Board Manual Ptpn-II

8/17/2019 Board Manual Ptpn-II

1/24

Board Manual

PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 1 dari 24

KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARISDALAM MENERAPKAN BOARD MANUAL

Board Manual ini merupakan salah satu soft structure GoodCorporate Governance, sebagai penjabaran dari Pedoman TataKelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance ) yang mengacupada Anggaran Dasar Perseroan.

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksidan Komisaris bertujuan:

1.

Menjadi rujukan / pedoman tentang tugas pokok dan fungsikerja masing-masing organ.

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antarorgan,

3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi,akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness(kewajaran).

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja

antar 2 (dua) organ perseroan, diharapkan kegiatan usahaperseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asasGood Corporate Governance dalam upaya untuk mencapai Visi danMisi perusahaan yang telah ditetapkan.

Tanjung Morawa, 2 November 2010PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)

Komisaris Direksi

Drs.Megananda Daryono,MBA Bhatara Moeda Nasution

Komisaris Utama Direktur Utama


2/24

Board Manual


BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan

Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur,

sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan

konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi

dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan

Misi Perusahaan. Ia merupakan naskah yang menjelaskan secara

garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi

dan organ Komisaris serta proses hubungan fungsi organ Direksi,

organ Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut.

Board Manual ini merupakan salah satu soft structure Good

Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG), sebagai

penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of

Corporate Governance) yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip

hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-

praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance.

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi

dan Komisaris bertujuan:

1.

Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi

kerja masing-masing organ;


3/24

Board Manual


2.

Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar

organ;

3.

Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness

(kewajaran).

Board Manual diharapkan akan menjamin:

1.

Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Komisaris dan

Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua organ

Perusahaan tersebut.

2.

Semakin mudahnya bagi organ Komisaris dan organ Direksi

untuk memahami tugas dan tanggung jawab Komisaris dan

Direksi maupun tugas dari organ Komisaris dan organ

Direksi.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen

dari Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Lebih lanjut,

diharapkan dengan adanya Board Manual ini, akan tercipta suatu

pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang

dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Komisaris, maupun

dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ Direksi.

Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang.

Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Komisaris


4/24

Board Manual


dan Direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan

dihadapi oleh Perusahaan.

Mengingat Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip

hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap

mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi.

Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar,

arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap

mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board

Manual ini.

3. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan

Terbatas;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan

Usaha Milik Negara;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Perusahaan Perseroan (Persero), jo Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2001;

4.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

BUMN;

5.


Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP;


5/24

Board Manual


6.


Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP;

7.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit

bagi Badan Usaha Milik Negara;

8.


Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Calon Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Negara;

9.


Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara;

10.

Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara II.


6/24

Board Manual


BAB II

PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA KOMISARIS - DIREKSI

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN KOMISARIS

A. KETENTUAN JABATAN KOMISARIS

1. Persyaratan menjadi Komisaris

2. Pengangkatan dan Masa Jabatan Komisaris

1). Pengangkatan dan syarat – syarat menjadi

Komisaris

2). Masa Jabatan Komisaris

3. Pemberhentian Komisaris

4. Benturan Kepentingan dan Larangan Jabatan

1) Benturan Kepentingan

2) Larangan Rangkap Jabatan

B. ORGANISASI DAN TUGAS KOMISARIS

1. Komposisi dan Organisasi

2. Tugas, Hak & Tanggung Jawab Komisaris

1) Tugas

2) Hak/Wewenang Komisaris

3) Kewajiban

4) Tanggung jawab


7/24

Board Manual


3. Pembagian Kerja dan Uraian Tugas

1) Komisaris Utama

a. Tugas :

b. Hak

c. Kewajiban

2) Komisaris Bidang Akuntansi & Keuangan

a. Tugas

b. Hak

c. Kewajiban

3) Komisaris Bidang Umum dan SDM

a. Tugas

b. Hak

c. Kewajiban

4) Komisaris Bidang Produksi dan Pemasaran.

a. Tugas

b. Hak

c. Kewajiban


8/24

Board Manual


4. Komisaris sebagai Ketua Komite Audit

1). Tugas

2). Kewajiban

5. Sekretaris Dewan Komisaris

C. CARA KERJA KOMISARIS

1. Mekanisme kerja

1) Rencana Kerja

2) Kegiatan Komisaris dalam Penyusunan RKAP

3) Kegiatan Rutin

2. Hubungan Kerja dengan Komite Audit

1.

Hubungan Kerja dengan Auditor Ekstern

2.

Hubungan Kerja dengan SPI

D. RAPAT KOMISARIS

1. Jadual dan Permintaan Rapat.

2. Ketua Rapat dan Peserta Rapat.

3. Hak suara dan Pengambilan Keputusan

4. Risalah Rapat


9/24

Board Manual


3.

Pengambilan Keputusan diluar Rapat

E. PENUTUP BAGI PEDOMAN PELAKSANAAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Menteri BUMN Nomor KEP 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002

2002 bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat

informasi sebagai berikut:

• Pasal 10 ayat 4 Informasi nama-nama anggota Komisaris,

pekerjaan dan pekerjaan utama masing-masing diluar PT.

Perkebunan Nusantara II (Pesero).

• Pasal 11 ayat 9 Informasi mengenai jumlah rapat Komisaris

serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris.

Materi dalam pedoman (board manual) ini dapat diubah dan

direvisi sesuai dengan perkembangan organisasi perusahaan dan

atau perubahan organisasi dan pembagian kerja Komisaris.

Dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat terbatas dan hanya terbuka

bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan, peredaran

dokumen ini pada pihak-pihak lain di luar yang tersebut di atas dapat diberikan

sepanjang dianggap perlu dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dari

satu orang anggota Direksi dan Direktur Utama.


10/24

Board Manual


BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN DIREKSI

A. KETENTUAN JABATAN DIREKSI

1. Persyaratan Jabatan

Calon anggota Direksi dapat berasal dari mareka yang sedang

atau pernah menduduki jabatan Direksi BUMN atau pejabat

setingkat dibawah Direksi perusahaan atau BUMN lain atau

tenaga profesional.

Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi perusahaan,

harus memenuhi persyaratan berikut ini:

(a)

Persyaratan formal, yaitu:

(b)

Persyaratan material, yaitu

2. Pengangkatan dan Masa Jabatan

3. Pemberhentian

Direksi berhenti dari jabatannya disebabkan :

1) Masa jabatannya berakhir.

2) Mengundurkan diri.

3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku.

4)

Meninggal dunia.

5)

Diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS

dengan menyebutkan alasannya.

UU

19/2003

dan

Anggaran

Dasar


11/24

Board Manual


6)

Diberhentikan sementara waktu oleh Komisaris dengan

suara terbanyak, apabila seorang atau lebih anggota Direksi

bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau

melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang

mendesak bagi perseroan.

Dalam hal Direksi mengundurkan diri, Menteri BUMN yang

bertindak selaku RUPS/Pemegang saham berhak untuk

menerima dan menolak pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri tersebut harus diberitahukan secara tertulis

kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris

dan Anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah

masa jabatan berakhir, kecuali berhenti karena meninggal

dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum

diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

4. Pengisian Jabatan Direksi Yang Lowong

1.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi

lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan Direksi

yang lowong tersebut.

2.

Selama jabatan tersebut belum ada penggantinya,

maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang

Anggaran

Dasar


12/24

Board Manual

PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 12 d ari 2 4

ditunjuk Komisaris menjalankan pekerjaan anggota

Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan

wewenang yang sama.

3.

Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan

tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara

Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan

Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat

30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelowongan, untuk

memanggil RUPS guna mengisi lowongan tersebut.

4.

Dalam hal adanya pemberhentian sementara waktu

seorang atau lebih anggota Direksi oleh anggota

Komisaris dengan suara terbanyak maka Komisaris

diwajibkan untuk memanggil RUPS dalam waktu 30 hari

setelah pemberhentian, yang akan memutuskan apakah

anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan

seterusnya atau dikembalikan kedudukannya. Jika

RUPS diadakan melebihi batas waktu 30 hari setelah

pemberhentian sementara, maka pemberhentian

sementara itu batal.

5. Larangan Jabatan dan Benturan KepentinganSemua anggota Direksi harus menghindari konflik kepentingan

(conflict of interest) antara kepentingan pribadi dan keluarga

dengan kepentingan perusahaan sebagai berikut :

1)

Dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi

BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan

UU

19/2003

& Pasal

10

Anggaran

Dasar


13/24

Board Manual


lainnya yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2)

Dilarang memangku Jabatan Struktural dan Fungsional pada

Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

3)

Dilarang memangku jabatan lainnya yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau

tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan

atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar

perusahaan.

4)

Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang

mempunyai benturan kepentingan dan mengambil

keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji

dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan RUPS.

5)

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan

berbenturan dengan kepentingan salah satu anggota Direksi

maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan

diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

6)

Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua

anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh

Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Komisaris.

7)

Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau

menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak

langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari

pelanggan/pemasok atau seorang pejabat pemerintah

untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang


14/24

Board Manual


telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

B. ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

1. ORGANISASI

Struktur dan komposisi Direksi PT. Perkebunan Nusantara II

(Persero) yang berlaku saat ini dibentuk berdasarkan :

- Persetujuan RUPS tentang pengesahan RKAP dan

persetujuan pelaksanaan restrukturisasi pengelolaan usaha

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).

- Keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan Direktur

Utama dan Anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara II

(Persero).

- Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)

Nomor : II.10/Kpts/R.121/IX/2007 tanggal 25 September

2007 tentang Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara

II (Persero).

Susunan Direksi sesuai dengan keputusan tersebut di atas

adalah :

- Direktur Utama; membawahi langsung Direktur Produksi,

Direktur Keuangan, Direktur SDM/Umum, Direktur

Pemasaran dan Renbang, Bagian Sekretaris Perusahaan

serta Bagian Satuan Pengawasan Intern.

- Direktur Produksi; membawahi langsung Kepala Bagian

Tanaman, Kepala Bagian Teknik Tanaman Tahunan, Kepala


15/24

Board Manual


Bagian Teknik Tanaman Semusim dan Kepala Bagian

Pengolahan Tanaman Tahunan.

- Direktur Keuangan; membawahi langsung Kepala Bagian

Pembiayaan , Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi

Informasi dan Kepala Bagian Pengadaan.

- Direktur SDM dan Umum; membawahi langsung Kepala

Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Umum, serta

Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan.

- Direktur Pemasaran dan Renbang ; membawahi langsung

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengkajian, Kepala Bagian

Pengembangan, dan Kepala Bagian Pemasaran.

2. URAIAN TUGAS DIREKSI

1) Dewan Direksi secara Kolektif

Tanggungjawab :

Hak Dan Wewenang :

Kewajiban :

2) Uraian Tugas Masing-masing Direksi

(1) DIREKTUR UTAMA

(1.1)

Tugas:(1.2)

Kewajiban(1.3)

Hak dan Wewenang(1.4)

Tanggung Jawab(1.5)

Hubungan Organisasional


16/24

Board Manual


(2) DIREKTUR PRODUKSI

(1.1)

Tugas:(1.2)

Kewajiban(1.3)

Hak dan Wewenang(1.4)

Tanggung Jawab(1.5)


(3) DIREKTUR KEUANGAN

(1.1)

Tugas:(1.2)

Kewajiban(1.3)

Hak dan Wewenang

(1.4)

Tanggung Jawab(1.5)


(4) DIREKTUR SDM DAN UMUM

(1.1)

Tugas:(1.2)

Kewajiban(1.3)

Hak dan Wewenang

(1.4)

Tanggung Jawab(1.5)


(5) DIREKTUR PEMASARAN DAN RENBANG

(1.1)

Tugas:(1.2)

Kewajiban(1.3)

Hak dan Wewenang(1.4) Tanggung Jawab

(1.5)



17/24

Board Manual


3) Organisasi Pendukung Direksi

(1) SATUAN PENGAWASAN INTERN

(2) SEKRETARIS PERUSAHAAN

4) Pendelegasian Wewenang

a. Bidang Pengeluaran

b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan

Barang/SPK

Sejalan dengan struktur Pengelolaan usaha, Direksi

dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam

pengadaan barang dan jasa kepada Manajer Distrik,

Manajer Unit Usaha dan Kepala Bagian Pengadaan.

Pendelegasian tersebut harus ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direksi, yang menyebut secara rinci dan

jelas wewenang yang diberikan dan batasannya.

C. MEKANISME RAPAT

1. Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu

yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan dan atau setiap kali

apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi

atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu

per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara.


18/24

Board Manual


Direksi harus membuat jadual dan agenda rapat yang telah

disepakati bersama dalam setahun untuk setiap tahunnya,

namun dalam pelaksanaannya jadual tersebut dapat bertambah

sewaktu-waku apabila diperlukan.

1) Prosedur Penyelenggaraan

(1)

Rapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha perseroan atau di tempat lain di

wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh

Direksi.

(2)

Panggilan Panggilan rapat dilakukan secara tertulis

oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan

dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat.,, namun panggilan tidak dipersyaratkan

apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

(3)

Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud

dalam pada butir (2) diatas harus mencantumkan

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat

(4)

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau

oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur

Utama jika Direktur Utama tidak melakukan

penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang

terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang

memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang

paling lama menjabat sebagai anggota Direksi

Kepmen

BUMN

No.

117/2002


19/24

Board Manual


Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang

tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan

rapat Direksi.

(5)

Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi dan

mencantumkannya dengan jelas dalam Risalah Rapat

Direksi dimana tata tertib tersebut ditetapkan.

2) Prosedur Pengambilan Keputusan

3. Prosedur Rapat dan Risalah Rapat

2. Rapat Intern Direktorat

D. PENILAIAN KINERJA

1. Pengertian Dan Tujuan Kontrak ManajemenPemegang saham melakukan evaluasi/penilaian kinerja

Komisaris dan Direksi dengan mengacu kepada Kontrak

Manajemen yang telah disepakati antara Pemegang Saham

dengan Manajemen Perusahaan yaitu Komisaris dan Direksi.

Kontrak manajemen dibuat setahun sekali yang ditandatangani

bersamaan dengan pengesahan RKAP oleh Pemegang Saham,komisaris, dan Direksi.

Kontrak manajemen pada dasarnya merupakan kesepakatan

antara pemegang saham dengan Komisaris dan Direksi yang

berisi target-target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)


20/24

Board Manual


2. Mekanisme Pembuatan Kontrak Manajemen

Sebelum memilih Indikator Kinerja Kunci (IKK) terlebih dahulu

dilakukan pembahasan yang mendalam antara Direksi dan

Komisaris, dengan pemegang Saham mengenai :

- Posisi perusahaan saat ini, meliputi pencapaian kinerja

tahun terakhir dan atau bulan terakhir tahun berjalan:

kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, tiap

bidang kegiatan.

- Benchmark/best practise untuk perusahaan sejenis serta

daya tarik pasar dan daya saing perusahaan.

- Arah pengembangan dan sasaran kinerja jangka menengah

yang akan di capai (SCI)

- Rencana strategis dan langkah-langkah yang akan ditempuh

dalam rangka pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil pembahasan dipilih Indikator Kinerja Kunci

berdasarkan kriteria-kriteria berikut :

- IKK mencakup unsur-unsur yang dominan dalam rangka

pencapaian sasaran-sasaran

-

Dapat diukur (measurable) dan dapat diaudit (auditable)- Sejauh mungkin merupakan hal-hal yang berada dalam

pengendalian manajemen serta merupakan faktor-faktor

kunci keberhasilan kinerja manajemen.

- Mencakup kegiatan pokok perusahaan antara lain kegiatan

pemasaran, produksi, keuangan, manajemen SDM atau

lainnya.


21/24

Board Manual


Pada dasarnya pemilihan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di lihat

dari 3 (tiga) aspek utama dan setiap aspek terdiri dari

beberapa indikator sebagai berikut :

1). IKK Aspek Finansial

merupakan indikator yang terkait dengan profitabilitas,

pengembalian modal, kualitas aktiva dan aspek finansial

lainnya. Indikator yang termasuk dalam aspek finansial

antara lain adalah:

2).

IKK Aspek Operasional

Merupakan indikator teknis operasional yang spesifik untuk

setiap perusahaan. Indikator yang termasuk dalam aspek

teknis operasional antara lain :

3)

IKK Aspek Efek Dinamis

Merupakan indikator mengenai kegiatan yang pengaruhnya

terlihat untuk jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

Indikator yang termasuk dalam aspek efek dinamis antara

lain:

Setelah Indikator dan sub indikator dalam masing-masing aspekditetapkan selanjutnya ditentukan target yang hendak dicapai

dari tiap-tiap indikator/sub indikator dan target tersebut harus

mencerminkan tahap pencapaian sasaran perbaikan kinerja

jangka menengah & jangka panjang serta setiap target harus

cukup menantang tetapi realistis.


22/24

Board Manual


Selanjutnya Pemegang Saham dengan Komisaris dan Direksi

merumuskan penetapan bobot masing-masing Indikator Kinerja

Kunci (IKK) setiap aspek dimana bobot IKK aspek operasional

harus lebih tinggi dari bobot aspek finansial dan efek dinamis,

dengan bobot keseluruhan aspek adalah 100%.

3. Laporan Dan Evaluasi Pencapaian Target.

1). Direksi melaporkan pencapaian target untuk masing-masing

IKK bersamaan dengan laporan manajemen triwulanan,

semesteran dan tahunan kepada Komisaris dan PemegangSaham.

Komisaris dan Pemegang Saham melakukan evaluasi

terhadap laporan pencapaian target dari masing-masing IKK

yang diterima dari Direksi secara triwulanan, semesteran

dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan laporan triwulanan maupun semesteran,

Direksi dapat menghitung skor yang telah dicapai untuk

masing-masing indikator.

2). Setiap akhir tahun, laporan pencapaian target yang telah

ditetapkan termasuk Indikator Kinerja Kunci merupakanbagian dari laporan manajemen tahunan yang harus diaudit

oleh pihak yang independen.

Total skor Indikator Kinerja Kunci yang telah dicapai

digunakan oleh Pemegang Saham sebagai salah satu acuan

dalam melakukan penilaian kinerja Direksi dan Komisaris


23/24

Board Manual


E. PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Menteri BUMN Nomor : 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002,

disebutkan bahwa dalam Laporan Tahunan harus memuat informasi

antara lain :

1.

Informasi penting untuk pengambilan keputusan pemodal,

pemegang saham/pemilik modal, kreditur dan stakeholders

(Pasal 28) antara lain mengenai:

a.

Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMN;

b.

Status pemegang saham utama dan para pemegang

saham/pemilik modal lainnya serta informasi terkait

mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham/pemilik

modal.

c.

Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.

d.

Penilaian terhadap BUMN oleh external auditor, lembaga

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.

e.

Riwayat hidup anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi

dan eksekutif kunci BUMN, serta gaji dan tunjangan

mereka.

f.

Sistem pemberian honorarium untuk external auditor

BUMN.

g.

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal

auditor, anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;

h.

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk

penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;

i.

Informasi material mengenai karyawan BUMN dan

stakeholders;


24/24

Board Manual

PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal

j.

Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap

BUMN, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan

arbitrase yang melibatkan BUMN;

k.

Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau

yang sedang berlangsung; dan

l.

Pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance.

2.

Informasi mengenai jumlah rapat Direksi serta jumlah

kehadiran masing-masing anggota Direksi (Pasal 21 ayat 8).

Materi dalam pedoman ini dapat dirubah dan direvisi sewaktu-

waktu sesuai dengan perubahan organisasi perusahaan maupun

perkembangan perusahaan.

Board Manual Ptpn-II

Documents

Transcript of Board Manual Ptpn-II