1

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA(Bagian 2)

PENYERAHAN ESTAFET KEPEMIMPIAN BSNP

BSNP LAKUKAN UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR DI 11 PROVINSI

ISSN: 0126-4605Vol.XII/No.3/September 2017

2

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Gambar sampul: Nara sumber uji publik rancangan standar kompetensi lulusan(SKL) berpose bersama setelah memberikan masukan terhadap ran-cangan SKL. Turut hadir dalam acara ini Ferdiansyah Wakil Ketua Komisi X DPR-RI dan para nara sumber dari aka-demisi dan praktisi pendidikan.

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada edisi ketiga ini, Buletin BSNP menyajikan perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah. Perubahan SKL ini memiliki implikasi

terhadap standar isi, standar proses, standar penilaian dan instrumen akreditasi. Namun perubahan SKL ini tidak dimaksudkan untuk mengubah kurikulum yang sedang berjalan. Pada edisi ini pula, kami sajikan laporan kunjungan studi ke Filipina, kondisi sanitasi sekolah di Indonesia yang masih memprihatinkan, dan pengembangan skema kompetensi KKNI level IV. Tidak kalah pentingya adalah berita tentang estafet kepemimpinan BSNP dari Erika Budiarti Laconi kepada Bambang Suryadi, penilaian buku teks pelajaran dan kegiatan uji publik standar nasional pendidikan. Lensa BSNP dalam bentuk foto, juga kami sajikan untuk melengkapi edisi ini. Selamat membaca.

REDAKSI

PenanggungjawabBambang Suryadi, Ph.D.

Pemimpin RedaksiDr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.

Redaksi EksekutifProf. Ir. Zainal Arifin Hasibuan, Ph.D. Dr. Nanang Arif Guntoro, M.Si.Prof. Dr, Zaki Su’ud, M.Eng.Dr. Khomsiyah, MM, Ak.

Redaksi PelaksanaDr. Teuku Ramli Zakaria, M.A.

Penyunting/Editordr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Ed. Ph.D.Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, M.S.Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc.Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.

Desain Grafis & FotograferArief Rifai Dwiyanto, STIbar WarsitaFiqih Trihanda

Sekretaris RedaksiNing KarningsihNurul Najmah

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen, Jl. RS.

Fatmawati, Cipete, Jakarta SelatanEmail: info@bsnp-indonesia.org Telp. (021) 7668590

Website: http://www.bsnp-indonesia.org Fax. (021) 7668591

3 LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA

(Bagian 2)

9 BSNP dan UNICEF BAHAS SANITASI SEKOLAH

10 SELEKSI DAN PRA SELEKSI BTP KELAS V DAN VI SD

11 PERUBAHAN SKL TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENGUBAH KURIKULUM

13 FERDIANSYAH: BSNP PERLU MELAKUKAN SOSIALISASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

14 PENANDATANGANAN SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL IV

16 BSNP LAKUKAN UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR DI 11 PROVINSI

17 PENYERAHKAN ESTAFET KEPEMIMPIAN BSNP

18 UJIAN NASIONAL GELOMBANG II TAHUN 2017

20 LENSA BSNP

D A F T A R I S I

3

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

A. Pelatihan Guru

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013, Departemen Pendidikan Filipina melakukan pelatihan yang disebut dengan “intervention program for early language proficiency”. Peserta pelatihan adalah para kepala sekolah, guru, dan pengawas dari region, divison, dan district.

Materi pelatihan/training disiapkan dari Pusat, demikian juga pelatih/trainer-nya. Kemudian, region melakukan training kepada perwakilan trainer di setiap division dalam satu region. Trainer tersebut terdiri dari seorang guru dan 1 guru terbaik di setiap sekolah. Kepala sekolah dan guru terbaik ini nantinya yang akan melakukan training di sekolah masing-masing. Materi pelatihan meliputi curriculum content, metode pengajaran, teknik penilaian, dan pelaporan. Pelatihan dilakukan selama sepuluh hari, pada summer session, bulan April (saat libur sekolah).

Ada good practice dalam penyampaikan materi pelatihan, yaitu materi yang disampaikan oleh nara sumber dari Departemen Pendidikan selain disampaikan secara tertulis juga disampaikan dalam bentuk video. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh peserta, meskipun materi disampaikan oleh nara sumber yang berbeda. Pada akhir pelatihan, peserta mengikuti penilaian dan hasil penilaian dibandingkan antara peserta dengan memperhatikan nara sumber yang berbeda sebagai variable analisis.

Peserta pelatihan berasal dari 81 provinsi di Filipina yang dibagi menjadi 18 region. Di masing-masing region, ada pelatih yang akan memberikan pelatihan ke masing-masing region kabupaten/kota. Sampai tahun 2017, di seluruh Filipina ada 38.000 sekolah yang telah melakukan pelatihan.

Peningkatan kapasitas guru dilakukan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Gaji guru di Filipina sekitar 18.000 peso atau 5.4 juta per bulan. Gaji guru di seluruh provinsi di Filipina adalah sama, namun insentif yang diberikan masing-masing region, division, atau district berbeda.

Dalam pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi. Instrumen yang digunakan berupa (1) Cheklist dokumen, interview, data base, program implementation review dan (2) sosial media. Seorang trainer akan mencatat 10 trainer yang sudah dilatihnya dalam sebuah tabel (template). Setiap orang yang sudah dilatih juga akan mencatat sepuluh orang yang sudah dilatihnya dalam tabel yang sama (template), sehingga dapat diketahui siapa yang berprestasi baik atau kurang. Mereka yang kurang berprestasi akan merasa malu jika tidak secepatnya memperbaiki diri, karena akan dipantau setiap saat oleh trainer masing-masing. Bureau of Learning Delivery setiap saat dapat mengunjungi division di setiap region, sehingga pengawasan secara hirarki akan berjalan.

B. Penilaian

Seperti Indonesia, Filipina juga melaksanakan ujian nasional (UN). Ujian nasional di Filipina disebut National Achievement Test (NAT) dan dilaksanakan bagi siswa kelas 6, 10, dan 12. Ada lima mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Filipina, Matematika, Sains, dan Araling Panlipunan atau AP(Social Studies in English). Sedangkan untuk siswa kelas III SD ada Early Language, Literacy and Numeracy Assessment (ELLNC). Penjelasan tentang jenis assessment untuk masing-masing kelas dipaparkan dalam Tabel 2.

LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA KURIKULUM, PENILAIAN, DAN PERBUKUAN (BAGIAN KEDUA/TERAKHIR)

Bambang Suryadi dan Tim

Pada edisi ketiga ini, Buletin BSNP menyajikan laporan kunjungan studi di Filipina yang dilakukan pada tanggal 10-11 April 2017. Kunjungan studi ini diikuti oleh delapan orang dari ACER, Puskurbuk, dan BSNP. Semoga bermanfaat.

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

3

4

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

No Kelas Jenis Test Peserta Learning Areas (Materi Ujian) Waktu Ket1 3 ELLNA Sampling English, Filipino, and Mother

TongueMaret Bentuk soal pilihan

ganda (PG) dengan tingkat kesukaran dari mudah, sedang, dan sulit.

Hasil dilaporkan dalam bentuk per-centage scores.

Kriteria capaian: 75%.

2 6 NAT Sampling 21st Century skills (information, Media and technology skills, learning & innovation skills, communication skills, and life & career skills) using learning areas as content (English, Science, Mathematics, Filipino and Aral-ing Panlipunan).

Dilaksanakan di kelas 7, setelah siswa tiga minggu masuk sekolah.

Bentuk soal PG

3 9 NCAE Populasi Bakat dan minat siswa pada em-pat bidang /jurusan:

1. Akademik: (a) (akuntansi, bisnis dan manajemen/ABM); (b) Science, technol-ogy, Engineering and Math-ematics (STEM), (c) Hu-manities and Social Sciences (HUMSS).

2. Technical-vocational-liveli-hood

3. Sports

4. Art & Design

Minggu terakhir bulan Agustus, dua hari, Rabu dan Kamis,

Bentuk soal PG

Hasil tes digunakan untuk referensi dalam memberikan layanan bimbin-gan dan konseling serta pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan selan-jutnya.

4 10 NAT Sampling 21st Century skills (information, Media and technology skills, learning & innovation skills,

communication skills, and life & career skills) using learning areas as content (English, Science, Mathematics, Filipino and Aral-ing Panlipunan).

Dilaksanakan di kelas 11, setelah siswa tiga minggu masuk sekolah.

Bentuk soal PG

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

4

5

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Tabel 2. Jenis-jenis Assesment untuk Masing-Masing Kelas

Keterangan:

1. ELLNA: Early Language, Literacy and Numeracy Assessment

2. NAT : National Assessment Test

3. NCAE : National Career Assessment Examination

4. A & E : Accreditation and Equivalency Assessment

5. PEPT: Philippine Educational Placement Test. Jenis tes ini adalah untuk menempatkan siswa sesuai dengan usia dan kemampuan akademik. Sebagai contoh, siswa berusia 7 tahun. Mestinya anak ini duduk di kelas 2, tapi kalau dia masih duduk di kelas 1, maka ia bia mengikuti PEPT sehingga jika ia memenuhi standar bisa ditempatkan di kelas 2.

No Kelas Jenis Test Peserta Learning Areas (Materi Ujian) Waktu Ket5 12 NAT S a m p l i n g

(50% dari p o p u l a s i sekolah)

21st Century skills (information, Media and technology skills, learning & innovation skils, communication skills, and life & career skills) using learning areas as content (Languages, Humani-ties, Communication, Math-ematics, Sciences, social Science and Philosopy).

Ujian dilak-sanakan pada minggu ke-tiga pada quarter kedua.

Bentuk soal PG

6 A&E Optional 21st Century skills based on the Alternative Learning system (communication skills, critical thinking and problem solving, sustainable use of resources and productivity, development of self and a sense of community, and expanding one’s world vi-sion).

50% written assessment dan 50% portfolio content

Berfungsi sebagai sertifikasi. Usia maksimal untuk ujian tingkat SD adalah 12 tahun dan untuk sekolah menengah adalah 16 tahun.

Standar kelulusan 75%.

7 PEPT Peserta den-gan kriteria khusus.

21st Century skills based on the content learning areas (English, Filipino, Science, Mathematics and Araling Panlipunan).

Tes dilaksanakan sekali setahun, pada hari Minggu, bulan November.

Pesertanya adalah siswa dari pendidi-kan nonformal dan informal, siswa yang putus sekolah, siswa yang usianya sudah melebihi grade yang semestinya ditem-puh.

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

5

6

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Dari segi sifat dan tujuan, tidak ada perbedaan antara UN dan NAT. UN dan NAT sama-sama sebagai standardized test yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan di Filipina atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Tujuan NAT adalah untuk mengukur apa yang diketahui, dipahami, dan dilakukan oleh siswa (what students know, understand, and can do). Sedangkan tujuan UN di Indonesia adalah untuk mengukur pencapain kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu secara nasional.

Dari segi fungsi ujian, tidak ada perbedaan antara UN di Indonesia dan NAT di Filipina. Keduanya sama-sama tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, tetapi sebagai pemetaan. Bedanya, NAT dilakukan secara sampling berdasarkan sekolah, sedangkan UN di Indonesia dilakukan secara populasi.

Bentuk soal NAT adalah pilihan ganda dan pelaksanaannya sampai saat ini masih menggunakan ujian berbasis kertas (paper and pencil based). Sementara di Indonesia, sejak tahun 2015 telah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Masalah kecurangan dalam NAT, di Filipina juga masih terjadi. Departemen Pendidikan melakukan berbagai tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam NAT. Diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan secara silang antar sekolah, soal NAT tidak boleh dibawa keluar dari ruang ujian, soal NAT dikirim sehari sebelum pelaksanaan ujian dalam keadaan tertutup (sealed), LJUN dikirimkan ke dinas pendidikan setiap hari setelah selesai ujian, pengawas ujian tidak diperbolehkan membaca soal, dan siswa dilarang membawa peralatan komunikasi ke dalam ruang ujian.

Pada tingkat satuan pendidikan, guru dan sekolah melakukan classroom assessment yang meliputi formative test dan summative test. Guru memberikan formative test. Sekolah melaksanakan Summative assessment for Quarter 1, 2, 3, and 4.

Bentuk test tidak dibatasi pada test menggunakan kertas dan pensil. Tetapi banyak bentuknya. Di daerah tertentu, ada juga summative test yang diorganisir oleh Dinas Pendidikan Tingkat District. Tujuan formative dan summative adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Mereka yang tidak lulus summative test, ada summer class, mungkin kalau di Indonesia dapat disebut semester pendek. Siswa-siswa yang mengikuti telah summer class ini diharapkan tidak ada siswa yang tinggal di kelas (tidak naik).

Melalui diskusi dan dialog di Departemen Pendidikan Filipina tentang ujian nasional, kami semakin yakin

bahwa ujian nasional sangat diperlukan sebagai tolak ukur kemajuan pendidikan nasional.

Pembelajaran (learning) dan penilaian (assessment) ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dapat dipisahkan. Tujuan dari pengajaran (teaching) adalah membuat siswa belajar. Tetapi pengajaran yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya asessment of learning.

C. Sumber Belajar Buku teks pelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku teks pelajaran yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Filipina memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ketersediaan buku teks pelajaran.

Menurut Besy C. Agamata, Chief, LRPD Bureau of Learning Resources, Departemen Pendidikan Filipina, ada dua jenis buku yang digunakan di sekolah, yaitu (a) Text book based learning resources (text book and teacher manual) dan (b) non-text book learning resources, sifatnya untuk pengayaan.

Penyusunan buku teks dilakukan oleh penerbit (pihak swasta). Departemen Pendidikan melakukan penilaian buku dan mengadakan proses pengadaan melalui lelang terbuka. Ada empat kriteria penilaian yang digunakan, yaitu: (a) kesesuain dengan isi materi/compliance to the content, (b) akurasi isi materi/accuracy of content, (c) presentasi dan pengorganisasian/presentation and organization, dan (d) bahasa dan desain buku/language and book design.

Tim penilai buku melibatkan unsur guru, professional, dan praktisi. Dalam melakukan penilaian, mereka menggunakan instrument penilaian buku teks pelajaran.

Buku yang lolos, hak ciptanya tetap ada di penerbit. Pemerintah hanya memiliki hak untuk menggandakan untuk sekolah negeri saja dengan membayar sejumlah uang ke penerbit.

Proses penyusunan buku kurang lebih satu tahun, dengan 3 bulan untuk proses lelang, 6 bulan untuk proses penulisan, dan 3 bulan untuk proses perbaikan buku berdasarkan hasil evaluasi. Buku yang tidak lolos penilaian, dapat diikutkan kembali pada proses pelelangan berikutnya setelah ada perbaikan.

Pemerintah tidak mengontrol harga buku. Namun, harga buku ditentukan dengan mempertimbangkan jenis kertas yang dipakai, yaitu news paper (70 gr) dan book paper atau

7

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

white paper (Lihat Gambar 1). Masa berlaku buku teks adalah lima tahun. Setelah lima tahun, buku teks akan dievaluasi dan direvisi.

D. National Educators Academy of the Philippines (NEAP)

NEAP memiliki tugas utama melakukan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manejemen. NEAP memiliki perwakilan di tingkat region, division, dan district. Seiring dengan penerapan desentralisasi pendidikan, Pemerintah Filipina, secara berlahan tapi pasti, mulai memberdayakan sumber daya yang ada di masing-masing region, division, dan district.

Namun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi NEAP dalam melaksanakan desentralisasi. Diantaranya adalah banyaknya region baru sementara sumber daya manusia masih terbatas, serta tantangan untuk membuat program yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, adanya kesenjangan antar region, division, atau district juga menjadi tantangan tersendiri.

Dalam rangka menghadapi dan menangani tantangan tersebut, NEAP melakukan Focus Group Discussion dan dialog dengan perwakilan dari region, division, dan district.

E. Kunjungan ke Kantor Divisi Pendidikan dan Sekolah

Suatu kehormatan tersendiri bagi peserta kunjungan studi ke Filipina karena kami mendapatkan kesempatan berkunjung ke Divisi Pendidikan dan dua sekolah di Kota Mandaluyong. Program ini merupakan program tambahan yang tidak direncanakan. Dua sekolah yang menjadi target kunjungan adalah Highway Hills Integrated School dan Mandaluyong High School. Sekolah pertama merupakan

Gambar 5 . Contoh Buku Teks Pelajaran Berbasis Bahasa Ibu (Mother Tongue Based).

Peraturan tentang anti bullying di sekolah.

8

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

sekolah satu atap, mulai dari SD sampai SMA. Sedangkan sekolah kedua merupakan sekolah setingkat SMA saja.

Di kedua sekolah tersebut, rombongan diterima langsung oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Romeo Bandal dan Bapak Victor J. Javena. Selain mendapatkan penjelasan tentang jumlah siswa, proses pembelajaran, sistem ujian, dan peran kepala sekolah, rombongan juga sempat melihat langsung sarana dan prasarana pembelajaran. Diantaranya adalah ruang kelas, laboratorium, ruang gym, dan ruang staf.

Kepala sekolah di kebanyakan sekolah di Filipina tidak hanya melakukan tugas managerial. Kepala sekolah di sana juga memiliki tugas mengajar. Kepala sekolah terkadang menjadi guru pengganti jika ada guru yang berhalangan hadir.

Sebagai upaya meningkatkan disiplin di kalangan siswa, peraturan dan tata tertib sekolah ditulis dan ditempelkan di tempat strategis di lingkungan sekolah. Salah satu temuan yang menarik adalah peraturan terkait dengan tindakan merundung (bullying) di sekolah.

F. Penutup Kunjungan studi ini telah memberikan perspektif dan wawasan baru yang bersifat komparatif kepada peserta

Romea Bandal Kepala Sekolah Highway Hills Integrated School Kota Mandaluyong (duduk) berpose bersama rombongan di ruang kerjanya (11/4/2017).

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

terkait dengan sistem pendidikan, kurikulum, penilaian, perbukuan, dan pelatihan guru. Negara Filipina sebagai negara tetangga Indonesia, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam sistem dan pengelolaan pendidikan.

Persamaan yang sangat mendasar adalah keduanya menganut pendidikan berbasis standar atau standard based education. Ujian nasional di kedua negara tersebut juga sama-sama tidak menentukan kelulusan, namun pelaksanaannya sedikit berbeda. Di Filipina National Assessment Test masih berbasis kertas dan pensil, sebaliknya di Indonesia sudah mulai menggunakan ujian berbasis komputer.

Reformasi kurikulum di Filipina ditandai dengan gerakan literasi dengan menjadikan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk siswa kelas I-III SD secara tematik integratif. Sedangkan bahasa Filipino dan Inggris diajarkan mulai kelas IV SD.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan studi ini, perlu diadakan forum sharing pengalaman atau diskusi yang diperuntukkan bagi staf Puskurbuk dan anggota BSNP serta direktorat terkait lainnya. Beberapa praktik baik dan lesson learned dari hasil kunjungan studi di Filipina ini dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan motivasi di kalangan staf Puskurbuk dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan.

9

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

SANITASI SEKOLAH DI INDONESIA MASIH MEMPRIHATINKAN:BSNP dan UNICEF Bahas Sanitasi Sekolah

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan sekolah melalui pengadaan sanitasi. Pentingnya pengadaan sanitasi sekolah telah ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh BSNP, namun kondisi sanitasi sekolah di Indonesia masih jauh dari ideal. Menyadari kondisi seperti ini, BSNP bersama UNICEF membahas masalah sanitasi sekolah dalam rapat pleno BSNP tanggal 25 Juli 2017 di Jakarta.

Menurut Aidan Cronin WASH Chief UNICEF Indonesia, air, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan komponen penting dalam meningkatkan kuali-tas kesehatan lingkungan di sekolah dan kualitas pendidikan.

“Kondisi sanitasi sekolah yang baik dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, kesehatan siswa, dan juga secara tidak langsung meningkatkan prestasi akademik siswa”, ucap Cronin.

Lebih lanjut Cronin mengatakan bahwa UNICEF men-dukung pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Satu dari 17 target SDGs, yaitu indikator tujuan 4.a adalah terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi sekolah. Untuk itu, UNICEF mendo-rong agar sanitasi sekolah menjadi salah satu indikator utama penilaian akreditasi di sekolah.

Terkait minimnya sanitasi di sekolah, data dari Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa hanya 65 persen sekolah dasar yang memiliki toilet terpisah menurut gender dan hanya satu dari empat toilet sekolah dalam kondisi baik (Gambar 1)

Dalam paparannya Bambang Suryadi anggota BSNP menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah menekankan empat hal, yaitu keamanan, kesehatan, kes-elamatan, dan kenyamaan warga sekolah. Khusus tentang

sanitasi, ucapnya, di dalam standar telah disebutkan bahwa bangunan memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan. Masalahnya, masih banyak satuan pendidikan yang belum memenuhi standar sanitasi tersebut.

Sementara itu Zaki Su’ud anggota BSNP berpandangan bahwa untuk mengadakan sanitasi sekolah tidak mesti mengeluarkan anggaran yang besar, sebab masalah sanitasi ini terkait dengan mind-set bangsa kita. Oleh sebab itu, perlu penanaman kesadaran di kalangan murid, guru, dan orang tua tentang hidup sehat dan penggunaan sanitasi.

Dari pertemuan tersebut, disepakati beberapa hal, dian-taranya adalah perlunya membangun kesadaran di kalan-gan masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Kampanye nasional tentang sanitasi sekolah juga perlu dilakukan. Koordinasi dengan direktorat terkait, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian terhadap penyediaan sanitasi sekolah,mutlak dilakukan. (BS)

Sumber: UNICEF Indonesia, 2017

9

10

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

SELEKSI DAN PRA SELEKSI BTP KELAS V DAN VI SD/MI

Keberadaan buku teks pelajaran (BTP) di sekolah merupakan bagian yang sangat penting demi berlangsungnya efektifitas proses belajar mengajar. Buku teks pelajaran ditulis dalam dua bentuk, yaitu buku siswa dan buku guru. Mulai tahun 2017, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan bahwa untuk pelajaran Matematika dan PJOK kelas IV, V, dan VI SD/MI tidak diajarkan secara tematik integatif, tetapi diajarkan secara mandiri sebagai sebuah mata pelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, BSNP dan Puskurbuk melakukan penilaian buku teks pelajaran untuk kelas V dan VI SD/MI.

Dalam rapat pleno BSNP (7/8/2017), Zaki Su’ud koordinator penilaian BTP menyampaikan bahwa etelah dilakukan proses penilaian, ada 4 buku matematika dan 3 buku PJOK yang dinyatakan lolos untuk kelas V SD/MI. Proses pengadaan buku tersebut perlu segera diselesaikan supaya dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran.

“Khusus untuk buku PJOK, semula ada 5 buku, tetapi setelah diperiksa ulang ada dua buku yang tidak lolos”, ucap Zaki mengutarakan hasil rapat di Puskurbuk bersama Kepala Balitbang pada hari Rabu (2/8/2017).

Secara teknis, Puskurbuk akan mengundang penerbit untuk dilakukan konsinyering dan diberi penjelasan bagian yang

perlu diperbaiki. Setelah itu, buku akan diproses untuk pengadaan. Menurut Kiki Yuliati Sekretaris BSNP, tiga buku PJOK dan empat buku Matematika akan segera direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu yang bersamaan, akan dilakukan konsinyering dengan pihak penerbit untuk melakukan perbaikan.

“Targetnya, pada akhir minggu ini konsinyering bisa dilaksanakan. BSNP akan mengirim surat undangan kepada penerbit”, ucap Kiki seraya menambahkan kegiatan konsinyering dilaksanakan pada tanggal 11-13 Agustus 2017 bertempat di Puskurbuk.

Hasil Pra Seleksi Buku Kelas VI

Kegiatan pra seleksi buku kelas VI SD/MI dilakukan pada tanggal 2-3 Agustus 2017 di Puskurbuk untuk 43 pasang (86 jilid ) buku siswa dan buku guru pada mata pelajaran Matematika dan 35 pasang kuku PJOK. Dari jumlah tersebut dinyatakan ada 10 buku yang lolos untuk matematika dan 8 untuk PJOK.

Syaifuddin tim psikometri yang terlibat dalam kegiatan pra seleksi mengatakan instrumen yang digunakan dalam penilaian pra seleksi adalah instrumen yang sudah direvisi dan disepakati BSNP.

“Pra seleksi dilakukan oleh tim Pengembang dengan menggunakan instrumen penilaian yang ditetapkan BSNP. Pola penilaian dengan dua katagori,yaitu 1 dan 0. Penilai memberikan skor nol jika ada unsur yang tidak dipenuhi, walaupun hanya sebagian kecil saja—khususnya buku guru”, ucap Syaifuddin.

Lebih lanjut Syaifuddin menambahkan bahwa untuk buku PJOK, kelemahan yang ditemukan adalah tidak adanya metode discovery dan higher order thinking skills (HOTS). Hal ini yang menjadikan banyak buku PJOK yang tidak layak. Dari segi buku siswa, ada beberapa buku yang mengandung unsur pornografi, khususnya yang terkait dengan pendidikan reproduksi. Tim penilai membaca konsep keilmuan yang dituangkan di dalam buku secara hati-hati. Untuk dinyatakan layak, maka buku siswa dan buku guru harus lolos. Jika ada salah satu dari buku siswa atau guru tidak layak, maka dinyatakan tidak layak.

Menurut Zaki melalui mekanisme ini, tim pengembang mampu mendapatkan buku yang berkualitas. Artinya, buku yang tidak berkualitas tersisih di awal. Namun, BSNP tidak bisa memutuskan sesaat, sebab BSNP akan melakukan verifikasi ulang terhadap hasil penilaian tim pengembang, pada bagian tertentu. (BS)

10

Setelah dilakukan proses pe-nilaian, ada 4 buku matematika dan 3 buku PJOK yang dinyatakan lolos

untuk kelas V SD/MI. Proses pengadaan buku tersebut perlu segera diselesaikan supaya dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran.

Zaki Su’ud Anggota BSNP dan Koordinator Penilaian BTP

11

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

P E R U BA H A N S K L TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENGUBAH KURIKULUM

Pada tahun ini, BSNP melakuan revisi standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah. Revisi ini dilakukan dengan merumuskan kompetensi yang menyatukan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi sebuah kesatuan serta dirumuskan secara bergradasi dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Perubahan SKL tidak dimaksudkan untuk melakukan perubahan kurikulum, tetapi justru dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kurikulum. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan tetap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Namun demikian, perlu ada komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat memiliki persepsi dan pehamanan yang sama terhadap perubahan tersebut.

Demikian kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan rancangan perubahan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah yang bertempat di ruang sidang BSNP pada hari Selasa (15/8/2017). SKL yang dibahas adalah SKL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016. Turut hadir dalam acara ini Totok Supriyatno Kepala Balitbang, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang, Purwadi Direktur Pembinaan SMA, Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk, Dian Wahyuni Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kiki Yuliati Sekretaris BSNP dalam paparannya menjelaskan latar belakang revisi SKL SMK. Menurut Kiki, dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 belum ada rumusan SKL SMK. Perumusan SKL ini dimaksudkan tidak untuk mengubah Kurikulum 2013, melainkan untuk lebih menyempurnakannya dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang menyampaikan bahwa penyempurnaan standar oleh BSNP diarahkan untuk memudahkan guru melaksanakan Kurikulum 2013, bukan untuk merevisi kurikulum.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan melanjutkan Kurikulum 2013. Dalam konteks perubahan standar ini, penyempurnaan standar oleh BSNP diarahkan untuk memudahkan guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013, bukan untuk merevisi kurikulum”, ucapnya di dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Lebih lanjut Totok memberikan catatan kritis terhadap rumusan SKL yang ada. Menurut Totok, dalam rumusan

Suasana pembahasan revisi standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah di ruang rapat BSNP (15/8/2017). Selain anggota BSNP, turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang, Dirjen Dikdasmen, Sekretaris Balitbang, Direktur Pembinaan SMA, Kepala Puskurbuk, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

12

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

tersebut ada tahapan (staging) tetapi rumusannya berdasarkan lingkungan. Misalnya pada jenjang SD, sebuah kompetensi dibatasi pada lingkungan lokal, sedangkan untuk SMP pada lingkungan nasional, dan pada jenjang SMK pada lingkungan internasional.

“Pembatasan kompetensi yang berbasis wilayah seperti ini tidak memiliki dasar teori yang kuat, sebab perkembangan anak tidak bisa dibatasi dengan wilayah”, ucap Totok seraya menambahkan pembatasan sebaiknya dilakukan pada kemampuan yang bisa dicapai siswa pada jenjang tertentu.

Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa dalam teori pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan blok dan sirkuler. Dalam pendekatan blok dibedakan antara SD dengan SMP dan SMA.

Perubahan SKL

Zainal A. Hasibuan secara detail menjelaskan perubahan SKL dilakukan pada beberapa aspek. Aspek yang paling mendasar adalah rumusan kompetensi yang selama ini

terpisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Artinya, dalam sebuah rumuan kompetensi terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan porsi atau bobot yang berbeda. Pada satu rumusan, bisa jadi bobot keterampilan lebih dominan dibanding bobot pengetahuan dan sikap.

“Penyatuan tiga dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan sebab ketiga dimensi tersebut bukan merupakan aspek yang tidak saling terpisahkan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain”, ucap Ucok panggilan akrab Zainal A. Hasibuan.

Perubahan kedua, rumusan kompetensi disusun dengan membuat gradasi dari SD/MI, SMP/MTs sampai dengan SMA/MA. Gradasi kompetensi disusun secara lebih operasional, jelas, dan terukur untuk mengidentifikasi pencapaian kemampuan peserta didik antar satuan pendidikan. Artinya, adanya gradasi ini untuk menunjukkan perbedaan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik pada masing-masing jenjang.

Selanjutnya, perubahan dilakukan dengan menetapkan area kompetensi yang meliputi tujuh area, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, literasi, kreativitas, dan estetika. Tujuh area kompetensi tersebut, jika dipetakan akan terlihat sebarannya pada tiga dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Jadi penetapan area ini bukan dimaksudkan menghilangkan ketiga dimensi kompetensi tersebut, tetapi dimaksudkan untuk memperjelas kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Secara terpisah, Bahrul Hayat Ketua Tim Ahli SKL, menyampaikan bahwa dalam rumusan SKL yang baru ini, ada perluasan makna literasi dari membaca dan menulis kepada literasi tentang pengetahuan (knowledge literacy) yang meliputi bahasa dan sastra, matematika, sain, sosial budaya, teknologi, informasi dan media serta literasi untuk kehidupan (literacy for life survival). Berdasarkan dua pemahaman tentang literasi ini, maka istilah literasi dijadikan satu dari tujuh area kompetensi.

Penting untuk dicatat bahwa fungsi SKL sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selain itu, SKL juga dijadikan acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi BAN S/M. Selain itu, supaya perubahan SKL tidak menimbulkan gejolak sosial, perlu dilakukan pemetaan terhadap kurikulum yang ada sebagai instrumen untuk pencapaian SKL. (BS)

Rumusan kompe-tensi yang selama ini

terpisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, diintegrasikan men-jadi satu kesatuan. Dalam sebuah rumuan kompetensi terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan porsi atau bobot yang berbeda.

Zainal A. Hasibuan Anggota BSNP

13

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

13

FERDIANSYAH: PERLU DILAKUKAN REVISI UNDANG-UNDANG SISDIKNAS

standar yang telah dikembangkan, dievaluasi, dan direvisi serta rancangan kegiatan BSNP pada tahun 2017.

BSNP selain bertanggungjawab mengembangkan standar nasional pendidikan, juga perlu melakukan sosialisasi standar tersebut kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi para pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap substansi standar serta implementasi dan pengukuran pencapainnya.

Demikian pemikiran yang disampaikan Ferdiansyah Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam acara diskusi kelompok terpumpun atau FGD tentang rancangan standar kompetensi lulusan (SKL) di Jakarta ( 25-27/6/2017). Turut hadir dalam acara uji publik ini adalah para akademisi, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan bidang pendidikan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Menurut Anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut, para pemangku kepentingan bidang pendidikan perlu memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang standar nasional pendidikan.

“Peran BSNP sangat penting dalam melakukan sosialisasi standar nasional pendidikan. Sehingga tugas dan fungsi BSNP perlu diperluas dengan melakukan sosialisasi standar”, ucap Ferdiansyah seraya menambahkan salah satu indikator pencapain standar adalah seberapa banyak masyarakat yang sudah mengerti standar tersebut.

Lebih lanjut Ferdiansyah mengatakan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sudah saatnya direvisi. Sebab undang-undang tersebut sudah lebih dari sepuluh tahun sejak ditetapkan.

“Sejak ditetapkan pada tahun 2003 sampai saat ini, undang-undang sistem pendidikan nasional sudah diterapkan selama empat belas tahun. Sekarang sudah saatnya untuk melakukan revisi undang-undang tersebut”, ucap Ferdiansyah.

Dalam konteks tersebut, tambah Ferdiansyah, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu tugas Panja adalah melakukan

e v a l u a s i t e r h a d a p implementasi standar nasional pendidikan yang dikembangkan BSNP.

Secara terpisah Erika Budiarti Laconi anggota BSNP mengatakan bahwa BSNP telah memberikan informasi dan data tentang implementasi standar nasional pendidikan di hadapan anggota Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal ini, BSNP menyampaikan

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Sejak ditetapkan pada tahun 2003, sekarang sudah saatnya

untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ferdiansyah Wakil Ketua Komisi X DPR-RI

Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI

14

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

14

PENANDATANGANAN SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL IVPADA 56 KOMPETENSI KEAHLIAN

acara ini Hamid Muhammad Pelaksana Tugas (Ptl) Dirjen GTK, Sumarna Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), M. Anas Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Bambang Suryadi anggota BSNP, para Kepala PPPTK, dan pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di ruang sidang Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Gedung D lantai 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah berlangsung penandatanganan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 4 pada 56 kompetensi keahlian. Turut hadir dalam

Sumarna Ketua BNSP (kedua dari kiri) dan Hamid Muhammad Plt Dirjen GTK berjabat tangan seuai penandatangan dan penyerahan Skema Sertifikasi KKNI Level IV di ruang sidang Ditjen GTK, Gedung D lantai 11, Rabu, 23 Agustus 2017.

15

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

15

Sumarna Ketua BNSP dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 genap satu tahun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh karena itu, BNSP telah melakukan verifikasi Skema Sertifikasi KKNI Level IV yang akan diterapkan dalam uji kompetensi guru produktif SMK.

“BNSP telah melakukan penetapan Skema Sertifikasi KKNI Level IV sebagai respon positif terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Dengan adanya skema ini diharapkan proses pembelajaran di SMK dapat ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing”, ucap Sumarna.

Setelah skema sertifikasi ditetapkan, tambahnya, perlu dikembangkan materi uji bagi guru produktif. Dalam hal ini BNSP bersedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun materi uji dan rambu-rambu materi ajar. Dengan demikian ada kesegaraman antara skema sertifikasi, materi pembelajaran, dan materi ujian.

Sementara itu, Hamid Muhammad Plt Dirjen GTK dalam sambutannya menekankan pada tiga hal, yaitu penguatan kurikulum SMK, kerja sama antara satuan pendidikan dan dunia usaha dan industri (DUDI), serta pelaksanaan uji kompetensi bagi guru produktif dan lulusan SMK.

“Penguatan kurikulum diawali dengan menyusun standar nasional pendidikan yang menjadi acuan kurikulum. Kegiatan ini dilakukan oleh BSNP bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK”, ucap Hamid Muhammad seraya menambahkan saat ini telah dilakukan revitalisasi pada 219 SMK dari aspek sarana dan prasarana. Namun demikian, penguatan kurikulum dan sarana prasarana ini tidak bermakna jika kompetensi guru tidak ditingkatkan.

Selain itu, kerjasama antara satuan pendidikan dan DUDI juga perlu ditingkatkan. Bentuk kerja sama ini adalah dengan melakukan program magang bagi siswa dan/atau guru SMK serta penyerapan lulusan SMK untuk bekerja di industri.

Dengan adanya skema sertifikasi KKNI level IV pada 56 kompetensi keahlian, Ditjen GTK akan melakukan sertifikasi keahlian bagi guru produktif SMK.Untuk itu telah dibentuk tujuh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P2) di PPPPTK Kejuruan dan LPPPTKKPTK serta telah mendapat lisensi dari BSNP. Adapun tujuh SLP-P2 tersebut tersebar di beberapa daerah, yaiut SLP-P2 BEO Malang, LSP-P2 BMTI Bandung, LSP-P2 BBL Medan, LSP-P2 Bisnis dan Pariwisata Jakarta, LP-P2 Pertanian Cianjur, LSP-P2 Seni dan Budaya DIY, dan LSP-P2 KPTK Goa.

Dengan adanya skema seretifikasi KKNI Level 4 pada 56 kompetensi keahlian ini, diharapkan terjadi kesetaraan dan kesamaan level kompetensi guru produktif di SMK negeri dan swasta, sertau guru kejuruan di madrasah. Dengan demikian akan terwujud guru kejuruan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan SMK yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. (BS)

Pada tanggal 6 September 2017 genap satu tahun Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. BNSP telah melakukan penetapan Skema Sertifikasi KKNI Level IV sebagai respon positif terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2016.

Sumarna Ketua BNSP

16

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

16

BSNP LAKUKAN UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR DI 11 PROVINSIBSNP sebagai lembaga independen dan profesional memiliki wewenang mengembangkan standar nasional pendidikan (SNP), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2017, BSNP melakukan revisi terhadap Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi, dan standar pengelolaan. Selain itu pada tahun ini pula BSNP mengembangkan standar pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini melibatkan sepuluh orang tim ahli untuk masing-masing standar. Mereka berasal dari akademisi, praktisi, birokrat, dan pemerhati pendidikan di Indonesia.

Salah satu tahapan yang mesti dilakukan dalam melakukan revisi atau pengembangan standar adalah uji publik draf standar. Sehubungan dengan hal tersebut BSNP telah melakukan uji publik draf standar isi di sebelas provinsi pada bulan Agustus. Dalam pelaksanaannya, kegiatan uji publik ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada tanggal 11-13 Agustus, tahap kedua pada tanggal 18-20 Agustus, dan tahap ketiga pada tanggal 26-28 Agustus 2017.

Menurut Kiki Yuliati Sekretaris BSNP dalam rancangan awal kegiatan uji publik dilakukan di 17 provinsin, namun

karena ada kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan uji publik dilakukan di sebelas provinsi.

“Meskipun ada pengurangan jumlah provinsi, keterwakilan wilayah Timur, Tengah, dan Barat tetap dipenuhi”, ucap Kiki dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Lebih lanjut Kiki menambahkan sebelas provinsi yang dijadikan tempat uji publik adalah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bali, dan NTT. Di setiap provinsi, BSNP mengundang lima belas orang sebagai responden untuk masing-masing standar.

Menurut Kiki dalam pelaksanaan uji publik ini BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya dalam mengirimkan undangan kepada para responden dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk responden dari perguruan tinggi, undangan dikirim langsung oleh BSNP.

Tujuan uji publik adalah untuk mendapatkan masukan dan responden dari aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar. Untuk itu, BSNP menyediakan instrumen khusus untuk uji publik. Selain itu, BSNP juga melakukan focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun untuk menggali lebih jauh pendapat responden terhadap draf standar.

Berdasarkan laporan anggota BSNP dan tim ahli yang bertugas di provinsi tempat uji publik, secara umum responden sangat antusias dan responsif terhadap rancangan standar. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dikembangkan BSNP merupakan sebuah konsensus dari berbagai pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar telah meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun secretariat BSNP, kehadiran peserta uji public di sebelas provinsi sangat tinggi, yaitu 953 orang (96,26%) dari 990 responden yang diundang. Dua provinsi yang kehadiran responden 100 persen adalah DIY dan Sumatera Barat. Sedangkan Sembilan provinsi lainnya kehadiraan berkisar dari 78-89 orang.

Sebagai tindaklanjut dari uji publik, tim ahli akan melakukan revisi draf standar berdasarkan masukan dan usulan responden yang dianggap layak untuk diakomodasi. Proses keseluruh pegembangan standar ini diharapkan selesai pada bulan November. Selanjutnya BSNP akan merekomendasikan rancangan standar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. (BS).

Meskipun ada pengurangan jumlah provinsi sebagai konseku-ensi dari

kebijakan efisiensi anggaran oleh Peme-rintah, keterwakilan responden dari wilayah Timur, Tengah, dan Barat tetap dipenuhi dalam pelaksanaan uji publik rancangan standar nasional pendidikan. Dengan demikian, standar sebagai sebuah konsensus para pemangku kepentingan tetap terpenuhi.

Kiki Yuliati Sekretaris BSNP

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

17

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

17

ERIKA BUDIARTI LACONI MENYERAHKAN ESTAFET KEPEMIMPIAN BSNP KEPADA BAMBANG SURYADI

Selasa, 29 Agustus 2017, bertempat di ruang sidang BSNP, Erika Budiarti Laconi Ketua BSNP periode 2016-2017 menyerahkan estafet kepempimpinan kepada Bambang Suryadi untuk periode 2017-2018. Posisi sekretaris tetap diemban oleh Kiki Yuliati yang selama satu tahun ini telah menjadi Sekretaris BSNP. Acara yang didesain dengan sederhana namun penuh makna ini disaksikan oleh anggota dan tim sekretariat BSNP. Erika dalam sambutannya mengatakan bahwa selama satu tahun kepemimpinannya ada beberapa hal yang telah dicapai, namun ‘pekerjaan rumah’ yang perlu diselesaikan BSNP pada satu tahun mendatang masih banyak.

“Tugas kita tidak hanya dalam bentuk rapat pleno seperti hari ini, tetapi juga banyak kegiatan di luar pleno yang justru menguras waktu, tenaga dan pikiran”, ucapnya.

Apa yang sudah dicapai selama ini, tambahnya, merupakan prestasi BSNP sebagai lembaga, bukan pencapaian individu. Diantara capaian yang perlu dicatat adalah rekomendasi BSNP terkait dengan Ujian Nasional (UN) supaya tetap diadakan di tengah-tengah munculnya wacana moratorium UN.

“Alhamdulillah, UN tetap diadakan meskipun muncul wacana untuk melakukan moratorium”, ucap Erika sambil menambahkan bahwa tantangan BSNP ke depan semakin berat.

Bambang Suryadi yang menerima estafet kepemimpinan menyikapi posisi ketua sebagai amanat. Dengan sistem kolektif kolegial yang selama ini diterapkan di BSNP, pada satu tahun ke depan, diharapkan BSNP bisa lebih berkiprah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sementara itu, sebelum dilakukan serah terima jabatan, Teuku Ramli Zakaria anggota BSNP menyampaikan refleksi tentang kinerja BSNP selama ini. Menurut Ramli menjadi anggota BSNP merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

“Sikap profesionalisme dan kekeluargaan yang selama ini sudah dibangun di BSNP perlu dipertahankan”, ucap Ramli seraya menambahkan praktik baik yang selama ini ada di BSNP perlu dipertahankan.

Erika Budiarti Laconi (kiri) berjabat tangan dengan Bambang Suryadi sebagai tanda penyerahan estafet kepemimpinan BSNP. BSNP menerapkan sistem kolektif kolegial dalam proses pe-ngambilan keputusan.

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Sikap profe-sionalisme dan kekeluargaan yang selama ini

sudah dibangun di BSNP perlu dipertahankan.

Teuku Ramli Zakaria Anggota BSNP

18

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

1818

UJIAN NASIONAL GELOMBANG II TAHUN 2017 Dilaksanakan Tanggal 10-15 Oktober dengan Moda UNBK

Ujian Nasional (UN) Gelombang II akan dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Oktober 2017 untuk jenjang SMA/MA, SMK, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ada dua pilihan waktu ujian, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Oktober 2017 (Selasa, Rabu, Kamis) atau 13, 14, dan 15 Oktober 2017 (Jumat, Sabtu, Ahad). Sedangkan untuk SMK, pilihan waktunya adalah 10 dan 11 Oktober (Selasa dan Rabu) atau 14 dan 15 Oktober 2017 (Sabtu dan Ahad). Adanya pilihan waktu ujian ini dimaksudkan untuk memberi fleksibelitas kepada calon peserta ujian, mengingat mereka ada yang bekerja atau kuliah. Penetapan waktu ujian dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan demikian, dalam satu provinsi akan ada satu pilihan waktu ujian.

Demikian salah satu catatan penting dari Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II tahun 2017 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 September 2017 di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara ini dibuka oleh Totok Suprayitno Kepala Balitbang dan dihadiri oleh para Ketua Pelaksana UN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Ujian Nasional dari 34 provinsi. Turut hadir dalam acara ini adalah Sekretaris Balitbang dan Ketua BSNP sekaligus sebagai nara sumber.

Totok Suprayitno mengatakan bahwa penyelenggaraan UN Gelombang II tidak massive sebagaimana UN Gelombang I, karena jumlah pesertanya relatif sedikit. Namun demikian, sebagai bentuk layanan publik, tetap diadakan.

Lebih lanjut Totok menjelaskan perbedaan antara satuan pelaksana UN dan tempat pelaksanaan UN.

“Syarat mutlak bagi sekolah untuk bisa menjadi pelaksana UN harus terakreditasi. Satuan pendidikan yang belum terakreditasi, secara administrasi penyelenggaraan harus menginduk ke satuan pendidikan yang terakreditasi. Namun, tempat pelaksanaan ujian bisa di sekolah asal meskipun belum terakreditasi”, ucap Totok.

Sementara itu dalam paparannya, Ketua BSNP menjelaskan ada tiga jenis peserta UN Gelombang II. Pertama, peserta UN jenjang SMA/MA dan SMK tahun pelajlran 2016/2017 yang belum mengikuti UN pada gelombang pertama, April 2017. Mereka yang belum mengikuti UN ini bisa disebabkan sakit pada UN Utama dan Susulan atau ada alasan lain. Kedua, peserta UN tahun 2014/2015, 2015/2016, atau 2016/2917 yang hasil UN mereka belum mencapai kriteria penapaian kompetensi lulusan, yaitu 55. Ketiga, peserta didk progam Paket B/Wustha dan Program Paket C tahun pelajaran 2016/2017 pada kelas akhir yang belum mengikuti UN atau belum mengikuti satu atau lebih mata ujian pada UN bulan April-mei 2017.

“Dari tiga kriteria peserta tersebut, ada yang menempuh seluruh mata ujian dan ada juga yang hanya menempuh sebagian mata ujian. Pelaksanaan UN gelombang II ini merupakan bentuk layanan publik yang diberikan kepada peserta didik kita”, ucap Bambang Suryadi.

Dari segi pelaksanaan, tambahnya, UN gelombang II dilaksanakan dengan moda UNBK. Kecuali daerah tertentu dengan pertimbangan tertentu pula, masih ada ujian berbasis kertas yang proses pengadaan bahan ujiannya dilakukan dengan moda remote printing.

Dalam hal ini, BSNP telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan UN Gelombang II. Dalam petunjuk ini, dijelaskan secara rinci mekanisme dan prosedur pendaftaran, tempat pelaksanaan ujian, penetapan satuan pendidikan pelaksana ujian, dan jadwal ujian.

Syarat mutlak bagi sekolah untuk bisa menjadi pelaksana UN harus terakreditasi.

Satuan pendidikan yang belum terakreditasi, secara administrasi penyelenggaraan harus mengin-duk ke satuan pendidikan yang terakreditasi. Namun, tempat pelaksanaan ujian bisa di sekolah asal meskipun belum terakreditasi.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kemdikbud

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

19

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Semoga kedua almarhum husnul khatimah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisiNya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan.

Amin.

BERITA DUKAInna lillahi wa inna ilaihi raji’un

Keluarga Besar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya

Prof. Dr. Robiyanto Hendro Susanto bin Amir Sumitro

Suami Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc,

Sekretaris BSNP

Pada hari Sabtu, 9 September 2017 di Palembang

Usia 56 tahun

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA

Direktur Pembinaan SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada hari Sabtu, 9 September 2017 di Jakarta

Usia 59 tahun

20

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Hamid Muhammad PLt Dirjen Guru dan Tenana Kependidikan (kedua dari kanan) dan Sumarna Ketua BNSP (Kedua dari kiri) menandatangani Skema Sertifikasi KKNI Level IV di Gedung D Lantai 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (23/8/2017). Kegiatan ini merupakan bentuk dari cara untuk revitalisasi pendidikan menengah kejuruan.

LENSA BSNP L E N S A

Pelaksanaan uji publik rancangan standar nasional pendidikan di provinsi Jawa Barat. Budi Sulistiyo tim ahli standar isi kelompok agama dan budi pekerti (berdiri) menjelaskan mekanisme uji publik kepada para responden.

20

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

21

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Suasana uji publik rancangan standar isi kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam di Surabaya, 11-13 Agustus 2017. Kegiatan ini melibatkan akademisi, praktisi, dan pemerhati pendidikan.

Abu Sujak (baris depan, kelima dari kanan) Direktur Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se Asia Tenggara/Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) dan Erika Budiarti Laconi Ketua BSNP (lajur depan, kelima dari kiri), berpose bersama anggota BSNP setelah membahas pelaksanaan pendidikan jarah jauk di ruang sidang BSNP.

LENSA BSNPB S N P 21

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

22

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Zainal A. Hasibuan anggota BSNP memberikan penjelasan tentang konsep pendidikan berbasis standar kepada peserta uji publik di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

Tita Lestari tim ahli sandar isi (berdiri) memimpin acara diskusi kelompok terpumpun/focus group discussion dalam acara uji publik rancangan standar pengelolaan di Kalimantan Barat.

L E N S A22

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

23

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Teuku Ramli Zakaria anggota BSNP (berdiri) menyampaikan materi kepada para peserta uji publik rancangan standar pendidikan nasional di Provinsi Jawa Barat.

Suasana menjelang pembahasan rancangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di ruang rapat BSNP (15/8/2017). Turut hadir dalam acara ini Hamid Muhammad Dirjen Dikdasmen, Totok Suprayitno Kepala Balitbang, Purwadi Direktur Pembinaan SMA, dan Awaludidn Tjalla Kepala Puskurbuk.

B S N P 23

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

24

B u l e t i n B S N P | 2 0 1 7

Badan Standar Nasional Pendidikan

http://www.bsnp-indonesia.org