Booklet Perbankan Indonesia 2010 - ojk.go.id · PERBANKAN INDONESIA 2010 iii PENGANTAR ... 3...

BookletPerbankanIndonesia

2010

Direktorat Perizinandan Informasi Perbankan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

iii

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2010 ini merupakanmedia publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenaiperbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akanmemperoleh informasi mengenai kebijakan dan peraturan yangdikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan Maret 2010.

Dalam Booklet edisi ini informasi terbaru yang disajikan antaralain kebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Pengaturan danPengawasan Sektor Keuangan, penyempurnaan dan penguatansistem pengawasan bank berdasarkan risiko termasuk implementasiquality assurance dalam Pengawasan bank, ketentuan mengenaiTindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan Khusus, Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi BankUmum, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi Bank Umum, dan beberapa perubahanketentuan perbankan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertianmendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan,pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan BankIndonesia yang antara lain dapat diperoleh melalui website BankIndonesia (www.bi.go.id).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam BookletPerbankan Indonesia ini, kami berharap agar informasi yang disajikandapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2010 BANK INDONESIA

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

iv

BOOKLETPERBANKANINDONESIA2010

PENGANTAR iiiDAFTAR ISI ivI BANK INDONESIA 1

A. Visi dan Misi Bank Indonesia 1B. Nilai-nilai Strategis 1C. Arah Bank Indonesia 2013 1D. Landasan Hukum Bank Indonesia 1E. Tugas Pokok Bank Indonesia 2F. Rincian Tugas Bank Indonesia 2G. Organisasi Bank Indonesia 3

II PERBANKAN 3A. Definisi 3B. Kegiatan Usaha Bank 4

Bank Umum Konvensional 4Bank Umum Syariah 6BPR Konvensional 8BPR Syariah 8

C. Larangan Kegiatan Usaha 9Bank Umum Konvensional 9Bank Umum Syariah 10BPR Konvensional 10BPR Syariah 10

III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK 11A Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank 11B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank 11C. Sistem Pengawasan Perbankan 12D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung

Tugas Pengawasan Bank 14E. Investigasi dan Mediasi Perbankan 16

DAFTAR ISI

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

v

IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN 19A. Kebijakan Perbankan 2010 19B. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 21C. Kerjasama Internasional di Bidang Pengaturan

dan Pengawasan Sektor Keuangan 23D. Pelaksanaan Financial Sector Assessment Program 25E. Penerapan Basel II Accord 26F. Pengembangan Perbankan Syariah 32G. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat 35H. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) 40I. Biro Informasi Kredit Indonesia 45

V KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN 49A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan,

dan Kepemilikan Bank 491 Pendirian Bank 492 Kepemilikan Bank 513 Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia 524 Kepengurusan Bank 545 Dewan Pengawas Syariah 616 Komite Perbankan Syariah 617 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih

Pengetahuan di Sektor Perbankan 628 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum

dan BPR 639 Pembelian Saham Bank Umum 6810 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank 6911 Pembukaan Kantor Bank 7012 Perubahan Nama & Logo Bank 7213 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi

Bank Syariah 7314 Penutupan Kantor Cabang Bank 7415 Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank

Umum Devisa 7416 Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR

dalam rangka Konsolidasi 74

vi


17 Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 7518 Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan

Khusus 7719 Likuidasi Bank 7920 Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham

(Self Liquidation) 80

B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan BeberapaProduk Bank 81

1 Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank 812 Transaksi Derivatif 813 Commercial Paper (CP) 824 Simpanan 825 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 846 Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana

dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 85

C. Ketentuan Kehati-hatian 851 Modal Inti Bank Umum 852 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 873 Posisi Devisa Neto (PDN) 894 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 905 Kualitas Aktiva 916 Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 937 Restrukturisasi Kredit 978 Restrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS 989 Giro Wajib Minimum (GWM) 9910 Transparansi Kondisi Keuangan Bank 10011 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan

Dana Pribadi Nasabah 10112 Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Bank Umum 10113 Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritasasi Aset

Bagi Bank Umum 10314 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan

Structured Product Bagi Bank Umum 103

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

vii

15 Penerapan Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum 105

D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 106Bank Umum Konvensional 106Bank Umum Syariah 108BPR 110

E. Ketentuan Self Regulatory Banking (SRB) 1121 Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank

(PPKPB) 1122 Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 1123 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum 1134 Direktur Kepatuhan 1145 Rencana Bisnis Bank 1146 Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan

Teknologi Informasi 1167 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 1178 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi

Bankyang melakukan pengendalian terhadapPerusahaan Anak 118

9 Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking 11910 Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance 12011 Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan

dengan reksadana 12112 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan

Pejabat Bank Umum 122

F. Ketentuan Pembiayaan 1231 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank

Umum 1232 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR 1233 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah

(FPJPS) 1234 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRS 1255 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum 125

viii


6 Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umumberdasarkan prinsip Syariah (FLIS) 126

7 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum 126

G. Ketentuan terkait UMKM 1271 Bantuan Teknis 1272 Rencana Bisnis 1283 Batas Maksimum Pemberian Kredit 1284 Aktiva Tertimbang Menuurt Risiko untuk UMKM 1285 Penilaian Kualitas Aktiva 129

H. Ketentuan Lainnya 1301 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) 1302 Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN) 1303 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

(PUAS) 1304 Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS 1305 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit

Valas oleh Bank 1316 Sistem Kliring Nasional 1337 Real Time Gross Settlement (RTGS) 1348 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1349 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 13510 Surat Utang Negara (SUN) 13511 Rahasia Bank 13612 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan 13713 Penyelesaian Pengaduan Nasabah 13714 Mediasi Perbankan 13815 Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan 13816 Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-

Daerah Tertentu di Indonesia yang TerkenaBencana Alam 139

17 Sistem Informasi Debitur (SID) 14018 Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

bagi Bank Umum Konvensional 14119 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan

bagi BPR 141

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

ix

I. Laporan-Laporan Bank 1431 Bank Umum2 BPR

VI LAIN-LAIN 1461. Istilah Populer Perbankan 1462. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 1473. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 149

VII LAMPIRAN 150

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

1

I. BANK INDONESIABank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yangmerupakan lembaga negara yang independen dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campurtangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hallain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentangBank Indonesia.

A.A.A.A.A. Visi dan Misi Bank IndonesiaVisi dan Misi Bank IndonesiaVisi dan Misi Bank IndonesiaVisi dan Misi Bank IndonesiaVisi dan Misi Bank Indonesia1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun internasional melaluipenguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki sertapencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2. Misi Bank IndonesiaMencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melaluipemeliharaan kestabilan moneter dan pengembanganstabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasionaljangka panjang yang berkesinambungan.

B.B.B.B.B. Nilai Nilai StrategisNilai Nilai StrategisNilai Nilai StrategisNilai Nilai StrategisNilai Nilai StrategisNilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemendan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangkamencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi,Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

C.C.C.C.C. Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (Destination StatementDestination StatementDestination StatementDestination StatementDestination Statement BI BI BI BI BI

2013)2013)2013)2013)2013)Menjadi lembaga yang dipercaya sebagai penjaga stabilitasmoneter dan sistem keuangan untuk mendukungpertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

D.D.D.D.D. Landasan Hukum Bank IndonesiaLandasan Hukum Bank IndonesiaLandasan Hukum Bank IndonesiaLandasan Hukum Bank IndonesiaLandasan Hukum Bank Indonesia1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah

2


dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2004.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun1999 tentang BI.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

E.E.E.E.E. Tugas Pokok Bank IndonesiaTugas Pokok Bank IndonesiaTugas Pokok Bank IndonesiaTugas Pokok Bank IndonesiaTugas Pokok Bank Indonesia1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;3. Mengatur dan mengawasi bank.

F.F.F.F.F. Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan

sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter,memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan PrinsipSyariah kepada bank untuk mengatasi kesulitanpendanaan jangka pendek, memberikan fasilitaspembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi bebanPemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitankeuangan yang berdampak sistemik dan berpotensimengakibatkan krisis yang membahayakan sistemkeuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, danmengelola cadangan devisa.

2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatursistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatankliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksipembayaran antar bank, mengeluarkan danmengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik danmemusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dankegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkanperaturan, melaksanakan pengawasan bank dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

3

mengenakan sanksi terhadap bank sesuai denganketentuan perundang-undangan.

G.G.G.G.G. Organisasi Bank IndonesiaOrganisasi Bank IndonesiaOrganisasi Bank IndonesiaOrganisasi Bank IndonesiaOrganisasi Bank IndonesiaBI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorangGubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang DeputiGubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektorsatuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektorsistem pembayaran dan sektor manajemen intern), KantorBank Indonesia (KBI) dan Kantor Perwakilan (KPw) yangkesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

II. PERBANKANPerbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesdalam melaksanakan kegiatan usahanya.Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskandemokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpundan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangkameningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearahpeningkatan taraf hidup rakyat banyak.

DewanGubernur

Kantor BankIndonesia(41 KBI)

KantorPerwakilan

(4 KPw)Kantor Pusat

Moneter(5 Satuan Kerja)

Perbankan(8 satuan Kerja)

SistemPembayaran

(2 Satuan Kerja)

ManajemenIntern

(12 Satuan Kerja)

4


Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagaipenunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaankebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan,sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dandapat dipertanggungjawabkan.

A.A.A.A.A. DefinisiDefinisiDefinisiDefinisiDefinisi1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditdan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup orang banyak

2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankankegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkanjenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan BankPerkreditan Rakyat.

3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatanusahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurutjenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan BankPembiayaan Rakyat Syariah.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalamkegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkanoleh lembaga yang memiliki kewenangan dalampenetapan fatwa di bidang syariah.

B.B.B.B.B. Kegiatan Usaha BankKegiatan Usaha BankKegiatan Usaha BankKegiatan Usaha BankKegiatan Usaha Bank

Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalKegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalKegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalKegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalKegiatan Usaha Bank Umum Konvensional1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikatdeposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri

maupun untuk kepentingan dan atas perintahnasabahnya:

Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasioleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lamadaripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

5

dimaksud;Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnyayang masa berlakunya tidak lebih lama daripadakebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminanpemerintah;Sertifikat Bank Indonesia (SBI);Obligasi;Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktusampai dengan 1 (satu) tahun;

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, ataumeminjamkan dana kepada bank lain, baik denganmenggunakan surat, sarana telekomunikasi maupundengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhargadan melakukan perhitungan dengan atau antar pihakketiga;

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dansurat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihaklain berdasarkan suatu kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepadanasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidaktercatat di bursa efek;

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kreditdan kegiatan wali amanat;

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatanlain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh BI;

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh banksepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undangtentang Perbankan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

6


14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atauperusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa gunausaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, sertalembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untukmengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalanpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syaratharus menarik kembali penyertaannya, denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurusdana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturanperundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Kegiatan Usaha Bank Umum SyariahKegiatan Usaha Bank Umum SyariahKegiatan Usaha Bank Umum SyariahKegiatan Usaha Bank Umum SyariahKegiatan Usaha Bank Umum Syariah1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa

Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu berdasarkan akad wadi»ah atau akad lainyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupaDeposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu berdasarkan akadmudharabah atau akad lain yang tidak bertentangandengan prinsip syariah;

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akadmudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yangtidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah,akad salam, akad istishna», atau akad lain yang tidakbertentangan dengan prinsip syariah;

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atauakad lain yang tidak bertentangan dengan prinsipsyariah;

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerakatau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akadijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

7

bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan denganprinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akadhawalah atau akad lain yang tidak bertentangan denganprinsip syariah;

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaanberdasarkan prinsip syariah;

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri suratberharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasartransaksi nyata berdasarkan prinsi syariah, antara lain,seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah,murabahah, kafalah, atau hawalah;

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yangditerbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhargadan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atauantar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lainberdasarkan suatu akad yang berdasarkan pinsip syariah;

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dansurat berharga berdasarkan prinsip syariah;

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan nasabah berdasarkanprinsip syariah;

15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akadwakalah;

16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansiberdasarkan prinsip syariah; dan

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidangperbankan dan di bidang sosial sepanjang tidakbertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsipsyariah;

19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BankUmum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

8


20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untukmengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkanprinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembalipenyertaannya;

21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiunberdasarkan prinsip syariah;

22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidakbertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yangberdasarkan prinsip syariah dengan menggunakansarana elektronik;

24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkansurat berharga jangka pendek berdasarkan prinsipsyariah, baik secara langsung maupun tidak langsungmelalui pasar uang;

25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkansurat berharga jangka panjang berdasarkan prinsipsyariah, baik secara langsung maupun tidak langsungmelalui pasar modal;

26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usahabank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsipsyariah.

Kegiatan Usaha BPR KonvensionalKegiatan Usaha BPR KonvensionalKegiatan Usaha BPR KonvensionalKegiatan Usaha BPR KonvensionalKegiatan Usaha BPR Konvensional1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan , dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat depositodan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan Usaha BPR SyariahKegiatan Usaha BPR SyariahKegiatan Usaha BPR SyariahKegiatan Usaha BPR SyariahKegiatan Usaha BPR Syariah1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakandengan itu berdasarkan akad wadi»ah atau akad lainyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

9

Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuklainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkanakad mudharabah atau akad lain yang tidakbertentangan dengan prinsip syariah;

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akadmudharabah atau musyarakah;Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam,atau istishna,;Pembiayaan berdasarkan akad qardh;Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarahatau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik; danPengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalambentuk titipan berdasarkan akad wadi»ah atau Investasiberdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yangtidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan nasabah melalui rekeningBank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di BankUmum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;dan

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usahaBank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariahberdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

C.C.C.C.C. Larangan Kegiatan Usaha BankLarangan Kegiatan Usaha BankLarangan Kegiatan Usaha BankLarangan Kegiatan Usaha BankLarangan Kegiatan Usaha Bank

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umumkonvensional tersebut di atas;

2. Melakukan usaha perasuransian;3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

10


Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum SyariahLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum SyariahLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum SyariahLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum SyariahLarangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan

prinsip syariah;2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di

pasar modal;3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana

dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usahaBank Syariah;

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecualisebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Kegiatan Usaha BPR KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha BPR KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha BPR KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha BPR KonvensionalLarangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam

lalu lintas pembayaran;2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali

sebagai pedagang valuta asing (PVA);3. Melakukan penyertaan modal;4. Melakukan usaha perasuransian;5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha BPR SyariahLarangan Kegiatan Usaha BPR SyariahLarangan Kegiatan Usaha BPR SyariahLarangan Kegiatan Usaha BPR SyariahLarangan Kegiatan Usaha BPR Syariah1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan

prinsip syariah;2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam

lalu lintas pembayaran;3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali

penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali

sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga

yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditasBank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahasebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

11

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANKBI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dankegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan,melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksiterhadap bank.

A.A.A.A.A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan BankTujuan Pengaturan dan Pengawasan BankTujuan Pengaturan dan Pengawasan BankTujuan Pengaturan dan Pengawasan BankTujuan Pengaturan dan Pengawasan BankPengaturan dan pengawasan bank diarahkan untukmengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar terciptasistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupunindividual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakatdengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagiperekonomian nasional.

B.B.B.B.B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan BankKewenangan Pengaturan dan Pengawasan BankKewenangan Pengaturan dan Pengawasan BankKewenangan Pengaturan dan Pengawasan BankKewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank1. Kewenangan memberikan izin(right to license), yaitu

kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan danpendirian suatu bank, meliputi pemberian izin danpencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan,penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberianpersetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,pemberian izin kepada bank untuk menjalankankegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaituuntuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspekusaha dan kegiatan perbankan dalam rangkamenciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasaperbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu:a. Pengawasan bank secara langsung (on-site

supervision) terdiri dari pemeriksaan umum danpemeriksaan khusus dengan tujuan untukmendapatkan gambaran keadaan keuangan bankdan untuk memantau tingkat kepatuhan bankterhadap peraturan yang berlaku, serta untukmengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidaksehat yang membahayakan kelangsungan usahabank.

12


b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision)yaitu pengawasan melalui alat pemantauan sepertilaporan berkala yang disampaikan bank, laporanhasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right toimpose sanction), yaitu untuk menjatuhkan sanksisesuai dengan ketentuan perundang-undanganterhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidakmemenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsurpembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asasperbankan yang sehat.

C.C.C.C.C. Sistem Pengawasan BankSistem Pengawasan BankSistem Pengawasan BankSistem Pengawasan BankSistem Pengawasan BankDalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BImelaksanakan sistem pengawasannya denganmenggunakan 2 pendekatan yaitu:1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based

Supervision), yaitu pemantauan kepatuhan bankterhadap ketentuan-ketentuan yang terkait denganoperasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengantujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasidan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhanaspek kepatuhan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bankberdasarkan Risiko.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision),yaitu Pengawasan Bank yang menggunakan strategi danmetodologi berdasarkan risiko yang memungkinkanpengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikansecara dini dan mengambil tindakan pengawasan yangsesuai dan tepat waktu.Siklus pengawasan berdasarkan risiko sebagai berikut :

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

13

Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risikodilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalancounterparty memenuhi kewajibannya

Risiko yang timbul karena adanya pergerakanvariabel pasar (adverse movement) dari portofolioyang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikanbank. Variabel pasar antara lain suku bunga dannilai tukar.

Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidakmampu memenuhi kewajiban yang telah jatuhtempo

Risiko yang antara lain disebabkan adanyaketidakcukupan dan atau tidak berfungsinyaproses internal, kesalahan manusia, kegagalansistem atau adanya problem eksternal yangmempengaruhi operasional bank

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoKreditKreditKreditKreditKredit

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoPasarPasarPasarPasarPasar

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoLikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditas

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoOperasionalOperasionalOperasionalOperasionalOperasional

SIKLUSRBS

1. Pemahaman terhadap Bank

2.PenilaianRisiko danTingkatKesehatan Bank

3.Perencanaan Pengawasan

4. PemeriksaanBerdasarkanRisiko

5. Pengkinian ProfilRisiko dan TingkatKesehatan Bank

6. TindakanPengawasandan Monitoring

Mengumpulkandata danInformasi

Profil Risikodan Tingkat

Kesehatan Bank

StrategiPengawasanTahunan

RencanaKerjaPemeriksaan

Laporan HasilPemeriksaan

ForumPanel RBSFase 2 Forum

Panel RBSFase 1

14


D.D.D.D.D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung TugasSistem Informasi Dalam Rangka Mendukung TugasSistem Informasi Dalam Rangka Mendukung TugasSistem Informasi Dalam Rangka Mendukung TugasSistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas

Pengawasan BankPengawasan BankPengawasan BankPengawasan BankPengawasan Bank

1.1.1.1.1. Sistem Informasi Perbankan (SIP)Sistem Informasi Perbankan (SIP)Sistem Informasi Perbankan (SIP)Sistem Informasi Perbankan (SIP)Sistem Informasi Perbankan (SIP)BI telah menyusun cetak biru SIP (Blueprint SIP) sebagaiarah dalam pengembangan sistem informasi gunamendukung tugas pengawasan bank umum yangdiharapkan dapat menghasilkan informasi yangberkualitas, melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:1) SIP diarahkan sebagai business tool sekaligus media

penyajian informasi secara cepat hingga levelstrategis.

2) SIP menyediakan informasi yang bersifat makro,individual bank, maupun informasi lain terkaitlingkungan bisnis dari bank.

3) SIP menyajikan informasi yang berasal dari mediamassa, insitusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.

4) SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebarpada sistem yang berbeda-beda.


Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahanaspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara laindisebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaanperaturan perundang-undangan yangmendukung atau kelemahan perikatan sepertitidak dipenuhi syarat sahnya kontra.

Risiko yang antara lain disebabkan adanyapublikasi negatif yang terkait dengan kegiatanusaha bank atau persepsi negatif terhadap bank

Risiko yang antara lain disebabkan penetapan danpelaksanaan strategi bank yang tidak tepat,pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepatatau kurangnya reponsifnya bank terhadapperubahan eksternal

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atautidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoHukumHukumHukumHukumHukum

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoReputasiReputasiReputasiReputasiReputasi

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoStrategikStrategikStrategikStrategikStrategik

RisikoRisikoRisikoRisikoRisikoKepatuhanKepatuhanKepatuhanKepatuhanKepatuhan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

15

Sistem Informasi yang menjadi dasar terbentuknya SIPadalah:

a.a.a.a.a. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)SIMWAS adalah sistem informasi yang digunakanpengawas bank dalam melakukan kegiatan analisisterhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnyainformasi kondisi keuangan bank (termasuk TingkatKesehatan Bank), meningkatkan keamanan danintegritas data serta informasi perbankan.

b.b.b.b.b. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)SIBADI merupakan sistem informasi untukmendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasitindak pidana di bidang perbankan serta tugas-tugasterkait kegiatan mediasi antara nasabah denganbank.

2.2.2.2.2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWASSistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWASSistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWASSistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWASSistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS

BPR)BPR)BPR)BPR)BPR)Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BItelah mengembangkan dan mengimplementasikansistem informasi (SI) yang terdiri dari dua besaran yaitu:

a.a.a.a.a. Sistem pelaporan Sistem pelaporan Sistem pelaporan Sistem pelaporan Sistem pelaporan onlineonlineonlineonlineonline,,,,, yang memungkinkan BPRuntuk menyampaikan laporan berkala secara onlinekepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporanserta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. Terdapat4 jenis laporan berkala yang telah disampaikan secaraonline yaitu: Laporan Bulanan, Laporan BatasMaksimum Pemberian Kredit (BMPK), LaporanDebitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

b.b.b.b.b. Sistem pengolahan data, Sistem pengolahan data, Sistem pengolahan data, Sistem pengolahan data, Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untukmenghilangkan redundansi input data sehinggameminimalisasi human error dan inkonsistensi data.Data laporan berkala BPR yang diterima BI melaluisistem pelaporan kemudian diolah untukkepentingan pengawasan maupun statistik sebagaibahan pendukung kebijakan pengembangan industriBPR.

16


Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat,BI memfasilitasi penayangan Laporan Publikasi BPRmelalui situs BI (www.bi.go.id). Selain itu, pada situsBI didesiminasikan pula data industri BPR yang terdiridari data statistik dan alamat BPR untuk kepentinganstakeholders.

3.3.3.3.3. Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur,baik perorangan maupun badan usaha, yangdikembangkan untuk menunjang manajemen risikokredit Bank dan tugas pengawasan BI. Saat ini SIDdikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) dengan anggotapelapor Bank Umum, BPR, dan Perusahan Pembiayaan.SID menggunakan teknologi berbasis web denganmenggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkanpelapor mengakses data secara real-time on-line.Informasi debitur dari SID juga dapat diminta olehmasing-masing debitur melalui website BI, Gerai InfoBI, maupun kepada bank dimana seseorang menjadidebiturnya.

E.E.E.E.E. Investigasi dan Mediasi PerbankanInvestigasi dan Mediasi PerbankanInvestigasi dan Mediasi PerbankanInvestigasi dan Mediasi PerbankanInvestigasi dan Mediasi PerbankanFungsi investigasi perbankan dilakukan BI sebagai salah satuupaya untuk mendorong industri perbankan menuju suatuindustri yang sehat dan dipercaya masyarakat melalui upayalaw enforcement atas tindak pidana yang dilakukan olehanggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank,pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi di bidangperbankan.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak tahun 1997telah dilakukan kesepakatan antara Kejaksaan Agung RI,Kepolisian Negara RI dan BI yang dituangkan dalam bentukSurat Keputusan Bersama (SKB) No. KEP-126/JA/11/1997,KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997dan telah diperbarui dengan SKB No. KEP-902/A/J.A/12/2004, No.POL:SKep/924/XII/2004, No. 6/91/KEP.GBI/2004

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

17

tanggal 20 Desember 2004 tentang Kerjasama PenangananTindak Pidana di Bidang Perbankan.Dalam rangka mendukung kelancaran penanganan dugaantindak pidana perbankan (Tipibank), selain melalui koordinasibersama penegak hukum dalam forum SKB KerjasamaPenanganan Tipibank, pada tahun 2009 BI menetapkanbeberapa kebijakan baru sebagai berikut:

1.1.1.1.1. Forum Percepatan Penanganan dugaan TipibankForum Percepatan Penanganan dugaan TipibankForum Percepatan Penanganan dugaan TipibankForum Percepatan Penanganan dugaan TipibankForum Percepatan Penanganan dugaan TipibankSebagai langkah percepatan penanganan kasus-kasustipibank, BI bersama Kepolisian Negara RI dan KejaksaanRI membentuk forum koordinasi yang akan mengusulkantindak lanjut penanganan dan mencari solusi ataskesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam prosespencapaian kepastian hukum.

2.2.2.2.2. Koordinasi penanganan dugaan tipibank pada bankKoordinasi penanganan dugaan tipibank pada bankKoordinasi penanganan dugaan tipibank pada bankKoordinasi penanganan dugaan tipibank pada bankKoordinasi penanganan dugaan tipibank pada bank

yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izinyang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izinyang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izinyang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izinyang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izin

usahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeriusahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeriusahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeriusahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeriusahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeriGubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner LPS telahmenandatangani SKB tentang Koordinasi dan PertukaranData dan Informasi Dalam Rangka MendukungEfektifitas Pelaksanaan Tugas BI dan LPS pada tanggal22 Oktober 2009. Dalam SKB tersebut pada pasal 18dan 19 diatur mengenai koordinasi antara BI denganLPS dalam penanganan dugaan tipibank yang terjadipada bank yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabutizin usahanya, serta pencegahan bepergian ke luar negeribagi pengurus bank dimaksud. Agar koordinasi dapatberjalan dengan baik, BI dan LPS berkoordinasi dalammenyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atas keduapasal tersebut.

3.3.3.3.3. Koordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuanKoordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuanKoordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuanKoordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuanKoordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuan

kerja terkait pada BIkerja terkait pada BIkerja terkait pada BIkerja terkait pada BIkerja terkait pada BIDalam rangka meningkatkan sinkronisasi antarapelaksanaan tugas dan kewenangan satuan kerjapengawasan bank dengan satuan kerja pelaksana fungsiinvestigasi, sejak tahun 2009 telah disiapkan konsepmekanisme koordinasi penanganan dugaan tipibank

18


antar satuan kerja terkait pada BI. Mekanisme koordinasidimaksud memisahkan antara wilayah yang menjaditugas dan kewenangan satuan kerja pengawasan bankdengan satuan kerja pelaksana fungsi investigasi.Pemisahan dimaksud diharapkan dapat mendorongpeningkatan akurasi keputusan atau kebijakan yangakan diambil oleh Pimpinan BI terhadap suatu bank yangbermasalah, yang mengharuskan BI melaksanakankewenangan pengawasan dalam rangka pembinaan disatu sisi dengan kewenangan investigasi dalam rangkalaw enforcement di sisi yang lain, dalam waktu yangbersamaan.

Mediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi PerbankanFungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh BI sesuai PBINo. 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentangPerubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang MediasiPerbankan sampai dengan pembentukan lembaga mediasiindependen oleh asosiasi perbankan. Fungsi mediasi yangdilaksanakan oleh BI terbatas pada upaya membantunasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secaramendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.Dengan perkembangan transaksi perbankan melaluiberbagai sarana, selain memberikan kemudahan bagi bankjuga membuka peluang praktik tipibank dengan moduspenipuan menggunakan rekening bank sebagai mediamenerima hasil penipuan/kejahatan. Sehubungan denganhal tersebut, BI dan Working Group Mediasi Perbankan telahmelakukan diskusi dan menyusun draft Bye LawsPemblokiran Rekening Simpanan Nasabah. Menindaklanjutihasil diskusi dimaksud, pada tanggal 30 Oktober 2009,Komite Bye Laws dan Pengaturan yang terdiri dari Asosiasi-asosiasi perbankan (Perbanas, Himbara, Foreign Bank, ABKI,Asbanda dan Asbisindo) telah menetapkan Bye LawsPemblokiran Rekening Simpanan Nasabah sebagai pedomanpelaksanaan pemblokiran rekening simpanan nasabah yangdigunakan menampung hasil kejahatan, dan pengembalian

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

19

dana nasabah dalam hal terjadi indikasi tindak pidana yangjenisnya diatur dalam Bye Laws. Bye Laws tersebut mulaidiberlakukan pada tanggal 1 Desember 2009.Dengan mempertimbangkan prioritas penanganan danbanyaknya modus operansi yang terjadi, ruang lingkup ByeLaws dibatasi pada rekening simpanan dalam bentuk girodan tabungan. Sementara itu, dalam rangka memudahkanbank dalam meneliti transaksinya maka ruang lingkuptransaksi yang diatur adalah transaksi non tunai.Selanjutnya untuk menghindari terjadinya moral hazard danmemberikan perlindungan yang seimbang bagi nasabah,Bye Laws menetapkan persyaratan/langkah-langkah yangharus dilakukan oleh bank sejak bank menerimapermohonan pemblokiran rekening sampai pengembaliandana kepada nasabah korban.Dengan penerapan Bye Laws dimaksud diharapkanperlindungan nasabah dapat ditingkatkan dan frekuensi ataukuantitas penggunaan bank sebagai sarana bagi para pelakukejahatan untuk menampung hasil kejahatannya dapatditanggulangi atau dieleminir.

IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKANA.A.A.A.A. Kebijakan Perbankan 2010Kebijakan Perbankan 2010Kebijakan Perbankan 2010Kebijakan Perbankan 2010Kebijakan Perbankan 2010

Kebijakan perbankan 2010 diarahkan untuk semakinmeningkatkan peranan industri perbankan dalammendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untukmendukung hal tersebut, BI memiliki 4 kebijakan utamaperbankan berbasis insentif dan disinsentif sebagai berikut:

1.1.1.1.1. Peningkatan ketahanan sistem perbankanPeningkatan ketahanan sistem perbankanPeningkatan ketahanan sistem perbankanPeningkatan ketahanan sistem perbankanPeningkatan ketahanan sistem perbankana. Penguatan pengaturan, yang akan disesuaikan

adalah peraturan permodalan untuk tujuanmemperkuat ketahanan bank terhadap risiko,peraturan transparansi laporan keuangan,peningkatan kualitas implementasi tata kelolaorganisasi yang baik, serta peningkatan efektivitasmanajemen risiko.

20


b. Pemantapan sistem pengawasan bank, akan dicapaidiantaranya dengan penyempurnaan dan penguatanmetode dan praktek pengawasan berbasis risiko,implementasi quality assurance pengawasan bankmelalui Forum Panel Pengawasan Bank BerdasarkanRisiko, penguatan ketentuan operasionalpengawasan bank, penyempurnaan ketentuan ujikelayakan dan kepatutan, dan peningkatankerjasama dengan otoritas pengawasan lembagakeuangan non-bank di dalam maupun di luar negeri.

c. Penataan kembali tingkat kompetisi di industriperbankan Indonesia, dilakukan denganpemantapan kembali struktur perbankan yangmenyelaraskan skala usaha dengan kebutuhanpermodalan, guna mempertinggi kemampuanmenyerap risiko usaha. Selain itu BI akanmemperbaiki ketentuan yang mencakup antara lainmengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisibank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisibank, peran pemilik perorangan/keluarga,sertapersyaratan pengembangan usaha.

d. Pendalaman pasar keuangan, diarahkan untukmendorong pengembangan produk-produkkeuangan yang sekaligus dapat digunakan banksebagai alternatif penyaluran dan penempatan danasecara produktif bagi sektor riiil khususnyapembiayaan infrastruktur.

2.2.2.2.2. Peningkatan intermediasi perbankanPeningkatan intermediasi perbankanPeningkatan intermediasi perbankanPeningkatan intermediasi perbankanPeningkatan intermediasi perbankana. Penyempurnaan peraturan, diantaranya giro wajib

minimum (GWM), optimalisasi dan efisiensi kegiatanoperasional bank, kemudahan persyaratan kegiatandevisa yang dapat mendorong pemberian kredit

b. Penyediaan infrastruktur pendukung, BI akanmendorong terbentuknya institusi yang memilikifungsi menyediakan basis data kredit per sektor danper daerah, guna memudahkan bank dalammengukur risiko.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

21

3.3.3.3.3. Peningkatan peran perbankan syariahPeningkatan peran perbankan syariahPeningkatan peran perbankan syariahPeningkatan peran perbankan syariahPeningkatan peran perbankan syariaha. Peningkatan insentif untuk mendorong peningkatan

modal,b. Memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan

anak perusahaannya, sertac. Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM

perbankan syariah yang kompeten.

4.4.4.4.4. Peningkatan peran BPRPeningkatan peran BPRPeningkatan peran BPRPeningkatan peran BPRPeningkatan peran BPRa. Pemberian insentif untuk mendorong peningkatan

modalb. Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR

yang kompeten,c. Mempertegas posisi BPR sebagai community bank.

B.B.B.B.B. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)Arsitektur Perbankan Indonesia (API)Arsitektur Perbankan Indonesia (API)Arsitektur Perbankan Indonesia (API)Arsitektur Perbankan Indonesia (API)API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankanIndonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah,bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebutdilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yangsehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistemkeuangan dalam rangka membantu mendorongpertumbuhan ekonomi nasional.Sasaran yang ingin dicapai yaitu :1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat

dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sertamendorong pembangunan ekonomi nasional yangberkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan banksecara efektif yang mengacu pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memilikidaya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalammenghadapi risiko.

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangkamemperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untukmewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat.

22


6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungankonsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilarpenunjang pencapaian visi API

Sistem perbankan yang sehat, kuat, danefisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan

dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

StrukturPerbankanyang Sehat

SistemPengaturan

yangEfektif

SistemPengawasan

yangIndependendan Efektif

IndustriPerbankanyang kuat

InfrastrukturPendukung

yangMecukupi

PerlindunganKonsumen

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

Dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan

diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagaiberikut :

Struktur Perbankan Sesuai Visi APIStruktur Perbankan Sesuai Visi APIStruktur Perbankan Sesuai Visi APIStruktur Perbankan Sesuai Visi APIStruktur Perbankan Sesuai Visi API

(Rp triliun)

BankInternasional

50

10

0,1

Bank Nasional

Bank fokus :

Daerah Korporasi Ritel Lainnya

BPR

Permodalan(tier 1)

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

23

Skala Bank

C.C.C.C.C. Kerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan DanKerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan DanKerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan DanKerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan DanKerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan Dan

Pengawasan Sektor KeuanganPengawasan Sektor KeuanganPengawasan Sektor KeuanganPengawasan Sektor KeuanganPengawasan Sektor KeuanganBI berperan aktif dalam berbagai forum internasional dalamrangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.Perkembangan kerjasama internasional dalam rangkamenciptakan stabilitas sistem keuangan global yang terkaitdengan issue di sektor keuangan sebagai berikut:

G-20G-20G-20G-20G-20Indonesia termasuk salah satu anggota G-20 yaitu foruminternasional yang terdiri dari negara maju, negaraberkembang (emerging countries) dan lembaga multilateral(Uni Eropa, IMF dan World Bank). G-20 memiliki tujuan untukmendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomidunia.Sebagai respon kebijakan terhadap krisis keuangan global,G-20 telah menghasilkan Washington Action Plans (WAP)yang berisi 50 langkah-langkah penyelamatanperekonomian dunia dari krisis yaitu terfokus pada:1. Penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor

keuangan (strengthening transparency andaccountability)

2. Pemantapan regulasi (enhancing sound regulation)3. Peningkatan integritas pasar keuangan (promoting

integrity in financial markets)4. Penguatan kerjasama internasional (reinforcing

international cooperation)

Total Aset(Rp)

Modal(Rp)

Proyeksi 10-15 thn(jumlah bank)

Internasional 1.000 Triliun > 50 Triliun 2 √ 3 bankNasional 200 Triliun 10 √ 50 Triliun 3 √ 5 bankFokus : - 100 Miliar √ 10 30 √ 50 bank- Daerah Triliun- Korporasi- Ritel- Lainnya -

BPR - s.d 100 Miliar

24


5. Reformasi lembaga keuangan internasional (reformingthe international financial institutions)

Rencana tindak yang terkait langsung dengan aspekpengaturan dan pengawasan industri perbankan dankeuangan diperkuat melalui rencana tindak yang bertema≈Strengthening the International Financial RegulatorySystemΔ dengan fokus utama reformasi pada 4 (empat) isusebagai berikut:1. Memperkuat rejim pengaturan permodalan lembaga

keuangan dan mengatasi efek prosiklikal (building highquality capital and mitigating procyclicality)

2. Melakukan reformasi kompensasi bagi eksekutif di sektorkeuangan (reforming compensation practices to supportfinancial stability)

3. Memperkuat pengaturan terhadap pasar keuanganderivatif (improving over the counter derivatives market)

4. Memperkuat resolusi dan pengawasan cross-borderterhadap lembaga keuangan yang berperan sistemik(adressing cross border resolutions and systemicallyimportant financial institutions)

Financial Stability BoardFinancial Stability BoardFinancial Stability BoardFinancial Stability BoardFinancial Stability Board (FSB) (FSB) (FSB) (FSB) (FSB)Sejak Maret 2009, BI menjadi anggota Financial StabilityBoard (FSB) yang merupakan forum kerjasama dalam rangkameningkatkan stabilitas sistem keuangan global,menetapkan standar di sektor keuanganan sertaberkolaborasi dengan IMF untuk memberlakukan EarlyWarning Exercise. FSB melibatkan berbagai standard settersdalam menjalankan tugasnya, antara lain BCBS untukperbankan, IOSCO, IASB, dan lain-lain sebagai anggota.Tujuannya agar berbagai kebijakan FSB dapat ditindaklanjutioleh pedoman yang dikeluarkan oleh standard setters danbinding untuk seluruh negara tidak hanya negara anggotaG-20.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

25

Basel Committee For Banking SupervisionBasel Committee For Banking SupervisionBasel Committee For Banking SupervisionBasel Committee For Banking SupervisionBasel Committee For Banking Supervision (BCBS) (BCBS) (BCBS) (BCBS) (BCBS)Sejak Juni 2009, BI ditetapkan sebagai salah satu anggotaBCBS. Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman isu-isu utama pengawasan serta meningkatkan kualitaspengawasan di seluruh dunia dengan memperkuat praktekdan standar pengawasan dan manajemen risiko secaraglobal. Dengan keanggotaan ini, BI aktif dalam perumusanberbagai penyusunan standar pengawasan dan pengaturanterhadap perbankan di tingkat internasional. Hal ini termasukperumusan Basel II termasuk versi penyempurnaannya (BaselII reform).

D.D.D.D.D. Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Financial Sector Assessment ProgramFinancial Sector Assessment ProgramFinancial Sector Assessment ProgramFinancial Sector Assessment ProgramFinancial Sector Assessment Program (FSAP) (FSAP) (FSAP) (FSAP) (FSAP)Krisis keuangan global yang terjadi akhir-akhir ini semakinmenyadarkan bahwa Indonesia perlu segera memiliki sebuahSistem Keuangan Nasional yang tangguh, tahan terhadapshock baik dari eksternal maupun internal, efisien, sertamendukung sektor riil dan pertumbuhan nasional yangberkesinambungan. Disamping itu Indonesia juga perlumemiliki kerangka untuk mengantisipasi berbagaikemungkinan sumber krisis. Tujuan utama Financial SectorAssesment Program (FSAP) adalah untuk menilai hal tersebutdi atas.FSAP mencakup rangkaian kegiatan:- Mendiagnostik simpul-simpul rawan dalam sektor

keuangan nasional,- Kompatibilitas terhadap standar baku internasional

termasuk aspek hukum, aspek development dalamsistem keuangan antara lain Perbankan, Pasar Modal,Asuransi, sistem pembayaran, serta kebijakan moneteryang saling memiliki korelasi dalam Sistem KeuanganIndonesia.

Hasil FSAP dapat menjadi masukan berharga dalampenyusunan Arsitektur Sistem Keuangan Nasional Indonesiadalam jangka menengah. Mengingat pentingnya FSAP, makakelompok G-20 menyatakan wajib bagi seluruh negara

26


anggotanya untuk melaksanakan FSAP dan semaksimalmungkin mengambil manfaat untuk menyempurnakansistem keuangan nasionalnya. Selanjutnya, implementasi darirekomendasi FSAP tersebut diharapkan akan secara gradualmemberikan kontribusi dalam upaya perbaikan terhadapstruktur dan berbagai kebijakan dalam arsitektur sistemkeuangan global.Indonesia sebagai salah satu anggota Kelompok G-20 jugamenjadikan FSAP sebagai agenda nasional dengan cakupanyang luas dan komprehensif. Dalam pelaksanaan FSAP,dilakukan koordinasi yang intensif antar lembaga danotoritas terkait khususnya Bank Indonesia, DepartemenKeuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan, serta para pelaku pasar.FSAP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulaidari pembahasan scope (ruang lingkup), dan dilanjutkandengan Tahap I yang dilaksanakan dalam bulan Oktober2009. Pada tahap ini dilakukan assesment terhadap SektorPerbankan (BCP, Stress testing, Governance), Sektor SistemPembayaran, Kebijakan Moneter, Pasar Modal dan Asuransitermasuk infrastruktur settlementnya.Hasil assesmen dan rekomendasi umum Tahap I yang telahditanggapi oleh masing-masing instansi terkait akandiperdalam dalam rangkaian assessmen Tahap II yang akandilaksanakan pada bulan Februari/Maret 2010. Hasilasessmen Tahap II akan diperdalam pada rangkaianassesment berikutnya untuk dijadikan dasar penyusunanTechnical Note dan Aide Memoire oleh para assessor.

E.E.E.E.E. Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Basel II AccordBasel II AccordBasel II AccordBasel II AccordBasel II AccordBasel Capital Accord merupakan capital measurementsystem yang diperkenalkan oleh Basel Committee onBanking Supervision (BCBS) pada tahun 1988. Pada awalnyarekomendasi BCBS hanya dimaksudkan untuk menjadi acuanbagi otoritas pengawas bank di negara-negara G10. Namun

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

27

pada perkembangannya, rekomendasi tersebut juga menjadiacuan bagi otoritas pengawas bank di negara-negara di luarG10.Seiring dengan perkembangan instrumen pasar keuangandan praktek manajemen risiko di perbankan, BCBSmenganggap pendekatan one-size-fits-all dalam BaselCapital Accord tahun 1988 menjadi tidak relevan lagi danperlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dimuatdalam suatu dokumen yang diterbitkan pada bulan Juni2004 yaitu International Convergence of CapitalMeasurement and Capital Standards - A Revised Frameworkatau lebih dikenal sebagai Basel II. Negara-negara G10berkomitmen untuk menerapkan Basel II mulai tahun 2008.Untuk negara-negara di luar G10, penerapan Basel IIbergantung pada kesiapan dari setiap negara tersebuttermasuk Indonesia.Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Indonesiauntuk menerapkan Basel II antara lain supaya struktur modalbank lebih berorientasi dan sesuai dengan risiko (risksensitive), memotivasi bank agar meningkatkan kemampuanmanajemen risiko, mengadopsi ruang lingkup yang lebihkomprehensif, serta meningkatkan kesepahaman antarapengawas dan bank khususnya dalam penggunaanpendekatan yang lebih kompleks oleh bank.

Providing a flexible, risk sensitive capital management framework

Basel II

Pilar 2:Supervisory

ReviewProcess

Pilar 3:Market

Discipline

Pilar 1:MinimumCapital

Requirements

28


Secara garis besar, kerangka Basel II memuat 3 (tiga) Pilar yaitu:

Pilar 1Pilar 1Pilar 1Pilar 1Pilar 1. . . . . Kebutuhan Modal MinimumKebutuhan Modal MinimumKebutuhan Modal MinimumKebutuhan Modal MinimumKebutuhan Modal Minimum (Minimum Capital (Minimum Capital (Minimum Capital (Minimum Capital (Minimum CapitalRequirements)Requirements)Requirements)Requirements)Requirements)Perhitungan minimum capital requirement dilakukan terhadap3 (tiga) jenis risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan yaiturisiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk) dan risikooperasional (operational risk).

Pilar 2Pilar 2Pilar 2Pilar 2Pilar 2. . . . . Proses Review Pengawasan (Proses Review Pengawasan (Proses Review Pengawasan (Proses Review Pengawasan (Proses Review Pengawasan (Supervisory Review Process)Supervisory Review Process)Supervisory Review Process)Supervisory Review Process)Supervisory Review Process)Terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam Pilar 2 yangdimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungankebutuhan modal minimum, yaitu:Prinsip 1. Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupanmodal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risikodan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya(Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP).Prinsip 2. Pengawas wajib mereview dan mengevaluasi ICAAPbank, termasuk kemampuan bank untuk memantau danmemastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan.Pengawas wajib mengambil tindakan pengawasan yang tepatapabila tidak dapat menerima hasil proses tersebut (SupervisoryReview and Evaluation Process - SREP).Prinsip 3. Pengawas wajib meminta bank untuk beroperasi diatas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bankmenyediakan modal di atas batas minimum.Prinsip 4. Pengawas wajib melakukan intervensi secepatmungkin untuk mencegah modal turun di bawah tingkatminimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristikrisiko bank dan wajib meminta bank untuk melakukan tindaklanjut pengawasan (supervisory actions) sesegera mungkinapabila modal bank tidak dapat dipertahankan atau dipulihkankembali.

Pilar 3Pilar 3Pilar 3Pilar 3Pilar 3. . . . . Disiplin Pasar (Disiplin Pasar (Disiplin Pasar (Disiplin Pasar (Disiplin Pasar (Market Discipline)Market Discipline)Market Discipline)Market Discipline)Market Discipline)Disiplin pasar bertujuan mendorong peran publik untuk turutmengawasi bank. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkanprasyarat utama antara lain :(a) tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi

bank; dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

29

(b) kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melaluianalisa atas informasi yang tersedia.

Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan dituntutuntuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisinyakepada nasabah dan investor.Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan BI dalamrangka penerapan Basel II antara lain sebagai berikut:

Pilar 1Pilar 1Pilar 1Pilar 1Pilar 11. Perbankan telah diminta untuk melakukan gap analysis

termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan untukmemenuhi gap yang timbul. Kegiatan ini dimaksudkan agarbank dapat mengetahui kondisi aktual bank terhadaproadmap implementasi Basel II.

2. Dalam rangka pengaturan risiko kredit, beberapa kebijakanakan diambil dalam penyusunan ketentuan yang terkaitdengan diskresi nasional (national discretions). Proses inidapat mengikutsertakan stakeholders lainnya, termasukperbankan agar sesuai dengan kondisi perbankan nasional.

3. Telah disusun pedoman untuk pengakuan lembagapemeringkat khususnya lembaga pemeringkat domestikagar dapat memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria).Proses pengakuan ini perlu dikoordinasikan bersama denganBAPEPAM-LK selaku otoritas yang memberikan izin kepadalembaga pemeringkat.

4. Telah dilakukan Studi Dampak Kuantitatif (QuantitativeImpact Study-QIS 5) secara periodik sejak tahun 2005 gunamemperoleh informasi dampak terkini penerapan Basel IIterhadap kondisi permodalan bank.

5. Telah disusun beberapa ketentuan yang terkait denganperhitungan modal bank, yaitu:a. SE Ekstern No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007

dan SE Ekstern No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember2007, terkait penggunaan metode standar dan metodeinternal untuk perhitungan KPMM Risiko Pasar;

b. PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

30


Bank Umum yang telah mengadopsi Basel II dan PSAK;c. SE Ekstern No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009,

terkait penggunaan metode indikator dasar untukmenghitung KPMM risiko operasional. BI memberikanmasa transisi pemberlakuan kewajiban perhitunganbeban modal risiko operasional yaitu sebesar 5% darirata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tigatahun terakhir untuk periode 1 Januari 2010 sampaidengan 30 Juni 2010, 10% untuk periode 1 Juli 2010sampai dengan 31 Desember 2010, dan 15% sejaktanggal 1 Januari 2011.

Pilar 2.Pilar 2.Pilar 2.Pilar 2.Pilar 2.1. Perlu ditetapkan kebijakan terkait dengan proses

perhitungan modal oleh bank (ICAAP), proses review danevaluasi pengawas, penetapan modal individual bank dantindakan pengawasan yang dapat diambil terhadap banktertentu. Kebijakan ini juga harus meliputi pendekatan yangakan dilakukan dalam rangka home host supervisoryapproach. Dalam hal ini, BI telah menyusun danmengirimkan Consultative Paper (CP) terkait denganpenerapan Pilar 2 secara umum kepada stakeholder.

2. Sedang dilakukan penyempurnaan kerangka pengawasanberbasis risiko (risk based supervision) termasukmengidentifikasi gap yang ada sesuai dengan standar Pilar2 dan upaya pemenuhan 25 Basel Core Principles forEffective Banking Supervision (BCP). Penyempurnaankerangka pengawasan bank ini diharapkan dapatmendukung pengawas dalam mereview modal bank yangsesuai profil risiko bank. Konsep kerangka pengawasannantinya akan menjadi Risk Based-Bank Rating (RBBR) yangmenggantikan sistem pengukuran tingkat kesehatan banksaat ini berdasarkan CAMELS maupun penilaian risiko (riskassessment).

3. Diperlukan penyempurnaan Arsitektur Sistem Pengawasanbaik yang bersifat terintegrasi maupun stand alone sebagaiantisipasi pemanfaatan pendekatan model/internal model

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

31

yang lebih kompleks oleh bank khususnya dalam prosespengukuran risiko yang memerlukan persetujuan pengawas.

4. Telah dibentuk kelompok pengawas spesialis (KPS) dan untukmembantu KPS dalam memvalidasi model internal risikopasar bank, telah dikembangkan aplikasi BISMI (BankIndonesia Sistem Model Internal).

5. Selanjutnya akan dipersiapkan validator risiko kredit yangbertugas melakukan validasi terhadap model Internal RatingBased (IRB) yang dikembangkan bank dalam perhitunganbeban modal risiko kredit, dan validator risiko operasionalyang akan bertugas melakukan validasi terhadap modelAdvanced Measurement Approach (AMA) yangdikembangkan bank dalam perhitungan beban modal risikooperasional.

6. Diperlukan pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungankepada pengawas mengenai manajemen risiko, innovativefinancial instruments, modeling techniques dan lain-lainuntuk meningkatkan kualitas pengawas.

7. Telah disusun survei dan kajian terhadap jenis risiko yangdipandang material untuk perbankan di Indonesia yang tidaktercakup di pilar 1 yaitu IRR-BB, risiko likuiditas dan risikokonsentrasi kredit. Seluruh kajian yang telah disusun tersebutakan menjadi salah satu masukan dalam penyusunanketentuan terkait hal tersebut.

8. Telah diterbitkan ketentuan yang merupakanpenyempurnaan ketentuan terkait Penerapan ManajemenRisiko untuk Risiko Likuiditas No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli2009. Ketentuan ini telah merujuk pada Principles of SoundLiquidity Risk Management and Supervison yang diterbitkanoleh BCBS pada tahun 2008.

Pilar 3Pilar 3Pilar 3Pilar 3Pilar 31. BI bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah

menetapkan kebijakan untuk mengadopsi InternationalAccounting Standards (IAS) 39 dan 32 dalam PernyataanStandar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.50 dan 55 yang akandiimplementasikan mulai 1 Januari 2010. Sebagai tindak

32


lanjut penerbitan PSAK dimaksud, telah disusun pulaPedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) untukmembantu perbankan dalam melakukan penerapan PSAKtersebut.

2. Telah dilakukan penyempurnaan format Laporan BulananBank Umum (LBU) untuk memfasilitasi kebutuhan datasesuai dengan Basel II dan IAS 39/32, serta ketentuan kehati-hatian yang berlaku dan telah efektif digunakan olehperbankan sejak awal tahun 2010.

3. Perlu dilakukan identifikasi gap antara kewajibantransparansi yang ada saat ini dengan standar yangditetapkan dalam Pilar 3 yang akan bermuara padapenyempurnaan ketentuan yang berlaku terkait transparansikondisi keuangan bank dan laporan keuangan publikasibank umum.

4. Perlu dilakukan diseminasi dan sosialisasi subtansi Basel IIsecara berkesinambungan kepada internal BI, perbankandan stakeholders lainnya.

F.F.F.F.F. Pengembangan Perbankan SyariahPengembangan Perbankan SyariahPengembangan Perbankan SyariahPengembangan Perbankan SyariahPengembangan Perbankan SyariahPerbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cenderungmeningkat semenjak disahkannya Undang-Undang No. 21tahun 2008 tentang. Perbankan Syariah, Kejelasan aspek hukumdan beberapa garis kebijakan yang tertuang dalam UU tersebut,seperti posisi Unit Usaha Syariah (UUS) dalam 15 tahun kedepandan kejelasan kewenangan penyelesaian persengketaanperbankan syariah telah menciptakan gairah baru dalam industriperbankan syariah nasional. Selain itu, UU No. 42 tahun 2009tentang Amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai yangmenegaskan tax neutrality perlakuan perpajakan bagipembiayaan bank syariah berbasis jual-beli, juga merupakanfaktor yang menyebabkan industri perbankan syariah bergeraklebih cepat.Perkembangan tersebut di atas menjadi salah satu alasandilakukannya penyempurnaan Cetak Biru PengembanganPerbankan Syariah Nasional. Selain itu, salah satu langkahpenting dalam rangka memperjelas posisi dan strategi

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

33

pengembangan perbankan syariah dalam sistem keuangannasional, BI melakukan sinkronisasi kebijakan pengembanganperbankan syariah dengan rencana strategis BI dalampengembangan industri perbankan dan keuangan yaituArsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur SistemKeuangan Indonesia (ASKI). Berdasarkan hal tersebut di atas,arah kebijakan pengembangan perbankan syariah akanditujukan pada beberapa fokus utama yang akan menjadipedoman umum dalam merencanakan, merumuskan, danmelaksanakan kebijakan pengembangan industri perbankansyariah pada level operasional, yaitu:- Expansive and prudentExpansive and prudentExpansive and prudentExpansive and prudentExpansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif

yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikanprinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistempengawasan yang efektif;

- Innovative, educative and comprehensiveInnovative, educative and comprehensiveInnovative, educative and comprehensiveInnovative, educative and comprehensiveInnovative, educative and comprehensive; Memberikan jasapelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakatmelalui pengembangan produk dengan dukungan edukasipublik yang memadai;

- Internationally qualified and domestic orientedInternationally qualified and domestic orientedInternationally qualified and domestic orientedInternationally qualified and domestic orientedInternationally qualified and domestic oriented;Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengankualitas operasional internasional;

- Selected openSelected openSelected openSelected openSelected open; Mendukung pembangunan ekonominasional dengan mengundang investor internasionaldisamping investor domestik dengan memperhatikan prinsipkeadilan dan kesetaraan.

- Human capital investmentHuman capital investmentHuman capital investmentHuman capital investmentHuman capital investment; Mendukung pembangunansumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensidan akhlak yang baik

Berdasarkan arah kebijakan ini, ditetapkan sasaran umumpengembangan perbankan syariah yaitu mewujudkanperbankan syariah yang efisien, memberikan shariah serviceexcellent, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Untukmencapai sasaran umum tersebut ditetapkan 7 (tujuh) area ataufokus utama pengembangan yang akan dilaksanakan dalambentuk berbagai inisiatif strategis selama tahun 2010-2015 (lihatlihatlihatlihatlihat

gambargambargambargambargambar).

34


Ketujuh fokus utama pengembangan itu meliputi:

1.1.1.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggiSumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggiSumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggiSumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggiSumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggiPeningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai isuutama pengembangan SDM antara lain meliputi: pengelolabank syariah, pengawas bank syariah, anggota DewanSyariah Nasional, dan pihak peradilan. Beberapa programyang dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusiayang berkualitas adalah:1) Pelatihan Bagi Pegawai Bank Syariah;2) Pelatihan Bagi Pengawas Bank;3) Training for Trainers (TFT) Bagi Dosen dan Mahasiswa

Pascasarjana;

2.2.2.2.2. Regulasi dan supervisi yang efektifRegulasi dan supervisi yang efektifRegulasi dan supervisi yang efektifRegulasi dan supervisi yang efektifRegulasi dan supervisi yang efektifIndustri harus ditopang oleh konsep pengembangan danpenerapan regulasi yang didukung oleh basis penelitian yangkuat, memiliki kompatibilitas dengan standar internasionaldan proses inkorporasi aspek syariah yang memadai dalamperaturan perbankan.

3.3.3.3.3. Infrastruktur yang mendukungInfrastruktur yang mendukungInfrastruktur yang mendukungInfrastruktur yang mendukungInfrastruktur yang mendukungIndustri perbankan syariah harus didukung oleh infrastrukturyang memadai sehingga industri dapat beroperasi secaraefisien dan prudent serta kebutuhan masyarakat dapatterpenuhi dengan baik. Infrastruktur yang diperlukan antaralain: (i) sistem pembayaran, termasuk link kepada e-system;(ii) financial safety net bagi perbankan syariah; (iii) pasar

SDM BerkualitasTinggi

Strukturperbankan yang

efektif

Pemberdayaannasabah yang

efektif

Kepatuhan padaprinsip syariah

yang tinggi

Regulasi dansupervisi yang

efektif

Infrastruktur yangmendukung

Aliansi strategisyang sinergis

Perbankan syariahyang efisien,

memberikan shariaservice excellent,dan berkontribusi

bagi perekonomiannasional

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

35

likuiditas perbankan syariah; (iv) lembaga rating yang telahsecara komprehensif memasukkan aspek syariah; (v)lembaga mediasi transaksi keuangan syariah; serta, (vi)lembaga audit.

4.4.4.4.4. Struktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektifStruktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektifStruktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektifStruktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektifStruktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektifStruktur perbankan syariah diarahkan agar industri dapatmelayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan sektorekonomi yang didukung oleh permodalan yang mencukupiuntuk mendukung kegiatan usahanya.

5.5.5.5.5. Aliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuanganAliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuanganAliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuanganAliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuanganAliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuangan

syariah lainnyasyariah lainnyasyariah lainnyasyariah lainnyasyariah lainnyaAliansi strategis dilakukan antara industri perbankan syariahdengan pelaku di sektor riil serta institusi keuangan syariahlainnya.

6.6.6.6.6. Pemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakatPemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakatPemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakatPemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakatPemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakatUpaya pemberdayaan nasabah terutama diarahkan padaaspek customer education process, service excellence danoptimalisasi fungsi mediasi yang dilakukan oleh otoritaspengawasan. Proses edukasi dilakukan melalui programmarketing communication yang bertujuan untuk melakukanrepositioning perbankan syariah dalam rangka optimalisasipemanfataan bank syariah oleh masyarakat.

7.7.7.7.7. Kepatuhan pada prinsip syariah yang tinggiKepatuhan pada prinsip syariah yang tinggiKepatuhan pada prinsip syariah yang tinggiKepatuhan pada prinsip syariah yang tinggiKepatuhan pada prinsip syariah yang tinggiDalam rangka mendukung tingkat kepatuhan syariah yangtinggi diperlukan upaya yang berkesinambungan dalamkoordinasi dan komunikasi antara otoritas fatwa (DSN - MUI)dan BI. Koordinasi tersebut diarahkan agar proses integrasidan harmonisasi fatwa syariah dengan peraturan BI dapatberjalan baik.

G.G.G.G.G. Pengembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR)Pengembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR)Pengembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR)Pengembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR)Pengembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR)Industri BPR diharapkan semakin efisien dan memiliki ketahananyang cukup dalam menghadapi gejolak krisis dan tingkatpersaingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauanpelayanan BPR kepada UMKM dan masyarakat dilingkungannya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, selamatahun 2009 dan akan berlanjut hingga tahun 2010, BI

36


melakukan beberapa langkah kebijakan terkait dengan upayapenguatan kelembagaan dan operasional BPR, meliputi:

1.1.1.1.1. Penetapan Arah Pengembangan Industri BPRPenetapan Arah Pengembangan Industri BPRPenetapan Arah Pengembangan Industri BPRPenetapan Arah Pengembangan Industri BPRPenetapan Arah Pengembangan Industri BPRDalam rangka mempersiapkan industri menghadapitantangan dan peluang pada masa depan dan mengatasikelemahan-kelemahan yang ada pada industri BPR sertamendorong pengembangan sektor riil, maka perluditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan industriBPR yang dijabarkan dalam program kerja hingga beberapatahun ke depan.Kebijakan dan strategi tersebut merupakan bagian yang takterpisahkan dari Arsitektur Perbankan Indonesia yang saatini sedang disempurnakan. Secara umum, arahpengembangan industri BPR ke depan dititikberatkan padakebijakan penguatan struktur industri BPR, kelembagaan danoperasional BPR dalam rangka meningkatkan peran dankontribusi BPR sebagai community bank terhadappemberdayaan ekonomi di wilayah setempat dimana BPRberlokasi. Disamping itu, penetapan arah pengembanganindustri BPR dimaksudkan untuk memberikan pedomandalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepatbagi pengembangan industri BPR yang lebih terarah.Beberapa kebijakan mendasar yang ditetapkan, mencakupantara lain:

a.a.a.a.a. Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai CommunityCommunityCommunityCommunityCommunityBankBankBankBankBankUntuk menegaskan ciri yang spesifik dan keunggulankomparatif BPR yang membedakannya dengan bankumum serta memperkuat posisi BPR agar dapat lebihoptimal dalam berperan mendukung pengembanganwilayah setempat (community development), makapengembangan industri BPR ke depan akan diarahkanpada konsep BPR sebagai Community Bank.

b.b.b.b.b. Menata kembali dan memperkuat struktur industri BPRMenata kembali dan memperkuat struktur industri BPRMenata kembali dan memperkuat struktur industri BPRMenata kembali dan memperkuat struktur industri BPRMenata kembali dan memperkuat struktur industri BPRPengawasan dan pengaturan BPR kedepan akandisempurnakan disesuaikan dengan kompleksitas usaha

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

37

dan resiko yang dihadapi oleh BPR. Sebagai prasyaratuntuk penerapan kebijakan tersebut maka industri BPRdibagi dalam beberapa kelompok yang didasarkan padajumlah modal inti BPR yang bersangkutan. Penentuanmodal inti sebagai indikator pengelompokkan BPRdidasari atas karakteristik dari modal inti yang relatif stabil(jika dibandingkan aset) dan mencerminkan unsurproduktivitas suatu BPR.

c.c.c.c.c. Memperkuat daya saing BPR melalui penguatanMemperkuat daya saing BPR melalui penguatanMemperkuat daya saing BPR melalui penguatanMemperkuat daya saing BPR melalui penguatanMemperkuat daya saing BPR melalui penguatan

permodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peranpermodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peranpermodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peranpermodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peranpermodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peran

infrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPR.Dalam rangka meningkatkan daya saing dan jangkauanpelayanan BPR, penguatan kelembagaan danoperasional BPR menjadi penting untuk dilakukan.Kebijakan terkait dengan penguatan kelembagaan BPRyang tercermin pada kebijakan dan pengaturanmengenai pemenuhan ketentuan modal disetorminimum dan persyaratan pengurus BPR.Terkait dengan kebijakan permodalan, saat ini BImenetapkan jumlah modal disetor minimum bagipendirian BPR baru sesuai dengan wilayah dimana BPRakan didirikan. Sedangkan terhadap BPR-BPR yang telahberdiri, BI menerapkan pentahapan pemenuhan modaldisetor minimum dalam prosentase tertentu sampaidengan akhir tahun 2010. Ke depan, kebijakan tersebutmasih akan dipertahankan, selain tetap mengupayakandilakukannya konsolidasi industri BPR melalui merger,konsolidasi dan akuisisi.Terkait dengan persyaratan pengurus BPR, BI akanmenerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan strataBPR. Kebijakan tersebut atas pertimbangan bahwamasing-masing strata BPR memiliki profil risikooperasional yang berbeda pula, sehingga semakin tinggiprofil risiko BPR, semakin kompleks beban tugaspengurus BPR termasuk penerapan governance dalampengelolaan BPR.

38


d.d.d.d.d. Mengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagaiMengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagaiMengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagaiMengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagaiMengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagai

infrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRinfrastruktur pendukung industri BPRKebutuhan industri BPR akan terbentuknya lembagapengayom menjadi semakin mendesak untukdiwujudkan seiring dengan persaingan yang semakinketat dan tuntutan serta perubahan kebutuhanmasyarakat yang semakin beragam dan berkembang.Apex diharapkan mampu menjembatani keterbatasanBPR dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinyamelalui sinergi pemberian bantuan teknis dan finansialoleh Apex kepada BPR anggotanya.Untuk mewujudkan hal ini, upaya yang dilakukandiarahkan pada dua cara yaitu: PertamaPertamaPertamaPertamaPertama, mendorongoptimalitas peran lembaga Apex yang telah terbentukdan sedang dalam proses pembentukan di wilayahSumatera Barat (oleh Bank Nagari), Bali (oleh BankAndara) dan Riau (oleh Bank Riau). KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, memfasilitasipembentukan lembaga Apex di wilayah-wilayah yanglain dengan fokus utama penjajagan bank umum yangberkantor pusat di daerah sebagai Apex bagi BPR diwilayah setempat.

2.2.2.2.2. Peningkatan Efektifitas Pengaturan BPRPeningkatan Efektifitas Pengaturan BPRPeningkatan Efektifitas Pengaturan BPRPeningkatan Efektifitas Pengaturan BPRPeningkatan Efektifitas Pengaturan BPRPerkembangan industri BPR yang cepat, baik dari sisikapasitas maupun operasional harus diimbangi denganketentuan yang memiliki efektifitas yang memadai dan lebih≈membumiΔ dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Dalam kerangka pikir tersebut,BI selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanketentuan BPR di lapangan untuk kemudian dilakukanpenyempurnaan terhadap ketentuan terkait. Sehubungandengan hal tersebut, selama tahun 2009 BI telahmenyempurnakan 2 ketentuan terkait BPR masing-masingmengenai BMPK dan tindak lanjut penanganan terhadapBPR dalam status pengawasan khusus (DPK). Selain itu, telahdikeluarkan pula SE No.11/37/DKBU mengenai PenetapanSAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai standar

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

39

akuntansi keuangan bagi BPR dengan pertimbangan:1) Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang

menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengankarakteristik operasional BPR dan memerlukan biayayang besar dibandingkan dengan manfaat yangdiperoleh.

2) DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapatdiberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitaspublik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenangmengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai SAK bagi BPRmaka pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR tetapmenggunakan pedoman akuntansi yang digunakan selamaini sepanjang Pedoman Akuntansi (PA) BPR belumdiberlakukan.

3.3.3.3.3. Peningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPRPeningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPRPeningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPRPeningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPRPeningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPRKebijakan BI dalam rangka meningkatkan efektifitas danefisiensi sistem pengawasan BPR diarahkan kepada hal-halsebagai berikut:

a.a.a.a.a. Peningkatan Kompetensi Pengawas BPRPeningkatan Kompetensi Pengawas BPRPeningkatan Kompetensi Pengawas BPRPeningkatan Kompetensi Pengawas BPRPeningkatan Kompetensi Pengawas BPRKompleksitas permasalahan BPR yang semakinmeningkat menuntut pengawas untuk tidak hanyamemahami bidang tugasnya secara profesional danmemiliki ketajaman dalam melakukan analisis, tetapi jugamemiliki kemampuan dalam melakukan professionaljudgement. Untuk itu, pengawas BPR perlu memilikipengetahuan di bidang akuntansi perbankan, menguasaiteknik-teknik pengawasan dan pemeriksaan, sertamemiliki pemahaman mengenai ketentuan perbankan.Selain hal tersebut, agar permasalahan yang dihadapiBPR dapat segera diketahui dan solusi penyelesaiandilakukan secara tepat, pengawas dituntut pula untuklebih mengetahui kondisi bank yang diawasi (know yourbank) dari waktu ke waktu.Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas BPR,BI secara terencana dan berkelanjutan melakukan

40


peningkatan pengetahuan dan keterampilan parapengawas BPR melalui program pelatihan Pengawas BPRdan program sertifikasi pengawas bank. Selain itu,peningkatan kompetensi pengawas BPR juga dilakukanantara lain melalui pelatihan, sosialisasi, seminar/workshop, Klinik Hukum, dan knowledge sharing.

b.b.b.b.b. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan enforcement enforcement enforcement enforcement enforcement pengawasanpengawasanpengawasanpengawasanpengawasanSesuai kebijakan BI, sampai dengan akhir tahun 2009BPR harus memenuhi ketentuan:- Persyaratan modal disetor minimum 70% sesuai

lokasi,- Jumlah anggota direksi dan komisaris sesuai syarat

minimal,- Anggota direksi wajib lulus sertifikasi.Sesuai PBI No.8/26/PBI/2006 tentang BPR, apabilaketentuan di atas tidak terpenuhi sampai dengan bataswaktu yang telah ditentukan maka akan dikenakansanksi yang secara efektif berlaku sejak Januari 2010.

H.H.H.H.H. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUpaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUpaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUpaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUpaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM)(UMKM)(UMKM)(UMKM)(UMKM)Sejak tahun 1960-an, BI telah mendorong pengembanganUMKM melalui financial assistance (pemberian Kredit LikuiditasBank Indonesia) dan technical assistance. Dengandiberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009,peran BI dalam membantu UMKM menjadi bersifat tidaklangsung.Kebijakan BI dalam pengembangan UMKM ditujukan untukmendorong bank meningkatkan penyaluran kredit UMKM(supply side) dan membantu meningkatkan elijibilitas dankapabilitas UMKM agar mampu memenuhi persyaratan daribank (demand side).Kebijakan ini dilaksanakan melalui 3 instrumen antara lain:

1.1.1.1.1. Kebijakan PerkreditanKebijakan PerkreditanKebijakan PerkreditanKebijakan PerkreditanKebijakan PerkreditanUntuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

41

UMKM, BI mengeluarkan:- Surat Edaran No. 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009

perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risikountuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(KUMKM). Dengan ketentuan tersebut, ATMR kreditkepada UMKM diperhitungkan lebih rendah dari kreditkepada usaha besar, khususnya untuk kredit yangdijamin lembaga penjamin/asuransi kredit berstatusBUMN yang memenuhi persyaratan tertentu.

- PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihalPerubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BankUmum, yang memberikan relaksasi untuk penetapankualitas kredit kepada UMKM.

Terkait dengan perkembangan penyaluran kredit Mikro, Kecildan Menengah (MKM), sampai dengan bulan Desember2009 terjadi net ekpansi kredit MKM sebesar Rp106,4 trilunatau 77,56% dari total business plan tahun 2009 yangsebesar Rp137,2 triliun. Tidak tercapainya realisasi kreditMKM perbankan antara lain disebabkan oleh krisis keuanganyang menjadikan penurunan permintaan ekspor. Hal iniberdampak pada menurunnya kinerja usaha UMKM,terutama yang menghasilkan produk berorientasi eksporyang kemudian berimbas pada UMKM lainnya. Akibatnya,para pengusaha cenderung menahan eskpansi usaha dantidak memanfaatkan fasilitas kreditnya. Di sisi lain,perbankan semakin selektif menyalurkan kredit dan lebihterfokus pada upaya mengantisipasi peningkatan NPL.Dampak krisis ini juga tercermin dari rendahnyapertumbuhan kredit MKM secara tahunan yang hanya16,1% menjadi Rp766,9 triliun, jauh menurun dibandingkantahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,0%.

2.2.2.2.2. Pengembangan KelembagaanPengembangan KelembagaanPengembangan KelembagaanPengembangan KelembagaanPengembangan KelembagaanPengembangan kelembagaan yang menunjang UMKMantara lain meliputi:

42


a. Kerjasama antar Lembaga Keuangan (linkage program)Dilakukan dengan mendorong kerjasama bank umumdengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKM.Selain itu, akan ditingkatkan kerjasama BPR denganLembaga keuangan lainnya seperti Lembaga DanaKeuangan Pedesaan (LDKP) untuk memperluaspemberian kredit kepada usaha mikro di pedesaan.

b. Mendorong Peningkatan Peran Lembaga PenjaminanKredit di daerahDalam rangka meningkatkan kapabilitas UMKM untukmemenuhi persyaratan bank khususnya agunan, BImemfasilitasi pembentukan skim penjaminan kreditUMKM di daerah yang dalam hal ini melibatkan PT.Askrindo, BPD dan Pemda.

3.3.3.3.3. Pemberian Bantuan TeknisPemberian Bantuan TeknisPemberian Bantuan TeknisPemberian Bantuan TeknisPemberian Bantuan TeknisPemberian bantuan teknis, meliputi:a. Pelatihan kepada Perbankan, Lembaga Pembiayaan

UMKM, dan Lembaga Penyedia Jasa/BusinessDevelopment Services Provider (BDSP)/KonsultanKeuangan Mitra Bank (KKMB).Pada tahun 2009 telah dilakukan perluasan materipelatihan antara lain credit scoring, selected sectorlending, making microfinance work bekerjasama denganlembaga internasional seperti InWent, GTZ Profi, danILO, serta materi mengenai format laporan keuangandan business plan untuk UMKM.

b. Penyediaan InformasiPenyediaan informasi meliputi hasil-hasil penelitian, datastatistik perkreditan, data komoditas di suatu daerahyang potensial untuk dikembangkan dan diekspor, polapembiayaan komoditas yang potensial dibiayai bank, daninformasi lain dalam rangka pengembangan UMKM.Selain itu, BI juga menyediakan informasi databaseUMKM sebagai sarana promosi UMKM dan upayamenjembatani gap informasi perbankan terhadapUMKM yang potensial.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

43

Dalam rangka penyebaran informasi tersebut di atassecara lebih luas, BI membangun Sistem InformasiPengembangan Usaha Kecil yang terintegrasi dalam DataInformasi Bisnis Indonesia (DIBI), yang dapat diaksesmelalui www.bi.go.id.

c. Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster diKBI dan Kantor Pusat.Pada tahun 2009, klaster yang dikembangkan antaralain Klaster Mebel di DKI Jakarta, Klaster Meubel Rotandan Bordir di Jawa Tengah, KlasterΩPengolahan IkanCakalang Fufu dan Industri Kelapa di Sulawesi Utara,Klaster Rumput Laut, Jagung dan Kapas di NusaTenggara Timur, Klaster Rumput Laut di Jawa Timur,Klaster Jeruk Siam Barola di Banjarmasin, Klaster EmpingMelinjo di Banda Aceh dan Klaster Minyak Atsiri diPurwokerto.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut di atas, BImelaksanakan kegiatan penelitian dan kerjasama denganinstansi terkait.

1.1.1.1.1. Kegiatan PenelitianKegiatan PenelitianKegiatan PenelitianKegiatan PenelitianKegiatan PenelitianKegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2009meliputi:a. Penelitian pola pembiayaan (lending model), terdiri

dari 3 komoditas/jenis usaha yang dibiayai denganpola konvensional dan 5 komoditas/jenis usaha hasilkonversi pola pembiayaan konvensional ke polasyariah. Cakupan informasi pola pembiayaan antaralain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi,aspek keuangan, aspek dampak ekonomi danlingkungan.

b. Penelitian komoditas, produk, jasa usaha (KPJU)unggulan UMKM, yang dahulu dikenal sebagaiBaseline Economic Survey (BLS). Pada tahun 2009terdapat 10 Kantor Bank Indonesia (KBI) yangmelaksanakan penelitian tersebut di 9 propinsi.

44


c. Penelitian kredit konsumsi untuk kegiatan produktif.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yangmenunjukkan bahwa sekitar 50% kredit MKMmenurut jenis penggunaan adalah kredit konsumsi.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasekitar 40% kredit konsumsi MKM sesungguhnyadigunakan untuk kegiatan produktif.

d. Sebagai bagian dari program kerja inisiatif BI dalammenghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)2015, BI melaksanakan 2 kegiatan yang terkaitUMKM, yaitu:- Kajian format laporan keuangan dan business

plan untuk UMKM. Hasil kajian berupa Pedomandan tahapan penerapan Laporan Keuangan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) danBusiness Plan yang dapat dimanfaatkan olehUMKM dan Instansi dalam meningkatkankapasitasnya agar dapat lebih mudah mengakseslayanan perbankan.

- Kajian mengenai prasyarat pembentukan creditrating system untuk UMKM. Hasil kajian berupalaporan yang memaparkan mengenai fungsi darilembaga pemeringkat UMKM sebagai salah satuinfrastruktur untuk mendorong akses keuanganUMKM, serta prasyarat yang dibutuhkan untukpembentukan credit rating system untuk UMKM.

2.2.2.2.2. Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.a. Kerjasama dengan ILO dan GTZ

Dilaksanakan dalam rangka Pemetaan danIdentifikasi Kebutuhan Peningkatan KapasitasLembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilakukan di3 (tiga) wilayah, yaitu Jawa Tengah, D. I. Yogyakartadan Jawa Timur.

b. Sebagai counterpart dalam Komite KebijakanPenjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

45

Koperasi dalam rangka mensosialisasikan danmeningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR). Peranan BI antara lain memberikan masukanmengenai kriteria untuk perluasan Bank PelaksanaKUR, penyusunan SOP serta dalam penyusunanAddendum II MoU KUR.

c. Kerjasama dengan Pemerintah.BI bekerjasama dengan Kementerian Keuangan,Kementerian Dalam Negeri dan KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)mengeluarkan Keputusan Bersama yangditandatangani pada tanggal 7 September 2009tentang Strategi Pengembangan Lembaga KeuanganMikro. Sasaran strategi ini adalah beralihnyaLembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belumberbadan hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyatatau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, ataulembaga keuangan lainnya. BI berperan dalammemberikan konsultasi kepada LKM yang akanmenjadi BPR/BPRS sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/BPRS.Bentuk kerjasama lainnya pada tahun 2009 adalahpenandatanganan nota kesepahaman (MoU) antaraBI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanandalam rangka penyusunan Lending Model danpelatihan, serta nota kesepahaman denganKementerian Pertanian dan Kementerian Koperasidan UKM untuk penyelenggaraan pelatihan.

I.I.I.I.I. Biro Informasi Kredit IndonesiaBiro Informasi Kredit IndonesiaBiro Informasi Kredit IndonesiaBiro Informasi Kredit IndonesiaBiro Informasi Kredit Indonesia

Fungsi BIKFungsi BIKFungsi BIKFungsi BIKFungsi BIKFungsi utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan dataperkreditan, mempertukarkan dan mendistribusikannya sebagaiinformasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsiintermediasi lembaga keuangan. BIK dapat meminimalkankesenjangan informasi (asymmetric information) antara penyedia

46


dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), serta tersediainformasi yang komprehensif dan akurat mengenai eksposurkredit dan kelayakan calon debitur sehingga dapatmempermudah dan mempercepat proses penyediaan danakepada masyarakat dan dapat menurunkan risiko kreditbermasalah di kemudian hari.Fungsi BIK bagi internal BI sebagai pendukung pelaksanaanpengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistemkeuangan secara keseluruhan. Informasi yang menyeluruh ataskualitas, jenis dan penyebaran kredit bermanfaat dalammelakukan monitoring langkah-langkah yang diambil olehindustri keuangan dalam mitigasi risiko kreditnya.Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplinpasar sehingga akan tercipta budaya kredit yang sehat danefisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaianstabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil sertapertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

Operasional BIKOperasional BIKOperasional BIKOperasional BIKOperasional BIKDalam melaksanakan fungsinya BIK menggunakan danmengelola sebuah sistem dengan nama Sistem Informasi Debitur(SID). Sistem tersebut dipergunakan untuk menghimpun danmenyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikanoleh seluruh Pelapor SID yang terdiri dari seluruh Bank Umum,BPR dengan kriteria tertentu serta Lembaga Keuangan NonBank1.Data dimaksud kemudian diolah untuk menghasilkan outputberupa informasi debitur yang mencakup seluruh datapenyediaan dana yang diterima oleh debitur (mulai 1 rupiah keatas) dengan kondisi lancar dan bermasalah serta historispembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut dalam kurunwaktu 24 bulan terakhir. Dengan demikian, informasi debituryang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenaiexposure kredit, performance dan kualitas kredit dari debituryang bersangkutan.

1 Jumlah Pelapor per posisi akhir Februari 2010 terdiri dari 952 Pelapor yang terdiri dari 121Bank Umum, 576 BPR dan 10 LKNB.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

47

Selain digunakan oleh Pelapor SID, informasi debitur dapatdiminta pula oleh debitur dan pihak lain dalam rangkapelaksanaan Undang-undang. Permintaan oleh debiturdilakukan dengan tujuan untuk memantau kualitas kreditnyaserta untuk memantau kebenaran pelaporan yang dilakukanoleh Pelapor SID.

ProgressProgressProgressProgressProgress BIK pada tahun 2009 BIK pada tahun 2009 BIK pada tahun 2009 BIK pada tahun 2009 BIK pada tahun 2009Sepanjang tahun 2009, BI telah melakukan berbagai langkahstrategis untuk pencapaian visi BIK yaitu:a. Peningkatan Kualitas Data

Upaya peningkatan kualitas data dilakukan melalui kegiatan:- Absensi secara periodik terhadap pelaporan untuk

memastikan bahwa laporan disampaikan secara tepatwaktu;

- Pembersihan data duplikat;- Pemberian teguran atas kesalahan pelaporan;- Pemeriksaan terhadap beberapa Bank untuk memastikan

kepatuhan terhadap ketentuan SID;- Kegiatan pelatihan kepada petugas Pelapor;- Kegiatan evaluasi SID kepada Pelapor;- Peningkatan layanan help-desk.

b. Penyempurnaan Sistem dan AplikasiTujuan utama penyempurnaan sistem dan aplikasi adalahuntuk meningkatkan performance sistem dan kualitas dataSID. Pada tahun 2009 telah mulai dilaksanakan proyekoptimalisasi SID jangka pendek yaitu meliputi analisa danassessment awal aplikasi SID, desain sistem, pengembangandan penyempurnaan sistem, penyempurnaan infrastrukturserta pengujian aplikasi hasil optimalisasi. Hasil dari kegiatanoptimalisasi SID jangka pendek ini direncanakan akandiimplementasikan pada tahun 2010.Selain itu, dilakukan pula upaya memperlancar prosespembersihan duplikasi data melalui proyek optimalisasi AlatBantu Pengendalian Data (Atulida) yang ditargetkan akanselesai pada semester I tahun 2010.

48


Untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadapkesiapan BIK menuju kondisi ideal yang dicita-citakan, padaTahun 2009 ini juga telah dilakukan assessment menyeluruhterhadap BIK oleh credit bureau expert.

c. Perluasan Cakupan PelaporSelama tahun 2009 diupayakan penambahan jumlah Pelapordari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) bekerjasamadengan Bapepam LK melalui sosialisasi kepada LKNBkhususnya Perusahaan Pembiayaan mengenai manfaat SIDuntuk mendukung operasional pembiayaan. Sosialisasi inicukup berhasil dengan bergabungnya 6 LKNB menjadiPelapor SID selama tahun 2009. Untuk masa yang akandatang, BI dan Bapepam LK akan menitikberatkan kepadapenambahan Pelapor SID dari LKNB yang bergerak di bidangcorporate finance.

d. Penyempurnaan Ketentuan Pelaksanaan SIDUntuk mendukung perkembangan operasional SID sertapeningkatan perlindungan kepada debitur, sepanjang tahun2009 dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadapPeraturan Bank Indonesia (PBI) tentang SID. Adapunpenyempurnaan PBI dimaksud ditargetkan akan selesai ditahun 2010, dan akan diikuti dengan penyempurnaanterhadap ketentuan pelaksanaannya.

e. Pemberian Layanan informasi DebiturAkses masyarakat terhadap informasi debitur dapat melaluiGerai Info di BI atau secara isidentil dalam beberapa eventkhusus, seperti Festival Ekonomi Syariah 2009 dan PekanRaya Jakarta 2009. Selain itu, dapat pula dilakukan secaraon-line melalui web site BIK, meskipun pengambilan outputmasih harus dilakukan melalui Gerai Info di BI.

f. Edukasi kepada MasyarakatUntuk meningkatkan pemahaman masyarakat akankeberadaan dan fungsi BIK serta untuk meningkatkankesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kredit, BImelakukan program edukasi masyarakat melalui kegiatansosialisasi di beberapa daerah, serta pembuatan web siteBiro Informasi Kredit.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

49

Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010Pengembangan BIK pada tahun 2010 masih merupakan lanjutanprogram tahun 2009 yaitu menitikberatkan pada peningkatankualitas data, pembenahan pada sistem dan aplikasi SID,meminimalisasi duplikasi data, penambahan jumlah pelaporLKNB, peningkatan layanan informasi debitur, dan penyusunancetak biru BIK.

V. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKANA.A.A.A.A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan KepemilikanKetentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan KepemilikanKetentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan KepemilikanKetentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan KepemilikanKetentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan

BankBankBankBankBank

1.1.1.1.1. Pendirian BankPendirian BankPendirian BankPendirian BankPendirian Bank

Pendirian Bank UmumPendirian Bank UmumPendirian Bank UmumPendirian Bank UmumPendirian Bank UmumBank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatanusaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modaldisetor untuk mendirikan Bank Umum konvensionalditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun danmodal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariahditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia; atau2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia dengan warga negara asing dan/ataubadan hukum asing secara kemitraan; atau

3) pemerintah daerah (khusus untuk bank umumsyariah)

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatanusaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapatdidirikan dan dimiliki oleh :1) warga negara Indonesia;2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya

warga negara Indonesia;3) Pemerintah Daerah; atau

50


4) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalamangka 1), 2),dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan palingsedikit sebesar:1) Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI

Jakarta,2) Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah

ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayahKabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi;

3) Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukotaprovinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayahpulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimanadisebut dalam angka 1) dan 2);

4) Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah laindi luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkansekurang-kurangnya :1) Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah

DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang,Bogor, Depok dan Bekasi;

2) Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayahibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebutdalam angka 1);

3) Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luarwilayah angka 1) dan 2).

Pembukaan Kantor Cabang Bank AsingPembukaan Kantor Cabang Bank AsingPembukaan Kantor Cabang Bank AsingPembukaan Kantor Cabang Bank AsingPembukaan Kantor Cabang Bank AsingPembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukanapabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :1) memiliki peringkat dan reputasi minimal A dari

lembaga pemeringkat internasional terkemuka.2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar

dunia .3) menempatkan dana usaha minimal setara Rp. 3

triliun.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

51

4) memberikan surat pernyataan tidak berkeberatanuntuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dariotoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusatbank.

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank AsingPembukaan Kantor Perwakilan Bank AsingPembukaan Kantor Perwakilan Bank AsingPembukaan Kantor Perwakilan Bank AsingPembukaan Kantor Perwakilan Bank AsingPembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapatdilakukan apabila bank yang akan membuka KantorPerwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300besar dunia.Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukankegiatan antara lain :1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga

mengenai syarat dan tata cara dalam melakukanhubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnyadi luar negeri;

2) membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya diluar negeri dalam mengawasi agunan kredit yangberada di Indonesia;

3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalammenghubungi instansi/lembaga guna keperluanKantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;

4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyekyang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh KantorPusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri

5) melakukan kegiatan promosi dalam rangkamemperkenalkan bank;

6) memberikan informasi mengenai perdagangan,ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luarnegeri atau sebaliknya;

7) membantu para eksportir Indonesia gunamemperoleh akses pasar di luar negeri melaluijaringan internasional yang dimiliki KantorPerwakilan atau sebaliknya.

2.2.2.2.2. Kepemilikan BankKepemilikan BankKepemilikan BankKepemilikan BankKepemilikan BankSumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikanBank Umum Konvensional, dilarang berasal :

a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalambentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain diIndonesia; dan/atau

b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;Bagi BPR konvensional, berlaku ketentuan bahwasumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPRdilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaandalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain,kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah.Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikanBank Umum Syariah dan BPR Syariah, dilarang berasal :a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam

bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajibmemenuhi syarat:a. Memiliki akhlak dan moral yang baikb. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan peraturanperbankan syariah bagi bank umum syariah

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadappengembangan operasional bank yang sehat (bagibank umum konvensional); dan memiliki komitmenyang tinggi terhadap pengembangan bank yangsehat dan tangguh (bagi bank umum syariah)

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (khusus bagibank umum konvensional).

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata caraperubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku.

3.3.3.3.3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di IndonesiaKepemilikan Tunggal Pada Perbankan di IndonesiaKepemilikan Tunggal Pada Perbankan di IndonesiaKepemilikan Tunggal Pada Perbankan di IndonesiaKepemilikan Tunggal Pada Perbankan di IndonesiaPokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwasetiap pihak hanya dapat menjadi pemegang sahampengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. PemegangSaham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau

perorangan dan atau kelompok usaha yang:memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih darijumlah saham yang dikeluarkan Bank danmempunyai hak suara;memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlahsaham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai haksuara namun dapat dibuktikan telah melakukanpengendalian Bank baik secara langsung maupuntidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukankegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secarakonvensional dan berdasarkan prinsip syariahKepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunyamerupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank)Bank Holding Company yang dibentuk sesuaiketentuan BI mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggalini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari1 Bank wajib melakukan penyesuaian strukturkepemilikan sebagai berikut:

mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikansahamnya pada salah satu atau lebih Bank yangdikendalikannya kepada pihak lain sehingga yangbersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; ataumelakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bankyang dikendalikannya; ataumembentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan(Bank Holding Company), dengan cara:- mendirikan badan hukum baru sebagai Bank

Holding Company; atau- menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya

sebagai Bank Holding Company.Dalam hal sejak ketentuan ini pihak-pihak yang telahmenjadi PSP melakukan pembelian saham Bank lain danmengakibatkan ybs memenuhi kriteria sebagai PSP Bankyang dibeli, maka ybs wajib melakukan merger atau

54


konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yg telahdimiliki sebelumnya.Penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajibdilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhirDesember 2010. Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapatmemberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaianstruktur kepemilikan apabila menurut penilaian BIkompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapiPSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannyamenyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidakdapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

4.4.4.4.4. Kepengurusan BankKepengurusan BankKepengurusan BankKepengurusan BankKepengurusan Bank

Kepengurusan Bank UmumKepengurusan Bank UmumKepengurusan Bank UmumKepengurusan Bank UmumKepengurusan Bank UmumAnggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajibmemenuhi persyaratan integritas, kompetensi, danreputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaianpemenuhan persyaratan tersebut dalam ketentuan fit &proper test.1) Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Umumkonvensional sekurang-kurangnya 3 orang danpaling banyak sama dengan jumlah anggotaDireksi. Paling kurang 1 orang anggota DewanKomisaris wajib berdomisili di Indonesia.Dewan Komisaris dipimpin oleh PresidenKomisaris atau Komisaris Utama.Paling kurang 50% dari jumlah anggota DewanKomisaris adalah Komisaris Independen.Setiap usulan penggantian dan/ataupengangkatan anggota Dewan Komisaris kepadaRapat Umum Pemegang Saham harusmemperhatikan rekomendasi Komite Remunerasidan Nominasi.Anggota Dewan Komisaris harus memenuhipersyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

55

Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai denganketentuan Bank Indonesia tentang PenilaianKemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).Anggota Dewan Komisaris hanya dapatmerangkap jabatan sebagai anggota DewanKomisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1lembaga/perusahaan bukan lembaga keuanganatau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atauPekjabat Eksekutif yang melaksanakan fungsipengawasan pada 1 perusahaan anak bukanBank yang dikendalikan oleh Bank.Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarangmemiliki hubungan keluarga sampai denganderajat kedua dengan sesama anggota DewanKomisaris dan/atau anggota Direksi.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dantanggung jawab secara independen dan dilarangterlibat dalam pengambilan keputusan kegiatanoperasional bank.Dewan Komisaris wajib membentuk palingkurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko;Komite Remunerasi dan Nominasi.Mantan Anggota Direksi atau Pejabat EksekutifBank atau pihak-pihak yang mempunyaihubungan dengan bank, yang dapatmempengaruhi kemampuannya untuk bertindakindependen tidak dapat menjadi KomisarisIndependen pada bank yang bersangkutan,sebelum menjalani masa tunggu (cooling off)selama 1 tahun.

2)2)2)2)2) DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiDireksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggotaDireksi wajib berdomisili di Indonesia.Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atauDirektur Utama.

56


Setiap usulan penggantian dan/ataupengangkatan anggota Direksi oleh DewanKomisaris kepada Rapat Umum PemegangSaham, harus memperhatikan rekomendasiKomite Remunerasi dan Nominasi.Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalamandalam operasional bank sekurang-kurangnya 5tahun di bidang operasional sebagai pejabateksekutif bank. Bagi Bank Umum Syariah,mayoritas anggota Direksi wajib berpengalamandalam operasional bank Syariah sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat eksekutif.Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yangindependen terhadap pemegang sahampengendali.Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memilikihubungan keluarga sampai derajat keduatermasuk besan dengan anggota DewanKomisaris.Anggota Direksi dilarang merangkap jabatansebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupejabat eksekutif pada lembaga perbankan,perusahaan atau lembaga lain.Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri ataubersama-sama dilarang memiliki saham melebihi25% dari modal disetor pada suatu perusahaanlain.Anggota Direksi dilarang memberikan kuasaumum kepada pihak lain yang mengakibatkanpengalihan tugas dan fungsi Direksi.Direksi bertanggungjawab penuh ataspelaksanaan kepengurusan Bank.Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengankewenangan dan tanggung jawabnyasebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

57

Direksi wajib mempertanggungjawabkanpelaksanaan tugasnya kepada pemegang sahammelalui Rapat Umum Pemegang Saham.Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawaikebijakan Bank yang bersifat strategis di bidangkepegawaian.Segala keputusan Direksi yang diambil sesuaidengan pedoman dan tata tertib kerja mengikatdan menjadi tanggung jawab seluruh anggotaDireksi.Mantan anggota Direksi atau Pejabat EksekutifBank atau pihak-pihak yang mempunyaihubungan dengan bank yang dapatmempengaruhi kemampuannya untuk bertindakindependen, tidak dapat menjadi PihakIndependen sebagai anggota komite audit dankomite pemantau risiko pada bank yangbersangkutan sebelum menjalani masa tunggu(cooling off) selama 6 bulan.

Kepengurusan BPR KonvensionalKepengurusan BPR KonvensionalKepengurusan BPR KonvensionalKepengurusan BPR KonvensionalKepengurusan BPR KonvensionalKepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris.Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhipersyaratan :

kompetensi;integritas; danreputasi keuangan.

1)1)1)1)1) Dewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisJumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.Paling sedikit 50% anggota Dewan Komisariswajib memiliki pengetahuan dan ataupengalaman di bidang perbankan.Anggota Dewan Komisaris hanya dapatmerangkap jabatan sebagai komisaris palingbanyak pada 2 BPR atau BPRS lain

58


Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabatsebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan atauBank Umum.Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapatDewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4(empat) kali dalam setahun.Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota DewanKomisaris wajib mempresentasikan hasilpengawasan terhadap BPR.

2)2)2)2)2) DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiAnggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang.Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formalpaling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Mudaatau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKSdalam pendidikan S-1.Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajibmemiliki pengalaman sebagai pejabat di bidangoperasional perbankan paling singkat selama 2tahun, atau telah mengikuti magang palingsingkat selama 3 bulan di BPR dan memilikisertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi padasaat diajukan sebagai anggota Direksi.Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusandari lembaga sertifikasi.Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, seluruhanggota Direksi memiliki sertifikat kelulusanpaling lambat tanggal 31 Desember 2008.Anggota Direksi dilarang memiliki hubungankeluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagaiorang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri,saudara kandung atau ipar.Anggota Direksi dilarang merangkap jabatansebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutifpada lembaga perbankan, perusahaan ataulembaga lain.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

59

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasaumum yang mengakibatkan pengalihan tugasdan wewenang tanpa batas.

Kepengurusan BPR SyariahKepengurusan BPR SyariahKepengurusan BPR SyariahKepengurusan BPR SyariahKepengurusan BPR SyariahKepengurusan BPR Syariah terdiri dari Direksi danKomisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajibmemenuhi persyaratan :

kompetensi;integritas; danreputasi keuangan.

1)1)1)1)1) Dewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan Komisaris dipimpin oleh PresidenKomisaris atau Komisaris Utama.Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit2 orang dan paling banyak 3 orang.Sekurang-kurangnya 1 orang anggota DewanKomisaris wajib berdomisili dekat tempatkedudukan BPRS.Anggota Dewan Komisaris hanya dapatmerangkap jabatan sebagai :a) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada

2 BPRS atau BPR lain; ataub) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat

eksekutif pada 2 lembaga /perusahaan lainbukan bank.

2)2)2)2)2) DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiDireksi dipimpin oleh Presiden Direktur atauDirektur Utama.Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang.Paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasukdirektur utama harus berpengalaman operasionalpaling kurang:a) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan

dan atau pembiayaan di perbankan Syariah;b) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan

dan atau perkreditan di perbankan

60


konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan Syariah; atau

c) 3 tahun sebagai Direksi atau setingkat denganDireksi di lembaga keuangan mikro syariah.

Anggota Direksi sekurang-kurangnyaberpendidikan formal minimal setingkat DiplomaIII atau Sarjana Muda.Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusandari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahunsetelah tanggal pengangkatan efektif.Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajibbersikap independen dalam menjalankantugasnya.Direktur Utama wajib berasal dari pihakindependen terhadap PSP.Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekatdengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.Anggota Direksi dilarang memiliki hubungankeluarga dengan:a) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan

sebagai orang tua, anak, mertua, besan,menantu, suami, istri, saudara kandung atauipar; dan/atau

b) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungansebagai orang tua, anak, mertua, besan,menantu, suami, istri atau saudara kandung.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatansebagai anggota Direksi, anggota DewanKomisaris, anggota DPS atau pejabat eksekutifpada lembaga keuangan, badan usaha ataulembaga lain.Anggota Direksi dilarang memberikan kuasaumum yang mengakibatkan pengalihan tugas,wewenang dan tanggung jawab kepada pihaklain.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

61

5.5.5.5.5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)Dewan Pengawas Syariah (DPS)Dewan Pengawas Syariah (DPS)Dewan Pengawas Syariah (DPS)Dewan Pengawas Syariah (DPS)Bank syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukandi Kantor Pusat bank. Anggota DPS wajib memenuhipersyaratan integritas, kompetensi, dan reputasikeuangan. DPS bertugas dan bertanggungjawabmemberikan nasihat dan saran kepada Direksi sertamengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsipsyariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPSmeliputi antara lain:

menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariahatas pedoman operasional dan produk yangdikeluarkan bank;mengawasi proses pengembangan produk barubank;meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasionaluntuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;melakukan review secara berkala atas pemenuhanprinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunandana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;danmeminta data dan informasi terkait dengan aspeksyariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaantugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah palingkurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlahanggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS diBank Umum Konvensional yang memiliki Unit UsahaSyariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 3orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasaldari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanyadapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS palingbanyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

6.6.6.6.6. Komite Perbankan SyariahKomite Perbankan SyariahKomite Perbankan SyariahKomite Perbankan SyariahKomite Perbankan SyariahDalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia dibidang perbankan syariah BI membentuk Komite

62


Perbankan Syariah. Komite perbankan syariah adalahforum yang beranggotakan para ahli di bidang syariahmuamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, danahli perbankan, yang bertugas membantu BI dalammengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuanyang akan dituangkan ke dalam Peraturan BankIndonesia. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukandan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yangdipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugaskomite. Komite bertanggung jawab kepada BI.Anggaran dan biaya-biaya sehubungan denganpelaksanaan tugas komite menjadi beban anggaran BI.Anggota komite terdiri dari unsur BI, Departemen Agamadan unsur masyarakat lainnya dengan komposisiberimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

7.7.7.7.7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program AlihPemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program AlihPemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program AlihPemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program AlihPemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih

Pengetahuan di Sektor PerbankanPengetahuan di Sektor PerbankanPengetahuan di Sektor PerbankanPengetahuan di Sektor PerbankanPengetahuan di Sektor PerbankanBank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA)dalam menjalankan kegiatan usahanya denganmemenuhi ketentuan BI. Pemanfaatan TKA oleh bankwajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerjaIndonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untukjabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

Komisaris dan Direksi;Pejabat Eksekutif; dan atauTenaga Ahli/Konsultan

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelummengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagaiKomisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif. Bankdilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugaspersonalia dan kepatuhan. Bank wajib menyampaikanrencana pemanfaatan TKA kepada BI. Rencanapemanfaatan TKA dimaksud wajib dicantumkan dalamRencana Bisnis Bank. Bank wajib menjamin terjadinyaalih pengetahuan (transfer of knowledge) dalampemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

63

dilakukan melalui:Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1orang TKAPendidikan dan pelatihan kerja bagi tenagapendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yangdiduduki oleh TKAPelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKAdalam jangka waktu tertentu terutama kepadapegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/ataumasyarakat umum.

8.8.8.8.8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperFit and ProperFit and ProperFit and ProperFit and ProperTestTestTestTestTest)))))Bank Umum Konvensional dan BPR KonvensionalBank Umum Konvensional dan BPR KonvensionalBank Umum Konvensional dan BPR KonvensionalBank Umum Konvensional dan BPR KonvensionalBank Umum Konvensional dan BPR KonvensionalPenilaian kemampuan dan kepatutan pada Bank Umumdan BPR dilakukan oleh BI terhadap :a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon

pengurus;b. PSP dan pengurus; danc. Pejabat eksekutif bank dan pemimpin kantor Kantor

Perwakilan (KPW) Bank Asing, dalam hal terdapatindikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan:

dalam perumusan kebijakan dan kegiatanoperasional yang mempengaruhi kegiatan usahabank; dan atauatas terjadinya pelanggaran atau penyimpangandalam kegiatan operasional bank atau KPW BankAsing.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP danPSP dilakukan untuk menilai integritas dan kelayakankeuangan. Sementara penilaian terhadap calonpengurus, pengurus dan pejabat eksekutif dilakukanuntuk menilai integritas, kompetensi dan reputasikeuangan.Persyaratan integritas bagi calon PSP dan calon pengurusmeliputi :

64


a. memiliki akhlak dan moral yang baik;b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan;c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap

pengembangan operasional bank yang sehat;d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).Faktor integritas bagi PSP, pengurus dan pejabateksekutif yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsungberupa :a. perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan

yang menyimpang dari ketentuan perbankan;b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau

tidak memenuhi komitmen yang telah disepakatidengan BI dan atau Pemerintah;

c. perbuatan yang memberikan keuntungan secaratidak wajar kepada pemilik, pengurus, dan ataupihak lain yang dapat merugikan atau mengurangikeuntungan bank; dan atau

d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan

Khusus bagi pengurus dan pejabat eksekutif, selainpenilaian faktor integritas tersebut di atas jugaditentukan bahwa yang bersangkutan tidak pernahmelakukan tindakan baik secara langsung maupun tidaklangsung berupa perbuatan yang tidak independen.Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP antaralain meliputi :a. persyaratan kemampuan keuangan;b. pemenuhan persyaratan administratif, antara lain

namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai :tidak termasuk dalam daftar kredit macettidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksiatau komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailitdalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan;dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

65

bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalandan likuiditas bank.

c. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo danbermasalah.

Faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu :a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet;b. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakanpailit; dan atau

c. kemampuan untuk memenuhi komitmen dalammengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.

Persyaratan kompetensi bagi calon pengurus :a. Bagi calon anggota Komisaris

pengetahuan di bidang perbankan yang memadaidan relevan dengan jabatannya; dan ataupengalaman di bidang perbankan.

b. Bagi calon anggota Direksipengetahuan di bidang perbankan yang memadaidan relevan dengan jabatannya. Bagi calonanggota direksi BPR wajib memiliki sertifikatkelulusan dari lembaga sertifikasi;pengalaman dan keahlian di bidang perbankandan atau bidang keuangan; dankemampuan untuk melakukan pengelolaanstrategis dalam rangka pengembangan bank yangsehat

Persyaratan kompetensi bagi pengurus dan pejabateksekutif meliputi :a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya ; danb. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan

atau bidang keuangan; danc. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis

dalam rangka pengembangan bank yang sehat.Persyaratan reputasi keuangan bagi calon pengurusmeliputi :

66


a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; danb. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi

atau komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailitdalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Persyaratan reputasi keuangan bagi pengurus danpejabat eksekutif meliputi :a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan ataub. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi

atau komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Hasil akhir penilaian terhadap calon PSP dan calonpengurus diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu : Lulusdan Tidak Lulus. Sementara penilaian terhadap PSP,pengurus dan pejabat eksekutif diklasifikasikan menjadi3 predikat yaitu : Lulus, Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus.Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarangmenjadi :a. PSP dan memiliki saham lebih dari 10% pada Bank

Umum atau BPR; dan ataub. Pengurus dan atau pejabat eksekutif pada Bank

Umum dan atau BPR.

Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank Indonesia melakukan uji kemampuan dankepatutan terhadap:a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon

anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yangdicalonkan menjadi Direktur UUS.

b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danPejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapatindikasi bahwa yang bersangkutan memiliki perananatas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan,termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan,dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasionalBank Syariah; dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

67

c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam halterdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memilikiperanan atas terjadinya pelanggaran ataupenyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan,penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatanoperasional UUS.

Uji kemampuan dan kepatutan adalah untukmemperoleh keyakinan bahwa:- Calon PSP memiliki: integritas; dan kelayakan

keuangan.- Calon Anggota Dewan Komisaris dan calon anggota

Direksi memiliki: integritas; kompetensi; dan reputasikeuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP paling kurangantara lain:a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;b. Memiliki komitmen untuk mematuhi perturan

perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

c. Memiliki komitmen untuk mendorong Direksimengembangkan Bank Syariah yang sehat dantangguh (sustainable);

d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan danKelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan

e. Tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dankepatutan sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS,Pejabat Eksekutif UUS dengan indikasi memilikiperanan atas terjadinya pelanggaran ataupenyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan,penggelapan, dan/atau kecurangan)

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP adalahmemiliki kemampuan keuangan yang dibuktikandengan antara lain:

68


a. Memiliki sumber penghasilan utama yang dapatmendukung perkembangan bisnis Bank Syariahdalam jangka menengah dan jangka panjang;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadipemegang saham, anggota Dewan Komisaris atauanggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggotapengurus suatu badan hukum lainnya yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroandan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakanpailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalamwaktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;

c. Tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuktidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan

d. Kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yangdiperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasikesulitan permodalan maupun likuiditas.

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan, hasilakhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikanmenjadi 2 predikat yaitu:a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); ataub. Tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus).Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak memenuhipersyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:- PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;- Pemilik saham lebih dari 10% pada seluruh Bank

Syariah; dan/atau- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau

Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

9.9.9.9.9. Pembelian Saham Bank UmumPembelian Saham Bank UmumPembelian Saham Bank UmumPembelian Saham Bank UmumPembelian Saham Bank UmumPerorangan dan/atau Badan Hukum dapat membelisaham Bank Umum secara langsung maupun melaluibursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negaraasing/badan hukum asing maksimal 99% dari modaldisetor bank. Kepemilikan Bank Umum oleh badanhukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modalsendiri badan hukum yang bersangkutan.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

69

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikanmencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, ataukurang dari 25% namun menyebabkan beralihnyapengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI. Direksibank wajib melaporkan kepada BI dalam hal :a. pembelian saham bank secara langsung yang

mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurangdari 25%;

b. pembelian saham bank melalui bursa yangmengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5%sampai dengan kurang dari 25%.

10.10.10.10.10. Merger, Konsolidasi dan AkuisisiMerger, Konsolidasi dan AkuisisiMerger, Konsolidasi dan AkuisisiMerger, Konsolidasi dan AkuisisiMerger, Konsolidasi dan Akuisisi

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank UmumMerger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank UmumMerger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank UmumMerger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank UmumMerger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank UmumMerger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atasinisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI danatau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi danAkuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bankkonvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasilmerger atau konsolidasi menjadi Bank Syariah.Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh peroranganatau badan hukum, baik melalui pembelian saham banksecara langsung maupun melalui bursa yangmengakibatkan beralihnya pengendalian bank.Pembelian saham yang dianggap mengakibatkanberalihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikansaham :

menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetorbank; ataukurang dari 25% dari modal disetor bank namunmenentukan baik secara langsung maupun tidaklangsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRSMerger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRSMerger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRSMerger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRSMerger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRSMerger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapatdilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau

70


permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajibterlebih dahulu memperoleh izin dari BI.Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antarBPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPRkonvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukanapabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPRSyariah.Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayahprovinsi yang sama; atauantar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbedasepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yangsama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan ataubadan hukum melalui pengambilalihan saham yangmengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS.Pembelian saham yang dianggap mengakibatkanberalihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikansaham :

menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetorBPR/BPRS; ataukurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namunmenentukan baik secara langsung maupun tidaklangsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

11.11.11.11.11. Pembukaan Kantor BankPembukaan Kantor BankPembukaan Kantor BankPembukaan Kantor BankPembukaan Kantor BankPembukaan Kantor Cabang Bank Umum dan BPR hanyadapat dilakukan dengan izin BI. Rencana pembukaanKC tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnisbank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama danjenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

Kantor Cabang Bank UmumKantor Cabang Bank UmumKantor Cabang Bank UmumKantor Cabang Bank UmumKantor Cabang Bank Umumpemberian izin pembukaan Kantor Cabang di dalamnegeri, diberikan dengan mempertimbangkan hasilstudi kelayakan dan kemampuan bank termasuk

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

71

tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profilrisiko.pemberian izin pembukaan Kantor Cabang dankantor perwakilan di luar negeri, selainmempertimbangkan pada butir di atas, hanyadiberikan kepada bank yang telah menjadi BankDevisa minimal 24 bulan dan mempunyai alamatatau tempat kedudukan kantor yang jelas.

Kantor Cabang BPRKantor Cabang BPRKantor Cabang BPRKantor Cabang BPRKantor Cabang BPRHanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayahprovinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukandengan izin Bank Indonesia.Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta danKabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang,Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satuwilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan KantorCabang dan berlaku pula bagi pembukaan KantorCabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibatmerger atau konsolidasi.Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatantergolong sehat.Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajibanpenyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit10%.Memiliki teknologi informasi yang memadai

Kantor Cabang BPR SyariahKantor Cabang BPR SyariahKantor Cabang BPR SyariahKantor Cabang BPR SyariahKantor Cabang BPR SyariahPembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukandengan izin Bank IndonesiaPembukaan kantor cabang harus memenuhipersyaratan paling kurang:- Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang

sama dengan kantor pusatnya;- Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan

BPRS;

72


- Didukung dengan teknologi sistem informasi yangmemadai; dan

- Menambah modal disetor paling kurang 75% dariketentuan modal minimal BPRS sesuai denganlokasi pembukaan kantor cabang.

Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayahDaerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selaindapat membuka Kantor Cabang di wilayah propinsiyang sama dengan kantor pusatnya juga dapatmembuka cabang di wilayah Daerah Khusus IbukotaJakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi.

Unit Usaha Syariah (UUS)Unit Usaha Syariah (UUS)Unit Usaha Syariah (UUS)Unit Usaha Syariah (UUS)Unit Usaha Syariah (UUS)Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatanusaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UnitUsaha Syariah (UUS). Pembukaan UUS hanya dapatdilakukan dengan izin BI dalam bentuk izin usaha. Modalkerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurangsebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

12.12.12.12.12. Perubahan Nama dan Logo BankPerubahan Nama dan Logo BankPerubahan Nama dan Logo BankPerubahan Nama dan Logo BankPerubahan Nama dan Logo BankPerubahan nama bank wajib dilakukan denganmemenuhi ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Bank yang telah memperoleh persetujuanperubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaannama baru dari instansi berwenang wajib mengajukanpermohonan kepada BI mengenai penetapanpenggunaan izin usaha yang dimiliki untuk bank dengannama baru.Perubahan logo bank wajib dilaporkan kepada BI palinglambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan danpelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajibdilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelahpelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumenantara lain desain logo baru.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

73

13.13.13.13.13. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional MenjadiPerubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional MenjadiPerubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional MenjadiPerubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional MenjadiPerubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi

Bank SyariahBank SyariahBank SyariahBank SyariahBank SyariahBank Konvesional dapat melakukan perubahan kegiatanusaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariahdilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadiBank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha BankUmum Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapatdilakukan dengan izin BI.Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadiBank Syariah dapat dilakukan:- Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum

Syariah,- BPR menjadi BPRSRencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensionalmenjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencanabisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akanmelakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BankSyariah harus:

Menyesuaikan anggaran dasar;Memenuhi persyaratan permodalan;Menyesuaikan persyaratan Direksi dan DewanKomisaris;Membentuk DPS; danMenyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuahBank Syariah.

Bank umum konvensional yang akan melakukanperubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariahharus:

Memiliki rasio kewajiban penyediaan modalminimum (KPMM) paling kurang 8%; danMemiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100milyar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usahamenjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalansebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang terkaitBPRS.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah/BPRS

74


harus memenuhi ketentuan BI yang terkait dengan BankUmum Syariah/BPRS. Bank Umum konvensional/BPRyang akan melakukan perubahan kegiatan usahanyamenjadi Bank Umum Syariah/BPRS harus membentukDPS.Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahankegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajibmencantumkan secara jelas:

Kata «SyariahΔ pada penulisan nama; danLogo iB pada formulir, warkat, produk, kantor danjaringan kantor Bank Syariah.

14.14.14.14.14. Penutupan Kantor Cabang BankPenutupan Kantor Cabang BankPenutupan Kantor Cabang BankPenutupan Kantor Cabang BankPenutupan Kantor Cabang BankPenutupan kantor cabang bank hanya dapat dilakukandengan persetujuan BI. Permohonan untuk memperolehpersetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai denganalasan penutupan, dan langkah-langkah yang akanditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibanKC kepada nasabah dan pihak lainnya.

15.15.15.15.15. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi BankPeningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi BankPeningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi BankPeningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi BankPeningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank

Umum DevisaUmum DevisaUmum DevisaUmum DevisaUmum DevisaPersyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah :

CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;modal disetor minimal Rp.150 miliar;bank telah melakukan persiapan untukmelaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisameliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedomanoperasional kegiatan devisa dan sistem administrasiserta pengawasannya.

16.16.16.16.16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin UsahaPerubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin UsahaPerubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin UsahaPerubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin UsahaPerubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha

BPR dalam rangka KonsolidasiBPR dalam rangka KonsolidasiBPR dalam rangka KonsolidasiBPR dalam rangka KonsolidasiBPR dalam rangka KonsolidasiPerubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usahaBPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

75

Bank Indonesia. Perubahan izin dimaksud dapatdilakukan secara sukarela atau mandatory. Perubahanizin secara sukarela dilakukan apabila terdapatpermohonan dari pemegang saham Bank Umum denganmodal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang sahamBank Umum yang masih wajib membayasi kegiatanusaha. Perubahan Bank Umum menjadi izin BPR secaramandatory diberlakukan kepada:

Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010tidak memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar;Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidakmengajukan permohonan perubahan izin usahamenjadi BPR secara sukarela; atauBank Umum yang telah mengajukan permohonanperubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarelanamun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

17.17.17.17.17. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status BankTindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status BankTindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status BankTindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status BankTindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Banka. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam

Pengawasan Intensif (Intensive Supervision) bila suatubank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagaiberikut :

memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat;memiliki permasalahan aktual dan atau potensialberdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko(composite risk);terdapat pelampauan dan atau pelanggaran BatasMaksimum Pemberian Kredit (BMPK);terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN);rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah samadengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkanuntuk GWM Bank namun memiliki permasalahanlikuiditas yang mendasar;memiliki masalah profitabilitas mendasar;memiliki kredit bermasalah secara neto > 5% dari

76


total kredit.b. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam

Pengawasan Khusus (Special Surveillance) pada bankyang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagaiberikut:

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum(KPMM) < 8%;Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yangditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memilikimasalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh FasilitasPembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai BankDalam Pengawasan Khusus.Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasankhusus dan ditengarai berdampak sistemik, BImemberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanandan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakanrapat guna memutuskan Bank yang bersangkutanberdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bankyang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaiBank berdampak sistemik dan Bank bersangkutanmemenuhi kriteria:

Belum melampaui jangka waktu yang diberikanuntuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkanBI, namun kondisi bank menurun dengan cepat; atauJangka waktu yang diberikan untuk melaksanakantindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasioKewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan;atauJangka waktu yang diberikan untuk melaksanakantindakan BI belum terlampaui namun jangka waktufasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Banktelah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi,

BI meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakanrapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

77

Bank dimaksud.Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasankhusus tidak berdampak sistemik serta memenuhi kriteriasebagai berikut:

Belum melampaui jangka waktu yang diberikanuntuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkanBI, namun kondisi Bank menurun sehingga: bankmemiliki rasio Kewajiban Penyediaan ModalMinimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapatditingkatkan menjadi 8%; atau memiliki rasio GWMdalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapatdiselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atauJangka waktu yang diberikan untuk melaksanakantindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasioKewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan,

BI memberitahukan kepada LPS dan meminta keputusanLPS untuk melakukan penyelamatan atau tidakmelakukan penyelamatan terhadap Bank yangbersangkutan. Dalam hal LPS tidak melakukanpenyelamatan, maka BI melakukan pencabutan izinusaha Bank yang bersangkutan setelah memperolehpemberitahuan dari LPS.

18.18.18.18.18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam StatusTindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam StatusTindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam StatusTindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam StatusTindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status

Pengawasan Khusus (DPK)Pengawasan Khusus (DPK)Pengawasan Khusus (DPK)Pengawasan Khusus (DPK)Pengawasan Khusus (DPK)BI menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus(BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteriasebagai berikut :

••••• Rasio KPMM < 4% ;

••••• Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir <3%

BI memberitahukan mengenai penetapan BPR dalamstatus pengawasan khusus kepada BPR yangbersangkutan. Selain itu BI juga memberitahukan kepadaLPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam statuspengawasan khusus disertai keterangan mengenai

78


kondisi BPR yang bersangkutan.Dalam rangka pengawasan khusus BI dapatmemerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPRuntuk melakukan tindakan antara lain:a. menambah modal,b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet

dan memperhitungkan kerugian BPR denganmodalnya,

c. mengganti anggota direksi dan/atau dewankomisaris BPR,

d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia

mengambil alih seluruh kewajiban BPR,f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian

kegiatan BPR kepada pihak lain;g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau

kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atauh. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasioKPMM < 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulanterakhir < 1% dilarang melakukan kegiatanpenghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saatpenetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CARsebagaimana tersebut, maka larangan melakukanpenghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlakusejak BPR ditetapkan DPK.Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan palinglama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam statuspengawasan khusus dari BI. Jangka waktu tersebut dapatdiperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu palinglama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktupengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yangditetapkan.BI menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasankhusus apabila memenuhi kriteria:- Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

79

- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurangsebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, BIsewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS danmeminta LPS untuk memberikan keputusanmenyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalamhal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasankhusus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. BPR memiliki rasio KPMM ≤ 0% dan/atau CR rata-

rata selama 6 bulan terakhir ≤ 1 %; danb. Berdasarkan penilaian BI, BPR tidak mampu

meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir palingkurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasankhusus, BI memberitahukan kepada LPS dan memintaLPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atautidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/ataub. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukanpenyelamatan terhadap BPR, BI mencabut izin usaha BPRyang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuandari LPS.

19.19.19.19.19. Likuidasi BankLikuidasi BankLikuidasi BankLikuidasi BankLikuidasi BankLikuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruhhak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izinusaha dan pembubaran badan hukum bank. Tata caralikuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelumterbentuknya LPS, mengacu pada PP No.25 Tahun 1999dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubarandan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasidilakukan oleh Tim Likuidasi dan BI melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh TimLikuidasi tersebut.

80


Dengan berlakunya UU LPS, maka PP No.25 Tahun 1999dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabutizin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnyapengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yangdicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukanoleh LPS.

20.20.20.20.20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan PemegangPencabutan Izin Usaha Atas Permintaan PemegangPencabutan Izin Usaha Atas Permintaan PemegangPencabutan Izin Usaha Atas Permintaan PemegangPencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang

Saham (Saham (Saham (Saham (Saham (Self LiquidationSelf LiquidationSelf LiquidationSelf LiquidationSelf Liquidation)))))Bank yang dapat dimintakan pencabutan izinusahanya atas permintaan pemegang saham sendirimerupakan bank yang tidak sedang ditempatkandalam pengawasan khusus BI sebagaimana diaturdalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut danpenetapan status bank.Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegangsaham bank hanya dapat dilakukan oleh BankIndonesia apabila bank telah menyelesaikankewajibannya kepada seluruh nasabah dan krediturlainnya.Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegangsaham bank dilakukan dalam 2 tahap: a. persetujuanpersiapan pencabutan izin usaha, b. keputusanpencabutan izin usaha.Apabila permohonan pencabutan izin usahadisetujui, Bank Indonesia menerbitkan suratkeputusan pencabutan izin usaha bank dan memintabank untuk melakukan pembubaran badan hukumsesuai ketentuan perundangan yang berlaku.Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan,apabila dikemudian hari masih terdapat kewajibanyang belum diselesaikan, maka segala kewajibandimaksud menjadi tanggung jawab pemegangsaham bank.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

81

B.B.B.B.B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk BankKetentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk BankKetentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk BankKetentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk BankKetentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1.1.1.1.1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi BankPedagang Valuta Asing (PVA) bagi BankPedagang Valuta Asing (PVA) bagi BankPedagang Valuta Asing (PVA) bagi BankPedagang Valuta Asing (PVA) bagi BankPVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVAsetelah mendapatkan persetujuan dari BI. Bank umumbukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan/atau berdasarkan prinsipsyariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatanusaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantumdalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukanbank devisa dan Rencana Kerja dan LaporanPelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; danMenyertakan rencana kesiapan operasional

Selain memenuhi persyaratan khusus untuk BPR danBPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhirtergolong sehat; danMemenuhi persyaratan modal disetor dankepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.2.2.2. Transaksi DerivatifTransaksi DerivatifTransaksi DerivatifTransaksi DerivatifTransaksi DerivatifBank dapat melakukan transaksi derivatif baik untukkepentingan sendiri maupun untuk kepentingannasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukanmark to market dan menerapkan manajemen risikosesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapatmelakukan transaksi derivatif yang merupakan turunandari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilaitukar dan suku bunga. Transaksi dimaksuddiperkenankan sepanjang bukan merupakan structuredproduct yang terkait dengan transaksi valuta asingterhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atastransaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait

82


dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kreditdan atau cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksiderivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margindeposit dalam rangka transaksi margin trading. Bankjuga dilarang melakukan margin trading valuta asingterhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupununtuk kepentingan nasabah.

3.3.3.3.3. Commercial PaperCommercial PaperCommercial PaperCommercial PaperCommercial Paper (CP) (CP) (CP) (CP) (CP)BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapatditerbitkan dan diperdagangkan melalui perbankanhanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukanbank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telahmemperoleh peringkat kualitas investasi dari lembagaperingkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CPdengan tingkat kesanggupan membayar kembaliminimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagaipengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar,pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalahbank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam12 bulan terakhir tergolong sehat.Bank dilarang :a. bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen

penerbit, agen pembayar atau pemodal ataspenerbitan CP dari :

perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;perusahaan yang mempunyai pinjaman yangdigolongkan Diragukan dan Macet.

b. menjadi penjamin penerbitan CP.

4.4.4.4.4. SimpananSimpananSimpananSimpananSimpanan

a. Giroa. Giroa. Giroa. Giroa. GiroRekening giro adalah rekening yang penarikannya dapatdilakukan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaranlainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam halpembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

83

yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masihberlaku.Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad wadi»ahatau mudharabah. Untuk giro berdasarkan akadwadi»ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikanpemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkanakad mudharabah, nasabah wajib memelihara saldo girominimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapatditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening.Pemberian keuntungan untuk nasabah giro mudharabahdidasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulanlaporan.

b. Depositob. Depositob. Depositob. Depositob. DepositoDeposito adalah simpanan yang penarikannya hanyadapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkanperjanjian nasabah penyimpan dengan bank. BankUmum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atassimpanan deposito berjangka. Atas bunga depositoberjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.Deposito di bank syariah didasarkan pada akadmudharabah dengan ketentuan antara lain bank tidakdiperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabahtanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan danmenutup biaya deposito dengan menggunakan nisbahkeuntungan bank.

c. Sertifikat Depositoc. Sertifikat Depositoc. Sertifikat Depositoc. Sertifikat Depositoc. Sertifikat DepositoSertifikat deposito adalah simpanan dalam bentukdeposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapatdipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkanSertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah.nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 jutajangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan palinglama 24 bulanterhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bankwajib memungut pajak penghasilan (PPh)

84


d. Tabungand. Tabungand. Tabungand. Tabungand. TabunganTabungan adalah simpanan yang penarikannya hanyadapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro danatau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungandalam RupiahPenetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bankAtas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotongpajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan wadi»ahatau mudharabah. Pada tabungan wadi»ah, bank tidakdiperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan ataubonus kepada nasabah. Pada tabungan mudharabah,nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentuyang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapatditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupanrekening.

5.5.5.5.5. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahProduk Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahProduk Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahProduk Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahProduk Bank Syariah dan Unit Usaha SyariahBank syariah dan UUS wajib melaporkan rencanapengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksudmerupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam BukuKodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur dalamSurat Edaran BI. Dalam hal bank akan mengeluarkanproduk baru yang tidak termasuk dalam Buku KodifikasiProduk Perbankan Syariah maka bank wajib memperolehpersetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaranproduk baru harus disampaikan paling lambat 15 harisebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan.Sementara itu, untuk produk baru yang harus mendapatpersetujuan, BI akan memberikan persetujuan ataupenolakan atas permohonan tersebut paling lambat 15hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumenpelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

85

melaporkan realisasi pengeluaran produk baru palinglambat 10 hari setelah produk baru dimaksuddikeluarkan.

6.6.6.6.6. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPrinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPrinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPrinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPrinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank SyariahPenyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank SyariahPenyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank SyariahPenyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank SyariahPenyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank SyariahKegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran danadan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariahyang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan.Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bankwajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsipsyariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhiketentuan pokok hukum islam antara lain prinsipkeadilan dan keseimbangan («adl wa tawazun).Kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) sertatidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objekharam.Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakanantara lain Akad Wadi»ah dan Mudharabah;penyaluran dana/pembiayaan yaitu denganmempergunakan antara lain Akad Mudharabah,Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna», Ijarah,Ijarah Muntahiya Bittamlik dan Qardh;pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antaralain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabahpenyelesainnya dapat dilakukan antara lain melaluimusyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah ataulembaga peradilan.

C.C.C.C.C. Ketentuan Kehati-hatianKetentuan Kehati-hatianKetentuan Kehati-hatianKetentuan Kehati-hatianKetentuan Kehati-hatian

1.1.1.1.1. Modal Inti Bank UmumModal Inti Bank UmumModal Inti Bank UmumModal Inti Bank UmumModal Inti Bank UmumKompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakinmeningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginyarisiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perludiikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh

86


Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yangtimbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal intiminimum yang dipersyaratkan untuk mendukungkegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetordan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhimodal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar padatanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajibmemenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal intiminimum dapat dilakukan melalui penambahan modaldisetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atauakuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencanapemenuhan modal inti minimum dengan persetujuanRUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalamrencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapatmemenuhi jumlah modal inti minimum sampai denganjangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatanusahanya dengan tidak melakukan kegiatan usahasebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana perdebitur paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimumDPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruhjaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsikantor pusat Bank. BI akan mengubah izin Bank Umummenjadi izin usaha BPR bagi:a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti

minimum Rp 100 miliar pada tanggal 31 Desember2010;

b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasankegiatan usaha dan bank tersebut sampai dengantanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan:1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar

Rp 3 triliun, bagi bank yang melakukan kegiatanusaha secara konvensional;

2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesarRp 1 triliun bagi bank yang melakukan kegiatanusaha berdasarkan prinsip syariah; atau

3) merger atau konsolidasi dengan bank yang telah

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

87

memenuhi ketentuan modal inti minimum danbank hasil merger atau konsolidasi dimaksudmemenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar.

2.2.2.2.2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Ketentuan KPMM bagi Bank Umum KonvensionalKetentuan KPMM bagi Bank Umum KonvensionalKetentuan KPMM bagi Bank Umum KonvensionalKetentuan KPMM bagi Bank Umum KonvensionalKetentuan KPMM bagi Bank Umum KonvensionalBank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8%dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bankyang memiliki dan/atau melakukan pengendalianterhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlakubagi bank secara individual dan bank secara konsolidasidengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasikerugian sesuai profil risiko bank , BI dapat mewajibkanbank untuk menyediakan modal minimum lebih besardari 8% ATMR. ATMR terdiri dari: ATMR untuk risikokredit; ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untukrisiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMRuntuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional.ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkanoleh bank yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteriatertentu bagi bank yang wajib memenuhi KPMM risikopasar adalah:

a.a.a.a.a. Bank secara individualBank secara individualBank secara individualBank secara individualBank secara individual- Bank dengan total aset > Rp 10 triliun;- Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan

berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatifdalam trading book > Rp 20 miliar;

- Bank bukan bank devisa dengan posisi intrumenkeuangan berupa surat berharga dan/atau derivatif

suku bunga dalam trading book ≥ Rp 25 miliarb.b.b.b.b. Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anakBank secara konsolidasi dengan perusahaan anakBank secara konsolidasi dengan perusahaan anakBank secara konsolidasi dengan perusahaan anakBank secara konsolidasi dengan perusahaan anak- Bank devisa yang secara konsolidasi dengan

perusahaan anak memiliki posisi instrumenkeuangan berupa surat berharga termasukinstrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitasdan/atau transaksi derivatif dalam trading book dan/

88


atau instrumen keuangan yang terekspos risikokomoditas dalam trading book dan banking booksebesar > Rp 20 miliar.

- Bank bukan bank devisa yang secara konsolidasidengan perusahaan anak memiliki posisi instrumenkeuangan berupa surat berharga termasukinstrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitasdan/atau transaksi derivatif dalam trading book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risikokomoditas dalam trading book dan banking book> Rp 25 miliar.

Ketentuan KPMM bagi BPRKetentuan KPMM bagi BPRKetentuan KPMM bagi BPRKetentuan KPMM bagi BPRKetentuan KPMM bagi BPRBPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dariAktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal terdiridari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapatdiperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti.ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobotsesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap posaktiva.

Ketentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR BerdasarkanKetentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR BerdasarkanKetentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR BerdasarkanKetentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR BerdasarkanKetentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR Berdasarkan

Prinsip SyariahPrinsip SyariahPrinsip SyariahPrinsip SyariahPrinsip SyariahBank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dariAktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Unit UsahaSyariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dariATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMRmaka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajibmenambah kekurangan modal minimum sehinggamencapai 8% dari ATMR. ATMR dihitung berdasarkan bobotrisiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekeningadministratif. Untuk BPRS, ATMR terdiri dari:- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko

penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiappos aktiva;

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

89

- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dankontijensi (off balance sheet account) yang diberikanbobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan danayang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahuludiperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

3.3.3.3.3. Posisi Devisa Neto (PDN)Posisi Devisa Neto (PDN)Posisi Devisa Neto (PDN)Posisi Devisa Neto (PDN)Posisi Devisa Neto (PDN)Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDNpada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :a. secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal;

danb. untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal,PDN secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari nilaiabsolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neracauntuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersihtagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmenmaupun kontinjensi dalam rekening administratif untuksetiap valuta asing dinyatakan dalam Rupiah. PDN untukneraca adalah angka yang merupakan penjumlahan nilaiabsolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neracauntuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalamRupiah.Selain mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja,Bank wajib mengelola dan memelihara PDN setiap saatpaling tinggi 20% dari modal.Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secaragabungan yaitu :a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup

seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luarnegeri.

b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruhkantor-kantornya di Indonesia

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksiadministratif antara lain berupa teguran tertulis,mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuankegiatan usaha tertentu.

90


4.4.4.4.4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan BMPK bagi Bank UmumKetentuan BMPK bagi Bank UmumKetentuan BMPK bagi Bank UmumKetentuan BMPK bagi Bank UmumKetentuan BMPK bagi Bank Umuma. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank

Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukanmerupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20%dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompokpeminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan palingtinggi 25% dari modal bank.

b. Untuk pihak yang terkait dengan bankSeluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkaitdengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modalBank

c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagaiPelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-halsebagai berikut :a) penurunan modal bankb) perubahan nilai tukarc) perubahan nilai wajar

penggabungan usaha, perubahan strukturkepemilikan dan atau perubahan strukturkepengurusan yang menyebabkan perubahanpihak terkait dan atau kelompok peminjamperubahan ketentuan

d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPKbank diwajibkan menyampaikan action plan kepadaBI. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaiantingkat kesehatan Bank.

Ketentuan BMPK bagi BPRKetentuan BMPK bagi BPRKetentuan BMPK bagi BPRKetentuan BMPK bagi BPRKetentuan BMPK bagi BPRa. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet

kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank padaBPR lain dihitung berdasarkan nominal PenempatanDana Antar Bank.

b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR :Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPRditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

91

Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidakterkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR.Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkaityaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuaiketentuan.

c. Untuk pihak yang terkait dengan BPRPenyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan palingtinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan danatersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orangdireksi dan satu orang komisaris.

d. Penempatan pada BPR lainPenempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yangmerupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi20% dari modal BPR

e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan danaoleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPKapabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

Penurunan modal BPR;Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahanstruktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yangmenyebabkan perubahan pihak terkait dan/ataukelompok peminjam;Perubahan ketentuan.

f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauanBMPK diwajibkan menyampaikan action plan kepadaBI. BPR yang melakukan pelanggaran BMPK dikenakansanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimanadiatur dalam ketentuan yang berlaku.

5.5.5.5.5. Kualitas AktivaKualitas AktivaKualitas AktivaKualitas AktivaKualitas Aktiva

Kualitas Aktiva Bank UmumKualitas Aktiva Bank UmumKualitas Aktiva Bank UmumKualitas Aktiva Bank UmumKualitas Aktiva Bank UmumDalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan,dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitasaktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktorpenerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko padabank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap

92


beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untukmembiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama berlakupula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1bank. Penetapan kualitas yang sama terhadap aktivaproduktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yangdiberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untukmembiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuandimaksud berlaku untuk:

Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank denganjumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1proyek;Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank denganjumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar banktersebut; dan/atauAktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjianpembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyekyang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yangberbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktivaproduktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang palingrendah.

Kualitas Aktiva Produktif BPR KonvensionalKualitas Aktiva Produktif BPR KonvensionalKualitas Aktiva Produktif BPR KonvensionalKualitas Aktiva Produktif BPR KonvensionalKualitas Aktiva Produktif BPR KonvensionalPenanaman dana pada aktiva produktif wajib dilaksanakanberdasarkan prinsip kehati-hatian. Kualitas aktiva produktifdalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaituLancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kualitas AktivaProduktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas aktivaproduktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bankditetapkan menjadi 3 golongan, yaitu Lancar, Kurang lancar,dan Macet.

Kualitas Aktiva Bank Umum SyariahKualitas Aktiva Bank Umum SyariahKualitas Aktiva Bank Umum SyariahKualitas Aktiva Bank Umum SyariahKualitas Aktiva Bank Umum SyariahPenanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajibdilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian danmemenuhi prinsip syariah. Pengurus bank wajib menilai,

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

93

memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agarkualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaiankualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang samaterhadap beberapa rekening aktiva produktif yangdigunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yangsama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untukaktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yangdiberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakanberdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atausindikasi. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secarabulanan. Aktiva non produktif yang wajib dinilai kualitasnyameliputi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), propertiterbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account,serta persediaan. Kualitas aktiva non produktif wajib dinilaisecara bulanan.

Kualitas Aktiva BPR SyariahKualitas Aktiva BPR SyariahKualitas Aktiva BPR SyariahKualitas Aktiva BPR SyariahKualitas Aktiva BPR SyariahPenyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkanprinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. BPRSwajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadapaktiva produktif maupun aktiva non produktif berupa AYDA.Penilaian kualitas aktiva dilakukan secara bulanan. Kualitaspembiayaan ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu Lancar,Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

16.16.16.16.16. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bankwajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umumdan cadangan khusus.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank UmumPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank UmumPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank UmumPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank UmumPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum

KonvensionalKonvensionalKonvensionalKonvensionalKonvensionalBank Umum konvensional wajib membentuk PPA terhadapAktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA untuk AktivaProduktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus,sementara untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangankhusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang

94


1 % dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidaktermasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai.Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkanminimal :

5 % dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusussetelah dikurangi nilai agunan; dan15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelahdikurangi nilai agunan; dan50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelahdikurangi nilai agunan; dan100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelahdikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA,penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

Penilai independen bagi aktiva produktif kepada debituratau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;Penilai intern bank bagi aktiva produktif kepada debituratau kelompok peminjam dengan jumlah sampai denganRp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejakawal pemberian aktiva produktif.Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktorpengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkandi bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasidan diikat secara gadai;Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat denganhak tanggungan;Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20meter kubik yang diikat dengan hipotek;Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secarafidusia; dan/atauResi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resigudang.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank SyariahBank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

95

aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dancadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangankhusus untuk aktiva non produktif. Cadangan umum PPAuntuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnyasebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkanlancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah BI dan suratberharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintahberdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktifyang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai.Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan samadengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum.Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi aktivaproduktif untuk transaksi sea berupa akad Ijarah atautransaksi sewa dengan perpindahan hal milik berupa akadIjarah Muntahiyah bit Tamlik. Bank wajib membentukpenyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktorpengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminandan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasapencairan;Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturanperundangan-undangan yang berlaku;Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan/atau suratberharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasidan aktif diperdagangkan di pasar modal;Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapallaut dengan ukuran di atas 20 m3.Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secarafidusia;Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengantanah dan diikat dengan hak tanggungan;Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resigudang.

96


Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPRPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPRPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPRPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPRPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR

KonvensionalKonvensionalKonvensionalKonvensionalKonvensionalBPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAPkhusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5%dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidaktermasuk Sertifikat Bank Indonesia. PPAP khusus ditetapkanpaling kurang sebesar:

10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas KurangLancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukansetelah dikurangi dengan nilai agunan; dan100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macetsetelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktorpengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan sebesar :

100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SertifikatBank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokirpada bank yang bersangkutan disertai dengan suratkuasa pencairan, emas dan logam mulia;80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupatanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik(SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikatdengan hal tanggungan;60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupatanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik(SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpahak tanggungan;50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupatanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik(Letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajakterhutang (SPPT) terakhir; dan50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraanbermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikatsesuai ketentuan yang berlaku.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

97

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR SyariahPenyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR SyariahBPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif danaktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dancadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangankhusus untuk aktiva non produktif. Besarnya cadanganumum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dariseluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidaktermasuk SertifikatWadiah BI. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khususpada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnyacadangan khusus pada BPR Konvensional. Kewajiban untukmembentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif berupaIjarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi BPRS wajibmembentuk penyusutan/amortisasi untuk ijarah atau ijarahmuntahiyah bit tamlik. Agunan yang dapat diperhitungkansebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

Tabungan Wadiah, tabungan dan atau depositoMudharabah dan setoran jaminan dalam mata uangrupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasapencairan;Sertifikat Wadiah BI yang telah dilakukan pengikatansecara gadai;Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukanpengikatan sesuai ketentuan berlaku;Kendaraan bermotor dan persediaan yang telahdilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

7.7.7.7.7. Restrukturisasi KreditRestrukturisasi KreditRestrukturisasi KreditRestrukturisasi KreditRestrukturisasi KreditBank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kreditterhadap debitur yang memenuhi kriteria : (a) debiturmengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bungakredit; dan (b) debitur memiliki prospek usaha yang baikdan mampu memenuhi kewajiban setelah kreditdirestrukturisasi. Bank dilarang melakukan RestrukturisasiKredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan

98


pembentukan PPA, atau penghentian pengakuanpendapatan bunga secara akrual.

8.8.8.8.8. Restrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUSRestrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUSRestrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUSRestrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUSRestrukrisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUSBank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaandengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajibmenjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitaspembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaanlancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasipembiayaan dengan tujuan menghindari:- penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;- pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA)

yang lebih besar; ataupenghentian pengakuan pendapatan margin atau

ujrah secara akrual.Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atasdasar permohonan secara tertulis dari nasabah.Restrukturisai pembiayaan hanya dapat dilakukan untuknasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:- nasabah mengalami penurunan kemampuan

pembayaran; dan- nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan

mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untukpembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar,Diragukan dan Macet.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengananalisis dan bukti-bukti yang memadai sertaterdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaandapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktuakad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaanterhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitaspembiayaan dari bank ,dapat dilakukan terhadapmasing-masing pembiayaan. Bank wajib memilikikebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasipembiayaan.

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

99

9.9.9.9.9. Giro Wajib Minimum (GWM)Giro Wajib Minimum (GWM)Giro Wajib Minimum (GWM)Giro Wajib Minimum (GWM)Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkanBank devisa selain wajib memenuhi ketentuanmemenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhiGWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWMUtama dan GWM Sekunder. GWM dalam rupiahditetapkan sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah danGWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPKdalam valuta asing. Pemenuhan GWM dalam rupiahdilakukan sebagai berikut:- GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK

dalam rupiah; dan- GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK

dalam rupiah.Prosentase GWM dimaksud dapat disesuaikan dariwaktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisiperekonomian dan arah kebijakan BI.

Bank SyariahBank SyariahBank SyariahBank SyariahBank SyariahBank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan Bankdevisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajibmemelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiahbesarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiahdan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPKdalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bankyang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadapDPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:a. memiliki DPK > Rp 1triliun s.d Rp 10 triliun wajib

memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar1% dari DPK dalam rupiah;

b. memiliki DPK dalam rupiah > Rp 10 triliun s.d Rp 50triliun wajib memelihara tambahan GWM dalamrupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;

c. memiliki DPK dalam rupiah > Rp 50 triliun wajibmemelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar3% dari DPK dalam rupiah.

100


Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiahterhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih;dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampaidengan Rp 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahanGWM tersebut di atas.

10.10.10.10.10. Transparansi Kondisi Keuangan BankTransparansi Kondisi Keuangan BankTransparansi Kondisi Keuangan BankTransparansi Kondisi Keuangan BankTransparansi Kondisi Keuangan Bank

Bank UmumBank UmumBank UmumBank UmumBank UmumBank Umum diwajibkan untuk menyusun,menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisikeuangannya kepada masyarakat secara bulanan,triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkanaspek transparansi kondisi keuangan bank sertamendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporankeuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pulamenyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksiantara bank dengan pihak-pihak yang mempunyaihubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaandana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapatdipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yangberada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Untukmemperluas penyebaran informasi kepada masyarakat,laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umumdiumumkan melalui website BI, dan khusus untuklaporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melaluimedia massa.

BPR dan BPR SyariahBPR dan BPR SyariahBPR dan BPR SyariahBPR dan BPR SyariahBPR dan BPR SyariahDalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR danBPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuanganyang terdiri dari:- Laporan Tahunan;- Laporan Keuangan Publikasi TriwulananLaporan tahunan mencakup: informasi umum(kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll)dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPRS yang mempunyai

BOOKLETPERBANKAN

INDONESIA2010

101

total aset di atas Rp10 miliar, Laporan KeuanganTahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan KeuanganPublikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhirbulan Maret, Juni, September dan Desember.Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanandapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkanpada papan pengumuman di kantor BPRS yangbersangkutan.

11.11.11.11.11. Transparansi Informasi Produk Bank dan PenggunaanTransparansi Informasi Produk Bank dan PenggunaanTransparansi Informasi Produk Bank dan PenggunaanTransparansi Informasi Produk Bank dan PenggunaanTransparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan

Data Pribadi NasabahData Pribadi NasabahData Pribadi NasabahData Pribadi NasabahData Pribadi NasabahBank wajib menerapkan transparansi informasimengenai Produk Bank dan penggunaan Data PribadiNasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedurtertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalambahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenaikarakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalamhal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskanData Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuantertulis dari nasabah.

12.12.12.12.12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan ModalPrinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan ModalPrinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan ModalPrinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan ModalPrinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Bank UmumBank UmumBank UmumBank UmumBank UmumKegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakanberdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modaldapat dilakukan apabila:a. bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang

berlaku;b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan

tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang

memadai untuk kegiatan penyertaan modal;d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam

Rencana Kerja Tahunan Bank;e. bank tidak sedang dalam pengawasan intensif,

kecuali penempatan bank dalam status tersebut

102


karena bank berperan cukup signifikan terhadaprisiko sistematik dalam sistem perbankan dan ataumemiliki pengaruh yang cukup besar bagiperekonomian nasional;

f. bank tidak sedang dalam status pengawasan khusussesuai ketentuan berlaku;

g. bank tidak sedang dikenakan sanksi administratifberupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam12 bulan terakhir oleh BI dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasijangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual belisaham, dengan jumlah seluruh penyertaan modalsetinggi-tingginya 25% dari modal bank.Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkansesuai ketentuan BI yang berlaku.Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkansebagai berikut :a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1

tahun;b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu

1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;c. Diragukan, apabila telah melebih jangka waktu 4

tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun atau belum ditarik kembali meskiperusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan bank untuk mengambil langkahperbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritasyang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikanatau pembekuan sebagian atau seluruh keagiatan usahainvestee apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usahainvestee:a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan

yang tidak sehat; dan ataub. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan

bank.

BOOKLETPERBANKANINDONESIA

2010

103

13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas SekuritisasiAset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka SekuritisasiAset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit,tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yangtimbul di kemudian hari (future receivables) dan asetkeuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajibmemenuhi kriteria: memiliki arus kas (cash flows),dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dandapat dipindahtangankan dengan bebas kepadapenerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsisebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung,Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, BankKustodian, Pemodal.

14. Prinsip Kehati-hatian Dalam MelaksanakanKegiatan Structured Product bagi Bank Umum

Structured Product adalah produk bank yang merupakanpenggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuanganberupa instrumen keuangan non derivatif denganderivatif atau derivatif dengan derivatif dan palingkurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebutdikaitkan dengan satu atau kombinasi variabeldasar seperti suku bunga, nilai tukar, komiditi dan/atau ekuitas; dan

b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produkbersifat tidak reguler apabila dibandingkan denganpola perubahan variabel dasar sebagai manadimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkanperubahan nilai atau arus kas tersebut tidakmencerminkan keseluruhan perubahan pla darivariabel dasar secara linear (asymmetric payoff), yangantara lain ditandai dengan keberadaan:

- Optionality, seperti caps, floors, callars, step up/step down dan/atau call/put features; Leverage;

104


- Barriers, seperti knock in/knock out; dan/atau

Binary atau

- digital ranges.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakupderivatif melekat (embedded derivatives).

Kegiatan structured product adalah aktivitas dan/atauproses yang dilakukan sehubungan denganperencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran,penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan structuredproduct.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan structuredproduct setelah memperoleh:

- Persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatanstructured product; dan

- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenisstructured product,

dari BI. Bank umum devisa hanya dapat melakukantransaksi structured product yang dikaitkan denganvariabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukantransaksi structured product yang dikaitkan denganvariabel dasar berupa suku bunga. Bank wajibmencantumkan rencana kegiatan structured productdalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkanmanajemen risiko secara efektif dalam melakukankegiatan structured product. Bank dilarangmenggunakan kata ≈depositΔ, ≈depositoΔ,≈terproteksiΔ, ≈giroΔ, ≈tabunganΔ, dan/atau katalainnya yang dapat memberikan persepsi kepadanasabah bahwa Bank memberikan proteksipengembalian pokok structured product secara penuh,apabila structured product yang diterbitkan oleh Banktidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam matauang asal pada saat jatuh tempo.


2010

105

15.15.15.15.15.Penerapan Program Anti Pencucian Uang danPenerapan Program Anti Pencucian Uang danPenerapan Program Anti Pencucian Uang danPenerapan Program Anti Pencucian Uang danPenerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BankPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BankPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BankPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BankPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

UmumUmumUmumUmumUmum

Bank wajib menerapkannProgram Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorismenatau APU danPPT (sebelumnya dikenal dengan penerapan PrinsipMengenal Nasabah atau Know Your Customer √√KYC)sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.Program tersebut merupakan bagian dari penerapanmanajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapanprogram APU dan PPT paling kurang mencakup:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Kebijakan dan prosedur;

c. Pengendalian intern;

d. Sistem informasi manajemen; dan

e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajibmemiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang palingkurang mencakup:

a. permintaan informasi dan dokumen;

b. Beneficial Owner;

c. verifikasi dokumen;

d. CDD yang lebih sederhana;

e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;

f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;

g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;

h. pengkinian dan pemantauan;

i. Cross Border Correspondent Banking;

j. transfer dana; dan

k. penatausahaan dokumen.

106


Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPTdiperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BankUmum melalui faktor manajemen. Dalam hal hasilpenilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkandalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkandengan pengenaan sanksi administratif berupapenurunan tingkat kesehatan dan pemberhentianpengurus melalui mekanisme uji kemampuan dankepatutan (fit and proper test).

D.D.D.D.D. Penilaian Tingkat Kesehatan BankPenilaian Tingkat Kesehatan BankPenilaian Tingkat Kesehatan BankPenilaian Tingkat Kesehatan BankPenilaian Tingkat Kesehatan Bank

Bank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum Konvensional

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai denganpendekatan kualitatif atas berbagai aspek yangberpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bankmelalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatifterhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen,Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap RisikoPasar (CAMELS). Untuk Kantor Cabang Bank Asingpenilaian hanya dilakukan pada faktor Kualitas aset danmanajemen. Hal-hal yang terkait dengan penilaian faktorCAMELS tersebut antara lain :

Hasil penilaian ditetapkan dalam lima peringkat komposit(PK) yaitu: PK-1 = Sangat Baik, PK-2 = Baik, PK-3 = Cukupbaik, PK-4 = Kurang Baik dan PK-5 = Tidak Baik

Kriteria penetapan peringkat komposit Bank Umum

PK Kriteria

Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasipengaruh negatif dari kondisi perekonomian danindustri keuangan

Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruhnegatif kondisi perekonomian dan industri keuangannamun bank masih memiliki kelemahan minor yangdapat segera diatasi oleh tindakan rutin

PK-1

PK-2


2010

107

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Kantor CabangBank Asing

PK Kriteria

PK-3

PK-4

Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapakelemahan yang dapat menyebabkan peringkatkompositnya memburuk apabila bank tidak segeramelakukan tindakan korektif

Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitifterhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian danindustri keuangan atau bank memiliki kelemahankeuangan yang serius atau kombinasi dari kondisibeberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabilatidak dilakukan tindakan korektif yang efektifberpotensi mengalami kesulitan yang membahayakankelangsungan usahanya

Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadappengaruh negatif perekonomian dan industrikeuangan serta mengalami kesulitan yangmembahayakan kelangsungan usahanya

PK-5

PK Kriteria

PK-1

PK-2

Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yangsangat baik, memiliki dan menerapkan manajemenrisiko secara efektif dan komprehensif, sertamenerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yangberlaku dan prosedur intern secara konsisten

Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yangbaik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko danpengendalian operasional secara memadai, sertamenerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yangberlaku dan prosedur intern secara konsisten, namunterdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambiltindakan korektif

Kantor cabang asing memiliki kualitas aset yang cukupbaik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko danpengendalian operasional secara cukup memadai,serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuanyang berlaku dan prosedur intern, namun tidaksepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yangdapat menyebabkan peringkat kompositnyamemburuk apabila bank tidak segera melakukantindakan korektif

PK-3

108


Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan denganpenilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputipelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuanBMPK, pelanggaran ketentuan PDN, pelanggaranketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC),pelanggaran ketentuan transparansi informasi produkbank dan penggunaan data pribadi nasabah,pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduannasabah, pelanggaran ketentuan Good CorporateGovernance (GCG), pelanggaran terhadap pelaksanaanprinsip syariah dalam penghimpunan dan penyalurandana serta pelayanan jasa oleh Bank Syariah dan UnitUsaha Syariah, pelanggaran terhadap peraturan mediasiperbankan, dll.

Bank Umum Syariah (BUS)Bank Umum Syariah (BUS)Bank Umum Syariah (BUS)Bank Umum Syariah (BUS)Bank Umum Syariah (BUS)

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaianterhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan,kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dansensitivitas terhadap risiko pasar.

PK Kriteria

PK-4

PK-5

Kantor cabang baik asing memiliki kualitas aset yangmemburuk, memiliki dan menerapkan manajemenrisiko dan pengendalian operasional yang lemah dankurang diterapkan secara konsisten serta terdapatfrekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yangberlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan.

Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yangterus memburuk, memiliki dan menerapkanmanajemen risiko dan pengendalian operasional yangsangat lemah dan tidak diterapkan secara konsistenserta terdapat frekuensi pelanggaran terhadapketentuan yang berlaku dan prosedur intern yangsignifikan


2010

109

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuanganpembentuk faktor permodalan, kualitas aset,rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risikopasar dihitung secara kuantitatif.

- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktormanajemen dilakukan melalui analisis denganmempertimbangkan indikator pendukung danunsur judgement.

- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansialdan penilaian peringkat faktor manajemen,ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkansebagai berikut:

PK Keterangan

PK-1

PK-2

Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolongsangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatifkondisi perekonomian dan industri keuangan

Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baikdan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisiperekonomian dan industri keuangan namun bankdan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minoryang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin

Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukupbaik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapatmenyebabkan peringkat komposit memburuk apabilabank dan UUS tidak segera melakukan tindakankorektif

Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolongkurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatifkondisi perekonomian dan industri keuangan ataubank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yangserius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktoryang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukantindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitanyang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitifterhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian,industri keuangan, dan mengalami kesulitan yangmembahayakan kelangsungan usaha

PK-5

PK-4

PK-3

110


BPRBPRBPRBPRBPR

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai denganpendekatan kualitatif atas berbagai aspek yangberpengaruh terhadap kondisi dan perkembangansuatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, KualitasAktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, danLikuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait denganpenilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikatyaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan TidakSehat.

----- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

----- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkandengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputipelanggaran dan atau pelampauan terhadapketentuan BMPK, pelanggaran ketentuanPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) danpelanggaran ketentuan transparansi informasiproduk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaiantingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaituperselisihan intern, campur tangan pihak di luarmanajemen bank, window dressing, praktek bankdalam bank, praktek perbankan lain yang dapatmembahayakan kelangsungan usaha bank.

No Faktor CAMEL Bobot

1 Permodalan 30%

2 Kualitas Aktiva Produktif 30%

3 Kualitas Manajemen 20%

4 Rentabilitas 10%

5 Likuiditas 10%


2010

111

PK Keterangan

PK-1

PK-2

BPRSBPRSBPRSBPRSBPRS

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaianterhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan,kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.Penilaian atas komponen dari faktor permodalan,kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dilakukan secarakuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktormanajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secarakualitatif dilakukan dengan mempertimbangkanindikator pendukung dan/atau pembanding yangrelevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktorkeuangan dan penilaian faktor peringkat faktormanajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yangmerupakan peringkat akhir hasil penilaian TingkatKesehatan Bank. Peringkat Komposit ditetapkan sebagaiberikut:

Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkatkesehatan yang sangat baik sebagai hasil daripengelolaan usaha yang sangat baik

Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkatkesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaanusaha yang baik

Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkatkesehatan yang cukup baik sebagai hasil daripengelolaan usaha yang cukup baik

Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkatkesehatan yang kurang baik sebagai hasil daripengelolaan usaha yang kurang baik

Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkatkesehatan yang tidak baik sebagai hasil daripengelolaan usaha yang tidak baik

PK-5

PK-4

PK-3

112


E.E.E.E.E. Ketentuan Ketentuan Ketentuan Ketentuan Ketentuan Self Regulatory BankingSelf Regulatory BankingSelf Regulatory BankingSelf Regulatory BankingSelf Regulatory Banking (SRB) (SRB) (SRB) (SRB) (SRB)

1.1.1.1.1. Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan PerkreditanPedoman Penyusunan Kebijaksanaan PerkreditanPedoman Penyusunan Kebijaksanaan PerkreditanPedoman Penyusunan Kebijaksanaan PerkreditanPedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan

Bank (PPKPB)Bank (PPKPB)Bank (PPKPB)Bank (PPKPB)Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijaksanaanperkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnyamemuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimanaditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

b. organisasi dan manajemen perkreditan;

c. kebijaksanaan persetujuan kredit;

d. dokumentasi dan administrasi kredit;

e. pengawasan kredit dan penyelesaian kreditbermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijaksanaan PerkreditanBank yang telah disusun secara konsisten.

2.2.2.2.2. Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Good Corporate GovernanceGood Corporate GovernanceGood Corporate GovernanceGood Corporate GovernanceGood Corporate Governance (GCG) (GCG) (GCG) (GCG) (GCG)

Bank UmumBank UmumBank UmumBank UmumBank Umum

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tatakelola yang didasarkan pada prinsip-prinsipketerbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban,independensi dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalampelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaantugas komite-komite dan satuan kerja yangmenjalankan fungsi pengendalian intern bank;penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal danauditor eksternal; penerapan manajemen risiko,termasuk sistem pengendalian intern; penyediaandana kepada pihak terkait dan penyediaan danabesar; rencana strategis bank; dan transparasi kondisikeuangan dan non keuangan. Setiap Bankdiwajibkan melakukan penilaian (self assessment)atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan


2010

113

pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dankemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

Bank Umum Syariah dan UUSBank Umum Syariah dan UUSBank Umum Syariah dan UUSBank Umum Syariah dan UUSBank Umum Syariah dan UUS

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harusdiwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapandan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsiyang dijalankan pengendalian intern BUS;pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanPengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan,audit intern dan audit ekstern; batas maksimumpenyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangandan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harusdiwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dantanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan intidan penyimpanan dana oleh deposan inti; dantransparansi kondisi keuangan dan non keuanganUUS.

3.3.3.3.3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank UmumSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank UmumSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank UmumSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank UmumSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagaibagian dari penerapan Standar Pelaksanaan FungsiAudit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerjayang bertanggung jawab langsung kepada direkturutama. SKAI bertugas dan bertanggung jawabuntuk:

a. membantu tugas direktur utama dan dewankomisaris dalam melakukan pengawasan dengancara menjabarkan secara operasional baikperencanaan, pelaksanaan maupun pemantauanhasil audit:

b. membuat analisis dan penilaian di bidangkeuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan

114


lainnya melalui pemeriksaan langsung danpengawasan tidak langsung;

c. mengidentifikasi segala kemungkinan untukmemperbaiki dan meningkatkan efisiensipenggunaan sumber daya dan dana;

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yangobjektif tentang kegiatan yang diperiksa padasemua tingkatan manajemen.

4.4.4.4.4. Direktur KepatuhanDirektur KepatuhanDirektur KepatuhanDirektur KepatuhanDirektur Kepatuhan

Bank Umum wajib menugaskan salah seoranganggota direksi atau anggota pimpinan KantorCabang Bank Asing sebagai Direktur Kepatuhanyang bertugas untuk :

a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukanguna memastikan bank telah memenuhi seluruhperaturan BI dan peraturan perundang-undanganlain yang berlaku dalam rangka pelaksanaanprinsip kehati-hatian;

b. memantau dan menjaga agar kegiatan usahabank tidak menyimpang dari ketentuan yangberlaku;

c. memantau dan menjaga kepatuhan bankterhadap seluruh perjanjian dan komitmen yangdibuat oleh bank kepada BI.

5.5.5.5.5. Rencana Bisnis BankRencana Bisnis BankRencana Bisnis BankRencana Bisnis BankRencana Bisnis Bank

Bank UmumBank UmumBank UmumBank UmumBank Umum

a. Bank wajib menyusun rencana bisnis denganmemperhatikan faktor eksternal dan internal yangmempengaruhi kelangsungan usaha bank sertamemperhatikan prinsip kehati-hatian dan azasperbankan yang sehat yang sekurang-kurangnyameliputi :

- Ringkasan eksekutif;

- Kinerja bank saat ini;


2010

115

- Penerapan manajemen risiko;

- Kebijakan dan strategi manajemen;

- Proyeksi keuangan;

- Rencana penghimpunan dana;

- Rencana penyaluran dana;

- Rencana permodalan;

- Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;

- Rencana pengembangan organisasi dansumber daya manusia;

- Rencana pengembangan produk dan aktivitasbaru;

- Rencana perubahan jaringan kantor;

Lain-lain

b. Direksi wajib melaksanakan secara efektif sertamengkomunikasikan Rencana Bisnis kepadapemegang saham bank dan seluruh jenjangorganisasi yang ada pada bank.

c. Komisaris wajib melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

d. Rencana Bisnis disampaikan kepada BankIndonesia selambat-lambatnya 1 bulan setelahtahun takwim. Laporan Realisasi Rencana Bisnisdisampaikan oleh bank secara triwulanan danLaporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikanoleh Bank secara semesteran.

Terkait dengan kewajaran dan target-target yangditetapkan oleh bank, BI akan melakukan evaluasiterhadap Rencana Bisnis bank tersebut denganmenggunakan metode stress test.

BPRBPRBPRBPRBPR

a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dananggaran selama 1 (satu) tahun takwim secararealistis yang sekurang-kurangnya memuat :

116


- rencana penghimpunan dana

- rencana penyaluran dana yang dirinci ataskredit modal kerja, kredit investasi dan kreditkonsumsi

- proyeksi neraca dan perhitungan rugi labayang dirinci dalam 2 (dua) semester

- rencana pengembangan sumber daya manusia

- upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upayamenyelesaikan kredit bermasalah, mengatasikerugian, memenuhi kekurangan modal danlainnya

b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yangsetingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris

c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja danDewan Komisaris wajib melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksidimaksud.

d. Rencana kerja disampaikan kepada BI selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yangbersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerjadisampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepadaBI secara semesteran dan selambatnya pada akhirbulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni danpada akhir bulan Februari untuk laporan akhirbulan Desember.

6.6.6.6.6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam PenggunaanPenerapan Manajemen Risiko Dalam PenggunaanPenerapan Manajemen Risiko Dalam PenggunaanPenerapan Manajemen Risiko Dalam PenggunaanPenerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan

Teknologi Informasi oleh Bank UmumTeknologi Informasi oleh Bank UmumTeknologi Informasi oleh Bank UmumTeknologi Informasi oleh Bank UmumTeknologi Informasi oleh Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secaraefektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI).Penerapan manajemen risiko paling kurangmencakup:

a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;

b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaanTI;


2010

117

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan dan pengendalian risikopenggunaan TI, dan

d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah TeknologiInformasi (Information Technology SteeringCommitte). Komite dimaksud bertanggung jawabmemberikan rekomendasi kepada Direksi yang palingkurang terkait:

a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencanastrategis kegiatan usaha bank;

b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujuidengan Rencana Strategis TI;

c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TIdengan rencana proyek yang disepakati;

d. Kesesuian TI dengan kebutuhan sistem informasimanajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,

e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risikoatas investasi bank pada sektor TI agar investasitersebut memberikan kontribusi terhadaptercapainya tujuan bisnis bank;

f. Pemantauan atas kinerja TI dan upayapeningkatannya;

g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI,yang tidak dapat diselesaikan olet satuan kerjapengguna dan penyelenggaraan secara efektif,efisien dan tepat waktu.

7.7.7.7.7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank UmumPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank UmumPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank UmumPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank UmumPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secaraefektif, baik untuk bank secara individual maupunbank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak.Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurangmencakup:

a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;

118


b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapanlimit;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan dan pengendalian risiko serta sisteminformasi Manajemen Risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank umum konvensional wajib menerapkanmanajemen risiko untuk seluruh risiko yaitu: risikokredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, danrisiko kepatuhan. Bank Umum Syariah wajibmenerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenisrisiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,dan risiko operasional.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan ProfilRisiko kepada BI secara triwulanan, yaitu untuk posisibulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dalammenerapkan proses dan sistem manajemen risiko,bank wajib membentuk:

a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi danpejabat eksekutif terkait.

b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independendan bertanggung jawab langsung kepadaDirektur Utama atau kepada Direktur yangditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan danprosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yangmelekat pada produk dan aktivitas baru bank.

8.8.8.8.8. Penerapan Manajemen Risiko Secara KonsolidasiPenerapan Manajemen Risiko Secara KonsolidasiPenerapan Manajemen Risiko Secara KonsolidasiPenerapan Manajemen Risiko Secara KonsolidasiPenerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi

Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian TerhadapBagi Bank Yang Melakukan Pengendalian TerhadapBagi Bank Yang Melakukan Pengendalian TerhadapBagi Bank Yang Melakukan Pengendalian TerhadapBagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap

Perusahaan AnakPerusahaan AnakPerusahaan AnakPerusahaan AnakPerusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa eksposur risikobank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatanusahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan


2010

119

usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajibmenerapkan manajemen risiko secara konsolidasidengan perusahaan anak, serta memastikan bahwaprinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatanusaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak.Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anakyang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuankehati-hatian antara lain; Aktiva Tertimbang MenurutRisiko (ATMR), Kewajiban Penyediaan ModalMinimum (KPMM), Penilaian kualitas aktivaproduktif, pembentukan penyisihan penghapusanaktiva (PPA), serta perhitungan Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung/dipenuhioleh Bank secara individual maupun secarakonsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pulahalnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaianprofil risiko, penerapan status bank (sebagai tindaklanjut pengawasan) harus pula dilakukan secaraindividual maupun konsolidasi. Bagi bank yangmemiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatanasuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidakditerapkan, namun bank tetap diwajibkan menilaidan menyampaikan laporan penerapan manajemenrisiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank jugadiwajibkan menyampaikan daftar calon pengurusyang mengelola perusahaan anak yang diusulkandalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurusyang menjabat sebagai pengurus yang mengelolaperusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006.Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulaiDesember 2006.

9.9.9.9.9. Penerapan Manajemen Risiko pada Penerapan Manajemen Risiko pada Penerapan Manajemen Risiko pada Penerapan Manajemen Risiko pada Penerapan Manajemen Risiko pada Internet BankingInternet BankingInternet BankingInternet BankingInternet Banking

Bank yang menyelenggarakan internet banking wajibmenerapkan manajemen risiko pada aktivitasinternet banking secara efektif, yang meliputi:

120


a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

b. Sistem pengamanan (security control)

c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum danrisiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkandalam suatu kebijakan, prosedur dan pedomantertulis, dengan mengacu pada Pedoman PenerapanManajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan JasaBank Melalui Internet dari BI

Guna meningkatkan efektivitas penerapanmanajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasidan audit secara berkala terhadap aktivitas internetbanking.

10.10.10.10.10. Penerapan Manajemen Risiko pada BancassurancePenerapan Manajemen Risiko pada BancassurancePenerapan Manajemen Risiko pada BancassurancePenerapan Manajemen Risiko pada BancassurancePenerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance

a. Dalam melakukan aktivitas bancassurance, bankdilarang menanggung atau turut menanggungrisiko yang timbul dari asuransi.

b. Bank yang menyelenggarakan aktivitasbancassurance wajib menerapkan manajemenrisiko yang meliputi namun tidak terbatas pada :

- Penetapan perusahaan asuransi yang menjadimitra bank;

- Penyusunan perjanjian kerjasama;

- Penerapan prinsip ketentuan rahasia bank; dan

- Penerapan prinsip perlindungan nasabah.

c. Dalam hal penetapan perusahaan asuransi yangmenjadi mitra bank, bank wajib melakukan seleksidengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Perusahaan asuransi mitra memenuhi tingkatsolvabilitas minimal sesuai ketentuan yangberlaku;

- Perusahaan asuransi mitra telah memiliki izinMenteri Keuangan untuk Bancassurance;


2010

121

- Bank memantau dan mengevaluasi kinerjaatau reputasi perusahaan asuransi mitrasekurang-kurangnya sekali dalam setahun;

d. Bank wajib mengakhiri kerjasama apabila :

- Kinerja perusahaan asuransi mitra tidakmemenuhi persyaratan dan atau

- reputasi perusahaan asuransi mitra menurunyang secara signifikan mempengaruhi profilrisiko bank

e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan adalahinvestment/unit link, perusahaan asuransi mitrawajib memenuhi syarat yang ditetapkan MenteriKeuangan antara lain :

- Memiliki tenaga dengan kualifikasi WakilManajer Investasi dengan pengalamansekurang-kurangnya 3 tahun;

- Memisahkan kekayaan dan kewajiban dariasuransi jiwa lainnya; dan

- Melaksanakan pengelolaan investasi secaraoptimal, professional dan independen.

11.11.11.11.11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas BankPenerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas BankPenerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas BankPenerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas BankPenerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank

Yang Berkaitan Dengan ReksadanaYang Berkaitan Dengan ReksadanaYang Berkaitan Dengan ReksadanaYang Berkaitan Dengan ReksadanaYang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bankdalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadanaselain memberikan manfaat juga berpotensimenimbulkan berbagai risiko bagi Bank.Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkanpenerapan manajemen risiko secara efektif denganmelakukan prinsip kehati-hatian dan melindungikepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitandengan reksadana meliputi Bank sebagai investor,Bank sebagai agen penjual efek reksadana dan Banksebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukungpenerapan manajemen risiko yang efektif, hal-halutama yang wajib dilakukan Bank adalah:

122


- Memastikan bahwa Manajer Investasi yangmenjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitandengan reksadana telah terdaftar danmemperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuaiketentuan yang berlaku;

- Memastikan bahwa reksadana yangbersangkutan telah memperoleh pernyataanefektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuanyang berlaku;

- Mengidentifikasi, mengukur, memantau danmengendalikan risiko yang timbul atas aktivitasyang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian,Bank dilarang melakukan tindakan baik secaralangsung maupun tidak langsung yangmengakibatkan reksadana memiliki karakteristikseperti produk bank misalnya tabungan ataudeposito.

12.12.12.12.12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus danSertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus danSertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus danSertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus danSertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan

Pejabat Bank UmumPejabat Bank UmumPejabat Bank UmumPejabat Bank UmumPejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektifdan terencana, Bank wajib mengisi jabatan pengurusdan pejabat bank dengan sumber daya manusia yangmemiliki kompetensi dan keahlian di bidangmanajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikatmanajemen risiko yang diterbitkan oleh LembagaSertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemenrisiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakansalah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalamfit and proper test. Bank wajib menyusun rencanadan melaksanakan program pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dalam rangka peningkatankompetensi dan keahlian di bidang manajemenrisiko. Program pengembangan SDM dimaksuddituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikatmanajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat


2010

123

berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank,yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasimanajemen risiko hanya dapat diselengggarakanoleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui olehBI. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan olehlembaga internasional atau lembaga lain di luarnegeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setaradengan sertifikat manajemen risiko oleh LembagaSertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikattersebut telah diakui dan diterima secarainternasional dan penerbitan sertifikat tersebutdikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunterakhir.

F.F.F.F.F. Ketentuan PembiayaanKetentuan PembiayaanKetentuan PembiayaanKetentuan PembiayaanKetentuan Pembiayaan

1.1.1.1.1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank

UmumUmumUmumUmumUmum

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangkapendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhipersyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksudkesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaanyang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinyaarus dana masuk yang lebih kecil dibandingkandengan arus dana keluar (mismatch) dalam rupiahsehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibanGWM rupiah. Bank yang dapat mengajukanpermohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajibanpenyediaan modal minimum (CAR) positif. PlafonFPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlahkebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhiGWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan bankuntuk memenuhi kewajiban GWM. FPJP wajibdijamin oleh bank dengan agunan yang berkualitastinggi yang nilainya memadai, yaitu berupa: Suratberharga dan aset kredit. Bank yang memerlukanFPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis

124


kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14hari dan dapat diperpanjang secar berturut-turutdengan kangka waktu FPJP keseluruhan paling lama90 hari. Bank wajib menyampaikan rencan tindakperbaikan (remedial action plan) untuk mengatasikesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelahpencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJPdalam status pengawasan khusus.

2.2.2.2.2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRFasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangkapendek dapat mengajukan permohonan FPJPsepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6(enam) bulan terakhir paling kurang cukup sehat;

- memiliki Cash Ratio selama 6 (enam) bulanterakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;

- memiliki rasio kewajiban penyediaan modalminimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan

- memiliki arus kas harian negatif selama 14 harikalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesarkebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untukmencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPwajib dijamin oleh BPR dengan agunan yangberkualitas tinggi yang nilainya memadai. Anggunanyang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Asetkredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukanpermohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktusetiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapatdiperpanjang secara berturut-turut dengan jangkawaktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

3.3.3.3.3. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi BankFasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi BankFasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi BankFasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi BankFasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank

Syariah (FPJPS)Syariah (FPJPS)Syariah (FPJPS)Syariah (FPJPS)Syariah (FPJPS)

Bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaanjangka Pendek dapat memperoleh FPJPS apabila


2010

125

memiliki rasio kewajiban penyediaan modalminimum positif. Plafon FPJPS diberikan berdasarkanperkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampaidengan bank memenuhi GWM dalam mata uangrupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan bankuntuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uangrupiah. FPJPS diberikan berdasarkan akadmudharabah dan wajib dijamin dengan agunan yangberkualitas tinggi yang nilainya memadai.

4.4.4.4.4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BankFasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangkapendek dapat mengajukan permohonan FPJPSsepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki penilaian tingkat kesehatan palingkurang peringkat komposit (PK) 3 selam 2 periodeterakhir;

- Memiliki penilaian faktor managemen palingkurang peringkat C selama 2 periode terakhir;dan

- Memiliki arus kas harian negatif selama 14 harikalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesarkebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untukmencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPSdiberikan berdasarkan akad mudharabah dan wajibdijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yangnilainya memadai.

5.5.5.5.5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh BankIndonesia kepada bank dalam kedudukan banksebagai peserta sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI,yang dilakukan dengan cara repurchase agreement(repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada

126


hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapatmemperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGSmaupun FLI-Kliring, setelah menandatanganiPerjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikandokumen pendukung yang dipersyaratkan kepadaBI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat berharga yang dapat direpokankepada BI berupa SBI dan/atau SUN;

b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhansebagai bank peserta BI-RTGS dan/ataupenghentian sebagai Bank peserta kliring; dan

c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

6.6.6.6.6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank UmumFasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank UmumFasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank UmumFasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank UmumFasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BIkepada Bank dalam kedudukan sebagai pesertaSistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengancara repurchase agreement (repo) surat berhargayang harus diselesaikan pada hari yang sama denganhari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS √RTGSmaupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syaratsebagai berikut:

a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokankepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau suratberharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI.

b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan

c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atautidak sedang dikenakan sanksi penghentiansebagai peserta SKNBI.

7.7.7.7.7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank UmumFasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank UmumFasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank UmumFasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank UmumFasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang


2010

127

diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan(KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bankyang mengalami kesulitan likuiditas yang memilikidampak sistemik dan berpotensi krisis namun masihmemenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal bank tidakdapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitanlikuiditas, Bank dapat mengajukan permohonanuntuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhipersyaratan meliputi:

- Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memilikidampak sistemik;

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum(KPMM) Bank positif; dan

- Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadanhukum Indonesia. Bank penerima FPD wajibmenyampaikan action plan, realisasi action plan danlaporan likuiditas harian kepada Bank Indonesia.Bank penerima FPD ditempatkan dalam status BankDalam Pengawasan khusus. Status Bank DalamPengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bankpenerima FPD telah menyelesaikan kewajibanpelunasan FPD dan memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesiayang berlaku.

G.G.G.G.G. Ketentuan Terkait UMKMKetentuan Terkait UMKMKetentuan Terkait UMKMKetentuan Terkait UMKMKetentuan Terkait UMKM

1.1.1.1.1. Bantuan TeknisBantuan TeknisBantuan TeknisBantuan TeknisBantuan Teknis

BI memberikan bantuan teknis berupa pelatihankepada perbankan, lembaga pembiayaan danLembaga Penyedia Jasa (LPJ) atau BusinessDevelopment Service Provider (BDSP) dengan tujuanuntuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuanserta mendorong bank dan Lembaga PembiayaanUMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaankepada UMKM. Bantuan teknis juga disediakan

128


dalam bentuk penyediaan informasi kepadamasyarakat luas.

Topik pelatihan mencakup Strategi PengembanganUMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro danKecil (UMK) dengan metode Rapid Rural Apraisal(RRA), Analisis Pemberian kredit UMK, PenangananKredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit SecaraKelompok dengan Pola Pengembangan HubunganBank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat(PHBK). Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspekkeuangan dimaksudkan untuk meningkatkanpengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampumemfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaandan menjadi mitra bank dalam upayapengembangan UMKM melalui penyaluran dana daribank atau lembaga keuangan kepada UMKM.

2.2.2.2.2. Rencana BisnisRencana BisnisRencana BisnisRencana BisnisRencana Bisnis

Bank diwajibkan menyampaikan rencana penyalurankredit termasuk kredit UMKM menurut sektorekonomi, jenis penggunaan dan propinsi dan wajibmenyampaikan laporan realisasinya.

3.3.3.3.3. Batas Maksimum Pemberian KreditBatas Maksimum Pemberian KreditBatas Maksimum Pemberian KreditBatas Maksimum Pemberian KreditBatas Maksimum Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembagapembiayaan dengan metode penerusan (channeling)dikecualikan dari pengertian kelompok peminjamsepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu,pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasmadimana perusahaan inti menjamin kredit kepadaplasma dikecualikan dari pengertian kelompokpeminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

4.4.4.4.4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk KreditAktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk KreditAktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk KreditAktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk KreditAktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit

Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko(ATMR) untuk KUMKM dikenakan bobot risikosebesar 85% (delapan puluh lima persen).


2010

129

- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan aktivatertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKMyang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kreditberstatus BUMN yang memenuhi persyaratantertentu dari 50% menjadi 20%; dan

- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMRuntuk KUMKM yang dijamin lembagapenjaminan/asuransi kredit berstatus bukanBUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari85% menjadi sesuai dengan peringkat lembagapenjaminan/ asuransi kredit sebagai berikut:

i. AAA s.d AA- : 20%

ii. A+ s.d BBB- : 50%

iii. BB+ s.d B- : 75%

5.5.5.5.5. Penilaian Kualitas AktivaPenilaian Kualitas AktivaPenilaian Kualitas AktivaPenilaian Kualitas AktivaPenilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atasketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untukkredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikanoleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu)proyek dengan jumlah kurang dari atau sama denganRp1 milyar, kredit penyediaan dana lainnya yangdiberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKMdengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaandana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatanusaha berada di daerah tertentu dengan jumlahkurang dari atau sama dengan Rp1 milyar. Selainitu, dalam hal agunan akan digunakan sebagaipengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA),penilaian agunan bagi aktiva produktif kepadadebitur atau kelompok peminjam dengan jumlahsampai dengan Rp5 milyar cukup dilakukan olehpenilai intern bank.

130


H.H.H.H.H. Ketentuan LainnyaKetentuan LainnyaKetentuan LainnyaKetentuan LainnyaKetentuan Lainnya

1.1.1.1.1. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam RupiahFasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam RupiahFasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam RupiahFasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam RupiahFasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam Rupiah

(FASBI)(FASBI)(FASBI)(FASBI)(FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan BI kepada Bankuntuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktuFASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggalpenyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuhwaktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidakdapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelumjatuh waktu.

2.2.2.2.2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN)baik yang berjangka pendek maupun berjangkapanjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bankwajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yangakan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangkapanjang wajib terlebih dahulu memperolehpersetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkandalam rencana bisnis Bank.

3.3.3.3.3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip SyariahPasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip SyariahPasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip SyariahPasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip SyariahPasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

(PUAS)(PUAS)(PUAS)(PUAS)(PUAS)

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuanganjangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariahbaik dalam rupiah maupun valuta asing. PesertaPUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan BankKonvensional. Bank Syariah dan UUS dapatmelakukan penempatan dan dan atau penerimaandana dengan menggunakan instrumen PUAS yangditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapatmelakukan penempatan dana ke dalam instrumenPUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajibmelaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuiketentuan BI yang berlaku.

4.4.4.4.4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRSLembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRSLembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRSLembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRSLembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi


2010

131

adalah untuk:

- Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;

- Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan

- Meningkatkan kualitas dan kemampuanprofesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS

b. Persyaratan yang harus dipenuhi LembagaSertifikasi adalah:

- Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan danmengembangkan sumber daya manusia BPRyang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;

- Memiliki organ yang sekurang-kurangnyaterdiri dari: Dewan Sertifikasi, KomiteKurikulum Nasional, dan Manajemen.

- Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasarkompetensi dan komitmen untuk mengatur,menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

5.5.5.5.5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian KreditPembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian KreditPembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian KreditPembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian KreditPembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit

Valas oleh BankValas oleh BankValas oleh BankValas oleh BankValas oleh Bank

Bank dilarang dan atau dibatasi dan ataudikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentudengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebutmeliputi :

a. warga negara asing;

b. badan hukum asing dan lembaga asing lainnya,namun tidak termasuk kantor cabang bank asingdi Indonesia, Perusahaan Penanaman ModalAsing (PMA), Badan hukum asing atau lembagaasing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;

c. warga negara Indonesia yang memiliki statuspenduduk tetap (permanent resident) negara laindan tidak berdomisili di Indonesia;

132


d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yangberkantor pusat di Indonesia;

e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaanyang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukanBank dengan Pihak Asing meliputi:

1. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valutaasing

2. Penempatan dalam rupiah

3. Pembelian surat berharga dalam rupiah yangditerbitkan oleh Pihak Asing

4. Tagihan antar kantor dalam rupiah

5. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalamrangka pemberian kredit di luar negeri

6. Penyertaan modal dalam rupiah

7. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki PihakAsing dan atau yang dimiliki secara gabungan(joint account) antara Pihak Asing dengan BukanPihak Asing pada Bank di dalam negeri.

8. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki PihakAsing dan atau yang dimiliki secara gabunganantara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asingpada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transferrupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untukdilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- Transaksi derivative jual valuta asing terhadaprupiah

- Transaksi derivative beli valuta asing terhadaprupiah

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasantransaksi sebagai berikut:


2010

133

- Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlakuterhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yangmemenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kreditkonsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukanintra hari; cerukan karena pembebanan biayaadministrasi; pengambilalihan tagihan dari badanyang ditunjuk pemerintah untuk mengelola asetbank dalam rangka restrukturisasi perbankanIndonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannyadijamin prime bank.

- Larangan pembelian surat berharga dalam rupiahtidak berlaku untuk: pembelian surat berhargayang berkaitan dengan kegiatan ekspor barangdari Indonesia dan impor barang ke Indonesiaserta perdagangan dalam negeri; pembelian bankdraft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank diluar negeri untuk kepentingan TKI.

- Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabiladilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomiandi Indonesia; atau antar rekening yang dimilikioleh Pihak Asing yang sama.

- Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asingterhadap rupiah tidak berlaku dalam hal TransaksiDerivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai(hedging) dalam rangka kegiatan sebagaimanadi bawah ini dan dilengkapi dengan dokumenpendukung : investasi di Indonesia yang berjangkawaktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan imporyang menggunakan L/C; perdagangan dalamnegeri yang menggunakan Surat KreditBerdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

6.6.6.6.6. Sistem Kliring NasionalSistem Kliring NasionalSistem Kliring NasionalSistem Kliring NasionalSistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat atau DataKeuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baikatas nama peserta maupun atas nama nasabah

134


peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan padawaktu tertentu. Sistem Kliring Nasional BankIndonesia (SKNBI) adalah system kliring BI yangmeliputi kliring debet dan kliring kredit yangpenyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliringdebet dan kliring kredit dilakukan olek PenyelenggaraKliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungansecara net multilateral dan dilakukan berdasarkanprinsip pembaharuan hutang (novation), sertabersifat final dan tidak dapat dibatalkan.Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkanprinsip same day settlement. Nilai nominal nota debetyang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melaluiKliring debet dalam penyelenggaraan SKNBI palingbanyak sebesar Rp 10 juta per nota debet. Batas nilainominal transfer kredit yang dapat dikliringkanmelalui kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 jutaper transaksi.

7.7.7.7.7. Real Time Gross SettlementReal Time Gross SettlementReal Time Gross SettlementReal Time Gross SettlementReal Time Gross Settlement (RTGS) (RTGS) (RTGS) (RTGS) (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistempembayaran yang efisien, cepat, aman dan handalguna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telahmengimplementasikan Sistem Bank Indonesia RealTime Gross Settlement (BI-RTGS). BI-RTGSmerupakan sistem transfer dana elektronik antarPeserta dalam mata uang rupiah yangpenyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

8.8.8.8.8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI merupakan surat berharga dalam mata uangRupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuanhutang berjangka waktu pendek dan merupakansalah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangkawaktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan palinglama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat


2010

135

(scripless) dan perdagangannya dilakukan dengansistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank danpihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapatdipindahtangankan (negotiable).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dandiperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualanbersyarat (repurchase agreement/repo) ataupembelian/penjualan lepas (outright).

9.9.9.9.9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsipsyariah berjangka pendek dalam mata uang rupiahyang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagaisalah satu instrumen operasi pasar terbuka dalamrangka pengendalian moneter yang dilakukanberdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkanmenggunakan akad Ju»alah. SBIS memilikikarakteristik sebagai berikut:

- Satuan unit sebesar Rp 1 juta;

- Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan palinglama 12 bulan;

- Diterbitkan tanpa warkat (scripless);

- Dapat diagunkan kepada BI;

- Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBISyang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuhtempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUSdan UUS.

10.10.10.10.10. Surat Utang Negara (SUN)Surat Utang Negara (SUN)Surat Utang Negara (SUN)Surat Utang Negara (SUN)Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara danObligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negaraberjangka waktu sampai dengan 12 bulan denganpembayaran bunga secara diskonto, sementaraobligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulandengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga

136


secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan,usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yangterorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana,dengan mengajukan penawaran pembelian kepadaagen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dariBank, Perusahaan Pialang Pasar Uang danPerusahaan Efek yang memenuhi kriteria danpersyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

11.11.11.11.11. Rahasia BankRahasia BankRahasia BankRahasia BankRahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan keterangan mengenainasabah penyimpan dan simpanannya. Keteranganmengenai nasabah selain nasabah penyimpan dansimpanannya, bukan merupakan keterangan yangwajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebutberlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk :

a. kepentingan perpajakan

b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkankepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana

d. kepentingan peradilan dalam perkara perdataantara bank dengan nasabahnya

e. tukar menukar informasi antar bank

f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabahpenyimpan yang dibuat secara tertulis

g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabahpenyimpan yang telah meninggal dunia.

h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitandengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajibterlebih dahulu memperoleh perintah atau izintertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan


2010

137

BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan hurufd, e, f , g dan h, perintah atau izin tersebut tidakdiperlukan.

12.12.12.12.12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

PerbankanPerbankanPerbankanPerbankanPerbankan

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan danapendidikan untuk meningkatkan pengetahuan danketrampilan SDM di bidang perbankan. Bagi BankUmum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaranSDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahunsebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebutmasih tersisa, maka sisa dana tersebut wajibditambahkan ke dalam dana pendidikan danpelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikandan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

a. dilaksanakan oleh bank sendiri;

b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan banklain;

c. bersama-sama dengan bank lainmenyelenggarakan pendidikan; atau

d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yangdiselenggarakan oleh lembaga pendidikanperbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperolehpersetujuan dari Dewan Komisaris atau BadanPengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkankepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

13.13.13.13.13. Penyelesaian Pengaduan NasabahPenyelesaian Pengaduan NasabahPenyelesaian Pengaduan NasabahPenyelesaian Pengaduan NasabahPenyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yangdiajukan Nasabah dan atau perwakilan nasabah.Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuksecara khusus di setiap Kantor Bank untukmenangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah.

138


Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajibmenetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulisyang meliputi:

- penerimaan Pengaduan;

- penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan

- pemantuan penanganan dan penyelesaianPengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerjasetelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.

14.14.14.14.14. Mediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi PerbankanMediasi Perbankan

Sengketa antara nasabah dengan bank yangdisebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansialnasabah oleh bank dalam tahap penyelesaianpengaduan nasabah, dapat diupayakanpenyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasiperbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yangmemiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutanfinansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukandalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatannasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalambentuk akta kesepakatan yang ditandatanganinasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatansecara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atautidak tercapainya kesepakatan.

15.15.15.15.15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi PerbankanInsentif Dalam Rangka Konsolidasi PerbankanInsentif Dalam Rangka Konsolidasi PerbankanInsentif Dalam Rangka Konsolidasi PerbankanInsentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Bank Indonesia memberikan insentif kepada bankyang melakukan merger atau konsolidasi. Bentukinsentif dimaksud adalah:

- Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bankdevisa;

- Kelonggaran sementara atas kewajibanpemenuhan GWM rupiah


2010

139

- Perpanjangan jangka waktu penyelesaianpelampauan BMPK yang timbul sebagai akibatmerger atau konsolidasi;

- Kemudahan dalam pemberian izin pembukaankantor cabang bank;

- Penggantian sebagian biaya konsultanpelaksanaan due diligence; dan atau

- Kelonggaran sementara atas pelaksanaanbeberapa ketentuan dalam Peraturan BankIndonesia yang mengatur mengenai GoodCorporate Governance bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasiwajib menyampaikan permohonan rencanapemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satubank peserta merger atau konsolidasi danditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bankpeserta merger atau konsolidasi.

16.16.16.16.16. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-

Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena BencanaDaerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena BencanaDaerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena BencanaDaerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena BencanaDaerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana

Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum dan/ataupenyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debiturdengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanyadidasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan kualitas kredit bagi BankUmum hanya berlaku untuk kredit bagi Bank Umumdan/atau penyediaan dana lain yang disalurkankepada nasabah debitur dengan lokasi proyek ataulokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkenabencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahunsejak terjadinya bencana. Kualitas kredit bagi BankUmum dan Kredit bagi BPR yang direstrukturisasiditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampaidengan 3 tahun setelah terjadinya bencana apabilamemenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi

140


proyek atau lokasi usaha di daerah-daerahtertentu yang terkena bencana alam;

- Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitanpembayaran pokok dan/atau bunga kredit yangdisebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan

- Direstrukturisasi setelah bencana alam.

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkenabencana alam akan ditetapkan kemudian dalamsuatu Surat Keputusan BI, dengan memperhatikanaspek-aspek antara lain:

- Luas wilayah yang terkena bencana;

- Jumlah korban jiwa

- Jumlah kerugian materiil;

- Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampakbencana alam;

- Persentase jumlah kredit yang diberikan kepadadebitur yang terkena dampak bencana alamterhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan

- Persentase jumlah kredit dengan plafon sampaidengan Rp 5 miliar terhadap jumlah kredit didaerah yang terkena bencana alam.

17.17.17.17.17. Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)Sistem Informasi Debitur (SID)

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debiturkepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh,dantepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.Laporan debitur wajib disusun sesuai denganpedoman penyusunan laporan debitur yangditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran,kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatanwaktu penyampaian laporan debitur serta keamananpenerimaan informasi debitur, Pelapor menyusunkebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkandalam suatu pedoman tertulis yang disetujui olehDireksi dari Pelapor.


2010

141

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah BankUmum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliarrupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut.Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPRyang belum memiliki total aset sesuai denganpersyaratan menjadi Pelapor wajib, LembagaKeuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi SimpanPinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaituinformasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihaklain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

BI melakukan pengawasan terhadap pemenuhankewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaanSID.

18.18.18.18.18. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagiPedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagiPedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagiPedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagiPedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi

Bank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum KonvensionalBank Umum Konvensional

Sehubungan dengan diberlakukannya PedomanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentangInstrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapandan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukanpenyesuaian Pedoman Akuntansi PerbankanIndonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajianlaporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPImerupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK makauntuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetapmengacu pada PSAK yang berlaku.

19.19.19.19.19. Penetapan Penggunaan Standar AkuntansiPenetapan Penggunaan Standar AkuntansiPenetapan Penggunaan Standar AkuntansiPenetapan Penggunaan Standar AkuntansiPenetapan Penggunaan Standar Akuntansi

Keuangan bagi BPRKeuangan bagi BPRKeuangan bagi BPRKeuangan bagi BPRKeuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisikeuangan BPR dan penyusunan laporan keuanganyang relevan, komprehensif, andal dan dapatdiperbandingkan, BPR wajib menyusun danmenyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang

142


relevan bagi BPR. Dengan diberlakukannya PedomanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 pada1 Januari 2010 maka dengan sendirinya PSAK 31yang diacu perbankan selama ini menjadi tidakberlaku.

Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM,pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yangdiperuntukkan bagi UKM. Selanjutnyamempertimbangkan karakteristik BPR yang memilikikegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankanserta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkanpada pertimbangan-pertimbangan sbb:

1) Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan,yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidaksesuai dengan karakteristik operasional BPR danmemerlukan biaya yang besar dibandingkandengan manfaat yang diperoleh;

2) DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapatdiberlakukan bagi entitas yang memilikiakuntabilitas publik yang signifikan, sepanjangotoritas berwenang mengatur penggunaan SAKETAP dimaksud,

BI menerbitkan SE No.11/37/DKBU sebagai dasarhukum penggunaan SAK ETAP bagi BPR. Saat inisedang dilakukan finalisasi penyusunan PedomanAkuntansi bagi BPR yang disusun bersama oleh BankIndonesia, IAI dan industri BPR.


2010

143

Jenis Laporan Bank Umum BPR

1. LaporanBerkala

a. PeriodeHarian

- Laporan Transaksi PUAB,PUAS, Surat Berharga dipasar sekunder, dantransaksi devisa

- Laporan Posisi DevisaNeto

- Laporan Pos-postertentu neraca

- Laporan proyeksi aruskas

- Laporan suku bungadan tingkat imbalandeposito investasiMudharabah

- Laporan TransaksiDerivatif

- Laporan Dana PihakKetiga

- Laporan Dana PihakKetiga milik Pemerintah

- Laporan Pos-pos NeracaMingguan

- Laporan Bulanan BankUmum (LBU)/laporanBulanan Bank UmumSyariah (LBUS)

- Laporan KeuanganPublikasi Bulanan padawebsite BI.

- Laporan Lalu LintasDevisa

- Laporan PenyediaanDana

- Laporan RestrukturisasiKredit/Pembiayaan

- Laporan Debitur (SID)- Laporan BMPK- Laporan Maturity Profile- Laporan Market Risk

- Laporan Bulanan- Laporan Batas

MaksimumPemberianKredit (BMPK)

- Laporan SistemInformasiDebitur (SID)

I. Laporan Laporan Bank

b. PeriodeMingguan

c. PeriodeBulanan

144



- Laporan Deposan danDebitur Inti

- Laporan KPMM denganmemperhitungkanrisiko pasar

- Laporan investasimudharabah (untukbank yang melakukankegiatan usaha denganprisip syariah)

- Laporan transaksistructured product

- Laporan KeuanganPublikasi Bank

- Laporan RealisasiRencana Bisnis (BusinessPlan)

- Laporan penanganandan penyelesaianpengaduan Nasabah

- Penilaian TingkatKesehatan (disampaikanke Bank Indonesiaapabila diminta)

- Laporan Risk Profile- Laporan profil risiko

ecara konsolidasi- Laporan Keuangan

Perusahaan AnakLaporan Transaksiantara Bank denganPihak-pihak yangmempunyai hubunganistimewa

- Laporan RealisasiRencana Bisnis

- Laporan PengawasanDewan Komisaristentang PelaksanaanRencana Kerja Bank.

- Laporan Pelaksanaandan Pokok-Pokok HasilAudit Intern.

- Laporan KeuanganPublikasi

- LaporanPenangananPengaduanNasabah

d. PeriodeTriwulanan

e. PeriodeSemesteran

- LaporanPelaksanaanRencana Kerja


2010

145


- Laporan PelaksanaanTugas Direktur Kepatuhan

- Rencana Bisnis- Laporan Keuangan

Tahunan- Laporan Tahunan- Laporan Rencana

Penerimaan PinjamanLuar Negeri

- Laporan TeknologiSistem Informasi

- Laporan PelaksanaanGood CorporateGovernance/GCG

- Laporan StrukturKelompok Usaha

- Laporan Kaji UlangPihak Ekstern TerhadapKinerja Audit Intern

- Laporan yang berkaitandengan kelembagaanbank

- Laporan yang berkaitandengan kepengurusanbank

- Laporan yang berkaitandengan operasionalbank

- Laporan khusus yangberkaitan denganpembinaan danpengawasan bank

- Laporan transaksikeuangan mencurigakan(ke PPATK)

- Laporan yang berkaitandengan produk danaktivitas baru bank

f. PeriodeTahunan

- Rencana Kerja BPR- Laporan Keuangan

Tahunan- Laporan Struktur

Kelompok Usaha

- Laporan yangberkaitandengankelembagaanbank

- Laporan yangberkaitandengankepengurusanbank

- Laporan yangberkaitandenganoperasional bank

- Laporan khususyang berkaitandenganpembinaan danpengawasan bank

- Laporan transaksikeuanganmencurigakan(ke PPATK)

g. Tiga Tahunan

2.2.2.2.2. LaporanLaporanLaporanLaporanLaporanLainnyaLainnyaLainnyaLainnyaLainnya

146


VI.VI.VI.VI.VI. LAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAIN

1.1.1.1.1. Istilah Populer PerbankanIstilah Populer PerbankanIstilah Populer PerbankanIstilah Populer PerbankanIstilah Populer Perbankan

Istilah Keterangan

Agunan Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bankdalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

Anjungan Mesin dengan sistem komputer yang Tunai diaktifkandengan menggunakan kartu Mandiri (ATM)magnetik bankyang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebutnasabah dapat menabung, mengambil uang tunai,mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutinlainnya.

Bilyet Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapatmembuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintahmembayar.

Cek Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk m e n a r i kdananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.

Daftar Hitam Daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yangterkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentuyang merugikan bank dan masyarakat.

Jaminan Bank Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa (Banktermasuk kepemilikan terhadap Jaminan Guarantee)pembayaran yang diberikan kepada pihak penerimajaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhikewajibannya.

Kartu Debit Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatutransaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas bebanrekening pemegangkartu yang bersangkutan denganmenggunakan PIN (Personal Identification Number).

Kartu Kredit Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaanpengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orangyang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya terteradalam kartu untuk menggunakannya sebagai alatpembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa,atau untuk menarik uang tunai dalam batas kreditsebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaanpengelola kartu kredit.

Kotak Simpanan Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau (Safe surat-surat berharga yang dirancang secara khususDeposit Box)dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanahyang kokoh, taban bongkar dan tahan api untuk menjagakeamanan barang yang disimpan dan memberikan rasaaman bagi pengguna.


2010

147

Istilah Keterangan

Lembaga Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan Penjaminatas simpanan nasabah.

Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu(kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomorkodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaanpembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.

Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitasanda sebagai nasabah dan memantau kegiatan transaksinasabah.

Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilikrekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama,dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalammata uang rupiah atau mata uang asing.

PrinsipMengenalNasabah(Know YourCustomer)

2.2.2.2.2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Tindak Pidana Pencucian Uang (Tindak Pidana Pencucian Uang (Tindak Pidana Pencucian Uang (Tindak Pidana Pencucian Uang (Money LaunderingMoney LaunderingMoney LaunderingMoney LaunderingMoney Laundering)))))


1.1.1.1.1. Pencucian UangPencucian UangPencucian UangPencucian UangPencucian Uang

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnyaatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasilt indak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi hartakekayaan yang sah.

2.2.2.2.2. Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengantujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yangwajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana.

PenjaminanSimpanan (LPS)

PIN (PersonalIdentiicationNumber)

Transfer/Remittance

148



3. Hasil tindak pidana3. Hasil tindak pidana3. Hasil tindak pidana3. Hasil tindak pidana3. Hasil tindak pidana

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana:

korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja;penyelundupan imigran;di bidang perbankan; di bidang pasar modal; dibidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia;perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian;penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidangperpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidangkelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayahnegara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidanamenurut hukum Indonesia.

4.4.4.4.4. Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/Suspicious FinancialTransaction

b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlahkumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asingyang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksimaupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukanpaling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR

3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunaidilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksidilakukan.

4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dariketentuan rahasia bank.


2010

149

Prinsip Keterangan

Kotak Penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepadapengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usahatertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagiuntung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (netrevenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkannisbah yang telah disepakati sebelumnya

Musyarakah Penanaman dana dari pemilik dana/modal untukmencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usahatertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkannisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkankerugian ditanggung semua pemilik dana/modalberdasarkan bagian dana/modal masing-masing

Murabahah Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambahdengan margin keuntungan yang disepakati

Salam Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secarapenuh

Istishna' Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatanbarang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yangdisepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan

Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasukkepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antarapemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkanimbalan atas obyek sewa yang disewakan

Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa danpenyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewayang disewakannya dengan opsi perpindahan hal milikobyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai akad sewa

Qardh Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajibanpihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secarasekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Mudharabah

3.3.3.3.3. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan SyariahPrinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan SyariahPrinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan SyariahPrinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan SyariahPrinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

IjarahMuntahiyahBit Tamlik

150


VII.VII.VII.VII.VII. LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

DAFTAR KETENTUAN

Topik Ketentuan

1 Pendirian Bank UmumKonvensional

Pendirian Bank UmumSyariah

Pendirian BankPerkreditan Rakyat

Pendirian BankPembiayaan RakyatSyariah

Pembukaan KantorCabang Bank Asing

Pembukaan KantorPerwakilan Bank Asing

PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27Januari 2009 tentang Bank UmumKonvensional

PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29Januari tentang Bank Umum Syariah

PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8September 2006 tentang BankPerkreditan Rakyat

PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 01Juli 2009 tentang Bank PembiayaanRakyat Syariah

SK DIR No.32/37/KEP/DIR/tanggaltentang Persyaratan dan TatacaraPembukaan KC,KCP dan KPW dariBank yang berkedudukan di LuarNegeri

SK DIR No.32/37/KEP/DIR

A Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

2 Kepemilikan Bank UmumKepemilikan Bank SyariahKepemilikan BPR

PBI No.11/1/PBI/2009PBI No.11/3/PBI/2009PBI No.8/26/PBI/2006

3 Kepemilikan Tunggalpada PerbankanIndonesia

PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang KepemilikanTunggal pada Perbankan Indonesia

4 Kepengurusan BankUmum KonvensionalKepengurusan BankUmum SyariahKepengurusan BPRKonvensionalKepengurusan BPRSyariah

PBI No.11/1/PBI/2009



PBI No.11/23/PBI/2009

5 Dewan Pengawas Syariah(DPS)


6 Komite PerbankanSyariah

PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20November 2008 tentang KomitePerbankan Syariah.


2010

151

Topik Ketentuan

7 Pemanfaatan TenagaKerja Asing dan ProgramAlih Pengetahuan diSektor Perbankan

PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni2007 tentang Pemanfaatan TenagaKerja Asing dan Program AlihPengetahuan di Sektor Perbankan

8 Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit andProper Test) pada BankUmum dan BPR

PBI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10September 2003 tentang PenilaianKemampuan dan Kepatutan

PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9Agustus 2004 tentang PenilaianKemampuan dan Kepatutan BPR

PBI 11/31/PBI/2009 tanggal 28/08/2009 tentang Uji Kemampuan danKepatutan (Fit and Proper test) BankSyariah dan UUS

9 Pembelian Saham BankUmum

SK DIR BI No. 32/50/KEP/DIR tentangPersyaratan dan Tata Cara PembelianSaham Bank Umum

10 Merger, Konsolidasi danAkuisisi Bank Umum

Merger, Konsolidasi danAkuisisi BPR

SK DIR No. 32/51/KEP/DIR tentangPersyaratan dan Tata Cara Merger,Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum

SK DIR No. 32/52/KEP/DIR tentangPersyaratan dan Tata Cara Merger,Konsolidasi dan Akuisisi BPR

11 Pembukaan KantorCabang Bank UmumPembukaan KantorCabang BUSPembukaan KantorCabang BPRPembukaan Unit UsahaSyariahPembukaan KantorCabang BPR Syariah




PBI No.11/10/PBI/2009 tentang UnitUsaha SyariahPBI No.11/23/PBI/2009

12 Perubahan Nama & LogoBank

PBI No.11/1/PBI/2009PBI No.11/3/PBI/2009

13 Penutupan KantorCabang Bank UmumPenutupan KantorCabang BusPenutupan KantorCabang BPRPenutupan KantorCabang BPRS




PBI No.11/23/PBI/2009

152


Topik Ketentuan

14 Perubahan KegiatanUsaha Bank Konvensionalmenjadi Bank Syariah

PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29April 2009 tentang PerubahanKegiatan Usaha Bank Konvensionalmenjadi Bank Syariah

18 Tindak lanjut Penangananterhadap BPR dalamPengawasan Khusus

PBI No. 11/20/PBI/2009 tanggal 04Juni 2009 tentang Tindak lanjutPenanganan terhadap BPR dalamPengawasan Khusus

19 Likuidasi Bank SK DIR No. 32/53/KEP/DIR tentangTata cara Pencabutan Izin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi BankUmumSK DIR No. 32/54/KEP/DIR tentangTata cara Pencabutan Izin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi BPRPP No. 25 tahun 1999 tanggal 3 Mei1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi BankUU No. 24 tahun 2004 tentang LPS

PBI No.11/1/PBI/200920 Pencabutan Izin Usahaatas PermintaanPemegang Saham (SelfLiquidation)

15 Peningkatan Bank UmumNon Devisa menjadi BankUmum Devisa

SK DIR No. 28/64/KEP/DIR tentangPersyaratan Bank Umum Bukan BankDevisa Menjadi Bank Umum Devisa

16 Perubahan Izin UsahaBank Umum menjadi IzinUsaha BPR dalam rangkaKonsolidasi

PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22Februari 2008 tentang PerubahanIzin Usaha Bank Umum menjadi IzinUsaha BPR dalam rangka Konsolidasi

17 Tindak LanjutPengawasan danPenetapan Status Bank

PBI No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26Maret 2004 tentang Tindak lanjutPengawasan dan Penetapan Status Bank

PBI No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10Oktober 2005 tentang perubahanatas PBI No. 6/9/PBI/2004

PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30Oktober 2008 perihal perubahankedua atas PBI No. 6/9/PBI/2004


2010

153

Topik Ketentuan

B Ketentuan Kegiatan Usaha

1 Pedagang Valuta Asing(PVA) bagi Bank

PBI No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5September 2007 tentang PedagangValuta Asing

2 Kegiatan TransaksiDerivatif

PBI No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13September 2005 tentang TransaksiDerivatif

PBI No. 10/38/PBI/2008 tanggal 16Desember 2008 tentang perubahanatas PBI No. 7/31/PBI/2005

3 Commercial Paper (CP) SK DIR No. 28/52/KEP/DIR tentangPersyaratan Penerbitan danPerdagangan Surat BerhargaKomersial (CP) Melalui Bank Umumdi Indonesia

4 Simpanan

Giro

Deposito

Sertifikat Deposito

Tabungan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan





5 Produk Bank Syariah danUUS

PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25September 2008 tentang ProdukBank Syariah dan UUS

6 Prinsip Syariah DalamKegiatan PenghimpunanDana dan Penyaluran JasaBank Syariah

PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PelaksanaanPrinsip Syariah Dalam KegiatanPenghimpunan Dana dan PenyaluranDana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

PBI No. 10/16/PBI/2008 perubahan PBINo. 9/19/PBI/2007

C Ketentuan Kehati-Hatian

1 Modal Inti Bank Umum PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3Desember 2007 tentang perubahanatas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentangJumlah Modal Inti Minimum BankUmum

154


Topik Ketentuan

2 Kewajiban PenyediaanModal Minimum (KPMM)Bank

PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24September 2008 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum BankUmum

PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum BankPerkreditan Rakyat

PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27Februari 2006 tentang perubahan atasPBI No. 7/13/PBI/2005 tentangKewajiban Penyediaan Modal MinimumBank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum BPRSyariah

3 Posisi Devisa Neto (PDN) PBI No.6/20/PBI 2004 tanggal 15 Juli2004 tentang Perubahan Atas PBINo.5/13/PBI/2003 tentang PosisiDevisa Neto Bank Umum

4 Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK)

PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30September 2005 tentang perubahankedua atas PBI No.5/13/PBI/2003tentang Posisi Devisa Neto BankUmum

PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang perubahanatas PBI No. 7/3/PBI/2005

PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang BatasMaksimum Pemberian Kredit BankUmum

PBI No. 11/13/PBI/2009 tanggal 17April 2009 tentang Batas BaksimumPemerian Kredit untuk BPPR

5 Kualitas Aktiva BankUmum

PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum


2010

155

Topik Ketentuan

PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30Januari 2006 tentang perubahan atasPBI No 7/2/PBI/2005

PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30Maret 2007 tentang perubahankedua PBI No. 7/2/PBI/2005

PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29Januari 2009 tentang perubahanketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005

Kualitas Aktiva ProduktifBPR

PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang Kualitas AktivaProduktif dan Pembentukan PPAP BPR

Kualitas Aktiva BankUmum Syariah

PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum yangmelaksanakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah

PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006

PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16Oktober 2008 tentang perubahankedua atas PBI No.8/21/PBI/2006

Kualitas Aktiva BPRSyariah

PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bagi BPR Syariah

6 Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP)Bank UmumKonvensional

PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum

PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30Januari 2006 tentang perubahan atasPBI No 7/2/PBI/2005

PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29Januari 2009 tentang perubahan ketigaatas PBI No. 7/2/PBI/2005

Penyisihan PenghapusanAktiva (PPA) Bank Syariah

PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum yang

156


Topik Ketentuan

melaksanakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah

PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006

PenyisihanPenghapusan AktivaProduktif (PPAP) BPRKonvensional

PenyisihanPenghapusan Aktiva(PPA) BPR Syariah

PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang Kualitas AktivaProduktif dan Pembentukan PPAP BPR

PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang PenyisihanPenghapusan Aktiva Bagi BPR Syariah

7 Restrukturisasi Kredit PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum

8 RestrukturisasiPembiayaan bagi BankSyariah dan UUS

PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25September 2008 tentangRestrukturisasi Pembiayaan bagi BankSyariah dan UUS

9 Giro Wajib Minimum bagiBank UmumKonvensional

PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Okt2008 tentang Giro Wajib MinimumBank Umum pada Bank Indonesiadalam Rupiah dan Valuta Asing

Giro Wajib Minimum bagiBank Umum Syariah

PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3Agustus 2004 tentang GWM dlmrupiah dan valas bagi bank umum ygmelaksanakan kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah

PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang perubahan PBINo. 6/21/PBI/2004

PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16Oktober 2008 tentang perubahankedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004

PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang TransparansiKondisi Keuangan Bank

PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang TransparansiKondisi Keuangan BPR

10 Transparansi KondisiKeuangan Bank


2010

157

Topik Ketentuan

Transparansi KondisiKeuangan BPR Syariah

PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14November 2005 tentangTransparansi Kondisi Keuangan BPRSyariah

11 Transparansi InformasiProduk Bank &Penggunaan Data PribadiNasabah

12 Prinsip Kehati-hatianDalam KegiatanPenyertaan Modal BankUmum

PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang TransparansiInformasi Produk Bank danPenggunaan Data Pribadi Nasabah

PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 1 April2003 tentang Prinsip Kehati-hatianDalam Kegiatan Penyertaan Modal

13 Prinsip Kehati-hatianDalam AktivitasSekuritisasi Aset

PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Asetbagi Bank Umum

14 Prinsip Kehati-hatianDalam melaksanakanKegiatan StructuredProduct bagi Bank Umum

15 Penerapan Program AntiPencucian uang danPencegahan PendanaanTerorisme bagi BankUmum

PBI No. 11/26/PBI/2009 tanggal 01Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan KegiatanStructured Product bagi Bank Umum

PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli2009 tentang Penerapan ProgramAnti Pencucian uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi BankUmum

PBI. No.5/23/PBI/2003 tanggal 23Oktober 2003 tentang PenerapanPrinsip Mengenai Nasabah (KnowYour Customer Principles) bagi BPR

Penerapan PrinsipMengenal Nasabah bagiBPR

1 Penilaian TingkatKesehatan Bank Umum

D Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12April 2004 tentang Sistem PenilaianTingkat Kesehatan Bank Umum

PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24Januari 2007 tentang SistemPenilaian Tingkat Kesehatan BankUmum Berdasarkan Prinsip Syariah

2 Penilaian TingkatKesehatan BPR

SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30April 1997 tentang Tatacara PenilaianTingkat Kesehatan BPR

158


Topik Ketentuan

SE No. 30/3/UPPB perihal Tata carapenilaian tingkat kesehatan BPR

PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4Desember 2007 tentang TingkatKesehatan BPRS

1 Pedoman PenyusunanKebijaksanaanPerkreditan Bank

E Ketentuan SRB

SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal31 Maret 1995 Perihal : KewajibanPenyusunan dan PelaksanaanKebijakan Perkreditan Bank bagi BankUmum

2 Pelaksanaan GCG BagiBank Umum

PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang perubahan PBINo. 8/ 4/PBI/2006 tanggal 30 Januari2006 tentang Pelaksanaan GCG BagiBank Umum

3 Satuan Kerja Audit InternSKAI Bank Umum

PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 17Desember 1999 tentang PenugasanDirektur Kepatuhan dan PenerapanStandar Pelaksanaan Fungsi AuditIntern Bank Umum

4 Direktur Kepatuhan PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20September 1999 tentang PenugasanDirektur Kepatuhan dan PenerapanStandar Pelaksanaan Fungsi AuditIntern Bank Umum

5 Rencana Bisnis BankUmum

PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22Oktober 2004 tentang Rencana BisnisBank Umum

6 Penerapan ManajemenRisiko Dalam PenggunaanTeknologi Informasi olehBank Umum

PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30November 2007 tentang PenerapanManajemen Risiko DalamPenggunaan Teknologi Informasi olehBank Umum

7 Penerapan ManajemenRisiko bagi Bank Umum

PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003tentang Penerapan ManajemenResiko Bagi Bank Umum


2010

159

Topik Ketentuan

PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30Januari 2006 tentang PenerapanManajemen Risiko Secara Konsolidasi

8 Penerapan ManajemenRisiko Secara Konsolidasi

9 Penerapan ManajemenRisiko pada internetbanking

SE. No. 6/18/DPNP tanggal 20 April2004 perihal Penerapan manajemenrisiko pada aktivitas jasa pelayananmelalui internet

10 Penerapan ManajemenRisiko padabancassurance

SE No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober2004 perihal Penerapan manajemenrisiko pada bank yang melakukankerjasama pemasaran denganperusahaan asuransi

11 Penerapan ManajemenRisiko pada aktivitasberkaitan denganreksadana

SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni2005 perihal Penerapan ManajemenRisiko pada aktivitas berkaitandengan reksadana

12 Sertifikasi ManajemenRisiko Bagi Pengurus danPejabat Bank Umum

PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni2009 tentang Sertifikasi ManajemenRisiko Bagi Pengurus dan PejabatBank Umum

F Ketentuan Pembiayaan

1 Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi BankUmum

PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30Oktober 2008 tentang FasilitasPendanaan Jangka Pendek Bagi BankUmum

PBI 10/30/PBI/2008 tanggal 18September 2008 tentang perubahanPBI No. 10/26/PBI/2008

2 Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi BPR

PBI No. 10/35/PBI/2008 tanggal 5Desember 2008 tentang FasilitasPendanaan Jangka Pendek bagi BPR

3 Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi BankUmum Syariah

PBI No. 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli2009 tentang Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi Bank UmumSyariah

4 Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi BankPembiayaan RakyatSyariah

PBI No. 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli2009 tentang Fasilitas PendanaanJangka Pendek bagi BankPembiayaan Rakyat Syariah

160


Topik Ketentuan

G Ketentuan Terkait UMKM

5 Fasilitas LikuiditasIntrahari (FLI)

PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14September 2008 tentang FLI bagiBank Umum

PBI No. 11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli2009 tentang Fasilitas IntrahariBerdasarkan Prinsip Syariah

6 Fasilitas IntrahariBerdasarkan PrinsipSyariah (FLIS)

7 Fasilitas PembiayaanDarurat

PBI No. 10/31/PBI/2008 tanggal 18September 2008 tentang FasilitasPembiayaan Darurat

1 Bantuan Teknis PBI No. 8/39/PBI/2005 tanggal 18Oktober 2005 perihal PemberianBantuan Teknis dalamPengembangan UMKM

2 Rencana Bisnis PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22Oktober 2004 dan SE No. 6/44/DPNPtanggal 22 Oktober 2004 perihalRencana Bisnis Bank Umum

3 Batas MaksimumPemberian Kredit

PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 perihal BatasMaksimum Pemberian Kredit

4 Aktiva TertimbangMenurut Risiko untukUMKM

SE No. 11/1/DPNP tanggal 21 Januari2009 perihal Perhitungan AktivaTertimbang Menurut Risiko untukKredit Usaha Mikro, Kecil danMenengah (KUMKM)

5 Penilaian Kualitas Aktiva PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29Januari 2009 perihal PerubahanKetiga Atas Peraturan Bank IndonesiaNomor 7/2/PBI/2005 tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

1 Fasilitas Simpanan BankIndonesia dalam Rupiah(FASBI)

H Ketentuan Lainnya

SE No.6/5/DPM tanggal 16 Februari2004 perihal Pelaksanaan danPenyelesaian FASBI

2 Pinjaman Luar NegeriBank (PLN)

PBI No. 7/1/PBI/2005 tanggal 10Januari 2005 tentang Pinjaman LuarNegeri Bank


2010

161

Topik Ketentuan

PBI No. 10/20/PBI/2008 tanggal 14Oktober 2008 tentang perubahan atasPBI No. 7/1/PBI/2005

3 Pasar Uang AntarbankBerdasarkan PrinsipSyariah (PUAS)

PBI No. 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret2007 tentang Pasar Uang Antar BankBerdasarkan Prinsip Syariah

4 Lembaga Sertifikasi bagiBPR/BPRS

SE No. 6/34/DPBPR Perihal: LembagaSertifikasi bagi BPR

5 Pembatasan TransaksiRupiah dan PemberianKredit Valas oleh Bank

PBI No. 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni2005 tentang Pembatasan TransaksiRupiah dan Pemberian Kredit ValutaAsing Oleh Bank

6 Sistem Kliring Nasional PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli2005 tentang Sistem Kliring Nasional

7 Real Time GrossSettlement (RTGS)

PBI No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18Februari 2008 tentang Sistem BankIndonesia Real Time Gross Settlement

8 Sertifikat Bank Indonesia(SBI)

PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16Februari 2004 tentang perubahan PBINo. 4/10/PBI/2002 tentang SertifikatBank Indonesia

9 Sertifikat Bank IndonesiaSyariah (SBIS)

PBI No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31Maret 2008 tentang Sertifikat BankIndonesia Syariah

10 Surat Utang Negara (SUN) PBI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli2005 tentang Penerbitan, Penjualandan Pembelian serta PenatausahaanSUN

11 Rahasia Bank UU No. 10 Tahun 1998

PBI No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7September 2000 tentang Persyaratandan Tata Cara Pemberian Perintah atauIzin Tertulis Membuka Rahasia Bank

12 Pengembangan SumberDaya Manusia Perbankan

PBI No. 5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli2003 tentang Kewajiban PenyediaanDana Pendidikan dan Pelatihan UntukPengembangan Sumber Daya Manusia

162


Topik Ketentuan

13 Penyelesaian PengaduanNasabah

PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28Februari 2008 tentang perubahan PBINo.7 /7/PBI/2005 tentang PenyelesaianPengaduan Nasabah

14 Mediasi Perbankan PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30Januari 2008 tentang perubahan PBINo. 8/ 5/PBI/2006 tentang MediasiPerbankan

15 Insentif dalam rangkakonsolidasi perbankan

PBI No. 9/12/PBI/2007 tanggal 21September 2007 tentang Perubahanatas PBI No.8/17/PBI/2006 tentangInsentif dalam Rangka KonsolidasiPerbankan

16 Perlakuan KhususTerhadap Kredit Bankbagi Daerah-DaerahTertentu di Indonesiayang Terkena BencanaAlam

PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5Oktober 2006 tentang PerlakuanKhusus Terhadap Kredit Bank bagiDaerah-daerah tertentu di Indonesiayang terkena bencana alam

17 Sistem Informasi Debitur(SID)

PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30November 2007 tentang SistemInformasi Debitur

18 Pedoman AkuntansiPerbankan Indonesia(PAPI)

SE No. 11/4/ DPNP tanggal 27 Januari2009 sebagaimana telah diubahdengan SE No. 11/33/DPNP tanggal 8Desember 2009 perihal PelaksanaanPedoman Akuntansi PerbankanIndonesia

19 Penetapan PenggunaanStandar AkuntansiKeuangan bagi BPR

SE No.11/37/DKBU tanggal 31Desember 2009 tentang PenetapanPenggunaan Standar AkuntansiKeuangan bagi BPR

Booklet Perbankan Indonesia 2010 - ojk.go.id · PERBANKAN INDONESIA 2010 iii PENGANTAR ... 3...

Documents

Transcript of Booklet Perbankan Indonesia 2010 - ojk.go.id · PERBANKAN INDONESIA 2010 iii PENGANTAR ... 3...