SISTEM PERADILAN R.I. DAN PEMBUKTIAN MALPRAKTIK

BUDI SAMPURNA

Program Non Gelar Bioetika, Hukum Kedokteran dan Hak Asasi Manusia

SISTEMATIKA

• Mengenal Sistem Peradilan di R.I.

• Mengenal Hukum Pembuktian di

Peradilan Pidana

• Memahami Malpraktik medis dan

unsur-unsurnya

• Pembuktian Malpraktik

• Kesimpulan

• Contoh kasus

JENIS PERADILAN

UU NO 4 / 2004

KEKUASAAN KEHAKIMAN :

• MAHKAMAH KONSTITUSI

• MAHKAMAH AGUNG,

4 PILAR / LINGKUNGAN HUKUM:

– PERADILAN UMUM

– PERADILAN MILITER

– PERADILAN AGAMA

– PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

• MENGUJI UU TERHADAP UUD 45

• SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA

NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERI

OLEH UUD 45

• PEMBUBARAN PARTAI

• PERSELISIHAN HASIL PEMILU

MAHKAMAH AGUNG

• MENGADILI PADA TINGKAT KASASI

• MENGUJI PERATURAN

PERUNDANGUNDANGAN DI BAWAH

U.U., BAIK LANGSUNG KE MA

ATAUPUN KASASI

• KEWENANGAN LAIN YG DIBERIKAN

OLEH UU

• PENGAWASAN PENGADILAN2

PERADILAN-PERADILAN DI BAWAHNYA …

PERADILAN UMUM

• DISEBUT UMUM : MEMERIKSA BAIK

PIDANA MAUPUN PERDATA

• ADA PENGKHUSUSAN : PENGADILAN

ANAK, NIAGA, HAM, TIPIKOR (?),

HUBUNGAN INDUSTRIAL

• JENJANG : PN - PT - MA

(MA = puncak semua peradilan, bukan

hanya peradilan umum)

• PERADILAN MILITER

– DASAR : UU PERADILAN MILITER, 1999

– BAGI PELANGGARAN PIDANA OLEH

PELAKU ANGGOTA ABRI

– APARAT : POM, ODMIL, MAHMIL

• PERADILAN AGAMA

– ISLAM

– WARIS, CERAI, RUJUK

• PERADILAN TATA USAHA NEGARA

– BAGI PUTUSAN OLEH PEJABAT TUN

PENGADILAN DI INDONESIA

• DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG,

– BAIK TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATIF

• HAKIM MAJELIS, BUKAN JURI

• TERPERIKSA PUNYA HAK INGKAR

TERHADAP HAKIM

• INKUISITORIAL

– HAKIM = PEMERIKSA

• PRADUGA TAK BERSALAH

– BANTUAN HUKUM BAGI TERPERIKSA

• NE BIS IN IDEM

PERSIDANGAN

• TERBUKA UNTUK UMUM :

– FORMAL HARUS DINYATAKAN

– TERTUTUP BILA MEMERIKSA KASUS

KEJAHATAN SEKSUAL

• FAIR TRIAL

• SAKSI DAN SAKSI AHLI DISUMPAH,

TERDAKWA TIDAK DISUMPAH

PIDANA vs PERDATA

• Individu vs Publik

• Publik diwakili Penyidik,

Penuntut Umum

• Pembuktian : P.U.

• Penengah : Hakim,

sistem Juri

• UU : KUHP, KUHAP, dll

• Kebenaran materiel

• Kepastian : beyond

reasonable doubt

• Sanksi : Mati, SH,

Penjara, Sita, Denda

• Individu vs Individu

• Dapat diwakili pengacara

• Pembuktian : penggugat

• Penengah : hakim

• UU : KUHPer, KUHD, UU

PT, dll

• Kebenaran formil

• Kepastian : preponde-

rance of evidences

• Sanksi : Ganti rugi,

rehabilitasi

BEBAN PEMBUKTIAN

• BERADA DI PENUNTUT (Pidana) /

PENGGUGAT (Perdata)

– Asas Praduga Tak Bersalah

• TERSANGKA / TERDAKWA TIDAK

DIBEBANI PEMBUKTIAN

• TIDAK BOLEH ADA PEMAKSAAN /

PELANGGARAN HAK ASASI

• BOLEH DIAM SAJA (Miranda Rule :

“You have the right to remain silent”

)

JENIS KEBENARAN

• PADA PERDATA :

– CUKUP KEBENARAN FORMIL, YAITU

BERDASAR BUKTI YANG SECARA FORMIL

TAMPAK,

– TAK DIPERSOALKAN BAGAIMANA BUKTI

FORMIL TSB DIPEROLEH

• PADA PIDANA :

– HARUS KEBENARAN MATERIEL,

– APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA

PERISTIWA TERJADI

TINGKAT KEPASTIAN

• PERDATA :

– PREPONDERANCE OF EVIDENCE

– TIMBANGAN 51 - 49 SUDAH CUKUP

• PIDANA :

– BEYOND REASONABLE DOUBT

– MENDEKATI KEPASTIAN ( > 90 % )

– TAK ADA LAGI KERAGUAN YANG

BERALASAN

PENGANTAR HUKUM PEMBUKTIAN

PENGERTIAN

• PEMBUKTIAN ADALAH UPAYA

MEMBUKTIKAN BAHWA BENAR

TELAH TERJADI SUATU TINDAK

PIDANA, DAN BAHWA BENAR SI

TERDAKWA ADALAH PELAKU

TINDAK PIDANA TERSEBUT.

PADA PERDATA, MOHON DI-ANALOGI-KAN SAJA

BUKTI = EVIDENCE

• JENIS :

– DIRECT : secara langsung

membuktikan adanya tindak pidana

atau identitas pelaku

– INDIRECT : tidak secara langsung,

namun beberapa bukti yang

terpisah-pisah berhubungan satu

sama lain, sehingga membuktikan

(circumstantial)

SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA

DI INDONESIA

PS 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

NEGATIEF WETTELIJKE BEWIJS THEORIE

ALAT BUKTI SAH (HK PIDANA)

PS 184 KUHAP

• KETERANGAN SAKSI

• KETERANGAN AHLI

• SURAT

• PETUNJUK

• KETERANGAN TERDAKWA

KETERANGAN SAKSI

(PASAL 185 KUHAP)

• “YG SAKSI NYATAKAN DI SIDANG”

• TENTANG YG DIALAMI, DILIHAT,

DIDENGAR SENDIRI

• UNUS TESTIS NULLUM TESTIS

• SATU SAKSI + ABS LAIN = ABS

• PENDAPAT / REKAAN : TAK

DIBENARKAN

• SAKSI HARUS KOMPETEN

• SAKSI TAK DISUMPAH : BUKAN ABS

KETERANGAN AHLI (PASAL 186 KUHAP)

• “YG AHLI NYATAKAN DI SIDANG”

• DAPAT DIBERIKAN PADA WAKTU

PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK / P.U.

DALAM BENTUK LAPORAN DENGAN

MENGINGAT SUMPAH

– (B.A.P. SAKSI AHLI)

• DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT

SESUAI KEAHLIANNYA,

BERDASARKAN DATA YG BENAR

SURAT (PASAL 187 KUHAP)

• DIBUAT BERDASARKAN SUMPAH ATAU

DIKUATKAN SUMPAH

• MISAL :

– B.A. YG DIBUAT PEJABAT UMUM (AKTE)

– SURAT YG DIBUAT BERDASARKAN PROSEDUR

YG BERLAKU (REKAM MEDIS)

– KETERANGAN AHLI ATAS PERMINTAAN RESMI

(mis. Visum et Repertum)

– SURAT-SURAT LAIN

KETERANGAN AHLI

• DIAJUKAN KE SIDANG DALAM

BENTUK ALAT BUKTI SAH

• K.A. DAPAT DALAM 2 BENTUK:

– ALAT BUKTI SAH KETERANGAN AHLI

• BILA SECARA LISAN DI PENGADILAN (186)

• BILA SECARA LISAN DI PEMERIKSAAN OLEH

PENYIDIK/ P.U. (PENJELASAN 186)

– ALAT BUKTI SAH SURAT

• BILA DIBUAT TERTULIS OLEH AHLI

KETERANGAN TERDAKWA (PASAL 189 KUHAP)

• YG TERDAKWA NYATAKAN DI

SIDANG

• TENTANG PERBUATAN YG IA

LAKUKAN, KETAHUI ATAU ALAMI

• DAPAT MEMBENARKAN ATAUPUN

MENGINGKARI DAKWAAN

• TAK BOLEH SAKSI MAHKOTA

• HANYA KET. TERDAKWA TAK DAPAT

MEMBUAT PUTUSAN

ALAT BUKTI (HK PERDATA)

• Pasal 1866 : ALAT BUKTI TERDIRI ATAS:

– BUKTI TULISAN • AKTA OTENTIK DAN DI BAWAH TANGAN

– BUKTI DENGAN SAKSI-SAKSI

– PERSANGKAAN-PERSANGKAAN • BERDASARKAN U.U. DAN TIDAK

– PENGAKUAN

– SUMPAH

SAKSI AHLI ataukah PEER-REVIEW ?

• PADA BEBERAPA NEGARA DIDAHULUI

DENGAN PENILAIAN (REVIEW) OLEH

MEDICAL PANEL.

• KEPUTUSAN AKHIR TETAP DI JURI

DAN HAKIM.

Golden Rule:

“What is right (or wrong) for one person in a given

situation is similarly right (or wrong) for any other in

an identical situation” (ethical truth).

“A PERSON IS QUALIFIED TO TESTIFY

AS AN EXPERT IF HE HAS SPECIAL

KNOWLEDGE, SKILL, EXPERIENCE,

TRAINING, OR EDUCATION

SUFFICIENT TO QUALIFY HIM AS AN

EXPERT ON THE SUBJECT TO WHICH

HIS TESTIMONY RELATES”

AHLI:

APAKAH AHLI JUGA MERUPAKAN WAKIL DARI

PEER-GROUP ?

Admissibility ...

• Sesuaikah bidang keilmuan si ahli ?

• Cukupkah kualifikasinya untuk

membuat pendapat tersebut ?

• Jenis informasi apa yang digunakan

sebagai dasar membuat pendapat ?

• Bagaimana konsensus masyarakat

ilmuwan di bidangnya (peer)?

• Adakah limitasinya ?

Pasal 180 ayat (2) dan (4) KUHAP

(2) Dalam hal timbul keberatan yang

beralasan dari terdakwa atau

Penasihat Hukum terhadap hasil

keterangan ahli sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Hakim

memerintahkan agar ahl itu dilakukan

penelitian ulang.

(4) Penelitian ulang …. dilakukan oleh

instansi semula dengan komposisi

personil yg berbeda dan instansi lain

yg mempunyai wewenang untuk itu

PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR MALPRAKTIK MEDIS

MALPRACTICE

• PROFESSIONAL MISCONDUCT OR UNREASONABLE

LACK OF SKILL.

• FAILURE OF ONE RENDERING PROFESSIONAL

SERVICES TO EXERCISE THAT DEGREE OF SKILL AND

LEARNING COMMONLY APPLIED UNDER ALL THE

CIRCUMSTANCES IN THE COMMUNITY BY THE

AVERAGE PRUDENT REPUTABLE MEMBER OF THE

PROFESSION WITH THE RESULT OF INJURY, LOSS OR

DAMAGE TO THE RECIPIENT OF THOSE SERVICES OR

TO THOSE ENTITLED TO RELY UPON THEM.

BLACK’S LAW DICTIONARY

ARTINYA :

LALAI MENGAKIBATKAN CEDERA/ KERUGIAN

MEDICAL MALPRACTICE

• Medical malpractice involves the

physician’s failure to conform to

the standard of care for

treatment of the patient’s

condition, or lack of skill, or

negligence in providing care to

the patient, which is the direct

cause of an injury to the

patient. World Medical Association, 1992

PENGERTIAN MALPRAKTIK

• KATA MALPRAKTIK TIDAK ADA DALAM

PERATURAN PER-UU-AN DI INDONESIA

• Pasal 55 ayat (1) UU No 23 tahun

1992 tentang Kesehatan : “setiap

orang berhak atas ganti rugi akibat

kesalahan atau kelalaian yang

dilakukan tenaga kesehatan”.

• Pasal 50 UU No 29 tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran : “dokter

dan dokter gigi berhak memperoleh

perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesi dan standar

prosedur operasional”.

JADI, ……

MALPRAKTIK BILA “KESALAHAN”, “KELALAIAN”,

“TAK SESUAI STANDAR PROFESI”, “TAK SESUAI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL” ????

MALPRAKTEK

• “INTENTIONAL” (secara sadar)

– PROFESSIONAL MISCONDUCTS

• NEGLIGENCE

– MALFEASANCE, MISFEASANCE,

NONFEASANCE

• LACK OF SKILL

– DI BAWAH STANDAR

KOMPETENSI

– DI LUAR KOMPETENSI

PROFESSIONAL MISCONDUCT

• PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI – PELANGGARAN STANDAR SECARA SENGAJA

(DELIBERATE VIOLATION)

– PELANGGARAN PERILAKU PROFESI

• PIDANA UMUM: – PEMBOHONGAN (FRAUD / MISREPRESENTASI)

– KETERANGAN PALSU

– PENAHANAN PASIEN

– BUKA RAHASIA KEDOKTERAN TANPA HAK

– ABORSI ILEGAL

– EUTHANASIA

– PENYERANGAN SEKSUAL

LACK OF SKILL

• KOMPETENSI KURANG ATAU DI LUAR KOMPETENSI / KEWENANGAN

– SERING MENJADI PENYEBAB ERROR ATAU KELALAIAN

– SERING DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI INSTITUSI

– KADANG DAPAT DIBENARKAN PADA SITUASI-KONDISI LOKAL TERTENTU (LOCALITY RULE, LIMITED RESOURCES)

• TUNTUTAN DAPAT BERUPA KELALAIAN

KELALAIAN MEDIK

• JENIS MALPRAKTIK TERSERING

• BUKAN KESENGAJAAN

• TIDAK MELAKUKAN YG SEHARUSNYA DILAKUKAN, MELAKUKAN YG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN OLEH ORANG2 YG SEKUALIFIKASI PADA SITUASI DAN KONDISI YG IDENTIK

SYARAT KELALAIAN (4D)

• DUTY (Duty of care)

– KEWAJIBAN PROFESI

– KEWAJIBAN AKIBAT KONTRAK DG PASIEN

• DERELICTION / BREACH OF DUTY

– PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB

• DAMAGES

– CEDERA, MATI ATAU KERUGIAN

• DIRECT CAUSALSHIP

– HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT, SETIDAKNYA

PROXIMATE CAUSE

ERRORS

NEAR MISS

ADVERSE EVENTS

ACCEPTABLE RISKS

VIOLATION

UNFORESEEABLE RISKS

DISEASE / COMPLICATION

Setiap cedera yang lebih disebabkan oleh manajemen medis drpd akibat penyakitnya

Adalah tindakan yg dapat mencederai pasien, tetapi tidak mengakibatkan cedera karena faktor kebetulan, pencegahan atau mitigasi

UNPREVENTABLE

Adverse events

New York 1984 30.195 3.8 %

Utah-Colorado 1992 14.565 3.2 %

Australia (QAHCS) 1992 14.179 16.6 %

UK 1999 1.014 11.7 %

Denmark 1998 1.097 9.0 %

New Zealand 1998 6.579 12.9 %

Canada 2001 3.720 7.5 %

Indonesia ??? ???

Iwan Dwiprahasto, 2005

Stuart Emslie :International Perspectives on Patient Safety,

National Audit Office, England, 2005

Study Year No

Hosp

No

Case

AE

%

Preventable

AE %

PrevAE

% of AE

California 1975 24 20864 4.6 0.78 16.9

NY State 1984 51 30121 3.8 0.95 25.0

Utah-Colo 1992 28 14700 2.9 0.93 32.1

Australia 1993 31 14179 16.6 8.4 38.5

UK 1999 2 1014 10.8 5.2 48.1

Denmark 2000 17 1097 9.0 3.6 40.0

New Zea 2000 3 1326 10.7 4.3 40.2

Canada 2002 20 3745 7.5 2.8 37.3

France 2002 7 778 14.5 4.0 27.6

Average 20 9758 8.9 3.4 38.2

Table 1 – Results of retrospective case record reviews (Revised)

NICO L

(Schellekens, W : Patient Safety Conference,

European Union Presidency Luxembourg, 4 – 5 April 2005) NICO L

CEDERA DAN MATI

• Rata-rata 8,9% pasien yg dirawat inap

memperoleh cedera/mati akibat KTD

• Dari seluruh pasien cedera akibat KTD,

sebanyak 13,6% meninggal. (Ekstrapolasi:

kematian mendekati 100.000 pasien/

tahun di USA)

• Hanya 9 dari 1000 dokter yg lalai dituntut,

tetapi 13 dari 10.000 dokter yg tidak lalai

juga dituntut

• Hanya 20% kasus tuntutan kelalaian dapat

dibuktikan oleh penuntut

ACCEPTABLE RISKS

UNFORESEEABLE RISKS

ACTIVE ERRORS

(Error of planning & error of execution)

LATENT ERRORS

UNDERLYING DISEASE

DUTY + BREACH OF DUTY

PREVENTABLE ADVERSE EVENTS

NEGLIGENT ADVERSE EVENTS

+ DAMAGE + CAUSAL

ADVERSE EVENTS

(Kejadian yg tak diharapkan)

NO ERROR

MALPRAKTIK vs BAD OUTCOME

(KELALAIAN MEDIS)

PREVENTABLE ADVERSE EVENTS

PERJALANAN PENYAKIT DAN KOMPLIKASI

JADI, MALPRAKTIK:

• DINILAI BUKAN DARI “HASIL” PERBUATANNYA, MELAINKAN DARI “PROSES” PERBUATANNYA.

• Dugaan adanya malpraktik kedokteran harus ditelusuri dan dianalisis terlebih dahulu untuk dapat dipastikan ada atau tidaknya malpraktik, kecuali apabila faktanya sudah membuktikan bahwa telah terdapat kelalaian – yaitu pada res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)

PEMBUKTIAN MALPRAKTIK MEDIS

HARUS MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YG SAH

PEMBUKTIAN PERILAKU SALAH

• MEMBUKTIKAN PERILAKU SALAH YG

MELANGGAR HUKUM

– PIDANA ATAUPUN PERDATA

– MIS. MEMBOHONG, MENGGELAPKAN,

KETERANGAN PALSU, PELECEHAN,

DOUBLE BILLING, PENCEMARAN NAMA

BAIK, DLL

– TIDAK SELALU MUDAH, TERUTAMA

APABILA DI BIDANG “KLINIS”

PEMBUKTIAN P.M.H.

• CUKUP MEMBUKTIKAN ADANYA

P.M.H., TANPA HARUS ADA

MEMBUKTIKAN KE-4 UNSUR

KELALAIAN (KERUGIAN DLL)

– MELAKUKAN TINDAKAN TANPA

INFORMED CONSENT

– SALAH ORANG / SALAH KANAN-KIRI /

SALAH ORGAN

– PRODUCT LIABILITY

PEMBUKTIAN PELANGGARAN JANJI

• BUKTIKAN BAHWA BENAR TELAH TERJADI PERJANJIAN YANG DILANGGAR ATAU TIDAK TERPENUHI

• DAPAT BERUPA “JANJI UPAYA TERTENTU” ATAUPUN “JANJI HASIL”

• PERJANJIAN MUDAH DIBUKTIKAN APABILA TERTULIS

• IKLAN BUKAN TERMASUK PERJANJIAN, TETAPI BILA TELAH MENGAKIBATKAN KEPUTUSAN YG “SALAH” DAPAT DITUNTUTKAN

PEMBUKTIAN KELALAIAN

• UMUMNYA SUKAR

• BUKTIKAN ADANYA KE-4 CIRI

KELALAIAN (Duty, Dereliction of

duty, Damages, Direct causation)

• BUKTIKAN ADANYA “RES IPSA

LOQUITUR” : FAKTA SUDAH

MEMBUKTIKAN ADANYA KELALAIAN

– MISALNYA : TERTINGGALNYA GUNTING

ATAU KASA DI DALAM LUKA OPERASI

CARA PEMBUKTIAN

• MEMBANDINGKAN ANTARA “APA YG

DIKERJAKAN” (DAS SEIN) DENGAN

“APA YG SEHARUSNYA DIKERJAKAN”

(DAS SOLLEN).

• MEMBANDINGKAN ANTARA REKAM

MEDIS, DOKUMEN/CATATAN,

KESAKSIAN, PETUNJUK (BARANG

BUKTI) DENGAN STANDAR /

KESAKSIAN AHLI / PEDOMAN

ADANYA KEWAJIBAN

• ADANYA KEWAJIBAN PROFESI

– KODE ETIK, DISIPLIN PROFESI, BYLAWS

DAN ATURAN SARYANKES LAIN

• ADANYA KEWAJIBAN HUKUM

– ADMINISTRATIF, PIDANA DAN PERDATA

• ADANYA KEWAJIBAN AKIBAT

PERJANJIAN / KONTRAK TERAPEUTIK

– ISU: KAPAN MULAI TERJADINYA?

Pada umumnya dokter sulit membela diri dengan

cara memungkiri adanya kewajiban

ADANYA PELANGGARAN KEWAJIBAN

• MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TSB

• ISU:

– SERING TERDAPAT LEBIH DARI SATU KEWAJIBAN YG DAPAT BERTENTANGAN

– SERING TERDAPAT LEBIH DARI SATU STANDAR / PEDOMAN, ATAU COMMON PRACTICE

– SERING TERDAPAT SITUASI YG AKIBATKAN PELANGGARAN YG TERPAKSA • DAPAT DIBENARKAN

• DAPAT DIMAAFKAN

ADANYA CEDERA / KERUGIAN

• SERINGKALI SULIT MEMBUKTIKAN

ADANYA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

ANTARA PELANGGARAN KEWAJIBAN

DENGAN KERUGIAN / CEDERA / MATI.

– TIDAK DILAKUKAN AUTOPSI ATAU

PEMERIKSAAN KHUSUS UNTUK ITU

– KAUSA UMUMNYA MULTI-FAKTORIAL

– ADA PEMBELAAN: REMOTENESS OF

DAMAGES

KERUGIAN

• Kerugian immateriel (general damages, non

pecuniary losses) • Sakit dan penderitaan

• Kehilangan kesenangan/kenikmatan (amenities)

• Kecederaan fisik dan / atau psikiatris

• Kerugian materiel (special damages,

pecuniary losses) :

– Kerugian akibat kehilangan kesempatan

– Kerugian nyata : • Biaya yang telah dikeluarkan hingga saat

penggugatan

• Biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL

• TIDAK BISA MENGGUNAKAN STRICT

LIABILITY KARENA BUKAN PRODUK

– BUT FOR TEST

• BISA GUNAKAN TEORI RELEVAN UNTUK

MENEMUKAN KAUSA YG PROXIMATE (tidak

perlu sebab pasti)

– DIRECTNESS VS REMOTENESS

– FORESEEABLE VS UNFORESEEABLE

It is an accepted principle that in most medical negligence cases,

proof of causation requires the testimony of an expert witness

because the nature of the inquiry is such that jurors are not

competent to draw their own conclusions from the evidence without

the aid of such expert testimony

FORESEEABILITY

• Menguji apakah kejadian tersebut

sebagai akibat dari risiko yang

foreseeable (dapat dibayangkan

sebelumnya) atau tidak.

– BERDASARKAN CARA KEJADIANNYA

• Varian dari risiko yg foreseeable dianggap

foreseeable

– BERDASARKAN JENIS CEDERA

• Remote apabila bukan dari jenis yg sama

dengan yg foreseeable

– BERDASARKAN LUAS / KEPARAHAN CEDERA

• Eggshell skull rule

WMA:

• “An injury occurring in the course of medical treatment which could not be foreseen and was not the result of the lack of skill or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the physician should not bear any liability”

KELALAIAN MEDIS = PIDANA ?

Pasal 359-360 KUHP

• HANYA YG CULPA LATA:

– KELALAIAN: • Harus ada KEWAJIBAN YG DILANGGAR

• Harus ada DAMAGE (cedera / kerugian) yang DISEBABKAN oleh pelanggaran tsb

– DAMAGE tersebut FORESEEABLE

– AKIBAT KETIDAKHATIHATIAN YG NYATA (Tidak terdapat faktor pemaaf atau faktor pembenar) VAN HAMEL

Di banyak negara terdapat kewajiban direview Medical Panel dulu

AJR 2002; 179: 331-335

• Responsible physician have nothing to

fear from the criminal law … for a

physician will not be held criminally

liable for the death of a patient if that

death is the result of a good-faith error

of judgment or an inadvertent mistake

(adverse events = KTD)

• When physicians intentionally or recklessly

disregard their patients’ safety, they

properly face criminal prosecution

Eisenberg RL, Berlin L, 2002

PEMBELAAN

• BUKTIKAN SALAH SATU UNSUR

KELALAIAN TIDAK ADA

• CARI PEMBENAR:

– MEDICAL RISKS:

• ACCEPTABILITY, UNFORESEEABILITY,

ADVERSE EVENTS

– PERJALANAN PENYAKIT / KOMPLIKASI

• CARI PEMAAF:

– TEKANAN SITUASI-KONDISI

– LIMITED RESOURCES

– KONTRIBUSI PASIEN

CEDERA, MATI DAN TUNTUTAN

• Rata-rata 8,9% pasien yg dirawat inap (3,2-

16,6%) memperoleh cedera/mati akibat

KTD, yang 38,2% nya akibat medical error.

• Dari seluruh pasien cedera akibat KTD,

sebanyak 13,6% meninggal. (Ekstrapolasi

1984: kematian mendekati 100.000 pasien/

tahun di USA)

• Hanya 9 dari 1000 dokter yg lalai dituntut,

tetapi 13 dari 10.000 dokter yg tidak lalai

juga dituntut

• Hanya 20% tuntutan yang terbukti Statistik USA

KESIMPULAN

• PENGADILAN ADALAH SALAH SATU

PILIHAN BAGI ORANG YANG INGIN

MENUNTUT DOKTER

• PENGADILAN MEMBERIKAN PELUANG

“PENYELESAIAN SENGKETA”, YANG

TIDAK TERSEDIA DI MAJELIS ETIK DAN

DISIPLIN PROFESI

• PEMBUKTIAN MALPRAKTIK MASIH

SULIT DILAKUKAN OLEH NON-DOKTER

CONTOH KASUS

SEBAGAI BAHAN PEMAHAMAN

Kelalaian sistem

• Seorang anak perempuan menunggu

untuk di CT-Scan karena kecelakaan.

Dia dipanggil masuk ke OK dan

kemudian di operasi pengangkatan usus

buntu. Ternyata keliru, seharusnya anak

laki-laki lain yang akan dioperasi.

• Seorang pasien akan dioperasi telinga

kiri, disiapkan oleh perawat

kepercayaan, dokter tinggal operasi.

Ternyata yg dioperasi telinga kanan

wrong person and wrong site surgery

Kelalaian manajemen

• Dua orang pasien meninggal ketika dioperasi di RS pada dua hari yang berbeda, menggunakan mesin anestesi yg berbeda.

• Ternyata gas N2O tertukar dengan gas CO2

• RS tidak pernah menggunakan gas CO2

Dokter bukan yg bertanggungjawab atas pengadaan gas medik, melainkan manajemen rumah sakit

Malpraktik tenaga medis

• Seorang perempuan menjalani operasi pengangkatan tumor rongga hidung-mulut yg sangat invasif.

• Jaringan diperiksa histopatologi, dinyatakan tidak ganas.

• Ternyata beberapa bulan kemudian terbukti ganas

• Preparat histopatologi dibaca ahli-ahli lain di kota lain: terdapat tanda ganas

Kelalaian ataukah Ketidak-kompetensian ?

Risiko Tindakan / Penyakit

• Seorang ibu menderita Ca mamma

dioperasi pengangkatan jaringan

tumor untuk “de-bulking”, dan

radioterapi.

• Kemudian terjadi pembengkakan

lengan

Pembengkakan akibat sumbatan saluran

getah bening di ketiak: apakah oleh massa

kanker, operasi ataukah radioterapi ?

Risiko yg unforeseeable

• Seorang perempuan disiapkan untuk

di SC atas indikasi KPD.

• Saat operator sedang cuci tangan,

SpAn memberikan anestesi (umum),

terjadi apnoe dan bradikardi. Upaya

resusitasi dilakukan tetapi tidak

berhasil.

• D: anafilaktik thd obat anestesi

Unforeseeable risk ???

Fraud

• Seorang laki-laki datang dengan

keluhan pilek dan sengau. Foto

rontgen menunjukkan

“perselubungan”

• Direncanakan besok pagi CT-Scan dan

siangnya dioperasi sinusnya.

• Hasil CT-Scan tidak ada kelainan,

tetapi operasi tetap berjalan

Professional misconduct

Tak menolong keadaan gawat

• Seorang ibu datang dengan

perdarahan per-vaginam post-partum

(HPP), ditangani dokter UGD.

• Dikonsulkan ke SpOG yg sedang

melakukan kuretase, tetapi ia tidak

mau dengan alasan “akan ke RS lain

karena sudah waktunya dan sudah

ditelpon”

Professional misconduct

CONTOH KELALAIAN LAIN BERMASALAH BILA TERJADI CEDERA

• KETERLAMBATAN HADIR PADA SAAT

DIBUTUHKAN PD KEDARURATAN

• KEGAGALAN MEMONITOR KONDISI PASIEN

ATAU FOLLOW-UP HASIL PEMERIKSAAN

• KETERLAMBATAN DIAGNOSIS / TERAPI

• KEGAGALAN MENGINGATKAN /

MENGANJURKAN

• KEGAGALAN MEMENUHI PROSEDUR (error of

planning dan error of execution)

CONTOH KETIDAK-KOMPETENSIAN DAPAT DIANGGAP PMH ATAUPUN KELALAIAN

• Tidak memiliki sertifikat kompetensi

• Berpraktik bukan pada bidang kompetensinya

• Melakukan tindakan yg bukan kompetensinya

• Mendelegasikan tindakan kepada orang yang tidak kompeten

Tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf