BPS-KAB TANGERANG (+PETA RTRW)
-
Upload
vilciaegha -
Category
Documents
-
view
2.997 -
download
861
description
Transcript of BPS-KAB TANGERANG (+PETA RTRW)
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
BAB IIGAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
2.1. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik.
2.1.1. Geografis.
Kabupaten Tangerang terletak pada posisi cukup strategis berada dibagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km2);b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang;c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan (jalan TOL) Jakarta - Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
Kedudukan geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta, maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdepedensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan di suatu wilayah.
2.1.2. Administratif
Secara adminstratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Banten, wilayah pemerintahan kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa.
Luas rata-rata kecamatan di Kabupatan Tangerang sendiri yaitu 33.09 Ha per kecamatan atau 3.4% dari total luas wilayah kabupaten yang mencapai 959.61 ha.
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 7
PROVINSI BANTEN
KABUPATEN TANGERANG
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Tangerang Dalam Wilayah Provinsi Banten
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 8
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta. 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Tangerang dan Cakupan Wilayah Kajian
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 9
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Secara lebih rinci mengenai nama dan luas wilayah perkecamatan yang terdapat di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa dibawah ini:
Tabel 2.1. Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2011
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 10
No Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan
Luas Wilayah
Km² Terhadap Total (%)
1 Cisoka 10 26.98 2.8%2 Solear 7 29.01 3.0%3 Tigaraksa 14 48.74 5.1%4 Jambe 10 26.02 2.7%5 C i k u p a 14 42.68 4.4%6 Panongan 8 34.93 3.6%7 C u r u g 7 27.41 2.9%8 Kelapa Dua 6 24.38 2.5%9 L e g o k 11 35.13 3.7%
10 Pagedangan 11 45.69 4.8%11 Cisauk 6 27.77 2.9%12 Pasar Kemis 9 25.92 2.7%13 Sindang Jaya 7 37.15 3.9%14 Balaraja 9 33.56 3.5%15 Jayanti 8 23.89 2.5%16 Sukamulya 8 26.94 2.8%17 Kresek 9 25.97 2.7%18 Gunung Kaler 9 29.63 3.1%19 Kronjo 10 44.23 4.6%20 Mekar Baru 8 23.82 2.5%21 M a u k 12 51.42 5.4%22 Kemiri 7 32.7 3.4%23 Sukadiri 8 24.14 2.5%24 R a j e g 13 53.7 5.6%25 Sepatan 8 17.32 1.8%26 Sepatan Timur 8 18.27 1.9%27 Pakuhaji 14 51.87 5.4%28 Teluknaga 13 40.58 4.2%29 Kosambi 10 29.76 3.1%
J u m l a h 274 959.61 100.0%
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.1.3. Kondisi Fisik2.1.3.1. Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% dan ketinggian tanah antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut.
Dibagian Utara ketinggian tanah berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasarkemis, dan Sepatan. Sedangkan dibagian tengah ke arah selatan ketinggian tanah mencapai lebih dari 25 meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan kondisi tersebut ketinggian tanah wilayah Kabupaten Tangerang terbagi atas 2 dataran, yaitu 44.595 Ha atau 40,16% berada pada ketinggian tanah 0 - 25 m dan 66.443 Ha atau 59,84 % berada pada ketinggian tanah 26 - 50 meter di atas permukaan laut. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa wilayah dataran Kabupaten Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian tanah antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut.
2.1.3.2. Geologi.
Keadaan goelogis Kabupaten Tangerang menurut jenis batuannya terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu : Aluvial seluas 63.512 Ha, Pleistocen Vulcanic Facies 43.365 ha, Pliocen sedimentary 17.095 ha dan Niocens sedimentary seluas 4.299 Ha. Sedangkan menurut jenis tanahnya terdiri dari aluvial kelabu tua, asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu, asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, podsolik kuning, aluvial kelabu, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan glei humus rendah, serta asosiasi hidromorf kelabu dan paluosol. Daerah bagian utara kabupaten Tangerang merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah, daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial).
2.1.3.3. Klimatologi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Geofisika Klas I Tangerang temperatur udara di Kabupaten Tangerang tahun 2008 – 2010 berada pada suhu 25,90 ⁰C – 28,50 ⁰C, suhu maksimum terjadi pada bulan September 2009 yaitu 28.50 ⁰C dan suhu minimum pada bulan pebruari 2008 yaitu 25.90 ⁰C. rata-rata suhu udara diKabupaten Tangerang dalam kurun waktu tahun 2008 – 2010 yaitu 27,50⁰C.
Keadaan curah hujan tertinggi pada tahun 2008 - 2010 terjadi pada bulan pebruari tahun 2008 yaitu sebesar 664 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam 3 tahun terakhir tahun 2008 – 2010 yaitu sebesar 159,3 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2008 - 2010 yaitu sebesar 11,6 hari hujan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:
Gambar 2.1.. Gambar 2..2. Suhu / Temperatur Udara Kabupaten Tangerang Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Tangerang
Tahun 2008, 2009, 2010 Tahun 2008, 2009, 2010
Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang
Tabel. 2.2. Suhu/Temperatur Udara Kabupaten Tangerang
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 11
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No BulanSuhu/Temperatur ( ⁰Celcius )
Tahun2008 2009 2010 rata2
1 Januari 27.2 26.7 26.7 27.52 Pebruari 25.9 26.6 26.6 27.53 Maret 26.6 27.5 27.5 27.54 April 27.2 27.9 27.9 27.55 Mei 27.6 27.8 27.8 27.56 Juni 27.3 27.9 27.9 27.57 Juli 27.1 27.3 27.3 27.58 Agustus 27.3 27.7 27.7 27.59 September 28.1 28.5 28.5 27.510 Oktober 28.3 28.4 28.4 27.511 Nopember 27.8 27.9 27.9 27.512 Desember 27.3 27.8 27.8 27.5
Rata-rata 27.3 27.7 27.7 27.5 Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang
Tabel. 2.3. Curah Hujan Kabupaten Tangerang
NO BULAN TAHUN
2008 2009 2010Curah hujan Hari hujan Curah hujan Hari hujan Curah hujan Hari hujan
1 Januari 138 13 377 19 377 192 Pebruari 664 28 253 28 253 283 Maret 98 12 211 14 211 144 April 198 14 305 14 305 145 Mei 55 7 197 13 197 136 Juni 141 8 129 8 129 87 Juli 1 1 21 4 21 48 Agustus 48 8 15 1 15 19 September 2 2 18 3 18 310 Oktober 81 11 34 6 34 611 Nopember 174 13 247 18 247 1812 Desember 144 20 188 13 188 13
Average 145.3 11 166 12 166.3 11.8Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang
2.1.3.4. Kondisi Sumber Daya Air
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 12
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Kuantitas air sungai di Kabupaten Tangerang relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai.
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi 6 kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat 3 lapisan akifer, yaitu:
1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m dan didominasi oleh lapisan Pasir2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m dan didominasi oleh lapisan lempung formasi Bantam Atas3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m dan didominasi oleh lapisan formasi Genteng dan formasi Bojongmanik
Potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukan potensi sebagai berikut:
1. Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane-Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.
2. Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m³/dt diwakli oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002.
3. Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara suplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan).
4. Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/Km2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri-industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau.
Potensi sumberdaya air tanah-dalam di Kabupaten Tangerang terdapat 5 cekungan air bawah tanah (CABT) di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
1. Potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan 2. Potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun.
Tabel. 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 13
No Nama DAS Luas (Ha) Debit (M³/dtk)1 Sungai Cimanceuri Panjang ± 60 km; Luas ± 25,141 ha 0,601
2 Sungai Cirarab Panjang ± 20,9 Km; Luas ± 20,488 ha 113,44
3 Sungai Cisadane Panjang ± 140 km; Luas ± 30,892 ha 115,315
4 Sungai Cidurian Panjang ± 81,5 km; luas ± 17.140 ha 2,551
5 Sungai Cipasilian Luas ± 5,964 ha N/A
6 Sungai Cileleus Luas ± 8,631 ha N/A
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)
Sumber : BLHD Kabupaten Tangerang
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 14
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Selain sungai dan air tanah di Kabupaten Tangerang juga banyak dijumpai badan air permukaan berupa situ dan rawa yang tersebar hampir di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
Tabel. 2.5. Nama dan Luas Situ dan Rawa
No Nama Situ/Rawa Lokasi Luas (Ha)Desa Kecamatan
1 Situ Pondok Sukaharja Sindang Jaya 27.7
2 Situ Cilongok Sukamantri Pasar Kemis 233 Situ Pasir Gadung Pasir Gadung Cikupa 7.34 Situ Kelapa Dua Kelapa Dua Kelapa Dua 37.55 Situ Cihuni Cihuni Pagedangan 32.346 Situ Jengkol Cikuya Solear 4.17 Rawa Ranca Ilat Cirumpak, Kemuning Kronjo 67.988 Rawa Waluh Kosambi Dalem Kronjo 709 Rawa Garugak Kemuning Kresek 177
10 Rawa Patrasana Patrasana,Pasirampo Kresek 245
11 Rawa Gabus Tamiang Kresek 9.7212 Rawa Genggong Tamiang Kresek 8.413 Rawa Setingin Klebet Kemiri 26.414 Rawa Gede Pekayon,Sukadiri Sukadiri 2.815 Rawa Sulang Lebakwangi Sepatan 816 Rawa Koja Pisangan Jaya Sepatan -17 Rawa Kepuh Rawabani,Pakuhaji Pakuhaji -18 Rawa Gelam/Panggang Kutajaya Pasar Kemis 11.719 Rawa Pangodokan Kutabumi Pasar Kemis -20 Rawa Dadap Pengadegan Pasar Kemis -
21 Rawa Warung Rawa Rebo Wanakerta Sindang
Jaya 7.9
22 Rawa Bojong Bojong Cikupa 7.6
23 Rawa Jambu Jambukarya Rajeg - Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
2.1.3.5. Kualitas Air Sungai dan Air Tanah
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 15
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab dan Cisadane berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bagian Laboratorium pada BLHD Kabupaten Tangerang pada tahun 2010, ditambah Sungai Cidurian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Hasil pemantauan kualitas air Sungai CimanceuriTitik Pengambilan Sampel Sungai Cimanceuri yaitu di Jembatan Kutruk (Desa Pasir Barat, Jl. Kutruk, Kec. Jambe), Jembatan Surya Toto (Jl. Arya Jaya Santika, Ds. Pasir Bolang, Kec.Tigaraksa), Jembatan Balaraja (Jl. Raya Serang Km. 24, Ds. Talaga Sari, Kec.Balaraja), Jembatan Barong (Ds. Ranca Labuh, Kec.Kemiri) dan Jembatan Lontar (Jl. Raya Kronjo-Mauk, Ds. Kronjo, Kec.Kronjo). Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cimanceuri yaitu : Residu Tersupensi (TSS), Belerang sebagai H2S,BOD5, COD,Kadmium,Khlorida Bebas (Cl),Khrom Hexavalent (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Seng (Zn),Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida, Tembaga (Cu).
2. Hasil pemantauan kualitas air Sungai CirarabJembatan Blokeng (Jl. Serdang kulon, Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan), Jembatan Cukang Galih (Jl. Cukang Galih, Ds. Cukang Galih, Kec.Curug), Jembatan Blunder (Kampung Blunder, Kec.Cikupa), Jembatan Pasar Kemis (Jl. Raya Pasar Kemis, Ds. Kuta Jaya, Kec.Pasar Kemis), Jembatan Cadas (Jl. Raya Cadas, Desa Dukun, Kec.Sepatan).Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cirarab yaitu; Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S,BOD5,COD,Kadmium (Cd),Khlorida Bebas (Cl),Khrom Heksavalen (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida (CN),Tembaga (Cu),Timbal (Pb).
3. Hasil pemantauan kualitas air Sungai CisadaneJembatan Cihuni (Jl. Cihuni, Kec. Pagedangan), Jembatan Eretan Kajangan (Desa Gaga, Kec. Pakuhaji), Desa Tanjung Burung, Kec. Teluk Naga. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cisadane yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S, BOD5, COD, Khlorida Bebas (Cl), Khrom Hexavalen (Cr2+), Nitrit sebagai N (NO2-N), pH, Seng (Zn), Senyawa Fenol sebagai Fenol, Sianida (CN), Tembaga (Cu), Timbal (Pb).
4. Hasil pemantauan kualitas air Sungai CidurianBendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek, Kecamayan Kresek, Bendungan Ranca Sumur Desa Pasanggrahan Kec. Solear, Desa Carenang Kopo, Kec. Cisoka, Jl. Raya Serang Km. 36 Kamp. Kajangan Ds. Cikande Kec. Jayanti, Desa Kresek Kecamatan Kresek, Desa Kedaung, Kecamatan Mekar Baru. Parameter yang melebihi nilai ambang baku mutu untuk sungai Cidurian yaitu : Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S, BOD5, COD, DO, Khlorida Bebas (Cl) Khrom Heksavalen (Cr6+), Nitrit sebagai N (NO 2-N), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) Sianida (CN).
Tabel 2.6. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)
No Nama DAS Luas Debit m3/dt Kualitas
1 Sungai Cimanceuri Panjang ± 60 km; Luas ± 25,141 ha km. Balaraja)
0,601 Residu Tersupensi (TSS), Belerang sebagai H2S,BOD5, COD,Kadmium,Khlorida Bebas (Cl),Khrom Hexavalent (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Seng (Zn),Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida, Tembaga (Cu).
2 Sungai Cirarab Panjang ± 20,9 Km; Luas 20,488 ha
113,44 Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S,BOD5,COD,Kadmium (Cd),Khlorida Bebas (Cl),Khrom Heksavalen (Cr6+),Nitrit sebagai N (NO2-N),pH,Senyawa Fenol sebagai Fenol,Sianida (CN),Tembaga (Cu),Timbal (Pb).
3 Sungai Cisadane Panjang ± 140 km; Luas ± 30,892 ha
115,315 Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S, BOD5, COD, Khlorida Bebas (Cl), Khrom Hexavalen (Cr2+), Nitrit sebagai N (NO2-N), pH, Seng (Zn), Senyawa Fenol sebagai Fenol, Sianida (CN), Tembaga (Cu), Timbal (Pb).
4 Sungai Cidurian Panjang ± 81,5 km; luas ± 17.140 ha
2,551 Residu Tersuspensi (TSS), Belerang sebagai H2S, BOD5, COD, DO, Khlorida Bebas (Cl) Khrom Heksavalen (Cr6+), Nitrit sebagai N (NO2-N), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) Sianida (CN).
No Nama Sungai Luas Debit m3/dt Kualitas
5 Sungai Cipasilian Luas ± 5,964 ha N/A N/A
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 16
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
6 Sungai Cileleus Luas ± 8,631 ha N/A NA
Sumber : BLHD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
Kualitas air tanah Kabupaten Tangerang sendiri telah terintrusi air laut sejauh ± 7 km dari pantai ke darat di Kecamatan Mauk dengan kedalaman intrusi maksimal 70 m. Adapun kualitas air tanah di daerah utara (Mauk) didominasi oleh air tanah payau-asin sedang ke arah selatan kualitas air tanah relatif lebih baik.
Tabel. 2.7. Kualitas Air Tanah
No Jenis Kedalaman Debit Kualitas1 Air Tanah Dangkal < 20 m 3 – 10 liter/detik/Km2. Terintrusi air laut (wilayah utara)
2 Air Tanah Dangkal 20-70 m 3 – 10 liter/detik/Km2. Terintrusi air laut (wilayah utara)
3 Air Tanah Dangkal > 70 m 3 – 10 liter/detik/Km2. Baik (memenuhi baku mutu)
Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
2.2. Demografi.
Proyeksi populasi penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2013 – 2017 diperkirakan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3.7% - 4,8%/Tahun.
Gambar 2.3. Proyeksi Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2017
Tingkat kepadatan penduduk rata-rata menurut kecamatan berdasarkan indeks luas permukiman di Kabupaten Tangerang mencapai 61 Jiwa / Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada diwilayah kecamatan Pasar kemis sejumlah 187,5 jiwa/ha, kemudian kecamatan Kelapa Dua 149,0 jiwa/ha dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Kemiri sebesar 15,3 jiwa/ha .
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 17
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tabel. 2.8. Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012
No
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008200
9 2010 2011 2012
1Cisoka
70,866
72,213
78,854
81,966
85,960
17,977
15,321
19,621
19,621
20,443
4.06
1.90
9.20
3.95
4.87
2Solear
67,668
68,971
73,888
76,396
79,506
15,837
15,837
17,562 16095
16,958
3.48
1.93
7.13
3.39
4.07
3Tigaraksa
99,545
101,735
119,245
126,542
136,392
29,653
59,439
28,445
30,570
29,966
6.43
2.20
17.21
6.12
7.78
4Jambe
39,423
40,660
40,187
40,854
41,236
9,958
9,489
9,685
9,621
9,485
1.67
3.14
(1.16)
1.66
0.94
5Cikupa
192,974
196,546
224,678
236,437
252,289
29,670
32,524
50,455 52625
63,018
5.49
1.85
14.31
5.23
6.70
6Panongan
69,069
71,210
96,383
106,201
119,858
17,449
17,449
17,334 17334
17,277
11.3
4 3.10
35.35
10.19
12.86
7Curug
140,861
143,941
165,812
175,156
187,631
37,649
37,649
40,590 46405
47,876
5.94
2.19
15.19
5.64
7.12
8Kelapa dua
137,308
140,019
178,035
192,514
212,878
38,654
44,344
31,152 41023
37,272
8.86
1.97
27.15
8.13
10.58
9Legok
84,662
86,569
98,171
103,310
110,064
11,530
23,614
16,768 19882
22,501
5.50
2.25
13.40
5.23
6.54
10 Pagedangan
81,115
82,880
95,194
100,475
107,515
16,925
20,745
19,830 19830
21,283
5.85
2.18
14.86
5.55
7.01
11Cisauk
45,503
47,443
64,083
70,923
80,213
19,058
26,128
24,207 24045
26,620
11.9
4 4.26
35.07
10.67
13.10
12 Pasar Kemis
192,264
195,342
238,377
254,774
277,831
47,973
49,487
50,017 65911
66,933
7.41
1.60
22.03
6.88
9.05
13 Sindang Jaya
70,486
71,633
77,025
79,587
82,857
16,881
17,072
18,872 17816
18,812
3.44
1.63
7.53
3.33
4.11
14Balaraja
103,117
105,633
111,475
115,100
119,279
34,879
22,140
24,325
24,362
19,085
3.34
2.44
5.53
3.25
3.63
15Jayanti
58,581
60,341
63,494
65,718
68,175
13,203
13,203
12,783
13,403
13,193
3.60
3.00
5.23
3.50
3.74
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 18
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008200
9 2010 2011 2012
16Sukamulya
60,810
62,410
59,027
58,966
58,075
12,374
12,994
16,447 17977
20,014
(0.17
) 2.63
(5.42)
(0.10)
(1.51)
17Kresek
63,445
64,881
60,735
60,310
58,955
24,765
13,984
11,389
12,865
6,177
(0.77
) 2.26
(6.39)
(0.70)
(2.25)
18 Gunung Kaler
53,541
54,729
47,699
46,148
43,227
7,155
7,155
11,789 13298
15,615
(3.31
) 2.22
(12.85)
(3.25)
(6.33)
19Kronjo
57,482
59,211
55,152
54,952
53,787
13,022
14,717
16,024
16,024
17,525
(0.45
) 3.01
(6.86)
(0.36)
(2.12)
20Mekar baru
38,232
39,615
35,417
34,940
33,532
7,102
7,102
36,788 36788
51,631
(1.45
) 3.62
(10.60)
(1.35)
(4.03)
21Mauk
79,543
81,319
77,599
77,543
76,571
16,121
81,446
16,121
16,121
16,121
(0.13
) 2.23
(4.57)
(0.07)
(1.25)
22Kemiri
43,101
44,192
40,605
40,137
38,889
30,190
7,328
10,074
11,075
1,017
(1.24
) 2.53
(8.12)
(1.15)
(3.11)
23Sukadiri
55,826
56,936
53,100
52,561
51,198
13,467
13,467
13,467
13,467
13,467
(1.08
) 1.99
(6.74)
(1.01)
(2.59)
24Rajeg
111,401
113,802
133,274
141,365
152,302
30,190
30,190
31,447
33,798
34,427
6.54
2.16
17.11
6.07
7.74
25Sepatan
76,778
78,687
92,353
98,181
105,969
10,229
18,970
19,009 20814
25,204
6.80
2.49
17.37
6.31
7.93
26 Sepatan Timur
73,733
75,601
81,667
84,934
88,901
26,984
15,652
18,692 20477
16,331
4.17
2.53
8.02
4.00
4.67
27Pakuhaji
103,493
105,603
103,506
104,214
104,220
32,009
32,009
29,549 28524
27,294
0.64
2.04
(1.99)
0.68
0.01
28Teluk Naga
128,737
131,372
138,330
142,406
147,203
31,667
33,158
31,422 31039
30,917
3.05
2.05
5.30
2.95
3.37
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 19
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008200
9 2010 2011 2012
29Kosambi
109,403
111,785
131,011
139,008
149,812
14,008
28,201
33,288 31752
41,392
6.61
2.18
17.20
6.10
7.77
Jumlah 2,508,967
2,565,279
2,834,376
2,961,616
3,124,321 626,579 720,81
4677,15
2722,56
2747,84
9 4.75 2.24 10.49 4.49 5.49
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS
Pada lima tahun mendatang populasi penduduk Kabupaten Tangerang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4.97% /Tahun sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:.
Tabel 2.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016
No Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1Cisoka
85,960
89,954
93,948
97,942
101,936
21,490
22,488
23,487
24,485
25,484 4.87
4.65
4.44
4.25
4.08
2Solear
79,506
82,616
85,726
88,836
91,946
19,876
20,654
21,431
22,209
22,986 4.07
3.91
3.76
3.63
3.50
3Tigaraksa
136,392
146,242
156,092
165,942
175,792
34,098
36,560
39,023
41,485
43,948 7.78
7.22
6.74
6.31
5.94
4Jambe
41,236
41,618
42,000
42,382
42,764
10,309
10,405
10,500
10,596
10,691 0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
5Cikupa
252,289
268,141
283,993
299,845
315,697
63,072
67,035
70,998
74,961
78,924 6.70
6.28
5.91
5.58
5.29
6Panongan
119,858
133,515
147,172
160,829
174,486
29,965
33,379
36,793
40,207
43,622 12.86
11.39
10.23
9.28
8.49
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 20
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
7Curug
187,631
200,107
212,582
225,058
237,533
46,908
50,027
53,146
56,264
59,383 7.12
6.65
6.23
5.87
5.54
8Kelapa dua
212,878
233,241
253,605
273,968
294,332
53,219
58,310
63,401
68,492
73,583 10.58
9.57
8.73
8.03
7.43
9Legok
110,064
116,819
123,573
130,328
137,082
27,516
29,205
30,893
32,582
34,271 6.54
6.14
5.78
5.47
5.18
10Pagedangan
107,515
114,554
121,594
128,633
135,673
26,879
28,639
30,398
32,158
33,918 7.01
6.55
6.15
5.79
5.47
11Cisauk
80,213
89,503
98,793
108,083
117,373
20,053
22,376
24,698
27,021
29,343 13.10
11.58
10.38
9.40
8.60
12Pasar Kemis
277,831
300,887
323,944
347,000
370,057
69,458
75,222
80,986
86,750
92,514 9.05
8.30
7.66
7.12
6.64
13 Sindang Jaya
82,857
86,126
89,396
92,665
95,935
20,714
21,532
22,349
23,166
23,984 4.11
3.95
3.80
3.66
3.53
14Balaraja
119,279
123,458
127,637
131,816
135,995
29,820
30,864
31,909
32,954
33,999 3.63
3.50
3.38
3.27
3.17
15Jayanti
68,175
70,631
73,088
75,544
78,001
17,044
17,658
18,272
18,886
19,500 3.74
3.60
3.48
3.36
3.25
16Sukamulya
58,075
57,183
56,292
55,400
54,509
14,519
14,296
14,073
13,850
13,627 -1.51
(1.54)
(1.56)
(1.58)
(1.61)
17Kresek
58,955
57,600
56,245
54,890
53,535
14,739
14,400
14,061
13,723
13,384 -2.25
(2.30)
(2.35)
(2.41)
(2.47)
18 Gunung Kaler
43,227
40,306
37,385
34,464
31,543
10,807
10,076
9,346
8,616
7,886 -6.33
(6.76)
(7.25)
(7.81)
(8.48)
19Kronjo
53,787
52,622
51,457
50,292
49,127
13,447
13,155
12,864
12,573
12,282 -2.12
(2.17)
(2.21)
(2.26)
(2.32)
20Mekar baru
33,532
32,125
30,717
29,310
27,902
8,383
8,031
7,679
7,327
6,976 -4.03
(4.20)
(4.38)
(4.58)
(4.80)
21 Mauk 76,571
75,599
74,627
73,655
72,683
19,143
18,900
18,657
18,414
18,171
-1.25 (1.27
(1.29)
(1.30
(1.32)
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 21
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat PertumbuhanTahun Tahun Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016) )
22Kemiri
38,889
37,641
36,393
35,145
33,897
9,722
9,410
9,098
8,786
8,474 -3.11
(3.21)
(3.32)
(3.43)
(3.55)
23Sukadiri
51,198
49,835
48,472
47,109
45,746
12,800
12,459
12,118
11,777
11,437 -2.59
(2.66)
(2.74)
(2.81)
(2.89)
24Rajeg
152,302
163,238
174,175
185,111
196,048
38,075
40,810
43,544
46,278
49,012 7.74
7.18
6.70
6.28
5.91
25Sepatan
105,969
113,756
121,544
129,331
137,119
26,492
28,439
30,386
32,333
34,280 7.93
7.35
6.85
6.41
6.02
26 Sepatan Timur
88,901
92,868
96,835
100,802
104,769
22,225
23,217
24,209
25,201
26,192 4.67
4.46
4.27
4.10
3.94
27Pakuhaji
104,220
104,227
104,233
104,240
104,246
26,055
26,057
26,058
26,060
26,062 0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
28Teluk Naga
147,203
151,999
156,796
161,592
166,389
36,801
38,000
39,199
40,398
41,597 3.37
3.26
3.16
3.06
2.97
29Kosambi
149,812
160,616
171,420
182,224
193,028
37,453
40,154
42,855
45,556
48,257 7.77
7.21
6.73
6.30
5.93
Jumlah 3,124,321
3,287,025
3,449,730
3,612,434
3,775,139
783,092
823,769
864,446
905,124
945,801
5.49
5.21
4.95
4.72
4.50
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 22
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tingkat kepadatan penduduk rata-rata menurut kecamatan berdasarkan indeks luas permukiman di Kabupaten Tangerang mencapai 61 Jiwa / Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada diwilayah kecamatan Pasar kemis sejumlah 187,5 jiwa/ha, kemudian kecamatan Kelapa Dua 149,0 jiwa/ha dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Kemiri sebesar 15,3 jiwa/ha .
2.3. Keuangan Dan Perekonomian Daerah Kabupaten Tangerang.
2.3.1. Perekonomian Daerah
Indikator perekonomian daerah Kabupaten Tangerang yang diuraikan disini meliputi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB harga konstan relatif naik dari tahun ke tahun, berbeda dengan Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami penurunan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada umumnya indikator perekonomian mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan beberapa tahun terakhir iklim perekonomian Kabupaten Tangerang sangat kondusif dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang.
Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 mencapai 7,45 % sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2012 mencapai 4,30 %. Secara lebuh terperinci mengenai perekonomian Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 2.10. Perekonomian Daerah
NO DESKRIPSI 2008 2009 2010 2011 2012
1 PDRB harga konstan
16,647,358
17,382,091
18,549,119
19,736,26
2
20,865,800
2 Pendapatan Perkapita 759,970
712,222
580,248
756,271
720,038
3 Upah Minimum Regional (UMR) 953,850 1,044,500 1,117,245 1,243,000 1,723,000
4 Inflasi (%) 6.25
4.02
5.59
3.60
4.30
5 Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5.33 4.41 6.71 7.35 7.45
Sumber: Analisa Bid. Litbang BAPPEDA Kab Tangerang
2.3.2. Kemampuan Fiskal.
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan cukup besar. Selain fakta diatas, grafik Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dibawah ini juga menunjukan hal yang serupa. Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) sendiri merupakan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah, untuk menyediakan sumber daya atau kebijakan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.
Tabel 2.11. Indeks Kemampuan Fiskal2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman - 22
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
TAHUN Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD)
2008 725,216,539,7552009 940,509,281,377
2010 736,828,503,9
562011 1,015,190,486,532
2012 1,219,456,007,4
25Sumber: Departemen Keuangan RI
Kemampuan fiscal Kabupaten Tangerang relative naik dari tahun ke tahun seiring peningkatan APBD Kabupaten Tangerang. Trend peningkatan kemampuan fiskal Kabupaten Tangerang dapat dilahat pada grafik dibawah ini:
Gambar 2.4. Grafik Indeks Kemampuan Fiskal
2008 2009 2010 2011 2012
725,216,539,755
940,509,281,377 736,828,503,
956
1,015,190,486,532
1,219,456,007,425
Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD) Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2012
Sumber: Departemen Keuangan RI
2.3.3. Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang
2.3.3.1. Realisasi APBD
Sumber pendapatan daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari pendapatan Asli daerah, (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Perolehan pendapatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan pendapatan pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 1.827.049.317.250,-., sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada tahun 2008 penurunan pendapatan pada tahun 2010 mencapai 13,8 % dikarenakan pemekaran wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 26 %, kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 0,9 %.
APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami defisit rata-rata 10 % dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
Tabel 2.12. Realisasi APBD Tahun 2008 – 2012
NO ANGGARAN 2008 2009 2010 2011 2012
A Pendapatan 1,906,738,61 1,827,049,3 1,644,641, 2,224,307,76 2,205,029,350,1482012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang
Halaman - 23
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
NO ANGGARAN 2008 2009 2010 2011 2012
4,531 17,250 244,450 6,291
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 336,921,813,888.00 277,080,063,322
360,700,542,307
665,231,223,713 503,671,488,373
2 Dana Perimbangan (Transfer) 1,541,816,835,643.00 1,376,748,937,820 1,106,703,70
0,035 1,288,462,389,
417 1,424,482,615,975
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 27,999,965,000.00 173,220,316,108 177,237,002,108.0
0
270,614,153,161
276,875,245,800
B Belanja 1,690,648,258,691
1,921,183,264,102
1,789,183,055,252
2,027,796,561,839
2,403,051,965,798
1 Belanja Tidak Langsung 1,268,959,343,236 859,959,596,617
840,292,958,518
914,630,889,481 1,092,909,092,723
2 Belanja Langsung 421,688,915,455.00 1,061,223,667,485 948,890,09
6,734 1,113,165,672,
3581,310,142,873,075
Jumlah Belanja 1,690,648,25
8,691 1,921,183,2
64,102 1,789,183,05
5,252 2,027,796,561,
839 2,403,051,965
,798
Surplus/Defisit Anggaran 216,090,355,840
(94,133,946,852)
(144,541,810,802)
196,511,204,452
(198,022,615,650)
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2011-2031
2.3.3.2. Investasi Sanitasi.
Investasi sanitasi yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub-sektor limbah, drainase, sampah dan PHBS masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai APBD dari tahun ke tahun. Belanja modal sanitasi terbesar dianggarkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan belanja modal sanitasi sebesar Rp.18.280.585.200,- pada tahun 2012 yang dialokasikan untuk belanja modal pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan yang terkecil pada Badan Lingkung Hidup Daerah.
Tabel. 2.13. Belanja Modal Sanitasi Per- SKPD
NO SKPD 2008 2009 2010 2011 2012(**) Sumber Keuangan
1 DINAS CIPTA KARYA 8,021,908,000 5,838,573,224 1,810,604,340 900,000,000 3,193,706,000 APBD2 BLHD 200,000,000 586,960,000 363,500,000 150,000,000 APBD3 DINAS KESEHATAN 2,376,000,000 3,886,426,000 3,623,198,620 2,533,626,000 1,721,760,000 APBD4 DKPP 5,363,250,521 8,957,878,045 4,968,935,300 13,974,030,800 18,280,585,200 APBD
5DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 3,053,991,000
1,478,591,000 1,904,970,000 10,707,717,0009,900,305,628 APBD
6 KECAMATAN 775,811,600 867,377,800 1,113,126,003 1,212,750,000 APBDTotal Belanja Modal Sanitasi 19,015,149,521 21,524,239,869 13,538,586,060 29,228,499,803 34,459,106,828 APBD
Jumlah Belanja Total 1,690,648,258,691
1,921,183,264,102
1,789,183,055,252
2,027,796,561,839
2,403,051,965,798 APBD
Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%) 1.12 1.12 0.76 1.44 1.43
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2008-2012; Ket : (**) Berdasarkan DPA.
Proporsi belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang rata-rata hanya 1.16 % dari total belanja modal APBD atau . Rp. 22,784,973,916,- per tahun yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang memiliki tugas, fungsi dan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 24
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
kewenangan dalam sektor sanitasi yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Gambar 2.5. Grafik Proporsi Belanja Modal Sanitasi Total.
2008 2009 2010 2011 2012
1.12 1.12
0.76
1.44 1.43
Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total APBD (%)
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2008-2012
Belanja modal sanitasi Kabupaten Tangerang per-subsektor pada tahun 2012 dengan belanja terbesar pada sektor persampahan yaitu sebesar Rp. 17.826.343,200,- dan yangbterkecil pada aspek PHBS sebesar Rp. 1.962.275.000,-
Tabel. 2.14. Belanja Santasi Per-Sub Sektor 5 tahun terakhir
NO SUBSEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012
Sumber Keuanga
n
1Air Limbah
8,731,908,000
5,771,273,224
2,389,604,340
2,366,451,003
4,495,033,000 APBD
2Sampah
5,163,250,521
9,334,013,045
5,098,098,600 13,810,030,800 17,826,343,200 APBD
3Drainase
2,743,991,000
1,643,591,000
1,325,970,000
10,412,201,000
10,175,455,628 APBD
4Aspek PHBS
2,376,000,000
4,775,362,600
4,724,913,120
2,639,817,000
1,962,275,000 APBD
Total Belanja Modal Sanitasi
19,015,149,521
21,524,239,869
13,538,586,060
29,228,499,803
34,459,106,828 APBD
Total Belanja APBD
1,690,648,258,691
1,921,183,264,102
1,789,183,055,252
2,027,796,561,839
2,403,051,965,798 APBD
Proporsi Belanja Modal Sanitasi Terhadap Total Belanja APBD (%)
1.12 1.12 0.76 1.44 1.43
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2008-2012
Sedangkan untuk retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kabupateng Tangerang dari sector sanitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 25
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tabel 2.15. Retribusi Sanitasi
NO RETRIBUSI SANITASI 2008 2009 2010 2011 2012 RATA-RATA Pertumb
. (%)
1Retribusi Sampah N/A N/A N/A
1,000,000,000
993,600,000
996,800,000
(0.64)
2Retribusi Air Limbah (sedot tinja)
47,514,000
169,532,750
61,572,200
205,000,000
95,040,000
150,020,000
93.11
3Retribusi Drainase - - - - -
- -
Sumber: Lampiran APBD Kab Tangerang 2008-2012
Belanja modal sanitasi per-penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 sebesar 11.252 rupiah dan telah mengalami peningkatan sebesar 5,8 % dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 4.777 rupiah.
Gambar 2.6.. Grafik Belanja Modal Sanitasi Per-penduduk.
2008 2009 2010 2011 2012
7,579 8,391
4,777
9,938
11,252
Belanja Modal Sanitasi Per-penduduk
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2008-2012
Secara lebih ringkas mengenai anggaran sanitasi dan besarnya belanja modal sanitasi per penduduk yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Table Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun terakhir dibawah ini:
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 26
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tabel 2.16. Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun terakhir
No Sub Sektor/SKPD 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata Pertumbuha
nA Air Limbah
8,731,908,000
5,771,273,224
2,389,604,340
2,366,451,003
4,495,033,000
4,750,853,913 -1%
1 BLHD 200,000,
000 586,960,
000 363,500,
000 150,000,
000 325,11
5,000 39%
2 Dinas Cipta Karya 8,021,908,
000 5,838,573,
224 1,810,604,
340 900,000,
000 3,193,706,
000 3,952,95
8,313 27%
3 Kecamatan 775,811,
600 867,377,
800 1,113,126,
003 1,212,750,
000 992,26
6,351 37%
B Persampahan 5,163,250,
521 9,334,013,
045 5,098,098,
600 13,810,030,800 17,826,343,200 10,246,347
,233 59%
DKPP 5,363,250,
521 8,957,878,
045 4,968,935,
300 13,974,030,
800 18,280,585,
200 10,308,935
,973 59%
C Drainase 2,743,991,
000 1,643,591,
000 1,325,970,
000 10,412,201,
000 10,175,455,
628 5,260,24
1,726 156%
Dinas Bina Marga 3,053,991,
000 1,478,591,
000 1,904,970,
000 10,707,717,
000 9,900,305,
628 5,409,11
4,926 108%
D Aspek PHBS 2,376,000,
000 4,775,362,
600 4,724,913,
120 2,639,817,
000 1,962,275,
000 3,295,67
3,544 8%
Dinas Kesehatan 2,376,000,
000 3,886,426,
000 3,623,198,
620 2,533,626,
000 1,721,760,
000 2,828,20
2,124 -1%
E Total Belanja Sanitasi 19,015,149,
521 21,524,239,
869 13,538,586,
060 29,228,499,
803 34,459,106,
828 23,553,116
,416 27%
F Total Belanja Modal Sanitasi APBD
19,015,149,521
21,524,239,869
13,538,586,060
29,228,499,803
30,618,394,328
22,784,973,916 24%
G Total Belanja APBD 1,690,648,258,
691 1,921,183,264,
102 1,789,183,055,
252 2,027,796,561,
839 2,403,051,965,
798 1,966,372,621,
136 10%
H Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (%)
1.12 1.12 0.76 1.44 1.27 1.1412%
I Jumlah Penduduk 2,508,
967 2,565,
279 2,834,
376 2,941,
150 3,062,380 2,71
2,443 5%
J Belanja Modal Sanitasi Per Penduduk
7,579
8,391
4,777
9,938
10,429
8,223 20%
Sumber: Buku APBD Kab Tangerang 2008-2012
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 27
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.4. Tata Ruang Wilayah.
2.4.1. Rencana Pola Ruang Wilayah
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2030 merupakan rencana penyebaran peruntukkan ruang dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang berfungsi :
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukkan ruang;3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan4. Sebagai dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Tangerang.
Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, bukan berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung yang telah ditetapkan.Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan hal tersebut serta didasari oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan JABODETABEKPUNJUR, maka penataan ruang diarahkan untuk :
1. Kawasan lindung meliputi: kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kawasan budidaya meliputi kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.
Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Lindung, selanjutnya dengan menetapkan arahan pengembanganan dan pengelolaan Kawasan Budidaya berdasarkan sifat-sifat kegiatan, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.
Tabel 2.17. Rencana Pola Ruang
No.Alokasi Ruang Luas (Ha) %
1 Kawasan Cagar Budaya 20 0.01
2 Kawasan Lindung / Konservasi 1,500.00 1.23
3 Kawasan Lindung Setempat 2,321.00 2.2
4 Pertanian Lahan Basah 29,295.00 27.76
5 Perikanan 2,789.00 2.64
6 Peternakan 200 0.19
7 Permukiman Perkotaan 30,937.00 29.32
8 Permukiman Perdesaan 18,960.00 17.97
9 Kawasan Industri / Pergudangan 10.586.00 10.0310 Pariwisata 100 0.0911 Kawasan Perkotaan Baru Pantura/Kawasan Reklamasi 9,000.00 8.53
Jumlah 105,708.00 100 Sumber :RTRW Kab Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 28
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta 2.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang
Sumber :RTRW Kab Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 29
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Sedangkan mengenai rencana struktur ruang Kabupaten Tangerang dengan mengacu pada kebijakan yang ada, kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang ada, kedudukan wilayah dan tujuan penataan ruang yang ada maka arahan fungsi utama untuk wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 – 2031, adalah :1. Pengembangan industri2. Pengembangan permukiman3. Pengembangan kawasan reklamasi
Dari 3 (tiga) fungsi utama Kabupaten Tangerang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk arahan fungsi bagi setiap kecamatan namun dengan tetap terintegrasi dengan fungsi keseluruhan Kabupaten Tangerang dalam konteks internal dan eksternal. Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang adalah, sebagai berikut :
Tabel. 2.18Peranan dan Fungsi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031
No. Kecamatan Fungsi Keterangan
1 Balaraja Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
2 Teluknaga Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
3 Curug Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
4 Kronjo Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Perikanan Kawasan pantai berhutan bakau
5 Tigaraksa Pusat pemerintahan kabupaten Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
Merupakan ibukota
Kabupaten Tangerang
6 Mauk Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
7 Cikupa Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi
8 Sepatan Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 30
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No. Kecamatan Fungsi Keterangan
9 Mekarbaru Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
10 Gunungkaler Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
11 Kresek Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
12 Kemiri Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
13 Sukamulya Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian
14 Sindang Jaya Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian
15 Jayanti Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian
16 Cisoka Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
17 Solear Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
18 Jambe Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
19 Cisauk Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
20 Pagedangan Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
21 Legok Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
22 Panongan Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
23 Pasarkemis Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian
24 Rajeg Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 31
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No. Kecamatan Fungsi Keterangan
25 Sepatan Timur Pusat pemerintahan kecamatan Industri Pertanian Permukiman kepadatan sedang
26 Pakuhaji Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
27 Sukadiri Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
28 Kosambi Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
29 Kalapa Dua Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
30 Kawasan
Reklamasi
Industri permukiman Pelabuhan Pariwisata
Sumber :RTRW Kab Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 32
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta 2.5. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang
Sumber :RTRW Kab Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 33
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.4.2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan.
Rencana sistem pusatt pelayanan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung pusat permukiman tersebut. Rencana Sistem Pusat Pelayaan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 – 2030 mengacu pada aspek kondisi wilayah, aksesibilitas, tingkat pelayanan dan kebijakan pengembangan yang ada yaitu meliputi:1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi bagi wilayah yang berdekatan/berbatasan.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakankecamatanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kecamatan dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat desa (daerah belakangnya).
3. Pusat Kegiatan Lokal Propomosi (PKLp) yaitu kecamatanyang dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL karena berdasarkan hasil analisis, fungsi dan perannya dalam wilayah kabupaten Tangerang sudah cukup menonjol dan sudah dapat disamakan dengan PKL yang ada.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan hasil analisis, ada 18 (delapan belas) pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PPK meliputi Kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Kemiri, Sukamulya, SindangJaya, Jayanti, Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, panongan, Rajeg, Sepatan Timur, Pakuhaji dan kecamatan Sukadiri.
Secara lebih rinci mengenai rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.
Tabel 2.19. Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang.
No Kecamatan Hirarki Pelayanan Fungsi Keterangan
1 Balaraja PKWp Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
Dipromosikan untuk dijadikan PKW
2 Teluknaga PKWp Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW
3 Curug PKWp Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKW
4 Kronjo PKL Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Perikanan Kawasan pantai berhutan bakau
5 Tigaraksa PKL Pusat pemerintahan kabupaten Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
Merupakan Ibukota Kabupaten Tangerang
6 Mauk PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
7 Cikupa PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
8 Sepatan PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Dipromosikan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 34
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No Kecamatan Hirarki Pelayanan Fungsi Keterangan
Pertanian Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
untuk dijadikan sebagai PKL
9 Mekarbaru PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
10 Gunungkaler PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
11 Kresek PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah
12 Kemiri PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
13 Sukamulya PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian
14 Sindang Jaya PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian industri
15 Jayanti PPK Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang Pertanian
16 Cisoka PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
17 Solear PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
18 Jambe PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang
19 Cisauk PPK Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
20 Pagedangan PPK Pusat pemerintahan kecamatan industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
21 Legok PPK Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
22 Panongan PPK Pusat pemerintahan kecamatan industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
23 PasarKemis PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 35
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
No Kecamatan Hirarki Pelayanan Fungsi Keterangan
Permukiman kepadatan sedang Pertanian
24 Rajeg PPK Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman kepadatan sedang Pertanian
25 Sepatan Timur PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan sedang
26 Pakuhaji PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
27 Sukadiri PPK Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
28 Kosambi PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Pertanian Industri Permukiman kepadatan rendah Permukiman kepadatan sedang Kawasan pantai berhutan bakau
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
29 Kalapa Dua PKLp Pusat pemerintahan kecamatan Industri Permukiman kepadatan tinggi Permukiman kepadatan sedang
Dipromosikan untuk dijadikan sebagai PKL
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 36
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peta 2.6. Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Tangerang
Sumber :RTRW Kab Tangerang Tahun 2011-2031
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 37
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.5. Sosial Budaya
2.5.1. Sarana Kesehatan.
Jumlah sarana Kesehatan Kabupaten Tangerang seluruhnya terdapat 5.732 unit yang terdiri dari Rumah Sakit sampai pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat desa dalam tabel sebagai berikut:
Tabel. 2.20. Jumlah Sarana Kesehatan
NO Jenis Sarana Kesehatan Jumlah
1 Puskesmas 422 Puskesmas Pembantu 393 Puskesmas Keliling 424 Rumah Sakit Pemerintah 15 Rumah Sakit Swasta 126 Rumah Bersalin Swasta 387 Balai Pengobatan Swasta 2308 Praktek Dokter Spesialis Swasta 4259 Praktek Dokter Umum Swasta 1,27910 Praktek Bidan Swasta 71411 Praktek Dokter Gigi Sawsta 30112 Laboratorium Klinik Swasta 2113 Apotik 17314 Optikal 215 Instalasi Farmasi Kabupaten 116 Posyandu 2,21817 Pedagang Eceran Obat (toko obat berijin) 5718 Poskentren 2319 Polindes 3720 Poskesdes 6321 Desa Siaga 14
Jumlah 5,732
Sumber : BPS Kab. Tangerang
2.5.2. Sarana Pendidikan.
Jumlah sarana pendidikan Kabupaten Tangerang pada seluruh jenjang (SD, SLTP, SMA, SMK, PT) sejumlah 1806 unit sekolah terdiri dari SD Negeri dan Swasta sejumlah 884 unit , SLTP Negeri dan Swasta sejumlah 206 unit, SMA Negeri dan Swasta sejumlah 106 unit, SMK Negeri dan Swasta sejumlah 80 unit , MI 276 unit, MTs 193 unit, MA 59 unit dan 2 unit Perguruan Tinggi swasta.
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 38
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tabel 2.21. Jumlah Sarana Pendidikan
No Nama KecamatanTK SD MI SMP MTS SMA SMK
PTNegr. Swasta Jml Negr. Swasta Jml Negr. Swasta Jml Negr. Swasta Jml Negr. Swast
a Jml Negr. Swasta Jml Negr. Swast
a Jml
1 BALARAJA 0 12 12 28 28 31 1 5 6 6 4 10 1 4 5 3 4 7 1 0 1 N/A2 CIKUPA 0 19 19 41 41 53 1 4 5 3 10 13 1 8 9 1 5 6 0 0 0 N/A
3 CISAUK 0 15 15 16 16 16 0 8 8 3 2 5 0 3 3 1 2 3 0 0 0 N/A
4 CISOKA 0 10 10 28 28 31 0 8 8 3 9 12 0 11 11 1 2 3 0 5 5 N/A
5 CURUG 2 24 26 32 32 42 1 11 12 4 9 13 1 9 10 1 7 8 0 0 0 N/A6 GUNUNG KALER 0 0 0 22 22 23 0 7 7 2 5 7 0 2 2 1 3 4 0 0 0 N/A7 JAMBE 0 3 3 16 16 16 0 6 6 1 4 5 0 4 4 1 1 2 0 0 0 N/A
8 JAYANTI 0 5 5 18 18 20 0 7 7 2 5 7 0 9 9 1 6 7 0 3 3 N/A
9 KELAPA DUA 0 48 48 24 23 51 0 2 2 2 14 16 0 2 2 1 5 6 0 2 2 N/A10 KEMERI 1 1 2 15 15 16 0 9 9 3 4 7 0 3 3 1 2 3 0 1 1 N/A11 KOSAMBI 0 17 17 29 29 39 0 10 10 4 9 13 0 3 3 1 3 4 0 1 1 N/A12 KRESEK 0 5 5 26 26 31 1 15 16 1 6 7 0 16 16 2 1 3 0 10 10 N/A13 KRONJO 0 5 5 30 30 30 0 9 9 2 3 5 0 7 7 1 1 2 1 1 2 N/A14 LEGOK 1 18 19 28 28 28 1 9 10 3 5 8 0 5 5 1 2 3 0 1 1 N/A15 MAUK 0 4 4 28 28 29 0 12 12 4 3 7 0 4 4 1 2 3 0 0 0 N/A16 MEKAR BARU 0 2 2 21 21 22 0 10 10 2 1 3 0 6 6 1 1 2 0 1 1 N/A17 PAGEDANGAN 0 10 10 29 29 31 2 19 21 3 4 7 2 5 7 1 1 2 0 3 3 N/A18 PAKUHAJI 0 1 1 35 35 35 0 17 17 3 4 7 0 8 8 1 3 4 0 2 2 N/A
19 PANONGAN 0 16 16 26 26 32 0 6 6 1 10 11 0 3 3 1 3 4 0 0 0 N/A
20 PASAR KEMIS 0 63 63 25 25 52 0 11 11 5 15 20 0 9 9 1 6 7 2 3 5 N/A21 RAJEG 1 13 14 40 40 48 0 14 14 3 5 8 1 14 15 2 6 8 0 1 1 N/A22 SEPATAN 2 7 9 18 18 20 0 8 8 3 5 8 1 9 10 1 5 6 0 5 5 N/A
23 SEPATAN TIMUR 0 1 1 18 18 20 0 12 12 2 3 5 0 0 0 1 1 2 0 2 2 N/A
24 SINDANG JAYA 0 8 8 24 24 26 0 4 4 1 4 5 0 1 1 1 2 3 0 0 0 N/A
25 SOLEAR 0 18 18 21 21 28 0 5 5 3 5 8 0 2 2 1 1 2 0 2 2 N/A
26 SUKADIRI 0 3 3 18 18 18 0 8 8 1 7 8 0 5 5 1 4 5 1 1 2 N/A27 SUKAMULYA 0 4 4 20 20 20 0 3 3 1 2 3 1 4 5 0 0 0 0 2 2 N/A28 TELUK NAGA 1 6 7 38 39 41 0 14 14 4 8 12 1 8 9 1 4 5 0 2 2 N/A
29 TIGARAKSA 1 18 19 36 36 43 1 8 9 5 10 15 1 7 8 2 4 6 1 2 3 N/A
Jumlah 9 356 365 750 142 892 8 261 269 80 175 255 10 171 181 33 87 120 6 50 56 N/A
Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 39
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.5.3. Rumah Tangga Miskin dan Rumah Kumuh Kabupaten Tangerang.
Jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 mencapai 177.148 atau 5,8 % dari total penduduk Kabupaten Tangerang kepala keluarga, sedangkan jumlah rumah kumuh berdasarkan data Bappeda tahun 2010 mencapai 695,349 rumah dari total kepala keluarga di Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk sangat miskin terbanyak berada di kecamatan Pakuhaji sebesar 13.256 KK dan jumlah rumah kumuh terbanyak di kecamatan Teluk Naga sejumlah 7.484 KK. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tangerang masih terdapat warga masyarakat yang tinggal pada lingkungan rawan sanitasi.
Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan
NO Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin
1 Balaraja 4,4612 Cikupa 2,7273 Cisauk 3,6054 Cisoka 7,2415 Curug 2,7846 Gunung Kaler 6,1157 Jambe 4,1528 Jayanti 4,4609 Kelapa dua 1,308
10 Kemiri 6,18311 Kosambi 7,72512 Kresek 6,92213 Kronjo 5,92514 Legok 5,71215 Mauk 8,19816 Mekar baru 5,54117 Pagedangan 3,87618 Pakuhaji 13,25619 Panongan 4,33320 Pasar Kemis 4,30321 Rajeg 12,27722 Sepatan 5,04623 Sepatan Timur 7,77024 Sindang Jaya 5,96525 Solear 6,85526 Sukadiri 4,63127 Sukamulya 6,09228 Teluk Naga 11,49229 Tigaraksa 8,193
JUMLAH 177,148
Sumber : Database Keluarga Miskin BAPPEDA Kab. Tangerang
Tabel 2.23. Jumlah Rumah Per Kecamatan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 40
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
NO KECAMATAN Jmlh Rumah
1 Balaraja 14,2632 Cikupa 22,6573 Cisauk 25,4904 Cisoka 12,9355 Curug 43,3656 Gunung Kaler 21,8907 Jambe 73,3038 Jayanti 27,5499 Kelapa dua 18,84410 Kemiri 17,09611 Kosambi 48,15412 Kresek 87,95213 Kronjo 13,24014 Legok 19,98515 Mauk 12,66916 Mekar baru 14,90317 Pagedangan 14,98118 Pakuhaji 8,88119 Panongan 12,78820 Pasar Kemis 8,46021 Rajeg 15,67522 Sepatan 8,64223 Sepatan Timur 9,37624 Sindang Jaya 18,36725 Solear 17,69126 Sukadiri 17,81027 Sukamulya 26,72028 Teluk Naga 37,17929 Tigaraksa 24,484
JUMLAH 695,349 Sumber : Database ‘PAKUMIS’ BAPPEDA Kab. Tangerang
2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah.
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 41
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan pengaturan di bidang kelembagaan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
Selanjutnya di tindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dengan susunan kelembagaan sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD3. Inspektorat Kabupaten4. Badan Kepegawaian Daerah5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu7. Dinas Pendapatan Daerah8. RSUD Kabupaten Tangerang9. Satuan Polisi Pamong Praja10. Dinas daerah yang meliputi :
a. Dinas Pendidikanb. Dinas Kesehatanc. Dinas Kesejahteraan Sosiald. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisatae. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilf. Dinas Pertanian dan Peternakang. Dinas Perikanan dan Kelautanh. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengahi. Dinas Bina Marga dan Pengairanj. Dinas Tata Ruangk. Dinas Cipta Karyal. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikam. Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakarann. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasio. Dinas Perindustrian dan Perdaganganp. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
11. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahb. Badan Lingkungan Hidup Daerahc. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuand. Badan Penanaman Modal Daerahe. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakatf. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politikg. Kantor Perpustakaan Daerahh. Kantor Arsip Daerah.
12. Kecamatan.13. Kelurahan / Desa.
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 42
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar. 2.7. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber : Perda Kabupaten Tangerang No. 08 Th. 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tangerang
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 43
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
2.6.1. Lembaga Pengelola Pelayanan Sanitasi
Secara kelembagaan badan atau dinas yang diberikan kewenangan mengelola pelayanan terkait Sanitasi (PHBS, limbah, sampah dan air bersih) diwilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang perencanaan lingkungan hidup dan fasilitas umum seksi sub bidang lingkungan hidup dan sub bidang permukiman dan fasilitas umum. (Gambar 2.8);
b) Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang pada Bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan seksi penyehatan lingkungan dan Bidang pengembangan dan promosi kesehatan seksi pengembangan sumber daya kesehatan, seksi peran serta masyarakat dan kemitraan dan seksi pengembangan sistem informasi kesehatan ( Gambar 2.9);
c) Dinas Cipta Karya pada Bidang Permukiman dan Perumahan seksi Perencanaan Permukiman dan seksi sarana dan prasarana(Gambar 2.10);
d) Badan Lingkungan Hidup Daerah Pada bidang pengawasan dan pengendalian limbah sub bidang pengawasan limbah cair dan sub bidang pengawasan dan pengendalian limbah padat gas kebisingan, getaran dan kebauan (Gambar 2.11);
e) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang pada bidang pembangunan dan pemeliharaan seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air (gambar 2.12);
f) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Bidang Kebersihan Seksi pengangkutan dan pengumpulan sampah, Seksi pengolahan dan pemusnahan sampah dan Seksi sarana dan prasarana kebersihan (Gambar 2.13);
g) Dinas Tata Ruang pada Bidang Perencanan Tata Ruang Seksi perencanaan umum tata ruang dan Bidang pemanfaatan Seksi pemanfaatan permukiman (Gambar 2.14).
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 44
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.8. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 45
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.9. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 46
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.10. Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 47
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.11. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 48
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.12.Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 49
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Gambar 2.13. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Gambar 2.14. Dinas Tata Ruang
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 50
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Tabel 2.24. Daftar Peraturan Terkait Sanitasi
No.
Daftar Peraturan Terkait Sanitasi Peraturan
A Air Limbah Undang-UndangUndang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ;
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 52
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan PresidenPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP);
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 / Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pekarjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
Perda Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
Standar Nasional IndonesiaSNI 19-3242-1994 tentang Sampah di Permukiman dan Tata Cara Pengelolaannya;
SNI 19-2454-1991 tentang Sampah Perkotaan dan Tata Cara Pengolahan Teknik;
SNI 03-2453-1991 tentang Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan Tata cara Perencanaan teknik;
SNI 03-2406-1991 tentang Drainase Perkotaan dan Tata Cara Perencanaan Umum;
Petunjuk Teknis
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 53
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara;
Petunjuk Teknis Pengoperasian & Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rmh Tangga Non Kakus;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK;
B Persampahan Undang-UndangUndang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 54
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan PresidenPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP);
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 / Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pekarjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Umum;
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 55
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Persampahan;
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
Perda Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
Standar Nasional IndonesiaSNI 19-3242-1994 tentang Sampah di Permukiman dan Tata Cara Pengelolaannya;
SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah;
SNI 19-2454-1991 tentang Sampah Perkotaan dan Tata Cara Pengolahan Teknik;
SNI 03-2453-1991 tentang Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan Tata cara Perencanaan teknik;
SNI 03-2406-1991 tentang Drainase Perkotaan dan Tata Cara Perencanaan Umum;
Petunjuk TeknisPetunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
C Drainase Undang-UndangUndang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Umum;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 56
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindugan Taman;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan PresidenPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Keputusan PresidenKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 57
Pokja AMPL Kabupaten Tangerang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pemukiman (KSNP/SPALP);
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 / Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pekarjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
Perda Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
Standar Nasional IndonesiaSNI 19-3242-1994 tentang Sampah di Permukiman dan Tata Cara Pengelolaannya;
SNI 19-2454-1991 tentang Sampah Perkotaan dan Tata Cara Pengolahan Teknik;
SNI 03-2453-1991 tentang Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan Tata cara Perencanaan teknik;
SNI 03-2406-1991 tentang Drainase Perkotaan dan Tata Cara Perencanaan Umum;
Petunjuk TeknisPetunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi;
2012 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tangerang Halaman - 58