BUKU I - EVISEM UNIVERSITAS INDONESIAsipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PANDUAN AKREDITASI... · Web...

AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

BUKU I

NASKAH AKADEMIK

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA 20132014

BAN-PT

KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3). Kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Pada Mei 2011, program studi yang berstatus terakreditasi berjumlah 9288 program studi yang terdiri atas 6977 program studi sarjana, 749 program studi magister, 59 program studi doktor, dan 1503 program studi diploma. Program studi yang telah terakreditasi mencapai 54.2% dari 17128 program studi yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2.5%).

Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2008 mulai mengembangkan instrumen khusus untuk program studi profesi, seperti profesi dokter, dokter gigi, apoteker, dan akuntan. Khusus untuk program studi kedokteran, pengembangan instrumennya dilakukan melalui kerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), maka penjaminan mutu eksternal dari program studi kedokteran melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. KKI bersama BAN-PT membentuk suatu Komisi Akreditasi Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang bertugas membantu BAN-PT menyiapkan instrumen dan prosedur akreditasi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Health Professional Education Quality Project (HPEQ) memfasilitasi penyusunan standar dan instrumen akreditasi program studi pendidikan kedokteran. Dalam upaya tersebut telah berhasil disusun perangkat instrumen akreditasi program studi pendidikan kedokteran yang terdiri atas:

BUKU I – NASKAH AKADEMIK BUKU II – STANDAR DAN PROSEDUR BUKU III – BORANG PROGRAM STUDI DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM

STUDIBUKU IV – PANDUAN PENGISIAN BORANG BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN BUKU ED – PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI

DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BAN-PT: Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Kedokteran 20132014 1

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi juga telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi program studi pendidikan kedokteran ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Tim penyusun perangkat instrumen akreditasi program studi kedokteran ini.

Jakarta, April 2013Januari 2014

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Mansyur Ramly


DAFTAR ISI

HalamanBAB I. LATAR BELAKANG 4

A. Umum 4B. Landasan Hukum Akreditasi PROGRAM STUDI

KEDOKTERAN4

BAB II. KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

9

A. Umum 9B. Standar Kompetensi Dokter Indonesia 10C. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia 11D. Struktur, Komposisi, dan Durasi Kurikulum Pendidikan

Profesi Dokter11

E. Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran 12BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

KEDOKTERAN13

BAB IV ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

14

A. Umum 14B. Standar Akreditasi Program Studi Kedokteran 14C. Prosedur Akreditasi Program Studi Kedokteran 22D. Instrumen Akreditasi Program Studi Kedokteran 22E. Kode Etik Akreditasi Program Studi Kedokteran 23

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 24DAFTAR RUJUKAN 27


BAB ILATAR BELAKANG

A. Umum

Peningkatan mutu lulusan dokter yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya yang terus menerus harus dilakukan oleh semua institusi pendidikan dokter di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mementingkan peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan tinggi dan program studi. Agar pendidikan dokter dapat terjamin mutunya, maka dibutuhkan standar pendidikan profesi yang menjadi panduan penyelenggaraan pendidikan dokter. Pada tahun 2006 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah mensahkan standar pendidikan profesi dokter yang dipergunakan oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran Indonesia. Untuk melakukan penilaian apakah suatu institusi pendidikan dokter telah memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, maka diperlukan proses akreditasi. Proses akreditasi ini bertujuan untuk memicu peningkatan mutu pendidikan, dan menilai apakah standar mutu yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Sistem akreditasi yang akan dipergunakan harus disepakati dan dipercaya oleh institusi pendidikan, mahasiswa, organisasi profesi dokter, masyarakat, dan sesuai dengan system pelayanan kesehatan yang berlaku. Kepercayaan harus dibangun berdasarkan kompetensi akademik, efisiensi dan perlakuan yang sama. Karakteristik in harus dipahami oleh semua pihak yang menggunakan lulusan dokter, dan dengan demikian sistem ini harus transparan. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan KKI telah melakukan upaya kemitraan strategis untuk menyusun instrumen akreditasi pendidikan dokter. Upaya tersebut adalah dengan membentuk Komisi Akreditasi Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk menyusun instrumen dan prosedur akreditasi.

Instrumen ini disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, standar pendidikan profesi dokter yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan lainnya. Instrumen akreditasi tahun 2009 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktik proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (international best practices).

B. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Kedokteran

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Pasal 60 dan 61)


2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (pasal 3 dan 26)

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap

prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berkaitan dengan standar pendidikan adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:


a. memberikan perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh

dokter dan dokter gigi;c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pasal 26

(1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

(2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; danb. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun

oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.(3) Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam

menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

(4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun;b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; danc. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang

menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap

program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.


Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa standar umum pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, instrumen akreditasi yang disusun memiliki keterkaitan antara berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur pendidikan dokter di Indonesia. Oleh sebab itu dapat dijamin bahwa dengan menggunakan standar yang sama maka dokter yang dihasilkan akan mempunyai mutu yang sama pula.


BAB IIKARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN

KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

A. Umum

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama pendidikan dokter (WFME, 2003). Menurut Standar Pendidikan Dokter (KKI, 2006a), program pendidikan dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas (KKI, 2006a, KKI, 2006b). Pendidikan dokter dasar terdiri dari dua tahap, yaitu (1) tahap sarjana kedokteran dan (2) tahap profesi dokter. Kedua tahapan ini merupakan satu kesatuan proses pendidikan yang dikelola oleh program studi kedokteran.

Program studi pendidikan dokter mengelola tahap akademik dan profesi dokter untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) dalam bidang kedokteran, (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya yang berkaitan dengan bidang kedokteran, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang kedokteran dan kesehatan. Suatu Program Studi Kedokteran dapat berada di bawah naungan suatu fakultas sebagai program studi tunggal atau sebagai suatu program studi di antara beberapa program studi lain yang dikelola fakultas itu (KKI, 2006a). Program studi yang baru didirikan, untuk sementara dapat berada langsung di bawah universitas atau di bawah fakultas lain.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan, program studi kedokteran harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Akreditasi ini dilakukan bersamaan untuk tahap akademik dan tahap profesi dokter. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik-profesional yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, AIPKI, BAN-PT dan KKI menyusun instrumen akreditasi bagi semua program studi profesi dokter dari semua institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.


B. Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Standar kompetensi terdiri dari tujuh area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan (KKI, 2006b). Area kompetensi yang dimaksud adalah:

1. Komunikasi Efektif2. Keterampilan Klinis3. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran4. Pengelolaan Masalah Kesehatan5. Pengelolaan Informasi6. Mawas Diri dan Pengembangan Diri7. Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

Kompetensi tersebut di atas dicapai melalui pendidikan profesi dokter dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan memperhatikan bahwa:

1. Tujuan utama pendidikan dokter adalah mempersiapkan lulusan dokter yang dapat bekerja secara profesional pada upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama.

2. Pendidikan dokter harus memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan ke pendidikan lanjut.

3. Pembelajaran klinik (clinical teaching) pada UKM dan UKP strata pertama perlu diperbanyak.

4. Strategi pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa (student-centred learning).

5. Integrasi horisontal dan vertikal pada kurikulum.6. Standar Kompetensi Dokter merupakan 80% dari total capaian kompetensi

dari kurikulum suatu program studi.

C. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia

Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah acuan bagi setiap institusi pendidikan kedokteran dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk menjamin mutu praktik kedokteran. Standar ini juga adalah perangkat untuk: (1) penyetaraan mutu pendidikan dokter yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholder pendidikan dokter, (2) menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi, (3) digunakan sebagai standar pendidikan dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan untuk menilai dirinya sendiri, serta (4) dasar perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan.

Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum (KKI, 2006a). Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (Criterion-referenced) dengan kriteria kelulusan pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).


Komponen Standar Pendidikan Profesi Dokter meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (medical science and technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (medical education and technology) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (public health needs and demands).

Standar Pendidikan Profesi Dokter ini terdiri dari sembilan area, yaitu :1. Visi, Misi dan Tujuan2. Program Pendidikan3. Penilaian Hasil Belajar4. Mahasiswa5. Staf Akademik6. Sumber Daya Pendidikan7. Evaluasi Program Pendidikan8. Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan9. Pembaruan Berkesinambungan

D. Struktur, Komposisi, dan Durasi Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter

Struktur kurikulum pendidikan profesi dokter terdiri dari dua tahap, yaitu tahap akademik dan tahap profesi dokter. Tahap sarjana kedokteran dilakukan minimal 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap profesi dokter dilakukan minimal 3 semester (minimal 72 minggu atau minimal 2880 jam) di RS Pendidikan dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar Dokter (dr). Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective/Early Clinical Exposure, Systematic) (KKI, 2006a).

Kurikulum pendidikan dokter di tingkat institusi terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh KKI dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum. Muatan lokal kurikulum institusi dikembangkan oleh setiap institusi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal, yang dapat merupakan materi wajib dan atau materi elektif. Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

E. Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran

Institusi Pendidikan Kedokteran harus memiliki izin penyelenggaraan yang sah dari Menteri Pendidikan Nasional, dengan struktur organisasi, uraian tugas, tatakerja dan program kerja yang jelas. Institusi Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari universitas yang berupa fakultas yang dipimpin oleh seorang dekan yang dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh satu atau beberapa wakil dekan sesuai dengan kebutuhan institusi, tetapi pada tahap awal dapat berupa jurusan, atau program studi, yang dipimpin oleh ketua departemen/bagian atau ketua program studi.


Fakultas harus memiliki senat fakultas yang menggambarkan perwakilan dari staf akademik di semua bagian. Jumlah departemen/bagian/laboratorium di institusi pendidikan kedokteran disesuaikan dengan tingkat perkembangan institusi yang mampu mendukung visi dan misi.

Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki sumber-sumber pembiayaan, baik dari mahasiswa maupun dari sumber-sumber lain, yang menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan, serta mempunyai dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran (KKI, 2006a).


BAB IIITUJUAN DAN MANFAAT


Setiap institusi pendidikan kedokteran harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter dilakukan melalui mekanisme akreditasi program studi kedokteran.

Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, yang mencerminkan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan profesi yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi. BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi kedokteran adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar pendidikan profesi dokter sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.


BAB IVASPEK-ASPEK PELAKSANAAN


A. Umum

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) prosedur akreditasi program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi program studi yang merupakan aturan main untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi kedokteran; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk borang program studi dan borang unit pengelola program studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

B. Standar Akreditasi Program Studi Kedokteran

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi kedokteran mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan


Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan profesi dokter Indonesia yang terdiri dari 9 standar pendidikan profesi yang mengacu pada Global Standard for Medical Education dari World Federation of Medical Education (WFME), yaitu:

Standar 1. Visi, misi, dan tujuan

Standar 2. Program pendidikan

Standar 3. Penilaian hasil belajar

Standar 4. Mahasiswa

Standar 5. Staf akademik

Standar 6. Sumber daya pendidikan

Standar 7. Evaluasi program pendidikan

Standar 8. Penyelenggaraan program dan administrasi pendidikan

Standar 9. Pembaruan berkesinambungan

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.


Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality


management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

Untuk mengelola program pendidikan, Institusi Pendidikan Dokter harus memiliki Unit Pendidikan Kedokteran yang memiliki kegiatan dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, strategi pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Unit ini beranggotakan personil dengan berbagai disiplin ilmu dan di bawah tanggungjawab pimpinan institusi.

Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dan adil. Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik dan profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk mendapat mahasiswa program studi dokter yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Lulus Sekolah Menengah Umum atau setara dari jurusan Ilmu Pengetahuan

Alam (IPA). Lulus seleksi penerimaan mahasiswa yang diadakan oleh institusi pendidikan

yang bersangkutan, yang meliputi tes akademik atau memiliki prestasi khusus, tes psikologi, dan tes kesehatan.

Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Jumlah mahasiswa baru setiap angkatan maksimal 20% dari jumlah seluruh mahasiswa pendidikan dokter. Jumlah mahasiswa Institusi Pendidikan Dokter didasarkan pada : Jumlah dosen (sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh). Sarana dan prasarana pendidikan. Daya tampung RS Pendidikan dan jejaringnya.

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk tahap akademik adalah satu dosen membimbing sebanyak-banyaknya 10 mahasiswa, dan untuk tahap profesi satu dosen membimbing sebanyak-banyaknya 5 mahasiswa.

Pelayanan akademik mahasiswa disediakan dalam bentuk pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa, Unit Bimbingan dan Konseling, serta berbagai sarana olahraga dan rekreasi.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Dokter (KKI, 2006b) serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi yang bersangkutan.

Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi kedokteran.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.


Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi dokter. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu. Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran keluarga yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based medicine.

Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik. Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.

Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

Ilmu kedokteran komunitas terdiri dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga dan pendidikan kesehatan masyarakat.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal


mungkin yang dimanfaatkan untuk mempelajari interaksi faktor penyebab, patogenesis, faktor fisik dan psikologis, keluarga, komunitas, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit pasien. Mahasiswa juga harus mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktek, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi dokter, kebutuhan remedial oleh mahasiswa serta meta-evaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud,


tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium biomedik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan dengan koleksi yang cukup, alat-alat kantor, dan lingkungan akademik lainnya, dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Dokter.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas dan balai pengobatan.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit pendidikan dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik dan profesi program studi kedokteran.

Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.


Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi pendidikan dokter yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik dan profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas dari suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi sarjana dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk efektivitas pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

C. Prosedur Akreditasi Program Studi Kedokteran

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu kedokteran, yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi kedokteran negeri dan swasta. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

D. Instrumen Akreditasi Program Studi Kedokteran

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar, elemen dan butir penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen serta butir yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi-diri dan borang.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu program studi, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.


Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III dan Buku IV.

E. Kode Etik Akreditasi Program Studi Kedokteran

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak layak dilakukan oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi.


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam evaluasi-diri dan borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam instrumen akreditasi yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor.

Daya tampung adalah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran

sesuai dengan persyaratan ideal seperti yang telah ditetapkan dalam Standar Pendidikan Profesi Dokter.

Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar

negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Elemen penilaian adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu institusi perguruan tinggi atau program studi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi pendidikan kedokteran adalah institusi yang melaksanakan pendidikan dokter baik dalam bentuk fakultas, jurusan atau program studi yang merupakan pendidikan universitas (academic entity).

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Pendidikan kedokteran adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan layanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri atas dua tahap, yaitu pendidikan tahap akademik dan tahap profesi dokter.

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Standar kompetensi dokter adalah standar nasional keluaran program studi kedokteran sebagai bagian dari standar pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh KKI.

Standar pendidikan profesi dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menjalankan pendidikan dokter.

Tata pamong [governance] adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong dalam kegiatan bisnis, dan komunitas di luar lingkungan akademik.


Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peran yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peran yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.


DAFTAR RUJUKAN

KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). 2006a. Standar Pendidikan Profesi Dokter. Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.

KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). 2006b. Standar Kompetensi Dokter. Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

WFME (World Federation of Medical Education). 2003. Basic Medical Education. WFME Global Standards for Quality Improvement. University of Copenhagen, Copenhagen.

WFME (World Federation of Medical Education). 2005. Promotion of Accreditation of Basic Medical Education. University of Copenhagen, Copenhagen.

WHO/WFME. 2005. Guidelines for Accreditation of Basic Medical Education. Geneva/Copenhagen.


BUKU I - EVISEM UNIVERSITAS INDONESIAsipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PANDUAN AKREDITASI... · Web...

Documents

Transcript of BUKU I - EVISEM UNIVERSITAS INDONESIAsipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PANDUAN AKREDITASI... · Web...