Booklet kajian ukn

Hasil kajian diambil dari kajian yangdilakukan oleh HPEQ Student

UJI KOMPETENSINASIONAL

Booklet Kajian III

Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh IndonesiaMempersembahkan

Pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan dan mengubah metode serta kualitas

pelayanan kesehatan

Dalam kemampuannya di bidang lembaga pendidikan dan kesehatan profesional,

mahasiswa dianggap sebagai agen transformasi sosial yang berkelanjutan

Mahasiswa adalah agen perubahan dan mereka akan memiliki nilai yang besar dalam

berbagai perspektif, sehingga untuk memfasilitasi keterlibatan mahasiswa harus didorong

melalui suatu sesi mahasiswa dalam setiap proses akreditasi

(Majumdar et al).

(Lancet commission).

(Robert F. Woollard).

ari ketiga penjelasan tersebut diatas, sudah dapat disimpulkan

bahwa mahasiswa kesehatan memiliki peran yang sangat penting di Ddalam kualitas pelayanan kesehatan yaitu melalui sumbahsih peran

mahasiswa dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dibidang lembaga

pendidikan dan kesehatan profesional. Selain itu, Mahasiswa sebagai konsumen

pendidikan berarti mahasiswa harus dilibatkan dalam setiap proses akreditasi.

Mahasiswa sebagai konsumen pendidikan, artinya mahasiswalah yang

paling tahu baik-buruknya suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan di

dalam suatu institusi. Adapun, baik-buruknya suatu sistem pendidikan itulah yang

nantinya dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kualitas apoteker sangat

bergantung pada pendidikan sarjana farmasi. Pertanyaannya sekarang, apakah

calon apoteker saat ini dapat menjawab segala permasalahan dibidang

kefarmasian? Dan apakah calon apoteker sudah bisa menjawab tuntutan dunia

kesehatan yang lama-kelamaan semakin menjadi suatu permasalahan yang

kompleks?

Idealnya, kurikulum suatu sistem pendidikan bisa bersifat fleksibel sesuai

dengan perkembangan dan tuntutan yang diharapkan. Namun pertayaannya

apakah kurikulum yang sekarang berada di tengah mahasiswa sudah dapat

menjawab tuntutan yang diharapkan? Dan apakah kurikulum tersebut bisa

mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ditengah masyarakat sebagai seorang

profesi kesehatan?

Booklet

UKN2

Salam Mahasiswa Farmasi

Indonesia!

Segala pertanyaan tersebut memang membingungkan

dan tidak bisa dijawab begitu saja dengan mudahnya,

mengingat Indonesia adalah Negara yang sangat luas dan

perkembangan sistem pendidikannya yang tidak merata.

Untuk itulah perlu diadakan suatu survey untuk mengetahui

kondisi kekinian pendidikan kefarmasian. Karena dengan

survey itulah kita bisa mengerti tuntutan seperti apakah

diperlukan oleh mahasiswa farmasi untuk mempersiapkan diri

sebagai salah satu profesi kesehatan. Selain itu survey ini juga

bisa menjadi langkah awal untuk mengetahui pengetahuan,

sikap, dan pandangan mahasiswa farmasi di Indonesia terhadap

permasalahan di bidang sistem pendidikan farmasi Indonesia.

Bagaimana dengan peran mahasiswa dalam sistem

pendidikan? Sesuai dengan UU RI No 20 th 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 6 bahwa “Setiap warga Negara

be r t anggung j awab t e rhadap kebe r l ang sungan

penyelenggaraan pendidikan”, serta UU RI No 20 th 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 bahwa

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi”, maka dapat

disimpulkan mahasiswa sebagai komponen masyarakat

wajib dan berhak ikut serta dalam proses perumusan

kebijakan sistem pendidikan. Peran Mahasiswa dalam sistem

pendidikan dapat berupa banyak hal, contoh yang paling

sederhana adalah dalam bentuk memberikan aspirasi baik

masukan, kritik, maupun saran dalam proses belajar-mengajar

yang mereka dapatkan. Aspirasi dari mahasiswa ini diperlukan

untuk memperbaiki Kualitas suatu institusi yang secara tidak

langsung juga akan memperbaiki Sistem pendidikan tinggi

kesehatan, karena dari aspirasi-aspirasi inilah akan diadakan

suatu perubahan-perubahan.

Wimzy Rizqy Prabhata

Staf Ahli Pendidikan dan Keprofesian

ISMAFARSI 2012-2014

Booklet

UKN 3

Salam Pembuka

Daftar Isi

Latar Belakang

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Kerangka Pemikiran

Keaslian Penelitian

Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian Dan Analisa Data Untuk Program Studi D3

Farmasi, S1 Pendidikan Farmasi, Dan Program Studi Apoteker

Kuisioner Pengetahuan Responden Terkait Uji

Kompetensi Nasional

Analisis Terhadap Pengetahuan Responden Terkait Uji

Kompetensi Nasional

Kuisioner Persepsi Responden Terhadap Uji Kompetensi

Nasional

Kuisioner Sikap Responden Terkait Uji Kompetensi

Nasional

Kuisioner Harapan Responden Terkait Uji Kompetensi

Nasional

Penutup

Daftar Isi

Booklet

UKN4

2

4

5

11

11

12

12

12

13

14

17

20

21

35

41

43

LatarBelakang

Booklet

UKN 5

www.lilalovetolearn.com

embangunan bidang kesehatan di Indonesia merupakan hal yang sangat

pent ing untuk diperhat ikan dan didukung penuh dalam

penyelenggaraannya karena pembangunan di bidang ini akan dapat Pmenunjang pembangunan sumber daya manusia, yakni dengan terciptanya sistem

dan lingkungan kesehatan yang baik, maka akan terbentuk pula sumber daya manusia

(SDM) yang sehat dan berkualitas sehingga memiliki daya saing yang kuat dalam

menjalani kehidupan pribadi dan sosialnya. Millenium Development Goals (MDGs)

adalah sebuah komitmen bersama masyarakat internasional untuk mempercepat

pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, di mana terdapat 3 indikator

bidang kesehatan di dalamnya yang saat ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk

dapat tercapai sesuai target, yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan

kesehatan ibu, dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Dalam upaya untuk mencapai target MDG's tersebut, maka diperlukan SDM di bidang

kesehatan yang berkualitas untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan

yang berkualitas pula.

Pada dasarnya, upaya pemenuhan akan permintaan SDM di bidang kesehatan

dalam jumlah yang cukup dan berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga

kesehatan yang dihasilkan oleh institusi-institusi pendidikan profesi kesehatan yang

ada di Indonesia. Akan tetapi, dunia pendidikan profesi kesehatan Indonesia justru

menghadapi masalah terkait upaya untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang

berkualitas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah institusi pendidikan profesi

kesehatan yang beragam jenisnya dengan kualitas sistem pendidikan dan kualitas

lulusan yang belum cukup baik. Padahal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kesehatan yang sebelumnya telah

menyelesaikan pendidikan di institusinya masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan

suatu sistem penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan untuk

dapat menjamin kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan.

Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 1 ditetapkan bahwa standar nasional

pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 35 ayat (1) bahwa standar

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, serta

ayat (3) yang menjelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan

serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan

oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Di samping itu, masih dalam UU RI No. 20 tahun 2003, Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3)

ditetapkan bahwa sertifikat yang diberikan kepada peserta didik adalah

berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, di mana ijazah diberikan kepada

peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian

suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang terakreditasi sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh

penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan

warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan

pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan mengacu pada

ketiga pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik yang

telah menyelesaikan jenjang pendidikannya, harus mengikuti ujian yang

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, penyelenggara

pendidikan ataupun lembaga pelatihan yang merupakan bagian dari sistem

penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga

kesehatan di Indonesia. Salah satu bentuk penjaminan mutu tersebut adalah

diselenggarakannya uji kompetensi untuk masing-masing profesi kesehatan. Uji

Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,

dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan.

Booklet

UKN6

Mutu

Dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2)

telah ditetapkan bahwa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan

Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab

atas mutu layanan profesi. Salah satu bentuk kerja sama yang dimaksud dalam

pasal tersebut adalah perihal penyelenggaraan uji kompetensi. Selain itu, masih

dalam UU RI No.12 Tahun 2012, terdapat tiga pasal lain yang berkaitan dengan uji

kompetensi profesi kesehatan, yaitu Pasal 29 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional, Pasal 51, dan Pasal 52 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Peraturan

Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pasal 1 menetapkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor dan

capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Keragaman pola pengelolaan institusi pendidikan dan jumlah institusi

pendidikan kesehatan yang sangat banyak memberikan tantangan tersendiri bagi

Indonesia untuk menjaga mutu lulusannya. Hingga saat ini, uji kompetensi telah

diterapkan pada dokter dan dokter gigi yang telah berlangsung sejak tahun 2007,

sedangkan untuk tenaga kesehatan lain, uji kompetensi sedang dikembangkan,

khususnya tenaga keperawatan dan kebidanan. Lembaga Pengembangan Uji

Kompetensi (LPUK) adalah lembaga ujian nasional mandiri berbadan hukum yang

bertanggung jawab terhadap implementasi, pengesahan dan pengembangan

strategi, metodologi serta perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta

didik institusi pendidikan dokter, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan

masyarakat, dan gizi. Program pendidikan yang dicakup adalah D3, akademik (S1),

profesi (dokter, dokter gigi, ners, apoteker) sebelum mereka lulus pendidikan dari

institusinya masing-masing.

Booklet

UKN 7

LPUK bekerja sama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan

dalam menyusun dan mengembangkan ujian nasional kompetensi

tenaga kesehatan bagi lulusan di tiap profesi, sesuai dengan standar

kompetensi nasional profesi. Masing-masing profesi menjadi

narasumber dalam penentuan dan penetapan substansi ujian, mulai

dari pengembangan blue print dan pengelolaan soal sampai dengan

standar kelulusan dari peserta ujian serta ditunjang oleh teknologi informasi.

Sebagai badan ujian nasional pembentukannya dilakukan melalui MOU antara

LPUK dengan lembaga penerbit sertifikat kompetensi. Uji Kompetensi yang

diselenggarakan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penerbitan

sertifikat kompetensi.

Selain LPUK, juga terdapat lembaga uji kompetensi lainnya yang merujuk

kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan, yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya

disingkat MTKI. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011

tersebut dikemukakan bahwa uji kompetensi bagi seluruh peserta didik, termasuk

peserta program pendidikan calon tenaga profesi kesehatan, wajib dilakukan.

Khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga medik ditambah dengan kewajiban

teregistrasi yang salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat kompetensi yang

untuk mendapatkannya peserta diharuskan lulus uji kompetensi sesuai standar

kompetensi profesi masing-masing, baru setelah itu mereka akan mendapatkan

sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh MTKI. MTKI adalah lembaga yang

berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan

kesehatan. MTKI merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab kepada

Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh

seorang ketua. Sedangkan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) merupakan

unit fungsional dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan di bawah koordinasi MTKI yang

berperan dalam membantu pelaksanaan tugas MTKI.

Booklet

UKN8

Mutu

MTKI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan operasional,

pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan

dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Uji kompetensi tenaga

kesehatan dilaksanakan pada akhir program pendidikan (exit exam). Uji

kompetensi diselenggarakan oleh MTKI, dilaksanakan di daerah dengan

penanggung jawab pelaksanaan adalah Ketua MTKP. MTKI terdiri dari 3 divisi,

yaitu divisi profesi yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan standar

operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim penguji, kriteria

penguji serta tempat uji kompetensi bagi tenaga kesehatan, divisi standardisasi

yang mempunyai tugas penyusunan standar operasional prosedur, materi uji

kompetensi, materi pelatihan tim penguji, penetapan penguji dan tempat uji

kompetensi serta pemberian nomor registrasi bagi tenaga kesehatan, dan yang

terakhir adalah divisi evaluasi yang mempunyai tugas monitoring dan evaluasi

pelaksanaan uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, pengawasan penyelenggaraan registrasi serta pencabutan surat

tanda registrasi tenaga kesehatan. Untuk divisi standardisasi, akan dibantu oleh

Tim Ad hoc dalam melaksanakan penyusunan materi uji kompetensi tenaga

kesehatan. Tim Ad hoc ini terdiri dari anggota-anggota profesi. Sekretariat MTKI

mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis administrasi di lingkungan MTKI.

Untuk itu, berdasarkan penjelasan mengenai kondisi sistem pendidikan

tinggi kesehatan di Indonesia yang telah diuraikan di atas dan landasan

konstitusional, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1, Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3), UU RI No. 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2), Pasal 29, Pasal 51, dan Pasal 52,

Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Pasal 1, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan telah jelas bahwa uji kompetensi perlu diadakan bagi

setiap peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang

dilewatinya sebagai suatu bentuk penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi

kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia, mengingat globalisasi

dalam bidang kesehatan

Booklet

UKN 9

merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sehingga

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan

agar mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di

Indonesia maupun di pasar global.Hal ini pun sesuai dengan rencana pembangunan

jangka menengah (RPJMN) kesehatan tahap ke II (tahun 2010-2014), yaitu antara lain

meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Tujuan RPJMN 2010-2014

Kesehatan dalam Subsistem SDM adalah tersedianya SDM Kesehatan yang

kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta

didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan

kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan uji kompetensi yang merata dan

terstandardisasi secara nasional untuk menjamin kompetensi para lulusannya dalam

menjalankan tugas profesi, maka perlu ditinjau sejauh mana tingkat pengetahuan

dasar dan persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi di profesi kesehatannya

masing-masing. Atas dasar inilah HPEQ Student akan melaksanakan kajian awal

tentang uji kompetensi yang berjudul “Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap

Mahasiswa Terhadap Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Kesehatan di Indonesia”.

Kajian awal ini bekerjasama dengan 10 Organisasi Mahasiswa yang tergabung

dalam HPEQ student. ISMAFARSI (Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh

Indonesia) adalah salah satu dari organisasi mahasiswa tersebut. Mengingat

pentingnya hasil kajian awal ini untuk dilakukan suatu proses follow up berupa

audiensi kepada pimpinan kebijakan, maka ISMAFARSI memiliki inisiatif untuk

mendokumentasikan hasil kajian awal Uji Kompetensi Nasional dalam bentuk buku

kajian atau booklet. Selain digunakan sebagai data faktual untuk proses audiensi,

booklet kajian juga digunakan sebagai suatu bentuk sarana propaganda, serta

penyampaian informasi mengenai hasil kajian kepada mahasiswa farmasi

Indonesia.

Booklet

UKN10

enyelenggaraan uji kompetensi untuk profesi kesehatan di

Indonesia belum dapat dilaksanakan secara merata dan Pterstandardisasi secara nasional, hanya pendidikan dokter dan

dokter gigi saja yang baru melaksanakan uji kompetensi secara nasional tersebut,

sedangkan untuk profesi kesehatan lain, termasuk profesi apoteker masih dalam tahap pengembangan.

Padahal, perihal terkait penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka penjaminan mutu lulusan

pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal, melalui program Health Professional Education Quality ini,

penelitian tentang tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap uji kompetensi

pendidikan profesi kesehatan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

ecara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sistem uji

kompetensi untuk pendidikan tinggi kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Secara Skhusus, penelitian ini memiliki tujuan:

Mengetahui tingkat pengetahuan dasar mahasiswa kesehatan tentang uji

kompetensi

Mengetahui persepsi mahasiswa kesehatan terhadap uji kompetensi

Mengetahui sikap mahasiswa kesehatan terhadap uji kompetensi

Perumusanmasalah

TujuanPenelitian

www.telegraph.co.uk

1

23

Booklet

UKN 11

ji kompetensi nasional merupakan suatu

proses atau tahapan penting dalam jenjang Upendidikan seseorang dan kelak akan

menjadi suatu kebutuhan atau bahkan keharusan ketika

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya akan

terjun ke dalam dunia kerjanya. Sehingga, perlu adanya

masukan tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi

nasional yang baik sesuai dengan persepsi mahasiswa

terhadap uji kompetensi tersebut. Hal ini bertujuan agar

nantinya kualitas penyelenggaraan uji kompetensi nasional

i tu akan menjadi lebih baik dan benar-benar

terstandardisasi secara nasional untuk seluruh profesi

kesehatan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, melalui

penelitian tentang tingkat pengetahuan, persepsi, dan

sikap mahasiswa terhadap uji kompetensi pendidikan

profesi kesehatan di Indonesia merupakan sesuatu hal

yang penting untuk dilaksanakan.

Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa

kesehatan Indonesia terhadap uji kompetensi

nasional pendidikan profesi kesehatan Indonesia?

Bagaimana gambaran persepsi mahasiswa kesehatan

Indonesia terhadap uji kompetensi nasional

pendidikan profesi kesehatan Indonesia?

Bagaimana gambaran sikap mahasiswa kesehatan

Indonesia terhadap uji kompetensi nasional

pendidikan profesi kesehatan Indonesia?

Kerangka Pemikiran

asil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan masukan Hkepada para stakeholder

pendidikan kesehatan di Indonesia,

khususnya LPUK, dan MTKI mengenai

pengetahuan dan persepsi mahasiswa

terhadap uji kompetensi sehingga stake

holder mampu mendapatkan gambaran

mengenai bentuk sosialisasi pemahaman

urgensi uji kompetensi kepada para

mahasiswa. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi penelitian

pendahuluan yang dapat di lakukan

penelitian lebih lanjut mengenai uji

kompetensi mahasiswa kesehatan di

Indonesia.

ManfaatPenelitian

ww

w.t

hek

an

ga

gro

up

.co

m

cou

nse

ling

cen

ter.

gsu

.ed

u

enelitian mengenai tingkat

pengetahuan, persepsi, dan Psikap mahasiswa terhadap uji

kompetensi pendidikan profesi kesehatan di

I n d o n e s i a b e l u m p e r n a h d i l a k u k a n

sebelumnya.

KeaslianPenelitian

Booklet

UKN12

htt

p://

ww

w.d

iap

erfo

rach

an

ge.

com

/

1

2

3

enelitian dilakukan oleh HPEQ

Student pada bulan januari-

maret 2013. Dari hasil analisa Pdata, diambil data khusus untuk program

studi farmasi baik itu D3 farmasi, S1

Pendidikan Farmasi, maupun program studi

profesi apoteker. Variabel dalam penelitian

yang dilakukan oleh HPEQ student adalah

beberapa variabel tunggal, yaitu:

Pengetahuan mahasiswa terhadap uji

kompetensi

Persepsi mahasiswa terhadap uji

kompetensi

S ikap mahasiswa terhadap uj i

kompetensi

MetodologiPenelitian

1

2

3

Booklet

UKN13

Hasil Penelitiandan Analisa Data untuk Program Studi D3 Farmasi,S1 Pendidikan Farmasi,dan Program Studi Apoteker

Booklet

UKN14

Jumlah Responden?

186Responden

Keterangan Jumlah RespondenLaki-Laki : 50Perempuan : 136

Jenjang pendidikan terakhir

Jenis Kelamin

Keterangan jumlah respondenProfesi/koass : 9S1 : 168D3 : 6Tidak mengisi : 3

Booklet

UKN15

Keterangan Jumlah Koresponden:Ya : 108Belum : 71Tidak Mengisi : 7

Apakah Saudara/i pernah mendengarinformasi tentang uji kompetensi?

Booklet

UKN16

Dari manakah informasi uji kompetensi Saudara/i dapatkan?

Jika mendapatkan informasi dari situs (website), situs manakah yang anda akses untuk mendapatkan informasi mengenai uji kompetensi tersebut?

Keterangan jumlah KorespondenSitus resmi pemerintah(hpeq.dikti.go.id) : 30 orangSitus HPEQ Student(hpeqstudent.org) : 23 orang

23

Keterangan Jumlah Responden:Sudah Pernah :11Belum Pernah :161Tidak Mengisi :14

Apakah Saudara/i pernah mengikuti \uji kompetensi ?

Analisiserdasarkan dari responden yang mengisi kuisioner, kebanyakan responden masih menempuh jenjang pendidikan S1 pendidikan farmasi (90%) sehingga Bresponden banyak yang belum pernah mengikuti uji

kompetensi nasional. Sebanyak lebih dari 38% responden mengaku belum pernah mendengar uji kompetensi nasional, hal ini sejalan dengan tingginya nilai dari mahasiswa yang belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional (86,56%). Uji kompetensi nasional ditujukan bagi program studi profesi apoteker , sedangkan responden yang mengisi kebanyakan masih berada dalam jenjang S1 Pendidikan farmasi, sehingga hal ini dapat membuktikan tingginya nilai dari mahasiswa yang belum

pernah mengikuti uji kompetensi nasional (86,56%). Tingginya angka mahasiswa yang belum pernah mendengar uji kompetensi nasional dapat disebabkan karena uji kompetensi

nasional belum tersosialisasi dengan baik kepada mahasiswa farmasi Indonesia.

Booklet

UKN17

Uji kompetensi nasional diperlukan karena

adanya permasalahan keberagaman

kualitas tenaga kesehatan di Indonesia

Keterangan Jumlah Koresponden:Benar : 139Salah : 6Tidak Tahu : 13Tidak Mengisi : 28

Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin

lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang

kompeten dan terstandar secara nasional


Uji kompetensi nasional berguna untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap profesi kesehatan


Peserta uji kompetensi yang lulus akan

mendapatkan ijazah dan sertifikat

kompetensi


KUISIONER PENGETAHUAN RESPONDEN TERKAITUJI KOMPETENSI NASIONAL

Booklet

UKN18

Untuk saat ini, metode uji kompetensi yang

sesuai untuk menguji attitude, knowledge,

dan skills adalah uji tulis (MCQ) dan uji

keterampilan klinik (OSCE)


MCQ (Multiple Choice Questions)

merupakan metode uji paling banyak

digunakan untuk menguji pemahaman

tentang suatu konsep ilmu (knows atau

knows howKeterangan Jumlah Responden:Betul : 89Salah : 19Tidak Tahu : 44Tidak Mengisi : 34

OSCE (Objective Structure Clinical

Examination) merupakan salah satu

metode uji kompetensi yang bertujuan

untuk menilai kemampuan keterampilan

klinik dan komunikasi

Keterangan Jumlah Responden:Betul : 107Salah : 1Tidak Tahu : 44Tidak Mengisi : 34

Soal uji kompetensi disusun berdasarkan

masukan dari institusi, dengan

berpedoman blue print uji kompetensi dan

kurikulum pendidikan tinggi tiap bidang

Keterangan Jumlah Responden :Betul : 82Salah : 5Tidak Tahu : 65Tidak Mengisi : 34

Booklet

UKN19

Uji kompetensi dilaksanakan pada pusat uji

yang berada di institusi pendidikan yang

terakreditasi dan memenuhi syarat sebagai

pusat ujian kompetensi


Profesi saya sudah atau akan

melaksanakan uji kompetensi nasional


Analisis

Dilihat dari tingkat pengetahuannya, mahasiswa farmasi Indonesia sudah mengerti tentang tujuan utama diselenggarakannya uji kompetensi nasional, dibuktikan dari tingginya nilai responden yang menjawab benar pada berbagai pertanyaan terkait dengan tujuan diselenggarakannya uji kompetensi nasional :

Uji kompetensi nasional diperlukan karena adanya permasalahan keberagaman kualitas tenaga kesehatan di Indonesia (74,73%)

Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional (80,11%)

Uji kompetensi nasional berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan (76,88%)

ANALISIS TERHADAP PENGETAHUAN MAHASISWA FARMASI INDONESIA TERKAIT UJI KOMPETENSI NASIONAL

Booklet

UKN20

Namun berdasarkan teknis penyelenggaraannya, mahasiswa farmasi Indonesia belum begitu mengerti tentang Uji Kompetensi nasional. Mahasiswa Farmasi Indonesia belum mengerti bahwa di kemudian hari profesi apoteker akan menyelenggarakan uji kompetensi nasional, dibuktikan dengan nilai jawaban betul yang rendah (43,01%) pada pertanyaan “Profesi saya sudah atau akan melaksanakan uji kompetensi nasional”. Selain itu mahasiswa farmasi juga belum begitu mengerti bahwa nantinya soal yang diujikan berasal dari masukan institusi, dibuktikan dengan masih rendahnya responden yang menjawab betul (44%) pada pertanyaan “Soal uji kompetensi disusun berdasarkan masukan dari institusi, dengan berpedoman blue print uji kompetensi dan kurikulum pendidikan tinggi tiap bidang”.

KUISIONER PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP UJI KOMPETENSI NASIONAL

Mahasiswa sebaiknya mendapatkan

kesempat an untuk mengemukakan

pemikirannya dalam perencanaan atau

perubahan kebijakan uji kompetensi

nasional di masa depan

Keterangan Jumlah KorespondenSangat Setuju(SS) :76Setuju(S) : 63Ragu-ragu (RR) : 3Tidak Setuju(TS) : 0Sangat Tidak Setuju(STS) : 1Tidak Mengisi : 43

Booklet

UKN21

Sebaiknya dilakukan penyelerasan

substansi uji antara yang telah dilakukan di

fakultas dan rumah sakit pendidikan pada

tahap akademik dan profesi dengan soal uji

kompetensi nasional

Keterangan Jumlah KorespondenSangat Setuju(SS) : 63Setuju(S) : 70Ragu-ragu (RR) : 7Tidak Setuju(TS) : 1Sangat Tidak Setuju(STS) : 2Tidak Mengisi : 43

Analisisahasiswa sebagai konsumen pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan proses pendidikan yang terbaik. Mahasiswa sebagai Mkomponen masyarakat memiliki hak dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Uji kompetensi nasional mahasiswa sebaiknya mendapatkan kesempatan mengemukakan pemikirannya dalam pembuatan kebijakan uji kompetensi nasional. Hal ini didukung oleh responden penelitian dimana total 74,73 % responden setuju bahwa mahasiswa sudah selayaknya dilibatkan dalam proses perencanaan dalam pembuatan kebijakan uji kompetensi nasional

Analisisenghasilkan lulusan yang kompeten adalah salah satu tujuan diselenggarakannya uji kompetensi nasional. Kompeten artinya Mcalon tenaga kesehatan memiliki kualitas yang memadai pada

bidang kerjanya. Sehingga, dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional, sudah selayaknya dilakukan penyelarasan substansi uji antara substansi yang telah dilakukan di institusi pendidikan tinggi dan bidang kerja yang sesuai, terutama di rumah sakit pendidikan.

Booklet

UKN22

U j i ko m p e t e n s i u n t u k p e n g a k u a n

kompetensi yang akuntabel dapat dicapai

lebih baik jika uji kompetensi dilaksanakan

sebagai exit exam di institusi pendidikan




lebih baik jika uji kompetensi sebagai

bagian dari evaluasi hasil pembelajaran


Analisisotal 62,9 % responden setuju bahwa uji kompetensi untuk pengakuan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika Tuji kompetensi sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran.

Sehingga sudah selayaknya jika dikemudian hari uji kompetensi nasional sebagai suatu persyaratan mutlak kelulusan (exit exam)

Booklet

UKN23

Analisiserahasiaan soal dan kualitas soal menjadi penting mengingat uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi akhir dari jenjang pendidikan K(exit exam). Jika terjadi kebocoran soal, maka kompetensi dari calon

apoteker dipertanyakan. Sehingga kerahasiaan soal dan kualitas soal menjadi hal yang penting untuk memastikan lulusan apoteker memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

Analisisji kompetensi sebagai exit exam meningkatkan kompetensi lulusan calon apoteker sehingga meningkatkan pengakuan masyarakat akan Ukompetensi apoteker. Hal ini didukung oleh total responden yang

menyatakan sepakat 49,46 %



lebih baik jika kualitas dan kerahasiaan

soal uji dijamin melalui bank soal nasional


Booklet

UKN24



lebih baik jika hasil uji kompetensi

diumumkan secara transparan kepada

masyarakat


Analisisompetensi apoteker adalah suatu bentuk jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan berbasis kefarmasian dari Kapoteker. Apoteker membutuhkan pengakuan dari masyarakat

sehingga pasien (masyatrakat) tidak ragu untuk mendapatkan layanan berbasis kefarmasian dari apoteker. Untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kefarmasian, otomatis masyarakat harus tahu tentang hasil uji kompetensi yang dilaksanakan. Hal ini didukung oleh 53,23 % responden.

Metode uji Multiple Choice Question (MCQ)

akan lebih baik jika dilaksanakan dengan

computer based dibandingkan dengan

paper based


Booklet

UKN25

Analisisingginya tingkat keraguan responden (31,72%) disebabkan karena responden tidak begitu mengerti metode OSCE. Sedangkan metode TOSCE (Objective Structure Clinical Examination) sebenarnya

merupakan salah satu metode uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai kemampuan keterampilan klinik dan komunikasi

Analisisingkat keraguan responden masih tinggi dibuktikan dengan 24,73 % masih meragukan metode MCQ yang dilaksanakan dengan Tcomputer based. Hal ini dikarenakan mahasiswa belum begitu

mengenal metode computer based

Metode uji kompetensi profesi saya akan

lebih komprehensif apabila menggunakan

OSCE


Booklet

UKN26

Penyelenggara uji kompetensi yang

akuntabel sebaiknya dilaksanakan oleh :

Analisis5,38 % responden setuju bahwa penyelenggaraan uji kompetensi yang akuntabel sebaiknya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Persepsi 5responden bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, dimana saat

ini sudah didirikan LPUK (lembaga pengembangan uji kompetensi) yang merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan uji kompetensi yang akuntabel untuk semua profesi kesehatan.

Sebaiknya uji kompetensi dilaksanakan

pada :

Keterangan Jumlah Koresponden

Lembaga pemerintah (seperti di bawah Kemkes dan Kemdikbud) : 103Lembaga mandiri (seperti lembaga pengembangan uji kompetensi) : 40Tidak Mengisi : 43

Keterangan Jumlah Koresponden

Institusi Pendidikan tempat peserta uji berasal : 89Pusat penyelenggara uji yang ada di tingak regional : 54Tidak Mengisi : 43

Analisisebanyak 48 % responden setuju bahwa uji kompetensi lebih baik dilaksanakan di institusi tempat peserta uji berasal. Namun perlu Sdigarisbawahi bahwa penyelenggaraan uji kompetensi hanya boleh

dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan program studi profesi apoteker.

Booklet

UKN27

Peserta yang belum lulus uji kompetensi

s e b a i k n y a m e n d a p a t k a n p r o g r a m

pembinaan khusus dari institusinya

Keterangan Jumlah Responden:Sangat Setuju : 68Setuju : 57Ragu-Ragu : 12Tidak Setuju : 3Sangat Tidak Setuju : 2Tidak Mengisi : 44

Analisisrogram pembinanan khusus ditujukan agar peserta uji kompetensi nasional yang tidak lulus dapat mempersiapkan diri untuk mengambil Puji kompetensi ulang (retaker). Program pembinaan ini ditujukan agar

peserta uji kompetensi yang tidak lulus uji kompetensi mengambil sesedikit mungkin retaker. Program pembinaan ini didukung oleh 67,21 % responden.

Biaya yang harus dibayarkan oleh

mahasiswa untuk uji kompetensi saat ini

masih terlalu tinggi

Keterangan Jumlah Responden :Sangat Setuju : 66Setuju : 43Ragu-Ragu : 32Tidak Setuju : 0Sangat Tidak Setuju : 1Tidak Mengisi : 44

Booklet

UKN28

Proporsi distribusi jumlah soal yang

mewakili pengetahuan setiap spesialisasi

keilmuan sebaiknya sesuai dengan luasnya

spesialisasi tersebut


Analisisroporsi distribusi jumlah soal yang mewakili pengetahuan setiap spesialisasi keilmuan sebaiknya sesuai dengan luasnya spesialisasi Ptersebut, misalnya saja untuk profesi apoteker karena konsep “patient

centered” diterapkan dalam pelayanan kefarmasian, maka proporsi tinggi dalam soal uji kompetensi nasional ada pada spesialisasi ilmu komunikasi dengan pasien dan pengetahuan akan farmakoterapi. Namun hal ini perlu ditinjau ulang, karena sebenarnya ada dua bidang kerja apoteker yang sangat berbeda, yakni di bidang industri dan pelayanan yang memiliki urgensi spesialisasi keilmuan yang berbeda. Konsep “Patient centered” disini lebih kearah bidang pelayanan dibanding bidang industri. Sehingga seharusnya ada penyamaan proporsi soal untuk uji kompetensi nasional antar dua bidang tersebut.

Bat as ni lai kelulusan minimal uj i

kompetensi sebaiknya ditentukan oleh?

Keterangan Jumlah Responden:Nilai minimal dari total seluruh soal : 66Nilai minimal dari setiap spesialisasi keilmuan : 76Tidak mengisi : 44

Booklet

UKN29

Analisis9,15 % responden setuju bahwa biaya dikeluarkan untuk uji kompetensi nasional masih terlalu tinggi. Untuk uji kompetensi 5nasional profesi apoteker, data ini kurang valid, karena uji kompetensi

nasional belum dilaksanakan dan baru berada dalam uji coba saja, uji cobanya pun dilaksanakan setelah penarikan data penelitian ini dilaksanakan. Tapi, berdasarkan uji kompetensi nasional profesi kedokteran, lebih dari 50 % responden sepakat bahwa biaya UKDI masih terlalu tinggi, ini sebagai referensi bagi pelaksanaan uji kompetensi apoteker agar pembiayaan uji kompetensi apoteker tidak memberatkan pesertanya.

Seharusnya ada transparansi komponen

p e m b i ay a a n u j i k o m p e t e n s i y a n g

dibayarkan oleh peserta uji


Analisisana yang dikeluarkan oleh peserta untuk mengikuti uji kompetensi, sudah seharusnya 100 % dialokasikan untuk pelaksanaan uji Dkompetensi nasional saja bukan untuk keperluan lain, sehingga

perlu adanya transparasi komponen pembiayaan uji kompetensi nasional yang dibayarkan oleh peserta uji. Hal ini disetujui oleh total 73,65 % responden.

Booklet

UKN30

Analisis0,86 % responden sepakat batas kelulusan minimal uji kompetensi nasional sebaiknya ditentukan oleh setiap spesialisasi keilmuan. 4Sedangkan 35,48 % responden sepakat batas kelulusan diambil dari

nilai minimal dari total seluruh ujian. Batas kelulusan minimal ini perlu difikirkan matang-matang agar dapat menjadi cermin kompetensi apoteker.

Peserta retaker (remidiasi) uji kompetensi

hanya akan mengulang ujian pada

spesialisasi keilmuan yang mendapat nilai

rendah


Analisisotal 63,98 % responden setuju bahwa peserta remidiasi uji kompetensi nasional hanya akan mengulang ujian pada spesialisasi Tkeilmuan yang mendapatkan nilai rendah sehingga peserta retaker

hanya akan berfokus pada spesialisasi keilmuan yang nilainya rendah. Hal ini sudah tepat, karena setiap peserta memiliki keterbatasan tertentu dalam mencerna pengetahuan dari spesialisasi keilmuan tertentu. Dan setiap peserta juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing terhadap spesialisasi keilmuan tertentu.

Booklet

UKN31

Biaya uji kompetensi retaker jumlahnya

harus sama dengan jumlah yang dibayarkan

saat uji kompetensi pertama


Analisis8,49 % total responden tidak setuju; 19,89 % responden ragu-ragu, dan 27,96 % total responden setuju bahwa biaya uji kompetensi 2retaker jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dibayarkan saat uji

kompetensi pertama. Dalam penetapan biaya uji kompetensi untuk retaker seharusnya mempertimbangkan risk and benefit biaya uji retaker. Karena biaya yang tinggi dapat memberatkan calon peserta uji, sedangkan biaya yang rendah dapat menyebabkan calon peserta terlalu santai dalam mengikuti uji kompetensi nasional.

Pembiayaan uji kompetensi sebaiknya

ditanggung oleh ?

Keterangan Jumlah Respoden:Mahasiswa : 27Institusi : 114Tidak Mengisi : 45

Booklet

UKN32

Analisis1,29 % responden setuju bahwa pembiayaan uji kompetensi sudah seharusnya ditanggung oleh institusi sebagai penyelenggara program 6studi profesi apoteker. Sehingga seharusnya pembiayaan untuk uji

kompetensi nasional sudah termasuk dalam biaya yang dikeluarkan oleh calon apoteker untuk menempuh jenjang profesi apoteker di institusi penyelenggara program studi profesi apoteker.

Untuk menjaga kualitas pelayanan profesi

diperlukan pembaharuan ser tif ikat

kompetensi dengan cara

Keterangan Jumlah Responden :Uji kompetensi setiap beberapa periode (resertifikasi) : 16Pengumpulan kredit dari “pendidikan profesi berkelanjutan : 30Keduanya : 95Tidak mengisi : 45

Analisis1,08 % responden sepakat bahwa pembaharuan sertifikat kompetensi apoteker seharusnya dilakukan dengan pengumpulan kredit dan uji 5kompetensi ulang dalam periode tertentu. Hal ini bisa menjadi

masukan yang baik untuk lembaga penyelenggara uji kompetensi nasional dan organisasi profesi karena profesi apoteker sendiri, dikemudian hari uji kompetensi nasional hanya digunakan sebagai exit exam dan untuk pembaharuan sertifikat kompetensi hanya dilakukan dengan pengumpulan kredit dari pembelajaran yang berkelanjutan.

Booklet

UKN33

H a s i l d a r i u j i k o m p e t e n s i y a n g

dipublikasikan pada masyarakat sebaiknya

:

Keterangan Jumlah RespondenHanya menyatakan lulus/belum lulus : 73Menunjukkan nilai uji kompetensi : 67Tidak mengisi : 45

Analisisesponden mendukung publikasi kepada masyarakat terkait hasil uji kompetensi nasional, namun untuk konten yang dipublikasikan, dari Rtotal responden yang mengisi, masih sulit untuk menarik kesimpulan

apakah publikasi yang dilakukan sebaiknya hanya menyatakan lulus/tidak lulus atau juga dengan menunjukkan nilai uji kompetensi peserta.

Waktu pelaksanaan uji kompetensi

sebaiknya:

Keterangan Jumlah Responden Dilaksanakan secara reguler pada periode tertentu (misalnya: 4 kali dalam satu tahun) : 103Disesuaikan dengan jumlah peserta yang mendaftar uji kompetensi dengan kuota minimal : 37Tidak mengisi : 46

Booklet

UKN34

KUISIONER SIKAP RESPONDEN TERKAIT UJI KOMPETENSI NASIONAL

Saya sebagai mahasiswa pendidikan tinggi

kesehatan setuju dengan implementasi uji

kompetensi yang dapat menjamin lulusan

pendidikan t inggi kesehat an yang

kompeten dan terstandar secara nasional

Keterangan Jumlah KorespondenSangat Setuju(SS) : 74Setuju(S) : 57Ragu-ragu (RR) : 6Tidak Setuju(TS) 2Sangat Tidak Setuju(STS) : 1Tidak Mengisi : 46

Analisis5,38 % responden setuju bahwa waktu pelaksanaan uji kompetensi sebaiknya dilaksanakan secara reguler pada periode tertentu. 5Pelaksanaan uji kompetensi dalam periode waktu tertentu secara

reguler dapat mempermudah bagi calon peserta ujian apabila dikemudian hari peserta tidak lulus uji kompetensi nasional, sehingga peserta dapat mengambil kembali uji kompetensi nasional (retaker) pada waktu yang sudah ditentukan tanpa memikirkan jumlah peserta minimal yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan uji kompetensi nasional.

Booklet

UKN35

Analisisermasalahan terkait kompetensi apoteker di Indonesia yang ditemukan saat ini adalah permasalahan tentang keberagaman kualitas Papoteker di Indonesia, sehingga perlu adanya tindakan yang dapat

menseragamkan dan standarisasi kompetensi apoteker di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kompetensi apoteker di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien/klien) terhadap apoteker. Penseragaman dan standarisasi kompetensi dapat dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan uji kompetensi nasional yang berlaku untuk semua calon apoteker di Indonesia. Dan 70,42 % responden mendukung pelaksanaan uji kompetensi nasional ini untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional.

U n t u k m e n j a m i n k u a l i t a s y a n g

komprehensif dalam sistem pendidikan, uji

kompetensi sebaiknya dilaksanakan pada

masa pendidikan (sebagai salah satu syarat

kelulusan)

Keterangan Jumlah Responden Sangat Setuju(SS) : 40Setuju(S) : 57Ragu-ragu (RR) : 30Tidak Setuju(TS) : 9Sangat Tidak Setuju(STS) : 4Tidak Mengisi : 46

Analisisendidikan adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bekerja secara profesional bagi seorang calon apoteker. PUntuk menilai sejauh mana peserta didik mampu mencerna

pendidikan yang diterima, maka dilakukan proses evaluasi.

Booklet

UKN36

Evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas yang komprehensif dari peserta didik. Evaluasi akhir program profesi berarti evaluasi yang dapat menjamin proses komprehensif yang dilalui oleh seorang calon profesional untuk terjun ditengah masyarakat dan memiliki kompetensi yang sesuai dibidangnya. Oleh karena itu, evaluasi akhir sebaiknya memiliki standar tertentu yang berlaku secara keseluruhan agar tidak ada perbedaan kompetensi profesi apoteker di Indonesia. Jika Uji kompetensi nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi akhir calon apoteker, maka hal ini dapat berpengaruh positif bagi peningkatan kompetensi apoteker dan menjawab pertanyaan tentang beragamnya kompetensi apoteker di Indonesia. Hal ini didukung oleh 52,14 % respoden yang setuju bahwa uji kompetensi nasional seharusnya merupakan syarat kelulusan program studi apoteker.

Metode CBT dan OSCE yang terintegrasi

akan mampu menilai attitude, skills dan

knowlegde peserta uji


Analisisetode CBT ( computer based test ) yang berisi soal MCQ dan OSCE (Objective Structure Clinical Examination) merupakan dua Mmetode yang cocok bila dikombinasikan dalam pelaksanaan uji

kompetensi nasional. Metode CBT dapat menilai pengetahuan peserta uji sedangkan metode OSCE dapat menilai sikap dan keterampilan peserta uji melalui kemampuan keterampilan klinik dan komunikasi.

Booklet

UKN37

Kombinasi 2 metode ini didukung oleh 52,68 % responden. Sedangkan masih banyak responden yang ragu-ragu terhadap kombinasi 2 metode ini karena responden belum begitu mengerti metode CBT dan OSCE dibuktikan dengan tingkat pengetahuan yang rendah pada kuisioner pengetahuan responden terkait 2 metode ini.

U n t u k m e n j a m i n a k u n t a b i l i t a s

implementasi uji kompetensi, sebaiknya

penyelenggara uji kompetensi adalah

lembaga mandiri, dan uji kompetensi

dilaksanakan di institusi pendidikan yang

memenuhi syarat


otal 44 % responden setuju bahwa untuk menjamin akuntabilitas implementasi uji kompetensi, sebaiknya penyelenggara uji Tkompetensi adalah lembaga mandiri, dan uji kompetensi

dilaksanakan di institusi pendidikan yang memenuhi syarat. Saat ini, sudah didirikan lembaga mandiri yang mengembangkan uji kompetensi nasional untuk profesi kesehatan melalui proyek HPEQ (High Professional Education Quality). Lembaga mandiri ini bernama LPUK (Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi), yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan uji kompetensi nasional bagi semua profesi kesehatan yang akuntabel untuk meningkatkan kompetensi profesi kesehatan, termasuk di dalamnya apoteker.

Analisis

Booklet

UKN38

Pembiayaan uji kompetensi sebaiknya

tidak lagi dibebankan pada mahasiswa,

tetapi sudah terintegrasi pada biaya

pendidikan

Keterangan Jumlah KorespondenSSangat Setuju(SS) : 78Setuju(S) : 43Ragu-ragu (RR) : 10Tidak Setuju(TS) : 8Sangat Tidak Setuju(STS) : 1Tidak Mengisi : 46

embiayaan uji kompetensi sudah seharusnya ditanggung oleh institusi sebagai penyelenggara program studi profesi apoteker. Sehingga pseharusnya pembiayaan untuk uji kompetensi nasional sudah

terintegrasi dalam biaya yang dikeluarkan oleh calon apoteker untuk menempuh jenjang profesi apoteker di institusi penyelenggara program studi profesi apoteker. Hal ini didukung oleh 65,06 % total responden.

Analisis

Hasil uji kompetensi sebaiknya diumumkan

secara transparan (terutama melalui

website)

Keterangan Jumlah KorespondenKeterangan Jumlah KorespondenSangat Setuju(SS) : 68Setuju(S) : 63Ragu-ragu (RR) : 6Tidak Setuju(TS) : 3Sangat Tidak Setuju(STS) : 0Tidak Mengisi : 46

Booklet

UKN39

Analisis8,53 % responden mendukung transparansi hasil uji kompetensi nasional untuk dipublikasikan ke masyarakat. Uji kompetensi 6merupakan suatu jaminan kepada masyarakat bahwa tenaga kerja

kesehatan memiliki kompetensi yang memenuhi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Sehingga apabila hasil uji kompetensi nasional dapat diakses oleh masyarakat, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan tenaga kerja kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Booklet

UKN40

KUISIONER HARAPAN RESPONDEN TERKAITUJI KOMPETENSI NASIONAL

UKN

Tahun 2015 adalah tahun pertama bagi mahasiswa calon profesi apoteker dalam menghadapi Uji Kompetensi Nasional. Pada tahun ini akan diadakan beberapa uji coba Uji Kompetensi Nasional. Dari uji coba tersebut akan dapat dilihat sejauh mana kesiapan dari mahasiswa calon profesi. Dari mahasiswa farmasi sendiri menyatakan kesiapannya untuk menghadapi uji kompetensi nasional profesi apoteker yang akan pertama kali diadakan pada tahun 2015 nanti, dengan catatan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi yang akan diadakan nanti, dikarenakan masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui tentang adanya uji kompetensi pada tahun 2015 nanti.

Selain itu, mahasiswa farmasi sadar akan pentingnya Uji Kompetensi Nasional untuk profesi apoteker, dikarenakan dengan adanya Uji kompetensi nasional ini, maka akan dapat meningkatkan kompetensi apoteker yang nantinya akan terjun di era SJSN dan akan mengurangi bervariasinya kompetensi apoteker di Indonesia.

ISMAFARSI dan mahasiswa farmasi berharap akan transparasi dari Uji Kompetensi yang nantinya akan diadakan. Dan mahasiswa farmasi juga berharap diadakan sosialisasi uji kompetensi lebih lanjut, dikarenakan uji kompetensi yang akan dilakukan adalah CBT (computer based test) metode OSCE (Objective Structure Clinical Examination) sehingga diperlukan pengetahuan tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam uji kompetensi tersebut. Semoga Uji Kompetensi Nasional I bagi profesi apoteker akan dapat berlangsung dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

Adapun Permasalahan yang dapat ditarik dari pelaksanaan uji kompetensi nasional berdasarkan kuisioner harapan responden :

Booklet

UKN41

Uji Kompetisi bagi profesi apoteker akan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga memerlukan kesiapan dari para calon apoteker untuk menempuh uji kompetensi nasional tersebut

Kurang tersosialisasinya Uji kompetensi nasional yang akan diadakan, dibuktikan masih banyak mahasiswa yang belum mengerti dan belum tahu tentang penyelenggaraan uji kompetensi nasional. Ditambah penyelenggaraan uji kompetensi nasional yang computer based, sehingga

diperlukan pengetahuan tentang mekanisme penyelenggaraannya.

Transparasi hasil uji kompetensi nasional yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat terealisasi dikarenakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi apoteker. Selain transparasi hasil uji kompetensi, transparasi biaya pelaksanaan uji kompetensi nasional juga diperlukan.

Kerahasiaan soal juga menjadi hal yang urgen untuk dilakukan untuk menjamin kompetensi calon apoteker yang akan terjun ditengah masyarakat.

Masih beragamnya kurikulum pendidikan farmasi di Indonesia, dan hanya beberapa universitas saja yang akan dilibatkan dalam pembuatan soal, sehingga diperlukan adanya batasan soal yang jelas dari panitia penyelenggara. Selain itu, diperlukan juga penyamarataan kurikulum pendidikan tinggi farmasi di Indonesia sehingga kurikulum pendidikan tinggi farmasi bisa lebih seragam.

12

3

45

Booklet

UKN42

UKNPenutup

ari hasil survey diatas dapat disimpulkan bahwa Uji

Kompetensi Nasional sangat diperlukan dalam Dmeningkatkan kompetensi apoteker di Indonesia dan

menjawab bervariasinya kompetensi apoteker di Indonesia. Namun,

dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional perlu di kaji berbagai macam

permasalahan yang dapat muncul selama proses pelaksanaan uji

kompetensi nasional. Mahasiswa sebagai komponen masyarakat,

memiliki hak untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan tinggi nasional.

Sehingga mahasiswa sebagai konsumen pendidikan juga sudah

seharusnya dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang

berkaitan dengan uji kompetensi nasional.

Pelaksanaan penelitian atau kajian ini adalah salah satu bentuk

usaha dari HPEQ student dalam memfasilitasi mahasiswa untuk

menyuarakan suaranya terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional.

HPEQ Student maupun ISMAFARSI merasa masih banyak permasalahan

yang harus dikaji lagi terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional ini,

sehingga kami masih memerlukan bantuan kepada mahasiswa

kesehatan untuk kembali menyuarakan suaranya lagi terkait

pelaksanaan uji kompetensi nasional ini.

Pembuatan booklet kajian ini hanyalah sebagai salah satu bentuk

follow up ISMAFARSI terhadap program kerja HPEQ student, dan kami

merasa pembuatan booklet ini hanyalah satu langkah kecil untuk

membuka pengetahuan mahasiswa farmasi Indonesia terkait

pelaksanaan uji kompetensi nasional. Langkah kecil ini hanyalah sebagai

suatu bentuk stimulasi kepada mahasiswa farmasi Indonesia untuk

melaksanakan langkah besar dan langkah besar itu berada pada diri

masing-masing mahasiswa farmasi Indonesia.

Terakhir, kami yakin bahwa pembuatan booklet ini masih jauh dari

kata sempurna, namun kami berharap pembuatan booklet ini dapat

membuka wawasan dan pengetahuan mahasiswa farmasi Indonesia

terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional.

Booklet

UKN43

www.ismafarsi.org

Booklet kajian ukn

Documents

Transcript of Booklet kajian ukn