BUDAYA HUKUM(LEGAL CULTURE)

Bambang Widodo Umar. Prof. Dr.Email : bw_umar@hotmail.com

Hp 08129644455

• Alle, Mark A., 1994. Code, Culture, and Custum: Foundation of Civil Case Verdort in a Nine teenth-Century Country Court. California: Stanford University Press.

• Blumer, Herbert,1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Methode,N.J:Prentice Hall, Inc.

• Cassirer, Ernst. 1990. Manusia dan Kebudayaan., Terj. Alois A Nogroho., Jakarta: Gramedia.

• Dewey John, 1998. Budaya dan Kebebasan. Terj. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Baru.

• Friedman, Lawrence, M. & Stewart Macaulay. 1976. Law and Behavioral Science, New York: The Bobbs Mcmill, Company Inc.

Buku Bacaan

• Geertz, Clifford, 1973. The Interpretation of Culture, New York: Basic Books, Inc.

• Koentjaraningrat, 1981. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia.

• Lev, Daniel S., 1988. Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia. Hukum dan Perkembangan Sosial, Edt AAG Peters, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

• Sidharta, B Arief,. 1993. Hukum, Efektifitas, Kultur Hukum. Tinjauan ttg Efektifitas hukum dalam perspektif Antropologi Sosial, Bandung: Citra Adytia Bakti.

• Spradley, James P., 1972. Culture and Cognation: Rules, Maps, and Plans, San Fransisco:Chander Publishing Company.

Pertanyaan Filosofi dalam Budaya Hukum

• Apa itu budaya hukum ? (Ontologi)• Mengapa manusia patuh kepada hukum?

(Epistemologi)• Untuk apa manusia patuh kepada hukum?

(Aksiologi)

• “Hukum yang dijalankan sehari-hari persis sama dengan apa yang tercantum di dalam peraturan“, adl suatu mitos (Chambliss dan Seidman)

TONGKATTONGKAT

AQUARIUMAQUARIUM

FALSAFAHORIENTAL

FALSAFAHOKSIDENTAL

INDIVIDUALKOMUNAL RASA, CIPTA, KARSA

HUKUMRESTITUTIF

HUKUMREPRESIF

AKALBUDI

BUDAYA

Durkheimian vc Webwerian

Filosofi Budaya Hukum

• Secara alami, fisik hewan lebih kuat dp manusia. Dirinya di alam alam semesta dpt menyesuaikan dengan sekelilingnya. Sedangkan manusia pada dasarnya lemah, untuk mengatasi kelemahan itu menusia menggunakan akalnya utk menciptakan peralatan agar mempertahankan/memperbaiki diri di alam semesta.

• Jadi unsur utama manusia adalah “akal” & “budi” atau lazim disebut pikiran & perasaan yg dengan hal itu ia menghasilkan “karya”. Akal dan budi itulah yang menjadi sumber menyalurkan rasa, cipta, & karsa.

Manusia & Kemanusiaan

NILAI MENTALITA (AKTIVITAS

JIWA, CARA BERFIKIR, BERPERASAAN) YG TERBENTUK DR PERILAKU MANUSIA MENJADI SEJUMLAH ANGGAPAN.

NORMA

UKURAN TTG SEJUMLAH PERILAKU YG DITERIMA & DISEPAKATI SECARA UMUM OLEH MASYARAKAT(VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS, LAWS).

FUNGSI PRANATA BUDAYA ADL SOCIAL RELATIONSHIP : KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION),

PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT), PENGUASAAN (DOMINATION) MENGGUNAKAN “HUKUM” SEBAGAI

LANDASAN UTAMANYA.

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Pranata Budaya

• R. Linton : Kebudayaan adl konfigurasi dr tingkah laku dan hasil laku yg unsur-2 pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat untuk kepentingan hidupnya.

• Edward B. Taylor : Budaya adalah suatu kesatuan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan lain dari manusia yang didapat sebagai anggota suatu masyarakat

• Collier & Thomas, Geertz, Scheider: Budaya adalah system simbol-simbol (lambang) yang berarti dan norma-norma yang secara historis disampaikan kepada satu sama lain.

B u d a y a

• Ernst Cassire : Budaya merupakan perspektif pengintegrasian pengalaman panjang dari leluhur masyarakat manusia tentang suatu perilaku berupa nilai-nilai, ajaran, dongeng, upacara agama maupun benda-benda material ciptaaan yg diteruskan kpd generasi berikutnya dan diterima oleh kebanyakan masyarakat sebagai ciri bagi masyarakat tersebut.

• Koentjoroningrat: Budaya adalah daya dari akal dan budi yang berupa rasa, cipta, & karsa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari rasa, cipta, dan karsa.

Hegel, Van Peursen, Michel Foucault

• Budaya bisa sbg sarana kemajuan dan bisa jg sbg sarana “ancaman” bagi kehidupan manusia. Menurutnya, dalam kebudayaan manusia tidak menerima begitu saja apa yg disediakan oleh alam dan tidak menerima begitu saja apa yg telah ia ciptakan.

• Dengan perilaku demikian manusia bisa terjebak oleh hasil karyanya sendiri apabila akal dan budinya tidak digunakan secara selaras (hasil teknologi dr paham modern menuju ke arah post-modern).

• Budaya ditentukan oleh : Tata Nilai Tekstual & Tata Nilai Aktual.

• Tata Nilai Tekstual adalah keseluruhan nilai-2 (filosofi, ilmu pengetahuan, aturan-aturan) dari generasi ke generasi yang dirumuskan suatu masyarakat/bangsa dlm berbagai naskah atau teks.

• Tata Nilai Aktual adalah keseluruhan nilai-2 yg benar2 dijadikan acuan dalam menentukan perilaku nyata.

• Tata Nilai adalah keseluruhan nilai-2 yg dipergunakan sbg pedoman hidup oleh seseorang, masyarakat maupun bangsa.

• Nilai adalah aktivitas jiwa, cara berfikir, & berperasaan (mentalita) yg terbentuk dr perilaku manusia menjadi sejumlah anggapan (baik/tidak baik).

• Norma adl ukuran ttg sejumlah perilaku yg diterima & disepakati secara umum oleh suatu masyarakat (Folkway, mores, customs, laws)

Tujuh Karakter Budaya 1. Pendorong bagi individu utk bersikap inovatif & berani

mengambil resiko.2. Pendorong bagi individu utk bisa memperlihatkan

ketepatan nalar & memperhatikan sesuatu secara detail.

3. Pendorong thd kehidupan utk lebih memusatkan perhatian pd “proses” dan “hasil” daripada sekedar

“teknik” yg digunakan.4.Orientasi individu (pertimbangan efek2 hubungan)

dengan individu lain.5. Orientasi individu (pertimbangan aktivitas yang diatur

dengan kelompok lain).6. Pendorong thd individu agar berlaku aktif dan bersaing,

tidak bersikap santai.7. Pendorong stabilitas bagi aktivitas individu untuk

mempertahankan status quo yang sebanding dg pertumbuhan.

Menilai suatu budaya dg menggunakan 7 karakter tsb menghasilkan gambaran ttg kebudayaan suatu masyarakat (bangsa). Pemahaman itu merupakandasar bagi anggota masyarakat untuk saling menerima dlm mengerjakan sgl sesuatu atas dasarpengertian bersama & cara bersikap yg ETIS.

1. Kebudayaan material (bersifat jasmani), yg meliputi benda-2 ciptaan manusia (alat perlengkapan hidup).2. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yg tdk dpt dilihat & diraba (religi, ideologi, doktrin, undang-2, bahasa, ilmu pengetahuan, sistem, metode)

• Kebudayaan “tidak” diwariskan scr generatif atau biologis, tetapi diperoleh dengan cara “belajar”.

Dua Bidang Kebudayaan

Dua Tingkat Budaya Hukum(Budaya Inti & Budaya yang Teramati)

CERITA-CERITAPeristiwa

Yg melahirkanNilai-nilai inti

UPACARA RITUALPeringatan yg menunjukkannilai-nilai inti

BUDAYA INTI(Nilai-2 Dasar)

Nilai-2 Kebenaran yg diakui/dihargai

KEPAHLAWANANOrang yg telahnenunjukkan

Pengabdian besar

SIMBOL-SIMBOLGambar, tanda-2, kata-2

bahasa, gedung2, hukum,ttg kebenaranErnst Cassirer, 1990.

Dimensi Kebudayaan

Pranata Kebudayaan

hukum

agama

pendidikan

budaya

ekonomi

politik

sosial

Budaya Hukum - Ilmu Hukum

No. Budaya Hukum Ilmu Hukum

1. Law in reality (pendekatan: socio-cultural)

Law in the books (pendekatan: Yuridis-Normatif)

2. Mempertimbangkan konteks sosio-budaya

Hukum dianggap mengatasi segala konteks

3. Fakta sosial Sain, sciense18

19

Budaya Hukum - Sosiologi Hukum

No

Budaya Hukum Sosiologi Hukum

1. Sejarah timbulnya dari perkembangan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Sejarah timbulnya dari dinamika masyarakat (interaksi sosial)

2. Masyarakat di dunia Non-Barat (non kompleks)

Masyarakat Barat yg kompleks

3. Cara berpikir masyarakat magis-religious, feodalistik

Cara berpikir masyarakat konseptual, individual, rasional

4. Beranggapan bahwa hukum itu universal (wajib dipatuhi)

Beranggapan bahwa hukum itu sebagai realitas sosial.

5. Hukum yg dipelajari: cakupan lokal, rigid, sakelyk.

Hukum yg dipelajari: tertulis dan tidak tertulis, fleksibel

20

Budaya Hukum - Hukum Adat

No Budaya Hukum Hukum Adat

1. Obyeknya perilaku manusia

yg menyangkut hukum

Obyeknya norma-2 hukum di

luar Per-UUan

2. Metode Pendekatan mutlak,

Absolut

Metode Pendekatan Sosiologis, fleksibel

3. Penelitian di lapangan dengan

memperhatikan tata-nilai masy

Penelitian lapangan dengan

memperhatikan interaksi sosial

4. Sumber data lapangan: informan, responden,

key informant, lembaga-2

hukum

Sumber data lapangan: key

Informan, pejabat hukum,

sistem sosial.

5. Norma-2 hukum yg nyata

berlaku pd titik akhir

Norma-2 hukum yg ideal

berlaku pd titik awal

Budaya Hukum : Pengetahuan yang mempelajari tingkat

kepatuhan manusia terhadap hukum. Sosilogi Hukum :• Pengetahuan yg mempelajari interelasi antar

manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan bermasyarakat

Teori Hukum : Ajaran yang dikemukakan oleh seorang ahli

hukum tentang hukum yang diperoleh melalui suatu kajian yang mendalam dengan metode atau prosedur ilmiah.

Asas Hukum : Dasar dasar umum yang terkandung dalam

peraturan hukum dasar dasar umum tersebut mengandung nilai nilai etis

Politik Hukum : Perwujudan kehendak dari

Pemerintah/Penyelenggara negara hukum yang berlaku di wilayah dan ke arah mana hukum itu di kembangkan.

Kaidah Hukum/Norma Hukum : Adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh

penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan

Praktik Hukum : Pelaksanaan dan penerapan hukum dan

aturan-aturan yang telah dibuat pada kaedah hukum dalam peristiwa konkret

Catatan : Dari bagan ini tampak jelas hubungan

keterkaitan antara filsafat hukum sampai dengan praktik hukum

Budaya Hukum

Sosiologi Hukum

Teori Hukum Asas Hukum

Politik Hukum

KaidahHukum/Norma Hukum

(Hukum in Abstraco)

Praktik Hukum(Hukum in Concreto)

22

1. Memahami kenyataan sosio-legal dalam kehidupan sehari-hari yang sering berbeda dengan aspek normatif hukum

2. Memahami kenyataan sosio-legal pada masyarakat Non-Barat (‘adat’) yang sering berbeda dengan masyarakat Barat

3. Memahami adanya kemajemukan budaya plural society yang sangat berpengaruh terhadap hukum

4. Memahami dinamika & Perubahan socio-legal culture di dalam masyarakat

5. Untuk memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis hukum yang diharapkan dapat menumbuhkan sifat kritis shg mampu menilai dengan cermat dan menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat.

Faedah Mempelajari Budaya Hukum

H u k u m (The Meaning of Law)

• J. Van Kan, hukum sbg keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-2 orang dalam masyarakat.

• Rudolf von Jhering menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.

• Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.

• Curzon, menyatakan bahwa batas-batas hukum tidak bisa ditentukan secara tegas, ia menyentuh masalah sosial, ekonomi, budaya, sejarah, politik, manajemen, filsafat dan sebagainya.

• Hukum merupakan sebuah wilayah ilmu yang sangat luas dan mendasar, sehingga para pakar mendefinisikan hukum sesuai dengan aliran pemikiran yang dianutnya.

• Fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan penegakan hukum sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

• Dalam proses penegakkan hukum, hukum perlu didukung oleh beberapa komponen, yaitu:– Peraturan perundang-undangan - Sarana prasara– Sistem hukum - Aparat penegak hukum– Pengorganisasian - Masyarakat

• Kesadaran hukum warga masyarakat melahirkan budaya hukum di tengah-tengah masyarakat.

• Budaya hukum adalah sebuah kondisi di mana hukum berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat menaati hukum bukan karena takut sanksi, tetapi lebih dari itu masyarakat taat hukum karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dan kesadaran hukum masyarakat itu dapat tumbuh jika disertai pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat dari hakikat hukum.

Hukum Normatif, Legalislitik (Positivistik, Formalistik)

Dalam hal ini hukum dipandang sbg bangunan norma yang harus dipahami secara ”tekstual normatif” atau teks book sesuai dengan bunyi yang ada di dlm undang-undang/ peraturan yang tertulis.

Pemahaman teks-teks normatif itu dengan menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern).

Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.

Pandangan ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yg tertulis.

Contoh : Prinsip hukum bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dsb, namun dalam kenyataan terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan realita hukum.

Hukum Empiris, Realistis

Pendangan ini melihat hukum sbg salah satu bangunan sosial (social institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang/ peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan yang ada dalam kehidupan.

Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif tetapi secara ”kontekstual”. Karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya dilandasi oleh logika hukum saja tetapi juga dengan logika sosial budaya dalam rangka searching for the meaning terhadap suatu ”realita”.

Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.

Paradigma Hukum

PARADIGMA I(VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS).

PARADIGMA II(VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS).

HUKUM ANOMALI

REVOLUTION KRISIS

ANOMALI BARU

PARADIGMA : PANDANGAN FUNDAMENTAL TTG APA YG MENJADI POKOK PERSOALAN (SUBJECT MATTER) DALAM HUKUM

HUKUM BARU

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Budaya Hukum(Emile Durkheim)

Mayarakat

KETERATURANTINDAKAN

OTORITAS

Masyarakat

KEPENTINGANKOLEKTIF

KETERIKATANKELOMPOK

Disiplin

Pendidikan

Otonomi

Moralitas

MILIEU SUI GENERIS

KepatuhanKepada hukum

Baca buku Daniel S. Lev, 1988. Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia

Yang dikaji Budaya Hukum • Kajian budaya hukum tidak membatasi pada masyarakat &

kebudayaan tertentu saja (misal: budaya hukum hanya yg ada di indonesia);

• Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yg dipunyai manusia sebagai mahluk sosial yg isinya adalah perangkat-2 model pengetahuan yg secara selektif dapat digunakan untuk memahami & menginterpretasi lingkungan yg dihadapi & untuk mendorong & menciptakan tindakan-2 yg diperlukan (Suparlan, 2004: 158-159).

• Hukum yang dikaji bukan saja yg normatif, atau sekedar pengulangan perilaku, tapi interaksi dinamis antara sikap perilaku mansuai dengan hukum dalam aneka kehidupan masyarakat.

• Masyarakat dipandang scr Systemic & Holistic.

Budaya hukum merupakan kerangka acuan dalam kehidupan manusia sebagai “penuntun perilaku” dan “sistem aturan”. Bentuknya merupakan konkretisasi nilai-nilai a.l: Volkways, Mores, Customs, law yang terbentuk dari kebudayaan (T.O. Ihromi). Dengan demikian budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlakunya hukum dan keberhasilan dalam penegakan hukum.

Budaya Hukum :a.Internal Legal Culture : kultur yg dimiliki oleh struktur hukum b. External Legal Culture : kultur hukum masyarakat

pada umumnya

Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak compatible kedua substansi budaya hukum tsb dlm kehidupan masyarakat.

Fungsi Budaya Hukum

• Hukum terdapat di dlm setiap kehidupan masyarakat betapapun sederhana & kecilnya masyarakat itu.

• Untuk terwujudnya budaya hukum ada beberapa hal yang perlu menjadi pendukung, yaitu :

1. Compliance, diartikan sebagai kepatuhan hanya kpd hukum yg didasarkan pd harapan akan suatu imbalan untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yg mungkin dikenakan bila seseorang melanggar ketentuan hukum.

2. Identification, kepatuhan terhadap kaidah hukum bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dg mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

3. Internalization, tahap dmn seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi telah melembaga dalam dirinya.

Hukum dan Kebudayaan

• Hukum sebagai kompleks peraturan yang tertulis & tdk tertulis umumnya bersifat memaksa bagi perilaku manusia dalam bermasyarakat dengan tujuan utk mewujudkan keadilan, tata-tertib & perdamaian

• Hukum tidak lepas dari kebudayaan manusia, namun kehadiran hukum jg tdk jarang menjadi beban bagi manusia. Ini disebabkan krn hukum & budaya tdk selalu compatibel. Inilah sebagai isu utama dalam budaya hukum, hukum sbg sistem formal yg dibuat untuk mengatur perilaku manusia tdk hadir scr konsisten sesuai dengan apa yang talah disepakati bersama & ditetapkan.

• Kondisi demikian menunjukkan bhw “kesadaran hukum” masyarakat belum melahirkan “budaya

hukum” di tengah-2 masyarakatnya.

• Budaya hukum akan muncul jika kesadaran hukum masyarakat tumbuh. Demikian pula kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh jika disertai pemahaman tentang makna dan hakikat dari hukum itu sendiri (dengan kata lain sampai sejauhmana pengetahuan hukum masyarakat).

• Pengetahuan Hukum adl pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis, dimana pengetahuan itu berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

• Tidak ada hukum yg mengikat warga masyarakat kecuali kesadaran hukumnya telah kuat. Dalam hal ini mengikatnya hukum terutama tergantung pada “keyakinan seseorang” (rechtsbewustzijn) akan manfaat daripada hukum itu sendiri.

• Kesadaran hukum berbeda dg “perasaan hukum”. Perasaan hukum diartikan sbg penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih merupakan perumusan penilaian terhadap kepatuhan hukum dari warga masyarakatnya sendiri, bukan dari penguasa.

• Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum tersebut merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum.

• Dengan demikian dpt dikatakan bhw hukum bukan sekedar “alat” yang dapat dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya.

T E S I S

Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : Tindakan (act), sesuatu (thing), dan makna (meaning).

Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, adalah menyangkut segi falsafati, intelektualitas maupun jiwa yang melatar belakangi terbentuknya hukum.

• Hukum memiliki daya mengatur jika scr relatif sdh dipersatukan dlm kelompok-2 sosial, juga dlm sistem sosial sebagai suatu budaya.

• Hukum bersifat memaksa ttp paksaan bukan merupakan syarat, kemanfaatanlah yang menjadi ukuran budaya. Paksaan lebih utk melindungi sistem sosial dp hukum.

CONCENSUS WRITTEN LAW

NORM, VALUE

S, IMAN, TAQW

A

PLATFORM

Erosi dalam Budaya Hukum

• Tiga pilar yang sangat mempengaruhi upaya dlm membangun budaya hukum, dan ke tiganya berjalan di atas suatu platform.

• Norma, Value, Iman, Taqwa - sifatnya vertikal antara manusia dengan penciptanya.

• Hukum tertulis (written law), undang-undang, PP, Kepmen, Kepdirjen- sifatnya horizontal bertumpu pada aparat penegak hukum & pengadilan sebagai lembaga yang menjamin ditegakannya keadilan dan benaran.

• Konsensus, hukum tidak tertulis, hukum adat sifatnya juga horizontal ttp tdk mengandalkan pengadilan & aparat untuk menegakan kebenaran & keadilan, tetapi menggunakan “Social Power".

• Ke tiga pilar tsb berjalan pada platform dimana masyarakat berada. Platform ini menjadi menarik untuk dibahas karena perubahan atas dinamika platform tsb sangat mempengaruhi dominasi diantara ke tiga pilar di atas.

• Platform tempat pilar-pilar tsb sangat sensitif terhadap kecepatan pergerakan informasi & pengetahuan di dalamnya. Bahkan pd sisi ekstrim dimana informasi & pengetahuan bergerak dengan sangat cepat & effisien bukan mustahil manusia akan kembali ke masa lalu dimana hanya konsensus (hukum tidak tertulis) dan keimanan / taqwa (hukum Allah SWT) yang akan mengatur sosial & budaya manusia.

• Platform adalah tempat manusia berpijak, berkarya & berinteraksi. Platform akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dari ilpengtek. Perkembangan awalnya cenderung akan mempercepat proses transportasi fisik yang berlanjut dengan percepatan transfer informasi yang menstimulasi percepatan transfer budaya.

• Pada ribuan tahun yang lalu, peradaban manusia masih sangat sederhana teknologi dikembangkan untuk mempermudah & memperbaiki hidup manusia. Panah, senjata, bangunan rumah di bangun untuk menjamin rasa aman bagi manusia di dalamnya dari gangguan-gangguan fisik. Peninggalan sejarah berupa benteng, bangunan tua menjadi lambang kejayaan masa lalu umat manusia.

• Rasa aman memang di tumbuhkan dengan adanya platform fisik yg memagari umat dari lingkungan yang ganas. Pertikaian diselesaikan secara fisik, berperang, angkatan bersenjata menjadi sebuah andalan. Kepiawaian dalam mengunakan senjata & sarana fisik untuk menang dalam pertempuran menjadi idaman bagi setiap insan. Nuansa power & kekuasaan menjadi sangat dominan.

• Kini fenomena fisik ini merepresentasikan dirinya menjadi dinding-2 tebal yang sulit di tembus, kerahasiaan, birokrasi yang bekerja atas dasar mekanisme perwakilan yang dilegitimasi oleh undang-undang. Tatanan & struktur komando yang sangat kerucut bentuknya menjadi model aplikasi birokrasi utk menjamin terlaksananya hukum & pemerintahan.

Budaya Hukum dalam MasyarakatDIMENSI STRUKTUR FUNGSI UNSUR-UNSUR PROSES

BUDAYA HUKUM

MASYARAKAT LATENCY(Membentuk

pola perilaku)

TUJUAN

SISTEM SOSIAL

NORMA

SANKSI

BOUNDARY MAINTENANCE/ TAPAL BATAS/ ARAH

SYSTEMIC LINKAGE/ PEREKATAN

ORGANISASI

FORMAL

SOSIAL

INTEGRATION(Memper-satuKan)

PERINGKAT SOSIAL

STATUS/PERANAN

KEKUASAAN

FASILITAS

KOMUNIKASI

SOSIALISASI

KONTROL SOSIAL

INDIVIDUINDIVIDU

PERSONAL

GOAL(Pencapaian

tujuan)

ADAPTATION(Penyesuaian

)

KEYAKINAN

SENTIMEN/PERASAAN

TEKANAN/STRESS

KETEGANGAN/STRAIN

PELEMBAGAAN

PERUBAHAN

Budaya Hukum dalam Perubahan Sosial

• Perubahan sosial adl transformasi nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yg mempengaruhi pola berfikir dan pola perilaku individu (Macionis).

• Perubahan sosial merupakan modifikasi pengorganisasian di dlm masyarakat (Persell).

• Perubahan sosial menyangkut perubahan fungsi, peran, relasi, dan lembaga dalam struktur sosial (Farley).

• Kesimpulan :1. Budaya Hukum mengacu pd variasi hubungan antar individu,

kelompok, organisasi dan masyarakat dlm kurun waktu tertentu.2. Proses penggantian nilai-nilai budaya & institusi-institusi sosial dalam

konteks struktur dan organisasi masyarakat, menyangkut pula orientasi berfikir, & gaya hidup manusia yang berlangsung dlm kehidupan bersama.

Kuliah ke 3

4 (empat) Elemen yang mempersatukan MASYARAKAT dalam Budaya Hukum

1. IDEOLOGI, (keyakinan, pendirian, dan pengertian) merupakan dimensi GAGASAN dari kehidupan bersama (kesadaran sosialnya).

2. HUKUM, (aturan, norna, nilai, dan ketentuan-2) merupakan dimensi NORMATIF dari kehidupan bersama (institusi sosialnya).

3. INTERAKSI, merupakan dimensi TINDAKAN dalam kehidupan bersama (organisasi sosialnya).

4. KEPENTINGAN, (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap sumberdaya) merupakan dimensi KESEMPATAN kehidupan bersana (interaksi sosialnya)

GAGASAN + NORMATIF = KEBUDAYAANINTERAKSI + KEPENTINGAN = MEMPERKUAT RELASI

SOSIAL(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Budaya Hukum dalam Arus Politik dan Pembangunan

TUJUAN HUKUM

1. KEADILAN SOSIAL

2. KEBENARAN

3. KEMANFAATAN SOSIAL

ARUS POLITIK

PEMBANGUNAN NAS

PERUBAHAN

SOSIAL BUDAYAHUKUM

NETRALITAS HUKUM

KEBERFIHAKAN HUKUM

Perubahan Budaya Hukum

• Evolusi : perubahan budaya hukum dalam masyarakat bersifat alami, berlangsung tanpa suatu konsep.

• Transformasi : perubahan budaya hukum dalam masyarakat secara konsepsional dg mengadopsi sistem budaya hukum tertentu.

• Revolusi : Perubahan budaya hukum dalam masyarakat secara konsepsional dan radikal.

Hubungan Antara “Perubahan Sosial”dan “Budaya Hukum”

1. Resiprokal : penerapan tata-nilai yg bersifat saling mengisi, saling berbalasan, saling bermanfaat, saling tergantung, dan tidak saling merusak.

2. Kontradiktif : penerapan tata-nilai yg tdk bersifat sinkron, berlangsung scr monologis. Lembaga-lembaga yg terdapat di dalam masyarakat saling bertentangan dan menimbulkan konflik sosial yg berkepanjangan.

Gejala-gejala yg Muncul Dalam Perubahan Budaya Hukum

• Depersonalisasi, adanya frustasi dan apati (suatu kelumpuhan mental)• Pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-2 susila yg sebelumnya dianggap mutlak• Adanya generation gap (jurang kesenjangan perilaku antargenerasi)

SEBAB

SISTEM SOSIAL BERSIFAT KOMPLEKS

Konfigurasi Masalahdlm Perubahan Budaya Hukum

PROBLEM MAKRO STRATEGIS

PROBLEM MESSO TAKTIS

PROBLEM MIKRO TEKNIS

MASALAH PERUBAHAN UU

MASALAH KELEMBAGAAN

MASALAH PERSONAL

Dampak Perubahan Budaya Hukum

• PERUBAHAN KOMPOSISI (migrasi, demobilisasi, gerakan sosial, pudarnya nilai-nilai kearifan lokal dll.)

• PERUBAHAN STRUKTUR (ketimpangan lembaga, organisasi dan hubungan yang harmoni dll.)

• PERUBAHAN FUNGSI (meluasnya spesialisasi dan differensiasi yg menghancurkan peran keluarga, dll.)

• PERUBAHAN BATAS (penggabungan kelompok, mengendurnya kriteria keanggotaan, dll.)

• PERUBAHAN HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM (dominasi penguasaan politik atas organisasi, dll.)

• PERUBAHAN LINGKUNGAN (kerusakan ekologi, bencana alam, dll.)

Manipulasi sentimen etnis dan agama untuk kepentingan elit politik

Lingkungan hidup rusak akibat diskriminasi dlm peruntukan tanah, dan kebuasan eksploatasi sumber daya alam

Marginalisasi hak hidup warga asli/suku terasing

•Rakyat kecil dipakai untuk mendukung politik massa

•Rakyat kecil di pelosok terperangkap dalam tarik-ulur politik lokal

Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit

Kesenjangan

Polarisasi

• Proses terjadinya dua lapisan dlm masyarakat (lapisan atas dan lapisan bawah) yang menunjukkan perbedaan sikap dan kemampuan dalam merespon (menyerap) ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil pembangunan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesenjangan dlm kesejahteraan dan kemampuan kedua lapisan tersebut.

• Bentuk a.l kesenjangan dlm kesejahteraan, pendidikan, akses dlm berpolitik dll.

Alienasi• Keterasingan, ketidakberdayaan, ketidakberartian, keterpencilan, ketidakseimbangan diri

• Keterasingan diri atas karyanya sendiri di dalam masyarakat atau kelompok, disertai perasaan tanpa norma, tanpa arti, tanpa daya, tanpa kemampuan, tanpa perhatian, merasa rendah diri, terisolasi, dan tersingkir dlm kehidupan.

Anomali• Anomali adalah proses penyimpangan

fungsi-fungsi lembaga dalam masyarakat yg tdk segera diperbaiki peranannya sehingga menimbulkan kegalauan atau keadaan anomi.

• Bentuknya berupa pelanggaran thd norma-norma sosial yg tlh melembaga atau mapan, tidak ada sanksi yg efektif, & tidak melakukan perubahan scr substansial cara utk mengatasi masalah.

A n o m i (Emile Durkheim)

Anomi adalah keadaan deregulation dalam masyarakat, karena tidak ditaatinya aturan‑aturan yang telah mapan (aturan lama ditinggalkan sedangkan aturan baru belum ada), kehidupan menjadi seolah-olah tanpa pedoman, orang sulit manangkap apa yang diharapkan dari orang lain baik untuk bersikap maupun bertindak, sehingga keadaan menjadi galau atau membingungkan.

A n o m i (R.K.Merton)• Innovation (pembaharuan) adalah keadaan di mana

tujuan dalam masyrakat diakui dan dipelihara, akan tetapi tdk terjadi perubahan sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Masyarakat masih ada yang percaya dengan cara-cara lama untuk mencapai tujuan, namun beralih menggunakan sarana baru jika menemui halangan terhadap cara yang digunakan untuk mencapai kesusksesan.

• Conformity (menyetujui) adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menerima tujuan dan sarana‑sarana baru (legitimate mean) yang berkembang di masyarakat karena ada tekanan sosial. Di sisi lain meskipun masyarakat memiliki sarana yang terbatas tetapi tidak melakukan penyimpangan, mereka melanjutkan pencapaian tujuan hidup dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional dengan mana kesusksesan akan dicapai.

• Ritualism (tatacara keagamaan) yaitu keadaan di mana warga masyarakat yang telah menerima tujuan dan sarana-sarana baru, namun sarana sarana baru tidak kunjung diadakan. Masyarakat meredakan ketegangan dengan menurunkan skala aspirasi sampai pada batas yang bisa mereka capai daripada mengejar tujuan budaya kesuksesan yg hanya ilusi.

• Retreatism (penarikan diri) yaitu keadaan di mana warga masyarakat melepaskan tujuan budaya sukses dan sarana-sarana sah. Warga masyarakat mulai menyesuaikan diri dari menurut cara-cara sendiri, misalnya dengan mabok-mabokan, pecandu narkoba hingga puncaknya bunuh diri.

• Rebellion (pemberontakan) yaitu keadaan di mana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak, berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Meraka juga menginginkan utk mengubah sistem melalui social disobidien (pembangkangan sosial).

Involusi• Involusi adalah kemunduran, kemerosotan kebudayaan

kr ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan sosial sudah mencapai bentuk yang pasti, namun tidak berhasil diseimbangkan atau diubah menjadi suatu pola baru, justru terus berkembang hingga menjadi semakin rumit.

• Bentuknya berupa peningkatan teknik melangsungkan kehidupan atas dasar ketertutupan (exclucivisme), dlm konteks mekanisme daya tahan masyarakat (defence-mechanisme), hingga sikap sosial mengalami dehumanisasi, kepekaan sosial menghilang, persepsi sosial menjadi kabur, kebanggan hanya pada lambang-lambang kesuksesan, mabuk kekuasaan, materi dan panik

Patologi• Semua tingkah laku yg bertentangan dg norma kebaikan,

stabilitas lokal, pola kesedarhanaan, moralitas, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Penyakit Masyarakat).

• Perkembangan tdk seimbang dari macam-macam bagian kebudayaan, sehingga melahirkan kesenjangan sosial, kelambatan kultural (cultur lag), disorganisasi sosial, hingga disintegrasi sosial.

• Inter-dependensi antara disorganisasi sosial & lingkungan budaya yang buruk merupakan rangsangan bagi orang normal menjadi sakit sosial (sosiopatik).

Erosion Patron-Client

Pengikisan hubungan ketergantungan antara Klien (yang dipimpin, dilindungi, anggota) terhadap Patron (Pelindung, Pemimpin) disebabkan oleh menguatnya nilai kesadaran rasional di satu sisi, di sisi laian melemahnya nilai ketauladanan dan rasa tanggungjawab) Patron sbg pengaruh dr orientasi materi yg menonjol, serta berfikir dan bertindak scr ekonomis.

C r i s i s• Krisis adl proses melemahnya daya pengikat

sosial berupa nilai-nilai, lembaga-lembaga, fungsi-fungsi, status-status, peranan-peranan, mekanisme, tata-cara hidup dalam masyarakat

• Bentuknya berupa kontradiksi-kontradiksi sikap dan tindakan dlm bentuk arogan, brutal, agresif, anarkhi di masyarakat dalam menghadapi setiap kebijakan yg dianggap tidak selaras dengan pendapat umum

C h a o s

Proses kerusakan daya pengikat sosial yang berlangsung secara tumpang-tindih dengan tidak berfungsinya kelembagaan formal maupun non-formal (struktural dan kultural) dlm kehidupan sosial sehingga sulit dibedakan mana tindakan – kebijakan yang menurut nilai, norma-norma, kaedah-kaedah, aturan-aturan yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya sehingga timbul suasana kalut, kacau-balau, tidak menentu,tidak tentram, dan tidak aman

C r i m e• Crime is societal problem not criminal

justice problem (Radcliff Brown).

• Tindakan yang bertentangan dg rasa solidaritas kelompok (Thomas).

• Pelanggaran thd perasaan ttg kasihan dan kejujuran (Garofalo).

• Konsep kejahatan sering dilihat dr aspek kegarangan tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor = kejahatan yg kurang serius)

•Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yg dilakukan oleh sekelompok orang scr sistematis (modus operandi).

•Criminal Organization : Suatu organisasi yg didirikan oleh para penjahat utk mengoptimalkan pencapaian tujuan (punya struktur organisasi yg jelas, memiliki keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan, menggunakan akumulasi kekuasaan

•State Organized Crime : tindakan yg menurut hk ditentukan sbg kejahatan & dilakukan olh pejabat pmrth dlm menunaikan tugas dr negara

•Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2) pembersihan etnik (genocide; 3) perbudaan dll.

Kejahatan Pada Masyarakat Industri

• Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan konvesional yg berdimensi baru, memanfaatkan teknologi komunikasi, transpotasi (kapal curah, container, cargo air transportation, diplomatic bag dll).

• Penyebaran hama & penyakit mll bahan makanan import kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yg kondisi alat angkutnya buruk, maupun yg tertahan di pelabuhan tujuan.

• Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt makanan, minuman, drug mll pengemasan & peredaran yg tdk konvensional (pembuangan limbah 3B, debt collector).

• Pemalsuan merk dagang terkenal & pembajakan hak paten.

• Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak.

• Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa telp, money laundry.

• Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yg bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja berat & diburu wakt.

• Cyber crime (kejahatan maya.• Kejahatan asuransi.

White Collor Crime

• Ciri-2 WCC menurut Laura Snider :

- Dilakukan dlm konteks kewenangan.

- Berlindung di balik jabatan.

- Akibat yg ditimbulkan meluas.

- Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.

- Dilakukan dlm konteks sindikat.

• Label yg mengandung pesan moral & politik utk kejahatan yg dilakukan olh orang-2 yg memiliki kedudukan sosial tinggi & terhormat dlm pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif).

• Kegiatan tdk sah tanpa menggunakan kekerasan scr langsung teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.

• WCC menggugurkan teori yg menyatakan pelaku kriminal adl orang-2 yg berasal dr kelas sosial & ekonomi rendah.

Judicial Activism• Hakim yg mengembangkan atau

memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum menurut pendapatnya sendiri.

• Kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas atau mempersempit pengertian peraturan hukum dan ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat peraturan hukum dan ketetapan tersebut.

Judicial CrimeKejahatan yang dilakukan olh aparat penegak hukum dlm konteks jabatan & kekuasaan nya untuk menetapkan seseorang atau sekelompok orang salah atau tdk bersalah dangan cara menyimpangkan perkara dari tujuan hukum shg menguntungkan diri sendiri & merugikan fihak lain yg berperkara serta merusak tatanan hukum.

Criminal LawyerAktivitas lawyer yang menjadi langganan pelanggar hukum baik perorangan maupun terorganisir. Pekerjaannya : merekayasa alibi, mengatur pertemuan yg bersifat tersembunyi, mempengaruhi polisi, jaksa maupun hakin dlm membuat berita acara, menuntut hingga menyidangkan perkara. Juga menakuti saksi, mengaburkan peristiwa/perkara mll mass media, dg cara menyuap aparat gakkum, hingga mengancam keselamatan hakim.

Extra Judicial Crime• Lembaga yg terbentuk kr ketidakpuasan

masyarakat atas kinerja para penegak hukum.

• Masyarakat tdk mempercayai integritas moral para penegak hukum kr aparat tlah melakukan penyalahgunaan wewenang & memberi perlindungan thd praktek-2 kejahatan.

• Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn tindakan suci (mahatma) & mrpkn hk positif.

• Masyarakat melakukan upaya penegakan hukum menurut pandangan & cara-cara mereka sendiri.

Kuliah ke 4

Pelembagaan Hukum

PRANATA HUKUM Subyek Hukum Masyarakat Hukum Peranan Hukum Peristiwa Hukum Hubungan Hukum Obyek Hukum

TATA HUKUMEropa Kontinental (Civil Law)Anglo Saxon (Common Law)Hukum IslamHukum Adat

WORKING SYSTEM

Struktur Hukum Substansi Hukum Budaya Hukum

Baca buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.

Struktur Hukum Substansi Hukum Budaya Hukum

Working System

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri,

artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu

yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

dapat diterapkan dalam masyarakat.

Misal : UU

Budaya hukum ini terkait dengan sitem kelembagaan formal dan non formal (sosial) hukum dalam penyelenggaraan hukum di suatu masyarakat (bangsa, negara), wujudnya adl kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang

menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-

lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta

kinerja mereka.

Lembaga Eksekutif Lembaga Legislatif Lembaga Yudikatif

1. Subyek HukumAdalah pengemban hak dan kewajiban. Siapa saja? Orang pribadi dan badan hukum

2. Masyarakat HukumKumpulan dari subyek hukum di dalam suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur dan hukum yang tercipta dalam hubungan dengan masyarakat itu sendiri, bersifat abstrak dan memerlukan adanya relation and communication.

3. Peranan HukumTerdiri dari hak (fakultatif) dan kewajiban (imperatif).

4. Peristiwa HukumMerupakan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban

5. Hubungan HukumBisa sederajat, timbal baik, dan timpang

6. Obyek HukumSegala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum, meliputi: materiil dan immateriil

Pranata Hukum

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)Dari Romawi berkembang ke Jerman, Belanda, Perancis, Italia, IndonesiaBahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum menjadi tujuan utama hukum, terwujud bila ssgl tingkah laku manusia dalam pergaulan diatur dengan peraturan tertulis. Adagium: “tidak ada hukum selain undang-undang” (hukum diidentikkan dengan undang-undang).Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakanhukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak dapat mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu:

Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum PidanaHukum Privat: Hukum Perdata, Hukum Dagang

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)Dianut negara-negara anggota persemakmuran Inggris, AS, Kanada, Amerika Utara.Bersumber pada putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan2 hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan2 hukum dan menciptakan prinsip2 hukum yang baru yang berguna bagi pegangan hakim2 yang lain dalam memutuskan perkara sejenis. Asas doctrine of precedent, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis.Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu hukum publik dan hukum privat.

3. Sistem Hukum AdatBersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat: tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang.

4. Sistem Hukum Islam Bersumber pada Al Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas.

Sistem Hukum (Tata Hukum)

Proses Pelembagaan Budaya Hukum

• Melalui institusi atau non-institusi

• Lisan, simbolik atau kekerasan• Imbalan atau hukuman• Formal atau Non-formal• Sosialisasi• Rekayasa sosial

Pelembagaan Budaya HukumPelembagaan Budaya Hukum

Falsafati Falsafati Social dynamic

Social dynamic

Socio legalSocio legal

Filsafat Filsafat Status NaturalisStatus Naturalis Adat-istiadatAdat-istiadat

Homohomoni lupusHomohomoni lupus

Social contractSocial contract

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes John LockeJohn Locke

Non HAM/TotaliterNon HAM/TotaliterHAM/DemokrasiHAM/Demokrasi

Lembaga Hukum Formal

Lembaga Hukum Formal

Lembaha Hukum SosialLembaha Hukum Sosial

IdeologiIdeologi

DemokrasiDemokrasi

Informal ledear

Informal ledear

NegaraNegara

Sistem pmrthSistem pmrth

Sistem kekuasaan

Sistem kekuasaan

BUDAYA H U K U M

Sistem epoleksosSistem epoleksos

Alih-Alih Pelembagaan Budaya Hukum

GOVERNMENT

RULE MAKING INSTITUTION

RULE MAKING SOCIETY

ALL OTHER SOCIETAL ALL PERSONAL FORCE

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

FEED

BA

CK

SUBYEKTIVASI

INTERNALISASI

OBYEKTIVASI

BUDAYA

HUKUM

Hukum vs IdeologiKart Mannheim (1922) mengatakan bahwa, setiap pelembagaan hukum tidak pernah merupakan refleksi yang netral melainkan selalu berhubungan dengan situasi sosial yang bersifat ideologis.

Ideologi menurut Antoine Destutt de Tracy (1796) merupakan gagasan mendasar manusia untuk menunjukan arah kpd masyrakat agar menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.

Di sisi yang lain ideologi dapat digunakan untuk membangun pandangan masyarakat agar tetap pada haluan tertentu (status quo).

• Munculnya kebutuhan masyarakat akan ideologi sbg way of life dijelaskan oleh C. Geertz (1994) dalam dua teori, yaitu teori kepentingan ttg ideologi (the interest theory) dan teori ketegangan ttg ideologi (the strain theory). Menurut teori yang pertama ideologi adalah topeng atau senjata yang dipergunakan untuk mengejar keuntungan mendapat/mempertahankan kekuasaan. Sedangkan menurut teori kedua, ideologi adalah obat untuk menyembuhkan kekacauan/ketidakseimbangan sosio-psikologis dalam kerangka untuk menghindari kecemasan masyarakat.

• Pada masa sebelum Freud, ideologi adalah konsep yang dihubungkan dengan ”kesadaran”. Namun setelah ada pengaruh dari Sigmund Freud (1957 ke dalam ilmu-ilmu sosial, ideologi lebih dihubungkan dengan ”alam bawah sadar”.

Kesadaran Palsu• Ideologi dapat melahirkan dua macam kesadaran

(1) kesadaran asli (class counciousness) (2) kesadaran palsu (fales counciousness), yaitu

tiadanya kemampuan kritis memahami dirinya berada dlm kondisi dieksploitasi (Karl Marx).

• Antonio Gramsci - ideologi, agama, filsafat, hukum yang berkembang di masyarakat jk tdk disertai unsur-unsur kelembagaan yg dibutuhkan untuk mengimplementasikan tata-nilai tsb, justru akan melahirkan kesadaran palsu. Kesadaran itu membuat manusia tdk berorientasi pd kenyataan tetapi hanya angan-angan. Inilah yang dikatakan sbg kesadaran palsu, kesadaran yg dituntun oleh tujuan-tujuan subyektif sang penciptanya.

(Baca buku “Tafsir Sosial atas Kenyataan – Peter L Berger)

Masalah-2 yang Dihadapi dalam Pelembagaan Hukum

• Perkembangan tuntutan Hak Asasi Manusia• Alih teknologi, inflasi, tawar-menawar secara

kolektif (collective bargaining)• Biaya pemerintahan (government budgeting), • Inovasi kelembagaan (institutional innovation), • Restrukturisasi sosial (social restructuring)• Keikutsertaan buruh dalam mengelola

perusahaan, juga dalam hal penentuan kebijaksanan (codetermination) serta keterlibatan buruh dlm manajemen (worker’s self management)

• Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender, dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan dst)

• Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem peradilan dll

• Kebebasan vs kekerasan.• Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul,

mengelaurkan pendapat dll)• Pembagian waris bagi wanita.• Alokasi & peruntukan tanah.• Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik).• Perkawinan sesasama jenis. dll

• Substansi hukum terdiri dr : aturan, norma, & pola perilaku (hk yg tertulis & hk yg berlaku – hidup dalam masyarakat).

• Struktur Hukum terdiri dr : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).

• Budaya hukum terdiri dr : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.

Sistem Hukum (Friedman)

Adl seperangkat prasarana hukum yg meliputi sub-stansi hk, struktur hukum, & budaya hukum

Negara Hukum• Eropa Kontinental – Negara Hukum adl ngr yg berdiri

di atas hk yg menjamin “keadilan” bagi warga negaranya (Aristoteles)

• Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup wrg ngr. Sbg dasar dp keadilan perlu diajarkan rasa susila kdp setiap manusia.

• Paham laissez faire laissez aller – biarlah setiap warga masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya

• Dua unsur pokok negara hukum (Imanuel Kant) :1. Perlindungan terhadap HAM.2. Adanya “pemisahan kekuasaan”

• Tipe Negara Hukum : Ngr Kesejahteraan (welfare State), negara yg bertangunngjawab atas kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan).

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

• Anglo Saxon– tidak mengenal negara hukum tetapi yang dikenal adl “the rule of law” = pemerintahan olh hukum (Dicey). Perspektif ini adalah kelanjutan dari ajaran John Locke.

• Tiga unsur pokok rule of law :1. Supremacy of the law.2. Equality befor the law (kddkn sama didpn hk)3. Hak asasi tdk bersumber pd konstitusi/UUD (penegasan) ttp diakui ada sejak manusia dilahirkan (declaration of human right)

Rule of Law

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

Kekuasaan (Power)• Di negara demokrasi, kekuasaan adalah ditangan

rakyat, jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi juga bisa ditempuh melalui jalur partai politik. Karena itu partai politik menjadi wadah untuk merebut konstituen pada masa pemilu.

• Kekuasaan politik berdasarkan paham Trias politika menganut bentuk “pemisahan kekuasaan” (separation of power), sedangkan pd negara integralistik menganut “pembagian kekuasaan” (distribution of power). Keduanya menuntut sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi yang tidak sama..

• Variasi yang dekat dari kekuasan politik adalah kewenangan (authority), yaitu kemampuan atas dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari negara untuk membuat orang lain melakukan suatu.

• Contoh, seorang polisi yang menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.

• Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering terdengar (Power tends to corrupct). Apa benar?? Memang belum tentu benar.

• Lenski (1966) menjelaskan, besarnya kekuasaan dalam suatu hubungan sangat tergantung pada penyebaran ”ketergantungan” dan ketersediaan jalan untuk ”melepaskan diri” (ceteris paribus atau hub yg tdk mengikat), dan sistem ”pengawasan” yang efektif.

• Semakin besar ketergantungan dan semakin sulit pelepasan diri, maka akan semakin banyak penyimpangan yg terjadi. Akibatnya kelembagan yang terlibat di dalamnya dalam hubungan yang tidak seimbang.

Kedaulatan Negara

Kedaulatan dalam perspektif tradisional selalu berkaitan dengan institusi yang bernama “negara”. Kedaulatan negara berwujud  sebagai “hak kemerdekaan dan otoritas untuk mengatur urusan domestik”. Pemerintah sebuah negara baik itu negara demokratis maupun negara otoriter berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dari penyelenggaraan negara, termasuk dalam mengendalikan sumberdaya alam maupun manusianya.

Lemahnya Kedaulatan NegaraTumbuh dan berkembangnya sentra-sentra kekuasaan pada lembaga-lembaga masyarakat (politik, ekonomi, hukum dll) menggeser kekuasaan tidak sepenuhnya pada “negara” (cq pemerintah).

Pengembangan norma-norma universal seperti perlindungan atas hak asasi manusia serta hukum-hukum kemanusiaan internasional menjadi nilai-nilai individu diadopsi oleh banyak negara. Tahun 1992 Boutros Boutros Ghali menyatakan bahwa “masa kedaulatan yang absolute dan eksklusif telah lewat. Teorinya tdk pernah sesuai dengan kenyataan”.

Ketiga kemampuan negara dalam memonopoli dan mengelola alat-alat kekerasan seperti militer dan polisi ternyata sangat terbatas, terbukti pada menjamurnya satuan-satuan pengamanan swasta pada sektor-sektor tertentu

Kedaulatan Hukum

• Kedaulatan hukum pada dasarnya merupakan kelanjutan daripada kedaulatan rakyat.

• Hukum berdaulat kr sifatnya imperatif (tanpa diterima olh rakyatpun hk tetap berlaku, Hans Kelsen).

• Hukum berdaulat kr bersumber pada kesadaran hukum rakyat.

• Hukum yg baik adl hukum yg dibuat oleh penguasa dan diterima olh rakyat kr mencerminkan harapan rakyat.

• Dalam kenyataan hal itu sulit terjadi sebab melalui alih-alih pelembagaan hukum terdapat beberapa lembaga yang mempengaruhi

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

Pergeseran Paradigma Kedaulatan

KAUM REALISMelihat Kedaulatan Negara

sebagai harga mati yang harus dipertahankan

dengan kekuatan militer

KAUM LIBERALMelihat KesejehteraanIndividu lebih utama,

dan untuk itu kerjasamalintas negara lebih

dikedepankan

Home Land Security & Human Security

BERAKHIRNYA KEDAULATAN NEGARA ABSOLUT

Konsep Kedaulatan Kaum Realis

Kaum realis berpendapat bahwa manusia itu lemah, karena itu mereka harus bersatu untuk berjuang mempertahankan hidupnya, dengan demikian “negara” landasan utama yang harus dipertahankan kedaulatannya. Dalam proses mempertahankan kedaulatan tsb instrumen utama yang digunakan adalah kepentingan kolektif (Marx).

Konsep Kedaulatan Kaum Liberal

Kaum liberal berpendapat bhw manusia baik scr individu maupun kelompok selalu memiliki saling ketergantungan, mereka butuh hukum yang manjamin interaksi tsb karena itu negara harus dikedepankan dalam pemenuhan hak-haknya. Dalam proses pemenuhan inilah kemudian menjadi sebuah proses kooperatif antar hak-hak individu dengan negara (Human Security).

Hukum dlm Konteks Individu

Munculnya pengakuan terhadap hukum dengan diberi tanggung- jawab untuk menjamin hak-hak asasi manusia tanpa bisa mengurangi kadar apapun dan dalam waktu kapanpun.

Kedaulatan HukumKedaulatan Hukum

Hukum Publik Hukum PrivatQuasi

Lingkup Kedaulatan Hukum

Hk. Tata NegaraHk. Administrasi Negara

Hk. Pidana

Hk. WarisHk. KeluargaHk. PribadiHk. Harta Kekayaan

Hk. KetenagakerjaanHk. Perlindungan

KonsumenArbitrase dll

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.

Komponen Sistem Hukum1.Substansi Hukum : Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum2. Struktur Hukum : Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum3. Budaya Hukum : Ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai- nilai yg berhubungan dg hukum (bisa positip /negatip).

The Legal System(LAWRENCE M. FRIEDMAN , 1975)

BIDANG KERJANYA KEKUATAN SOSIAL

BIROKRASI & PENEGAK HUKUM

LEMBAGA PEMBUAT PERATURAN U

MP

AN

BA

LIK

UM

PA

N B

ALIK

NORMA

NORMANORMA

NORMA

PEMEGANG PERANAN

BIDANG BEKERJANYA

KEKUATAN SOSIAL

BIDANG BEKERJANYA

KEKUATAN SOSIAL

UMPAN BALIK

AKTIFITAS PENERAPAN SANKSI

Bekerjanya Hukum (R. Seidman : The State Law and Development,1978)

a. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lain mengenai dirinya.

b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks

c. Kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Kuliah ke 5

Konsepsi Penegakan Hukum

• FALSAFAH BANGSA

• IDEOLOGI NEGARA

• TUJUAN NEGARA

• BENTUK NEGARA

• SUSUNAN NEGARA

• SISTEM PEMERINTAHAN

• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

• ASPIRASI BANGSA

MASYARAKAT

C J S

PENEGAKAN HUKUM

BAGIAN DARI SISTEM SOSIAL

LEMBAGA-2PENEGAK

HUKUM

FUNGSI :• Menjaga dan menegakkan norma2 sosial • Perlindungan thd kelembagaan sosial• Menjamin keharmonisan sosial M

AS

YA

RA

KA

T

Lejitimasi Penegakan Hukum

1. LANDASAN IDEAL C J S

2. TUJUAN PENEGAKAN HUKUM

3. FUNGSI PENEGAKAN HUKUM

4. TUGAS PENEGAK HUKUM

5. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISSASI PENEGAK HUKUM

6. ASAS-ASAS DLM PENEGAKAN HUKUM

7. WEWENANG DAN TG JWB PENEGAK HK

8. PEMBINAAN FUNGSI PENEGAK HK

9. HUBUNGAN-2 ANTAR PENEGAK HK

DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG

UU C J S & PERUU-AN LAINNYA

Tujuan Penegakan Hukum

1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, TUJUAN PENEGAK HK MENGACU PADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.

FALSAFAH/

IDEOLOGI NEGARA

SISTEM KETATA NEGARA

TUJUAN CJS

2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN PENEGAKAN HK YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.

Mengapa Perlu Penegakan Hukum

1. SETIAP MASYARAKAT PERLU HUKUM

BENTUK-2 HUBUNGAN WARGA MASYARAKAT DLM KEHIDUPAN BERSAMA

MENGATUR

MEMAKSA

2. HUKUM = KAIDAH-2 DLM MASY YG DICIPTAKAN DGN DG HARAPAN UTK DIPATUHI

TUJUAN

MASYARAKAT HIDUP

HARMONI

• TUGAS • KEWENANGAN • TANGGUNGJAWAB

C J S

DIWADAHIDALAM

ORGANISASIC J S

TERDIRI DARI SUSUNAN PENGEMBANGAN FUNGSI

ORGANISASI

DI DALAM HUKUM KEDUDUKAN PENEGAK HK SAMA DENGAN WARGA

NEGARA LAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM

PERLU UU YG MENGATUR TTG

AGAR TIDAK TERJADI TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN HUKUM.

UNDANG-UNDANG C J S

TUGAS, STATUS, ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

PENEGAK HUKUM

-HAK WARGA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DLM PENEGAKAN HK.

-HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI APARAT PENEGAK HUKUM

&

Peran Lembaga Formal & Non-formal dalam Penegakan Hukum

• Kepolisian• Kejaksaan• Pengadilan • Adat-istiadat• Tokoh masyarakat

Penyimpangan Penegakan Hukum

Hukum dalam keadaan operasional tidak sepenuhnya dapat netral. Faktor-faktor yg mempengaruhi a.l adalah :

1. Kontradiksi Sistem Peradilan2. Profesionalisme penegak hukum3. Law as a tool of crime4. Moralitas & Kinerja para penegak

hukum5. Sarana & prasarana dlm penegakan

hukum6. Pengacara & peradabannya7. Judicial Crime

Penegakan Hukum• Energi yang digunakan untuk menghasilkan

produk hukum menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggarnya. Penegakan hukum menjadi upaya kuratif agar masyarakat tetap berperilaku sesuai hukum.

• Standar dalam penegakan hukum.– Sampai sejauh mana petugas terikat (patuh)

pada peraturan yang ada.– Teladan yang harus diberikan pada masyarakat.– Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi

penugasan yang diberikan pada petugas.

• Penegakan hukum yg benar melihat politik sbg masalah “hukum dan keadilan”, bukan melihat hukum-keadilan sebagai masalah politik.

• Jika hukum dan keadilan dipandang sebagai masalah politik, maka penegakan hukum menjadi masalah selera dan kepentingan; bisa dijual kepada yang kuat bisa disangkal kpd yang lemah, bisa ditunda dan ditawar menawarkan. Buahnya adl ketidakadilan.

Sarana/Fasilitas• Sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor

pendukung• Eksistensi lembaga hukum. Keberadaan

lembaga hukum sangat penting bagi bekerjanya hukum. Tanpa keberadaan lembaga hukum, hukum hanya merupakan tulisan di atas kertas karena tidak bisa dijalankan. Namun demikian, meskipun lembaganya telah tersedia, hukum tidak serta merta bisa bekerja sekalipun masyarakat telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum.

Usaha untuk meningkatkan Kesadaran Hukum

• Pengetahuan Hukum• Pemahaman Hukum• Penaatan Hukum• Pengharapan Terhadap Hukum• Peningkatan Kesadaran Hukum

Warga Masyarakat• Kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan

perundang-undangan derajat kepatuhan• Derajat kepatuhan merupakan indikator

berfungsinya hukum dalam masyarakat• Apabila peraturan buruk?• Apabila peraturan baik, sedangkan warga

masyarakat tidak mematuhi, faktor apa yang menyebabkannya?

• Apabila peraturan baik, petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan?

• Budaya hukum masyarakat. • Budaya hukum oleh Friedman diterjemahkan

sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

• Jika masyarakat mempunyai sikap dan nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada

Penaatan Hukum

Faktor yang membuat warga masyarakat taat pada hukum• Takut karena sanksi negatif, apabila

melanggar hukum• Untuk menjaga hubungan baik dengan

penguasa• Untuk menjaga hubungan baik dengan

rekan-rekan sesama• Karena hukum tersebut sesuai dengan

nilai-nilai yang dianutnya• Kepentingannya terjamin

Rangkuman

1. Ada tiga kekuatan yang berpengaruh terhadap budaya hukum, yaitu Tindakan (act), suatu kepentingan (thing), dan makna (meaning).

2. Secara struktural : hukum sebagai sistem nilai menjadi acuan utama bagi segala tindakan.

3. Budaya hukum adalah sebuah kondisi di mana hukum berjalan dengan benar, dan masyarakat menaati hukum bukan karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran hukum masyarakat sendiri, dan kesadaran hukum masyarakat itu tumbuh jika disertai pengetahuan dan pemahaman tentang makna dan hakikat hukum.

4. Budaya hukum sangat berpengaruh thd pembentukan kaidah hukum sebagai hukum in abstracto dan dalam penegakan hukum.

Tugas

Buat makalah sesuai dengan tema di bawah ini yang merefleksikan problem dlm

membina budaya hukum di Indonesia.

1. Budaya hukum dalam konteks pembangunan nasional.

2. Budaya hukum dalam konteks masyarakat multikulturalisme.

SEKIANSEKIANTERIMA KASIHTERIMA KASIH