BUKU PANDUAN PPK DAN PPS - KPU PROVINSI JAWA …kpujatim.go.id/images/Doc/bukupanduankpps.pdf ·...

BUKU PANDUAN PPK DAN PPS

Pengarah

Andry Dewanto Ahmad, SH, Ketua KPU Provinsi Jawa TimurNadjib Hamid, S.Sos.,M.Si, Anggota KPU Provinsi Jawa TimurAgung Nugroho, SH.,MH., Anggota KPU Provinsi Jawa TimurAgus Machfud Fauzi,S.Ag.,M.Si., Anggota KPU Provinsi Jawa TimurDr. Sayekti Suindyah D, MM., Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Penanggungjawab

Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

Editor

Dr. Sayekti Suindyah D, MM., Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Penyusun dan PenerbitKomisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Timur

Informasi lebih lanjut hubungiSekretariat Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa TimurJalan Raya Tenggilis Nomor 1 SurabayaTelp.031-8484824, Fax. 031-8484826Website: www.KPUJatim.go.id

Cetakan Pertama

Juni 2013


Pengarah


Penanggungjawab


Editor




Cetakan Pertama

Juni 2013


Pengarah


Penanggungjawab


Editor




Cetakan Pertama

Juni 2013

Page iii

SAMBUTAN KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT atas terbitnya Buku Panduan PPK dan PPSsebagai pedoman kerja PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan/atau sebutan lainnya danDesa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya. Tujuan diterbitkannya Buku Panduan PPK dan PPS iniadalah agar PPK dan PPS dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnyadalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan/atau sebutan lainnya danDesa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkanpenyusunan buku ini didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PPK dan PPS merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai peran startegis dansebagai bagian dari KPU, dalam tugasnya PPK dan PPS harus mengacu pada peraturanperundangan yang berlaku;

2. PPS melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya secara terbuka dengan cermat,teliti dan konsisten dengan menggunakandata-data asli yang diperoleh dari KPPS;

3. PPK melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau sebutan lainnya secara terbuka dengan cermat,teliti dan konsisten dengan menggunakandata-data asli yang diperoleh dari PPS;

4. PPK dan PPS melaksanakan kegiatan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara denganpenuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Akhirnya saya sampaikan dan ucapkan selamat bekerja dan semoga Alloh SWT senantiasamemberikan petunjuk dan keselamatan bagi seluruh anggota KPPS Provinsi Jawa Timur. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 10 Juni 2013

KETUA

ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H

Page iii













KETUA


Page iii













KETUA


Page iv

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur iii

Daftar Isi iv

Daftar Singkatan v

BUKU PANDUAN PPK 1

BAB 1. PENDAHULUAN 1

BAB 2. MEMBANTU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 6

BAB 3. MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA 7

BAB 4. SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA 10

BAB 5. HARI PEMUNGUTAN SUARA 13

BAB 6. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 14

BAB 7. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG 18

BAB 8. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

SUARA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 20

BAB 9. MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMBUAT LAPORAN 24

LAMPIRAN 26

BUKU PANDUAN PPS

BAB 1. PENDAHULUAN 1

BAB 2. MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 3

BAB 3. SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA 9

BAB 4. HARI PEMUNGUTAN SUARA 13

BAB 5. PERSIAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI 14

BAB 6. PELAKSANAAN REKAPITULASI 17

BAB 7. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

SUARA DI PPS 21

LAMPIRAN 25

REFERENSI 35

Page v

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU Nomor 15 Tahun 2011 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraPemilihan Umum

KPU : Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat (Nasional)

KPU Provinsi : Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi

KPU Kabupaten/Kota : Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

PPS : Panitia Pemungutan Suara

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

TPS : Tempat Pemungutan Suara

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu di tingkat Pusat (Nasional)

Bawaslu Provinsi : Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi

Panwaslu Kabupaten/Kota : Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota

Panwaslu Kecamatan : Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan

PPL : Pengawas Pemilu Lapangan (Desa/kelurahan)

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPTb : Daftar Pemilih Tambahan

KPU Provinsi Jawa Timur | Buku Panduan PPK

Page -1

Pendahuluan

1.1 ASAS PENYELENGGARA PEMILUPPK adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat kecamatan. Dalam menyelenggarakanpemilihan umum PPK berpedoman kepada asas:a. Mandiri;b. Jujur;c. Adil;d. Kepastian hukum;e. Tertib penyelenggara Pemilu;f. Kepentingan umum;g. Keterbukaan;h. Proporsionalitas;i. Profesionalita;j. Akuntabilitas;k. Efisiensi, danl. Efektivitas.

1.2 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPKPPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkatkecamatan atau sebutan lainnya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih

sementara, dan daftar pemilih tetap;b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah

ditetapkan oleh KPU Kabupaten;d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui rapat yang harus dihadiri oleh

saksi peserta Pemilu dan mengumumkan hasilnya;g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara

dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPUKabupaten;

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PanwasluKecamatan;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya;

l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupatensesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.


Page -2

1.3 KODE ETIK PPKPPK terikat pada kode etik penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial atau tidak memihak.3. Bertindak transparan dan akuntabel.4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.6. Bertindak profesional, dan7. Administrasi Pemilu yang akurat.

1.4 JADWAL KERJA PPK11 Juni – 1 juli 2013 : Pengesahan dan Penyusunan DPS14 – 15 Juli 2013 : Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar

dan jumlah TPS terinci dalam wilayah Kecamatan26 – 27 Agustus 2013 : Menerima Logistik Pemilu di TPS dari KPU Kabupaten/Kota27 – 28 Agustus 2013 : Mendistribusikan logistik Pemilu di TPS ke Desa/Kelurahan30 – 31 Agustus 2013 : Menerima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di tingkat Desa/Kelurahan dari PPS1 – 2 September 2013 : Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPUKabupaten/Kota

1.5 KETENTUAN PIDANASanksi hukum pada pelanggaran pidana dalam pemungutan dan penghitungan suaraPemilukada yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antaralain terdapat dalam:1. Pasal 117 ayat (3)

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinyasebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara palingsingkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda palingsedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah).

2. Pasal 117 ayat (4)Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranyalebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Pasal 117 ayat (5)Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah).

4. Pasal 117 ayat (7)Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorangpemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancamdengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulandan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


Page -3

5. Pasal 117 ayat (8) yang berbunyi :Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 89ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancamdengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulandan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan palingbanyak Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

6. Pasal 118 ayat (1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suaraseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentumendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda palingsedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

7. Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suarayang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan danpaling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00- (dua jutarupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).

8. Pasal 118 ayat (3) yang berbunyi :Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasilpemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15(lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah).

9. Pasal 118 ayat (4) yang berbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau beritaacara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara palingsingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyarrupiah).

10.Pasal 119Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon,ancaman pidananya ditambah

Sanksi hukum pada pelanggaran pidana dalam pemungutan dan penghitungan suaraPemilukada yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU Nomor 32tahun 2004 terdapat dalam Pasal 115 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenaidiri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftarpemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12(dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya danorang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan diancam dengan pidanapenjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan


Page -4

dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalamUndang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksuduntuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidakdipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah);

4. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, ataumenyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidanapenjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) danpaling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

5. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanyasaat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilihdalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang ini, diancam dengan denganpidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan palingbanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

6. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar ataumenggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yangdiperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepaladaerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan danpaling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah);

7. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar ataumenggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangankepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancamdengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluhenam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) danpaling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

8. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yangdengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangansebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara palingsingkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);


Page -5

9. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yangdengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangansebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara palingsingkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).


Page -6

Membantu Pemutakhiran Data PemilihDalam tahapan pemutahiran data pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membantupemutakhiran data pemilih dengan cara-cara berikut ini:1. Menerima Data Pemilih/DPS (Model A KWK.KPU/Model A1 KWK.KPU) dari KPU

kabupaten/Kota sebanyak sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK dan 2 (dua) rangkapuntuk dikirim ke PPS, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1 (satu)rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih(PPDP), disertai blangko formulir (Model A2 KWK.KPU, Model A3.2 KWK.KPU, dan Model A3.3KWK.KPU).

2. Menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS, mengenai:a. Jadwal waktu pemutakhiran data pemilih;b. Formulir pemutakhiran data pemilih dan cara pengisiannya;c. Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih;d. Pembentukan PPDP serta tugas dan wewenangnya;e. Sosialisasi pemutakhiran data pemilih.

3. Menerima DPT (Model A3 KWK.KPU) dari PPS sebanyak 2 (dua) rangkap untuk diteruskankepada KPU Provinsi Jawa Timur.


Page -7

Melaksanakan Sosialisasi PenyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) sesuai denganPasal 42 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, adalah melaksanakansemua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan salah satu tahapan itu adalah ”sosialisasi”.

Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalahkegiatan penyampaian informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan, sertatentang tahapan dan program penyelenggaraan dengan tujuan agar semua orangmemahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan. Materisosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol atau tandayang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan PPK dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan di wilayah kerjanya, sebagaiberikut:1. Menerima bahan-bahan sosialisasi dari KPU Kabupaten/Kota, antara lain berupa baliho,

spanduk, poster, brosur, stiker, leaflet, dan melakukan langkah-langkah : Mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi kepada PPS, instansi pemerintah, lembaga

pendidikan, lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja PPK sesuai petunjuk KPUkabupaten;

Menyebarluaskan dengan cara memasang/menempelkan di sarana pengumumankecamatan atau sarana umum yang mudah dilihat dan/atau dijangkau oleh masyarakat.

2. Melakukan kegiatan tatap muka, seperti rapat kerja dengan PPS, ceramah kepada masyarakatdan/atau simulasi, dengan materi : Pengertian Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah; Sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah; Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.


Page -8

Apa saja Materi yang disosialisasikan ?Mengapa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Harus Dilaksanakan? Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan

rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukan

keberkuasaan rakyat atau melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagiankedaulatannya kepada elitenya.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga untuk membedakan antara demokrasi dannondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupun bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Tata cara pemberian suara pada surat suara Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan

calon yang disediakan dalam surat suara. Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas

pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan

berakibat suaranya menjadi tidak sah. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda

tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan

kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Siapa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ? Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh

sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satukesatuan.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS ? pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS (Model A3); pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT; pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT

dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masihberlaku atau nama sejenisnya;

Penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK atau nama lainnya tersebut hanya dapatdilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang terteradalam KTPnya.


Page -9

Bagaimana cara pemberian suara bagi penyandang cacat ? Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat

memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain ataspermintaan pemilih yang bersangkutan.

Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilihyang dibantunya.

Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yangmempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiridengan bantuan orang lain tersebut.

Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yangmempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan,dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.

Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah, apabila: Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan

calon yang telah ditentukan; atau Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto

dan nama pasangan calon; atau Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan

calon.

Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit? Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani

hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal diperahu ataubekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapatmembentuk TPS khusus.

Pada TPS sebagaimana dimaksud diatas, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua danAnggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.

Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut. Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota KPPS. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh Ketua KPPS.


Page -10

Sebelum Hari Pemungutan Suara

Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Kabupaten/Kotadan mendistribusikannya ke PPS

Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) sebelum hari pemungutansuara, antara lain:1. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kepada KPPS melalui PPS/PPK perlengkapan pemungutan

suara di TPS. Langkah-langkah PPK terkait dengan kegiatan menerima dan mendistribusikanlogistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke PPS sesuai petunjuk KPU Kabupaten/Kota,

dengan prioritas desa terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat

keamanan; Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda distribusi logistik;

b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparatkeamanan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari KPU Kabupaten/Kota, jumlah dan jenis logistik

yang diterima; Gudang/tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke PPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke

PPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPK dan pengiriman ke

PPS.c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU

Kabupaten/Kota dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabilaterdapat kekurangan, ketua PPK harus melaporkan hal tersebut kepada KPUKabupaten/Kota dan memastikan kekurangan dipenuhi;

d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pengiriman kePPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yangmemadai dan dapat dijamin keamanannya;

e. Mengirim logistik kepada PPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima olehPPS untuk disampaikan kepada KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaandan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPK sebagai berikut: Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPK dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut.


Page -11

Melakukan supervisi persiapan pemungutan suaraMelakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh logistikPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu)hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 11 Agustus 2013);Melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudah dibentukoleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 11 Agustus 2013).

Apa saja Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ?Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas:a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Jawa Timur;b. Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;c. Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak jumlah

pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengahpersen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :1) Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;2) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masingmasing 2 (dua) buah;3) Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 (lima

belas) buah;4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KPU

beserta lampirannya);5) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas,

kantong plastik, dan ballpoint.d. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;e. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS;f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;g. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih

tetap untuk TPS;h. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah

sumpah/janji KPPS; dani. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.

Apa saja isi KOTAK SUARA?Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang di dalam kotak suara (sudahditempel stiker nomor kotak) yang digembok dan dikunci, serta disegel ? Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; tanda khusus/tinta; Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara; Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas,

kantong plastik, dan ballpoint.

Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang tidak dimasukkan ke dalamkotak suara, tetapi dikemas tersendiri? Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah; Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS; Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan; Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih

tetap untuk TPS; Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah

sumpah/janji KPPS; dan gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastiktransparan


Page -12

2. Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara• Melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh

logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima KPPS palinglambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013);

• Melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudahdibentuk oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28Agustus 2013).


Page -13

Hari Pemungutan Suara

1. Melakukan supervisi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, yaknimemastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan bahwa seluruh PPS/TPS diwilayahnya sudah tercukupi logistik dan alatkelengkapan lainnya;

3. Menerima dan merekap hasil perolehan suara dari masing-masing TPS diwilayah kerjanyaberdasarkan Formulir Lampiran Model C1 KWK.KPU yang disampaikan oleh KPPS/PPS padasaat setelah selesainya penghitungan suara di TPS.

4. Melakukan sepervisi/pendampingan kepada PPS diwilayah kerjanya pada saat rekapitulasihasil penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).


Page -14

Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara

Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat kegiatan Rekapitulasi hasilpenghitungan suara, antara lain:1. Melakukan rekapitulasi2. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi3. Menyerahkan hasil rekapitulasi4. Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan dalam rapatpleno terbuka PPK, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat persiapan dengan agenda:a. Menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan cara membagi jumlah desa/kelurahan di

wilayah kerja PPK sesuai dengan urutannya masing-masing sehingga rekapitulasidiselesaikan sesuai alokasi waktu yang disediakan, yakni dilaksanakan selambat-lambatnyatanggal 2 September 2013. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum dapatmenyelesaikan rekapitulasi, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruhdesa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;

b. Menyusun pembagian kerja di antara ketua dan anggota PPK, sekretaris PPK, dan ketuaPPS, sebagai berikut: Ketua PPK memimpin rapat; Keempat anggota PPK, masing-masing mendapat tugas mencatat perolehan suara di

formulir rekapitulasi; Ketua PPS membantu PPK membacakan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan

suara di PPS wilayah kerjanya; Sekretaris PPK menyiapkan formulir rekapitulasi; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat

keamanan; Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi.

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparatkeamanan, dengan agenda: Jadwal waktu dan persiapan pelaksanaan rapat; Gudang/tempat untuk menyimpan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara Pemilu di TPS; Ruang/tempat untuk rapat; Pengamanan kotak suara selama penyimpanan di PPK dan selama pelaksanaan rapat

rekapitulasi di PPK.


Page -15

Apa saja Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara di PPK ?Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat kecamatan oleh PanitiaPemilihan Kecamatan;Formulir Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Ukuran Besar, untuk menuliskan perolehan suaramasing-masing pasangan calon;Sampul kertas Model III.S1 KWK.KPU sebanyak 1 (satu) buah, untuk memuat formulir beritaacara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh Panitia PemilihanKecamatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten;Segel Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak15 (lima belas) lembar;Spidol sebanyak 1 (satu) buah;Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas;Ruang rapat yang mampu menampung peserta rapat yaitu dari saksi, Panwaslu Kecamatan,Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

3. Menyelenggarakan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi, gunamemberikan penjelasan tentang : Jadwal rapat rekapitulasi untuk masing-masing desa/kelurahan; Tata cara rapat rekapitulasi; Tugas ketua PPS dalam rapat rekapitulasi.

4. Mempersiapkan rapat rekapitulasia. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan rapat kepada saksi peserta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ketua PPS/KPPS dan Panwaslu kecamatan, pemantauserta undangan lain yang dipandang perlu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanrapat (Model DA-5 KWK.KPU);

b. Menerima surat mandat tertulis saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dari ketua dan sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten, paling lambat 1 (satu)hari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberikan tanda terima;

c. Menyiapkan ruang rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, ruangrapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dariseluruh PPS dalam wilayah kerja PPK. Jika ruang rapat di kantor PPK tidak memenuhikapasitas untuk pelaksanaan rapat rekapitulasi, PPK berkoordinasi dengan Camat setempatuntuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas untuk pelaksanaan rapatrekapitulasi.

d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, melakukan kegiatan: Mengatur tempat termasuk papan tulis/tempat untuk menempelkan formulir

pencatatan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LampiranModel DA-1 KWK.KPU ukuran besar), dan tempat duduk saksi, Panwaslu kecamatan,pemantau, ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dapatdiikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

Mengatur alat keperluan administrasi sedemikian rupa, sehingga mudah digunakanuntuk keperluan rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi (Seri DA KWK.KPU), sampulkertas, segel, dan peralatan lainnya, seperti spidol, ballpoint dan lem perekat;

Menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel di dekat meja pimpinanPPK serta menyiapkan anak kuncinya;

Menyiapkan daftar hadir peserta rapat.


Page -16

5. Menyelenggarakan rapat rekapitulasia. Petugas di PPK menerima peserta rapat rekapitulasi, dengan ketentuan harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Saksi dari pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten yangbersangkutan;

Setiap saksi pasangan calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon; Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir

setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagaisaksi;

b. Ketua PPK membuka rapat dan menyatakan rapat dimulai, memberikan penjelasanmengenai jadwal rapat dan tata cara rekapitulasi, termasuk tata cara mengajukankeberatan dan alokasi waktu penyampaian pernyataan keberatan;

c. Ketua PPK memandu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh PPS untukmasing-masing desa/kelurahan sesuai urutan dan jadwal waktu, dengan melakukanlangkah-langkah :1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Berita Acara

Model D KWK.KPU beserta lampirannya yang masih terkunci dan disegel, kemudianmembuka dokumen-dokumen serta membacakan Catatan Pelaksanaan RekapitulasiHasil Penghitungan Suara yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, datapenggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalamModel D1 KWK.KPU, dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan RekapitulasiHasil Penghitungan Suara (Model DA-1 KWK.KPU);

2) PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarayang berisi Suara Sah dan Suara tidak sah dari tiap pasangan calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (lampiran Model D1 KWK.KPU), dan dicatat kedalam formulirSertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran DA1 KWK.KPU) ukuran kecil danjuga kedalam formulir Lampiran Model D1 KWK.KPU ukuran besar;

3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secaraberurutan dimulai dari Desa nomor 1 (satu) sampai dengan Desa nomor terakhir dalamsatu wilayah kecamatan sampai selesai.

d. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadidan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yangberhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabilatidak ada kejadian khusus, dicatat ‘nihil’;

e. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK;

f. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ataukesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK;

g. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud diatas, pada haripelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah.

6. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

a. PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat kecamatan oleh PanitiaPemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;


Page -17

b. Berita Acara dan sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPKserta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampuldan disegel.

c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatanganioleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atauditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.

e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara tersebut, kepada :1) Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;2) Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;4) KPU Kabupaten/kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.

f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/kota kotak suara tersegel denganmenggunakan surat pengantar Model DA-4 KWK.KPU, yang berisi : Surat Suara, berita acara,sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan PPS, Berita Acara dan sertifikat rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK.


Page -18

REKAPITULASIHASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK,apabila terjadi keadaan sebagai berikut:a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau

kurang mendapatkan penerangan cahaya;c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;e. Saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suarasecara jelas; dan/atau

f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yangtelah ditentukan.

2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, saksi atau Panwaslu kecamatan,dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK yangbersangkutan.

3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK harus dilaksanakan dan selesai padahari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkanrekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima)hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.


Page -19


Page -20

Petunjuk Pengisian Formulir RekapitulasiHasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan

(Contoh pengisian formulir dapat dilihat di LAMPIRAN)1. Dimulai dengan pengisian : Formulir Model DA-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari formulir Model

D-1 KWK.KPU.Berlaku ketentuan/rumus:Jumlah pemilih dalam SDPT (A1) sama dengan jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakanhak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3)harus sama dengan jumlah SDPT Kecamatan. ( A1 = A2 + A3 = DPT Kecamatan ).

Jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih yangtidak terdaftar dalam SDPT tetapi menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam kolom jumlahpemilih dari TPS lain dan jumlah pemilih dari TPS lain (A4) harus sama dengan jumlah suratsuara terpakai dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (C3).( A2 + A4 = B2 = C3 ).

2. Dilanjutkan dengan pengisian :Formulir Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, angkanya diisi dariformulir lampiran Model D-1 KWK.KPU.Berlaku ketentuan/rumus :Jumlah suara sah (A) ditambah jumlah suara tidak sah (B) lampiran DA-1 KWK.KPU harus samadengan jumlah surat suara terpakai (B2) dan harus sama dengan C3 Model DA-1 KWK.KPU. ;(Jumlah Akhir A + Jumlah Akhir B ) lampiran Model DA-1 KWK.KPU = ( Jumlah Akhir B1 ) = C3Model DA-1 KWK.KPU.


Page -21


Page -21


Page -21


Page -22


Page -22


Page -22


Page -23


Page -23


Page -23


Page -24

Melakukan EvaluasiDan Membuat Laporan

Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PPK setelah melaksanakan seluruh tahapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPK berkewajiban melakukanevaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan di wilayah kerja PPK, sebagaiberikut:1. Menyelenggarakan rapat kerja untuk melakukan evaluasi penyelengaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan, sebagai nara sumber antara lain: ketuaPPK, ketua Panwaslu kecamatan, Camat, Kapolsek, perwakilan PPS/KPPS, dan mengundangketua/anggota PPS, perwakilan KPPS, dan undangan lain yang dipandang perlu sebagaipeserta;

2. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkatkecamatan. Hasil rapat evaluasi disertai data pendukung semua tahapan merupakan materiyang disusun dalam laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah;

3. Menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahtingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota.

Apa saja yang dimuat dalam laporan ?1. Halaman judul memuat:

a. Logo KPUb. Judul laporanc. PPK Kecamatan ....., Provinsi Jawa Timur.d. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

2. Kata Pengantar3. Daftar isi4. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Pelaksanaanb. Permasalahanc. Rekomendasi

5. Sosialisasia. Pelaksanaanb. Permasalahanc. Rekomendasi

6. Kampanyea. Pelaksanaanb. Permasalahanc. Rekomendasi

7. Pemungutan dan penghitungan suaraa. Kegiatan sebelum hari pemungutan suarab. Kegiatan pada hari pemungutan suara

8. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaraa. Pelaksanaanb. Permasalahanc. Rekomendasi

9. Penutupa. Kesimpulanb. Rekomendasi


Page -25

EVALUASI DAN PEMBUATAN LAPORAN PENYELENGGARAANPEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KERJANYA


Page -26

LAMPIRAN

CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARAPEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. MODEL DA - KWK.KPU : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan olehPanitia Pemilihan Kecamatan.

2. MODEL DA-1 KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungansuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkatKecamatan;

3. Lampiran MODEL DA-1KWK.KPU

: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan;

4. Lampiran MODEL DA-1KWK.KPU (Ukuran Besar)

: Rekapitulasi hasil penghitungan suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan;

5. MODEL DA-2 KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khususyang berhubungan dengan rekapitulasipenghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ditingkat Kecamatan;

6. MODEL DA-3 KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasipenghitungan suara tingkat kecamatan;

7. MODEL DA-4 KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian berita acararekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

8. MODEL DA-5 KWK.KPU : Berita Acara penerimaan Kotak, Berkas kelengkapanAdministrasi dari Panitia pemilihan Kecamatan;

9. MODEL DA-6 KWK.KPU : Tanda terima penyampaian Berita Acara danSertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun 2013 kepada Panitia PengawasPemilu Kecamatan dan saksi pasangan calon yanghadir.

Ditetapkan di : Surabaya,Pada tanggal : 10 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Page -27

BERITA ACARAREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHDITINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini ……………. tanggal …………… bulan ……………. tahun ………….. Panitia PemilihanKecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangancalon Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantauPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di :Kecamatan : …………………………………..Kabupaten/Kota : …………………………………..Provinsi : ……………………………………

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK;b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang

menggunakan hak pilih;;c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang

tidak menggunakan hak pilih;d. Jumlah pemilih dari TPS lain;e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan;f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari

seluruh PPS di wilayah PPK;g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah

dan suara tidak sah;2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara

masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan

oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA 2 – KWK.KPU.

Demikian ……....*) Coret yang tidak perlu

CONTOHMODEL DA – KWK.KPU


Page -28

Demikian Berita Acara dibuat dalam …… ( …………………… ) rangkap yang masing-masing rangkapditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU);2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1 – KWK.KPU);3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan(Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :1.1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;a. (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No Nama Tanda Tangan

1. Ketua .................................................. ................................

2. Anggota .................................................. ................................

3. Anggota .................................................. ................................

4. Anggota .................................................. ................................

5. Anggota .................................................. ................................

Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

No NamaSaksi dari nomor urut pasangancalon Kepala Daerah dan calon

Wakil Kepala DaerahTanda Tangan

1. .................................... .................................................. ................................

2. .................................... .................................................. ................................

3. .................................... .................................................. ................................

4. .................................... .................................................. ................................

5. .................................... .................................................. ................................


Page -29


Page -29


Page -29


Page -30


Page -30


Page -30


Page -31

PERNYATAAN KEBERATANSAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN

OLEH PANITIA PEMILIH KECAMATAN

Kecamatan : ………………………………..Kabupaten/Kota *) : ………………………………..Provinsi : ………………………………..Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. , …………. 20 ….

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATANKETUA,

(…………………………………………..) (…………………………………………..)

*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan agar ditulis ”NIHIL”

CONTOH MODEL DA 2 – KWK.KPU


Page -32

SURAT PEMBERITAHUANWAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

TINGKAT KECAMATAN

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim

Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan .......................................................

Diselenggarakan pada :

Hari : ……………………………………............................................

Tanggal : ……………………………………............................................

Waktu : ……………………………………............................................

Tempat/Alamat : ……………………………………............................................

…………………. , …………………. 20 ….PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA,

(……………………………………………………..)

Catatan :Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawamandat dari Tim Kampanye.



Page -33

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada :Rekapitulasi Hasil Penghitungan Yth. Ketua KPU Kab/KotaSuara di PPK. ….………………………….……………………… di -

….………………………

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan suara di :

Kecamatan : ……………………………………………………….

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………….

Provinsi : ……………………………………………………….

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari :1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU);2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala

daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model DA-A KWK.KPU);3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model DA-A KWK.KPU);4. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU);5. Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil

kepala daerah tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Ukuran Kecil);6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan

suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan. (ModelDA 2 – KWK.KPU);

8. Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK. (Model DA 3 –KWK.KPU);

9. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemungutan Suara(Model DA 5 – KWK.KPU).

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMAPANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN/KOTA,KETUA,

(……………………………………………………..) (……………………………………………………..)NAMA JELAS NAMA JELAS

Catatan :1. Lembar 1 untuk PPK2. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota



Page -34

BERITA ACARAPENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN

ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini ……………………… tanggal …...………... bulan ……………………….. tahun ………………….Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *) ...................................................dalam PemiluGubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)............................................... telah menerima kotak suara yang berisi:

1. …………………………………………………………………………………………………2. …………………………………………………………………………………………………3. …………………………………………………………………………………………………4. ..…………………………………………………………………………………………………5. …………………………………………………………………………………………………6. …………………………………………………………………………………………………7. …………………………………………………………………………………………………8. …………………………………………………………………………………………………9. …………………………………………………………………………………………………10. …………………………………………………………………………………………………

Dari:1. PPK : ……………………………………………………….2. Kabupaten/Kota *) : ……………………………………………………….3. Provinsi : ……………………………………………………….

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO Nama Tanda Tangan

1. Ketua ……………………………… ( ……………………………… )

2. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

3. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

4. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

5. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )



Page -35

TANDA TERIMAPENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHDI TINGKAT KECAMATAN

No Nama

Saksi Pasangan Calon Kepala

Daerah Wakil Kepala Daerah

/ Panwas

Tanda Tangan

1.............................................. (...........................)

2.............................................. (...........................)

3.............................................. (...........................)

4.............................................. (...........................)

5.Panitia Pengawas Pemilu

Kecamatan (...........................)

……………………………, ………………………….. 20…

Yang MenyerahkanPANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(………………………………………)


KPU Provinsi Jawa Timur | Buku Panduan PPS

Page | 1

PENDAHULUAN1.1 TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN PPS

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantupenyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dengan tugas,wewenang, dan kewajiban meliputi:

a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukanpemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dandaftar pemilih tetap;

b. Membentuk KPPS;c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;d. Mengumumkan daftar pemilih;e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf

f untuk menjadi daftar pemilih tetap;h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan

melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang

telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k

dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya;n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m

kepada seluruh peserta Pemilu;o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara

dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan,dan PPK;

p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dansetelah kotak suara disegel;

q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelahrekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PengawasPemilu Lapangan;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya;


Page | 2

t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang PPS kepada masyarakat;

u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

1.2 KODE ETIK PPS

PPS terikat pada kode etik penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial atau tidak memihak;3. Bertindak transparan dan akuntabel;4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;6. Bertindak profesional, dan7. Administrasi Pemilu yang akurat.

1.3 JADWAL KERJA PPS

11 Juni – 1 Juli 2013 : Pengesahan dan pengumuman DPS 11 Juni – 1 Juli 2013 : Perbaikan DPS 8 – 10 Juli 2013 : Pengesahan dan Pengumuman DPT 2 – 8 Agustus 2013 : Pembentukan KPPS di wilayah kerja PPS masing-masing

dan melakukan bimbingan tehnis 18 – 24 Agustus 2013 : Penyampaian Salinan Daftar Pemilihan Tetap 27 – 28 Agustus 2013 : Menerima logistik Pemilu di TPS dari PPK

dan mendistribusikan ke KPPS 28 – 29 Agustus 2013 : Pengiriman logistik Pemilu ke TPS 29 Agustus 2013 : Penerimaan kotak suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat

hasil penghitungan suara dari KPPS 30 – 31 Agustus 2013 : Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK


Page | 3

Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih

2.1 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 45 huruf d UU nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkanbahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPS adalah mengumumkan daftar pemilih. Berkaitandengan tugas, wewenang dan kewajiban PPS tersebut, maka PPS harus melakukanpemutahiran data pemilih dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yangdiangkat oleh PPS.Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dari Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPSyang dilaksanakan oleh KPU kabupaten dibantu PPK/PPS/PPDP.Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:1. Menerima Data Pemilih/DPS (Model A KWK.KPU/Model A1 KWK.KPU) dari PPK

sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1(satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhirandata pemilih (PPDP), disertai blangko formulir (Model A2 KWK.KPU, Model A3.2KWK.KPU, dan Model A3.3 KWK.KPU);

2. Mengangkat dan memberhentikan PPDP dengan Keputusan PPS;3. Dibantu oleh PPDP menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dengan Formulir Model

A1-KWK.KPU selama 30 hari dan menetapkan/mengesahkan DPS tersebut denganmenandatangani dan membubuhkan cap PPS;

4. Menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 (enam ratus)orang, dengan memperhatikan, antara lain:a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;b. memudahkan pemilih;c. aspek geografis;d. tenggat waktu pemungutan suara di TPS;e. jarak dan waktu tempuh ke TPS.

5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutanlainnya di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan perbaikan;

6. Menyampaikan DPS kepada Ketua RT/RW atau sebutan lainnya, disertai Berita AcaraSerah Terima;

7. Mengumumkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untukmendapat tanggapan masyarakat, selama 21 (duapuluh satu) hari;

8. Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dari pemilih, anggota keluarganya atau pihakyang berkepentingan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya melaluipengurus RT/RW atau sebutan lainnya, dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK.KPU;

9. Mencatat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS ke dalam Formulir ModelA3.2-KWK.KPU. berdasarkan laporan dari RT/RW atau sebutan lainnya dan memberikanFormulir Model A3.3-KWK.KPU kepada pemilih yang bersangkutan sebagai bukti telahterdaftar, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumumanDPS;


Page | 4

10. Mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Formulir Model A2-KWK.KPU untukmasing-masing TPS;

11. Menetapkan/mengesahkan Formulir Model A2-KWK.KPU dengan cara menandatanganidan membubuhi cap PPS setelah diparaf oleh PPDP, yang selanjutnya digandakan 3(tiga) rangkap masing-masing untuk ditempel di tempat yang mudah dijangkau, arsipPPS, dan RT/RW;

12. Mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuanpetugas kelurahan/desa, pengurus RT/RW atau sebutan lainya untuk mendapattanggapan masyarakat, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktupenyusunan DPTb. Selama waktu pengumuman tersebut pemilih tambahan dapatmengajukan usul perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya;

13. Memperbaiki DPTb dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK.KPU;14. Menyesuaikan data Formulir Model A3.1-KWK.KPU ke dalam Formulir Model A1-

KWK.KPU awal sehingga menjadi Formulir Model A1-KWK.KPU yang telah diperbaiki;15. Menyampaikan Formulir Model A1-KWK.KPU yang telah diperbaiki (DPS yang final)

kepada PPK;16. Menyusun DPT dengan Formulir Model A3-KWK.KPU berdasarkan DPS dan DPTb

sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan;a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, untuk diteruskan kepada perangkat daerah

sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;c. 2 (dua) rangkap untuk di PPS (sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan sebagai bahan pengumuman di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lainyang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat;

17. Mengesahkan dan menetapkan DPT serta membubuhkan cap PPS, paling lama 50 (limapuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

18. Menyerahkan DPT kepada KPU Kabupaten melalui PPK, disertai Berita Acara SerahTerima dari PPS kepada PPK;

19. Mengumumkan DPT di tempat yang strategis, mudah dijangkau dan diketahuimasyarakat selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPT;

20. Memperbaiki/memasukkan nama pemilih yang sebelumnya telah terdaftar di DPS tetapibelum terdaftar di DPT, berdasarkan laporan/tanggapan masyarakat, dalam jangkawaktu pengumuman tersebut;

21. Menyusun Salinan DPT dengan Formulir Model A4-KWK.KPU, untuk keperluanpemungutan suara di TPS.

2.2 MENGANGKAT PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

Salah satu tugas PPS adalah mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yangmempunyai tugas untuk memutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah. Petugaspemutakhiran data pemilih terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap TPS.Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPDP dalam membantu PPS memutakhirkan data pemilihadalah:1. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DPS yang telah ditetapkan/disahkan oleh

PPS dengan cara mendatangi pemilih untuk mendapatkan tanggapan;2. Membantu PPS dalam menyusun DPS dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK.KPU

yang berbasis RT/RW;3. Membantu PPS dalam menyusun DPS dalam hal mencatat data/nama pemilih tambahan

ke dalam Formulir Model A2-KWK.KPU;4. Menandatangani Formulir Model A2-KWK.KPU sebelum ditandatangani oleh PPS.


Page | 5

2.3 MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalahkegiatan penyampaian informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan,tahapan dan program dan jadual penyelenggaraan dengan tujuan agar semua orangmemahami atau mengerti serta untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan.

Materi sosialisasi dapat berupa benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol gambar atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan programPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. PPS dalammelaksanakan sosialisasi penyelenggaraan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima bahan-bahan sosialisasi dari PPK, antara lain berupa baliho, spanduk, poster,brosur, stiker, leaflet, dan melakukan langkah-langkah:

a. Mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi kepada KPPS, instansi pemerintahDesa/Kelurahan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja PPSsesuai petunjuk PPK;

b. Menyebarluaskan dengan cara memasang/menempelkan di sarana pengumumanDesa/Kelurahan atau sarana umum yang mudah dilihat dan/atau dijangkau olehmasyarakat.

2. Melakukan kegiatan tatap muka, seperti rapat kerja dengan KPPS, ceramah kepadamasyarakat dan/atau simulasi, dengan materi:


Page | 6

Apa saja Materi yang disosialisasikan ?Mengapa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Harus Dilaksanakan?• Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana untuk

melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebasdan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

• Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi satu-satunya ruanguntuk menunjukan keberkuasaan rakyat atas elitenya, melalui prosespemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya.

• Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga untuk membedakanantara demokrasi dan nondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupunbentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Siapa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?• Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satukesatuan; dan/atau

• Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangdidukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secaraberpasangan sebagai satu kesatuan.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS ?• pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS (Model A3); dan• pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT.• Pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan Surat Edaran KPU

No:116/KPU/III/2013 tentang penjelasan tindak lanjut putusan MK Nomor85/PUU-X/2012.

a. Pengertian Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;b. Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah ;c. Sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ;d. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah .


Page | 7

Tata cara pemberian suara pada surat suara• Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada

kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.• Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-

lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblosdengan alat pencoblos yang disediakan.

• Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada suratsuara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.

• Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suaraseperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaanterlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.

• Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotaksuara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suaradimasukkan ke dalam kotak suara.

• Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salahsatu jari tangan.

Surat suara dinyatakan sah, apabila:• surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan• tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu

pasangan calon; atau• tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto,

dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau• tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang

memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau• tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto,

dan nama pasangan calon.

Bagaimana cara pemberian suara bagi penyandang cacat ?• Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain

pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPSatau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

•Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajibmerahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

• Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa,atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suaradilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.

• Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa,atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihanpemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataandengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.


Page | 8

Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang menjalani rawatinap di rumah sakit?• Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang

sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempattinggal tetap yang tinggal diperahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPSkhusus.

• Pada TPS sebagaimana dimaksud diatas, dibentuk KPPS yang keanggotaannyasekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang,terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempatTPS khusus tersebut dibentuk.

• Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusustersebut.

• Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.• Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh

Ketua KPPS.


Page | 9

Sebelum Hari Pemungutan Suara

Kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari pemungutan suara, antaralain:1. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan

mendistribusikan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPPS, denganmemperhatikan sebagai berikut:a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota,

dengan prioritas KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu

Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan; Menjadwalkan rapat kerja dengan KPPS dengan agenda distribusi logistik;

b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, PanwasluLapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik

ke KPPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPS dan pengiriman

ke TPS/KPPS.c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan

memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapatkekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten melaluiPPK dan memastikan kekurangan dipenuhi;

d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengirimanke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan padatempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

e. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan danditerima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutansuara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut: Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut.

f. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota,



g. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, PanwasluLapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda:

Bab 3


Page | 10

Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik


ke TPS/KPPS.h. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan

memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapatkekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten melaluiPPK dan memastikan kekurangan dipenuhi;

i. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengirimanke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan padatempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

j. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan danditerima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutansuara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut: Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut.

2. Melakukan supervisi persiapan pemungutan suaraa. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota,



b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, PanwasluLapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik


ke TPS/KPPS.c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan

memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapatkekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten/kotamelalui PPK dan memastikan kekurangan dipenuhi;

d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengirimanke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan padatempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

e. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan danditerima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutansuara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut:


Page | 11

Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut.

f. melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruhlogistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima KPPS palinglambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013);

g. melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudahdibentuk oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal28 Agustus 2013).

Apa saja Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ?Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas:a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS,dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasilainnya, terdiri dari :1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

sebanyak 15 (lima belas) buah;4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS

(formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya);5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol

hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat

pintu masuk TPS;e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS;f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak

sesuai keperluan;g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih

dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS

termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dani. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik

transparan.


Page | 12

Apa saja isi KOTAK SUARA?Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang di dalamkotak suara (sudah ditempel stiker nomor kotak) yang digembok dan dikunci, sertadisegel ?a. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa

Timur;b. tanda khusus/tinta;c. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara;d. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;e. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;f. alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol

hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang tidak dimasukkanke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri?a. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;b. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu

masuk TPS;c. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS;d. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak

sesuai keperluan;e. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam

daftar pemilih tetap untuk TPS;f. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS

termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dang. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.


Page | 13

Hari Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas untuk melakukansupervisi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, antara lain:1) Memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;2) Memastikan bahwa seluruh TPS/KPPS diwilayahnya sudah tercukupi logistik dan alat

kelengkapan lainnya;3) Menerima dan merekap hasil perolehan suara dari masing-masing TPS diwilayah kerjanya

berdasarkan Berita Acara yang disampaikan oleh KPPS pada saat setelah selesainyapenghitungan suara di TPS;

4) Melakukan sepervisi/pendampingan kepada KPPS diwilayah kerjanya pada saat pemungutandan penghitungan suara di TPS terutama pada saat pengisian Berita Acara Model C KWK.KPU;

5) Menerima Kotak Suara beserta alat kelengkapan lainnya dari TPS/KPPS setelah prosespenghitungan suara selesai di wilayah kerjanya;

6) Menjaga/mengamankan kotak suara beserta isinya selama di Desa/Kelurahan sampaidiserahkan kepada PPK setelah proses rekapitulasi di PPS selesai.

Bab 4


Page | 14

Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi

5.1 PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPS

a. Setelah pemungutan dan penghitungan di tingkat KPPS selesai dilaksanakan, PPSmenerima hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS di dalam kotak suara yangtersegel, yaitu:1. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat Berita Acara

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK.KPU), Sertifikat hasilPenghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU)dan Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan denganPemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdi TPS (Model C3-KWK.KPU);

2. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara sah;3. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara tidak

sah;4. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara rusak

atau keliru dicoblos;5. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara anak

kunci;6. Model C2 – KWK.KPU ukuran besar (plano), Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK-KPU,

Model C6-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8_KWK.KPU;

b. Setelah pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS selesai dilaksanakan, PPSmenerima hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS. Dokumen yang berada diluar kotak suara, antara lain:1. Bilik suara;2. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (model C-KWK.KPU);3. Salinan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pengumuman di PPS;4. Sisa formulir;

c. Penyerahan dokumen dari KPPS kepada PPS dengan menggunakan surat pengantarmodel C9-KWK.KPU;

d. Penyerahan kotak suara termaksud dalam huruf a wajib diawasi oleh pengawas pemilulapangan dan Panwaslu Kecamatan serta wajib dilaporkan kepada PanwasluKabupaten/Kota;

e. PPS wajib mengumumkan Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan salinan sertifikat hasilpenghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C1-KWK.KPU)dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, dengan caramenempelkan salinan tersebut di tempat umum atau sarana yang lazim pada wilayahdesa/kelurahan bersangkutan;

Bab 5


Page | 15

f. PPS membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) denganmenggunakan formulir C 10-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat HasilPenghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditandatangani KPPSdan PPS;

g. PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat pada hari H atau tanggal 29Agustus 2013 atau kesempatan pertama setelah pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

h. Kotak suara yang diterima PPS yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan danPenghitungan suara dan Sertifikat Hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di TPS, oleh PPS harus disimpan pada tempat yang memadai dandapat dijamin keamanannya;

5.2 PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Setelah menerima kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPSbeserta kelengkapan lainnya di luar kotak suara, PPS melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memastikan bahwa seluruh kotak suara dan dokumen didalamnya serta dokumen di luarkotak suara sudah diterima seluruhnya dari KPPS pada tanggal 29 Agustus 2013;

2. Melakukan rapat pleno dengan agenda tunggal pembahasan persiapan rapat plenoterbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan;

3. Menyiapkan semua dokumen yang akan digunakan rapat pleno terbuka, antara lain:a. Formulir model D – KWK.KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahanoleh Panitia Pemungutan Suara;

b. Formulir model D1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkatDesa/Kelurahan);

c. Formulir model D2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yangberhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan;

d. Formulir model D3-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasipenghitungan suara tingkat desa/kelurahan);

e. Formulir model D4-KWK.KPU (Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPenghitungan Suara di PPS;

f. Formulir model D5-KWK.KPU (Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkaskelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;

g. Formulir Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU (Rekpaitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan SuratSuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TingkatDesa/Kelurahan;

h. Formulir Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU (Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan;


Page | 16

4. Menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suaratingkat desa/kelurahan kepada Ketua KPPS di wilayah kerjanya, saksi pasangan calon,pengawas lapangan, PPK;

5. Menyiapkan tempat yang akan digunakan rapat pleno terbuka;

6. Berkoordinasi dengan pihak terkait (kepala desa, perangkat desa dan petugaskeamanan) untuk persiapan tempat rapat pleno terbuka;

7. Memberitahukan kepada para Tim Kampanye pasangan calon bahwa para saksi yangditugaskan harus diberi/membawa mandat dari Tim Kampanye;


Page | 17

Pelaksanaan Rekapitulasi

Kegiatan yang dilakukan oleh PPS setelah menerima kotak suara beserta isinya

• Melakukan rekapitulasi

• Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi

• Menyerahkan hasil rekapitulasi

• Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur di Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan dalam rapatpleno terbuka PPS, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagaiberikut:1. Menyelenggarakan rapat persiapan dengan agenda:

a. Menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan cara membagi jumlah TPS di wilayah kerjaPPS sesuai dengan urutannya masing-masing sehingga rekapitulasi diselesaikan sesuaialokasi waktu yang disediakan, yakni dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 13Desember 2012. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikanrekapitulasi, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerjaPPS;

b. Menyusun pembagian kerja di antara ketua dan anggota PPS, sekretaris PPS, dan ketuaKPPS, sebagai berikut:• Ketua PPS memimpin rapat;• Kedua anggota PPS, masing-masing mendapat tugas mencatat perolehan suara di

formulir rekapitulasi;• Ketua KPPS membantu PPS membacakan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan

suara di TPS wilayah kerjanya;• Sekretaris PPS menyiapkan formulir rekapitulasi.• Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu

Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan;2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan, Panwaslu

Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda:• Jadwal waktu dan persiapan pelaksanaan rapat;• Gudang/tempat untuk menyimpan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara Pemilu di TPS;• Ruang/tempat untuk rapat;• Pengamanan kotak suara selama penyimpanan di PPS dan selama pelaksanaan rapat

rekapitulasi di PPS.3. Mempersiapkan rapat rekapitulasi

a. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan rapat kepada saksi peserta Pemilu Bupati,ketua KPPS dan PPL, pemantau serta undangan lain yang dipandang perlu paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat (Model D-5 KWK.KPU);

Bab 6


Page | 18

Apa saja Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara di PPS ? Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi JawaTimur di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

Formulir Lampiran Model D-1 KWK.KPU Ukuran Besar, untuk menuliskanperolehan suara masing-masing pasangan calon;

Sampul kertas Model IV.S1 KWK.KPU sebanyak 1 (satu) buah, untukmemuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suaratingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yangdisampaikan kepada PPK;

Segel Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timursebanyak 15 (lima belas) lembar;

Spidol sebanyak 1 (satu) buah; Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas; Ruang rapat yang mampu menampung peserta rapat yaitu dari saksi,

PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruhTPS dalam wilayah kerja PPS.

b. Menerima surat mandat tertulis saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dari ketua dan sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten, paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberikan tanda terima;

c. Menyiapkan ruang rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, ruangrapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dariseluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, melakukan kegiatan:• Mengatur tempat termasuk papan tulis/tempat untuk menempelkan formulir

pencatatan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lampiran Model D-1 KWK.KPU ukuran besar), dan tempat duduk saksi, PPL,pemantau, ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasidapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

• Mengatur alat keperluan administrasi sedemikian rupa, sehingga mudah digunakanuntuk keperluan rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi (Seri D KWK.KPU), sampulkertas, segel, dan peralatan lainnya, seperti spidol, ballpoint dan lem perekat;

• Menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel di dekat meja pimpinanPPS serta menyiapkan anak kuncinya;

• Menyiapkan daftar hadir peserta rapat.


Page | 19

4. Menyelenggarakan rapat rekapitulasia. Petugas di PPS menerima peserta rapat rekapitulasi, dengan ketentuan harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :• Saksi dari pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten/kotayang bersangkutan;

• Setiap saksi pasangan calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;• Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau

hadir setelah dimulainya rapat PPS tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadirsebagai saksi;

b. Ketua PPS membuka rapat dan menyatakan rapat dimulai, memberikan penjelasanmengenai jadwal rapat dan tata cara rekapitulasi, termasuk tata cara mengajukankeberatan dan alokasi waktu penyampaian pernyataan keberatan;

c. Ketua PPS memandu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPSsesuai urutan dan jadwal waktu, dengan melakukan langkah-langkah :

1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi BeritaAcara Model C KWK.KPU beserta lampirannya yang masih terkunci dan disegel,kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Catatan PelaksanaanRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi data pemilih, penggunaan hakpilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yangterdapat dalam Model C-1 KWK.KPU, dan dicatat kedalam formulir CatatanPelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D-1 KWK.KPU);

2) PPS dibantu oleh KPPS membacakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara yang berisi Suara Sah dan Suara tidak sah dari tiap pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (lampiran Model C-1 KWK.KPU), dan dicatat kedalamformulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran D-1 KWK.KPU)ukuran kecil dan juga kedalam formulir Lampiran Model D-1 KWK.KPU ukuran besar;

3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secaraberurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalamsatu wilayah Desa/Kelurahan sampai selesai.

d. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi, PPS memperhatikan kejadian khusus yangterjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khususyang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU),serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat ‘nihil’.

e. Panwaslu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPS;

f. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ataukesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPS;

g. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud diatas, pada haripelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah .


Page | 20

6. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

a. PPS membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan olehPanitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU), beserta lampirannya;

b. Berita Acara dan sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPSserta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampuldan disegel;

c. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acararekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersediamenandatangani;

d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Desa/Kelurahan di tempat umumatau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS;

e. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara tersebut, kepada :

1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;

2) Panwaslu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;

3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;

4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap.

f. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel dengan menggunakan suratpengantar Model D-4 KWK.KPU, yang berisi :

1) Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;

2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS.


Page | 21

Petunjuk Pengisian Formulir RekapitulasiHasil Penghitungan Suara di PPS

(Contoh pengisian formulir dapat dilihat di LAMPIRAN)

1. Dimulai dengan pengisian : Formulir Model D-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari formulir Model

C-1 KWK.KPU.

Berlaku ketentuan/rumus:

Jumlah pemilih dalam SDPT (A1) sama dengan jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan

hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3)

harus sama dengan jumlah SDPT Desa/Kelurahan. ( A1 = A2 + A3 = DPT Desa/Kelurahan ).

Jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih yang

tidak terdaftar dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya yang dicatat dalam jumlah

pemilih dari TPS lain dan jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (A4) harus

sama dengan jumlah surat suara terpakai dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak

sah (C3). ( A2 + A4 = B2 = C3 ).

2. Dilanjutkan dengan pengisian :Formulir Model Lampiran D-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari

formulir Model lampiran C-1 KWK.KPU.

Berlaku ketentuan/rumus :

Jumlah suara sah (A) ditambah jumlah suara tidak sah (B) lampiran D-1 KWK.KPU harus sama

dengan jumlah surat suara terpakai (B2) dan harus sama dengan C3 Model D-1 KWK.KPU. ;

(Jumlah Akhir A + Jumlah Akhir B ) lampiran Model D-1 KWK.KPU = ( Jumlah Akhir B1 ) = C3

Model D-1 KWK.KPU.

Bab 7


Page | 22


Page | 22


Page | 22


Page | 23

...............................................20...........


Page | 23

...............................................20...........


Page | 23

...............................................20...........


Page | 24

...............................................20...........


Page | 24

...............................................20...........


Page | 24

...............................................20...........


Page | 25

LAMPIRAN

CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARAPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. MODEL D - KWK.KPU : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara;

2. MODEL D1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara;

3. Lampiran MODEL D1 -KWK.KPU

: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara;

4. Lampiran MODEL D1 -KWK.KPU( Ukuran Besar )

: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiJawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara;

5. MODEL D2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yangberhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara;

6. MODEL D3 - KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasilpenghitungan suara;

7. MODEL D4 - KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasihasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK;

8. MODEL D5 - KWK.KPU : Berita Acara penerimaan kotak suara dan alat kelengkapanTPS lainya oleh PPS;

9. MODEL D6 - KWK.KPU : Tanda terima penyerahan Berita Acara besertalampirannya kepada Pengawas Pemilu lapangan dan saksipasangan calon yang hadir;

Ditetapkan di : SurabayaPada tanggal : 10 Juni 2013KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Page | 26

BERITA ACARAREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHDITINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini ……………. tanggal …………… bulan ……………. tahun ………….. PanitiaPemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadirioleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawas PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di :

Kelurahan/Desa *) : …………………………………..

Kecamatan : …………………………………..

Kabupaten/Kota *) : …………………………………..

Provinsi : ……………………………………

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS

yang menggunakan hak pilih;c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS

yang tidak menggunakan hak pilih;d. Jumlah pemilih dari TPS lain;e. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat

suara cadangan;f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari

suara sah dan suara tidak sah.

2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehansuara masing-masing pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yangdiajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 - KWK.KPU.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian ……

CONTOH MODEL D – KWK.KPU


Page | 27

Demikian Berita Acara dibuat dalam …… ( …………………… ) rangkap yang masing-masingrangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusanpasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara inidilampiri :1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa /Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU)

2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model D1- KWK.KPU)

3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan DenganRekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diTingkat Desa/Kelurahan (Model D 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No Nama Tanda Tangan

1. Ketua .................................................. ................................

2. Anggota .................................................. ................................

3. Anggota .................................................. ................................

Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

No NamaSaksi dari nomor urut pasangancalon Kepala Daerah dan calon

Wakil Kepala DaerahTanda Tangan

1. .................................... .................................................. ................................

2. .................................... .................................................. ................................

3. .................................... .................................................. ................................

4. .................................... .................................................. ................................

5. .................................... .................................................. ................................


Page | 28

...............................................20...........


Page | 28

...............................................20...........


Page | 28

...............................................20...........


Page | 29

...............................................20...........


Page | 29

...............................................20...........


Page | 29

...............................................20...........


Page | 30

PERNYATAAN KEBERATANSAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAHDAN WAKIL DAERAH DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) : ………………………………..

Kecamatan : ………………………………..

Kabupaten/Kota *) : ………………………………..

Provinsi : ………………………………..

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. , …………. 20 ….

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARAKETUA,

(…………………………………………..) (…………………………………………..)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

Apabila tidak ada keberatan agar ditulis ”NIHIL”.

CONTOH MODEL D2 – KWK.KPU


Page | 31

SURAT PEMBERITAHUANWAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/TimKampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)di Tingkat Desa/Kelurahan *) ………………………………………, diselenggarakanpada:

Hari : ...............................................................................................

Tanggal : ...............................................................................................

Waktu : ...............................................................................................

Tempat/Alamat : ...............................................................................................

...............................................................................................

…………………. , …………………. 20 ….

PANITIA PEMUNGUTAN SUARAKETUA,

(………………………………………………..)

Catatan :*) Coret yang tidak perlu.Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawamandat dari Tim Kampanye.



Page | 32

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada :Rekapitulasi Hasil Penghitungan Yth. Ketua PPKSuara di PPS. ….………………………….……………………… di -

….………………………

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasihasil penghitungan suara di :Desa / Kelurahan *) : ........................................................Kecamatan : ……………………………………………………….Kabupaten/Kota*) : ……………………………………………………….Provinsi : ……………………………………………………….

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK,terdiri dari :1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU)2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan (ModelD1 KWK.KPU)

3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model D1 KWK.KPU)

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU Ukuran Besar)

5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasipenghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PanitiaPemungutan Suara (Model D2 – KWK.KPU)

6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PanitiaPemungutan Suara (Model D3 – KWK.KPU)

7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari PanitiaPemungutan Suara (Model D5 – KWK.KPU)

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIAN PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA, KETUA,

(……………………………………………………..) (……………………………………………………..)NAMA JELAS NAMA JELAS

Catatan :1. *) Coret yang tidak perlu.2. Lembar 1 untuk PPS.3. Lembar 2 untuk PPK.



Page | 33

BERITA ACARAPENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN

ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ……………………… tanggal ………..…... bulan ……………………….. tahun …………………. PanitiaPemilihan Kecamatan .......................... dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati danWakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ....................................... telah menerima kotaksuara yang berisi:

1. …………………………………………………………………………………………………2. …………………………………………………………………………………………………3. …………………………………………………………………………………………………4. …………………………………………………………………………………………………5. …………………………………………………………………………………………………6. …………………………………………………………………………………………………7. .…………………………………………………………………………………………………8. …………………………………………………………………………………………………9. ………………………………………………………………………………………………...10.…………………………………………………………………………………………………

Dari:PPS : .......................................................PPK : ……………………………………………………….Kabupaten/Kota *) : ……………………………………………………….Provinsi : ……………………………………………………….

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO Nama Tanda Tangan

1. Ketua ……………………………… ( ……………………………… )

2. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

3. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

4. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )

5. Anggota ……………………………… ( ……………………………… )



Page | 34

TANDA TERIMAPENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHDI DESA / KELURAHAN

No Nama

Saksi Pasangan Calon Kepala

Daerah Wakil Kepala Daerah

/ Panwas

Tanda Tangan

1.............................................. (...........................)

2.............................................. (...........................)

3.............................................. (...........................)

4.............................................. (...........................)

5.Panitia Pengawas Pemungutan suara

(...........................)

……………………………, ………………………….. 20…

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(………………………………………)


KPU Provinsi Jawa Timur Buku Panduan KPPS

Page | 35

Refrensi

Peraturan KPU No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota,Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan;

Surat Edaran KPU Nomor: 282/KPU/VII/2012 tentang Peraturan KPU Nomor: 06 tahun2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Oleh PPS.

BUKU PANDUAN PPK DAN PPS - KPU PROVINSI JAWA …kpujatim.go.id/images/Doc/bukupanduankpps.pdf ·...

Documents

Transcript of BUKU PANDUAN PPK DAN PPS - KPU PROVINSI JAWA …kpujatim.go.id/images/Doc/bukupanduankpps.pdf ·...