Buku Pedum 2008 · 2016-10-06 · Seiring dengan berakhirnya kejayaan Orde baru bersama ... Maka...
Transcript of Buku Pedum 2008 · 2016-10-06 · Seiring dengan berakhirnya kejayaan Orde baru bersama ... Maka...
1 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Seiring dengan berakhirnya kejayaan Orde baru bersama itu pula lahirlah orde
selanjutnya yang disebut Orde Reformasi. Suatu gejolak yang digerakkan oleh
berbagai elemen bangsa telah mampu merubah wajah negeri yang pada hakekatnya
berhasrat melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Berbagai strategi
ditempuh untuk kemudian diimplementasikan dalam tataran yuridis formal dan taktis
operasinal. Maka buah dari semua itu salah satunya adalah merupakan tujuan dan
panggilan reformasi dalam menguatnya tuntunan otonomi daerah yang kemudian
dilegalkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan
bahwa prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan
pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata yang
bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya
untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Sebuah kebijakan nasional yang ketika diterjemahkan keranah kewenangan, maka
otonomi daerah bermakna pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada
daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal secara mandiri, artinya
2 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
bahwa daerah diberikan peluang sekaligus tantangan untuk menjadikan daerah maju
dan sejahtera yang didukung oleh prinsip-prinsip moralitas yang kuat.
Demikian pula bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan dengan jelas bahwa aspek yang harus dikedepankan dalam
mengelola kewenangan tersebut yakni aspek Pembangunan. Roh sejatinya dari
Undang-Undang tersebut adalah bagaimana menempatkan masyarakat pada posisi
tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek.
Terjemahan lebih khususnya bahwa otonomi daerah menghendaki agar masyarakat
diposisikan sebagai perencana, pelaksana, pengendali dan penanggung jawab
pembangunan.
Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna
bahwa diantara Lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama
dan sejajar.
Secara rutinitas DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang memiliki peran dan
fungsi sebagai pelayanan/fasilitator dan mediator dituntut untuk mengikuti dinamika
DPRD, mengingat hal tersebut maka peran dan fungsi Sekretariat DPRD dituntut
semakin optimal.
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan/fasilitator terhadap DPRD dalam
rangka membantu menyelenggarakan tugas dan wewenang DPRD, memiliki tugas
memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dan menyediakan tenaga
ahli yang tugasnya membantu anggota DPRD dalam menjalankan peran dan
fungsinya.
Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu tugas dari Sekretariat DPRD Provinsi
NTB adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sampai
dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Rencana
Strategis dimaksud secara konsepsional juga merupakan upaya dalam
mengefektifkan keseluruhan peran dan fungsi DPRD.
3 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Dalam kontek ini, maka eksistensi institusi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sesuai
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi
strategis dan relevan untuk senantiasa berkonsentrasi dalam penyusunan kebijakan
program kegiatan yang berpihak pada upaya penguatan masyarakat agar menjadi
berdaya dalam melakukan tugas dan fungsi managemen pembangunan yang lebih baik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi inspirasi dan rujukan valid bagi
daerah untuk mengimplementasikan kebijakan daerah. Satu turunan yang sejiwa
dengan UU tersebut adalah lahirnya Rencana Strategik Daerah NTB Tahun 2014 –
2018 berupa Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-
2018 . Dengan menetapkan Visi Pembangunan yakni :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING
DAN SEJAHTERA”
Hal tersebut diatas jika disimpulkan secara sederhana, maka aktivitas Sekretariat
DPRD Provinsi NTB mendapatkan legitimasi dominan sehingga mau tidak mau suka
tidak suka harus dilaksanakan secara maksimal dalam rangka mewujudkan masa
depan yang gemilang bagi daerah Nusa Tenggara Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang
ditunjuk sebagai pembantu Gubernur dalam menyelanggarakan sebagian tugas
umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan Rencana Strategik
Sekretariat DPRD Provinsi NTB Provinsi NTB Tahun 2014 - 2018 yang memuat
4 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program serta kegiatan-kegiatan yang bersifat
strategis untuk dilakukan selama 5 tahun kedepan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Sekretariat DPRD Provinsi
NTB Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
6 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005 -2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2014 - 2018
dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
7 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2014 – 2018.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2014 –
2018 ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas peran dan fungsi staf Sekretariat
DPRD Provinsi NTB sebagai fasilitator, mediator dan pelayanan terhadap DPRD
dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan efisiensi peran dan fungsi DPRD Provinsi
NTB.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat
DPRD Provinsi NTB Tahun 2014–2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal
40 (4) sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra,
landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika
penulisan Renstra.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat
DPRD Provinsi NTB, susunan kepegawaian dan asset yang dikelola, serta
jenis playanan dan kelompok sasaran.
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat informasi tentang gambaran umum daerah terkait dengan
pelayanan Sekretariat DPRD Prov. NTB, hasil – hasil yang dicapai lima
tahun sebelumnya, analisis isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD Prov. NTB, dan analisis lingkungan strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Mengemukakan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, tujuan dan
sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD
Provinsi NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
8 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
tersebut yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi uraian tentang rencana program kerja, kegiatan, indicator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu 2014-2018. Dalam bab ini disampaikan indikator kinerja hasil
(outcome) dari pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD Provinsi
NTB
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTBYANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD
Provinsi NTB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dansasaran RPJMD Provinsi NTB
BAB VII PENUTUP
Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD
Provinsi NTB Tahun 2014 – 2018, khususnya arahan agar Renstra
dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja
Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Sekretariat DPRD
Provinsi NTB.
9 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud nomor 1
dan 2 tersebut diatas Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD;
2. Pengelolaan tata usaha dan kepegawaian DPRD;
3. Fasilitasi rapat-rapat DPRD;
4. Pengelolaan informasi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsinya.
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
1. Sekretaris;
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
Sub Bagian Rapat dan Risalah;
Sub Bagian Komisi-komisi;
Sub Bagian Pengkajian dan Produk Hukum.
10 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
3. Bagian Umum terdiri dari:
Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian’
Sub Bagian Urusan Dalam;
Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban.
4. Bagian Keuangan terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Tata Usaha Keuangan;
Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
5. Bagian Humas dan Dokumentasi terdiri dari :
Sub Bagian Humas;
Sub Bagian Dokumentasi;
Sub Bagian Perpustakaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
Perancang Peraturan Perundang-undangan;
Fungsional Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
Fungsional Pustakawan
URAIAN TUGAS
Sekretaris
1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan
Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD
dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada no. 1, sekretaris DPRD
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
b. Penyusunan rencana pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
d. Menyelenggarakan layanan administrasi, sarana kehumasan dan keprotokolan.
11 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan
persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, Fraksi, pembuatan risalah dan
mempersiapkan rancangan peraturan/Keputusan DPRD.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana pada no. 1 Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD;
b. Penyusunan risalah persidangan;
c. Penyiapan bahan dan pengadaan keperluan rapat DPRD;
d. Pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan produk
DPRD;
e. Penyiapan bahan dalam rangka pembahasan rancangan dan persetujuan
peraturan daerah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
a. Subbagian Rapat dan Risalah;
b. Subbagian Komisi-komisi;
c. Subbagian Pengkajian dan Produk Hukum.
5. Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud No. 4, dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
Subbagian Rapat dan Risalah
1. Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan kegiatan
persidangan, penyusunan risalah dan atau daftar resume, dan urusan administrasi
serta laporan hasil rapat/rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD.
2. Rincian tugas Subbagian Rapat dan Risalah adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna;
12 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
b. Menyiapkan bahan kegiatan persidangan dan rapat yang diselenggarakan oleh
DPRD;
c. Menyusun risalah persidangan/rapat paripurna;
d. Membuat dan menggandakan serta mendistribusikan risalah
persidangan/rapat paripurna;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian rapat dan risalah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
Subbagian Komisi-komisi
1. Subbagian Komisi-komisi mempunyai tugas menyiapkan kegiatan persidangan,
penyusunan risalah dan atau daftar resume, dan urusan administrasi serta
laporan hasil rapat yang diselenggarakan Komisi-komisi
2. Rincian tugas Subbagian Komisi-komisi adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan rencana kegiatan persidangan/rapat komisi-komisi;
b. Menyiapkan bahan kegiatan dan rapat yang diselenggarakan oleh komisi-
komisi;
c. Menyusun risalah persidangan/rapat komisi-komisi;
d. Membuat dan menggandakan serta mendistribusikan risalah
persidangan/rapat komisi-komisi;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian komisi-komisi;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
Subbagian Pengkajian dan Produk Hukum
1. Subbagian Pengkajian dan Produk Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan
telaahan yang berkaitan dengan pengajuan rancangan peraturan daerah dan
pemantauan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Gubernur dan produk-
produk DPRD lainnya.
2. Rincian tugas Subbagian Pengkajian dan Produk Hukum adalah sebagai
berikut :
a. Pengumpulan bahan telaahan dalam rangka pengajuan dan pembahasan
rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD lainnya;
13 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
b. Penyiapan kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan daerah, produk
hukum DPRD lainnya dan Keputusan Gubernur;
c. Menyiapkan tenaga ahli;
d. Pengelolaan administrasi produk DPRD;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Pengkajian dan Produk
Hukum;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Bagian Umum
1. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha, merencanakan
dan mengadakan kebutuhan barang-barang inventaris DPRD, sekretariat DPRD dan
urusan rumah dinas serta melaksankan urusan dalam, keamanan, kebersihan dan
kendaraan.
2. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana pada no. 1 Bagian Umum mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
b. Pelaksanaan kegiatan urusan dalam, keamanan, mengurus rumah jabatan dan
kantor/gedung DPRD;
c. Pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan dan barang inventaris;
d. Pengelolaan administrasi dan pendistribusian barang inventaris dan
perlengkapan;
e. Menyiapkan dan menyusun rencana/program kerja bagian umum;
f. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pada bagian umum;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
4. Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Urusan Dalam;
14 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
c. Subbagian Ketertiban dan Keamanan.
5. Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud No. 4, dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum.
Subbagian Urusan Dalam
1. Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah
tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor/gedung DPRD.
2. Rincian tugas Subbagian Urusan Dalam adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan perlengkapan peralatan kegiatan rumah tangga DPRD dan
kegiatan Sekretariat DPRD;
b. Merencanakan, memelihara, memperbaiki dan pengadaan alat-alat
kelengkapan kendaraan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. Menyiapkan layanan transportasi kegiatan Pimpinan, Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian urusan dalam;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Subbagian Tata Usaha dan kepegawaian
1. Subbagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
tata usaha dan pengeloalaan administrasi kepegawaian.
2. Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Kepegawaian adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan pengadministrasian surat menyurat;
b. Melaksanakan kearsipan dan penggandaan;
c. Melaksanakan kearsipan biodata Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
d. Melaksanakan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan
kepegawaian;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
15 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Subbagian Ketertiban dan Keamanan
1. Subbagian ketertiban dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
ketertiban dan keamanan.
2. Rincian tugas Subbagian Ketertiban dan Keamanan adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana/program kerja Sub Bagian
Ketertiban dan Keamanan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan ketertiban dan keamanan kantor dan rumah
dinas DPRD;
c. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Ketertiban dan
Keamanan;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Bagian Keuangan
1. Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan anggaran dan perubahan
anggaran, mengolah dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.
2. Bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana pada no. 1 Bagian Keuangan mempunyai
fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan pembukuan keuangan DPRD dan
Sekretaris DPRD;
c. Pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan SPM;
d. Penyelenggaraan administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD dan sekretaris
DPRD
e. Penyelenggaraan pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan
anggaran;
f. Menyiapkan dan menyususn rencana/program kerja pada bagian keuangan;
g. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada
bagian keuangan.
16 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
4. Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Tata Usaha Keuangan;
c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
5. Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud No. 4 dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Keuangan.
Subbagian Perencanaan
1. Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan
DPRD dan sekretaris DPRD.
2. Rincian tugas Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan anggaran;
c. Penyiapan dokumentasi dan pengelolaan data;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Subbagian Tata Usaha Keuangan
1. Subbagian tata usaha keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata
usaha dan pengolahan administrasi keuangan
2. Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Keuangan adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan keuangan;
b. Menyiapkan administrasi tata usaha keuangan;
c. Menyusun laporan keuangan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
Keuangan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
17 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
1. Subbagian verifikasi dan pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan administrasi, pembukuan keuangan sistem akuntansi,
pemeriksa terhadap realisasi pelaksanaan penerima dan pengeluaran keuangan
DPRD dan sekretaris DPRD.
2. Rincian tugas Subbagian Verifikasi dan Pembukuan adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan
anggaran;
b. Menyiapkan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Pelaksanaan
anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan
Pembukuan;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Bagian Humas dan Dokumentasi
1. Bagian Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kehumasan, publikasi dan penerbitan kegiatan DPRD, memfasilitasi layanan aspirasi,
urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bagian Humas dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana pada no. 1 Bagian Humas dan Dokumentasi
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan urusan kegiatan-kegiatan kehumasan dan penerbitan kegiatan
DPRD, memfasilitasi layanan aspirasi, urusan dokumentasi dan pengelolaan
perpustakaan;
b. Penyiapan bahan-bahan makalah dan sambutan pimpinan DPRD;
c. Pemberian pelayanan terhadap aspirasi masyarakat dan memediasi terhadap
DPRD;
d. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan untuk pimpinan dan atasan DPRD;
e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
18 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
f. Penyiapan referensi yang berkenaan dengan kegiatan DPRD;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
4. Bagian Humas dan Dokumentasi membawahi :
a. Subbagian Humas;
b. Subbagian Dokumentasi;
c. Subbagian Perpustakaan.
5. Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud No. 4 dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Humas dan Dokumentasi.
Subbagian Humas
1. Subbagian Humas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat.
2. Rincian tugas Subbagian Humas adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan urusan kegiatan penerangan dan pemberitaan;
b. Menerima, menyalurkan dan mengolah data aspirasi masyarakat kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan untuk Pimpinan dan Anggota
DPRD;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Subbagian Dokumentasi
1. Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
dokumentasi.
2. Rincian tugas Subbagian Dokumentasi adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan urusan kegiatan dokumentasi dan mendistribusikan kegiatan
dewan;
b. Menyiapkan bahan-bahan makalah dan bahan sambutan Pimpinan DPRD;
c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan untuk Pimpinan dan anggota
DPRD;
19 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
d. Membuat dan menggandakan dan mendistribusikan risalah
persidangan/rapat paripurna;
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Subbagian Perpustakaan
1. subbagian Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perpustakaan,
memelihara buku-buku, alat kelengkapan perpustakaan dan pelayanan
peminjaman buku-buku perpustakaan.
2. Rincian tugas Subbagian Perpustakaan adalah sebagai berikut :
a. Mengadakan buku-buku perpustakaan;
b. Menyelenggarakan peminjaman buku-buku perpustakaan;
c. Menginventarisasi buku-buku perpustakaan;
d. Memelihara buku-buku perpustakaan;
e. Menyiapkan bahan penerbitan sebagai bahan publikasi DPRD;
f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perpustakaan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional berisi para pejabat fungsioanal dengan berbagai
keahlian yang secara langsung bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi DPRD Provinsi NTB.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas kegiatan teknis sesuai bidang
keahliannya :
1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional yang
mendukung pelaksanaan tugas yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
bidang keahliannya
2. Pembentukan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf 1
serta peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
20 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
2.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET YANG DIKELOLA
Secara kuantitas dan kualitas aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas
dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi NTB.
Namun untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dan mengingat tuntunan
dinamika DPRD di era Reformasi perlu dilakukan pelatihan mengenai substansi
tugas dan fungsi Sekretariat DPD Provinsi NTB.
Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap kegiatan dan
tugas-tugas DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat di dukung oleh perangkat personalia sebanyak :
Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 143 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 9 orang
Sumber daya aparatur yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Barat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2014
NO. URAIAN JUMLAH KET.
1. Pegawai Negeri Sipil 143
2. Calon Pegawai Negeri Sipil -
3. Pegawai Tidak Tetap 9
Total : 152
Tabel 2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2014 berdasarkan
Pangkat/Golongan
NO. URAIAN JUMLAH KET.
1. Golongan IV 6
2. Golongan III 41
21 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
3. Golongan II 82
4. Golongan I 13
5. Pegawai Tidak Tetap 9
Total : 152
Tabel 3
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2014 berdasarkan
Pendidikan
NO. URAIAN PNS PTT
1. S3 - -
2. S2 4 -
3. S1 38 -
4. DIPLOMA 5 -
5. SMA/SMK 83 4
6. SMP/Mts 10 1
7. SD 3 4
Total : 143 9
ASET YANG DIKELOLA
A. ASET LANCAR
1. Piutang Lain-Lain
Berdasarkan LHP Irjen Depdagri No. 7004/8/LHP/WIL IV/IJ/08Tanggal
26 Nopember 2008, Jumlah Piutang Lain-lain tahun 2013 sebesar
Rp.435.716.000,00 tidak mengalami perubahan sejak tahun 2007.
Piutang terdiri dari Sdr. H.M. Amin HA (Almarhum) sebesar Rp.
22.950.000,00 yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ahli waris
sudah membuat pernyataan tidak mampu. Sementara Sdr. H.M. Muazim
Akbar sebesar Rp. 17.485.716,00 surat tagihan sudah sering kita
kirimkan namun tidak ada respon dari yang bersangkutan. Menurut surat
Inspektorat Provinsi NTB Nomor 700/258/ INSP/2014 tanggal 26 Maret
22 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
2014 prihal Laporan Hasil Reviu, piutang lain-lain sebesar Rp.
40.436.716,00 telah tersaji pada Tuntutan Ganti Rugi Inspektorat
Provinsi NTB. Untuk itu piutang lain-lain pada Neraca sekretariat DPRD
Provinsi NTB per 31 Desember 2013 sudah dihapuskan.
2. Persediaan
Jumlah persediaan tahun 2013 sebesar Rp. 131.476.700,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp. 100.997.050,00 atau 331,36 % jika
dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 30.479.650,00
B. ASET TETAP
Jumlah Aset Tetap tahun 2013 sebesar Rp. 47.591.391.641,00
mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.185.498.850,00 atau 2,55 % jika
dibandingkan dengan Jumlah Aset Tetap tahun 2012 sebesar Rp.
46.405.892.791,00 Perubahan nilai Aset Tetap tahun 2013, antara lain
disebabkan oleh adanya penambahan Aset Tetap pada peralatan dan
mesin, Aset Tetap lainnya serta terdapat pengurangan dari Aset Gedung
dan Bangunan sebesar Rp. 113.900.000,00 berupa meubelear yang
dipindahkan pencatatanya pada Aset peralatan dan mesin
Tabel 4
* Penambahan Nilai Aset Tetap bersumber dari :
No Uraian Jumlah
(Rp)
Keterangan
1 Belanja Modal 1.404.398.850,00
2 Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa 0,00
3 Mutasi Masuk 0
4 Hibah Masuk 0
5 Aset yang belum tercatat di tahun 2013 0
6 Koreksi atas kesalahan pencatatan 0
7 Reposisi tambah antar Aset Tetap 113000.000,00
8 Reklasifikasi dari Aset lain-lain (RB) ke Aset Tetap
0
9 Kapitalisasi Aset 0
Jumlah Penambahan 1517.398.850,00
23 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Tabel 5
* Pengurangan Nilai Aset Tetap bersumber dari :
No Uraian Jumlah (Rp)
Keterangan
1 Penghapusan 0
2 Mutasi Keluar 0
3 Hibah Keluar 0
4 Koreksi atas Double Pencatatan 0
5 Koreksi atas Kesalahan Pencatatan 0
6 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lain-lain (RB)
218.900.000,00
7 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud
0
8 Reposisi kurang antar aset tetap 113.000.000,00
9 Belanja Modal untuk pembayaran utang 0
10 Belanja Modal yang tidak membentuk aset tetap
0
11 Pengembalian Aset Tetap APBD ke Aset Tetap APBN
0
12 Aset Tetap yang dihibahkan ke Masyarakat 0
Jumlah Pengurangan 331.900.000,00
Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara Umum dapat
digambarkan dalam daftar rekapitulasi aset tetap tahun 2013 sebagai berikut:
Tabel 6
Kondisi Aset Tetap Th 2013
No Uraian Saldo Awal
TA.2012
Penambahan
(Rp.)
Penguranga
n
(Rp.)
Saldo Akhir
TA. 2013
1 Tanah 13.379.350.000 0 0 13.379.350.000
2 Peralatan dan
Mesin
18.001.418.342 1.482.407.000 218.900.000 19.264.925.342
3 Gedung dan
Bangunan
14.324.123.992 0 113.000.000 14.211.123.992
4 Jalan Irigasi dan
Jaringan
58.996.157 0 0 58.996.157
5 Aset Tetap
Lainnya
642.004.300 34.991.850 0 676.996.150
24 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
6 Konstruksi
dalam
Pengerjaan
0 0 0
Jumlah 46.405.892.791 1.517.398.850 331.900.000 47.591.391.641
C. ASET LAINNYA
Jumlah Aset Lainnya tahun 2013 sebesar Rp. 3.020.426.060,00
mengalami peningkatan sebesar Rp. 218.900.000,00 atau 7,81 % jika
dibandingkan dengan jumlah Aset Lainnya tahun 2012 sebesar Rp.
2.801.526.060,00
Aset Lainnya terdiri dari :
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)
Jumlah Aset Lain-Lain (RB) tahun 2013 sebesar Rp. 3.020.426.060,00
mengalami peningkatan sebesar Rp. 218.900.000,00 atau 7,81 % jika
dibandingkan dengan Jumlah Aset Lain-Lain (RB) tahun 2012 sebesar Rp.
2.801.526.060,00
2.3 JENIS PLAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN
Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga yang melakukan pelanyanan/fasilitasi
terhadap DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas dan wewenang
DPRD memberikan pelanyanan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD
dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun jenis pelanyanan yang dilaksanakan
oleh secretariat DPRD sebagai berikut :
Tabel 7
JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN
NO BAGIAN JENIS PELAYANAN KELOMPOK SASARAN
1
PERSIDANGAN
Dalam melaksanakan tugasnya Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan
mempunyai fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD maupun
Sekretariat DPRD antar lain :
1. Menyiapkan rencana kegiatan
Tersedianya bahan rancangan
25 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
persidangan, rapat paripurna dan risalah
persidangan yang diselenggarakan oleh
DPRD; serta Menyiapkan bahan pengadaan keperluan rapat DPRD;
2. Pengumpulan data & pengolahan data peraturan perundang-undangan serta
produk DPRD;
3. Menyiapkan bahan dalam rangka
pembahasan rancangan dan persetujuan peraturan daerah serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas.
rapat paripurna dan risalah
persidangan dalam penyusunan
Perda dan hasil keputusan DPRD serta tersedianya sarana
pendukung lainnya
Tersedianya tenaga ahli pengolahan data & pengum pulan
data dalam mendukung produk-
produk DPRD sebagai acuan
dalam pengembangan pembangunan daerah;
Tersedianya bahan keleng kapan
dewan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembahasan
rancangan Perda dalam
memfasilitasi tugas dan fungsi
DPRD
2 U M U M Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan Ketatausa haan,melaksankan urusan
dalam serta keamanan dan ketertiban masing-
masing mempunyai fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD maupun
Sekretariat DPRD seperti :
1. Urusan Dalam mempunyai pungsi melayani serta menyiapkan perlengkapan
peralatan kegiatan rumah tangga Anggota
DPRD maupun kegiatan Sekretariat
DPRD dalam Merencanakan memelihara, memperbaiki serta mengadakan alat-alat
kelengkapan kendaraan dinas DPRD
maupun sekretariat DPRD serta
menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Bagaian Ketatausahaan berpungsi
melayani pengadministrasian surat-surat, kearsipan dan penggandaan dokumen-
dokumen DPRD dan secretariat DPRD
serta menyiapkan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan.
3. Sedangkan Keamanan Ketertiban
menyiapkan laporan serta menyusun
bahan rencana / program kerja keamanan dan ketertiban kantor, rumah dinas DPRD
serta menyiapkan laporan pelaksanaan
kegiatan subbagian ketertiban dan
keamanan.
.
Dalam melakasanakan tugas sehari-hari subbagian Urusan
Dalam mampu menyelesaikan
tugas-tugasnya dengan baik dan
benar tepat waktu dan tepat sasaran
Meningkatnya mutu pelayanan
prima terhadap Anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam
melaksanakan urusan
kepegawaian, Surat-menyurat dan
kearsipan.
Terciptanya Budaya disiplin kerja
yang tinggi yang mengarah pada
keamanan dan ketertiban
dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
26 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
3 KEUANGAN Bagian Keuangan berfungsi melayani serta
menyiapkan bahan anggaran dan perubahan
anggaran, mengolah dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD antara
lain :
1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran, serta menyiapkan
administrasi keuangan dan pembukuan
keuangan DPRD,Sekretaris DPRD, dan
pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan SPM;
2. Menyiapkan administrasi keuangan
perjalanan dinas DPRD dan sekretaris
DPRD, pembukuan sistem akuntansi dan
penyusunan perhitungan anggaran,
3. Menyiapkan dan menyususn rencana/program kerja pada bagian
keuangan, menyusun bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas pada bagian
keuangan.
Tersedianya anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan
dalam menunjang kegiatan
anggota dewan maupun
Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta tersedianya laporan realisasi
keuangan dengan baik dan benar
(Akuntabel)
Tersedianya anggaran perjalanan
dinas dalam rangka mendukung
pelaksanaan kegiatan anggota
dewan maupun secretariat DPRD ke Luar daerah maupun dalam
daerah
Tersedianya bahan rancangan program/kegiatan sebagai bahan
evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas bagian keuangan
4 HUMAS DAN
DOKUMENTASI
Adapun bentuk pelayanan yang diberikan
Bagian Hubungan Masyarakat meliputi :
1. Menyiapkan urusan kegiatan-kegiatan kehumasan dan penerbitan kegiatan
DPRD, memfasilitasi layanan aspirasi,
urusan dokumentasi dan pengelolaan
perpustakaan;
2. Menyiapkan bahan-bahan makalah,
sambutan pimpinan DPRD, Pemberian
pelayanan terhadap aspirasi masyarakat dan memediasi terhadap DPRD,
3. Melaksankan tugas-tugas keprotokolan
untuk pimpinan dan atasan DPRD, Menyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan
referensi yang berkenaan dengan kegiatan
DPRD;
Meningkatkan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan
melalui peningkatan akses dan
sebaran informasi
Tersedianya bahan makalah dan
bahan sambutan pimpinan dewan
Tersedianya rancangan kerja pedoman pelaksanaan tugas
dan kegiatan protokoler serta
laporan pelaksanaan kegiatan yg berkenaan dengan kegiatan
anggota dewan
27 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 GAMBARAN UMUM DAERAH TERKAIT DENGAN
PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
1. Terbatasnya tingkat pemahaman aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Barat terhadap tugas pokok dan fungsi, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
- Adanya mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB
yang menyebabkan hadirnya aparatur baru di Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru;
- Terjadinya perubahan di tingkat Perundang-undangan yang mengakibatkan
perubahan yang sangat mendasar pada peran dan fungsi lembaga DPRD,
sehingga sangat berpengaruh terhadap peran dan fungsi Sekretariat DPRD
Provinsi NTB.
2. Belum tersedianya staf ahli dan fungsional yang memiliki keahlian khusus sesuai
dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Adanya dualisme dalam kedudukan aparatur dimana kedudukan Sekretariat DPRD
secara operasional berada di bawah pimpinan DPRD dan secara administratif berada
di bawah Gubernur, hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Terbatasnya kualitas personil dalam menangani suatu kegiatan dalam waktu yang
tersedia.
5. Terbatasnya tingkat pemahaman dalam mengelola keuangan sesuai peraturan yang
berlaku.
6. Kurang optimalnya hubungan Aparatur dengan masyarakat dalam menyelenggarakan
suatu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB.
28 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
3.2 HASIL YANG DICAPAI LIMA TAHUN SEBELUMNYA
Hasil-hasil yang dicapai oleh Sekretariat :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB selama Lima Tahun
sebelumnya (Tahun 2009-2013) rata-rata sebesar 87,8% dengan rincian dapat dilihat pada table dibawah ini
Tabel 8
Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Prov. NTB
KODE REKENING DAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PERSENTASE (%) RATA-
RATA REALISASI
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12.161.001.379 21.387.874.509 24.521.983.000 26.443.609.500 24.566.451.772 93,09
% 94,87
% 89,57
% 87,43
% 94,18
% 92%
11.320.571.763 20.290.086.739 21.963.671.179 23.120.934.827 23.135.499.151
Penyediaan jasa
surat menyurat 123.312.865 55.165.000 22.365.000 22.365.000 14.651.000
94% 85% 95% 67% 38% 76%
116.233.800 47.010.000 21.275.000 15.000.000 5.586.440
Penyediaan jasa
komunikasi; sumber daya air dan listrik
538.819.600 682.069.600 706.480.000 687.200.000 711.200.000
67% 67% 70% 66% 64% 67%
361.728.608 454.159.436 492.153.780 451.835.527 452.841.481
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
877.441.000 1.017.342.714 777.775.200 715.031.900 674.020.500 86% 63% 79% 75% 81% 77%
752.056.950 639.728.450 616.323.450 537.067.000 546.975.350
Penyediaan jasa
kebersihan kantor 110.850.000 175.700.000 302.700.000 312.000.000 399.998.000
100% 90% 99% 96% 92% 95%
110.834.600 158.604.450 301.093.000 299.643.000 366.822.000
Penyediaan alat tulis
kantor 388.543.694 363.608.694 367.094.600 351.005.600 350.955.100
100% 97% 86% 97% 85% 93%
388.529.250 352.863.099 313.919.630 342.054.000 298.054.100
29 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
191.250.000 258.555.000 288.775.000 358.601.000 303.451.200
100% 100% 80% 54% 49% 77%
191.100.955 257.610.000 232.010.000 192.334.500 150.041.250
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
58.400.300 1.117.903.000 59.350.300 59.350.300 59.918.555
100% 10% 97% 50% 76% 67%
58.400.300 111.338.415 57.513.000 29.455.500 45.774.450
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
714.727.720 2.824.910.500 4.325.673.100 466.157.100 360.068.200
97% 96% 87% 82% 71% 87%
689.942.900 2.701.540.639 3.752.517.494 384.328.000 256.716.850
Penyediaan peralatan rumah tangga
38.321.000 21.310.000 21.310.000 28.888.000 28.470.000
98% 72% 66% 60% 48% 69%
37.576.000 15.250.000 14.120.000 17.358.000 13.704.000
Penyediaan
makanan dan minuman
94.500.000 69.600.000 69.600.000 - -
100% 84% 58% 0% 0% 48%
94.437.500 58.662.500 40.095.000 - -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.004.832.200 15.490.340.700 17.329.410.800 23.223.310.600 21.453.019.217
98% 98% 92% 89% 97% 95%
7.849.513.900 15.212.917.250 15.881.902.300 20.663.081.200 20.788.583.230
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
1.020.003.000 317.482.000 251.449.000 219.700.000 210.700.000
66% 88% 96% 93% 100% 88%
670.217.000 280.402.500 240.848.525 203.763.100 210.400.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
5.468.664.006 7.982.118.506 6.476.050.000 4.156.315.500 2.903.462.928
78% 94% 81% 72% 74% 79%
4.242.310.160 7.474.390.636 5.215.683.575 2.973.347.294 2.151.781.340
30 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Pembangunan
rumah dinas 4.768.825.000 584.288.000 1.052.745.000 - -
76% 87% 95% 0% 0% 52%
3.603.025.000 509.206.000 1.004.809.250 - -
Pengadaan mebelair 40.000.000 - - - -
80% 0% 0% 0% 0% 16%
32.000.000 - - - -
Pembangunan gedung kantor
- - - - 199.800.000
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pengadaan mobil
jabatan - 4.601.300.000 - 879.987.500 -
0% 100% 0% 90% 0% 38%
- 4.579.630.000 - 795.817.500 -
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- -
1.495.000.000 1.340.000.000
0% 0% 0% 66% 86% 30%
- - -
990.877.000 1.147.682.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
36.500.000 - - 124.222.000 35.171.128
18% 0% 0% 41% 30% 18%
6.500.000 - - 51.397.394 10.507.710
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 345.748.000 679.864.000 - -
0% 97% 81% 0% 0% 36%
- 336.607.500 549.410.600 - -
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
- 1.610.720.00 3.035.846.000 242.000.000 100.660.000
0% 0% 85% 80% 93% 52%
- 1.431.020.495 2.577.245.250 194.327.000 93.667.100
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
50.000.000 349.640.000 372.000.000 130.150.000 170.360.000 98% 135% 33% 50% 52% 74%
31 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
jabatan 49.166.350 473.422.881 121.854.375 65.517.300 88.206.025
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
369.644.006 - 917.840.000 953.546.000 779.599.000
99% 0% 71% 78% 85% 67%
366.969.410 - 651.764.100 739.927.700 665.557.255
Pemeliharaan berkala mebelair
203.695.000 - - - -
91% 0% 0% 0% 0% 18%
184.649.400 - - - -
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
- - 417.755.000 - -
0% 0% 74% 0% 0% 15%
- - 310.500.000 - -
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan kantor
- - - 331.410.000 277.872.800
0% 0% 0% 41% 53% 19%
- - - 135.483.400 146.161.250
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- - - - 296.200.000
0% 0% 0% 0% 62% 12%
- - - - 184.224.000
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapnnya
- - - - 61.710.000
0% 0% 0% 0% 92% 18%
- - - - 56.848.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
- - - - 234.490.000 0% 0% 0% 0% 54% 11%
32 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
tertentu - - - - 127.376.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
- - 36.750.000 98.640.000 208.450.000
0% 0% 21% 42% 71% 27%
- - 7.725.000 41.357.000 148.397.100
Pendidikan dan pelatihan formal
- - 10.750.000 - -
0% 0% 10% 0% 0% 2%
- - 1.075.000 - -
Pembinaan mental dan fisik aparatur
- - 7.500.000 98.640.000 208.450.000
0% 0% 53% 42% 71% 33%
- - 3.950.000 41.357.000 148.397.100
Pembinaan korpri - - 5.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pembinaan,pengendalian dan pengawasan kepegawaian
- - 6.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Peningkatan iman dan takwa aparatur
- - 7.500.000 - -
0% 0% 36% 0% 0% 7%
- - 2.700.000 - -
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- - 9.000.000 30.240.000 210.000.000
0% 0% 0% 100% 93% 39%
- - - 30.240.000 194.700.000
33 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- - 6.750.000 15.120.000 120.000.000
0% 0% 0% 100% 96% 39%
- - - 15.120.000 115.200.000
Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
- - 2.250.000 15.120.000 90.000.000
0% 0% 0% 100% 88% 38%
- - - 15.120.000 79.500.000
07 Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
- 6.250.000 38.040.000 23.892.000
0% 0% 99.5% 77% 63% 28%
- - 6.220.000 29.143.100 15.068.000
Peningkatan
Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
- - 6.250.000 38.040.000 23.892.000
0% 0% 99.5% 77% 63% 48%
- - 6.220.000 29.143.100 15.068.000
15 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
16.233.625.800 14.545.666.950 16.473.549.000 16.791.934.400 22.047.297.600
94% 85% 77% 80% 86% 80%
15.322.501.510
12.303.870.700 12.690.730.000 13.474.998.450 18.971.240.956
Pembahasan rancangan peraturan daerah
345.600.000 393.925.000 711.255.000 780.000.000 578.725.000
73% 28% 23% 16% 27% 34%
253.636.910 110.215.700 162.872.700 127.230.000 158.250.000
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
424.800.000 473.481.250 252.175.000 345.012.500 243.316.300
99% 73% 84% 33% 48% 67%
418.480.000 347.186.000 211.325.850 112.249.650 117.685.500
Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan 456.385.000 503.000.000 1.910.900.000 1.410.510.900 1.186.863.000
100% 97% 65% 65% 70% 79%
454.103.800 486.409.150 1.242.490.250 921.429.700 836.406.656
34 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rapat-rapat paripurna
457.500.000 287.500.000 272.750.000 329.750.000 640.150.000
99% 55% 46% 37% 80% 64%
454.216.000 157.700.000 126.535.400 123.215.000 511.258.800
Kegiatan Reses 5.796.111.000 6.086.025.000 5.676.000.000 5.676.000.000 5.676.000.000
100% 92% 94% 96% 95% 95%
5.788.330.000 5.570.170.000 5.326.050.000 5.468.400.000 5.366.400.000
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1.800.000.000 2.123.686.500 4.066.382.600 3.566.382.600 7.912.261.900
89% 77% 89% 77% 92% 85%
1.598.447.600 1.637.014.000 3.614.128.200 2.734.285.000 7.251.030.500
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6.296.253.800 3.847.989.200 2.473.946.400 3.895.291.400 4.535.821.400
92% 83% 66% 88% 83% 83%
5.792.843.000 3.208.305.050 1.636.290.600 3.416.455.800 3.787.207.000
Sosialisasi dan
publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
656.976.000 830.060.000 1.110.140.000 788.987.000 1.274.160.000
86% 95% 87% 72% 74% 83% 562.444.200 784.870.800 971.037.000 571.733.300 943.002.500
- 6.250.000 -
23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
- - 4.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pengembangan system informasi manajmen daerah
- - 4.000.000 - -
0% 0%0 0% 0% 0% 0%
- - - - -
45 Program kerjasama
informasi dengan
mass media
- - 10.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Penyebar luasan informasi
- - 10.000.000 - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%
35 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
pembangunan daearah
- - - - -
49 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
- - 1.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah
- - 1.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
60 Program evaluasi
kinerja SKPD
- - 1.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Kegiatan penilaian kinerja SKPD
- - 1.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
61 Program peningkatan
keberdayaan
masyarakat pedesaan
- - 22.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Sosialisasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat pedesaan
- - 9.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat pedesaan
- - 5.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat pedesaan
- - 8.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - -
36 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
63 Program Kerjasama
pembangunan
- - 10.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
Pembinaan pembangunan social budaya dan lingkungan hidup kab/ kota
- - 10.000.000 - -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
TOTAL
33.863.291.185
43.915.659.965
47.571.582.000
47.558.779.400
50.255.754.300 91,2% 91,2% 83,8% 83,4% 89,1% 87,8%
30.885.383.433 40.068.348.075 39.884.029.754 39.670.020.671 44.800.910.547
37 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
3.3 ANALISIS ISU STRATEGIS TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
Tabel 9
KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU
NO BIDANG MASALAH ISU
1 PERSIDANG
AN DAN
PERUNDAN
G -
UNDANGAN
1. Belum tersedianya tenaga fungsional yang sesuai dengan kebutuhan bagian persidangan (fungsional notulensi, arsiparis dan legal drafter)
2. Dualisme kedudukan aparatur yang
secara operasional berada di bawah pimpinan DPRD dan secara administratif di bawah Gubernur.
1. Belum tersedianya staf ahli dan fungsional yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dua lisme dalam kedudukan aparatur dimana kedudukan secretariat DPRD
2 UMUM
1. Tenaga pembukuan belum terampil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaannya, sering terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memeberikan laporan sehingga data yang menjadi dasar penyusunan realisasi triwulan tidak akurat atau tidak valid.
2. Motivasi kerja pegawai masih rendah hal ini juga seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena itu betapa pentingnya motivasi kerja, baik dari atasan langsung maupun lingkungan kerja agar dapat menciptakan hasil yang maksimal;
3. Peralatan kerja kurang memadai
hal ini dapat kita lihat dari pekerjaan yang rutinitas sering kali terjadi hambatan;
4. Disiplin pegawai masih rendah
dimana transaksi-transaksi terjadi pada hari itu sering tidak dicatat secara langsung dalam Buku Kas Umum sehingga pencatatan-pencatatan untuk transaksi
1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan tentang sistem pembukuan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan
2. Rendahnya inisiatif pegawai dalam melaksanakan tugas rutinitasnya yg bertampak pada kurangnya gairah kerja
3. Sarana pendukung sebagai
penunjang tugas sehari-hari tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang dilakukan.
4. Perlunya pengawasan sebagai alat control bagi pegawai yang malas serta disiplin pegawai yang kurang yang berdam pak pada tugas seharihari
38 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
berikutnya menjadi stagnasi,
3 KEUANGAN
1. Kurang cermatnya merencanakan suatu kegiatan dengan waktu yang tersedia.
2. Belum tertibnya administrasi dan
pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Perencanaan perencanaan/ kegiatan tidak tepat waktu Terbatasnya tingkat pemahaman dalam mengelola keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
4 HUMAS
DAN
DOKUMENT
ASI
Belum optimalnya Aparatur dalam
memberikan pelayanan yang prima
terhadap masyarakat.
Kurang optimalnya hubungan
Aparatur dengan masyarakat dalam
penyelenggaraan kegiatan DPRD
3.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
3.4.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada kurun waktu tahun 2008 – 2012 dapat di
katakan mengalami keberhasilan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan
yang merupakan hambatan dengan intensitas kecil maka perlu ditetapkan terlebih
dahulu factor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors). Faktor-faktor
kunci keberhasilan ini dapat diindentifikasikan dari:
1. Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
2. Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
Yang dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan dan
kebijaksanaan, serta dana.
Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan factor-faktor kunci
keberhasilan ini adalah Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities,
39 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Threats). Secara efektif Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah
dan menganalisa lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis ini didasarkan pada
logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (Strengths) dan Peluang
(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan
(Weaknesses) dan Ancaman (Threats).
3.4.2. ANALIS SWOT
Empat komponen yang selalu dimiliki oleh suatu organisasi adalah kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weakness) secara internal, serta peluang (opportunities)
dan ancaman (threats) secara eksternal. Dengan analisis SWOT, diidentifikasi
setiap potensi/peluang, kekuatan, tantangan/kendala/ancaman, dan kelemahan suatu
organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efesien.
1. Analisis Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strengths)
Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang
sangat mempengaruhi keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam
mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sarana dan Prasarana yang memadai, dimana kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan memenuhi syarat standar
minimal yang memungkinkan upaya operasional pelayanan terhadap
DPRD dapat efektif dan efisien;
2. Kuantitas personil yang memadai dalam memberikan pelayanan. Jumlah
pegawai yang ada di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD. Namun untuk lebih berhasil dan berdaya guna perlu
dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan
40 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
mengenai Substansi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
3. Tersedianya anggaran yang cukup bagi pembiayaan program dan
kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
lebih khusus lagi dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2014;
4. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
b. Kelemahan (Weakness)
Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Sekretariat
DPRD Provinsi NTB masih memiliki beberapa kelemahan internal yang
menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan
hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah
seperti dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Terbatasnya tingkat pemahaman aparatur Sekretariat DPRD terhadap
TUPOKSI.
Adanya pemahaman yang terbatas terhadap pelaksanaan TUPOKSI
aparatur Sekretariat DPRD di sebabkan antara lain karena faktor
pendidikan, rendahnya kemampuan untuk memahami TUPOKSI dan
penempatan staf yang tidak tepat;
2. Rendahnya Etos Kerja Aparat.
Belum adanya kesamaan cara pandang antar instansi dalam menyikapi
penegakan disiplin pada satuan kerja masing-masing yang menyebabkan
tidak optimalnya penegakan disiplin yang berpengaruh pada motivasi
kerja;
3. Belum tersedianya tenaga fungsional yang sesuai dengan kebutuhan
bagian persidangan (fungsional notulensi, arsiparis dan legal drafter).
4. Dualisme kedudukan aparatur.
Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara
operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif di
41 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
bawah Gubernur, menuntut suatu pemahaman yang tepat, karena akan
sangat berpengaruh kepada kinerja Sekretariat DPRD;
5. Kurang cermatnya merencanakan suatu kegiatan dengan waktu yang
yang tersedia.
6. Belum tertibnya administrasi dan pengelola keuangan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku
2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Opportunities)
Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi
Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mencapai Visi dan Misinya
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
2. Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya
untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi pemerintahan dari DPRD,
4. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil.
b. Ancaman (Threats)
Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat
pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang
dari luar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan
berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat
keberhasilannya.
Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai
berikut:
42 Rencana strategik 2014-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
1. Tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah
pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin
berkurang.
2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/ revisi
perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti peraturan pemerintah
dan keputusan menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan
administrasi pemerintahan.
3.4.3 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (CSF)
Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi
oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical
success factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penentu
keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dipengaruhi oleh
faktor intern dan ekstern organisasi.
Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat
mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan
ditumbuhkembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang
(opportunity) guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan
pengembangan dan keberhasilan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang
menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat
diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya
mencapai visi dan misi organisasi.
43
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tabel 10
Tabel Matrik Swoth Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah
LINGKUNGAN INTERNAL
LINGKUNGAN EKTERNAL
STRENGTH (S) WEAKNESS (W)
1. Sarana dan Prasarana yang memadai, dimana kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan memenuhi syarat standar minimal yang memungkinkan upaya operasional pelayanan terhadap DPRD dapat efektif dan efisien;
2. Kuantitas personil yang memadai dalam memberikan pelayanan. Jumlah pegawai yang ada di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Namun untuk lebih berguna dan berdaya guna perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai Substansi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Tersedianya anggaran yang cukup bagi pembiayaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lebih khusus lagi dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;
4. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai
1. Terbatasnya tingkat pemahaman aparatur Sekretariat DPRD terhadap TUPOKSI. Adanya pemahaman yang terbatas terhadap pelaksanaan TUPOKSI aparatur Sekretariat DPRD di sebabkan antara lain karena faktor pendidikan, rendahnya kemampuan untuk memahami TUPOKSI dan penempatan staf yang tidak tepat;
2. Rendahnya Etos Kerja Aparat; Belum adanya kesamaan cara pandang antar instansi dalam menyikapi penegakan disiplin pada satuan kerja masing-masing yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan disiplin yang berpengaruh pada motivasi kerja;
3. Belum tersedianya tenaga fungsional yang sesuai dengan kebutuhan bagian persidangan (fungsional notulensi, arsiparis dan legal drafter).
4. Dualisme kedudukan aparatur Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang secara operasional berada di baw.ah Pimpinan DPRD dan secara administratif di bawah Gubernur, menuntut suatu pemahaman yang tepat, karena akan sangat berpengaruh kepada kinerja Sekretariat DPRD;
5. Kurang cermatnya merencanakan suatu kegiatan dengan waktu yang yang tersedia.
6. Belum tertibnya administrasi dan pengelola keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
OPPORTUNITIES (O) SO WO
1. Sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
2. Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
1. Adanya wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan guna memenuhi tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi pemerintahan dari DPRD.
1. Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
44
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
3. Peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi
pemerintahan dari DPRD, 4. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil.
2. Adanya kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin
kerja staf yang baik, dapat dilaksanakan seoptimal mungkin guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi permintaan peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi DPRD.
3. Adanya dukungan dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat dilakukan seoptimal mungkin guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi permintaan peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi DPRD
2. Antisipasi terbatasnya Sumber daya manusia
(SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya dan jumlah sumber daya manusia (Staf) yang masih kurang dengan mengoptimalkan dan Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
TREATH (T) ST WT
1. tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang.
2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/ revisi perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan.
1. Dayagunakan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pelayanan, dan tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang.
2. Dayagunakan kerjasama dan dedikasi yang tinggi, disiplin kerja staf yang baik dan koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya serta dukungan dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan penurunan kemampuan pembiayaan pemerintah melalui manajemen pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif
1. Antisipasi kurangnya dana yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah.
2. Antisipasi Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya serta jumlah sumber daya manusia (Staf) yang masih kurang untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang.
45
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Berdasarkan analisis SWOT dan pemetaan strategi tersebut diatas, maka Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berupaya
untuk merumuskan, menganalisa, mempertimbangkan dan menerapkan faktor-
faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) yang mencakup:
1. Menggunakan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memberikan pelayanan, dan tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dapat dilaksanakan guna memenuhi tuntutan permintaan peningkatan kualitas
pelayanan adminstrasi pemerintahan dari DPRD.
2. Adanya kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik,
dapat dilaksanakan seoptimal mungkin guna mengoptimalkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi
permintaan peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi DPRD.
3. Adanya dukungan dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan dapat dilakukan seoptimal mungkin guna mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi
permintaan peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi DPRD.
4. Dayagunakan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memberikan pelayanan, dan tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas administrasi untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat semakin
kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah semakin berkurang.
5. Dayagunakan kerjasama dan dedikasi yang tinggi, disiplin kerja staf yang baik
dan koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya serta dukungan
dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
46
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
6. Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengadakan sarana dan
prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Antisipasi terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai
dengan bidang tugasnya dan jumlah sumber daya manusia (Staf) yang masih
kurang dengan mengoptimalkan dan Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang
terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi.
8. Antisipasi kurangnya dana yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD
untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berakibat pada
menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah.
9. Antisipasi Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terbatasnya sumber daya
manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya serta jumlah
sumber daya manusia (Staf) yang masih kurang untuk mengatasi tuntutan
aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang.
47
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
Dalam menghadapi lima tahun yang akan datang dan amanat pembangunan yang
tercantum dalam RPJMD, maka visi pembangunan yang ditawarkan pasangan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018 adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING
DAN SEJAHTERA”
Adapun Makna dari Visi Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
periode 2014-2018 tersebut adalah :
Masyarakat NTB
Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat
Beriman
Taat beragama, berbudi pekerti luhur dan toleran
Berbudaya
Sadar budaya dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal
Berdayasaing
Birokrasi bersih dan melayani serta masyarakat sehat, cerdas produktif, inovatif,
kreatif
Sejahtera
Terpenuhinya kebutuhan dasar (ekonomi, sosial dan keadilan)
Visi pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yang
telah di susun oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2014-2018 yaitu :
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan
beragama, peningkatan budi pekerti dan pengembangan toleransi;
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan;
48
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani penegakan
hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan;
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing melalui optimalisasi
pelayanan pendidikan, kesehatan,keluarga berencana dan kesejahteraan sosial yang
berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan
mengembangkan keunggulan daerah melalui industri pariwisata, agrobisnis dan
ekonomi kreatif berbasis budaya, sumberdaya lokal dan iptek;
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah
berbasis tata ruang;
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sehingga Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengarah pada Perencanaan
Strategis yang dalam hal ini mengandung pengertian yaitu proses perencanaan yang
mengikuti alur tahapan sistematis yaitu bermula dari penentuan visi, misi, penetapan nilai,
analisis internal dan eksternal, penentuan asumsi, pilihan alternatif, penentuan pilihan,
perumusan tujuan, penetapan sasaran, penetapan strategi, penyusunan program serta
penetapan kegiatan. Sasaran program dan kegiatan diformulasikan untuk kurun waktu 5
tahun, mulai tahun 2014 - 2018 dengan penjabaran operasional rencana program dan
kegiatan setiap tahun. Adpun muatan program mengacu kepada tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI) organisasi.
49
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
4.1. VISI DAN MISI
4.1.1 VISI
Visi adalah cara pandang jauh ke depan menyangkut kemana suatu Organisasi
harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Pernyataan Visi merupakan
gambaran/pernyataan bersama mengenai cita dan citra yang ingin dinyatakan
melalui komitmen bersama dan murni tanpa adanya paksaan.
Visi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
“MENJADI LEMBAGA PELAYANAN YANG BERKUALITAS”
Untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman Visi Sekretariat DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditegaskan bahwa
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya ditegaskan bahwa
Sekretariat DPRD juga menyiapkan tenaga ahli dengan tugas membantu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas
pokok dan fungsi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
untuk menunjang agar tugas-tugas Dewan dapat dilaksanakan secara optimal.
Adapun makna dari Visi Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah sebagai
berikut :
- Lembaga
Unit Organisasi dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi NTB.
- Pelayanan
Menyiapkan / mempasilitasi segala kebutuhan dalam menunjang tugas
dan fungsi DPRD.
50
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
- Berkualitas
Pelayanan yang cepat, cermat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
yang berlaku
4.1.2 MISI
Dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan dari uraian diatas maka dapat di
jabarkan MISI Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai pernyataan yang
menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban jalannya sidang DPRD.
2. Meningkatkan kelancaran Ketertiban urusan umum dan kepegawaian;
3. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban urusan keuangan;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN
4.2.1 TUJUAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi yang dijabarkan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk waktu lima tahun dan tetap
mempertimbangkan kajian dan faktor-faktor tertentu sebagai kunci keberhasilan,
maka disusun TUJUAN Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:
Tujuan Strategis untuk mencapai misi :
1. Meningkatkan Efektifitas rapat dan risalah.
2. Meningkatkan Efektifitas komisi – komisi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah.
4. Meningkatkan Efektifitas urusan dalam
5. Meningkatkan Efektifitas tata usaha dan kepegawaian
6. Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja.
51
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
7. Meningkatkan kualitas rencana program dan kegiatan.
8. Meningkatkan Efektifitas tata usaha keuangan.
9. Meningkatkan Efektifitas verifikasi dan pembukuan.
10. Meningkatkan Efektifitas hubungan masyarakat
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi.
12. Meningkatkan kualitas perpustakaan.
4.2.2 SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dan
terukur dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses Renstra. Fokus utama sasaran tersebut
adalah tindakan dan alokasi sumber daya suatu organisasi di dalam kegiatan
organisasi yang dapat dinilai, diukur, dicapai pada hasil dan dapat dicapai dalam
periode tertentu.
Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun
kedepan periode 2014 – 2018 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran.
Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis
organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur
dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam
mencapai visi dan misi organisasi.
Dari uraian tersebut diatas, SASARAN yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam
Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:
Tujuan Pertama:
“Meningkatkan Efektifitas rapat dan risalah” dengan sasaran diantaranya:
- Tersedianya ruang sidang yang lengkap
- Tersedianya bahan risalah yang lengkap
- Tersedianya tenaga / petugas yang memadai
- Tersusunnya notulen rapat yang lengkap
52
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tujuan Kedua :
“Meningkatkan Efektifitas komisi – komisi dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya bahan risalah yang lengkap.
- Terselenggaranya pertemuan anggota DPRD dengan konstituen secara tertib.
Tujuan Ketiga :
“Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah dengan sasaran
diantaranya :
- Tersedianya hasil kajian yang valid
- Tersedianya notulen rapat yang lengkap
- Tersedianya tenaga / petugas yang memadai
Tujuan Keempat :
“Meningkatkan Efektifitas urusan dalam” dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya perlengkapan rumah tangga yang memadai
- Tersedianya layanan transportasi yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil
Tujuan Kelima :
“Meningkatkan Efektifitas tata usaha dan kepegawaian” dengan sasaran diantaranya :
- Terkelolanya ADM dan kepegawaian secara tertib
- Terkirimnya SDM aparat mengikuti diklat
- Terkirimnya aparat mengikuti pertemuan di Tk daerah dan pusat
Tujuan keenam :
“Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja” dengan sasaran
diantaranya :
- Tersedianya sarpras keamanan yang memadai
- Tersedianya aparat keamanan yang memadai
- Tersedianya SOP yang memadai
Tujuan ketujuh :
“Meningkatkan kualitas rencana program dan kegiatan” dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya program kerja yang akurat
- Tersusunnya laporan secara tertip
- Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA yang akurat
Tujuan kedelapan :
53
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
“Meningkatkan Efektifitas tata usaha keuangan” dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya pedoman yang baku
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Tujuan kesembilan :
“Meningkatkan Efektifitas verifikasi dan pembukuan” dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya pedoman yang baku
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil
Tujuan kesepuluh :
“Meningkatkan efektifitas hubungan masyarakat dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersusunnya hasil liputan secara berkesinambungan
Tujuan Kesebelas :
”Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi dengan sasaran
diantaranya :
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersusunnya dokumen secara berkala
Tujuan Keduabelas
”Meningkatkan kualitas perpustakaan dengan sasaran diantaranya :
- Tersedianya buku sesuai kebutuhan
- Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif
- Tersedianya tenaga yang terampil
54
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tabel : 11
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB
N
o
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
Ke
1 2 3 4 5
1 1. Meningkatkan
efektifitas
rapat dan
risalah
2. Meningkatkan
efektifitas
komisi-komisi
1. Tersedianya
ruang sidang
yang lengkap
2. Tersedianya
bahan risalah
yang lengkap
3. Tersedianya
tenaga/petugas
yang memadai
4. Tersusunnya
notulen rapat
yang lengkap
1. Terselenggaran
nya pertemuan
anggota dengan
konstituen
secara tertib
2. Tersedianya
hasil kajian
yang valid
3. Tersedianya
notulen rapat
yang lengkap
4. Tersedianya
tenaga/petugas
yang memadai
- Jumlah rancangan
perda yang diagendakan
untuk dibahas dan
disetujui
- Jumlah rapat-rapat
alat kelengkapan
Anggota Dewan.
- Jumlah rapat
paripurna yang
dipasilitasi Sekretariat
- Jumlah
kegiatan reses
- Jumlah
kunjungan kerja
pimpinan dan anggot
DPRD kedalam
daerah
- Jumlah bimbingan
teknis yang diikuti oleh
pimpinan dan anggota
12
800
29
3
55
4
12
800
29
3
55
3
12
800
29
3
55
3
12
800
29
3
55
3
12
800
29
3
55
3
55
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
3. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk hukum
daerah
DPRD
2
1. Meningkatkan
efektifitas
urusan dalam
2. Meningkatkan
efektifitas
tatausaha dan
kepegawaian
1. Tersedianya
perlengkapan
rumah tangga
yang memadai
2. Tersedianya
layanan
transportasi
yang memadai
3. Tersedianya
tenaga yang
terampil
1. Terkelolanya
administrasi
umum dan
kepegawaian
secara tertib
2. Terkirimnya
SDM aparat
mengikuti
diklat
3. Terkirimnya
aparat
mengikuti
- Tersedianya
penyediaan peralatan
rumah Tangga
- Tersedianya
pelaksanaan kendaraan
dinas
- Tersedianya tenaga yang
handal dan profesional
- Terlaksanan
ya jasa surat menyurat
dengan baik dan lancar
- Meningkatnya SDM
pegawai di lingkungan
sekretariat DPRD Prov.
NTB.
- Bertambanya motivasi
kerja.
1
2
4
5000
1
1
1
15
4
5000
1
1
1
-
4
5000
1
1
1
-
4
5000
1
1
1
-
4
5000
1
1
56
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
3. Meningkatkan
stabilitas
ketertiban dan
keamanan
lingkungan
kerja
pertemuan di
tingkat daerah
dan pusat
1. Tersedianya
sarpras
2. Tersedianya
aparat
keamanan yang
memadai
- Tingkat pemenuhan
kebutuhan kantor atas
sarana prasarana
yang memadai.
- Terciptanya
rasa aman dilingkunga
n kerja
1
32
1
32
1
32
1
32
1
32
3 1. Meningkatkan
kualitas
rencana
program
kegiatan
1. Tersedianya
program kerja
yang akurat
2. Tersusunnya
Renstra, Renja
dan RKA yang
akurat
3. Tersedianya
pedoman yang
baku
- Tersedianya program
kerja tahunan
- Tersedianya
Renstra, Renja dan
RKA
Tingkat ketepan
penyusunan perencanaan
kerja
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
57
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
efektifitas
tatausaha
keuangan
3. Meningkatkan
efektifitas
feripikasi dan
pembukuan
1. Tersusunnya
laporan secara
tertib
2. Tersedianya
sarana dan
prasarana yang
memadai
3. Tersedianya
tenaga yang
terampil
1. Tersedianya
pedoman yang
baku
2. Tersedianya
sarana dan
prasarana yang
memadai
3. Tersedianya
tenaga yang
terampil
- Tersedianya
LAKIP
- Tersedianya Laporan
Tahunan
- Tersedianya Laporan
Keuangan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 1. Meningkatkan
efektifitas
humas
1. Tersedianya
sarpras
2. Tersedianya
tenaga yang
terampil
3. Tersusunnya
hasil liputan
secara
- Jumlah aspirasi
masyarakat yang
ditampung dan
dilanjutkan kepada
anggota dewan
- Jumlah
rapat dengar pendapat
48
27
48
27
48
27
48
27
48
27
58
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
dokumentasi
3. Meningkatkan
kualitas
perpustakaan
berkesinambung
an
1. Tersedianya
sarpras
2. Tersedianya
tenaga yang
terampil
3. Tersusunnya
dokumentasi
secara berkala
1. Tersedianya
buku sesuai
kebutuhan
2. Tersedianya
ruang
perpustakaan
yang
representative
3. Tersedianya
tenaga yang
terampil
yang
difasilitasi sekretariat
- Jumlah dan
momen harus
ditayakan dan di
informasikan kepada
masyarakat
- Mekanisme penyebaran
informasikan kepada
masyarakat
- Ketersediaan buku
yang dibutuhkan
oleh dewan yang
menunjang kinerja
- Jumlah dan
pemanfaatan buku
yang tersedia
selalu ter-up date
(sesuai perkemban
gan)
27
3
27
4
27
6
27
6
27
7
59
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan
dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut melalui strategi pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang terdiri
dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran
RPJM-D Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 – 2018) sebagai berikut :
1. Pengaturan pemberian kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan SDM;
2. funggsi DPRD;
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan
funggsi DPRD;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
5. Pengembangan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih
optimal;
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur.
Tabel : 12
Kaitan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan :
ISU STRATEGIS : Terbatasnya Tingkat Pemahaman Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB
VISI : Menjadi Lembaga Pelayanan Yang Berkualitas
MISI I : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban jalannya sidang DPR
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan
Efektipitas Rapat dan
risalah
1. Tersedianya
ruang sidang yang
lengkap
2. Tersedianya
bahan risalah
yang lengkap
3. Tersedianya
tenaga/petugas
1. Koordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitasi
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
60
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
efektifitas komisi-
komisi
3. Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
produk hukum daerah
yang memadai
4. Tersusunnya
notulen rapat
yang lengkap
1. Tersediaya
notulen rapat
yang lengkap
2. Terselenggaranya
pertemuan
anggota dengan
konstituen secara
tertib
1. Tersedianya hasil
kajian yang valid
2. Tersedianya
tenaga/ petugas
yang memadai
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
.
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
Misi II : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban urusan umum dan kepegawaian
Tujuan Sasaran Strategi
1. Meningkatkan
efektifitas urusan
dalam
1. Tersedianya
perlengkapan
rumah tangga
yang memadai
2. Tersedianya
layanan
transportasi yang
memadai
3. Tersedianya
tenaga yang
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
61
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
efektifitas tatausaha
dan kepegawaian
3. Meningkatkan
stabilitas ketertiban
dan keamanan
lingkungan kerja
terampil
4. Terkelolanya
administrasi
umum dan
kepegawaian
secara tertib
5. Terkirimnya
SDM aparat
mengikuti diklat
6. Terkirimnya
aparat mengikuti
pertemuan di
tingkat daerah
dan pusat
3. Tersedianya
sarpras
4. keamanan yang
memadai
5. Tersedianya
aparat keamanan
yang memadai
6. Tersedianya SOP
yang memadai
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
Misi III : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban urusan keuangan
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan
kualitas rencana
program dan kegiatan
1. Tersedianya
program kerja
yang akurat
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
62
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
efektifitas tatausaha
keuangan
3. Meningkatkan
efektifitas feripikasi
dan pembukuan
2. Tersusunnya
laporan secara
tertib
3. Tersusunnya
renstra, renja dan
RKA yang akurat
1. Tersedianya
pedoman yang
baku
2. Tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
3. Tersedianya tenaga
yang terampil
1. Tersedianya
pedoman yang
baku
2. Tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
3. Tersedianya tenaga
yang terampil
Fasilitas
4. Mediasi
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
seluruh anggota
dewan
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
Misi IV : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
Tujuan Misi
1. Meningkatkan
efektifitas humas
1. Tersedianya
sarpras
2. Tersedianya tenaga
yang terampil
3. Tersusunnya hasil
liputan secara
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
63
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
dokumentasi
3. Meningkatkan
kualitas perpustakaan
berkesinambungan
1. Tersedianya
sarpras
2. Tersedianya tenaga
yang terampil
3. Tersusunnya
dokumentasi
secara berkala
1. Tersedianya buku
sesuai kebutuhan
2. Tersedianya ruang
perpustakaan yang
representative
3. Tersedianya tenaga
yang terampil
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kordinasi
2. Konsultasi
3. Konsolidasi
4. Fasilitas
5. Mediasi
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
1. Kerjasama dengan
pihak terkait
2. Kerjasama dengan
seluruh anggota
dewan
64
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK
SASARAN
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam
rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi
dapat diwujudkan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program
yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB memperoleh sejumlah dana
rutin atau tidak langsung dan pembangunan atau langsung yang bersumber dari
APBD Provinsi NTB.
Dana rutin dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi
sedangkan dana pembangunan digunakan untuk merealisasikan program
pembangunan. Program program yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Provinsi
NTB adalah sebagai berikut :
65
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya ruang sidang yang lengkap .
2. Tersedianya bahan risalah yang lengkap.
3. Tersedianya tenaga / petugas yang memadai.
4. Tersusunnya notulen rapat yang lengkap.
1. Terselenggaranya
pertemuan anggota dengan konstituen secara tertib.
2. Tersedianya hasil kajian yang valid.
3. Tersedianya notulen rapat yang lengkap.
4. Tersedianya tenaga / petugas yang memadai
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan
pengembangan sistem plaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program peningkatan
kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
6. Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang
difasilitasi
- Jumlah kegiatan sekwan
yang difasilitasi
- Jumlah rapat komisi
yang difasilitasi sekretariat
- Jumlah rapat kerja yang difasilitasi sekretariat
- Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi
sekretariat
- Jumlah rapat pimpinan
yang difasilitasi secretariat
- Jumlah rancangan peraturan daerah yang
diagendakan untuk dibahas dan disetujui
oleh dewan
- Jumlah raperda yang
disetujui menjadi perda
- Jumlah produk perda
yang merupakan penerapan hak inisiatif
dewan.
- Jumlah kunjungan kerja
dan konsultasi yang difasilitasi.
66
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
2. Bagian Umum
Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya perlengkapan rumah tangga yang memadai .
2. Tersedianya layanan transportasi yang memadai.
3. Tersedianya tenaga yang terampil.
1. Terkelolanya administrasi
umum dan kepegawaian secara tertib
2. Terkirimnya administrasi aparat mengikuti diklat
3. Terkirimnya aparat mengikuti pertemuan di tingkat daerah dan pusat.
4. Tersedianya sarpras keamanan yang memadai .
5. Tersedianya aparat keamanan yang memadai.
6. Tersedianya sop yang memadai
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan
kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
- Indeks kepuasan pegawai terhadap
pelayanan ketatausahaan.
- Tingkat kelayakan
sarana dan prasarana yang ada
- Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana prasarana yang memadai
- Bertambahnya motivasi kerja
- Meningkatnya disipli pegawai dan
meningkatnya semangat kerja
- Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/sosialisasi dan lain – lain.
- Jumlah rata – rata hari diklat/bimtek/sosialisasi
dan lain – lain per pegawai.
- Tingkat ketepatan waktu
laporan barang daerah.
- jumlah asset/barang
daerah yang sesuai
67
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
1. Bagian Keuangan
Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya program kerja yang akurat
2. Tersususannya laporan secara tertib
3. Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA yang akurat
1. Tersediannya pedoman yang baku
2. Tersedianya sarpras yang memadai
3. Tersedianya tenaga yang terampil
1. Tersediannya pedoman
yang baku 2. Tersedianya sarpras yang
memadai 3. Tersedianya tenaga yang
terampil
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan
pengembangan sistem plaporan capaian kinerja dan keuangan.
a. Pelayanan kesejahteraan
pegawai yang memuaskan
a. Tersedianya LAKIP
b. Tersedianya Laporan
Tahunan
c. Tersedianya Rencana
Strategis
d. Tersedianya Rencana
Kerja
e. Tersdianya Laporan
Keuangan
f. Tingkat ketepatan
penyusunan perencanaan kerja
4. Bagian Humas dan Dokumentasi
Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
2. Tersedianya tenaga yang terampil
3. Tersusunnya hasil liputan secara berkesinambungan
1. Tersedianya sarana dan
prasarana yang cukup 2. Tersedianya tenaga yang
terampil
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
a. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
b. Jumlah aspirasi
masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan
kepada anggota dewan
c. Jumlah rapat dengar
pendapat yang difasilitasi sekretariat
d. Jumlah kunjungan kerja
68
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
3. Tersusunnya hasil liputan secara berkesinambungan
1. Tersedianya sarana dan
prasarana yang cukup 2. Tersedianya tenaga yang
terampil 3. Tersusunnya hasil liputan
secara berkesinambungan
dan konsultasi yang
difasilitasi sekretariat
Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk
mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja Operasional merupakan
penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah
yang diambil untuk menjalankan kebijaksanaan. Penjabaran program operasional
harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
diuraikan dalam kebijaksanaan.
69
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tabel 13
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Rekening
Program &Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn 2014 Thn. 2015 Thn. 2016 Thn. 2017 Thn. 2018
Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatkan Efektipitas urusan dalam
Meningkatka
n efektipitas tata usaha dan kepegawaian
Tersedianya perlengkapan rumah tangga yang memadai Tersedianya
layanan transportasi yang memadai Tersedianya tenaga yang terampil
Terkelolany
a ADM dan kepegawaian secara tertib Terkirimnya SDM aparat mengikuti diklat
Terkirimnya aparat
Tersedianya penyediaan peralatan rumah Tangga
Tersedianya pelaksanaan kendaraan dinas
Tersedianya tenaga yang handal dan profesional Terlaksan
anya jasa surat menyurat dengan baik dan lancar Meningkat
nya SDM pegawai di lingkunga
01 Program pelayanan administrasi perkantoran.
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
18,939,476,206
23,800,844,000 41,803,410,500 45,330,413,100 49,863,453,800
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar, surat masuk, undangan dan dokumen lainnya
5000 surat
5000 6,320,000 5000 7,020,000 5000 7,647,200 5000 8,411,000 5000 9,252,100
01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
Pembayaran tagihan pemakaian jasa telepon/ internet,air,listrik
1 thn 1 723,629,400 1 758,800,000 1 712,629,500 1 783,892,000 1 862,281,200
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Jasa Admistrasi keuangan yang diselesaikan
1 thn 1 495,363,800 1 442,317,800 1 633,682,000 1 697,050,200 1 766,755,200
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor
1 thn 1 416,632,000 1 430,889,500 1 596,010,000 1 655,611,000 1 721,172,100
01.10 Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
1 thn 1 342,394,400 1 272,400,200 1 433,753,100 1 477,128,000 1 524,840,800
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan
penggandaan
1 thn 1 278,200,000 1 282,470,000 1 302,379,000 1 332,616,900 1 365,878,000
70
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja
Meningkatkan kualitas rencana program dan kegiatan
Meningkatkan efektipitas tatausaha keuangan
mengikuti pertemuan di Tk daerah
dan pusat
Tersedianya sarpras keamanan yang memadai Tersedianya aparat
keamanan yang memadai Tersedianya SOP yang memadai
Tersedianya program kerja yang akurat Tersusunnya laporan
secara tertip Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA yang akurat
Tersedianya pedoman yang baku
n sekretariat DPRD
Prov. NTB. Bertambanya motivasi kerja.
Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang
memadai. Terciptanya rasa aman dilingkungan kerja
Tersedianya program kerja tahunan Tersedian
ya Renstra, Renja dan RKA Tingkat ketepan penyusuna
n perencanaan kerja Tersedianya LAKIP Tersedian
01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
JumlahTerpenuhinya penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 thn 1 83,351,400 59,217,900 1 48,255,900 1 53,081,000 1 58,389,100
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 thn 1 833,303,000 1 520,168,600 1 1,533,355,000 1 1,033,355,000 1 1,136,690,500
01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
1 thn 1 77,775,000 1 113,410,000 1 22,118,800 1 24,330,000 1 26,763,000
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah terpenuhinya perjalanan dinasluar daerah
1 thn 1 15,465,907,206
1 20,697,050,000 1 37,212,290,000 1 40,933,519,000 1 45,026,870,900
01.19 Penyediaan jasa
administrasi dan teknis perkantoran
Jumlah terpenuhinya jasa
administrasi dan teknis perkantoran
1 thn 1 216,600,000 1 217,100,000 1 301,290,000 1 331,419,000 1 364,560,900
02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
3,435,012,924 25,191,583,000 24,000,367,300
6,678,031,490
7,102,388,300
02.03 Pembangunan gedung kantor
Jumlahpembangunan gedung kantor
- 1 921,147,424 1 11,309,007,000 1 17,718,653,000 - - -
02.04 Pengadaan mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan
6 unit -
4 4,416,236,000 2 4,637,047,800 2 4,868,900,190 2 5,112,345,200
02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
86 unit 2 606,620,000 15 7,650,000,000 - - - - - -
02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah pemeliharaan rumah jabatan
1 thn 1 455,973,000 1 80,055,000 1 60,688,000 1 66,756,000 1 73,431,000
71
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Meningkatkan efektipitas
verifikasi dan pembukuan
Meningkatkan kualitas perpustakaan
Tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai Tersedianya pedoman
yang baku Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Tersedianya tenaga yang terampil Tersedianya buku sesuai kebutuhan
Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif Tersedianya tenaga yang
terampil
ya Laporan Tahunan
Tersedianya Laporan Keuangan
Ketersediaan buku yang dibutuhka
n oleh dewan yang menunjang kinerja Jumlah dan
pemanfaatan buku yang tersedia selalu ter-up date (sesuai perkemba
ngan)
02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung
kantor
Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 thn 1 178,000,000 1 270,500,000 1 160,738,000 1 176,811,800 1 194,492,900
02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah pemeliharaan /berkala mobil
jabatan
1 thn 1 165,500,000 1 217,400,000 1 222,107,600 1 244,318,000 1 268,749,800
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan /berkala mobil operasional
1 thn 1 820,772,500 1 993,385,000 1 999,667,900 1 1,099,634,000 1 1,209,597,400
02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
1 thn 1 287,000,000 1 255,000,000 1 201,465,000 1 221,611,500 1 243,772,000
03 Program peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
- - - - - 358,402,000 394,242,000 - 433,666,200
03.02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapnnya
Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS
1 keg - - - - 1 74,669,100 1 82,136,000 1 90,349,600
03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu
2 keg - - 2 283,732,900 2 312,106,000 2 343,316,600
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kopetensi aparatur
- 182,827,800 - 326,966,800 - 399,307,700 - 439,238,000 - 483,161,800
05.04 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah kegiatan olah raga dan bimtek yang diikuti aparatur
1 thn 1 182,827,800 1 326,966,800 1 399,307,700 1
439,238,000 1 483,161,800
72
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
06 Program Peningkatan Pengembang
an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen capain kinerja dan keuangan
- - 45,000,000 - 45,000,000 - 54,450,000 - 59,894,500 - 65,883,000
06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja Sekretariat DPRD Prov. NTB
2 laporan
1 22,500,000 1 22,500,000 1 27,225,000 1 29,947,000 1 32,941,000
06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah laporan rencana kerja Sekretariat DPRD
1 laporan
1 22,500,000 1 22,500,000 1 27,225,000 1 29,947,500 1 32,942,000
07 Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah laporan aset yang dikelola
- - 24,000,000 - 16,500,000 - 29,040,000 - 31,944,000 - 35,138,000
07.01 Peningkatan Manajemen Asset/Barang
Milik Daerah
Jumlah laporan Aset
1 thn 1 24,000,000 1 16,500,000 1 29,040,000 1 31,944,000 1 35,138,000
Meningkatkan efektipitas rapat dan risalah
Tersedianya ruang sidang yang lengkap Tersedianya bahan risalah yang lengkap Tersedianya
tenaga / petugas yang memadai
Jumlah rancangan perda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui
Jumlah rapat-rapat
15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Meningkatnya prosentase kapasitas lembaga perwakilan rakyat
- - 21,819,640,050
- 27,118,470,000 - 46,074,958,400 - 50,086,815,420 - 54,470,079,141
15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah raperda yang dibahas
9 raperda
12 328,834,000 12 586,372,000 12 579,868,300 12 637,855,000 12 701,640,500
73
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Meningkatkan efektipitas komisi-komisi Meningkatka
n kualitas produk hokum daerah Meningkatkan efektipitas hubungan
masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen
Tersusunnya notulen rapat
yang lengkap Tersedianya bahan risalah yang lengkap.
Terselenggaranya pertemuan anggota DPRD dengan
konstituen secara tertib Tersedianya hasil kajian yang valid Tersedianya
notulen rapat yang lengkap Tersedianya tenaga / petugas yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
Tersedianya tenaga yang terampil Tersusunnya dokumen secara berkala
alat kelengkapan
Anggota Dewan. Jumlah rapat paripurna yang dipasilitasi
Sekretariat Jumlah kegiatan reses Jumlah kunjungan
kerja pimpinan dan anggot DPRD kedalam daerah
Jumlah bimbingan teknis yang diikuti oleh pimpinan dan
anggota DPRD
Jumlah dan momen harus ditayakan dan di
informasikan kepada masyarakat Mekanisme penyebaran informasikan kepada
masyarakat
15.02 Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Jumlah hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
36 kali 48 130,000,000 48 190,000,000 48 133,100,000 48 146,410,000 48 161,051,000
15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Frekuensi rapat alat kelengkapan dewan
798 rapat
800 1,042,460,800 800 903,000,000 800 1,745,376,600 800 1,919,914,000 800 2,111,905,400
15.04 Rapat-rapat paripurna
Frekuensi rapat paripurna
29 rapat 29 456,000,000 29 331,000,000 29 611,957,500 29 673,153,000 29 740,468,300
15.05 Kegiatan reses
Frekuensi reses bagi setiap anggota DPRD
3 kali 2 5,416,462,000 3 11,345,448,000 3 11,912,720,400 3 12,508,356,420 3 13,133,774,241
15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Jumlah laporan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
- 55 6,678,327,600 55 8,965,750,000 55 22,545,494,400 55 24,800,043,000 55 27,280,047,300
15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah bimtek/worekshop/ pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD
3 kali 4 6,118,255,650 3 3,762,600,000 3 6,838,828,700 3 7,522,711,000 3 8,274,982,100
15.08 Sosialisasi dan piblikasi kegiatan-kegiatan DPRD
Jumlah sosialisasi/ Publikasi kegitan DPRD
27 27 1,649,300,000 27 1,034,300,000 27 1 ,707,612,500 27 1,878,373,000 27 2,066,210,300
TOTAL 44,445,956,980 76,499,363,800 112,719,935,900 103,020,578,510 112,453,770,241
74
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1. Meningkatkan efektifitas rapat dan risalah
Meningkatkan efektifitas komisi – komisi
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk hukum daerah
- Tersedianya ruang sidang yang lengkap
- Tersedianya bahan risalah yang lengkap
- Tersedianya tenaga /
petugas yang memadai
- Tersusunnya no tulen rapat yang lengkap.
- Tersedianya bahan
risalah yang lengkap
- Terselenggaranya pertemuan anggota dewan dengan konstituen secara tertib.
- Tersedianya hasil kajian yang valid
- Tersedianya notulen rapat yang lengkap
- Tersedianya tenaga /
petugas yang memadai.
- Jumlah rapat komisi yang difasilitasi
sekretariat - Jumlah rapat kerja yang
difasilitasi sekretariat - Jumlah rapat paripurna
yang difasilitasi sekretariat
- Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi
sekretariat - Jumlah rancangan
peraturan daerah yang diagendakan untuk
dibahas dan disetujui oleh dewan
- Jumlah raperda yang disetujui menjadi perda
- Jumlah produk perda yang merupakan
penerapan hak inisiatif dewan.
2. Meningkatkan efektifitas urusan dalam
- Tersedianya perlengkapan rumah
tangga yang memadai
- Tersedianya layanan transportasi yang
memadai - Tersedianya tenaga
yang terampil.
- Terwujudnya penyediaan peralatan
rumah tangga
- Terwujudnya
pelaksanaan kendaraan dinas
- Terwujudnya tenaga yang handal dan
75
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Meningkatkan efektifitas tatausaha dan
kepegawaian
Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan
lingkungan kerja
- Terkelolanya Adm. Umum dan
kepegawaian secara tertib
- Terkirimnya sdm aparat mengikuti diklat.
- Terkirimnya aparat
mengikuti pertemuan di Tk. Daerah dan pusat
- Tersedianya sarpras keamanan yang memadai
- Tersedianya aparat keamanan yang memadai
- Tersedianya Sop yang memadai
profesional
- jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
- Meningkatnya SDM pegawai di lingkungan
sekretariat DPRD Prov. NTB.
- Bertambahnya motivasi kerja.
- Meningkatnya disiplin
pegawai. - Meningkatnya
pelayanan ketatausahaan - Tingkat kelayakan
sarana dan prasarana yang ada.
- Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah.
- Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas
sarana prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan kualitas rencana kegiatan program
kegiatan.
Meningkatkan efektifitas tata usaha keuangan
Meningkatkan efektifitas tata verifikasi dan
pembukuan
- Tersedianya program kerja yang akurat
- Tersusunnya laporan secara tertib
- Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA yang
akurat
- Tersedianya pedoman
yang baku
- Tersedianya sarpras yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersedianya pedoman yang baku
- Tersedianya sarpras yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Pelayanan kesejahteraan
pegawai yang memuaskan.
- Tersedianya LAKIP. - Tersedianya Laporan
Tahunan. - Tersedianya Rencana
Strategis, Renja dan RKA.
- Tersedianya Laporan Keuangan.
- Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan
kerja.
76
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
4. Meningkatkan efektifitas humas
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas dokumentasi
Meningkatkan kualitas perpustakaan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersususunya hasil liputan secara
berkesinambungan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersusunnya dokumen secara berkala
- Tersedianya buku yang sesuai kebutuhan
- Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif
- Tersedianya tenaga yang terampil
-
- Jumlah aspirasi
masyarakat yang
ditampung dan dilanjutkan kepada
anggota dewan - Jumlah rapat dengar
pendapat yang difasilitasi sekretariat
77
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tabel 14
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Satuan
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
Thn 1 Thn 2 Thn
3 Thn 4 Thn 5
1 Jumlah rancangan perda yang
diagendakan untuk dibahas dan
disetujui
Kali 9 12 12 12 12 12 36
2 Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan Anggota Dewan
Kali 798 800 800 800 800 800 4000
3 Jumlah rapat paripurna yang
dipasilitasi Sekretariat
Kali 29 29 29 29 29 29 145
4 Jumlah kegiatan reses Kali 3 2 3 3 3 3 15
5 Jumlah kunjungan kerja pimpinan
dan anggota DPRD kedalam
daerah
Kali 55 55 55 55 55 55 275
6 Jumlah bimbingan teknis yang
diikuti oleh pimpinan dan
anggota DPRD
Kali 3 4 3 3 3 3 16
7 Tersedianya Penyediaan
peralatan rumah tangga
Buah 1 1 1 1 1 1 5
8 Tersedianya pelaksanaan
kendaraan dinas
Buah 92 2 15 - - - 17
9 Tersedianya tenaga yang handal
dan profesional
Buah 1 4 4 4 4 4 20
10 Terlaksananya jasa surat
menyurat dengan baek dan lancar
Kali 1 5000 5000 5000 5000 5000 25.000
11 Meningkatnya SDM pegawai
dilingkungan sekretariat DPRD
Prov. NTB
Kali 1 1 1 1 1 1 5
12 Bertambahnya motivasi kerja Kali 1 1 1 1 1 1 5
13 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
kantor atas sarana prasarana yang
memadai
Kali 1 1 1 1 1 1 5
14 Terciptanya rasa aman
dilingkungan kerja
Kali 32 32 23 23 23 23 124
15 Tersedianya program Kerja
tahunan
Kali 1 1 1 1 1 1 5
16 Tersedianya Renstra, Renja dan
RKA
Kali 3 4 3 3 3 3 16
17 Tingkat ketetapan penyusunan
perencanaan kerja
Kali 1 1 1 1 1 1 5
78
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tersedianya LAKIP Kali 1 1 1 1 1 1 5
18 Tersedianya laporan tahunan Kali 1 1 1 1 1 1 5
19 Tersedianya laporan keuangan Kali 1 1 1 1 1 1 5
20 Jumlah aspirasi masyarakat yang
ditampung dan dilanjutkan
kepada anggota dewan dan
jumlah rapat dengar pendapat
yang difasilitasi sekretariat
Kali 36 dan
15
48 48 48 48 48 240
21 Jumlah rapat dengar pendapat
yang difasilitasi Sekretariat
Kali 27 27 27 27 27 27 135
22 Jumlah momen harus ditanyakan
dan di informasikan kepada
masyarakat serta mekanisme
penyebaran informasikan kepada
masyarakat
Kali 120 120 120 120 120 120 600
23 Ketersediaan buku yang dibutuhkan oleh dewan yang
menunjang kinerja serta jumlah
pemanfaatan buku yang tersedia
selalu ter up date (sesuai
perkembangan)
Buah 259 - 200 100 100 100 500
79
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
Tabel 15
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA
NO Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RENSTRA
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi kinerja pada akhir
periode RENSTRA
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
1 Jumlah rancangan perda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui
Kali 9 12 12 12 12 12 36
2 Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Anggota Dewan
Kali 798 800 800 800 800 800 4000
3 Jumlah rapat paripurna
yang dipasilitasi Sekretariat
Kali 29 29 29 29 29 29 145
4 Jumlah kegiatan reses Kali 3 3 3 3 3 3 15
5 Jumlah kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD kedalam daerah
Kali 55 55 55 55 55 55 15
6 Jumlah bimbingan teknis yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD
Kali 3 3 3 3 3 3 15
7 Tersedianya LAKIP Kali 1 1 1 1 1 1 5
8 Tersedianya laporan keuangan
Kali 1 1 1 1 1 1 5
9 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan
Kali 1 1 1 1 1 1 5
10 Jumlah aspirasi masyarakat yang
ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan dan jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi sekretariat
Kali 36 dan 15
48 48 48 48 48 240
11 Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi sekretariat
Kali 27 27 27 27 27 27 135
80
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB
Rencana strategik 2013-2018
BAB VII
PENUTUP
RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018
merupakan salah satu dokumen perencanaan yang melengkapi dan memiliki keterkaitan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018.
Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RENSTRA ini memuat program-program
dan kegiatan pokok yang bersifat strategis atau memiliki prioritas tinggi untuk mencapai
misi pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga program-program dan kegiatan lainnya
yang tidak tertuang di dalam RENSTRA tetap memiliki keterkaitan erat dan saling
bersinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis program. RENSTRA Sekretariat
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut secara
operasional kedalam Program Kerja Tahunan secara lebih detail sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi, serta menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Demikian Rencana Strategis ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Barat selama kurun waktu tahun 2013 – 2018, saran dan dukungan dari berbagai unsur
terkait sangat diharapkan.
Mataram, September 2014
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
ASHARI,SH.MH NIP. 19661231 198603 1 105