekretariatBIP@yahoo.com

- - 1 - -

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak (WP)?

WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ?

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

3. Dimanakah tempat pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP

dan atau tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu ? Tempat pendaftaran Wajib Pajak/pelaporan Pengusaha Tertentu: · Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP

BUMN Jakarta; · WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di

KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;

· WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora; · WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali

WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat;

· WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat; · Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI

Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.

4. Apa saja fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok

Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ? Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak: · Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak; · Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

administrasi perpajakan; · Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan; · Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP; · Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi- instansi tertentu yang

- - 2 - -

mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal: Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

5. Dalam hal apakah NPWP diterbitkan secara jabatan ?

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP?

Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP: a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: · Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: · Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; · Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari

instansi yang berwenang. c. Untuk WP Badan: · Fotocopy akte pendirian; · Fotocopy KTP salah seorang pengurus; · Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari

instansi yang berwenang. d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: · Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan; · Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

e. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa.

7. Dalam hal apa kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak dianggap

sah ? Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

8. Bagaimanakah cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha

bagi Wajib Pajak ? Tatacara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak: a. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya;

- - 3 - -

b. Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak/KP4 setempat.

9. Perubahan data apa saja, yang dapat diberitahukan Wajib Pajak untuk

dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ? Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer; b. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya

keterangan dari instansi yang berwenang; c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal; d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP

cabang tidak sama dengan NPWP Pusat); e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau

fotocopy akte perubahan; f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP; g. Perubahan bentuk Badan; h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan

kewajiban jenis pajaknya berubah; i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya

persyaratan yang ditentukan;

10. Bagaimana cara pembetulan data Wajib Pajak Tatacara pembetulan data Wajib Pajak: a. Mengisi formulir perubahan/mutasi data WP yang diambil secara

langsung atau meminta melalui pos dari KPP/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP/KP4 yang bersangkutan, atau

b. Melalui formulir SPT Tahunan.

11. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk menghapus dan mencabut NPWP ? Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan

adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang; b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak

apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;

d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi

- - 4 - -

yang berwenang; e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan

statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

f. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP ( 250304 )

1. Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak: a. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c. Pembukuan/Pencatatan.

2. Apa saja kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak

Penghasilan ? Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan: a. SPT Masa; b. SPT Tahunan (Badan/Orang Pribadi/Pasal 21); c. Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam "Surat Ketetapan Pajak” dan

surat keputusan lainnya.

3. Kapankah batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh ? Batas waktu pembayaran : a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya; b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 22:

- Impor harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk;

- Yang pemungutannya dilakukan oleh Bea Cukai disetor dalam jangka waktu satu hari;

- Bendaharawan disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.

- Penyerahan dari Pertamina, Bulog harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Delivery Order ditebus.

- - 5 - -

- Penyerahan yang selain Pertamina dan Bulog harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Batas waktu untuk pelaporannya, setelah melakukan pembayaran / penyetoran: Apabila sudah membayar angsuran PPh, Wajib Pajak harus melaporkan pembayaran itu ke KPP sebagai berikut: a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya; b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 22:

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran berakhir.

- Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ BUMD, selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.

- Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

- Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

4. Apa saja yang menjadi dasar penagihan pajak?

Macam-macam surat ketetapan yang berkenaan dengan utang pajak yang harus dilunasi. Utang pajak yang tercantum dalam: a. Surat Tagihan Pajak (STP); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

5. Apakah kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak

Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah ? Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM): a. Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut; b. Membuat Faktur Pajak; c. Mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP.

6. Siapakah yang wajib melakukan pembukuan ?

- - 6 - -

Yang wajib melakukan pembukuan/pencatatan: Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan Pembukuan/Pencatatan menurut ketentuan yang berlaku.

C. SPT Tahunan PPh ( 250304 )

1. Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Apa fungsi SPT ?

Sebagai sarana WP untuk: a. Bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang : -Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;

-Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak; -Harta dan kewajiban;

b. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

c. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

d. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

3. Dimanakah Wajib Pajak dapat memperoleh SPT ?

Setiap WP pada dasarnya harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4.

4. Bagaimana cara pengisian SPT dan siapa yang berwenang

menandatangani ? Cara pengisian SPT dan yang menandatanganinya: SPT harus diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

- - 7 - -

5. Kapankah batas waktu Pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29) ?

Batas waktu pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29):Kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

6. Bagaimana prosedur penyampaian SPT ?

Prosedur penyampaian SPT: SPT disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP/KP4 setempat.

7. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk

mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT ? Syarat-syarat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan: a. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu

penyampaian SPT Tahunan berakhir; b. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar

berdasarkan penghitungan sementara; c. Melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang.

8. Sanksi apa yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak/terlambat

menyampaikan SPT ? SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan , dikenakan sanksi administrasi berupa denda: a. Rp50.000,- untuk SPT Masa; b. Rp100.000,- untuk SPT Tahunan.

9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk

dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan ? Syarat bagi Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh: Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan atas kemauan sendiri: a. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun

sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak: · menyampaikan pernyataan secara tertulis; · melunasi pajak yang kurang dibayar; · ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

- - 8 - -

karena pembetulan SPT; b. Sesudah dilakukan tindakan pemeriksaan: · sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya

ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak; · mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut; · melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya

terutang; · ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali

jumlah pajak yang kurang dibayar; c. Sesudah jangka waktu pembetulan SPT berakhir: · belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak; · mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran

pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan: - pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau - rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

jumlah harta menjadi lebih besar; atau jumlah modal menjadi lebih besar;

· melunasi kekurangan pajak yang kurang dibayar; · ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%

(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. D. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK ( 250304 ) 1. Apa pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga.

2. Apa fungsi Surat Tagihan Pajak ?

Fungsi Surat Tagihan Pajak: a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; c. sarana untuk menagih pajak.

3. Dalam hal apa Surat Tagihan Pajak diterbitkan ?

Sebab diterbitkannya STP: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah

tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; d. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai

PKP;

- - 9 - -

e. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak. f. PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat

waktu atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap.

4. Sanksi administrasi apa saja yang dapat ditagih dengan STP ? Jenis administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak: a. denda administrasi Rp. 50.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau

terlambat menyampaikan SPT Masa; b. denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau

terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; c. denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak;

d. bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar;

e. bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya

5. Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak ?

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

6. Apa yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ?

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

7. Dalam hal apa SKPKB diterbitkan ? SKPKB diterbitkan dalam jangka 10 tahun apabila: - berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak

atau kurang dibayar - SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam

Surat Teguran 8. Apa yang dimaksud dengan SKPKBT ?

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. a. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang

pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

- - 10 - -

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pajak.

E. UTANG PAJAK ( 250304 ) 1. Apa pengertian Utang Pajak ?

Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran ? Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat Teguran dikirimkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 7 hari setelah jatuh tempo.

3. Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa ? Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,- Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam

4. Apa kewajiban Wajib Pajak berkaitan dengan pelaksanaan sita?

Kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan sita - membantu Juru Sita dalam melaksanakan tugasnya - memperbolehkan Juru Sita untuk memasuki ruangan,tempat usaha/tempat

tinggal Wajib Pajak - memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan - barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau

disewakan.

5. Apa yang dimaksud dengan lelang ? Tindakan lelang dilakukan apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dilakukan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak. Tindakan lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.

- - 11 - -

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang di surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

6. Apa saja hak-hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pelunasan utang

pajak ? Hak-hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelunasan utang pajak: a. Meminta juru sita memperlihatkan tanda pengenal Juru Sita Pajak Negara b. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang d. Sebelum Pelaksanaan lelang, mendapat kesempatan terakhir untuk melunasi

utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.

F. KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DAN

PENCATATAN (250304 ) 1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat

menyelenggarakan pembukuan ? Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan: a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur

keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak;

c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

e. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia. · Wajib Pajak Orang Pribadi, di tempat kegiatan atau di tempat tinggal · Wajib Pajak Badan, di tempat kedudukan

2. Apa yang dimaksud dengan pembukuan ?

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: · keadaan harta

- - 12 - -

· kewajiban atau utang · modal · Penghasilan dan biaya · harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

3. Siapa saja yang Wajib menyelenggarakan pembukuan ?

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan: a. Wajib Pajak (WP) Badan b. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

4. Apa tujuan pembukuan ? Tujuan pembukuan: a. mempermudah pengisian SPT; b. mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak; c. mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM; d. mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas

5. Siapa saja yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah? Yang dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah: a. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing; b. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan; c. Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil; d. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri; e. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

6. Apa persyaratan bagi Wajib Pajak untuk diperkenankan

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah ? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah: a. bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang boleh dipergunakan adalah

bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; b. mendapat izin Menteri Keuangan; c. permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan:

- - 13 - -

· Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun : - fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir

· Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan: - foto kopi NPWP - foto kopi Akte Pendirian, atau dokumen lain yang serupa (bagi WP

BUT) Jika telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima

7. Apa yang dimaksud dengan pencatatan ?

Pencatatan: Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

8. Apa tujuan pencatatan bagi Wajib Pajak ?

Tujuan pencatatan: a. mempermudah pengisian SPT b. mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak c. mempermudah penghitungan PPN dan PPn BM

9. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan ?

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan : 1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp. 600.000.000,00 2. memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3

bulan pertama dari tahun buku 3. menyelenggarakan pencatatan. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan akan menggunakan Norma Penghitungan sebagai dasar penghitungan pajaknya kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih untuk menggunakan pembukuan. Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka Penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh

- - 14 - -

G. KEBERATAN DAN BANDING ( 250304 ) 1. Apa yang dimaksud dengan keberatan ?

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

2. Dalam hal apa keberatan dapat diajukan ?

Keberatan dapat diajukan atas : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

3. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan ?

Yang dapat mengajukan keberatan: a. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus; b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan; c. Pihak yang dipotong/dipungut pihak ketiga; d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir a s.d. c diatas.

4. Kepada siapa Wajib Pajak mengajukan keberatan ?

Pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar.

5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan ? Syarat-syarat mengajukan keberatan: a. Satu Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas; d. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan

Wajib Pajak.

6. Kapankah Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ? Jangka waktu pengajuan keberatan: a. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal

SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan

- - 15 - -

pemotongan/pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya

b. Surat keberatan yang diantar langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

c. Surat keberatan yang dikirim melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

7. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan apakah Wajib Pajak masih

tetap berkewajiban melunasi utang pajaknya ? Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

8. Apabila Wajib Pajak merasa kurang puas dengan Putusan Keberatan, apa

yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak selanjutnya ? Jika Wajib Pajak masih kurang puas juga atas keberatannya maka ia dapat mengajukan Banding.

9. Kepada siapa Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak ? Banding ditujukan ke Pengadilan Pajak.

10. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan banding ?

Yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak: a. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli

warisnya c. Kuasa Hukum dari butir a dan b

11. Apa saja persyaratan pengajuan banding ?

Syarat-syarat dan tatacara pengajuan banding: - Surat banding ditulis dalam bahasa Indonesia; - Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding diterima; - Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding; - Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan

mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding; - Dilampiri salinan Surat Keputusan yang dibanding; - Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

- - 16 - -

12. Apa pengertian Surat Uraian Banding ? Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.

13. Bagaimanakah sifat kekuatan hukum Putusan Banding ?

Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

14. Dalam hal apa imbalan bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak ?

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.

H. IMBALAN BUNGA ( 250304 ) 1. Jenis ketetapan pajak apa saja yang diberikan imbalan bunga sehubungan

dengan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding ? Imbalan bunga hanya diberikan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2. Dalam hal yang bagaimana imbalan bunga diberikan sehubungan dengan

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ? Apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKBKB atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

3. Bagaimana perhitungan imbalan bunga diberikan sehubungan dengan

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ? Perhitungan imbalan bunganya adalah sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dari besarnya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

4. Apabila Wajib Pajak mengajukan banding atas SKPLB ke Badan

Penyelesaian Pajak untuk Tahun Pajak 2001, apakah atas putusan BPSP/Pengadilan Pajak yang dibacakan (diputus) sejak Tahun Pajak 2001 untuk SKPLB yang diajukan banding masih diberikan imbalan bunga ?

- - 17 - -

Tidak diberikan imbalan bunga, karena dalam Pasal 27A Undang-undang KUP diatur dengan tegas bahwa imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak hanya diberikan sepanjang utang pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam SKPKB atau SKPKBT.

I. PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN (250304) 1. Dalam hal bagaimana Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administrasi? Dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, misalnya karena ketidaktelitian petugas pajak.

2. Dalam hal bagaimana Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau

membatalkan ketetapan pajak? Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak apabila diketahui bahwa ketetapan pajak tersebut tidak benar dengan berlandaskan unsur keadilan.

J. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ( 250304 ) 1. Sanksi apa yang dikenakan terhadap Wajib pajak yang melakukan

pelanggaran ? Pelanggaran terhadap kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana.

2. Dalam hal apa Wajib Pajak dapat dinyatakan melakukan kealpaan ?

Wajib Pajak dinyatakan melakukan kealpaan jika: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau ; b. Menyampaiakan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

3. Dalam hal apa Wajib Pajak dapat dinyatakan melakukan kesengajaan ?

Wajib Pajak dinyatakan melakukan kesengajaan jika : a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan, atau menggunakan tanpa

hak NPWP atau NPPKP; b. Tidak menyampaikan SPT; c. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak

lengkap;

- - 18 - -

d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan;

e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya;

f. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

4. Berapa lama jangka waktu daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan ?

Daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

5. Sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap Pejabat yang melakukan

pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak ? Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Pejabat yang melakukan pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak dapat diancam sanksi pidana: a. Kealpaan, dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda

setinggi-tingginya dua juta rupiah; b. Kesengajaan, dipidana selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-

tingginya dua juta rupiah. 6. Sanksi apa saja yang dikenakan kepada pihak ketiga berkaitan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan ? Sanksi terhadap pihak ketiga berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan : a. Pihak ketiga yang dengan sengaja :

- Tidak memberikan keterangan/bukti; - Memberikan keterangan/bukti yang tidak benar;

diancam pidana selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah

b. Pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan diancam penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah.

PAJAK PENGHASILAN

- - 19 - -

PAJAK PENGHASILAN

A. SUBJEK PAJAK (250304)

1. Siapa Subjek Pajak ? Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

· Subjek Pajak dalam negeri adalah: ü orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan; ü orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; ü warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak; ü badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian ‘badan’ adalah s ekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapu n, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Setiap unit tertentu dari bada n Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Unit tertentu dari badan pemerintah ya ng memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku; dan b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; dan c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah

Pusat atau Daerah; dan d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

· Subjek Pajak luar negeri adalah: ü orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan;

- - 20 - -

ü badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

ü orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan; ü badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

‘bentuk usaha tetap’ / BUT ( permanent establishment ) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang d apat berupa : a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pengeboran

yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; h. perikanan, peternakan, p ertanian, perkebunan, atau kehutanan; i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas; l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

UU Pajak Penghasilan menganut resident principle untuk Wajib Pajak dalam negeri dan source principle untuk Wajib Pajak luar negeri, yang terlihat dari perlakuan pajaknya, yakni sebagai berikut: a. Wajib Pajak dalam negeri :

1). dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau dipero leh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;

2). berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum; 3). wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

b. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT :

- - 21 - -

pemenuhan kewajiban perpajaka nnya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri, namun terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

c. Wajib Pajak luar negeri non -BUT : 1). dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber

penghasilan di Indonesia; 2). berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; 3). tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena

kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

2. Kapan bermula dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ? · Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri: ü dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat

untuk bertempat tinggal di Indonesia; ü berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya. · Wajib Pajak badan dalam negeri: ü dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia; ü berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di

Indonesia. · Warisan yang belum terbagi: ü dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut; ü berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

· Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT: ü dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui BUT; ü berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui BUT. · Wajib Pajak Orang pribadi atau badan luar negeri non-BUT: ü dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia; ü berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan

tersebut.

3. Siapa yang bukan Subjek Pajak ? · Badan perwakilan negara asing. · Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan

- - 22 - -

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: ü bukan warga negara Indonesia; dan ü di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di

luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta ü negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

· Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: ü Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan ü tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

· Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: ü bukan warga negara Indonesia; dan ü tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia. B. OBJEK PAJAK (250304

1. Apa yang menjadi Objek Pajak ?

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, meliputi antara lain: · imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

· hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. · laba usaha. · keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti : ü keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; ü keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

ü keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

ü keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

- - 23 - -

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

· penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

· bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

· dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

· royalti. · sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. · penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. · keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. · keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. · selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. · premi asuransi. · iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. · tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak. Diliha t dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

d. penghasilan lain -lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Karena Undang -undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas ( global income tax ), maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperole h dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut

- - 24 - -

dikompensasikan dengan penghasilan lainnya ( kompensasi hori zontal ), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasil an lain yang dikenakan tarif umum. Pengertian ‘bunga’ termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apab ila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Pengertian ‘dividen’ termasuk pula: a. pembagian laba baik secara lan gsung ataupun tidak langsung, dengan

nama dan dalam bentuk apapun; b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal

yang disetor; c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk

saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agi o saham; d. pembagian laba dalam bentuk saham; e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau

diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham -saham oleh perseroan yang ber sangkutan;

g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun -tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara s ah;

h. pembayaran sehubungan dengan tanda -tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda -tanda laba tersebut;

i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; j. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; k. pembagian berupa sisa hasil usah a kepada anggota koperasi; l. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham

yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pengertian ‘royalti’ adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan:

a. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, p aten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

b. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat -alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat -alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan -peralatan yang

- - 25 - -

digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;

c. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipat enkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

2. Apa yang bukan Objek Pajak ? · Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

· Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. · Warisan. · Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. · Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

· Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

· Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : ü dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan ü bagi perseroan terbatas, BUMN / BUMD yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- - 26 - -

· Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

· Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

· Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksa dana selama lima tahun pertama sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak.

· Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: ü merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan

ü sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3. Apa yang menjadi Objek Pajak BUT ?

· Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.

· Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia ( force of attraction rule ).

· Penghasilan tersebut dalam Pasal 26 UU Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud ( effective connection rule ).

C. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (250304

1. Apa yang boleh dikurangkan ? Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: · biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,

- - 27 - -

biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

· penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

· iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

· kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

· kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

· biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

· biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

· piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; dan

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP,

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

· Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

· Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).

Biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu : a. biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari

satu tahun, yang merupakan beban tahun yang bersangkutan; b. biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun, yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan a tau amortisasi.

- - 28 - -

Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang me rupakan Objek Pajak. Dengan demikian biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham t idak boleh dikurangkan atau dibebankan, apabila dividen yang diterimanya bukan merupakan Objek Pajak. Akan tetapi dalam hal ini biaya bunga pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

2. Berapa besarnya PTKP ? · Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak ybs.

· Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.

· Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

· Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah/ semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang.

Besarnya PTKP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Bagaimana perlakuan pajak bagi wanita yang berstatus kawin dan anak yang belum dewasa ? · Penghasilan wanita yang berstatus kawin digabung dengan penghasilan

suaminya, kecuali penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya.

· Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah dalam hal: ü suami-isteri telah hidup berpisah; ü dikehendaki oleh suami-isteri yang bersangkutan berdasarkan

perjanjian tertulis. · Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan

orang tuanya, kecuali penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas orang tuanya.

4. Apa yang tidak boleh dikurangkan ? Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan:

- - 29 - -

· pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

· biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

· pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

· penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

· harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan merupakan Objek Pajak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

· pajak Penghasilan. · biaya atau pengeluaran pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan atau

orang yang menjadi tanggungannya. · gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. · sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

· dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan adalah : ü royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta,

paten, atau hak-hak lainnya;

- - 30 - -

ü imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; ü bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pembayaran serup a yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak BUT, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

5. Bagaimana perlakuan pajak terhadap kerugian fiskal ? Dalam hal penghasilan bruto setelah pengurangan menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

D. PENILAIAN HARTA DAN PERSEDIAAN BARANG (250304)

Bagaimana cara penilaian harga perolehan atau harga jual/pengalihan harta dan cara penilaian persediaan barang ? · Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang

tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

· Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

· Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

· Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah: ü yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima

pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

ü yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

· Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal ( inbreng ) bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

· Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama ( FIFO ).

- - 31 - -

E. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN

Apa dan bagaimana ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan ? · Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang

penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

F. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (250304

1. Bagaimana cara penyusutan harta berwujud · Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, kecuali tanah yang

berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus ( straight -line method ) dan atau metode saldo menurun ( declining balance method ) secara taat azas.

· Khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. · Penyusutan untuk pertama kali dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

· Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

· Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali ( revaluasi ) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

· Tabel masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud : Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Garis Lurus

Saldo Menurun

Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

- - 32 - -

Tarif Penyusutan Kelompok

Harta Berwujud Masa

Manfaat Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tdk Permanen 10 tahun 10%

· Menteri Keuangan menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam

Kelompok Harta Berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu.

· Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta atau pada tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

· Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

2. Bagaimana cara amortisasi harta tak berwujud ? · Amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dan pengeluaran

lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus ( straight -line method ) dan atau metode saldo menurun ( declining balance method ) secara taat azas.

· Tabel masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud : Tarif Amortisasi Kelompok

Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat

Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun

6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

- - 33 - -

· Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi.

· Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

· Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.

(contoh ) Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenanka n untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp 100.000.000,00. Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi. Pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya, biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya -biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

- - 34 - -

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumla yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. ( contoh ) PT X mengeluarkan biaya unt uk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, PT X menjua l hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut dan pembukuannya adalah sebagai berikut: Harga perolehan Rp 500.000.000,00 Amortisasi yang telah dilakukan : 100.000.000 / 200.000.000 barel (50%) Rp 250.000.000,00 Nilai sisa buku harta Rp 250.000.000,00 Harga jual harta Rp 300.000.000,00 Dalam pembukuan, nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dicatat sebagai kerugian sedang harga jual sebesar Rp 300.000.000,00 dicatat sebagai penghasilan.

· Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah berupa harta tak berwujud yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

G. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (250304

1. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ? · Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari

peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Siapa yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto ? · Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas, yang peredaran atau penghasilan brutonya dalam

- - 35 - -

satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00. Besarnya batasan peredaran bruto dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

· Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pencatatan sebagai pengganti tidak menyelenggarakan kewajiban pembukuan.

· Apabila Wajib Pajak tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, maka dianggap memilih menyelenggarakan kewajiban pembukuan.

· Apabila ternyata Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Khusus ? · Norma Penghitungan Khusus adalah persentase tertentu dari peredaran

atau penghasilan bruto usaha untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Norma Penghitungan Khusus Wajib Pajak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Wajib Pajak tertentu mana saja yang dikenakan pajak dengan Norma

Penghitungan Khusus ? · Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. · Perusahaan asuransi luar negeri. · Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi. · Perusahaan dagang asing. · Perusahaan yang melakukan investasi dengan pola ‘bangun -guna-serah’

( build-operate -transfer ). · Wajib Pajak tertentu lainnya.

- - 36 - -

H. TARIF UMUM PAJAK (250304)

1. Berapa tarif umum PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak s.d. Rp 25.000.000,00 5% di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00

10%

di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

15%

di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00

25%

di atas Rp 200.000.000,00 35%

2. Berapa tarif umum PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT ?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak s.d. Rp 50.000.000,00 10% di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

15%

di atas Rp 100.000.000,00 30% I. PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN (250304

Pemotongan PPh Pasal 21

1. Apa objek pemotongan pajak ? · Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apapun. 2. Siapa yang dikenakan pemotongan pajak ? · Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

3. Apa dan siapa yang tidak dikenakan pemotongan pajak ? · Penghasilan yang diterima oleh : ü pejabat Negara, berupa gaji kehormatan dan tunjangan lain yang

terkait atau imbalan tetap sejenisnya; ü pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI / POLRI, berupa gaji dan

tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;

- - 37 - -

ü pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya, berupa uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun,

yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.

· Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun selain gaji, tunjangan, dan uang pensiun, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah dan Anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

· Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pension yang dibayar oleh dana pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sampai dengan sejumlah Rp. 25.000.000,00.

· Penghasilan berupa gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan sejumlah Rp. 1.000.000,00 sebulan, yang diterima oleh pekerja yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja dengan gaji, upah, serta imbalan lainnya dalam bentuk uang tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 sebulan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah .

4. Siapa pemotong pajak ? · Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

· bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

· dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.

· Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

· penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Siapa bukan pemotong pajak ? · Badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

- - 38 - -

6. Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? · Pada umumnya berlaku tarif umum, kecuali ditetapkan lain dengan

Peraturan Pemerintah.

7. Penghasilan apa saja yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan berapa tarifnya ? · Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan

kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil ( kecuali Golongan II/d ke bawah ), Anggota TNI/POLRI ( kecuali berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah ) dan pensiunan, dikenakan tarif sebesar 15%.

· Penghasilan berupa hadiah undian, dikenakan tarif sebesar 25%. · Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dikenakan tarif progresif sebesar 5% sampai dengan 25%.

Pemungutan PPh Pasal 22

1. Apa objek pemungutan pajak ? · Pembelian barang oleh Pemerintah. · Impor barang. · Pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu.

2. Siapa yang dikenakan pemungutan pajak ? · Pemasok barang kepada Pemerintah. · Importir/pengimpor barang. · Pemasok/pembeli barang dari badan-badan tertentu.

3. Apa yang tidak dikenakan pemungutan pajak ? · Impor dan atau penyerahan barang yang berdasarkan UU Pajak

Penghasilan tidak terutang pajak. · Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau PPN ( 18

jenis ). · Impor barang sementara yang nyata-nyata akan diekspor kembali.

· Pembayaran yang berjumlah tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.

- - 39 - -

· Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.

· Emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan dan ditujukan untuk ekspor.

· Pembayaran dana Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) oleh KPKN.

· Impor kembali barang yang sama yang sebelumnya telah diekspor dan barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

· Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum BULOG.

4. Siapa pemungut pajak ? · Bank devisa dan DJBC, atas impor barang. · DJA, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, atas pembelian barang. · BUMN / BUMD, atas pembelian barang dengan dana APBN/APBD. · Bank Indonesia, Perum BULOG, PT. TELKOM, PT.PLN, PT. Garuda

Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. PERTAMINA, dan bank-bank BUMN, atas pembelian barang dengan dana baik dari APBN/APBD maupun dari non-APBN/APBD.

· Badan usaha industri semen, rokok, kertas, baja ( hulu ), dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.

· PT. PERTAMINA dan badan usaha lainnya di bidang industri produk bahan bakar migas ( premix / pertamax, super TT/pertamax plus, dan gas ), atas penjualan hasil produksinya.

· Industri dan eksportir di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan diolah/ diekspor.

5. Berapa besarnya tarif pemungutan pajak ? · Atas impor barang: ü Yang menggunakan API, sebesar 2,5% dari nilai impor; ü Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor; ü Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost, Insurance and Freight ( CIF ) ditambah Bea Masuk dan punguta n impor lainnya berdasarkan peraturan perundang -undangan pabean.

- - 40 - -

· Atas pembelian barang oleh Pemerintah dan BUMN/BUMD, sebesar 1,5% dari harga pembelian.

· Atas penjualan hasil produksi tertentu : ü Semen, sebesar ü Rokok, sebesar ü Kertas, sebesar ü Baja, sebesar ü Otomotif, sebesar

· Atas penjualan hasil produksi PT. PERTAMINA dan badan usaha lainnya di bidang BBM : JENIS BBM SPBU SWASTA SPBU PERTAMINA Premium 0,3% 0,25% Solar 0,3% 0,25% Premix / 0,3% 0,25% Super TT M. Tanah -- 0,3% Gas LPG -- 0,3% Pelumas -- 0,3% Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur / agen bersifat final .

· Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan

diolah / diekspor, sebesar 1,5% dari harga pembelian. Pemotongan PPh Pasal 23 1. Apa objek pemotongan pajak ? · Dividen.

· Bunga.

· Royalti.

· Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

· bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

· sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

· imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Siapa yang dikenakan pemotongan pajak ?

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

- - 41 - -

3. Apa dan siapa yang tidak dikenakan pemotongan pajak ? · Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. · Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna

usaha dengan hak opsi. · Dividen. ( inter-corporate dividend ) yang diterima oleh PT, BUMN/

BUMD, dan koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu. · Bunga obligasi yang diterima reksa dana selama lima tahun pertama

sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak. · Bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi

atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. · Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya. · Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

4. Siapa pemotong pajak ? · Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. · Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan.

5. Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? · Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah

dan penghargaan. · Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga simpanan

yang dibayarkan oleh koperasi. · Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto, atas: ü sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; ü imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

J. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ( PPH PASAL 24 ) (250304

Bagaimana ketentuan pengkreditan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ? · Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan

dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan dalam tahun pajak yang sama.

- - 42 - -

· Besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan ( ordinary tax credit per country basis ).

· Sumber penghasilan ( source of income ): Untuk keperluan pengkreditan Pajak Penghasilan luar negeri, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: ü penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, adalah negara tempat

badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;

ü penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak, adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

ü penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak, adalah negara tempat harta tersebut terletak;

ü penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

ü penghasilan BUT, adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

ü penentuan sumber penghasilan lainnya menggunakan prinsip yang sama.

K. PEMBAYARAN SENDIRI ANGSURAN BULANAN DALAM TAHUN

BERJALAN ( PPH PASAL 25 ) (250304)

Bagaimana ketentuan pembayaran angsuran bulanan oleh Wajib Pajak sendiri ? · Besarnya angsuran bulanan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan teratur menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 21 ( khusus bagi WP orang pribadi ), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 atas penghasilan teratur tahun pajak yang lalu tersebut, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

· Khusus besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan-bulan ( dua bulan pertama ) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, ditetapkan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

- - 43 - -

· Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

· Dalam hal-hal tertentu, yaitu: ü Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; ü Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; ü SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah

lewat batas waktu yang ditentukan; ü Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan; ü Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang

mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

ü terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak, cara penghitungan besarnya angsuran bulanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

· Khusus bagi Wajib Pajak baru, bank, BUMN / BUMD, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, cara penghitungan besarnya angsuran bulanan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri, wajib membayar pajak ( Fiskal Luar Negeri ) yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

· Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, angsuran bulanan merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan ( menjadi bersifat final pada akhir tahun ), kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh final.

L. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN BAGI

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BUT (250304 Bagaimana ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun ? · Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun dihitung berdasarkan

Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif umum, dikurangi dengan kredit pajak dan angsuran bulanan yang telah dibayar atau telah ditetapkan untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa: ü PPh Pasal 21 ( khusus WP orang pribadi );

- - 44 - -

ü PPh Pasal 22; ü PPh Pasal 23;

ü PPh Pasal 24 ( kredit Pajak LN ); ü PPh Pasal 25; ü PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu PPh final yang berubah sifat menjadi kredit

pajak karena perubahan status Subjek Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

· Apabila pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil dari kredit Pajak dan angsuran bulanan, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan.

· Apabila pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih besar dari kredit pajak dan angsuran bulanan, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat- lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

M. PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKENAKAN PAJAK

TERSENDIRI ( PASAL 4 AYAT 2 ) (250304

1 Bagaimana ketentuan pengenaan pajak atas penghasilan tertentu yang diatur tersendiri ? Pengenaan pajak atas penghasilan tertentu tidak didasarkan atas ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak maupun penerapan Norma Penghitungan, melainkan berdasarkan penerapan tarif efektif atas peredaran atau penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak lainnya ( presumptive tax ) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

2 Penghasilan tertentu apa saja yang pengenaan pajaknya diatur

tersendiri dan berapa tarifnya ? · Bunga deposito dan tabungan lainnya serta diskonto SBI. Tarif sebesar

20% dari jumlah bruto dan bersifat final. · Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.

Tarif sebesar 0,1% dari harga jual yang bersifat final, dan tambahan pembayaran pajak untuk saham pendiri sebesar 0,5% dari harga saham perdana yang bersifat final atau dapat memilih perlakuan berdasarkan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

· Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Tarif sebesar 5% dari harga jual dan bersifat final bagi Wajib Pajak orang pribadi, tidak bersifat final bagi Wajib Pajak badan.

- - 45 - -

· Penghasilan dari persewaan harta berupa tanah dan bangunan. Tarif sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

N. PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SUBJEK PAJAK LUAR

NEGERI NON-BUT ( PPH PASAL 26 ) (250304

1. Apa objek pemotongan pajak ? · dividen;

· bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

· royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

· imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

· hadiah dan penghargaan;

· pensiun dan pembayaran berkala lainnya; · penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;

· premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri;

· penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia ( branch profit tax ), kecuali penghasilan

tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

2. Siapa pemotong pajak ? Badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3. Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? 20 % atau sesuai ketentuan/tarif khusus P3B ( tax treaty ) yang berlaku, dari jumlah bruto yang terutang atau dibayarkan, kecuali untuk penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi dihitung dari perkiraan penghasilan neto.

4. Bagaimana sifat pemotongan pajak ? Pemotongan pajak bersifat final, kecuali: · pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi penghasilan

BUT di Indonesia; · pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak

luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.

- - 46 - -

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan ketentuan PPh Pasal 26 ini, ketentuan yang diatur dalam P3B yang berlaku mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dengan perkataan lai n, ketentuan PPh Pasal 26 berlaku sepanjang menurut P3B yang berlaku hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia sebagai negara sumber ( source country ).

O. KETENTUAN KHUSUS ANTI PENGHINDARAN PAJAK ( ANTI

AVOIDANCE RULES ) (250304)

Apa saja ketentuan khusus anti penghindaran pajak ?

· Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan ( debt to equity ratio / DER rule ).

· Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek ( controlled foreign corporation / CFC rule ).

· Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan ( transfer pricing rule ) serta menentukan utang sebagai modal ( hybrid loan recharacterization rule ) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

· Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak ( advance pricng agreement / APA ) dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Yang dimaksud dengan ‘hubungan istimewa’ ( ‘special relationship’ atau ‘related parties’ ) adalah : a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tida k langsung

paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak m enguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu dera jat.

- - 47 - -

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI,

PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA A. ISTILAH YANG UMUM DIGUNAKAN DI BIDANG PPN & PTLL

(250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean.

2. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha dalam UU PPN? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

3. Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Berikat (KB)? Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu, di wilayah Daearah Pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean terhadap barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean atau dari dalam Daerah Pabean lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

4. Apakah pula yang dimaksud dengan Gudang Berikat (GB)? Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat atau reekspor tanpa adanya pengolahan.

B. PENGUSAHA KENA PAJAK (250304 ) 1. Siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

- - 48 - -

sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil kecuali Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil? Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Apa kewajiban dari PKP? Secara umum kewajiban PKP adalah : a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP; b. Memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN & PPnBM yang terutang

atas penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP; c. Mengisi dan menyampaikan SPT Masa (paling lambat 20 hari setelah

berakhirnya Masa Pajak).

C. OBJEK PPN (250304 ) 1. Apa yang termasuk ke dalam objek PPN?

Objek PPN dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: a. Barang Kena Pajak (BKP); b. Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP)? Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

3. Apakah yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak (JKP)?

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

4. Dalam hal apakah PPN dikenakan?

PPN dikenakan dalam hal: a. penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean (DP) yang dilakukan oleh

Pengusaha; b. impor BKP; c. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DP di dalam DP;

- - 49 - -

d. pemanfaatan JKP dari luar DP di dalam DP; atau e. ekspor BKP oleh PKP.

5. Apakah yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP? Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah: a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; b. pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian

leasing; c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP; e. persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;

g. penyerahan BKP secara konsinyasi. 6. Apakah terdapat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang

dikecualikan dari pengenaan PPN? Ada. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah : a. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang; b. penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; c. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan

Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

7. Apakah terdapat pula jenis barang dan jenis jasa yang dikecualikan dari

pengenaan PPN? Ada. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah: 1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung

dari sumbernya, yaitu : a. minyak mentah (crude oil ); b. gas bumi; c. panas bumi; d. pasir dan kerikil; e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak;

dan

- - 50 - -

g. barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,

yaitu: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; dan f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

8. Apakah pula jenis jasa yang bukan merupakan objek PPN? Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah : 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi :

a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; b. jasa dokter hewan; c. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi; d. jasa kebidanan dan dukun bayi; e. jasa paramedis dan perawat; dan f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium

kesehatan, dan sanatorium 2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi :

a. jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo; b. jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d. jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e. jasa pemakaman termasuk krematorium; f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; dan g. jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :

a. jasa pelayanan rumah ibadah; b. jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan c. jasa lainnya di bidang keagamaan.

6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:

- - 51 - -

a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan

b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. 10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:

a. jasa tenaga kerja; b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan

c. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja 11. Jasa di bidang perhotelan; 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum. D. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) (250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)?

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung Pajak yang terutang, dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Apakah yang dimaksud dengan Harga Jual?

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Apakah yang dimaksud dengan Penggantian?

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4. Apakah yang dimaksud dengan Nilai Impor? Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan

- - 52 - -

dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN.

5. Apakah yang dimaksud dengan Nilai Ekspor?

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

6. Apakah yang dimaksud dengan DPP Nilai Lain?

Yang dimaksud dengan DPP Nilai Lain adalah suatu Nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan Harga Jual atau Nilai Penggantian yang sebenarnya. DPP Nilai Lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk : a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau penggantian

setelah dikurangi laba kotor; b. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor; c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual

rata-rata; d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; e. Persediaan BKP yg masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah

harga pasar wajar; f. Aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang

PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar;

g. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual; h. Penyerahan jasa biro perjalanan/biro pariwisata: 10% dari jumlah tagihan

atau jumlah yang seharusnya ditagih; i. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang

seharusnya ditagih. j. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima,

berupa service charge, provisi dan diskon; k. penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan

penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

l. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang: adalah harga lelang.

- - 53 - -

E. TARIF PPN & PPnBM (250304 ) 1. Berapakah besarnya tarif PPN?

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas “destination principle ” dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN. a. Tarif PPN 10% untuk:

- impor BKP; - penyerahan BKP dan atau JKP; - pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean

di Dalam Daerah Pabean. b. Tarif PPN 0% untuk ekspor BKP

2. Berapakah besarnya tarif PPnBM? Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : a. Kendaraan Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 75% b. Non Kendaraan Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%

3. Bagaimanakah cara menghitung PPN dan PPnBM yang terutang? Cara menghitung PPN dan PPn BM yang terutang adalah tarif x DPP

F. PAJAK MASUKAN (250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Masukan ?

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.

2. Kapan Pajak Masukan dikreditkan?

Pajak Masukan dikreditkan pada Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Masukan tersebut.

- - 54 - -

3. Bila Pajak Masukan belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, apakah masih dapat Pajak Masukan tersebut dikreditkan dalam Masa Pajak yang lain? Dalam hal Faktur Pajak lambat diterima atau belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang Pajak Masukan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya.

4. Bagaimana apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, Faktur Pajak belum diterima atau belum dikreditkan. Apakah masih dapat dikreditkan? Faktur Pajak tersebut masih dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak tersebut sepanjang Pajak Masukan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan.

5. Bagaimana Pengkreditan Pajak Masukan, apabila dalam suatu Masa Pajak,

Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak?

Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

6. Bagaimana pengkreditan Pajak Masukan, apabila dalam suatu Masa Pajak

Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, tetapi Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti? a. Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang menggunakan Barang Modal

untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN dan kegiatan lain yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN adalah sebanding dengan persentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang penyerahan yang terutang PPN; atau

b. Pengkreditan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena

Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk unit atau kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN maupun yang tidak terutang PPN adalah:

- - 55 - -

- Dalam hal Pajak Masukan tersebut dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan maka yang dapat dikreditkan adalah hanya atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN;

- Dalam hal Pajak Masukan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan maka yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya.

7. Apakah yang termasuk ke dalam Pajak Masukan yang tidak dapat

dikreditkan? Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan adalah Pajak Masukan atas: a. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. b. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usaha. c. perolehan & pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon,

van dan combi kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai PKP e. perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya Faktur Pajak Sederhana. f. perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajak-nya tidak memenuhi ketentuan. g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP yang Faktur Pajak-

nya tidak memenuhi ketentuan. h. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya ditagih dengan

penerbitan ketetapan pajak. i. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya tidak dilaporkan dalam

SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

G. RESTITUSI ( 250304 )

Restitusi terjadi apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali.

1. Berapa lama jangka waktu penyelesaian restitusi? - Untuk Wajib Pajak Kegiatan Tertentu yaitu PKP eksportir dan PKP yang

melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN adalah 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan restitusi yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak, maka permohonan restitusi harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan.

- - 56 - -

- Untuk PKP yang merupakan Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap.

- Untuk PKP lainnya selain Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak Kegiatan Tertentu sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, jangka waktu penyelesaian restitusinya adalah 12 (dua belas) bulan Kepala KPP harus menyelesaikan restitusi paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap.

- Dalam hal permohonan restitusi oleh PKP sehubungan dengan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan atau impor barang modal yang tidak mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN maka atas Faktur Pajak Masukan karena impor/pembelian Barang Modal tersebut dapat dimintakan restitusi dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap

2. Siapakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak Patuh dan apa kriteria tertentu Wajib Pajak Patuh? Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan pengembalian kelebihan pajak. Kriteria tertentu Wajib Pajak Patuh adalah: a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2

tahun terakhir. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah

memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. d. Dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus

dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.

Apabila Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka laporan audit harus: a. disusun dalam bentuk panjang (long form report ). b. menyajikan rekonsialiasi laba rugi komersial dan fiskal. Apabila Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh

- - 57 - -

sepanjang memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan c di atas dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembukuan; b. dalam hal Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).

H. SAAT DAN TEMPAT PPN TERUTANG ( 250304 ) 1. Kapan saat terutang PPN dan PPn BM?

Pada dasarnya pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual. a. Saat terutang PPN adalah pada saat:

- Penyerahan BKP atau JKP; - Impor BKP; - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean; - Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP

atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

- Saat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak b. Saat terutangnya PPn BM adalah pada saat:

- Impor BKP yang tergolong mewah atau; - Penyerahan kepada pembeli dilakukan oleh produsen BKP yang

tergolong mewah tersebut. Perlu diingat bahwa pengenaan PPnBM hanya satu kali, sesuai dengan saat terutangnya PPnBM tersebut.

c. Terutangnya PPN atas penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP tersebut, adalah terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris

2. Dimana tempat terutang PPN?

a. Tempat terutang pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP dan ekspor BKP terutang pajak adalah: - tempat tinggal atau tempat kedudukan dan - tempat kegiatan usaha dilakukan atau - tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- - 58 - -

b. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak adalah: - tempat tinggal atau tempat kedudukan dan - tempat kegiatan usaha.

d. Tempat lain yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: - bagi PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan yang terdaftar di

KPP BUMN ditetapkan tempat terutang pajak hanya di tempat PKP terdaftar (otomatis terpusat di KPP WP Besar dan KPP BUMN).

I. PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK (SENTRALISASI PPN)

(250304 ) 1. Apabila PKP terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha,

dapatkah PKP memohon untuk memilih salah satu tempat kegiatan usaha atau lebih sebagai tempat terutang pajak (pemusatan PPN)? Dapat

2. Bagaimana caranya untuk mendapatkan izin pemusatan PPN?

Untuk mendapatkan izin sentralisasi PPN, PKP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kanwil yang membawahi KPP lokasi tempat kegiatan usaha yang akan dipilih sebagai tempat terutangnya pajak. Dalam permohonan agar dicantumkan tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat terutang pajak serta tempat-tempat kegiatan usaha yang akan dipusatkan.

3. Apakah seluruh tempat kegiatan usaha dapat dimintakan izin untuk

dipusatkan? Dan PKP mana yang dapat mengajukan izin untuk pemusatan ? Semua tempat kegiatan usaha dapat dimintakan untuk dipusatkan kecuali pabrik. Dalam hal PKP mempunyai tempat kegiatan usaha yang terdiri dari pabrik, gudang, tempat pemasaran, dan cabang-cabang lainnya maka pabrik hanya dapat menjadi tempat kegiatan usaha yang dipilih untuk menjadi tempat terutang pajak, sedangkan tempat kegiatan lainnya merupakan tempat kegiatan usaha yang dipusatkan ke pabrik. PKP yang dapat mengajukan permohonan untuk pemusatan tempat terutang pajak adalah semua PKP kecuali PKP yang tempat terutang pajaknya telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (antara lain PKP yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP BUMN)

- - 59 - -

Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa dengan e-filling dapat melakukan pemusatan PPN dengan cara memberitahukan kepada KPP yang membawahi lokasi tempat terutang pajak yang akan dipilih sebagai tempat terutang pajak

4. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk penetapan salah satu

tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN bagi PKP selain Pedagang Eceran dan Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing)?

- Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian. Semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

- Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;

- Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

- Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan

- Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil (petty cash).

J. FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR (250304 ) 1. Apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

2. Ada berapa jenis Faktur Pajak menurut UU PPN?

Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: a. FP Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan

sebagai Faktur Pajak Standar; b. FP Gabungan dan; c. FP Sederhana.

- - 60 - -

3. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi Faktur Pajak Standar? Faktur Pajak Standar harus memenuhi syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan: a. Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP

atau JKP; b. Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan

harga; c. PPN yang dipungut; d. PPnBM yang dipungut; e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan f. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak. Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur Pajak.

4. Apakah yang dimaksud dengan Faktur Pajak Gabungan? Faktur Pajak Gabungan adalah satu Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang

meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.

Hal ini diperkenankan untuk meringankan beban administrasi PKP. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP.

5. Apakah yang dimaksud dengan Faktur Pajak Sederhana?

Faktur Pajak Sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan.

6. Apakah yang harus tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana?

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan; c. Jumlah Harga Jual atau Peggantian yang sudah termasuk pajak atau

besarnya pajak dicantumkan secara terpisah; d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

- - 61 - -

7. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak

Standar? a. PIB yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan

Cukai untuk impor BKP; b. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan

Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;

e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; f. Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) , atau Delivery Bill , yang

dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; g. SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP

tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean; h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa

kepelabuhan; i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

8. Kapan saat pembuatan/penerbitan Faktur Pajak Standar?

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat : a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau

penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP; atau

c. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

9. Apabila Faktur Pajak yang dibuat/diterbitkan tidak tepat waktu, apakah

masih merupakan Faktur Pajak dan apakah sanksinya? Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu penerbitan Faktur Pajak (KepDirjen Nomor-KEP-549/PJ./2000), dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.

- - 62 - -

Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati batas waktu tersebut di atas tidak dapat dianggap sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, bagi PKP yang menerima Faktur Pajak tersebut tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayarnya sebagai Pajak Masukan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak terlambat dikenakan sanksi 2% dari DPP.

10. Apakah yang dimaksud dengan Nota Retur?

Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya pengembalian atas BKP yang telah dibeli/diterimanya. Dengan adanya Nota Retur tersebut maka PKP penjual dapat mengurangkan PPN dan PPn BM (PK) atas penyerahan BKP yang dikembalikan, sedangkan bagi PKP pembeli harus mengurangkan PPN dan PPnBM (PM) yang telah dikreditkan atau biaya, dan harta. Nota Retur diterbitkan dan dilaporkan baik oleh PKP penjual maupun PKP pembeli pada Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut.

Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan : a. Nomor urut; b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli; d. Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak; e. Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan; f. PPN atas BKP yang dikembalikan; g. PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan; h. Tanggal pembuatan Nota Retur; i. Tanda tangan pembeli. Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan-keterangan di atas maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan atau biaya, dan harta bagi pembeli. Dalam hal pengembalian BKP terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak perlu dibuatkan Nota Retur, melainkan dapat dilakukan dengan pembatalan atau perbaikan Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut.

K. PEMUNGUT PPN DAN PPn BM (250304 ) 1. Siapakah pemungut PPN dan PPn BM?

Pemungut PPN & PPnBM adalah:

- - 63 - -

a. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD.

b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tersebut (PKP Rekanan).

2. Kapan PPN harus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN? PPN harus dipungut adalah pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut

PPN kepada PKP Rekanan, disetor ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan, kemudian dilaporkan dalam SPT Masa Pemungut PPN pada Masa Pajak paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.

3. Kapan PKP Rekanan melaporkan PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN?

PKP Rekanan melaporkan PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN pada SPT Masa PPN Masa Pajak diterimanya pembayaran dari Pemungut PPN.

4. Dalam hal apakah PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Pemungut PPN?

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Pemungut PPN dalam hal : a. Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 yang tidak

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. PPN dan PPnBM yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh Rekanan yang bersangkutan.

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah. c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PPN yang terutang tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina e. Pembayaran atas rekening telepon. f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan. g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN

L. FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPn BM (250304 ) 1. Apa sajakah fasilitas PPN dan PPnBM?

- - 64 - -

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM adalah PPN dan PPnBM yang terutang dibebaskan atau tidak dipungut, baik sebagian atau seluruhnya, sementara waktu atau selamanya.

2. Kepada siapakah fasilitas PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atau

dibebaskan diberikan? Fasilitas PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atau dibebaskan, diberikan terhadap : a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean,

seperti Kawasan Berikat, KAPET; b. Penyerahan BKP/JKP Tertentu; c. Impor BKP Tertentu; d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean; e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Apakah atas penyerahan BKP/JKP mendapat fasilitas PPN & PPnBM

terutang tidak dipungut Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan? Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut tidak termasuk dalam Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau telah dibebankan sebagai biaya.

4. Apakah atas penyerahan BKP/JKP mendapat fasilitas PPN & PPnBM

terutang dibebaskan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan? Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

5. Atas kegiatan apakah PPN & PPnBM terutang tidak dipungut di Kawasan

Berikat selain Kawasan Berikat P. Batam? PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat atas: a. Impor barang modal atau peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai

oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKB merangkap PDKB (Pengusaha Di Kawasan Berikat);

b. Impor barang modal dan peratan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

c. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;

- - 65 - -

d. Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;

e. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;

f. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;

g. Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;

h. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal;

i. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor

6. Apakah atas penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Berikat mendapat

fasilitas PPN terutang tidak dipungut? Penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Berikat baik yang dilakukan oleh Pengusaha di Daerah Pabean Indonesia Lainnya maupun oleh Pengusaha di Kawasan Berikat lainnya tidak diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut. Dengan demikian, Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pengusaha di Kawasan Berikat wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut.

7. Atas kegiatan apakah PPN & PPnBM terutang tidak dipungut di Kawasan

Berikat Pulau Batam? PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut di KB Pulau Batam atas : a. penyerahan BKP antar Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam

sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor;

b. penyerahan BKP dari PKP di luar Pulau Batam kepada Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor;

c. impor BKP oleh Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

PKP yang melakukan penyerahan wajib membuat Faktur Pajak dengan dibubuhi cap ”PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut”

- - 66 - -

Atas impor BKP, Dirjen BC membubuhkan cap “PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut pada setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen”.

8. Bagaimanakah penerapan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Industri

Pulau Batam? PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas : 1 penyerahan BKP antar Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam

sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor;

2 penyerahan BKP dari PKP di luar Pulau Batam kepada Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor;

3 impor BKP oleh Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

Atas penyerahan BKP dan atau impor BKP selain yang dimaksud di atas, dan atas penyerahan JKP di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam terutang PPN dan atau PPn BM dan pengenaannya dilakukan secara bertahap, yaitu : 1 Tahap Pertama, mulai 1 Januari 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas :

a. kendaraan bermotor segala jenis; b. rokok dan hasil tembakau lainnya; c. minuman yang mengandung alkohol.

2 Tahap Kedua, mulai 1 Maret 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas barang elektronik segala jenis.

3 Tahapan selanjutnya, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9. Apa yang dimaksud dengan Gudang Berikat? dan atas kegiatan apakah

fasilitas PPN & PPnBM terutang tidak dipungut yang diberikan di Gudang Berikat? Gudang Berikat (GB) adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat atau reekspor tanpa adanya pengolahan.

Fasilitas PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut diberikan atas kegiatan: a. impor barang dan peralatan oleh Pengusaha GB dalam rangka pembangunan

dan kegiatan Gudang Berikat; b. impor barang dan bahan oleh Pengusaha GB.

- - 67 - -

10. Jenis kegiatan PPN dan PPnBM apakah yang mendapat fasilitas

dibebaskan? PPN & PPnBM terutang dibebaskan dari pengenaan atas: a. Impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu b. Impor dan atau penyerahan BKP strategis c. Impor dan atau penyerahan BKP/JKP Kepada Perwakilan Negara

Asing/Badan International serta Pejabat/Tenaga Ahlinya berdasarkan azas timbal balik.

11. Bagaimanakah penerapan PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang? Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dinyatakan bukan merupakan Daerah Pabean menurut UU Kepabeanan. Dengan demikian UU PPN tidak dapat diterapkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

M. KETENTUAN KHUSUS (250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri dan apakah

atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN? Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. Atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenakan PPN.

2. Bagaimanakah cara penghitungan, saat dan tempat terutang PPN atas

kegiatan membangun sendiri? - PPN yang terutang dan disetor ke kas negara = 10% x 40% x jumlah seluruh

biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya - Saat terutangnya PPN adalah pada saat mulai dilaksanakannya

pembangunan (menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain-lain) - Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan didirikan.

3. Apakah atas kegiatan membangun sendiri PPN terutang yang telah disetor

harus dilaporkan? Bila ya kemana? PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor harus dilaporkan dengan cara sebagai berikut : - bagi pengusaha (OP atau Badan) yang bukan Pengusaha Kena Pajak

melaporkan bukti setoran pajak (Surat Setoran Pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak lokasi bangunan didirikan.

- - 68 - -

- Sedangkan bagi PKP dapat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak ditempat PKP dikukuhkan melalui SPT Masa PPN setiap Masa Pajak pelaksanaan kegiatan membangun sendiri

4. Bagaimana penghitungan PPN atas pengusaha emas?

Penghitungan PPN atas pengusaha emas, yaitu: a. Orang Pribadi ð Dapat menggunakan DPP Nilai Lain sebagai DPP PPN. ð PPN yang terutang adalah sebesar 10% x harga jual emas perhiasan ð PPN yang harus disetor = 10% x 20% x jml slrh penyerahan emas ð PM tidak dapat dikreditkan

b. Badan ð menggunakan DPP sebesar harga jual ð PPN yang terutang 10% x harga jual ð PPN disetor = PK – PM ð PM dapat dikreditkan

5. Bagaimanakah penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran?

Penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran, yaitu: a. Pedagang Eceran Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Netto ð PK = 10% x jml peredaran dan atau penerimaan bruto ð PPN disetor = 20% x PK ð PM yang dapat dikreditkan= 80% x PK

b. Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Netto ð PK menggunakan DPP sebesar harga jual ð PPN terutang sebesar 10% x harga jual ð PPN disetor = PK - PM ð PM dapat dikreditkan

6. Bagaimana perlakuan PPN atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam

rangka menjalankan pemerintahan secara umum? Atas penyerahan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum : a. terutang PPN, jika :

Jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah yang juga dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain, sepanjang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan

- - 69 - -

atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku

b. tidak terutang PPN, jika : Semua jenis jasa yang berasal dari semua kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi Departemen dan Lembaga Non Departemen dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.

7. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja?

Perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja: a. tidak terutang PPN

Penyerahan jasa di bidang tenaga kerja meliputi : Jasa tenaga kerja, Jasa penyediaan tenaga kerja, dan Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

b. terutang PPN Jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana : - Pengusaha penyedia tenaga kerja melakukan pembayaran gaji, upah,

honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau - Pengusaha penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas hasil kerja

dari tenaga kerja tersebut. - Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pemberi

jasa tenaga kerja. 8. Bagaimanakah perlakuan PPN atas penyerahan jasa penyelenggaraan

kegiatan? Penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan adalah :

a. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan dari Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan;

b. Kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan Jasa Event Organizer seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, dan sejenisnya; atau

c. Kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan adalah suatu kegiatan baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan

- - 70 - -

ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan.

Atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan di dalam Daerah Pabean dan atas pemanfaatan Jasa Penyelenggara Kegiatan yang berasal dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan adalah meliputi : a. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa

Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan; b. imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; dan c. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa

Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan.

9. Bagaimana fasilitas PPN dan PPnBM atas Proyek Pemerintah yang dibiayai

dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri? Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut yang dilakukan oleh Kontraktor Utama. Dalam hal proyek tersebut didanai sebagian oleh dana APBN/APBD/lainnya dan sebagian lagi oleh pinjaman luar negeri/hibah, maka fasilitas tersebut hanya berlaku atas bagian Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri.

Apabila kontraktor utama meminta kontraktor lain untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan proyek pemerintah tersebut maka atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh kontraktor lain kepada kontraktor utama tidak diberikan fasilitas sehingga PPN yang terutang tetap dipungut.

PPN dan PPnBM yang tidak dipungut, yaitu: a. Impor Barang Kena Pajak (BKP); b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; d. Penyerahan BKP dan/atau JKP.

Atas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sehubungan dengan impor oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak.

- - 71 - -

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut tersebut, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut"

10. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada

perusahaan penerbangan? Perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada perusahaan

penerbangan: a. PPN terutang adalah 10% x DPP. b. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa

keagenan yang diterima atau seharusnya diterima oleh perusahaan jasa keagenan.

c. Yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN terutang atas penyerahan jasa keagenan adalah : - Atas penyerahan jasa keagenan oleh perusahaan jasa keagenan kepada

Pemungut PPN (Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan Pemerintah serta KPKN), pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.

- Atas penyerahan jasa keagenan oleh Pemungut PPN kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

- Atas penyerahan jasa keagenan kepada perusahaan angkutan yang bukan Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan jasa keagenan.

Namun sejak tanggal 24 Desember 2003 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, Badan-badan tertentu bukan lagi merupakan Pemungut PPN. Sehingga hanya KPKN dan Bendaharawan Pemerintah saja sebagai Pemungut PPN.

11. Bagaimana perlakuan PPN atas Jasa Boga (Catering)? Dan Apa yang

dimaksud dengan objek pajak restoran dan jasa boga? a. Atas penyerahan Jasa Boga (Catering) dikenakan PPN. DPP atas

penyerahan jasa boga atau katering adalah sebesar semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Boga atau Katering. Dengan demikian, PPN terutang atas penyerahan jasa boga atau katering 10% x DPP.

b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk Pelayanan usaha jasa boga atau katering.

c. Objek Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk

- - 72 - -

keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

d. Keperluan tertentu adalah : - pesta, resepsi, atau perayaan; - perjamuan; - rapat atau pertemuan; - makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha

Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan; - makan untuk pelanggan perseorangan; - perlombaan atau pertandingan; atau - acara-acara lain yang sejenis.

12. Bagaimana perlakuan PPN atas service charge dalam rangka kegiatan

persewaan ruangan? a. Atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan dikenakan

PPN. Ada (2) dua elemen utama dalam kegiatan jasa persewaan ruangan yaitu sewa dan service c harge .

b. Service charge adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi.

c. Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan sejak tanggal 3 Juni 2003 (Faktur Pajak Standar yang dibuat/diterbitkan setelah 3 Juni 2003) adalah sebesar nilai penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

d. PPN Terutang adalah 10% x DPP.

13. Bagaimana perlakuan PPN atas kegiatan freight forwarding? a. Atas kegiatan freight forwarding dikenakan PPN. b. Freight Forwarding (Jasa Pengurusan Transportasi) adalah kegiatan usaha

yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

- - 73 - -

c. Dasar Pengenaan Pajak : Dalam hal dokumen-dokumen pabean (dokumen) untuk menagih biaya freight dan biaya lainnya dari shipping line atau airline atau supplier dibuat langsung atas nama - Penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder ), maka biaya freight

dan biaya lainnya dapat dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak, karena dianggap sebagai reimbursement; atau

- Pemberi jasa (perusahaan forwader ) dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder ), maka biaya freight dan biaya lainnya tidak dapat dianggap sebagai reimbursement, sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

14. Apabila Instansi Pemerintah memberikan Jasa Kena Pajak kepada Instansi

Pemerintah Lainnya apakah PPN yang terutang harus dipungut oleh Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan? Atas penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah Lainnya yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang : - pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan - Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran yang

diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi Pemerintah tersebut.

15. Bagaimana perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau

JKP dari Luar Daerah Pabean ? Perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean: a. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh orang pribadi (Non-PKP) atau badan (PKP) dikenakan PPN.

b. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean.

c. PPN yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.

- - 74 - -

16. Apakah atas penyerahan aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh

sebelum berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non-PKP? Perlakuan PPN atas aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh sebelum berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non-PKP a. Atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut

tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16D Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (UU PPN).

b. Dengan demikian, atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, tidak terutang PPN apabila : - Atas penyerahan aktiva tersebut dilakukan oleh bukan PKP; atau - Pajak Masukan pada waktu perolehan aktiva tersebut tidak dapat

dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) UU PPN atau aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), sepanjang selama memiliki aktiva tersebut tidak ada PPN yang dibayar dikreditkan sebagai Pajak Masukan (misalnya dalam rangka perawatan, perbaikan dari kerusakan, renovasi dll)

17. Bagaimana perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil

dari yang seharusnya terutang, atau tidak seharusnya terutang? Perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil atau tidak seharusnya terutang: a. Pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang atau tidak

seharusnya terutang dimana pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka PKP yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut. Yang dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut tersebut adalah pihak yang terpungut dengan syarat Pajak yang salah dipungut tersebut belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

b. Pihak yang terpungut adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean.

c. Dalam hal pajak yang dipungut lebih kecil dari yang seharusnya terutang maka pihak yang melakukan penyerahan harus memungut kekurangan pajak tersebut. Pemungutan kekurangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara perbaikan Faktur Pajak (untuk penyerahan BKP/JKP) dengan menggunakan SSP (untuk impor dan pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean).

- - 75 - -

18. Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak? Apakah atas PPN yang telah

disetor dan dilaporkan dapat dikurangkan atau dikembalikan? Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak, maka PPN yang telah terlanjur dipungut,

disetor dan dilaporkan oleh PKP yang melakukan penyerahan dapat dikurangkan dengan cara perbaikan Faktur Pajak atas yang berkenaan dengan penyerahan JKP tersebut. Sebagai konsekuensinya baik PKP yang melakukan penyerahan maupun PKP yang menerima penyerahan JKP harus memperbaiki SPT Masa PPN Masa Pajak Faktur Pajak yang diperbaiki tersebut dilaporkan.

19. Bagaimana Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPBM?

Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPMB : a. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

b. Atas pembayaran PPN Impor (Pajak Masukan) yang ditagih dengan SPKPBM dapat dikreditkan, sepanjang pembayaran PPN Impor belum diterbitkan SKP-nya oleh Ditjen Pajak tersebut dan tidak termasuk dalam pembayaran (pengeluaran) yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN serta belum dibebankan sebagai biaya.

c. Atas pembayaran PPN tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran.

20. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan kardus atau pembungkus ke

Kawasan Berikat? Atas penyerahan kardus atau pembungkus ke Kawasan Berikat tidak diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM karena kardus/pembungkus bukan untuk diproses lebih lanjut.

21. Barang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang-barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan

terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan

makanan ternak, unggas, dan ikan;

- - 76 - -

c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.

22. Barang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat

Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang-barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan

terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan

makanan ternak, unggas, dan ikan; c. barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani; d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan, penangkaran, atau perikanan; e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt.

23. Apa yang dimaksud dengan bibit dan atau benih yang dibebaskan dari

pengenaan PPN? Bibit dan atau benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bibit dan atau benih sebagaimana didefenisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997, bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

24. Apakah batasan bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari

pengenaan PPN? Bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak termasuk Pelengkap Makanan Ternak (Feed Suplement) dan Imbuhan Makanan Ternak (Feed Additive).

25. Apakah defenisi barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan

PPN? Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang : a. pertanian, perkebunan dan kehutanan; b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya. Yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan,

- - 77 - -

peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

26. BKP Tertentu apa saja yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? BKP Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat

angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal

angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

e. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

f. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk

- - 78 - -

perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

g. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

27. BKP tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan

PPN? BKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: - Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok

boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

- Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

- Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

- Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal

angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- - 79 - -

- Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

- Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

28. JKP Tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan

PPN? JKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN: a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan

Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: - Jasa persewaan kapal; - Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa

labuh; - Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: - Jasa persewaan pesawat udara; - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;

c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

f. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

29. Atas impor barang apa saja yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk

maka PPN dan PPnBM nya tidak dipungut?

- - 80 - -

Yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM. BKP yang dimaksud tersebut adalah: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada

Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indoensia dan tidak memegang paspor Indonesia;

c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat

lainnya; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri,

mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;

i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;

j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

30. Barang-barang apa saja yang merupakan objek PPnBM?

Barang-barang yang menjadi objek PPnBM: a. kendaraan bermotor; b. non kendaraan bermotor, seperti:

- Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, misalnya lemari es, mesin cuci, televisi.

- Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;

- Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena;

- Kelompok wangi-wangian;

- - 81 - -

- Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus;

- Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;

- Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga.

31. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang tidak dikenakan PPnBM? Jenis kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPnBM adalah CKD, sasis, untuk pengangkut barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC dan kendaraan untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

32. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang dibebaskan PPnBM?

Jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan PPn BM adalah ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum; kendaraan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, dan kendaraan patroli TNI/ POLRI.

33. Apakah yang dimaksud dengan Stiker Lunas PPN?

Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara maupun produk rekaman gambar.

34. Jenis Stiker Lunas PPN apa saja yang ada?

a. Stiker Lunas PPN atas Produk Rekaman Suara:

JENIS DPP PPN TERUTANG Kaset jenis A (berbahasa Indonesia) 8.000 800 Kaset jenis B (berbahasa Asing) 16.000 1.600 Kaset jenis C (berbahasa Daerah) 7.500 750 Compact Disc 1 (Indonesia & campuran daerah)

20.000 2.000

Compact Disc 2 (Asing & campuran Indonesia)

48.000 4.800

Video Compact Disc K-1 (Indonesia & campuran daerah)

18.000 1.800

Video Compact Disc K-2 50.000 5.000

- - 82 - -

JENIS DPP PPN TERUTANG (Asing & campuran Indonesia)

b. Stiker Lunas PPN untuk Produk Rekaman Gambar:

JENIS DPP PPN TERUTANG

JENIS I (Harga Jual s.d 10.000) 10.000 1.000

JENIS II (Harga Jual >10.000 s.d 20.000)

12.500 1.250

JENIS III (Harga Jual >20.000 s.d 40.000)

25.000 2.500

JENIS IV (Harga Jual >40.000 s.d 60.000)

47.500 4.750

JENIS V (Harga Jual >60.000 s.d 80.000)

65.000 6.500

JENIS VI (Harga Jual >80.000 s.d 100.000)

85.000 8.500

JENIS VII (Harga Jual >100.000) 150.000 15.000

35. Bagaimanakah perlakuan PPN atas hasil tembakau?

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran. Besarnya tarif efektif atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 8,4 % (delapan koma empat persen).

36. Apakah yang merupakan obyek Bea Meterai (Dokumen-dokumen yang

dikenakan BM) berdasarkan Pasal 2 UU BM? a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, contoh: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yg dibuat oleh PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:

- Yang menyebutkan penerimaan uang; - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam

rekening di Bank; - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau

- - 83 - -

- Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep. f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka

pengadilan, yaitu: - Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; - Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan

tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

37. Apakah yang bukan merupakan objek Bea Meterai (Dokumen-dokumen

yang tidak dikenakan BM) berdasarkan Pasal 4 UU BM? a. Dokumen yang berupa:

- Surat penyimpanan barang; - Konosemen; - Surat angkutan penumpang dan barang; - Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen tersebut di

atas; - Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; - Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; - Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di

atas. b. Segala bentuk ijazah. c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan

pembayarannya lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.

e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank.

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada

penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lain yang bergerak di bidang tersebut.

h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam

bentuk apapun.

38. Kapan saat terutang Bea Meterai? a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak :

- - 84 - -

pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat (bukan pada saat ditandatangani), misalnya kuitansi, cek, dan sebagainya.

b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak : pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri : pada saat dokumen itu digunakan di Indonesia

39. Bagaimana cara pelunasan Bea Meterai?

a. Menggunakan Benda Meterai (meterai tempel), yaitu : - Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di

atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai, pada tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan.

- Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagaian lagi di atas meterai tempel.

- Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

- Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

b. Menggunakan cara lain yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan à KMK No. 133b/KMK.04/2000. Pasal 1 KMK mengatur bahwa cara lain adalah dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan : - mesin teraan meterai, - teknologi percetakan, - sistem komputerisasi, dan - alat lain dengan teknologi tertentu.

40. Dokumen-dokumen apakah yang harus dilakukan Pemeteraian Kemudian

dan berapa besar Bea Meterai yang terutang? a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan

sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar yang terutang pada saat pemeteraian kemudian dilakukan;

b. Dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.

- - 85 - -

Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang dan ditambah denda sebesar 200% dari yang kurang dilunasi/terutang;

c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan di Indonesia.

No. Jenis Dokumen UU BM

(1 Jan 86 )-

PP No. 7 Th. 1995

( - 30 April 2000)

PP No. 24 Th. 2000

(1 Mei 2000 – skr.)

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 6.000,-

2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.

Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp 6.000,-

3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.

Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp 6.000,-

4. Surat-surat yang memuat jumlah uang : a. Yang menyebutkan

penerimaan uang b. Yang menyatakan

pembukuan uang atau

penyimpanan uang

dalam rekening di Bank

c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank

d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan

Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai.

b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 500,-.

c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai

dengan Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai.

b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-.

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai

dengan Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai.

b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-.

- - 86 - -

No. Jenis Dokumen UU BM

(1 Jan 86 )-

PP No. 7 Th. 1995

( - 30 April 2000)

PP No. 24 Th. 2000

(1 Mei 2000 – skr.)

c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,-

c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-

5. Cek dan Bilyet giro. Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4) à s/d tg 14 Nop 89, mulai tg 15 Nop 89 tarif Rp 500,-

Rp. 1.000,- Rp 3.000,-

6. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan

Rp 1.000.000,-, tidak dikenakan Bea Meterai

b. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-

Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4)

Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4)

7. Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 6)

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai

dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-

b. Lebih dari

Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai

dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-

b. Lebih dari

- - 87 - -

No. Jenis Dokumen UU BM

(1 Jan 86 )-

PP No. 7 Th. 1995

( - 30 April 2000)

PP No. 24 Th. 2000

(1 Mei 2000 – skr.)

Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,-

Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-

8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan : a. Surat-surat biasa dan

surat-surat kerumahtanggaan

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Rp 1.000,- Rp 2.000,- Rp. 6.000,-

- 88 -

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN A. SUBJEK PAJAK ( 250304 )

1 Siapa Subjek PBB ? Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak. · Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak. · Apabila Wajib Pajak dimaksud memberikan keterangan secara tertulis

kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak atas objek pajak dimaksud, maka : ü Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud apabila keterangan dimaksud disetujui;

ü Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui;

ü Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap diterima.

· Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak. B. OBJEK PAJAK ( 250304 ) 1 Apa yang menjadi Objek PBB ?

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. · Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya; · Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : - jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

- jalan TOL;

- 89 -

- kolam renang; - pagar mewah; - tempat olah raga; - galangan kapal, dermaga; - taman mewah; - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; - fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2 Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan PBB ? · Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

· Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

· Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

· Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

· Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek PBB semata-mata hanya digunakan untuk pelayanan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

3 Bagaimana perlakuan atas Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk

penyelenggaraan pemerintahan ? Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. TARIF PAJAK (250304 ) 1 Berapa besarnya tarif PBB ?

Tarif PBB adalah tunggal sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

- 90 -

D. DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PBB (250304 ) 1 Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan PBB ?

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP diberikan kepada setiap Wajib Pajak sebagai pengurang penghitungan PBB terutang.

2 Berapa besarnya NJOPTKP ? NJOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemda setempat.

3 Bagaimana perlakuan pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang

memiliki lebih dari satu Objek PBB ? NJOPTKP diberikan hanya sekali untuk Objek PBB yang nilainya paling tinggi untuk satu tahun pajak.

4 Apakah dasar pengenaan PBB ? Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Yang dimaksud dengan : · Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

· Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;

· Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

5 Bagaimana cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang ?

Cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang adalah dengan membuat klasifikasi bumi dan bangunan, yaitu pengelompokan bumi dan bangunan

- 91 -

menurut nilai jualnya. Klasifikasi dimaksud sekaligus sebagai pedoman penentuan NJOP. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bumi adalah : 1. letak; 2. peruntukan; 3. pemanfaatan; 4. kondisi lingkungan dan lain-lain. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bangunan adalah : 1. bahan yang digunakan; 2. rekayasa; 3. letak; 4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

6 Apakah dasar penghitungan PBB ? Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment value = NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari NJOP yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan PBB. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2002: · Objek PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebesar 40 % dari

NJOP; · Objek PBB lainnya :

1) sebesar 40 % dari NJOP apabila NJOP bernilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) atau lebih;

2) sebesar 20 % dari NJOP apabila NJOP bernilai kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ).

7. Bagaimana cara menghitung PBB terutang ? Penghitungan PBB adalah sebagai berikut : - NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Jumlah NJOP bumi dan

bangunan - NJOP untuk penghitungan PBB = NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

dikurangi dengan NJOPTKP - NJKP = (20% atau 40%)* x NJOP untuk penghitungan PBB - PBB yang terutang = 0,5% x NJKP

NJOP bumi = luas bumi x NJOP bumi per m2 NJOP bangunan = luas bangunan x NJOP bangunan per m2 *) Besarnya ditentukan berdasarkan jumlah NJOP bumi dan bangunan dan sektor.

- 92 -

E. TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PBB

TERUTANG (250304 ) 1. Kapan saat PBB terutang? Saat PBB terutang adalah keadaan objek PBB pada tanggal 1 Januari untuk

suatu tahun pajak tertentu (jangka waktu satu tahun takwim) 2. Dimana tempat PBB terutang?

Tempat PBB terutang adalah : a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang

meliputi letak objek PBB; b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi letak objek

PBB. F. PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP),

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) (250304 )

1. Apa kewajiban subjek PBB dalam rangka pendaftaran Objek PBB ? Mendaftarkan objek PBB-nya dengan mengisi SPOP secara jelas, benar, dan

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke KPPBB/KP4/tempat lain yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek PBB. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. SPOP adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan Objek PBB yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terutang. Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah: · Jelas, berarti penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian

rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri;

· Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

· Lengkap berarti seluruh bagian yang harus diisi oleh Wajib Pajak terisi semua dan ditandatangani.

2. Apa sanksi yang dapat dikenakan apabila Wajib Pajak tidak

mengembalikan SPOP atau mengisi SPOP secara jelas, benar, dan lengkap ? a. Sanksi Administrasi

- 93 -

- Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.

- Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.

b. Sanksi Pidana - Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau

mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang;

- Barang siapa karena dengan sengaja : 1). Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat

Jenderal Pajak; 2). Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap

dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 3). Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; 4). Tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau

dokumen lainnya; 5). Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang

diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

3. Apakah yang dimaksud dengan SPPT ? SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB mengenai besarnya PBB terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada 1 (satu) tahun pajak tertentu. SPPT diterbitkan berdasarkan data sebagaimana tertulis pada SPOP.

4. Apa hak Wajib Pajak atas SPPT ?

- 94 -

· Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak. · Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan

PBB. · Mengajukan keberatan dan atau pengurangan. · Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pelunasan

Pembayaran PBB dari Tempat Pembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau ATM) atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK Walikota/Bupati.

5. Apa kewajiban Wajib Pajak atas SPPT ? · Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan menyampaikannya kembali

kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP4 untuk diteruskan ke KPPBB yang menerbitkan SPPT atau menyampaikannya ke KPPBB.

· Membayar/melunasi PBB terutang pada tempat yang telah ditentukan.

6. Apakah yang dimaksud dengan SKP PBB? SKP PBB adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB yang memberitahukan besarnya PBB yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

7. Apa yang menyebabkan SKP PBB diterbitkan ? SKP diterbitkan apabila : · Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan kembali dalam

jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

· Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada ternyata jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP.

8. Berapakah besarnya PBB terutang dalam SKP PBB? · Jumlah PBB yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh pengembalian

SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

· Jumlah PBB yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh hasill pemeriksaan atau keterangan lainnya, dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi 25% dari selisih PBB yang terutang.

G. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN (250304 )

1. Kapan batas waktu pelunasan utang PBB ?

- 95 -

· Berdasarkan SPPT yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBB-nya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.

· Berdasarkan SKP yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBB-nya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP.

2. Berapa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi

utang PBB-nya setelah lewat jatuh tempo ? PBB terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Bagaimana cara membayar PBB ? Wajib pajak membayar PBB terutang melalui :

- Bank atau Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau - ATM bank-bank tertentu (BCA, BII) atau - Counter/teller bank-bank tertentu (Bank Nusantara Parahyangan) atau - Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK

Walikota/Bupati. Catatan : Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil).

4. Apakah dasar penagihan PBB ?

Dasar penagihan PBB adalah SPPT, SKP, dan Surat Tagihan Pajak (STP).

5. Apa saja yang dapat ditagih dengan STP PBB? Pokok pajak terutang yang belum atau kurang dibayar dan atau denda administrasi. STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

6. Dalam hal bagaimana STP PBB diterbitkan ? · Wajib pajak tidak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo

pembayaran SPPT/SKP. · Wajib pajak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran

SPPT/SKP, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

7. Apakah upaya yang dapat dilakukan apabila STP PBB telah lewat jatuh tempo dan tidak dilunasi ?

- 96 -

Apabila STP PBB tidak dibayar setelah lewat jatuh tempo ditagih dengan Surat Paksa (SP) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa setelah terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

H. KEBERATAN DAN BANDING (250304 ) 1. Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan PBB ?

Yang dapat diajukan keberatan PBB adalah besarnya PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP. Keberatan dimaksud dapat dikarenakan : · Kesalahan luas bumi dan atau bangunan; · Kesalahan klasifikasi bumi dan atau bangunan; · Kesalahan penetapan/pengenaan; · Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB antara

Wajib Pajak dan fiskus; · Kesalahan Penetapan Subjek Pajak. Keberatan atas SPPT atau SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

2. Bagaimana tata cara permohonan keberatan PBB ? · Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Kepala KPPBB disertai dengan alasan yang jelas. · Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

· Diajukan per Objek PBB dan per tahun pajak. · Melampirkan foto kopi sebagai berikut :

o Bukti pemilikan hak atas tanah/sertifikat; dan/atau o Bukti Surat Ukur/Rincik; dan/atau o Akta Jual Beli; dan/atau o SPPT/SKP; dan/atau o Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau o Bukti pendukung (resmi) lainnya.

Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Ø Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB.

- 97 -

Ø Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB dan pelaksanaan penagihan.

3. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan PBB ? Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

4. Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan

keberatan diterbitkan ? Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 5. Apa bentuk keputusan keberatan ? Keputusan Keberatan dapat berupa : · menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam

pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti kebenarannya.

· menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya.

· menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya.

· menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, mengakibatkan peningkatan jumlah PBB-nya.

6. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya

ditolak ? Wajib pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke Badan Pengadilan Pajak (BPP). Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun 2000.

7. Apa bentuk putusan Banding ? Putusan Banding dapat berupa : - menolak;

- 98 -

- mengabulkan sebagian atau seluruhnya; - menambah pajak yang harus dibayar; - tidak dapat diterima;

8. Bagaimana sifat Putusan Banding ?

Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

9. Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ?

Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB (250304 ) 1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan PBB ?

Hasil penerimaan PBB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : · 10% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat (6,5% dikembalikan lagi

secara merata ke setiap kabupaten/kota dan 3,5% diberikan kepada kabupaten/kota yang mencapai target penerimaan sektor pedesaan dan perkotaan);

· 16,2% (enambelas koma dua persen) untuk propinsi; · 64,8% (enampuluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota. · 9% (sembilan persen) untuk biaya pungut (diberikan kepada kabupaten/kota,

propinsi, dan Ditjen Pajak)

J. PENGURANGAN (250304 ) 1. Kepada siapa pengurangan PBB dapat diberikan ?

Pengurangan PBB yaitu pemberian keringanan pembayaran PBB yang terutang atas Objek PBB dapat diberikan kepada : · Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek PBB

yang ada hubungannya dengan Subjek PBB dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu : o lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat

terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi;

o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya

- 99 -

meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;

o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

o Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan;

Pemberian pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan Wajib Pajak.

· Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek PBB terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan hama tanaman. Untuk kondisi Wajib Pajak ini dapat diberikan pengurangan sampai dengan 100% (seratus persen).

· Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen), akan tetapi bagi janda/dudanya telah menikah lagi diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan Wajib Pajak.

2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB ? · Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPBB

yang menerbitkan SPPT/SKP dengan menyebutkan persentase pengurangan yang diminta.

· Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan : o Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat

diajukan secara perseorangan atau kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat).

o Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) harus diajukan oleh WP yang bersangkutan dengan melampirkan : 1). fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak yang dimohonkan; 2). fotokopi STTS tahun pajak terakhir; 3). fotokopi KTP/SIM/Tanda Pengenal Diri lainnya.

- 100 -

o Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi : 1). SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan; 2). fotokopi STTS tahun pajak terakhir; 3). SPT PPh tahun terakhir; 4). Laporan Keuangan Perusahaan.

o Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan.

· Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SPPT/SKP diterima Wajib Pajak atau terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

· Pengurangan atas SKP hanya dapat diberikan atas pokok ketetapan PBB terutang;

· Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala KPPBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

3. Apa kriteria pengajuan permohonan pengurangan PBB ? · Pengurangan PBB untuk masing-masing kabupaten/kota hanya diberikan

untuk 1 (satu) objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak;

· Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari 1 (satu) objek PBB maka objek yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek PBB yang menjadi tempat domisili Wajib Pajak;

· Dalam hal Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari 1 (satu) objek PBB adalah Wajib Pajak Badan, maka objek yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak.

K. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB (250304 ) 1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran PBB ?

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

2. Apakah penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PBB ?

- 101 -

· Perubahahan peraturan; · Surat Keputusan Pemberian Pengurangan; · Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan; · Putusan Banding; · Kekeliruan pembayaran.

3. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran PBB ?

Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi), diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara.

4. Bagaimana tata cata pengajuan permohonan atas kelebihan pembayaran

PBB ? · WP mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPPBB yang menerbitkan SPPT/SKP/STP.

· Surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat; · Surat permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkaitan dengan Objek

Pajak yang dimohonkan berupa: - fotokopi SPPT/SKP/STP dan Surat Keputusan Keberatan/Banding

dan/atau Surat Keputusan pemberian pengurangan; - Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.

5. Dalam jangka waktu maksimal berapa lama KPPBB harus memberikan

jawaban atas surat permohonan dari Wajib Pajak ? Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat keputusan tidak diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

6. Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas

pengembalian kelebihan pembayaran PBB ? Kepala KPPBB atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan : · Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB (SKKPP PBB), apabila

jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; · Surat Pemberitaan (SPb), apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan

jumlah PBB yang seharusnya terutang; · Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata

kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

- 102 -

7. Dalam jangka waktu maksimal berapa lama Kepala KPPBB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak PBB (SPMKPPBB)? Kepala KPPBB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak PBB (SPMKPPBB) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKKPPPBB. Dalam hal KPPBB terlambat menerbitkan SPMKPPBB, maka WP diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sampai dengan diterbitkannya SPMKPPBB.

L. LAIN-LAIN (250304 )

1. Siapakah yang dimaksud Pejabat yang berkaitan dengan Objek PBB ?

Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek PBB adalah : Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Apa kewajiban Pejabat ?

Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib : · menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan

keadaan objek PBB secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB;

· memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Selain Pejabat dimaksud siapakah yang mempunyai kewajiban untuk

memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan objek PBB ? Pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek PBB yang mempunyai

kewajiban memberikan keterangan adalah Lurah atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

4. Bagaimana seandainya pejabat dimaksud terikat dengan rahasia jabatan

yang harus dipegang sehubungan dengan penyampaian keterangan yang ada hubungannya dengan objek PBB ?

Dalam hal pejabat dimaksud terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-undang PBB.

- 103 -

5. Apa sanksi bagi Pejabat yang tidak menyampaikan laporan ? Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. SUBJEK PAJAK (250304 )

1. Siapa Subjek BPHTB ? Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

B. OBJEK PAJAK (250304 )

1. Apa yang menjadi objek BPHTB ? Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi: a. Pemindahan hak karena:

1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai

pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;

5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;

8. penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum

- 104 -

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut;

10. penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

11. peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut;

12. pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;

13. hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

b. Pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;

2. di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

o Objek pajak yang diperoleh karena waris dan hibah wasiat pengenaan BPHTB-nya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 111 Tahun 2000;

o Objek pajak yang diperoleh karena pemberian hak pengelolaan pengenaan BPHTB-nya diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 112 Tahun 2000;

2. Apa saja yang termasuk hak atas tanah ?

Hak atas tanah meliputi : a. hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

- 105 -

c. hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

d. hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

f. hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

3. Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB ? · objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan

asas perlakuan timbal balik; · objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan

dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; · objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

· objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

· objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf; · objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah. o Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan

- 106 -

untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

o Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

o Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

C. TARIF PAJAK (250304 ) 1. Berapa besarnya tarif BPHTB ?

Tarif BPHTB adalah 5% (lima persen). D. DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK (250304 ) 1. Apakah dasar pengenaan BPHTB ?

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar-menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum

dalam Risalah Lelang.

- 107 -

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.

o Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

o Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan BPHTB ?

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP diberikan untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

3. Berapa besarnya NPOPTKP ?

NPOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP regional paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). o Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP atas nama

Menteri Keuangan untuk setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pendapat Pemda setempat.

o Ketentuan besarnya NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 113 Tahun 2000.

4. Bagaimana cara menghitung BPHTB terutang ? · BPHTB terutang = 5% x NPOP Kena Pajak; · NPOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP.

E. SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG (250304 ) 1. Kapan saat BPHTB terutang dan harus dilunasi ?

Saat terutang dan pelunasan BPHTB untuk: a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris;

b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- 108 -

d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

2. Dimana tempat BPHTB terutang? Tempat BPHTB terutang adalah wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang

meliputi letak tanah dan atau bangunan. F. PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN (250304 )

1. Sistem apakah yang dipakai sebagai dasar pemungutan BPHTB ?

Sistem self assessment, dimana Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2. Bagaimana cara membayar BPHTB ? BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB, yaitu Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

- 109 -

Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB).

3. Dalam waktu berapa lama SKBKB dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar.

4. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKB ? BPHTB terutang dalam SKBKB adalah BPHTB terutang yang belum atau

kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya BPHTB sampai dengan diterbitkannya SKBKB dimaksud.

5. Dalam waktu berapa lama SKBKBT dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB.

6. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKBT ? BPHTB terutang dalam SKBKBT adalah BPHTB terutang yang belum atau

kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

7. Bilamana STB diterbitkan ?

Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) diterbitkan apabila : a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

8. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam STB ?

BPHTB terutang dalam STB akibat tidak atau kurang dibayar dan akibat salah tulis dan atau hitung adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar

- 110 -

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BPHTB.

9. Bagaimana kedudukan STB dalam proses penagihan BPHTB ?

STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

10. Apakah dasar penagihan BPHTB ? · Dasar penagihan BPHTB adalah SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah.

· Tata cara penagihan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11. Berapa lama jangka waktu pelunasan SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah? · BPHTB terutang dalam SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak;

· Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud tidak atau kurang dibayar, dapat ditagih dengan Surat Paksa, yaitu surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan (parate executie).

G. KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN (250304 ) 1. Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan BPHTB ?

Yang dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah: a. SKBKB, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB

terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

b. SKBKBT, yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah ditetapkan;

- 111 -

c. SKBLB, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar daripada BPHTB yang seharusnya terutang;

d. SKBN, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.

2. Bagaimana tata cara permohonan keberatan BPHTB ? · Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Kepala KPPBB dengan mengemukakan jumlah BPHTB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, yaitu didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah BPHTB yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar;

· Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN; kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

· Melampirkan foto kopi sebagai berikut : o Fotocopy SSB o Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN o Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak

Baru/Putusan Hakim o Fotocopy KTP/ Paspor / KK /identitas lain

Ø Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Ø Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan BPHTB.

Ø Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar BPHTB dan pelaksanaan penagihan.

3. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan BPHTB ?

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- 112 -

4. Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan

keberatan BPHTB diterbitkan ? Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 5. Apa bentuk keputusan keberatan ? Keputusan Keberatan dapat berupa: · menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam

pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti kebenarannya.

· menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya.

· menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya.

· menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, mengakibatkan peningkatan jumlah BPHTB-nya.

6. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya

ditolak ? · Wajib Pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke

Badan Pengadilan Pajak (BPP). · Permohonan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 7. Apa bentuk putusan Banding ?

Putusan Banding dapat berupa : - menolak; - mengabulkan sebagian atau seluruhnya; - menambah pajak yang harus dibayar; - tidak dapat diterima;

8. Bagaimana sifat Putusan Banding ?

Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

9. Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ?

- 113 -

Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

10. Kepada siapa pengurangan BPHTB dapat diberikan ? Pengurangan BPHTB dapat diberikan Wajib Pajak melalui permohonan karena:

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB, atau

b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, atau

c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.

H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (250304 ) 1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran BPHTB ?

Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi dalam hal : a. BPHTB yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang; b. BPHTB yang dibayar tidak seharusnya terutang; c. permohonan pengurangan dikabulkan; d. pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB dikabulkan seluruhnya atau

sebagian; e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan seluruhnya

atau sebagian; f. perubahan peraturan.

2. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran BPHTB ?

Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi), diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara.

3. Dalam jangka waktu maksimal berapa lama KPPBB harus memberikan

jawaban atas surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dimaksud ? Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat keputusan tidak diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan serta Kepala KPPBB harus menerbitkan SKBLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- 114 -

4. Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas

pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB ? Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan (sederhana dan lapangan) menerbitkan: · SKBLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar daripada

jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang;

· SKBN, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang;

· SKBKB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah BPHTB yang seharusnya terutang.

5. Kapan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan ?

Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB, yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB) oleh Kepala KPPBB. Dalam hal Kepala KPPBB terlambat menerbitkan SPMKB, maka Wajib Pajak diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sampai dengan diterbitkannya SPMKB dimaksud.

I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB (250304 ) 1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan BPHTB ?

Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : - 20% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat yang selanjutnya

dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten/kota - 16% (enambelas persen) untuk propinsi; - 64% (enampuluh empat persen) untuk kabupaten/kota.

J. KETENTUAN BAGI PEJABAT (250304 ) 1. Kapan Pejabat dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah

dan atau bangunan, menandatangani risalah lelang, menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah (SKPH), mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat ? · Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta

pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

- 115 -

· Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

· Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan SKPH hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

· Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

2. Apa sanksi bagi PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara yang

menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan/risalah lelang tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

3. Apa kewajiban PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara ?

Melaporkan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (KPPBB setempat) selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Apa sanksi bagi PPAT/Notaris yang tidak melaporkan pembuatan akta

pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ke KPPBB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

5. Apa sanksi bagi Pejabat Pertanahan yang menandatangani dan

menerbitkan SKPH atau mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Apa sanksi bagi Kepala Kantor Lelang Negara yang tidak melaporkan pembuatan risalah lelang ke KPPBB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 116 -

PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN

A. Pemeriksaan (250304) 1. Apakah yang menjadi tujuan pemeriksaan · Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan · Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan

2. Mengapa Pemeriksaan Pajak Perlu dilakukan dalam Sistem Self Assesment ? · Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam upaya menguji kepatuhan Wajib Pajak

(WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan pajak terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan lengkap.

· Pemeriksaan Pajak juga merupakan suatu sarana pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Dalam Sistem self assessment, Pemeriksaan Pajak perlu dilakukan untuk memberi rasa keadilan pada WP yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan pajak terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan lengkap. Dalam proses Pemeriksaan Pajak juga dilakukan penyuluhan dan pembinaan kepada WP yang diperiksa sehingga tingkat kepatuhannya semakin meningkat sekaligus memberikan detterent effect kepada WP yang lain meskipun mereka tidak diperiksa.

3. Apakah semua pegawai DJP boleh melakukan pemeriksaan ?

Tidak, hanya pegawai yang dinilai mampu dan kompeten saja yang boleh melakukan pemeriksaan Tehadap pegawai yang dinilai mampu tersebut, Dirjen Pajak akan menerbitkan kartu tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak dapat menolak dilakukannya pemeriksaan apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan kedua hal tersebut.

- 117 -

4. Apakah semua WP harus diperiksa ? Tidak. Pemeriksaan Pajak dilakukan terhadap WP yang mencoba untuk tidak patuh atau memutuskan untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi WP patuh. Sedangkan bagi WP yang telah patuh atau telah berupaya menjadi WP patuh perlu diberikan pembinaan dan pelayanan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi WP yang patuh secara sukarela.

5. Apa yang menjadi kriteria dilakukannya pemeriksaan ? · SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak; · SPT menunjukkan rugi; · SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan; · SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal

Pajak; · Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.

Semua Wajib Pajak berpeluang untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang memenuhi kriteria tersebut.

6. Apa jenis pemeriksaan dan berapa lama jangka waktunya? · Pemeriksaan Sederhana Kantor: 4 minggu dan dapat diperpanjang 2 minggu · Pemeriksaan Sederhana Lapangan: 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan · Pemeriksaan Lengkap: 2 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan

7. Apa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang sedang diperiksa? · Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri

pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; · Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-

catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terhutang dapat dihitung secara jabatan;

· Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;

· Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

- 118 -

8. Apa yang menjadi hak dari Wajib Pajak yang diperiksa ? · Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda pengenal Pemeriksa;

· Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;

· Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.

9. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa diwakili oleh kuasanya, apakah

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa dari Wajib Pajak · Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli;

· Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri/ swasta dengan status disamakan dengan negeri;

· Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara

Kewenangan kuasa dari Wajib Pajak tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Dapatkah Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat? Dapat, sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak. Meskipun demikian terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.

11. Apakah pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemeriksa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan ? Dapat. Apabila jenis pajak yang diperiksa atau tahun pajaknya atau lokasi tempat pemeriksaannya berbeda/tidak sama.

12. Dapatkah Wajib Pajak diperiksa beberapa tahun berturut-turut? Dapat.

- 119 -

Wajib Pajak dapat diperiksa beberapa tahun berturut-turut dengan alasan pemeriksaan yang berbeda-beda, misalnya: · Surat Pemberitahuan Tahunan PPh setiap tahun menyatakan lebih bayar; · Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menyatakan rugi; · Data Baru atau data yang belum terungkap; · Adanya data dari pihak ketiga, misalnya pengaduan masyarakan; · Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak terpilih untuk diperiksa

berdasarkan sistem Kriteria Seleksi;

13. Dapatkah pemeriksaan pajak diperluas ke tahun pajak sebelumnya? Dapat, dengan alasan: · Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan adanya kompensasi

kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan; · Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan

dan Penagihan Pajak

14. Mengapa dilakukan pemeriksaan terhadap WP yang pindah alamat atau daerah tempat tinggalnya ? Pemeriksaan pada WP yang pindah alamat dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap WP yang bersangkutan mempunyai itikad tidak baik untuk menggelapkan kewajiban pajaknya dan juga untuk tertib administrasi perpajakan dimana WP yang terdaftar di suatu KPP jika ingin pindah ke KPP lain maka berkas-berkas pajaknya tetap berkelanjutan.

15. Apakah suatu kewajiban perpajakan yang telah di SKP bisa diperiksa kembali oleh pihak fiskus? Setiap SKP bisa diperiksa kembali atau dibetulkan kecuali bila telah lewat waktu (daluwarsa 10 tahun). Kewajiban perpajakan yang telah di SKP akan diperiksa kembali bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum diungkap. Data baru artinya data itu berasal dari temuan pemeriksa dari sumber lain dan atau data yang semula belum diungkap adalah data yang belum disampaikan oleh WP dalam laporan pajaknya. Bila data baru/data yang semula belum diungkap itu berasal dari temuan pemeriksa sendiri maka disamping pokok pajak, WP juga harus membayar sanksi kenaikan 100 % dan ditetapkan via SKPKBT. Tetapi bila data baru/data yang semula belum diungkap itu disampaikan sendiri oleh WP maka sanksi kenaikan tidak dikenakan.

16. Apa kriteria Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ulang ? · Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap · Adanya laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat · Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Dirjen Pajak

- 120 -

17. Oleh karena pemeriksaan tahun berjalan membutuhkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung yang mungkin dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya pada tahun yang bersangkutan, dapatkah buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung yang dipinjamkan tersebut hanya berupa fotokopi? Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam dapat berupa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik, dengan ketentuan Wajib Pajak yang diperiksa membuat Surat Pernyataan Wajib Pajak bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.

19 Apabila Wajib Pajak tidak bersedia meminjamkan buku-buku, catatan-

catatan dan atau dokumen pendukung, bolehkah Pemeriksa Pajak mengambil data-data tersebut secara paksa? Tidak. Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.

20. Mengapa dalam pemeriksaan pajak Wajib Pajak yang selalu

membawa/menggotong semua file yang diminta ke kantor pajak dan mengapa bukan Petugas Pajak yang datang ke kantor karena semua file ada dikantor Wajib Pajak agar pemeriksaannya cepat selesai ? Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sepenuhnya dapat dilakukan ditempat WP oleh petugas pemeriksa pajak yang bersangkutan, oleh karenanya jalan keluar yang diambil adalah petugas pemeriksa meminjam dokumen WP untuk diperiksa di Kantor Pajak atau WP diminta mengirimkan dokumen pembukuan ke Kantor Pajak untuk diperiksa. Untuk jenis Pemeriksaan Kantor (PK), karena pemeriksaan pajak dilakukan di Kantor Pajak maka tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan kalau dokumen WP yang diperlukan tidak dipinjamkan dan dikirimkan ke Kantor Pajak

21. Apa hak dan kewajiban pemeriksa pajak ?

Hak Pemeriksa pajak : § Memanggil WP ke Kantor DJP dengan surat panggilan pada pemeriksaan

kantor memeriksa dan atau meminjam buku, catatan dan dokumen § Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis § Memasuki tempat atau ruangan tertentu § Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu § Meminta keterangan dan/atau data dari pihak ketiga Kewajiban Pemeriksa

pajak § Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi Surat

Perintah Pemeriksaan

- 121 -

§ Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan § Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan § Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan § Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) § Memberi petunjuk kepada WP tentang penyelenggaraan pembukuan § Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen § Tidak memberitahukan kepada pihak lain tentang segala sesuatu yang

berkenaan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.. 22. Apakah pemeriksa pajak berhak meminta fotokopi rekening koran bank

yang bukan atas nama perusahaan itu sendiri,? Petugas pemeriksa pajak hanya boleh memeriksa dan meminjam dokumen pembukuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksanya (WP yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, sesuai dengan tahun pajak dan jenis pajak-nya). Jadi dia tidak berhak meminta fotokopi rekening koran atas nama pribadi pegawai perusahaan yang sedang diperiksa, tetapi dimungkinkan bagi pemeriksa untuk meminta keterangan tertulis dari pihak ketiga (termasuk pegawai/sekretaris dari perusaahaan yang sedang diperiksa) sehubungan dengan transaksi yang pernah terjadi antara perusahaan yang sedang diperiksa dengan pihak ketiga tersebut

24. Apakah Wajib Pajak mempunyai hak untuk meminta dasar koreksi dari

Pemeriksa Pajak? Pemeriksa berkewajiban memberikan dasar koreksi pemeriksaan pajak apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan keberatan

25. Bolehkah Wajib Pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan?

Boleh. Hal ini merupakan salah satu hak dari Wajib Pajak dimana atas produk hasil pemeriksaan tersebut dapat diajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.

26. Dalam hal apa pemeriksa dapat melakukan penyegelan ?

Penyegelan dapat dilakukan terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat-tempat/ruangan-ruangan tertentu yang diduga disimpan didalamnya pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang diperlukan, hal ini dilakukan guna mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan tersebut.

- 122 -

B. Penyidikan ( 250304 )

1. Apa yang termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan Perbuatan yang · dilakukan oleh seseorang atau badan yang diwakili orang tertentu

(pengurus); · memenuhi rumusan undang-undang; · diancam dengan sanksi pidana; · melawan hukum; · dilakukan di bidang perpajakan; · dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara

2. Perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan ? · Apabila Wajib Pajak karena kealpaannya :

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

· Apabila Wajib Pajak dengan sengaja : - tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan

tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau - menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap; atau - menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar; atau - tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

3. Apa yang dimaksud dengan Penyidik Pajak ?

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 123 -

4. Siapa saja yang dapat disidik dalam bidang perpajakan? · Setiap orang yang karena kealpaannya:

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau - menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

· Setiap orang yang dengan sengaja:

- tidak mendaftarkan diri, atau

- menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

- menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

- menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau

- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, · Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

5. Apakah Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dapat langsung disidik? Tidak, terhadap Wajib Pajak dilakukan Pengamatan atau Pemeriksaan lebih dahulu. Apabila berdasarkan hasil Pengamatan atau Pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Apabila hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan bahwa telah terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka barulah diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

- 124 -

6. Apa saja yang menjadi wewenang penyidik pajak? · Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; · Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

· Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

· Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

· Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

· Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

· Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

· Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

· Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

· Menghentikan penyidikan; · Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab. 7. Dalam hal apa penyidikan dapat dihentikan?

Penyidikan dihentikan dalam hal: · Tidak terdapat cukup bukti, atau · Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan,

atau · Daluwarsa (sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa

Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan), atau

· Tersangka meninggal dunia, atau · Perintah Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan karena alasan

penerimaan negara. Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada butir terakhir hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi

- 125 -

administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

C. PENAGIHAN ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Penagihan Pajak?

Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Apa yang menjadi dasar penagihan pajak?

a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan (SKP) PBB, dan Surat Tagihan PBB. Terbitnya ketetapan di atas, merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

3. Berapa lama daluwarsa penagihan pajak?

Daluwarsa penagihan pajak adalah 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Daluwarsa ini dapat tertangguh apabila; diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.

4. Siapa yang dapat melaksanakan tugas penagihan pajak?

Jurusita Pajak.

- 126 -

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat.

5. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak terutang? Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam: - Surat Tagihan Pajak, - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, - Surat Keputusan Pembetulan, - Surat Keputusan Keberatan, - Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang

bertambah - Pajak Penghasilan Pasal 29

6. Kegiatan apa saja yang termasuk tahapan penagihan pajak ?

- Penerbitan Surat Teguran - Penerbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus - Penerbitan Surat Paksa - Pelaksanaan penyitaan - Pengumuman lelang - Lelang

7. Dalam hal apa Surat Teguran diterbitkan?

Surat Teguran diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

8. Dalam hal apa Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan?

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, apabila: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

atau berniat untuk itu; b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- 127 -

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; atau

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan. 9. Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan?

a. Jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

10. Bagaimana kekuatan hukum dari Surat Paksa ?

Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

11. Bagaimana caranya untuk memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib

Pajak yang tidak ditemukan alamatnya? - Mengirimkan foto kopi SP ke Pemda dimana Wajib Pajak terakhir

bertempat tinggal. - Menempelkan SP atas nama Wajib Pajak tersebut di papan pengumuman

KPP. - Mengumumkan SP atas nama Wajib Pajak tersebut di media massa.

- 128 -

12. Bagaimana Pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bertempat tinggal / berdomisili / bertempat kedudukan diluar wilayah KPP/KPPBB dimana WP terdaftar? Kepala Kantor Pelayanan Pajak tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

13. Apa yang harus dilakukan oleh jurusita apabila dilarang memasuki tempat

Wajib Pajak? - Memberi penjelasan kepada Wajib Pajak/PP bahwa tindakannya

menghalangi pelaksanaan tugas jurusita adalah berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana.

- Berdasarkan Hukum Pidana, jurusita tidak dapat memaksa Wajib Pajak untuk memberi ijin memasuki tempatnya. Agar jurusita tidak melanggar hukum pidana, ia harus meminta bantuan kepada Kepolisian untuk bersama-sama melakukan penyitaan.

- Mengadukan Wajib Pajak/PP ke Polsek/Polres setempat mengenai adanya pelanggaran pasal 212.

14. Apakah KPP/KPPBB dapat melakukan lelang atas aset yang disita, namun

tidak diberikan dokumen/sertifikat atas aset tersebut? Dapat, sepanjang prosedur penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Risalah lelang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang karena berfungsi sebagai akte jual beli. Disamping itu Badan Pertanahan Nasional menjamin bahwa dalam proses pendaftaran tanah, Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara menggantikan sertifikat sebelumnya.

15. Apakah KPP dapat melakukan penyitaan dan penjualan/lelang atas aset

yang dijaminkan Wajib Pajak kepada Bank? KPP dapat menyita kalau bank belum menyita dan melelang aset Wajib Pajak yang telah diletakkan hak tanggungan, guna membayar utang pajaknya lebih dahulu sebelum membayar hutang yang lain termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak termasuk yang penguasaannya ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

- 129 -

Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak

16. Apakah KPP/jurusita dapat melakukan sita atas aset yang telah telah disita

oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang ? Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

17. Bagaimana dengan pelunasan hutang pajak Wajib Pajak dalam hal aset

Wajib Pajak / Penanggung Pajak telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain? Apabila Pengadilan Negeri/polisi/BPPN telah melakukan penyitaan terhadap aset Wajib Pajak tersebut, maka jurusita segera menyampaikan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada instansi tersebut, dengan permintaan agar hasil penjualan/lelang aset yang disita PN/instansi lain tersebut untuk pelunasan utang pajak.

18. Apakah sah pelaksanaan penyitaan apabila Wajib Pajak/PP menolak

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)? Pelaksanaan sita tetap sah meskipun WP/PP menolak menandatangani BAPS. Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS dan BAPS ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi. BAPS tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

19. Bagaimana jurusita melaksanakan penyitaan atas aset WP di luar wilayah

KPP? Dalam hal penyitaan harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, maka: - Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya

meliputi tempat aset Wajib Pajak/PP. - KPP yang diminta bantuan setelah menerima Surat Permintaan KPP (KPP

domisili), KPP lokasi disertai salinan SP, segera menerbitkan SPMP. - Jurusita KPP lokasi melaksanakan penyitaan dengan menyerahkan SPMP

dan BAPS. 20. Apakah penyitaan dapat dilakukan tanpa hadirnyaWajib Pajak?

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan/Desa.

- 130 -

21. Apabila WP/PP tidak bersedia memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan di bank , bagaimana tindak lanjutnya? - DJP (Pejabat) mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai

dengan penyampaian salinan SP dan SPMP. - Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran

dan membuat Berita Acara Pemblokiran (BAP) serta menyampaikan salinannya kepada DJP dan Penanggung Pajak.

- Jurusita setelah menerima BAP dari bank memerintahkan PP untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita.

- Bila PP menolak memberikan kuasa pada bank, Pejabat meminta bantuan Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan WP yang tersimpan di Bank.

- Jurusita melakukan penyitaan dan membuat BAPS dan menyampaikan salinan BAPS kepada Penanggung Pajak dan bank ybs.

- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

22. Bagaimana dengan pelunasan hutang pajak Wajib Pajak yang dinyatakan

pailit oleh pengadilan? - Apabila Wajib Pajak telah dinyatakan pailit sebelum penyitaan dilakukan,

maka jurusita tidak dapat secara langsung menyita aset Wajib Pajak. Jurusita menyampaikan Surat Paksa kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.

- Apabila jurusita telah melaksanakan penyitaan atas aset Wajib Pajak sebelum Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh PN, maka barang yang telah disita dapat dilelang.

Wajib Pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya.

23. Apabila Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak dinyatakan bubar

atau dilikuidasi oleh pengadilan, bagaimana dengan pelunasan utang pajak Wajib Pajak? Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. KPP menyerahkan salinan SP dan SPMP kepada likuidator atau orang/badan yang melaksanakan pemberesan.

- 131 -

24. KPP telah menyita aset WP tetapi belum dijual/dilelang, karena nilainya kecil tidak sebanding dengan utang pajak dan biaya iklan pengumuman, bagaimana tindak lanjutnya? - KPP melakukan penyitaan tambahan sampai mencukupi untuk pelunasan

utang pajak. - Dilanjutkan penjualan/lelang aset yang disita.

25 Apabila WP memperoleh Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang

mengakibatkan utang pajak berkurang atau nihil sehingga terdapat lebih bayar sedangkan barang yang disita telah dilelang, apakah WP dapat meminta kembali barangnya tersebut? Tidak. Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang, apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Dalam hal ini, Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

26 Apa yang dimaksud dengan pencegahan?

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27 Apa kriteria Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang dapat dilakukan

pencegahan? a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah). b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

c. Telah mendapat keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri

28 Apakah setelah dilakukan pencegahan terhadap WP/PP mengakibatkan hapusnya utang pajak? Tidak. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

- 132 -

29 Apa yang dimaksud dengan penyanderaan? Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

30 Apa kriteria Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang dapat dilakukan

penyanderaan? Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah: a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah). b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa

diberitahukan kepada Penanggung Pajak. d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (untuk pajak daerah).

31 Apakah tindakan penyanderaan dapat dilakukan tanpa keputusan

pengadilan? Dapat Tindakan Penyanderaan adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Surat Paksa yang oleh UU diberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

32 SSiiaappaa ss aajjaakk aahh PPee nnaanngggguunngg PPaajjaakk yyaanngg ddaappaatt ddiiss aannddee rraa??

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk ahli waris. 2. Wajib Pajak Badan, diwakili oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang saham

mayoritas atau pengendali, termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Wakil dari Wajib Pajak bertangggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

33 Berapa lama masa penyanderaan?

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

- 133 -

34 Apakah dengan berakhirnya masa penyanderaan tanpa pembayaran, utang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak menjadi hapus (dianggap lunas)? Tidak, Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Utang Wajib Pajak baru dianggap lunas setelah adanya pembayaran. Penyanderaan hanyalah suatu sarana untuk memaksa Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan bukan merupakan pengganti dari utang pajak.

35 Apa syarat dilakukannya pencabutan penyanderaan?

a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah

terpenuhi, c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; atau d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

36. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung

Pajak yang disandera? Wajib Pajak dapat melakukan gugatan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri. Apabila ternyata Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut, maka DJP berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Penanggung Pajak dan memberikan ganti rugi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per hari selama Penanggung Pajak disandera.

- 134 -

LAIN-LAIN (250304)

1. Apakah ada cara lain bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri selain di KPP dan KP4? Selain di KPP dan KP4, Wajib Pajak dapat menggunakan sarana pendaftaran secara on-line dengan internet melalui e-registration di www.pajak.go.id Dengan adanya e-registration, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran kapan dan dimana saja tanpa perlu datang ke KPP. Pada saat mendaftar melalui internet, Wajib Pajak akan langsung mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang berisi keterangan Wajib Pajak dan NPWP serta KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2. Apakah fungsi dari Surat Keterangan Terdaftar Sementara ?

Fungsinya sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Surat Keterangan Terdaftar Sementara itu hanya dapat digunakan untuk pembayaran serta pemotongan pajak sedangkan untuk transaksi dengan pihak ketiga tidak berlaku.

3. Mengapa Surat Keterangan Terdaftar bersifat sementara ?

Surat Keterangan Terdaftar yang asli hanya dikeluarkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Apabila Wajib Pajak dalam janga waktu 30 hari sejak pendaftaran tidak mengirimkan formulir pendaftaran beserta persyaratannya ke KPP, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan mendapatkan SKT dan Kartu NPWP asli dan NPWP Wajib Pajak tersebut akan dihapus dari sistem e-registration.

4. Apakah e-registration hanya untuk kepentingan pendaftaran saja?

e-registration tidak hanya digunakan untuk kepentingan pendaftaran saja. Dengan e-registration, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data, mengajukan pindah KPP dan juga penghapusan NPWP

5. Mengapa saya harus mempunyai account untuk pendaftaran On-Line ini?

Account tersebut sebagai sarana untuk dapat mengakses aplikasi e-registration. Account digunakan sebagai key untuk masuk ke aplikasi e-registration. Selama tidak memiliki account Wajib Pajak tidak dapat mengakses e-registartion.

6. Ke KPP mana saya harus mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk

proses pendaftaran secara On-Line ini ? Ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- 135 -

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan domisilinya sedangkan untuk Wajib Pajak Badan berdasarkan lokasi usaha berada. Tempat KPP terdaftar dapat dilihat langsung di Formulir Pendaftaran.

7. Dalam hal perlu dilakukan perubahan data-data Wajib Pajak, bagaimana

prosedurnya dalam e-registration? Cukup dengan login dan langsung melakukan perubahan data. Setelah proses perubahan dilakukan, Wajib pajak mengirimkan formulir dan lampiran yang menyatakan perubahan item tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

8. Berapa lama saya akan mendapatkan SKT dan Kartu NPWP asli yang

dikeluarkan KPP dan kemana saya harus mengambilnya? SKT dan Kartu NPWP asli diterbitkan oleh KPP sepajang KPP telah menerima secara lengkap formulir dan persyaratannya dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengambilnya di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

9. Bagaimana cara pembayaran pajak sehubungan dengan adanya sistem

MP3? Pembayaran pajak dilakukan pada bank persepsi yang sudah On-Line dengan DJP. Untuk daerah yang belum On-line tidak diperbolehkan menerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajak

10. Bagaimana konsekuensi bank persepsi yang masih menerima pembayaran

pajak? Bank persepsi yang masih menerima pembayaran dari Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan pinalti dari Direktorat Jenderal Anggaran.

11. Bagaimana kemudahan e-SPT bagi kepentingan pelaporan pajak?

Efisiensi Dengan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya tidak perlu lagi melampirkan lampirannya, tetapi cukup dengan merekamnya di disket atau CD dan melampirinya dengan SPT induk. Disamping itu dilengkapi juga dengan petunjuk pemakaian yang mampu meng-update data SPT induk dari lampiran-lampirannya dan juga perhitungan perpajakan dalam SPT secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku

12. Bagaimana kemudahan e-filling bagi kepentingan pelaporan pajak ? Memudahkan Wajib Pajak terutama dalam hal waktu. Dengan dibangunnya system e-filling akan sangat memudahkan Wajib Pajak karena waktu akses menjadi lebih cepat, karena pada prinsipnya Wajib Pajak

- 136 -

langsung me- “load” data SPTnya ke Database DJP tanpa melalui KPP, disamping itu Wajib Pajak hanya menyampaikan SPT Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang ditentukan

13. Dapatkah fasilitas “dial up” untuk mengakses layanan e-filling Jika di

kantor kami telah terkoneksi dengan jaringan internet, apakah kami dapat meng-akses layanan e-filing tanpa menggunakan dial up? Harus tetap menggunakan fasilitas dial up Saat ini layanan e-filling dengan cara dial up connection, kedepannya direncanakan layanan e-filling akan tersedia di internet, sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengakses e-filling.

14. Jika Wajib Pajak menggunakan layanan e-filing, apakah masih harus melapor ke KPP? Ya. Pada prinsipnya layanan e-filing adalah mengirimkan file SPT ke DJP, sedangkan pelaporannya masih harus dilakukan dan masih terikat dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dilaporkan sebelum tanggal 20 setiap bulannya, Yang dilaporkan ke KPP adalah SPT Induk (tanpa lampiran) dan Berita Acara yang telah ditandatangani serta kelengkapan SPT lainnya (SSP, Surat Lainnya).

15. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika terjadi kesalahan pengiriman data SPT melalui layanan e-filing? Apabila belum melewati batasan tanggal pengiriman, dapat dilakukan pengiriman ulang data SPT, sedangkan apabilan sudah lewat batasan tanggal pengiriman dapat mengirimnya dalam bentuk SPT pembetulan.

16. Apakah layanan e-filing mengikuti jam kerja KPP?

Tidak pengiriman melalui layanan e-filing dapat dilakukan kapan saja, selama tidak melewati batasan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

17. Apa yang dilakukan untuk melakukan koneksi ke layanan e-filing?

a. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain PC dengan OS WindowsXP, Windows2000,Windows2003, Modem dan Line Telepon eksternal

b. Mengedit file hosts (lokasinya : c:\windows\system32\drivers\etc), tambahkan 10.254.22.234 apps1, lalu simpan

- 137 -

c. Menbuat windows dial up connection, isi nomor telepon, username dan password yang telah diberikan.

d. Jalankan Dial up connection, lalu buka internet explorer, buka webpage dengan alamat http://apps1:7778

18. Jika kami melakukan pengiriman data SPT berkali-kali melalui layanan e-

filing, berita acara mana yang harus dilaporkan ? Berita acara dari pengiriman data SPT yang terakhir. Hal ini karena diasumsikan yang dikirim terakhir oleh Wajib Pajak adalah data yang up to date

19. Jika pada saat pengiriman data, terjadi masalah sehingga mengakibatkan

berita acara tidak tercetak, apa yang harus dilakukan ? Harus dilakukan pengiriman ulang data SPT, namun apabila kegagalan tetap terjadi berulang-ulang, segera hubungi petugas yang bertanggung-jawab di KPP.

20. Bagaimana melakukan proses impor data kedalam aplikasi e-SPT ?

Data dapat diimpor ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengikuti format yang telah ditentukan dalam aplikasi e-SPT. Format Standar file impor tersebut dapat dilihat pada petunjuk penggunaan aplikasi e-SPT.

21. Bagaimana Setting ODBC ? Setting ODBC (Open Database Connectivity) dapat dilihat pada petunjuk penggunaan aplikasi e-SPT yang disertakan dalam aplikasi e-SPT.

22. Apakah e-SPT bisa dipakai multi user ?

Dapat. Aplikasi bisa digunakan bersama-sama dengan banyak user agar memudahkan pekerjaan dan efisiensi waktu.

23. Dalam satu PC, apakah bisa digunakan untuk mengiput data e-SPT untuk beberapa WP/NPWP ? Bisa. Input data e-SPT dalam satu PC untuk beberapa WP/NPWP dilakukan dengan cara : a. Meng-copy database kosong kedalam beberapa folder sesuai dengan jumlah

WP. b. Ketika melakukan perekaman, ODBC disesuaikan dengan database yang

akan diakses.

- 138 -

24. Apakah yang harus dilakukan, jika akan merekam data SSP namun tidak memiliki NTPP ? Mengisikan ‘0’ sebanyak 16 digit pada kolom NTPP dengan tujuan agar data dapat direkam melalui sistem MP3.

- 139 -

SEKRETARIAT

A. Kepegawaian ( 250304 )

1. Siapakah Pegawai Negeri Sipil ? Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Siapa saja yang berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil? Yang berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. Apabila pelamar yang dimaksud di atas diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;

c. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

3. Apa saja kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri

Sipil? Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah; b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri

sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;

d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

- 140 -

f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;

j. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

k. Mentaati ketentuan jam kerja; l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-

baiknya; n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut

bidang tugasnya baik-baik; o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

bawahannya; p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap

bawahannya; r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

kariernya; t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun

terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; v. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

yang berlaku; y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan

yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat

Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;

- 141 -

b. Menyalahgunakan wewenangnya; c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing; d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik

Negara; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;

j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan

yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;

l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui

karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

n. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

o. Memiliki saham modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan sahamnya tidak dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;

q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina (Gol. IV/a) ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;

- 142 -

r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

4. Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil?

Setiap Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak-hak sebagai berikut: a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan

tanggungjawabnya; b. Memperoleh cuti; c. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan

karena menjalankan tugas dan kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;

d. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan;

e. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

5. Hukuman apa saja yang dapat dikenakan atas pelanggaran peraturan

disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ?

No Tingkat Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin

a. Teguran lisan b. Teguran tertulis

1. Hukuman Disiplin Ringan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1

(satu) tahun b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala

untuk paling lama 1 (satu) tahun

2. Hukuman Disiplin Sedang

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun

b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

3. Hukuman Disiplin Berat

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

- 143 -

6. Siapakah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin? Pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri dan Jaksa Agung, kecuali jenis hukuman disiplin :

No Jenis Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil

a.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

1.

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Berpangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) ke atas

2.

Pembebasan Jabatan

Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden

Selanjutnya wewenang penjatuhan hukuman disiplin tersebut didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan RI yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No. Pejabat Hukuman Disiplin Yang

Didelegasikan Terhadap PNS

1. PEJABAT ESELON I : a. Sekretaris Jenderal a. Teguran lisan b. Dirjen Anggaran b. Teguran tertulis c. Dirjen Pajak c. Pernyataan tidak puas secara

tertulis d. Dirjen Bea dan Cukai d. Penundaan kenaikan gaji

berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

e. Dirjen Pembinaan BUMN

e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

f. Dirjen Lembaga Keuangan

f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

Yang memangku jabatan struktural eselon II atau yang setingkat di lingkungan masing-masing

g. Dirjen PKPD

- 144 -

No. Pejabat Hukuman Disiplin Yang Didelegasikan

Terhadap PNS

h. Dirjen Piutang & Lelang Negara

g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun

Yang memangku jabatan struktural eselon II, III, IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan masing-masing

i. Inspektur Jenderal j. Ketua Bapepam k. Kepala BAF l. Kepala BAKUN m. Kepala Bintek n. Kepala BPPK

h. Pembebasan jabatan Yang memangku jabatan struktural eselon IV, V dan yang setingkat di lingkungan masing-masing

a. b. c.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

Yang memangku jabatan struktural eselon III atau yang setingkat di lingkungan masing-masing

d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

2. PEJABAT ESELON II : Sekretaris Direktorat Jenderal /Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat, Sekretaris BPSP, Kepala Kantor Wilayah atau jabatan lain yang setingkat

f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

Yang memangku jabatan struktural eselon III, IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan masing-masing

3. PEJABAT ESELON III :

Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Sekretaris Pengganti BPSP, Kepala Kantor (eselon III), Kepala Balai, Kepala Pangkalan Sarana Operasional atau jabatan lain yang setingkat

a. b. c.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

Yang memangku jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat di lingkungan masing-masing

- 145 -

No. Pejabat Hukuman Disiplin Yang Didelegasikan

Terhadap PNS

4. PEJABAT ESELON IV : Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau jabatan lain yang setingkat

a. b. c.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

Yang memangku jabatan struktural eselon V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan masing-masing

7. Kapan berlakunya hukuman disiplin?

Keputusan hukuman disiplin mulai berlaku sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No. Jenis Hukuman Disiplin Mulai Berlaku

Hukuman disiplin tingkat ringan a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

1.

Sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin

Hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Apabila tidak ada keberatan

a. Penundaan kenaikan gaji berkala b. Penurunan gaji c. Penundaan kenaikan pangkat d. Penurunan pangkat pada pangkat

setingkat lebih rendah e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri f. Pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS

Pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan hukuman disiplin itu kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Apabila ada keberatan a. Penundaan kenaikan gaji berkala b. Penurunan gaji c. Penundaan kenaikan pangkat d. Penurunan pangkat pada pangkat

setingkat lebih rendah e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri

2.

f. Pemberhentian tidak dengan hormat

Sejak tanggal keputusan atas keberatan itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian

- 146 -

No. Jenis Hukuman Disiplin Mulai Berlaku

3. Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan Sejak tanggal keputusan hukuman disiplin itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum

4. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman

disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin

Hari ke-30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin

8. Apakah sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan

oleh yang berwajib? Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No. Alasan Pemberhentian Sementara Besarnya Gaji Yang Dibayarkan 1. Melakukan kejahatan/pelanggaran

jabatan a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup

meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang

jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

2. Melakukan kejahatan/pelanggaran

yang tidak menyangkut jabatannya Mulai bulan berikutnya ia diberhentikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir

1. Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji seperti disebutkan di atas

mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain-lain, kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

- 147 -

2. Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan negara, maka perkara yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

9. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tindakan apa

yang harus dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut? Perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib atas dakwaan yang ditujukan kepadanya sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Hasil Pemeriksaan

Perlakuan Terhadap PNS Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sementara

1. Terbukti Tidak bersalah

a. PNS tersebut direhabilitasikan yaitu diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara;

b. Selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak

mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.

2. Terbukti Bersalah a. Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;

b. Dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;

c. Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 148 -

10. Hukuman apa saja yang dapat dikenakan atas pelanggaran peraturan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ?

No Tingkat

Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin

a. Teguran lisan b. Teguran tertulis

1. Hukuman Disiplin Ringan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling

lama 1 (satu) tahun b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

2. Hukuman Disiplin Sedang

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun

b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

3. Hukuman Disiplin Berat

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

11. Siapakah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin? Pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri dan Jaksa Agung, kecuali jenis hukuman disiplin :

No. Jenis Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil

a.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

1.

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Berpangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) ke atas

- 149 -

12. Apakah sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib? Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No. Alasan Pemberhentian

Sementara Besarnya Gaji Yang Dibayarkan

1. Melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan

a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

2. Melakukan kejahatan/pelanggaran yang tidak menyangkut jabatannya

Mulai bulan berikutnya ia diberhentikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir

3. Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji seperti disebutkan di atas

mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain-lain, kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

4. Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan negara, maka perkara yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

- 150 -

13. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tindakan apa

yang harus dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut? Perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib atas dakwaan yang ditujukan kepadanya sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Hasil Pemeriksaan

Perlakuan Terhadap PNS Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sementara

1. Terbukti Tidak bersalah

a. PNS tersebut direhabilitasikan yaitu diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara;

b. Selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.

2. Terbukti Bersalah

a. Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;

b. Dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;

c. Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 151 -

B. Lainnya (250304 )

1. Apabila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat tindakan dari aparat pajak yang menyimpang atau masyarakat merasa kurang atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, bagaimana cara menyampaikan pengaduan masyarakat agar perbuatan aparat/oknum tersebut dapat ditindaklanjuti? Pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke Kotak Pos 5000, Kotak Pos 111 JKTM 12700, Komisi Ombudsman dengan alamat Jalan Adityawarman No. 43 Kebayoran Baru Jakarta 12160, telepon (021) 7258574-78 fax (021) 7258579 e-mail : ombudsman@ombudsman.or.id, dan Inspektorat Jenderal dengan alamat Gedung A Departemen Keuangan Lt IX s.d. XII Jalan Dr Wahidin nomor 1 Jakarta 10710 Tromol Pos 3132, telepon (021) 386 5430 fax (021) 3847448 (sesuai flow chart dibawah), pengaduan yang masuk kemudian akan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti.

Direktur Jenderal Pajak

Kotak Pos 111 JKTM 12700

Kotak Pos 5000

Pengaduan Masyarakat

Komisi Ombudsman

Inspektorat Jenderal

Tindak lanjut

- 152 -

2. Apabila masyarakat tidak puas atas kinerja aparat pajak, kemudian diadukan melalui media cetak dan elektronik, apa yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang? Dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu jenis permasalahannya, - Bila pengaduan tersebut bersifat kasus aduan maka pejabat yang berwenang

wajib memperjelas bentuk pengaduan dengan menanyakan ke sumber berita yang dimaksud. Hal yang ditanyakan antara lain : o Dimanakah kejadiannya ? o Kasus tersebut melibatkan siapa saja ? o Waktu kejadian ? o Pihak-pihak mana saja yang terlibat ? o Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? o Bagaimana kronologis kejadiannya ? Semua pertanyaan tersebut hendaknya bertujuan pada klarifikasi atas masalah yang dimaksud. Tahap selanjutnya adalah penyelesaian aduan dari masyarakat tersebut.

- Bila pengaduan tersebut bersifat keluhan terhadap administrasi sistem

pelayanan, maka pejabat yang berwenang wajib meneliti terlebih dahulu substansi permasalahannya untuk selanjutnya diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh arahan dari Direktorat Teknis terkait.

3. Apakah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Direktorat

Jenderal Pajak menerapkan transparansi (bersifat terbuka), transparansi tersebut meliputi apa? Ya, meliputi: a. Transparansi manajemen penyelenggaraan pelayanan publik b. Prosedur pelayanan c. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan d. Rincian biaya pelayanan e. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab f. Lokasi pelayanan g. Janji pelayanan h. Standar pelayanan publik i. Informasi pelayanan

153

Lampiran 1

Penerimaan Perpajakan

Pajak Penghasilan PPN dan PPnBM PBB & BPHTB Pajak Lainnya Jumlah Tahun Anggaran Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1994/1995 18.714 18.764 100,3 41.853 16.545 111,4 1.629 1.647 101,1 296 302 101,7 35.492 37.258 105,0

1995/1996 19.239 21.012 109,2 18.523 18.519 100,0 1.923 1.893 98,5 550 453 82,3 40.235 41.878 104,1

1996/1997 27.253 27.062 99,3 22.575 20.351 90,1 2.277 2.413 106,0 636 591 92,9 52.741 50.417 95,6

1997/1998 30.620 34.388 112,3 24.601 25.199 102,4 2.505 2.641 105,4 633 478 75,5 58.359 62.705 107,4

1998/1999 35.703 55.944 156,7 30.423 27.803 91,4 3.411 3.565 104,5 670 413 61,7 70.209 87.726 125,0

1999/2000 53.975 72.792 134,7 34.622 33.087 95,6 3.344 4.107 122,8 568 611 107,6 92.508 110.534 119,5

2000 44.189 38.421 86,9 27.002 35.232 130,5 3.431 4.456 129,9 1.139 837 73,5 75.761 78.946 104,2

2001 69.696 71.474 102,6 55.841 55.957 100,2 6.289 6.663 105,9 1.670 1.384 82,9 133.496 135.478 101,5

2002*) 87.200 84.461 96,9 67.800 65.244 96,2 7.531 7.986 106,0 1.455 1.469 100,9 163.986 159.159 97,1

2003**) 104.305 96.051 92,1 75.863 76.761 101,2 10.724 10.906 101,7 1.753 1.655 94,4 192.644 185.373 96,2

2004***) 120.835 86.273 10.697 1.614 219.421

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA 2003

Keterangan :

PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan Tahun 2000 18.651,6 miliar

*)Belum termasuk rencana dan realisasi PPh Migas Tahun 2001 23.101,7 miliar

**)Realisasi tahun 2003 adalah realisasi sementara Revisi II Tahun 2002 17.032,8 miliar

***)APBN 2004 Tahun 2003 18.143,5 miliar

Tanggal Proses : 25-03-2004 Tahun 2004 (APBN 2004) 13.132,8 miliar

154

Lampiran 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Rencana Realisasi

Rencana 35.492 40.235 52.741 58.359 70.209 92.508 75.761 133.496 163.986 192.644

Realisasi 37.258 41.878 50.417 62.705 87.726 110.534 78.946 135.478 159.159 185.373

1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

155

Lampiran 3

PENERIMAAN PAJAK DAN PDRB TH 2002 KANWIL I (DJP SUMATERA BAGIAN UTARA)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 264.967 36.262.982

2 20000 PERTAMBANGAN 48.705 11.858.368

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 394.245 31.336.666

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 19.838 1.127.145

5 50000 KONSTRUKSI 394.581 4.574.269

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 459.479 18.583.739

7 70000 ANGKUTAN 288,359 6,641,869

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 826.288 4.272.604

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 342.120 7.554.782

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 331.823 -

JUMLAH 3.370.404 122.212.424

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-04

156

Lampiran 4

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil I DJP Th 2002

(Rp Juta)

2 6 4 , 9 6 748 ,705

3 9 4 , 2 4 5

19 ,838

394,581

4 5 9 , 4 7 92 8 8 , 3 5 9

8 2 6 , 2 8 8

3 4 2 , 1 2 0

3 3 1 , 8 2 3

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

157

Lampiran 5

KANWIL II (DJP SUMATERA BAGIAN TENGAH)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 472.614 14.436.861

2 20000 PERTAMBANGAN 559.827 36.211.005

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 809.837 14.878.846

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 42.871 802.080

5 50000 KONSTRUKSI 512.264 2.923.853

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 439.681 10.563.794

7 70000 ANGKUTAN 214.072 6.189.267

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 612.871 2.667.535

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 152.571 8.108.424

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 270.131 -

JUMLAH 4.086.739 96.781.665

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

158 Lampiran 6

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil II DJP Tahun 2002

(Rp Juta)

472,614

559,827

809,837

42,871512,264

439,681

214,072

612,871

152,571270,131

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

159

Lampiran 7

KANWIL III (DJP SUMATERA BAGIAN SELATAN)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 324.594 27.688.745

2 20000 PERTAMBANGAN 202.852 14.445.052

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 1.026.334 18.332.199

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 9.545 769.036

5 50000 KONSTRUKSI 325.714 4.818.357

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 365.355 18.459.434

7 70000 ANGKUTAN 152.513 5.768.340

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 401.090 4.241.023

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 188.367 8.839.706

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 197.035 -

JUMLAH 3.193.399 103.361.892

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

160

Lampiran 8

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil III DJP Tahun 2002

(Rp Juta)

324,594

202,852

1,026,334

9,545325,714

365,355

152,513

401,090

188,367197,035

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

161 Lampiran 9

KANWIL IV+V+VI (DJP JAKARTA RAYA I+II+III)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 230.465 516.547

2 20000 PERTAMBANGAN 349.657 -

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 3.723.973 54.252.816

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 58.508 3.157.603

5 50000 KONSTRUKSI 1.327.600 30.466.532

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 9.510.986 60.469.474

7 70000 ANGKUTAN 1.054.933 21.605.925

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 4.839.511 58.935.114

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 813.325 25.331.417

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 3.013.804 -

JUMLAH 24.922.761 254.735.428

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

162 Lampiran 10

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil IV+V+VI DJP

Tahun 2002 (Rp Juta)

230,465

349,657

3,723,97358,508

1,327,600

9,510,9861,054,933

4,839,511

813,325

3,013,804

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

163 Lampiran 11

PENERIMAAN PAJAK DAN PEREDARAN USAHA TH 2002

KANWIL VII (DJP JAKARTA RAYA KHUSUS)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PEREDARAN

USAHA

1 10000 PERTANIAN 346.187 15.794.840

2 20000 PERTAMBANGAN 8.367.373 57.326.087

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 10.807.323 145.027.222

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 664.127 60.360.530

5 50000 KONSTRUKSI 710.448 19.928.774

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 2.519.058 38.598.832

7 70000 ANGKUTAN 7.129.779 56.655.699

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 9.077.690 121.580.979

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 1.883.563 19.399.597

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 12.396.167 -

JUMLAH 53.901.715 534.672.559

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

164 Lampiran 12

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VII DJP Tahun

2002

(Rp Juta)

346,187 8,367,373

10,807,323

664,127

710,448

2,519,058

7,129,779

9,077,690

1,883,563

12,396,167

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

165 Lampiran 13

KANWIL VIII+IX (DJP JAWA BAGIAN BARAT I+II)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 51.601 38.534.896

2 20000 PERTAMBANGAN 108.054 22.235.502

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 5.155.052 110.309.820

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 54.549 8.524.577

5 50000 KONSTRUKSI 315.259 7.676.192

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 1.142.209 41.283.457

7 70000 ANGKUTAN 906.627 14.219.024

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 2.148.361 8.079.296

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 1.119.985 21.632.235

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 1.101.809 -

JUMLAH 12.103.507 272.494.999

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

166

Lampiran14

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VIII+IX DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

51,601

108,054

5,155,052

54,549

315,2591,142,209

906,627

2,148,361

1,119,985

1,101,809

PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

167

Lampiran 15

KANWIL X (DJP JAWA TENGAH DAN DIY)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 4.730 38.919.283

2 20000 PERTAMBANGAN 6.922 1.866.021

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.765.613 50.300.037

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 41.481 1.475.091

5 50000 KONSTRUKSI 35.701 7.592.090

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 908.256 40.435.576

7 70000 ANGKUTAN 138.817 9.485.159

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 1.120.480 7.445.036

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 790.183 15.730.694

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 279.099 -

JUMLAH 6.091.283 173.248.987

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

168

Lampiran 16

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil X DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

4,7306,922

2,765,613

41,481

35,701

908,256138,817

1,120,480

790,183

279,099

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

169

Lampiran 17

KANWIL XI+XII (DJP JAWA BAGIAN TIMUR I+II)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 97.739 47.360.511

2 20000 PERTAMBANGAN 147.026 4.519.693

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 6.467.167 60.337.145

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 64.785 6.164.081

5 50000 KONSTRUKSI 355.179 9.637.495

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 1.079.995 54.849.450

7 70000 ANGKUTAN 577.898 14.516.370

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 2.000.313 9.230.582

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 681.774 20.341.981

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 894.712 -

JUMLAH 12.366.588 226.957.308

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

170

Lampiran 18

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XI+XII DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

6,467,167

64,785

355,179

1,079,995

577,898

2,000,313

681,774894,712

97,739147,026

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

171

Lampiran 19

KANWIL XIII (DJP KALIMANTAN BARAT+KALIMANTAN TENGAH)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 102.351 12.271.296

2 20000 PERTAMBANGAN 44.840 589.170

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 128.198 5.929.002

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 719 260.865

5 50000 KONSTRUKSI 126.049 1.926.984

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 977.562 6.992.597

7 70000 ANGKUTAN 58.853 2.705.336

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 187.255 1.485.628

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 109.017 3.291.586

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 60.057 -

JUMLAH 1.794.899 35.452.464

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

172

Lampiran 20

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIII DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

102,351 44,840

128,198

719

126,049

977,562

58,853

187,255

109,017 60,057

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

173

Lampiran 21

KANWIL XIV (DJP KALIMANTAN TIMUR + KALIMANTAN SELATAN)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 512.395 10.763.349

2 20000 PERTAMBANGAN 984.692 34.971.726

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 107.365 39.063.769

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 40.392 410.539

5 50000 KONSTRUKSI 540.663 2.864.366

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 459.490 9.172.130

7 70000 ANGKUTAN 364.286 7.063.041

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 402.338 1.856.524

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 115.682 3.144.739

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 378.884 -

JUMLAH 3.906.187 109.310.183

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

174

Lampiran 22

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIV DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

512,395

984,692

107,365

40,392540,663

459,490

364,286

402,338

115,682378,884

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

175

Lampiran 23

KANWIL XV (DJP SULAWESI SELATAN + SULAWESI TENGGARA)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 6.800 17.040.837

2 20000 PERTAMBANGAN 55.887 3.123.473

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 179.162 4.752.319

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 8.290 503.796

5 50000 KONSTRUKSI 156.336 2,088,819

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 39.545 7.243.091

7 70000 ANGKUTAN 27.197 3.047.644

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 369.998 1.624.857

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 161.562 5.160.071

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 184.111 -

JUMLAH 1.188.888 44.584.907

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

176

Lampiran 24

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XV DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

6,800 55,887179,162

8,290

156,336

39,545

27,197369,998

161,562

184,111

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIRKONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATEKEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

177

Lampiran 25

KANWIL XVI (DJP SULAWESI UTARA + SULAWESI TENGAH)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 18.322 8.815.409

2 20000 PERTAMBANGAN 29,738 886.061

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 73.742 2.119.217

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 5,985 199,836

5 50000 KONSTRUKSI 125.459 2.657.839

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 93.954 3.115.898

7 70000 ANGKUTAN 67.333 2.464.982

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 158.671 750.249

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 82.906 3.598.816

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 130.518 -

JUMLAH 786.627 24.608.307

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

178

Lampiran 26

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVI DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

18,322 29,73873,742

5,985

125,459

93,95467,333

158,671

82,906

130,518

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

179

Lampiran 27

KANWIL XVII (DJP BALI+NTB+NTT)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 2.605 12.011.216

2 20000 PERTAMBANGAN 3.844 5.113.710

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 58.358 2.984.699

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 19.285 461.757

5 50000 KONSTRUKSI 169.978 2.624.301

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 366.678 10.404.194

7 70000 ANGKUTAN 176.093 4.577.057

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 575.096 1.843.467

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 158.930 6.476.577

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 227.954 -

JUMLAH 1.758.822 46.496.978

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

180

Lampiran 28

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVII DJP Tahun 2002

(Rp Juta)2,605

3,844

58,358

19,285

169,978

366,678

176,093575,096

158,930

227,954

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIRKONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATEKEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

181

Lampiran 29

KANWIL XVIII (DJP MALUKU + PAPUA)

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 24.619 6.626.610

2 20000 PERTAMBANGAN 219.573 12.516.209

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 9.583 1.355.735

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 11.161 118.379

5 50000 KONSTRUKSI 295.735 877.633

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 125.725 2.647.466

7 70000 ANGKUTAN 134.743 1.219.930

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 150.414 517.911

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 80.763 2.606.678

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 157.034 -

JUMLAH 1.209.351 28.486.551

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

182

Lampiran 30

Penerimaan Pajak Per Klu Kanwil XVIII DJP Tahun

2002 (Rp juta)

24,619219,573

9,583

11,161

295,735

125,725134,743

150,414

80,763

157,034

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEMASYARAKATAN SOSIAL

KEGIATAN YG BELUM JELAS

183

Lampiran 31

PENERIMAAN PAJAK DAN PEREDARAN USAHA TH 2002

KANWIL XIX DJP WAJIB PAJAK BESAR

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PEREDARAN

USAHA

1 10000 PERTANIAN 61.404 3.180.965

2 20000 PERTAMBANGAN 658.650 14.910.056

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 4.000.607 260.685.689

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR - -

5 50000 KONSTRUKSI 78.524 9.660.091

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 634.339 70.480.219

7 70000 ANGKUTAN 639.042 69.880.095

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 898.715 1.734.386

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 16.199 1.801.682

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 160.599 -

JUMLAH 7.148.079 432.333.183

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

184

Lampiran 32

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIX DJP Tahun

2002 (Rp Juta)

61,404 658,650

4,000,60778,524

634,339

639,042

898,715

16,199

160,599

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

185

Lampiran 33

PENERIMAAN PAJAK DAN PDRB TH 2002 NASIONAL

(Rp.Juta)

KLU JENIS USAHA PAJAK PDRB

1 10000 PERTANIAN 2.521.392 281.349.755

2 20000 PERTAMBANGAN 11.787.641 103.571.523

3 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 35.706.558 345.893.862

4 40000 LISTRIK, GAS DAN AIR 1.041.535 29.144.366

5 50000 KONSTRUKSI 5.469.491 92.408.964

6 60000 PERDAGANGAN DAN JASA 19.122.312 258.887.268

7 70000 ANGKUTAN 11.930.547 97.384.832

8 80000 LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE 23.769.090 105.630.555

9 90000 KEMASYARAKATAN SOSIAL 6.696.946 169.596.865

10 00000 KEGIATAN YG BELUM JELAS 19.783.737 -

JUMLAH 137.829.249 1.483.867.990

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

186 Lampiran 34

Penerimaan Pajak Per KLU Nasional Tahun 2002

(Rp Juta)

2,521,392 11,787,641

35,706,558

1,041,535

5,469,49119,122,31211,930,547

23,769,090

6,696,946

19,783,737

PERTANIAN P E R T A M B A N G A N

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI PERDAGANGAN DAN JASA

ANGKUTAN LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN SOSIAL KEGIATAN YG BELUM JELAS

187

Lampiran 35

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

P E R T A N I A N I N D U S T R I

P E N G O L A H A N

K O N S T R U K S I A N G K U T A N K E M A S Y A R A K A T A N

S O S I A L

Perbandingan Penerimaan Pajak Dan PDRB Nasional Tahun 2002

PAJAK PDRB

188

Lampiran 36

SPT Orang Pribadi Tahun 2002

NO Kanwil SPT Penghasilan Kotor PPh

1 Kanwil I 54.197 1.621.737.493.527 108.396.330.841

2 Kanwil II 27.133 766,286,828,193 211.681.854.848

3 Kanwil III 51.037 2.307.065.352.398 270.696.296.353

4 Kanwil IV 40.674 989.300.894.013 868.971.023.134

5 Kanwil V 49.864 2.363.228.173.480 628.572.671.960

6 Kanwil VI 18.219 550.473.227.088 508.540.392.720

7 Kanwil VII 5.825 473.995.473 1.806.509.452.838

8 Kanwil VIII 57.334 2.283.753.937.776 462.426.245.452

9 Kanwil IX 72.717 1.300.157.847.190 263.375.540.736

10 Kanwil X 82.119 3.518.490.141.821 197.502.512.139

11 Kanwil XI 45.434 4.302.180.758.493 260.871.471.972

12 Kanwil XII 45.812 2.679.601.940.001 127.800.056.595

13 Kanwil XIII 10.725 815.554.637.835 22.829.890.507

14 Kanwil XIV 22.614 1.030.439.924.450 327.478.233.194

15 Kanwil XV 22.842 2.025.407.985.689 39.453.486.564

16 Kanwil XVI 10.664 691.716.081.506 20.620.296.502

17 Kanwil XVII 34.193 1,243.044.903.121 137.286.137.686

18 Kanwil XVIII 5.551 247.057.654.763 22.207.747.523

Jumlah 656.954 28.735.971.776.817 6.285.219.641.564

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

189 Lampiran 37

SPT PPh Badan Tahun 2002

NO Kanwil SPT Penghasilan Kotor PPh

1 Kanwil I 14.645 42.302.418.865.601 349.978.489.494

2 Kanwil II 18.773 35.969.883.383.053 588.929.011.833

3 Kanwil III 16.240 34.729.526.494.016 309.677.796.638

4 Kanwil IV 28.958 140.298.486.578.985 2.161.911.339.442

5 Kanwil V 27.602 156.814.497.733.919 1.487.645.817.371

6 Kanwil VI 15.893 106.312.984.971.364 977.032.297.773

7 Kanwil VII 6.841 534.672.559.417.055 10.310.733.052.796

8 Kanwil VIII 19.909 68.523.956.477.562 542.057.027.187

9 Kanwil IX 19.856 47.927.864.331.208 320.194.925.884

10 Kanwil X 30.267 72.079.665.741.593 461.338.777.998

11 Kanwil XI 20.647 93.520.586.996.099 669.836.665.275

12 Kanwil XII 13.129 38.872.507.548.590 402.324.057.903

13 Kanwil XIII 5.911 6.457.902.628.209 48.787.519.763

14 Kanwil XIV 10.813 19.256.714.762.228 244.211.892.727

15 Kanwil XV 13.107 10.059.235.282.399 82.463.196.742

16 Kanwil XVI 6.129 4.433.574.425.599 37.929.641.170

17 Kanwil XVII 17.123 16.269.661.129.052 120.662.893.129

18 Kanwil XVIII 5.059 3.289.357.076.743 67.581.180.351

19 Kanwil XIX 179 62.356.067.784.671 10.594.465.564.829

Jumlah 291.081 1.494.147.451.627.950 29.777.761.148.305

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

190 Lampiran 38

Data Keberatan PPh (Tahun 2002 - 2003)

Tahun 2002 Tahun 2003 No Kantor Diajukan

WP Selesai

Diproses Diajukan

WP Selesai

Diproses

1 Kanwil I 125 75 136 73

2 Kanwil II 44 24 95 48

3 Kanwil III 35 17 144 122

4 Kanwil IV 582 319 399 308

5 Kanwil V 395 201 401 210

6 Kanwil VI 264 120 248 156

7 Kanwil VII 271 158 522 206

8 Kanwil VIII 152 91 304 118

9 Kanwil IX 159 80 151 71

10 Kanwil X 149 72 210 136

11 Kanwil XI 167 116 191 147

12 Kanwil XII 46 18 91 60

13 Kanwil XIII 40 28 26 33

14 Kanwil XIV 66 33 87 102

15 Kanwil XV 33 16 49 41

16 Kanwil XVI 17 15 27 15

17 Kanwil XVII 17 19 91 45

18 Kanwil XVIII 19 18 19 13

19 Kantor Pusat 0 0 187 49

Jumlah 2.581 1.420 3.378 1.953

Sumber : Direktorat Pajak Penghasilan DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

191 Lampiran 39

Data Keberatan PPh Tahun 2002

0

100

200

300

400

500

600

700

K a n w i l

I

K a n w i l

I I

K a n w i l

I I I

K a n w i l

I V

K a n w i l

V

K a n w i l

V I

K a n w i l

V I I

K a n w i l

V I I I

K a n w i l

I X

K a n w i l

X

K a n w i l

X I

K a n w i l

X I I

K a n w i l

X I I I

K a n w i l

X I V

K a n w i l

X V

K a n w i l

X V I

K a n w i l

X V I I

K a n w i l

X V I I I

K a n t o r

P u s a t

Diajukan WP Selesai Diproses

192

Lampiran 40

Data Keberatan PPh Tahun 2003

0

100

200

300

400

500

600

K a n w i l

I

K a n w i l

I I

K a n w i l

I I I

K a n w i l

I V

K a n w i l

V

K a n w i l

V I

K a n w i l

V I I

K a n w i l

V I I I

K a n w i l

I X

K a n w i l

X

K a n w i l

X I

K a n w i l

X I I

K a n w i l

X I I I

K a n w i l

X I V

K a n w i l

X V

K a n w i l

X V I

K a n w i l

X V I I

K a n w i l

X V I I I

K a n t o r

P u s a t

Diajukan WP Selesai Diproses

193

Lampiran 41

Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL (Tahun 2002 - 2003)

Tahun 2002 Tahun 2003 No Kantor

Diajukan WP Selesai Diproses Diajukan WP Selesai Diproses

1 Kanwil I 649 416 909 528

2 Kanwil II 358 246 565 363

3 Kanwil III 541 381 703 494

4 Kanwil IV 1396 774 1821 1252

5 Kanwil V 1433 881 1485 921

6 Kanwil VI 971 594 1221 723

7 Kanwil VII 1075 768 1377 891

8 Kanwil VIII 1184 608 1375 940

9 Kanwil IX 1071 571 787 732

10 Kanwil X 1164 847 1765 1261

11 Kanwil XI 1216 935 1399 1060

12 Kanwil XII 533 400 943 734

13 Kanwil XIII 145 115 182 153

14 Kanwil XIV 380 191 499 349

15 Kanwil XV 386 159 512 304

16 Kanwil XVI 190 114 155 80

17 Kanwil XVII 399 296 655 439

18 Kanwil XVIII 49 29 62 43

Jumlah 13140 8325 16415 11267

Catatan : Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan Kanwil DJP Sulut & Sulteng s.d. Triwulan III (2003) Kanwil DJP Sulut & Sulteng s.d. Triwulan III (2003) Sumber : Direktorat PPN dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak Tanggal Proses : 25-03-2004

194

Lampiran 42

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1000 1200 1400 1600

Kanwil I

Kanwil II

Kanwil III

Kanwil IV

Kanwil V

Kanwil VI

Kanwil VII

Kanwil VIII

Kanwil IX

Kanwil X

Kanwil XI

Kanwil XII

Kanwil XIII

Kanwil XIV

Kanwil XV

Kanwil XVI

Kanwil XVII

Kanwil XVIII

Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL Tahun 2002

Diajukan WP Selesai Diproses

195

Lampiran 43

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Kanwil I

Kanwil II

Kanwil III

Kanwil IV

Kanwil V

Kanwil VI

Kanwil VII

Kanwil VIII

Kanwil IX

Kanwil X

Kanwil XI

Kanwil XII

Kanwil XIII

Kanwil XIV

Kanwil XV

Kanwil XVI

Kanwil XVII

Kanwil XVIII

Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL Tahun 2003

Diajukan WP Selesai Diproses

196

Lampiran 44

Data Keberatan PBB (Tahun 2002 - 2003)

Tahun 2002 Tahun 2003 No Kantor

Diajukan WP Selesai Diproses Diajukan WP Selesai Diproses

1 Kanwil I 1.106 1.077 1.654 1.640

2 Kanwil II 1.470 1.289 606 585

3 Kanwil III 6.609 7.404 4.798 4.692

4 Kanwil IV 618 611 524 523

5 Kanwil V 763 762 903 894

6 Kanwil VI 147 138 205 188

7 Kanwil VII 1.220 1.304 1.342 1.280

8 Kanwil VIII 20.504 20.309 28.478 28.283

9 Kanwil IX 20.342 20.092 16.519 16.492

10 Kanwil X 4.062 4.062 6.225 6.221

11 Kanwil XI 8.723 8.703 10.288 10.195

12 Kanwil XII 685 661 625 620

13 Kanwil XIII 663 662 694 688

14 Kanwil XIV 1.534 1.534 1.412 1.421

15 Kanwil XV 871 870 741 737

16 Kanwil XVI 2.686 2.713 871 873

17 Kanwil XVII 134 110 115 104

18 Kanwil XVIII 0 0 0 0

Jumlah 72.137 72.301 76.000 75.436

Sumber : Direktorat PBB dan BPHTB DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

197

Lampiran 45

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Kanwil

I

Kanwil

I I

Kanwil

I I I

Kanwil

I V

Kanwil

V

Kanwil

V I

Kanwil

V I I

Kanwil

V I I I

Kanwil

I X

Kanwil

X

Kanwil

X I

Kanwil

X I I

Kanwil

X I I I

Kanwil

X I V

Kanwil

X V

Kanwil

X V I

Kanwil

X V I I

Kanwil

X V I I I

Data Keberatan PBB Tahun 2002

Diajukan WP Selesai Diproses

198

Lampiran 46

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Kanwi l

I

Kanwi l

I I

Kanwi l

I I I

Kanwi l

IV

Kanwi l

V

Kanwi l

VI

Kanwi l

VI I

Kanwi l

V I I I

Kanwi l

IX

Kanwi l

X

Kanwi l

XI

Kanwi l

XI I

Kanwi l

X I I I

Kanwi l

XIV

Kanwi l

XV

Kanwi l

XVI

Kanwi l

XVII

Kanwi l

XVI I I

Data Keberatan PBB Tahun 2003

Diajukan WP Selesai Diproses

199

Lampiran 47

Data Keberatan BPHTB (Tahun 2002 - 2003)

Tahun 2002 Tahun 2003 No Kantor

Diajukan WP Selesai Diproses Diajukan WP Selesai Diproses

1 Kanwil I 1 1 17 0

2 Kanwil II 1 1 1 0

3 Kanwil III 0 0 1 1

4 Kanwil IV 1 1 0 0

5 Kanwil V 0 0 1 1

6 Kanwil VI 13 12 3 3

7 Kanwil VII 0 0 0 0

8 Kanwil VIII 34 34 13 13

9 Kanwil IX 38 38 24 21

10 Kanwil X 6 1 5 5

11 Kanwil XI 2 1 3 3

12 Kanwil XII 0 0 1 1

13 Kanwil XIII 1 1 0 0

14 Kanwil XIV 16 16 9 9

15 Kanwil XV 0 0 38 38

16 Kanwil XVI 0 0 12 0

17 Kanwil XVII 0 0 8 8

18 Kanwil XVIII 0 0 0 0

Jumlah 113 106 136 103

Sumber : Direktorat PBB dan BPHTB DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

200

Lampiran 48

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Kanwil

I

Kanwil

I I

Kanwil

I I I

Kanwil

I V

Kanwil

V

Kanwil

V I

Kanwil

V I I

Kanwil

V I I I

Kanwil

I X

Kanwil

X

Kanwil

X I

Kanwil

X I I

Kanwil

X I I I

Kanwil

X I V

Kanwil

X V

Kanwil

X V I

Kanwil

X V I I

Kanwil

X V I I I

Data Keberatan BPHTB Tahun 2002

Diajukan WP Selesai Diproses

201

Lampiran 49

0

20

40

60

80

100

120

Kanwi l

I

Kanwi l

I I

Kanwi l

I I I

Kanwi l

IV

Kanwi l

V

Kanwi l

VI

Kanwi l

VI I

Kanwi l

V I I I

Kanwi l

IX

Kanwi l

X

Kanwi l

XI

Kanwi l

XI I

Kanwi l

X I I I

Kanwi l

XIV

Kanwi l

XV

Kanwi l

XVI

Kanwi l

XVII

Kanwi l

XVI I I

K a n t o r

P u s a t

Data Keberatan BPHTB 2003

Diajukan WP Selesai Diproses

202

Lampiran 50

Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003)

NO Kanwil Jumlah Wajib

Pajak

Utang Pajak

(dlm ribuan)

1 I 6 53.790.606

2 II 1 1.417.450

3 IV 5 36.369.497

4 V 12 82.361.738

5 VI 18 121.123.546

6 VII 18 431.662.349

7 XI 4 5.577.876

8 XII 5 30.638.444

9 XIV 1 5.926.329

10 XV 2 1.427.824

Jumlah 72 770.295.662

Sumber : Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

203 Lampiran 51

0

5

10

15

20

Kanwil I Kanwil II Kanwil IV Kanwil V Kanwil VI Kanwil VII Kanwil XI Kanwil XII Kanwil XIV Kanwil XV

Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003)

Jumlah Wajib Pajak

204

Lampiran 52

Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002 - 2003)

Tunggakan Akhir Tahun

(dalam ribuan Rp) NO Kanwil

2002 2003

1 I 539.249.354 607.314.448

2 II 253.433.500 470.104.154

3 III 253.743.350 525.843.900

4 IV 2.037.788.749 2.163.509.201

5 V 1.462.949.171 2.251.303.190

6 VI 1.136.370.170 1.347.970.965

7 VII 6.283.068.918 11.60.592.124

8 VIII 533.707.489 682.194.975

9 IX 198.406.865 450.898.522

10 X 434.922.299 460.928.046

11 XI 539.772.870 617.459.716

12 XII 228.901.824 290.934.688

13 XIII 131.685.967 138.141.522

14 XIV 224.135.756 338.511.733

15 XV 156.495.883 238.760.086

16 XVI 109.361.611 155.791.627

17 XVII 152.559.966 172.632.750

18 XVIII 68.421.273 73.709.456

19 XIX 3.836.672.606 4.000.205.128

J U M L A H 18.581.647.621 26.589.806.231

Sumber : Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

205

Lampiran 53

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

K a n w i l

I

K a n w i l

I I

K a n w i l

I I I

K a n w i l

I V

K a n w i l

V

K a n w i l

V I

K a n w i l

V I I

K a n w i l

V I I I

K a n w i l

I X

K a n w i l

X

K a n w i l

X I

K a n w i l

X I I

K a n w i l

X I I I

K a n w i l

X I V

K a n w i l

X V

K a n w i l

X V I

K a n w i l

X V I I

K a n w i l

X V I I I

K a n w i l

X I X

2002

Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002-2003)

2002 2003

206 Lampiran 54

JUMLAH WAJB PAJAK TERDAFTAR NASIONAL 10 TAHUN TERAKHIR

TAHUN BENDAHARAWAN BADAN ORANG

PRIBADI WAJIB PPh PASAL 21

WAJIB PPN

1995 84.113 458.732 1.086.488 571.071 325.354

1996 91.475 499.361 1.163.974 622.409 351.801

1007 97.939 543.433 1.232.457 675.622 374.793

1998 105.869 582.018 1.274.719 724.184 391.963

1999 117.194 650.691 1.316.259 806.480 416.867

2000 129.756 726.655 1.381.194 899.299 451.797

2001 147.131 804.959 1.697.180 1.001.298 489.232

2002 170.519 888.949 2.028.026 1.114.467 526.854

2003 195.556 974.004 2.330.802 1.232.626 559.247

2004 198.430 991.641 2.380.771 1.251.079 563.570

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 15-03-2004

207 Lampiran 55

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 Tahun

Terakhir

Bendaharawan Badan Orang Pribadi Wajib Pajak PPh Pasal 21 Wajib Pajak PPN

208

Lampiran 56

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Tahun 2002)

No Kantor Wilayah

Bendaharawan Badan Orang Pribadi

Jumlah

1 Kanwil I 12.517 62.898 181.777 257.192

2 Kanwil II 12.339 54.880 111.958 179.177

3 Kanwil III 17.377 53.024 176.233 246.634

4 Kanwil IV 2.758 107.695 151.403 261.856

5 Kanwil V 920 86.431 140.245 227.596

6 Kanwil VI 1.838 63.322 55.209 120.369

7 Kanwil VII 331 14.856 10.835 26.022

8 Kanwil VIII 10.373 67.357 182.707 260.437

9 Kanwil IX 11.934 59.062 217.145 288.141

10 Kanwil X 19.228 61.207 176.653 257.088

11 Kanwil XI 6.587 51.700 110.071 168.358

12 Kanwil XII 8.780 32.779 127.886 169.445

13 Kanwil XIII 8.019 18.979 42.532 69.530

14 Kanwil XIV 10.583 36.093 79.947 126.623

15 Kanwil XV 12.218 33.565 82.433 128.216

16 Kanwil XVI 9.696 22.602 42.247 74.545

17 Kanwil XVII 14.960 39.940 102.412 157.312

18 Kanwil XVIII 10.244 21.879 36.201 68.324

19 Kanwil XIX 0 692 0 692

Jumlah 170.702 888.961 2.027.894 3.087.557

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

209

Lampiran 57

Jumlah Instansi Vertikal

No Uraian 2000 2001 2002 2003

1 Kanwil 15 18 19 24

2 KPP 141 173 175 178

3 KPPBB 107 141 141 146

4 Karikpa 55 55 55 55

5 KP4 211 236 236 236

Jumlah SDM Berdasarkan Eselon

No Uraian 2000 2001 2002 2003

1 Eselon II 25 28 28 37

2 Eselon III 347 514 521 559

3 Eselon IV 2071 3302 3317 3576

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

No Uraian 2000 2001 2002 2003

1 Strata 3 8 7 7 7

2 Strata 2 232 557 721 691

3 Strata 1 5658 6056 6708 7124

4 Lainnya 22401 22356 22329 22002

210 Lampiran 58

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003

Jumlah Instansi Vertikal

Kanwil KPP KPPBB Karikpa KP4

211

Lampiran 59

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003

Jumlah SDM Berdasarkan Eselon

Eselon II Eselon III Eselon IV

212 Lampiran 60

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2001 2002 2003

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Strata 3 Strata 2 Strata 1 Lainnya

213

Lampiran 61

REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2003

PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2003

JENIS HUKUMAN NO JML

1 2 15

I KEPMEN KEU NO.15/KMK.01/UP.6/1985

- Peringatan Pertama 290

- Peringatan Kedua 71

- Peringatan Ketiga 41

J U M L A H 402

II PP No 30 TAHUN 1980

Tingkat Ringan :

- Tegoran lisan 17

- Tegoran tertulis 12

- Pernyataan tidak puas secara tertulis 4

Tingkat Sedang :

- Penundaan kenaikan gaji berkala 6

- Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala 8

- Penundaan kenaikan pangkat 3

Tingkat Berat :

- Penurunan pangkat 15

- Pembebasan jabatan 3

- Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri 0

-

Pemberhentian tidak dengan hormat 1

214

1 2 3

III PP No 32 TAHUN 1979

- Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri 3

- Pemberhentian tidak dengan hormat 10

IV PP No 6 TAHUN 1976

- Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS 2

V PP No 4 TAHUN 1966

Pemberhentian Sementara (Skorsing) 0

SUB TOTAL (II S/D IV) 84

T O T A L ( I S/D IV) 486

Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJP Tanggal Proses : 25-03-2004

215 Lampiran 62

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

KEPMEN KEU

NO.15/KMK.01/UP.6/1985

PP No 30 TAHUN 1980 PP No 32 TAHUN 1979 PP No 6 TAHUN 1976 PP No 4 TAHUN 1966

Jenis Hukuman

REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2003

216

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- 32 /PJ./2004

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI

PIHAK KETIGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-16/PJ./2004, perlu dilakukan perubahan susunan anggota Tim;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Susunan Anggota Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Buku tersebut, perlu menetapkan Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 29 Desember 2003; 2. Rapat pleno pertama Tim enyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan

Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga tanggal 29 Januari 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI PIHAK KETIGA.

Pasal I

Mengubah susunan anggota Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Februari 2004

a.n. Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal Ttd

Djazoeli Sadhani NIP 060036043

217 TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN

TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI PIHAK KETIGA I. Pembina : Direktur Jenderal II. Penasehat : Sekretaris Direktorat Jenderal

III. Ketua : Tenaga Pengkaji DJP bidang Pelayanan IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana V. Anggota : Sub Tim Data dan Informasi Perpajakan : A. Koordinator Direktur Informasi Perpajakan B. Wakil Koordinator Kasubdit Reg. Pemantauan Data, Dit. Informasi

Perpajakan C. Anggota : 1. Kasubdit Pembukuan dan Penerimaan Pajak,

Dit. PPSP 2. Kasubdit Metode dan Materi Penyuluhan,

Dit. Penyuluhan Perpajakan 3. Kasubdit Pelayanan dan Perpustakaan, Dit.

Penyuluhan Perpajakan 4. Kasubdit Penerimaan dan Penagihan, Dit.

PBB dan BPHTB 5. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pajak 6. Kasi Metode dan Materi Penyuluhan PPh,

Dit. Penyuluhan Perpajakan 7. Kasi Registrasi Wajib Pajak, Dit. Informasi

Perpajakan 8. Kasi Penerimaan PBB, Dit. PBB dan BPHTB 9. Kasi Penerimaan PBB, Dit. PPSP 10. Kasubag Pemberhentian dan Pemensiunan

Pegawai, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal

11. Kasubag Pengembangan, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal

12. Koodinator Pelaksana Pembuatan Laporan, Dit. PPSP

13. Koordinator Pelaksana Komunikasi Data I, Dit. Informasi Perpajakan

14. Koordinator Pelaksana Analisis Kebutuhan Pegawai, Bagian Kepegawaian

15. Koordinator Pelaksana Sarana Cetak II, Dit. Penyuluhan Perpajakan

2. Sub Tim Peraturan Perpajakan : A. Koordinator : Direktur Peraturan Perpajakan B. Wakil Koordinator Kasubdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum, Dit.

Peraturan Perpajakan a. Sub Koordinator PPh Ketua : Kasubdit Peraturan PPh, Dit. Peraturan Perpajakan Anggota : 1. Kasubdit PPh Perseorangan,

Dit. PPh

2. Kasubdit Potput PPh, Dit. PPh

3. Kasi Peraturan PPh Potput, Dit. Peraturan Perpajakan

4. Kasi Pemotongan PPh II, Dit. PPh

5. Kasi PPh OP II, Dit. PPh

6. Kasi PPh Badan I, Dit. PPh

7. Koordinator Pelaksana Peraturan PPh Badan I, Dit. Peraturan Perpajakan

b. Sub Koordinator PPN Ketua : Kasubdit PPN Jasa dan PTLL, Dit. PPN dan PTLL

218 Anggota : 1. Kasubdit Peraturan PPN dan PTLL, Dit.

Peraturan Perpajakan

2. Kasi Peraturan PPN Dagang, Dit. Peraturan Perpajakan

3. Kasi PPN Jasa dan PTLL I, Dit. PPN dan PTLL

4. Kasi Dokumentasi PP, Dit. Peraturan Perpajakan

5. Koordinator Pelaksana Pemantauan PPN Perdagangan I, Dit. PPN dan PTLL

c. Sub Koordinator KUP dan PBB Ketua : Kasubdit Peraturan PBB dan Umum, Dit. Peraturan

Perpajakan Anggota : 1. Kasi Bantuan Hukum Non Pajak, Dit.

Peraturan Perpajakan

2. Kasi Perjanjian Asia Pasifik, Dit. Peraturan Perpajakan

3. Kasi Peraturan PBB, Dit. Peraturan Perpajakan

4. Koordinator Pelaksana Ketentuan Umum Perpajakan II, Dit. Peraturan Perpajakan

5. Koordinator Pelaksana Dokumentasi II, Dit. Peraturan Perpajakan

d. Sub Koordinator Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan

Ketua : Kasubdit Pemeriksaan WP OP, Dit. P-4 Anggota : 1. Kasubdit Pemeriksaan WP Badan, Dit. P-4

2. Kasi Pemantauan Penagihan, Dit. P-4

3. Kasi Pemeriksaan Rutin WP OP, Dit. P-4

4. Kasi Pemeriksaan Rutin WP Badan, Dit. P-4

5. Koordinator Pelaksana Pemeriksaan Rutin WP Badan I, Dit. P-4

6. Koordinator Pelaksana Pemeriksaan Rutin WP OP I, Dit. P-4

VI. Sekretariat : A. Koordinator Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat

Jenderal Pajak B. Wakil Koordinator Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat

Jenderal C. Anggota 1. Kasubag Rumah Tangga, Bagian Umum

2. Kasubag Penyusunan Anggaran, Bagian Keuangan

3. Kasubag Tatalaksana, Bagian Organta 4. Koordinator Pelaksana Metode dan Prosedur

Kerja, Bagian Organta 5. Koordinator Pelaksana Data Konsultan Pajak,

Bagian Organta 6. Diah Purwitosari, Bagian Organta 7. Lilis Rahmi, Bagian Organta 8. Agung Sugiharto, Bagian Organta

a.n Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd Djazoeli Sadhani NIP 060036043