Bk PA BUMN Perkebunan-print A4

i

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan

Pedoman AkuntansiBUMN Perkebunan

PT. Perkebunan Nusantara I - XIV (Persero)PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ii iBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ii i 23/07/2008 12:53:0123/07/2008 12:53:01

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iii iiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iii ii 23/07/2008 13:00:1323/07/2008 13:00:13

iii


Kata SambutanMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua, sehingga dalam waktu yang relati f

singkat kita dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan.

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan

(SAK), Internati onal Accounti ng Standard/Internati onal Financial Reporti ng Standards (IAS/IFRS)

dan telah mengakomodasi ketentuan-ketentuan Bapepam-LK. Pedoman ini juga berisi perlakuan

akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memperhati kan

karakteristi k BUMN Perkebunan di Indonesia. Mengingat hingga saat ini, IAS 41: Agriculture

belum diadopsi, maka diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan khususnya bagi

manajemen BUMN Perkebunan dalam menyusun laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya standar akuntansi yang sama sebagai Pedoman Akuntansi BUMN

Perkebunan, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, relevance,

reliable, dan comparable antar BUMN Perkebunan ataupun dengan perusahaan swasta sejenis,

sehingga mempermudah penilaian kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemegang saham

guna meningkatkan daya saing BUMN Perkebunan. Semoga Pedoman Akuntansi BUMN Per-

kebunan ini juga bermanfaat bagi perusahaan lain yang bergerak di sektor perkebunan.

Kami menyadari bahwa perkembangan dunia usaha, khususnya perkebunan, akan terus

mengalami perubahan sesuai dengan dinamika tantangan yang akan dihadapi dalam persaingan

perekonomian global. Untuk itu pedoman yang disusun saat ini tentu saja bukan merupakan

suatu pedoman yang kaku, yang ti dak terlepas dari tuntutan perbaikan dan penyempurnaan.

Oleh karena itu masih terbuka peluang bagi saran dan perbaikan atas buku pedoman ini.

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iiii iiiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iiii iii 23/07/2008 13:00:1323/07/2008 13:00:13

iv


Akhirnya, kami sampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh Anggota Tim yang telah

bekerja keras dalam menyelesaikan penyusun Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan, semoga

Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi seluruh upaya kita. Amin

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, Maret 2008

MENTERI NEGARA

BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iiv ivBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iiv iv 23/07/2008 13:00:1323/07/2008 13:00:13

v


Sambutan Ketua Dewan Pengurus NasionalIkatan Akuntan Indonesia

Kegiatan usaha perkebunan di Indonesia mengalami perkembangan yang terus berkesi-

nambungan dari waktu ke waktu. Dinamisasi perkembangan tersebut berjalan seiring dengan

berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi,

tuntutan para pelanggan, dan perkembangan berbagai bentuk kerjasama usaha antara BUMN

Perkebunan dan mitra usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional usaha.

Perkembangan kegiatan usaha tersebut agar dapat berjalan dengan baik memerlukan

berbagai infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu bentuk infrastruktur yang diperlukan

adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai salah

satu infrastruktur yang penti ng karena melalui proses akuntansi inilah seluruh kegiatan, khususnya

yang bersifat kuanti tati f, akan didokumentasikan. Selanjutnya, melalui proses akuntansi ini, juga

akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan

keputusan para stakeholder dari perusahaan pelabuhan.

Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan usaha harus

memiliki kualitas yang baik. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat

karakteristi k kualitati f laporan keuangan yang terdiri dari andal, relevan, dapat diperbandingkan

(comparability), dan dapat dipahami (understandability). Untuk mencapai kualitas tersebut,

suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum

(PABU). Pondasi utama dari PABU di Indonesia adalah kerangka dasar (conceptual framework),

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasinya.

Berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan

transparansi dunia usaha tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki komitmen yang

ti nggi untuk mencapai hal tersebut. Salah satu bentuknya, dengan melakukan perumusan

dan penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi PSAK

secara terus-menerus dan berkesinambungan selaras dengan Internati onal Financial Reporti ng

Standards (IFRS). Hingga saat ini sudah 65 PSAK dan 7 Interpretasi PSAK yang diterbitkan. Jumlah

ini tentunya akan terus disempurnakan dan bertambah di kemudian hari.

Seluruh ketentuan akuntansi tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan atau transaksi-

transaksi usaha BUMN Perkebunan, tentunya ti dak seluruhnya relevan. Sehingga, diperlukan

suatu pedoman akuntansi yang di dalamnya merupakan kodifi kasi atas ketentuan-ketentuan

akuntansi yang relevan dengan kegiatan perusahaan perkebunan dan memberikan panduan

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iv vBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iv v 23/07/2008 13:00:1323/07/2008 13:00:13

vi


perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan akan

memudahkan pemahaman dan menyeragamkan penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan

BUMN Perkebunan.

Penyusunan sebuah pedoman akuntansi bukanlah merupakan tugas dan kewenangan

dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Produk DSAK hanya berupa PSAK dan

interpretasinya. Sedangkan untuk menyusun pedoman akuntansi biasanya dilakukan oleh

asosiasi industri atau regulator yang terkait dengan industri tersebut dengan mengacu, antara

lain, pada kerangka dasar, PSAK dan interpretasi PSAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Dengan

demikian, pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari PABU di Indonesia.

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan (PABP) merupakan pedoman akuntansi yang proses

penyusunannya mengacu kepada kerangka dasar, PSAK dan interpretasi PSAK yang relevan

dengan transaksi-transaksi yang ada di BUMN Perkebunan. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia

menyampaikan penghargaan yang seti nggi-ti ngginya atas sikap proakti f dan kepedulian

Kementerian Negara BUMN dan BUMN Perkebunan, yang meliputi PT. Perkebunan Nusantara

I-XIV (Persero) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia, terhadap profesi akuntansi yang telah

mempelopori penyusunan pedoman akuntansi ini.

Akhirnya pada kesempatan ini kami Dewan Pengurus Nasional IAI mengucapkan terima

kasih dan memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun, atas jerih payah dan kerja samanya

dalam penyusunan buku pedoman akuntansi ini. Semoga kerja sama ini dapat terus diti ngkatkan

lagi di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2008

KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

AHMADI HADIBROTO

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ivi viBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ivi vi 23/07/2008 13:00:1323/07/2008 13:00:13

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S-194/D4.MBU/2007 Agustus 2007Lampiran : -Hal : Penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Perkebunan

Yth.:1. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)2. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)3. Direktur keuangan PT Perkebunan Nusantara I - XIV (Persero)Di Tempat

Sehubungan dengan rencana standarisasi Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara yang akan dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia kiranya perlu disusun Pedoman Akuntansi Perusahaan Perkebunan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Perusahaan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Berdasarkan hasil rapat tanggal 14 Agustus 2007 di Kantor Kementerian Negara BUMN, telah disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk Direktur Keuangan PTPN XI sebagai koordinator. Selanjutnya agar pelaksanaan program dimaksud segera dilaporkan kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

D e p u t i B i d a n g U s a h a A g r o I n d u s t r i , Kehutanan, Kertas, Percetakan dan penerbitan

Agus PakpahanNIP 080035291

Kp: D4./MBU.11/VIII

Tembusan:Menteri Negara BUMN, sebagai laporan

Jl. Dr Wahidin Raya No. 2, Gedung Departemen Keuangan Enam Belas Lantai – Jakarta 10710Telepon (021) 34832020 (Hunting), Faksimili (021) 3864442, http://www.bumn-ri.com

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ivii viiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ivii vii 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

viii


Tim Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan

Tim Pengarah : DR. Ir. Agus Pakpahan Deputi AIPKP & P

Drs. Megananda, MBA Asdep Perkebunan I

Ignati us Rusdonobanu, SE, MSc. Asdep Perkebunan II

Ir. H. Abdul Halik, MM Ketua BMD PTPN & PT RNI

Drs. Atjeng Sastrawidjaja Ikatan Akuntan Indonesia

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec. Ikatan Akuntan Indonesia

Roy Iman Wirahardja, SE., Ak., BAP Ikatan Akuntan Indonesia

Koordinator : Drs. Soenarri Yono BS, Ak, MM. Direktur Keuangan PTPN XI

Tim Perumus : Drs. H. Darmansyah Simamora Direktur Keuangan PTPN I

Naif Ali Dahbul Direktur Keuangan PTPN II

Drs. Johannes Sitepu Direktur Keuangan PTPN III

Ir. Seti a Darma Sebayang, M.M. Direktur Keuangan PTPN IV

Drs. Erwan Pelawi, M.B.A. Direktur Keuangan PTPN V

Drs. H. Ahmad Karimudin, M.M. Direktur Keuangan PTPN VI

Ir. Boyke Budiono Direktur Keuangan PTPN VII

Ir. Ishaq. Z. Soediredja, M.M. Direktur Keuangan PTPN VIII

Drs. Akhmad Amien Mastur, M.B.A. Direktur Keuangan PTPN IX

Ir. Thendri Supriatno, M.B.A. Direktur Keuangan PTPN X

Ir. Retno Mursudarini, M.Si Direktur Keuangan PTPN XII

Drs. Natsir Tarigan Direktur Keuangan PTPN XIII

Ir. Suhardjito, M.Sc. Direktur Keuangan PTPN XIV

Drs. Sugianto UK, Ak. Direktur Keuangan PT RNI

Drs. Yuni Suryanto, Ak., MBA. Kabid Perkebunan I

Ir. Wahyu Kuncoro, MM. Kabid Perkebunan II

Sri Yanto Ikatan Akuntan Indonesia

Yakub Ikatan Akuntan Indonesia

Rakhmat Adi Santoso Ikatan Akuntan Indonesia

Nursatyo Kurniawan Ikatan Akuntan Indonesia

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iviii viiiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iviii viii 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

ix


Tim Teknis : YB. Priatmo Hadi KaSubid Perkebunan II

Ruslan Nasuti on PT Perkebunan Nusantara I

Syamsul Lubis PT Perkebunan Nusantara II

H. Arih Muli Bangun PT Perkebunan Nusantara III

Budi Susanto PT Perkebunan Nusantara IV

H. Parlindungan Lubis PT Perkebunan Nusantara V

Arfi naldi PT Perkebunan Nusantara VI

Sapta Yoga PT Perkebunan Nusantara VII

Ahmad Kertabumi PT Perkebunan Nusantara VIII

Dikdik Purwana PT PerkebunanNusantara VIII

Umar Aff andi PT Perkebunan Nusantara IX

Ris Sumanger PT Perkebunan Nusantara IX

Nurul Fati h PT Perkebunan Nusantara X

TP Harianja PT Perkebunan Nusantara X

Titi s Adji Wisanggeni PT Perkebunan Nusantara XI

Fallen Wicaksono PT Perkebunan Nusantara XI

Ali Machfud PT Perkebunan Nusantara XII

Bambang Widjanarko PT Perkebunan Nusantara XII

Darwin Tarigan PT Perkebunan Nusantara XIII

Andi Aco PT Perkebunan Nusantara XIV

Nurdin Iswajudi PT Rajawali Nusantara Indonesia

Ashari Eff endi PT Rajawali Nusantara Indonesia I

Sudewo Santoso PT Rajawali Nusantara Indonesia II

Samsul Bahri Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan

Dwi Ariani Suryaningrum Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta

Eka Supriyati Ikatan Akuntan Indonesia

Juni Lisa Ikatan Akuntan Indonesia

Nurwidodo Pristwanto Ikatan Akuntan Indonesia

Mansur Ikatan Akuntan Indonesia

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iix ixBk PA BUMN Perkebunan-print A4.iix ix 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

x


Daft ar Isi

Kata Sambutan ............................................................................................................... iii

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara .................................................................... iii

Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia ........................... iv

SK Penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Perkebunan ........................................ vii

Tim Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan .................................................. vi

Bagian I Pendahuluan ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Tujuan dan Ruang Lingkup ........................................................................... 2

C. Referensi Penyusunan .................................................................................. 2

D. Bangun Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan Ketentuan Lain .......... 3

Bagian II Laporan Keuangan BUMN Perkebunan ......................................................... 5

A. Karakteristi k Perseroan ................................................................................ 5

B. Ketentuan Umum Laporan Keuangan ......................................................... 6

C. Keterbatasan Laporan Keuangan.................................................................. 16

Bagian III Neraca (Laporan Posisi Keuangan) ................................................................ 19

A. Akuntansi Aset ............................................................................................. 19

B. Akuntansi Kewajiban .................................................................................... 152

C. Akuntansi Ekuitas ......................................................................................... 240

D. Ilustrasi ......................................................................................................... 260

Bagian IV Laporan Laba Rugi ........................................................................................ 263

A. Pengerti an ................................................................................................... 263

B. Penghasilan .................................................................................................. 263

C. Beban ........................................................................................................... 276

D. Pos Luar Biasa .............................................................................................. 287

E. Pajak Penghasilan ......................................................................................... 290

F. Ilustrasi ......................................................................................................... 294

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ix xBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ix x 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

xi


Bagian V Laporan Perubahan Ekuitas ........................................................................... 295

A. Pengerti an ................................................................................................... 295

B. Dasar Pengaturan ......................................................................................... 295

C. Penjelasan .................................................................................................... 296

D. Ilustrasi ......................................................................................................... 296

Bagian VI Laporan Arus Kas .......................................................................................... 299

A. Pengerti an .................................................................................................... 299


C. Penjelasan .................................................................................................... 302

D. Ilustrasi ......................................................................................................... 306

Bagian VII Catatan Atas Laporan Keuangan .................................................................... 309

A. Pengerti an ................................................................................................... 309


C. Penjelasan ................................................................................................... 314

D. Unsur-unsur ................................................................................................. 317

Daft ar Isti lah ............................................................................................................... 325

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ixi xiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ixi xi 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14


Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.ixii xiiBk PA BUMN Perkebunan-print A4.ixii xii 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan I 1

Bagian 1 I Pendahuluan

Bagian IPendahuluan

A. Latar Belakang

Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis

akhir-akhir ini. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti

perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya permintaan hasil

perkebunan seiring meningkatnya harga minyak bumi yang membuat hasil perkebunan

menjadi alternati f pengganti nya, dan munculnya otonomi daerah yang berdampak terhadap

pengelolaan usaha perkebunan.

Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

usaha seiring keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh keberadaan teknologi komunikasi

dan informasi yang semakin maju dan semakin murah. Tata kelola korporasi yang baik (good

corporate governance) merupakan suatu hal yang ti dak terelakkan, apalagi bagi BUMN

Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “perseroan”) yang sahamnya dimiliki negara.

Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi perseroan dalam pelaporan keuangannya

supaya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

di mana harus mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan suatu transaksi

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia sebagai salah satu penyusun standar akuntansi keuangan untuk enti tas

privat atau nonpemerintah. Selama ini diantara perseroan sering terjadi perbedaan

perlakuan akuntansi untuk transaksi yang sama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri

bagi para pengguna laporan keuangan pada umumnya, khususnya pemegang saham, dalam

mengevaluasi kinerja seti ap perseroan. Untuk itu dipandang perlu menyempurnakan

pedoman akuntansi yang sudah ada.

Dalam memperbaiki permasalahan tersebut, maka Badan Musyawarah Direksi PT. Perkebun-

an Nusantara, yang mewakili PT. (Persero) Perkebunan Nusantara I s/d XIV dan PT. (Persero)

Rajawali Nusantara Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia berinisiati f

untuk menyusun Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan (untuk selanjutnya disebut

“Pedoman”) yang terapan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia.

Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iSec2:1 Sec2:1Bk PA BUMN Perkebunan-print A4.iSec2:1 Sec2:1 23/07/2008 13:00:1423/07/2008 13:00:14

2 I Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan


B. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan Pedoman ini adalah:

a. Membantu penyusun dalam menyusun laporan keuangan.

b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian

laporan keuangan. Keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini

tidak menghalangi setiap perseroan untuk menambah informasi yang relevan bagi

pengguna laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Menjadi acuan minimal dalam menyusun laporan keuangan perseroan.

d. Menjadi referensi bagi pemerhati akuntansi perseroan untuk lebih mengenal

tentang penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangannya.

2. Ruang lingkup Pedoman ini adalah sebagai berikut:

a. Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh

perseroan.

b. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di luar perseroan dapat pula

menggunakan Pedoman ini dalam menyusun laporan keuangan.

c. Apabila perseroan memiliki usaha rumah sakit yang sudah menjadi entitas hukum

tersendiri maka usaha rumah sakit tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi

Rumah Sakit (PARSI). Sedangkan usaha rumah sakit yang belum menjadi entitas

hukum tersendiri menggunakan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh

manajemen perseroan.

d. Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pedoman ini wajib mengacu kepada

standar akuntansi yang terkait.

C. Referensi Penyusunan

1. Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada referensi yang relevan dan mencakup,

antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.




f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/

Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

h. Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

i. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(ISAK).

j. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan laporan keuangan.

2. Jika PSAK memberikan pilihan atas suatu perlakuan akuntansi tertentu, maka

perseroan diwajibkan untuk mengikuti perlakuan akuntansi yang dipilih dalam

Pedoman ini.

D. Bangun Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan Ketentuan Lain

1. Proses perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi harus dilakukan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bangun prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia adalah sebagai berikut:




2. Rerangka ini digambarkan seperti suatu bangunan rumah “Prinsip Akuntansi yang

Berlaku Umum di Indonesia”. Seti ap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan

yang berada di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari

berbagai sumber tersebut, maka harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di

dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau pada lapisan yang terletak lebih

di bawah.

3. Pedoman ini merupakan bagian dari “Pedoman atau Prakti k Akuntansi Industri” dalam

struktur bangun prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan ti dak

bersifat mengikat. Perseroan dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan

sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang ti dak berbeda. Ilustrasi

jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi

secara manual.

5. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum

terjadi pada perseroan.

6. Jika terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam

buku Pedoman ini, maka hal tersebut agar dikaji sebagai bahan masukan dalam

penyempurnaan Pedoman ini.

7. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan

usaha perkebunan, standar akuntansi, ketentuan Pemerintah dan ketentuan lain yang

terkait dengan perseroan.



Bagian 2 I Laporan Keuangan BUMN Perkebunan

Bagian IILaporan Keuangan BUMN Perkebunan

A. Karakteristi k Perseroan

1. Kegiatan Operasional

a. Perseroan melakukan kegiatan usaha di:

1) Bidang perkebunan yang meliputi:

a) Kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, persiapan,

dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta

kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut.

b) Kegiatan produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, dan pengolahan

hasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau

barang jadi.

c) Kegiatan perdagangan, meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam

hasil produksi dan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan

dengan kegiatan usaha.

d) Kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan

agrobisnis.

2) Kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha di bidang perkebunan di

atas.

b. Dalam usaha di bidang perkebunan, perseroan melakukan kegiatan:

1) Budidaya tanaman, melalui perkebunan tanaman kelapa sawit, karet, teh,

kopi, tebu, kakao, tembakau, kina, dan lainnya.

2) Proses produksi, melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan inti

sawit, pabrik fraksionasi yaitu pengolahan minyak sawit tidak aktif, pabrik

pengolahan karet, pabrik teh kemasan, pabrik gula, pabrik spirtus/alkohol,

pabrik pengeringan kakao, dan lainnya.




3) Kegiatan perdagangan, melalui penjualan hasil tanaman dan hasil produksi ke

pasar domestik dan luar negeri baik dilakukan sendiri maupun melalui Kantor

Pemasaran Bersama, serta mengimpor dan memasarkan beberapa komoditas

seperti gula putih dan raw sugar.

4) Pengembangan usaha di bidang perkebunan, melalui pendirian pabrik karung

goni, pabrik karung plastik, dan lainnya.

c. Dalam usaha lain, perseroan mendirikan rumah sakit, pusat penelitian, bengkel,

dan lainnya.

2. Bentuk Usaha

Bentuk usaha perseroan adalah perseroan terbatas (persero) yang dapat memiliki unit

usaha, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan lainnya.

3. Kepemilikan

Perseroan dimiliki oleh Negara, baik seluruhnya atau sebagian besar.

B. Ketentuan Umum Laporan Keuangan

1. Tujuan Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi

yang rasional, seperti:

1) pemegang saham;

2) karyawan;

3) pemberi pinjaman;

4) pemasok dan kreditur usaha lainnya;

5) pelanggan;

6) regulator; dan

7) masyarakat.




b. Pihak pengguna laporan keuangan perseroan mempunyai kepentingan bersama

dalam rangka menilai:

1) Usaha perkebunan dan usaha lainnya yang dilakukan perseroan dan

kesinambungan usaha tersebut.

2) Kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam

mengelola perusahaan.

c. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah:

1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban perseroan.

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan

sifat ekuitas.

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam kurun waktu

tertentu (satu periode) dan hubungan antara keduanya.

4) Cara perseroan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjam-

an dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada

likuiditasnya.

5) Hasil usaha perkebunan dan usaha lainnya yang terkait.

d. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap bagi perseroan terdiri dari:

a. Neraca;

b. Laporan laba rugi;

c. Laporan perubahan ekuitas;

d. Laporan arus kas; dan

e. Catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

1) Tujuan neraca adalah menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut

pada waktu tertentu. Informasi dalam neraca dan penjelasannya dapat

membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:




a) kemampuan perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan

secara berkelanjutan;

b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban-

nya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2) Neraca mencakup struktur perseroan secara keseluruhan dan harus menyajikan

total aset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Laporan laba rugi

1) Tujuan utama laporan laba rugi adalah menyediakan informasi:

a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat

ekuitas.

b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya.

c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan usaha

perkebunan.

2) Informasi dalam laporan laba rugi yang dipergunakan bersama dengan infor-

masi dalam laporan keuangan lainnya dapat mem bantu para pengguna laporan

keuangan untuk:

a) Mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu tertentu (satu periode).

b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas dalam melak-

sana kan usaha perkebunan.

c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen perseroan.

3) Laporan laba rugi mencakup struktur perseroan secara keseluruhan dan

menyaji kan perhitungan jumlah laba atau rugi selama periode tertentu. Laba

atau rugi tersebut selanjutnya tercermin pada ekuitas dalam neraca.

c. Laporan perubahan ekuitas

1) Tujuan laporan perubahan ekuitas adalah menyediakan informasi bagi peng-

guna laporan keuangan yang meliputi:

a) pengaruh hasil perhitungan laba rugi terhadap posisi ekuitas;

b) mengetahui posisi ekuitas sehingga dapat menilai sumber daya bersih

yang dimiliki oleh perseroan.

2) Laporan perubahan ekuitas mencakup struktur perseroan secara keseluruhan

dan menyajikan informasi penam bah an atau pengurangan ekuitas atas kinerja




perseroan yang tercermin dalam laporan laba rugi pada kurun waktu tertentu

(satu periode).

d. Laporan arus kas

1) Tujuan utama laporan arus kas perseroan dalam periode tertentu adalah

memberikan informasi pada para pengguna laporan keuangan untuk:

a) Melihat kemampuan perseroan dalam menghasil kan kas dan setara kas.

b) Melihat kebutuhan perseroan dalam menggunakan arus kas tersebut.

2) Laporan arus kas mencakup struktur perseroan secara keseluruhan dan

menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran struktur kas

dalam suatu periode.

e. Catatan atas laporan keuangan

Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pengguna

laporan keuangan mengenai:

1) Gambaran umum perseroan.

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusun an laporan

keuangan.

3) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan

keuangan.

4) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan

keputusan ataupun kebijakan perseroan lainnya yang dapat mempengaruhi

perseroan secara keseluruhan.

Bagi perseroan yang telah mencatatkan diri di bursa efek melalui penerbitan efek

hutang atau efek ekuitas (go public), maka selain mengacu pada Pedoman ini, juga

harus mengikuti ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Tanggungjawab atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Manajemen perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.




4. Bahasa Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.

b. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia,

maka laporan keuangan yang disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia

tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama, serta diterbitkan

dalam waktu bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam bahasa

Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

b. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut

harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.

c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat

terjadinya transaksi.

d. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia.

e. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi

dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

yang berlaku pada saat transaksi tersebut.

6. Kebijakan Akuntansi

a. Kebijakan akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan

men cakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam standar

akuntansi yang berlaku.

b. Jika standar akuntansi yang ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran,

penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka harus

ditetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat

informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.

c. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan

masalah terkait;




2) Definisi, kriteria pengakuan dalam pengukuran aset, kewajiban, penghasilan

dan beban yang ditetapkan dalam KDPPLK; dan

3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri

yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2) diatas.

7. Penyajian

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), kinerja

(laporan laba rugi), perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang

diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan

kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

c. Laporan laba rugi dikelompokan secara berjenjang (multiple step).

d. Perubahan ekuitas disajikan berdasarkan urutan waktu terjadinya.

e. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method).

f. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematik dengan urutan

penyajian sesuai dengan komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan

berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang

bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

g. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan meng gunakan kata

“sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus

dinyatakan dalam jumlah nominal atau prosentase.

h. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah jika terdapat perubahan kondisi yang

men dasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari

perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-

periode berikutnya.




2) Perubahan kebijakan akuntansi

a) Kebijakan akuntansi dapat diubah jika:

(1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang

berbeda penerapannya; atau

(2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian

kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retros-

pektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian

dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka

cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK

yang berlaku jika terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada

standar akuntansi keuangan baru.

3) Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan

penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya

terhadap masa sebelum periode sajian.

i. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan

laporan arus kas, harus diberi pernyataan bahwa “Catatan atas laporan keuangan

merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

8. Konsistensi Penyajian

a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus

konsisten kecuali:

1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasional perseroan atau

perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu

transaksi atau peristiwa; atau

2) perubahan tesebut diperkenankan oleh PSAK.

b. Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka pe-

nyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan keterbandingan,

sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal

reklasifikasi dianggap tidak praktis, maka cukup diungkapkan alasannya.




9. Materialitas dan Agregrasi

a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam lapor an keuangan,

sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki

sifat dan fungsinya sejenis.

c. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencan tum kan (omission) atau

kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi

keputusan yang diambil.

10. Saling Hapus (Off Setti ng)

a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan

dengan kewajiban atau aset lain, kecuali secara hukum atau perjanjian dibenarkan

dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian

aset atau kewajiban.

b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang ber-

hubungan dengan transaksi lindung nilai (hedging).

11. Periode Pelaporan

a. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim.

b. Dalam hal perseroan baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode

yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya,

pihak perseroan dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode

tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

1) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.

2) Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan tidak dapat diper bandingkan.

12. Informasi Komparati f

a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara kom paratif dengan

periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan pendapatan




dan beban interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan

akhir periode interim yang dilaporkan.

b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan

periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman

laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan Keuangan Interim

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara

dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari

laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara

bulanan, triwulanan, semesteran atau periode lain yang kurang dari satu tahun.

b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan

tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

c. Penyajian laporan keuangan interim komparasi adalah sebagai berikut:

1) Neraca per akhir periode interim tahun berjalan disajikan secara komparatif

dengan neraca pada akhir tahun sebelumnya.

2) Laporan laba rugi untuk periode interim tahun berjalan disajikan secara

komparatif dengan laporan laba rugi periode interim tahun sebelumnya.

Penyajian laporan laba rugi interim untuk periode setelah laporan keuangan

interim pertama meliputi informasi untuk periode yang dimulai:

a) Awal tahun sampai dengan akhir periode interim yang bersangkutan;

dan

b) Awal periode interim sampai dengan akhir periode interim yang ber-

sangkutan.

3) Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode interim tahun

berjalan disajikan secara komparatif dengan laporan perubahan ekuitas dan

laporan arus kas dengan akhir periode interim tahun sebelumnya.

d. Penyajian laporan keuangan interim triwulanan yang berakhir per 30 September

20X1 adalah sebagai berikut:




Laporan Keuangan Periode Interim Periode Komparatif

Neraca Per 30 Sep 20x1 Per 31 Des 20x0

Laporan laba rugi 1 Jan - 30 Sep 20x11 Juli - 30 Sep 20x1

1 Jan - 30 Sep 20x01 Juli - 30 Sep 20x0

Lap. perubahan ekuitas 1 Jan - 30 Sep 20x1 1 Jan - 30 Sep 20x0

Laporan arus kas 1 Jan - 30 Sep 20x1 1 Jan - 30 Sep 20x0

e. Dalam hal perseroan menyampaikan laporan mengenai ringkasan informasi

keuangan pada tanggal laporan, maka laporan keuangan interim harus memuat

data minimum sebagai berikut:

1) pendapatan, beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa (termasuk

pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait), pengaruh kumulatif, dan

laba bersih;

2) perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan;

3) pelepasan suatu segmen usaha, pos luar biasa, transaksi tidak biasa dan tidak

sering terjadi;

4) kewajiban kontinjensi;

5) perubahan akuntansi; dan

6) perubahan yang material pada unsur laporan perubahan ekuitas.

14. Laporan Keuangan Konsolidasian

a. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan dari suatu grup

perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.

b. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan gabungan laporan

keuangan wilayah perseroan yang kemudian dikonsolidasikan dengan laporan

keuangan anak-anak perusahaan.

c. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan perseroan

dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-

unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar

laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan dari

kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu

dilakukan langkah-langkah berikut:




1) Transaksi dan saldo resiprokal antara perseroan, sebagai induk perusahaan,

dan anak perusahaan harus dieliminasi.

2) Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi

antara perseroan dan anak perusahaan harus dieliminasi.

d. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada

dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan perseroan. Apabila tanggal

laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasian per

tanggal laporan keuangan perseroan masih dapat dilakukan sepanjang:

1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan

2) peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan

tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

e. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi

yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

f. Hak minoritas harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasian antara

kewajiban dan ekuitas, sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam

laporan laba rugi konsolidasian.

C. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi ti dak dapat semata-mata didasarkan atas informasi

yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki

keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristi wa yang telah lampau.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya

informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu ti dak dapat secara langsung

dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai perti mbangan dan taksiran.

4. Hanya melaporkan informasi yang material.

5. Bersifat konservati f dalam menghadapi keti dakpasti an. Jika terdapat beberapa

kemungkinan yang ti dak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternati f

yang menghasilkan kenaikan laba atau nilai aset yang paling kecil.




6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristi wa sesuai dengan substansi dan

realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya atau formalitas.

7. Adanya berbagai alternati f metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menim-

bulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan ti ngkat kesuksesan antar

perseroan. Pedoman ini akan menyeragamkan metode akuntansi, jika memungkinkan,

untuk mengurangi variasi dalam hal tersebut.



Bagian 3 I Neraca (Laporan Posis i Keuangan)

Bagian IIINeraca (Laporan Posisi Keuangan)

A. Akuntansi Aset

1. Pengerti an dan Karakteristi k

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perseroan sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dimana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan diperoleh.

b. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung,

atas arus kas dan setara kas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang

produktif dan merupakan bagian dari aktivitas usaha. Mungkin pula berbentuk

sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan

untuk mengurangi pengeluaran kas.

c. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir dengan

beberapa cara, misalnya aset dapat:

1) digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam menghasilkan produk

perkebunan;

2) dipertukarkan dengan aset lain; atau

3) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.

d. Pada umumnya, aset memiliki bentuk fisik. Namun demi kian, bentuk fisik tersebut

tidak esensial untuk menentukan eksis tensi aset. Oleh karena itu, misalnya aset

tidak berwujud meru pa kan aset kalau mendatangkan manfaat eko no mis di masa

depan dan dikuasai oleh perseroan.

e. Pada umumnya aset, misalnya piutang dan properti, di hu bung kan dengan hak

menurut hukum, termasuk hak milik. Namun demi kian, eksistensi aset ditentukan

bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan kemampuan untuk

me ngen dalikan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut, misal nya properti

yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (finance lease), maka properti tersebut

dapat diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barang atau jasa dapat memenuhi




definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum, misalnya pengetahuan

yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika,

dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, maka perseroan menikmati manfaat

yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

f. Aset berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Aset

biasanya diperoleh melalui pembelian, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga

dapat menghasilkan aset, misalnya properti yang diterima dari pemerintah sebagai

bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional.

g. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan

sendirinya memunculkan aset, misalnya maksud untuk membeli persediaan tidak

dengan sendirinya memenuhi definisi aset.

h. Terdapat hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset,

tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Apabila perseroan

melakukan pengeluaran, maka peristiwa ini memberikan bukti bahwa perseroan

tersebut mengharapkan manfaat ekonomis, tetapi belum merupakan bukti konklusif

bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama

halnya dengan tidak adanya pengeluaran tidak mengecualikan suatu barang atau

jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk

diakui dalam neraca, misalnya barang atau jasa yang telah diterima melalui donasi

memenuhi definisi aset.

i. Aset kontinjensi:

1) Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa

lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya

satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada

dalam pengendalian.

2) Timbulnya aset kontinjensi biasanya dari peristiwa tidak terencana atau tidak

diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis.

3) Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menim-

bulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan.

Akan tetapi, apabila realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut

bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.

4) Aset kontinjensi harus dikaji ulang secara terus-menerus untuk memastikan

bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan




keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa perseroan akan menerima arus masuk

manfaat ekonomis, maka diakui sebagai aset dan penghasilan terkait dalam

laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut.

5) Akan tetapi, apabila yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa akan

memperoleh arus masuk manfaat ekonomis), maka diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan tersebut meliputi uraian singkat

mengenai karakteristik aset kontinjensi pada tanggal neraca dan, apabila

praktis, estimasi dampak keuangannya.

2. Pilihan Nilai Wajar Aset Keuangan

a. Aset keuangan terdiri dari:

1) kas;

2) instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan lain, misalnya saham per-

usahaan lain;

3) hak kontraktual untuk:

a) menerima kas atau aset keuangan lainnya dari perusahaan lain; atau

b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan

perusahaan lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan;

4) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen

ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

a) nonderivatif yang entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima

suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh

entitas; atau

b) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan memper-

tukar kan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah

tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas.

b. Aset keuangan yang dimiliki perseroan, antara lain, kas dan setara kas, investasi

jangka pendek dan jangka panjang, piutang usaha dan piutang lain-lain, piutang

antar badan hukum jangka pendek dan jangka panjang, piutang PIR dan plasma,

dan investasi pada perusahaan lainnya.

c. Aset keuangan yang merupakan bagian dari instrumen keuangan dikelompokkan

sebagai “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” apabila memenuhi salah

satu kondisi:




1) diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; atau

2) ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (pilihan nilai

wajar atau fair value option);

sebagaimana diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan

Pengukuran.

d. Apabila aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok seperti huruf c di atas,

maka perubahan nilai wajar aset keuangan diakui langsung sebagai keuntungan

atau kerugian dalam laporan laba rugi.

e. Pedoman ini tidak memperkenankan perseroan untuk menggunakan pilihan nilai

wajar (fair value option) atas aset keuangan.

3. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual

atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perseroan, dimiliki untuk

diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir

dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau berupa kas atau setara kas yang

penggunaannya ti dak dibatasi.

Aset lancar terdiri dari:

a. kas dan setara kas

b. investasi jangka pendek

c. piutang

d. piutang antar badan hukum jangka pendek

e. persediaan

f. biaya dibayar dimuka

g. pajak dibayar dimuka

h. aset dimiliki untuk dijual

i. aset lancar lainnya.




a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi

a) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah mau pun mata uang

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b) Setara kas adalah penempatan dana sementara untuk kepenting-

an likuiditas perseroan dan dengan cepat dapat dijadikan kas tanpa

menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Dasar Pengaturan

a) Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat

ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (KDPPLK

paragraf 89)

b) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

(1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan

dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau

(2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan

diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal

neraca; atau

(3) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai

aset tidak lancar. (PSAK 1 paragraf 42)

c) Setara kas dimiliki untuk komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi

atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus

segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui

tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya,

suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya

jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari

tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk

setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas.

Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo

serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan. (PSAK 2

paragraf 6)




3) Penjelasan

a) Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

b) Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sangat likuid, berjangka

pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa

menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

c) Kas dan setara kas antara lain terdiri dari:

(1) kas, baik dalam rupiah maupun mata uang asing;

(2) giro pada bank;

(3) setoran dalam perjalanan;

(4) deposit on call.

d) Deposit on call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat

pemberitahuan sebelumnya.

e) Kas dan setara kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak

menghasilkan pendapatan, sehingga perlu diken dali kan besarannya agar

tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (idle fund). Suatu

investasi dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan

jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal neraca.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

(1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima.

(2) Kas dan setara kas berkurang pada saat digu na kan.

b) Pengukuran

Kas dan setara kas diakui sebesar nilai nominal.

c) Penyajian

Kas dan setara kas merupakan pos neraca yang paling likuid dan lazim

disajikan pada urutan pertama pada aset lancar.

d) Pengungkapan

(1) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

(2) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.




5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat penerimaan kas:

Db. Kas dan setara kas

Kr. Pendapatan usaha/piutang/pos terkait

b) Pada saat penggunaan kas dan setara kas:

Db. Utang usaha/beban usaha/pos terkait

Kr. Kas dan setara kas

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

a) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama satu tahun atau kurang, yang

berbentuk aset keuangan.

b) Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian perseroan (nasabah

penyimpan) dengan bank.

c) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari

efek.

d) Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara

kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek.

e) Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk meng-

hitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban

keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan

metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga

selama periode yang relevan.

f) Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan

estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama

perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan

periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari

aset keuangan atau kewajiban keuangan.




g) Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dipertukarkan atau suatu

kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar.

2) Dasar Pengaturan

a) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:




diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal

neraca; atau




b) PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

c) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

3) Penjelasan

a) Umum

(1) Investasi jangka pendek adalah penanaman dana yang berisiko

atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapat-

an apabila diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Investasi jangka pendek yang dimaksud adalah penempatan dana

dalam surat berharga (efek), antara lain dalam bentuk:

(a) penempatan dana di bank, misalnya deposito berjangka yang

akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal neraca;

(b) penempatan dana pada efek utang, misalnya obligasi, yang akan

jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal neraca;

(c) penempatan dana pada efek ekuitas, misalnya saham, yang

bersifat jangka pendek.

b) Pengelompokan

(1) Secara umum, aset keuangan dikelompokkan menjadi:

(a) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

(b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo;




(c) pinjaman yang diberikan dan piutang;

(d) tersedia untuk dijual.

(2) Kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”, apabila

salah satu terpenuhi:

(a) diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan yaitu:

i. dimiliki terutama dengan tujuan untuk dijual atau dibeli

kembali dalam waktu dekat;

ii. bagian dari portofolio instrumen keuangan yang dikelola

bersama dan terbukti mengenai pola ambil untung dalam

jangka pendek; atau

iii. derivatif, kecuali derivatif kontrak jaminan keuangan atau

instrumen lindung nilai (hedging) yang ditetapkan dan

efektif;

(b) saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi. Tetapi Pedoman ini tidak

memperkenankan hal tersebut (lihat Bagian III.A.2: Pilihan Nilai

Wajar Aset Keuangan).

(3) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” yaitu:

(a) aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah

ditentukan, dan jatuh tempo telah ditetapkan; dan

(b) perseroan mempunyai maksud positif dan kemampuan untuk

memiliki hingga jatuh tempo.

Perseroan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan, dalam

hal ini investasi jangka pendek, dalam kategori “investasi dimiliki

hingga jatuh tempo” apabila dalam tahun berjalan atau dua tahun

sebelumnya pernah menjual atau mereklasifikasi investasi tersebut

sebelum jatuh tempo yang melebihi jumlah yang tidak signifikan (dari

jumlah investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali:

(a) dilakukan ketika sudah mendekati jatuh tempo sehingga perubah-

an suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap

nilai wajarnya;

(b) setelah perseroan memperoleh seluruh jumlah pokok secara

substansial atau menerima pelunasan dipercepat; atau




(c) terkait kejadian tertentu di luar kendali, tidak berulang dan tidak

dapat diantisipasi.

(4) Kelompok “pinjaman yang diberikan dan piutang” adalah aset ke uang-

an nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan

tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan

dalam kelompok diperdagangkan, serta pinjaman yang diberikan

dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetap-

kan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi;

(b) pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia

untuk dijual; atau

(c) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali

inves tasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh

penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan

diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman

yang diberikan atau piutang, seperti kepemilikan atas reksadana

atau yang serupa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang

diberikan atau tagihan.

(5) Kelompok “tersedia untuk dijual” yaitu aset keuangan nonderivatif

yang ditetapkan sebagai:

(a) tersedia untuk dijual; atau

(b) tidak diklasifikasikan sebagai “diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi”, “investasi dimiliki hingga jatuh tempo”, atau

“pinjaman yang diberikan dan piutang”.

(6) Investasi jangka pendek dikelompokkan menjadi:

(a) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(b) dimiliki hingga jatuh tempo.

(c) tersedia untuk dijual.

c) Reklasifikasi kelompok

(1) Investasi jangka pendek yang termasuk kelompok “diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi” tidak diperkenankan untuk

direklasifikasi dari dan ke kelompok ini.




(2) Investasi jangka pendek yang termasuk kelompok “dimiliki hingga

jatuh tempo” direklasifikasi ke kelompok “tersedia untuk dijual”

apabila:

(a) terdapat perubahan maksud atau kemampuan manajemen per-

seroan;

(b) terjadi penjualan atau reklasifikasi melebihi jumlah yang tidak

signifikan atas sebagian investasi dalam kelompok “dimiliki hingga

jatuh tempo” maka sisa sebagian investasi dalam kelompok

tersebut harus direklasifikasi.

Selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat diakui langsung ke

ekuitas, tanpa melalui laporan laba rugi.

d) Penurunan nilai

(1) Pada setiap tanggal neraca, investasi jangka pendek tersebut harus

dievaluasi apakah telah terjadi penurunan nilai.

(2) Untuk kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” yang diukur pada

biaya perolehan yang diamortisasi, apabila telah terjadi penurunan

nilai, maka:

(a) nilai tercatatnya dikurangi secara langsung atau menggunakan

pos cadangan penurunan nilai dan selisihnya diakui sebagai

kerugian dalam laporan laba rugi;

(b) apabila di periode berikutnya terjadi pemulihan nilai, maka nilai

tercatat dipulihkan tetapi tidak boleh melebihi biaya perolehan

yang telah diamortisasi sebelum terjadinya penurunan nilai dan

diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi.

(3) Untuk kelompok “tersedia untuk dijual” apabila terjadi penurunan

nilai, bukan perubahan nilai wajar, maka:

(a) penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dalam laporan

laba rugi;

(b) apabila terjadi pemulihan nilai pada periode berikutnya;

i. instrumen ekuitas diakui melalui laporan perubahan ekuitas,

bukan laporan laba rugi;

ii. instrumen utang diakui sebagai keuntungan melalui laporan

laba rugi.




(4) Untuk instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar

aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, yang diukur

pada biaya perolehan, apabila telah terjadi penurunan nilai maka

diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi dan tidak dapat

dipulihkan.


a) Pengakuan dan pengukuran

(1) Pengakuan awal

(a) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui

pada saat dilakukan penye rah an dana sebesar nilai nominal

(nominal value).

(b) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di surat ber-

harga/efek diakui pada saat dilakukan penyerah an dana sebesar

biaya perolehan.

(2) Setelah pengakuan awal

(a) Jumlah tercatat

i. Kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

diukur pada nilai wajar.

ii. Kelompok “tersedia untuk dijual” diukur pada nilai wajar.

iii. Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” diukur pada biaya

perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku

bunga efektif.

(b) Perubahan nilai wajar

Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas perubahan

nilai wajar pada saat tanggal neraca:

i. kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

diakui dalam laporan laba rugi;

ii. kelompok “tersedia untuk dijual” diakui sebagai bagian dari

ekuitas di neraca;

iii. kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” tidak ada pengakuan

atas perubahan nilai wajar tersebut.




(c) Penurunan dan pemulihan nilai

i. kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

secara otomatis telah diakui dalam laporan laba rugi.

ii. kelompok “tersedia untuk dijual”

(i) kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba

rugi;

(ii) keuntungan pemulihan nilai diakui dalam laporan laba

rugi.

iii. kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”

(i) kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba

rugi;

(ii) keuntungan pemulihan nilai diakui dalam laporan laba

rugi maksimal sebesar selisih antara: nilai tercatat jika

tidak ada penurunan nilai pada tanggal pemulihan;

dengan nilai tercatat sebelum pemulihan.

(d) Pendapatan bunga, dividen, keuntungan atau kerugian diakui

sebagai pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi.

b) Penyajian

(1) Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok pos aset lancar

berdasarkan jenis investasi dalam neraca.

(2) Investasi jangka pendek:

(a) kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

disajikan sebesar nilai wajar dan selisihnya disajikan dalam

laporan laba rugi;

(b) kelompok “tersedia untuk dijual” disajikan sebesar nilai wajar

dan selisihnya disajikan sebagai bagian ekuitas yang terpisah dari

pos lain dalam neraca;

(c) kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” disajikan sebesar biaya

perolehan setelah diamortisasi dan kerugian penurunan nilai,

jika ada.




c) Pengungkapan

(1) Untuk setiap kategori diungkapkan mengenai:

(a) cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk syarat dan

kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat

kepastian arus kas di masa mendatang;

(b) kebijakan dan metode akuntansi digunakan, termasuk kriteria

pengakuan dan pengukuran;

(c) apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi

atau penyelesaian;

(d) eksposur risiko tingkat bunga;

(e) eksposur risiko kredit;

(f) nilai wajar.

(2) Nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang dijadikan agunan.

(3) Nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang termasuk bagian

diperdagangkan.

(4) Alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi.

(5) Item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian

akibat investasi jangka pendek.

(6) Sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” dan “tersedia

untuk dijual”

(1) Saat pengakuan awal:

Db. Investasi jangka pendek – diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba rugi

Db. Investasi jangka pendek – tersedia untuk dijual



(a) Pendapatan bunga


Kr. Pendapatan bunga





i. kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba

rugi”

(i) keuntungan

Db. Investasi jangka pendek – diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi

Kr. Keuntungan (sebagai bagian dari laporan laba rugi)

(ii) kerugian

Db. Kerugian (sebagai bagian dari laporan laba rugi)

Kr. Investasi jangka pendek – diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi


(i) keuntungan


Kr. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang

dipisahkan penyajiannya)

(ii) kerugian

Db. Kerugian (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisah-

kan penyajiannya)

Kr. Investasi jangka pendek – tersedia untuk dijual

(c) Penurunan nilai


rugi”

Tidak ada jurnal, karena secara otomatis telah tercermin

dalam nilai tercatatnya.


Db. Kerugian penurunan nilai (bagian laporan laba rugi)

Kr. Kerugian (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisahkan

penyajiannya)





(d) Pemulihan nilai


rugi”

Tidak ada jurnal, karena secara otomatis telah tercermin

dalam nilai tercatatnya.



Kr. Keuntungan pemulihan nilai (bagian laporan laba rugi)

(3) Saat penjualan:

(a) Kelompok “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

Db. Kas atau setara kas

Kr. Investasi jangka pendek

Dapat terjadi keuntungan atau kerugian.

(b) Kelompok “tersedia untuk dijual”

i. Timbul keuntungan

(i) Akumulasi keuntungan yang belum direaliasi


Db. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang

dipisahkan penyajiannya)

Kr. Keuntungan (bagian laporan laba rugi)


(ii) Akumulasi kerugian yang belum direalisasi


Db. Keuntungan (bagian laporan laba rugi)

Kr. Kerugian (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisah-

kan penyajiannya)





ii. Timbul kerugian

(i) Akumulasi keuntungan yang belum direaliasi


Db. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang di-

pisah kan penyajiannya)

Db. Kerugian (bagian laporan laba rugi)


(ii) Akumulasi kerugian yang belum direalisasi


Kr. Kerugian (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisah-

kan penyajiannya)



b) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”


(a) Diperoleh dengan premium

Db. Investasi jangka pendek – dimiliki hingga jatuh tempo

Db. Investasi jangka pendek – premium


(b) Diperoleh dengan diskonto


Kr. Investasi jangka pendek – diskonto


(c) Diperoleh pada par








i. Diperoleh dengan premium


Db. Amortisasi premium (pengurang pendapatan bunga)

Kr. Investasi jangka pendek - premium


ii. Diperoleh dengan diskon


Db. Investasi jangka pendek - diskonto

Kr. Amortisasi diskonto (penambah pendapatan bunga)


iii. Diperoleh pada par




Tidak ada jurnal

(c) Penurunan nilai


Kr. Investasi jangka pendek – dimiliki hingga jatuh tempo

(d) Pemulihan nilai



(3) Saat jatuh tempo:






c. Piutang

1) Definisi

a) Piutang adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau jasa.

b) Piutang usaha adalah jumlah tagihan terhadap pihak lain atas penjualan

barang atau pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha

sesuai anggaran dasar.

c) Piutang lain-lain adalah piutang selain dari kegiatan usaha atau piutang

selain piutang usaha.

d) Penghentian-pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajib-

an keuangan dari neraca yang sebelumnya telah diakui.

2) Dasar Pengaturan




paragraf 89)






neraca; atau




c) Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan,

entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau

kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba

rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban

keuangan tersebut. (PSAK 55 paragraf 43)

d) Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk

derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi

biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain,




kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai definisi paragraf

8 dalam PSAK 55 yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif. (Modifikasi PSAK 55 paragraf

46 huruf a)

3) Penjelasan

a) Umum

(1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang,

berdasar kan per setujuan atau kesepakatan antara perseroan dan

pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk me lunasi

pemba yar an atas barang yang telah diterimanya atau utangnya

setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

(2) Transaksi piutang usaha, antara lain, memiliki karak teristik sebagai

berikut:

(a) adanya penyerahan barang atau jasa;

(b) persetujuan atau kesepakatan berutang;

(c) jangka waktu tertentu.

(3) Piutang usaha antara lain berasal dari penjualan produk atau jasa dari

aktivitas utama perseroan.

(4) Piutang lain-lain antara lain berasal dari pemberian pinjaman kepada

pihak lain, seperti karyawan, piutang talangan PIR/Plasma/Tebu

Rakyat (piutang PIR dan plasma yang bukan berbentuk talangan

dan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca

diatur dalam Bagian III.A.4.a: Piutang PIR dan Plasma) dan Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi.

(5) Piutang berjangka pendek yang timbul dari transaksi nonusaha antara

perseroan dengan perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan

asosiasinya atau piutang antar badan hukum tidak termasuk dalam

bagian ini, tetapi diatur dalam Bagian III.A.3.d: Piutang Antar Badan

Hukum Jangka Pendek.

(6) Piutang usaha atau piutang lain-lain yang kemungkinan besar tidak

bisa ditagih, yaitu penyisihan piutang tidak tertagih yang sudah 100%

dari jumlah piutang, tetap disajikan sebagai bagian piutang ini.




b) Jumlah tercatat

(1) Piutang tidak memiliki premium atau diskon yang harus diamortisasi.

(2) Jumlah tercatat piutang adalah sama dengan jumlah tagihan kepada

pihak lain.

c) Penghentian-pengakuan

(1) Piutang dihentikan-pengakuannya, jika dan hanya jika:

(a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan

tersebut berakhir; atau

(b) perseroan mentransfer piutang seperti dijelaskan di angka (2),

dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian-pengakuan

di angka (3).

(2) Perseroan mentransfer piutang, jika dan hanya jika:

(a) Perseroan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas

yang berasal dari piutang; atau

(b) Perseroan tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima

arus kas yang berasal dari piutang, namun juga menanggung

kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima

tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu

kesepakatan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut:

i. Perseroan tidak wajib membayar penerima akhir, kecuali

jika perseroan memperoleh jumlah yang setara dari

aset awalnya. Uang muka jangka pendek yang diberikan

perseroan dengan hak untuk memperoleh kembali jumlah

yang dipinjamkan terse but secara penuh ditambah bunga

terutang yang dihitung berda sarkan suku bunga pasar tidak

menyalahi persyaratan ini.

ii. Perseroan tidak diperkenankan, berdasarkan persyaratan da-

lam kontrak transfer, untuk menjual atau mengagunkan aset

awalnya kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk

menerima arus kas.

iii. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus

kas yang ditagihnya untuk dan atas nama penerima akhir

tanpa penundaan yang signifikan. Selain itu, perseroan tidak




berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut,

kecuali investasi pada kas atau setara kas selama periode

penyelesaian jangka pendek yaitu antara tanggal penagihan

dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan

pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut

harus diserahkan kepada penerima akhir.

(3) Transfer piutang memenuhi kriteria penghentian-pengakuan jika

secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas

kepemilikan piutang.

(4) Dalam hal perseroan secara substansial tidak mentransfer dan

tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan piutang

tersebut, maka perseroan menentukan apakah perseroan masih

memiliki pengen dalian atas aset keuangan tersebut.

(a) Jika tidak lagi memiliki pengendalian, maka piutang dihentikan-

pengakuannya.

(b) Jika masih memiliki pengendalian, maka piutang tetap diakui

sebesar keterlibatan berkelanjutan (continuing involvement)

dengan piutang tersebut.

(5) Contoh kasus penghentian-pengakuan tersebut adalah sekuritisasi

piutang dan kemudian dijual kepada pihak lain.

d) Penyisihan piutang yang tidak tertagih

(1) Penyisihan piutang tidak tertagih (penurunan nilai dan tidak ter-

tagihnya piutang) dilakukan dengan mengevaluasi apakah terdapat

bukti yang obyektif bahwa suatu piutang atau kelompok piutang aset

keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal neraca.

(2) Bukti-bukti obyektif atas penurunan nilai piutang sebagai akibat

dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal

aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa tersebut

berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas suatu piutang

atau kelompok piutang yang dapat diestimasi secara handal.

(3) Peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain:

(a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak berutang

(debitur);




(b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tung-

gakan pembayaran pokok atau bunga;

(c) pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan

de ngan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam,

memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak

mungkin diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan

tersebut;

(d) terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan

pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

(e) hilangnya pasar aktif dari piutang akibat kesulitan keuangan;

atau

(f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan

yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelom-

pok piutang sejak pengakuan awalnya, meskipun penurunannya

belum dapat diidentifikasi terhadap piutang secara individual

dalam kelompok piutang tersebut, termasuk:

i. memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam

kelom pok tersebut, misalnya meningkatnya tunggakan pem-

bayaran piutang dari suatu industri tertentu; atau

ii. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan

wanprestasi atas kelompok piutang tersebut, misalnya

kenaikan harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi

kolektibilitas kelompok piutang dari suatu industri tertentu.

(4) Kerugian piutang tidak tertagih yang diperkirakan timbul akibat

peristiwa di masa datang tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut

sangat mungkin terjadi.

(5) Kerugian piutang tidak tertagih merupakan bagian dari beban

nonusaha.

(6) Perseroan secara internal mengevaluasi dan menentukan jumlah

piutang yang tidak tertagih berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di

atas.




e) Penghapusan

(1) Penghapusan piutang merupakan suatu proses hapus buku yang

didasar kan pada pertimbangan substansi ekonomi dalam rangka

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan konservatisme dalam

akuntansi, dan bukan didasarkan pada pertimbangan legal.

(2) Hapus buku tidak menghilangkan hak tagih perseroan kepada

debitur.


a) Pengakuan dan Pengukuran

(1) Piutang usaha diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli

sesuai dengan perjanjian penjualan barang.

(a) FOB shipping point diakui pada saat barang diterima perusahaan

pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli.

(b) FOB destination diakui pada saat barang diterima pembeli.

(2) Piutang lain-lain diakui pada saat aset, misalnya kas, diserahkan

kepada pihak lain.

(3) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.

(4) Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih dilakukan jika terdapat

bukti obyektif atas kolektibilitas piutang sebesar jumlah yang tidak

akan tertagih.

(5) Apabila jumlah suatu piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyi-

sih an kerugian piutang yang bersangkutan, maka selisihnya diakui

sebagai beban pada periode yang bersangkutan, atau sebaliknya.

(6) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapus buku kan maka

diakui sebagai pendapatan nonusaha.

b) Penyajian

(1) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.

(2) Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah selu ruh tagihan

setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

(3) Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah.




c) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:

(1) Rincian jenis dan jumlah piutang.

(2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hu bung an

istimewa.

(3) Metode pembentukan dan jumlah penyisihan ke rugian piutang yang

dibentuk.

(4) Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan awal

(1) Saat penjualan barang/jasa:

Db. Piutang usaha

Kr. Penjualan ekspor/lokal (komoditi utama)

Kr. PPN keluaran

(2) Saat penyerahan aset:

Db. Piutang lain-lain – karyawan


(3) saat penetapan dividen:

Db. Piutang lain-lain – dividen

Kr. Pendapatan nonusaha

b) Pada saat menerima pembayaran:


Kr. Piutang yang terkait

c) Pada saat melakukan penyisihan piutang tidak tertagih:

Db. Beban penyisihan piutang

Kr. Akumulasi penyisihan piutang

d) Pada saat penghapusan suatu piutang:

(1) Jumlah penghapusan lebih kecil daripada jumlah penyisihan

Db. Akumulasi penyisihan piutang

Kr. Piutang usaha/piutang lain-lain

Kr. Pendapatan nonusaha (pengurang beban penghapusan piutang

yang lainnya)




(2) Jumlah penghapusan sama dengan jumlah penyisihan



(3) Jumlah penghapusan lebih besar dari jumlah penyisihan


Db. Beban penghapusan piutang


e) Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan:



d. Piutang antar badan hukum jangka pendek

1) Definisi

a) Piutang antar badan hukum jangka pendek adalah piutang yang timbul

sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak-pihak yang mem pu -

nyai hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan pe nya -

jiannya dan akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal neraca.

b) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang

dianggap mempunyai hubungan istimewa bila salah satu pihak mempunyai

kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh

signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan

operasional.

c) Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan

de ngan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau

sua tu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk

mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan

berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

d) Pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan

kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengen-

dalikan kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat dijalankan de-

ngan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan

komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi




antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau

ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh

berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian.

2) Dasar pengaturan

a) Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat eko-

nominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mem-

punyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (KDPPLK paragraf

89)

b) Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki

sifat atau fungsi yang sejenis. (PSAK 1 paragraf 23)

c) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:





neraca; atau




d) PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

e) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

f) PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa.

3) Penjelasan

a) Hubungan istimewa yang dimaksud adalah hubungan istimewa antar

BUMN, lembaga, anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang bergerak

di bidang perkebunan.

b) Piutang antar badan hukum jangka pendek mencakup piutang yang timbul

dari transaksi nonusaha antara perseroan dengan perseroan lain, anak

perusahaan, dan perusahaan asosiasinya yang mempunyai hubungan

istimewa sebagaimana dimaksud di huruf a), di mana akan diselesaikan

dalam satu periode setelah tanggal neraca. Sedangkan untuk piutang yang

timbul dari transaksi usaha, termasuk dalam Bagian III.A.3.c: Piutang.




c) Penghentian-pengakuan dan penyisihan piutang antara badan hukum

jangka pendek yang tidak tertagih sama sebagaimana penjelasan di

Bagian III.A.3.c: Piutang.

4) Perlakuan akuntansi


(1) Saat pengakuan awal, piutang antar badan hukum jangka pendek

diakui pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai

wajarnya, yaitu:

(a) apabila aset moneter maka diukur sebesar jumlah yang diserah-

kan; atau

(b) apabila aset nonmoneter maka diukur sebesar nilai wajar aset

tersebut.

(2) Selanjutnya, piutang antar badan hukum jangka pendek diukur

sebesar biaya perolehan diamortisasi (jika ada amortisasi atas

premium, diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung dengan piutang tersebut).

b) Penyajian

Piutang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam pos aset lancar

sebesar biaya perolehan.

c) Pengungkapan

(1) rincian piutang antar badan hukum jangka pendek berdasar kan jenis

dan jumlah;

(2) cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang

dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas

di masa mendatang;

(3) kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria

pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan;

(4) eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku

bunga efektif;

(5) piutang yang dijadikan agunan, jika ada;

(6) rincian nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah

piutang;




(7) penyisihan yang dibentuk:

(a) alasan dan dasar pembentukan penyisihan;

(b) jumlah penyisihan dan penghapusan piutang.

(8) lain-lain

5) Ilustrasi jurnal

a) Pada saat pengakuan awal

Dr. Piutang antar badan hukum jangka pendek


b) Pada saat penyelesaian:

Dr. Kas dan setara kas

Kr. Piutang antar badan hukum jangka pendek

c) Pada saat melakukan penyisihan piutang tidak tertagih



d) Pada saat penghapusan piutang:

(1) Jumlah penghapusan lebih kecil daripada jumlah penyisihan



Kr. Pendapatan nonusaha (pengurang beban penghapusan piutang

yang lainnya)

(2) Jumlah penghapusan sama dengan jumlah penyisihan



(3) Jumlah penghapusan lebih besar daripada jumlah penyisihan







e) Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka

pendek yang telah dihapusbukukan:



e. Persediaan

1) Definisi

a) Persediaan adalah:

(1) aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;

(2) aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau

(3) aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkap an untuk

digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan

mendukung kegiatan administratif.

b) Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan

usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk

melaksanakan penjualan, jika ada.

c) Produk utama (main product) adalah produk yang dimaksudkan untuk

dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak.

d) Produk sampingan (by product) adalah produk yang tidak dimaksudkan

untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak dan mempunyai

nilai yang relatif rendah.

2) Dasar Pengaturan

a) Persediaan harus diukur ber dasar kan biaya atau nilai realisasi bersih,

mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value). (PSAK

14 paragraf 5)

b) Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi

dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition).

(PSAK 14 paragraf 6)

c) Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat di ganti dengan

barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang

dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan

berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. (PSAK

14 paragraf 18)




d) Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 18, harus dihitung

dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP

atau FIFO), rata-rata tertimbang (weighted average cost method), atau

masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). (PSAK 14 paragraf 20)

e) Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan

tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan

atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah

biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus

diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian

tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena

peningkatan kembali nilai realisasi bersih harus diakui sebagai pengurang

terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan

tersebut. (PSAK 14 paragraf 28)

3) Penjelasan

a) Umum

(1) Persediaan yang dimiliki perseroan dalam beberapa bentuk hasil

tanaman, barang dalam proses, serta bahan baku dan bahan

pelengkap.

(2) Persediaan hasil tanaman, antara lain terdiri dari:

(a) inti sawit;

(b) minyak sawit;

(c) teh;

(d) karet;

(e) gula;

(f) tetes;

(g) alkohol/spirtus;

(h) kopi;

(i) kakao;

(j) lain-lain.

(3) Persediaan barang dalam proses, antara lain terdiri dari:

(a) tembakau dalam proses;

(b) gula sisan;

(c) lain-lain.




(4) Persediaan bahan baku dan bahan pelengkap, antara lain terdiri

dari:

(a) pupuk;

(b) obat-obatan;

(c) suku cadang;

(d) bahan bakar;

(e) lain-lain.

b) Rumus biaya

(1) Rumus biaya yang digunakan adalah rata-rata tertimbang (weighted

average).

(2) Rata-rata tertimbang dihitung untuk setiap kelompok persediaan,

misalnya rata-rata tertimbang persediaan inti sawit dan rata-rata

tertimbang persediaan minyak sawit.

c) Biaya perolehan

(1) Biaya perolehan persediaan terdiri dari:

(a) biaya pembelian persediaan;

(b) biaya konversi;

(c) biaya lain-lain, jika ada.

(2) Biaya pembelian

(a) Dalam hal persediaan diperoleh dari pihak luar yang kemudian

diproses lebih lanjut oleh perseroan, maka biaya pembelian

sebesar harga pembelian setelah dikurangi diskon dan sebagainya,

termasuk pajak yang tidak bisa direstitusi.

(b) Dalam hal persediaan diperoleh dari internal perseroan, maka

biaya pembelian sebesar jumlah tercatat aset yang ditransfer

(transfer cost) untuk diolah lebih lanjut menjadi persediaan.

(3) Biaya konversi

(a) Biaya konversi terdiri dari:

i. biaya yang secara langsung terkait unit persediaan yang

diproduksi; dan

ii. overhead produksi.




(b) Biaya yang terkait langsung terdiri dari:

i. Biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost);

ii. Biaya bahan baku langsung lainnya.

(c) Overhead produksi

i. Overhead produksi terdiri dari:

(i) Overhead produksi yang bersifat variabel (variable

production overhead);

(ii) Overhead produksi yang bersifat tetap (fixed production

overhead).

ii. Overhead produksi tetap

(i) Alokasi overhead produksi tetap didasarkan pada kapa-

sitas normal fasilitas produksi.

(ii) Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diharap-

kan akan tercapai selama suatu periode atau musim

dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan

hilang nya kapasitas selama pemeliharaan terencana.

iii. Overhead produksi yang dimaksud adalah overhead yang

terjadi di unit/pabrik.

iv. Beban bonus dan bagi laba yang diberikan kepada pegawai di

unit/pabrik tidak termasuk komponen overhead produksi.

(4) Biaya lain-lain

(a) Biaya lain-lain yang dapat dibebankan ke persediaan jika biaya

tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipakai atau dijual.

(b) Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membe-

ban kan biaya overhead nonproduksi atau biaya perancangan

produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan.

Tetapi hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi di bidang usaha

perseroan yang bersifat massal atau produk yang dihasilkan

bersifat komoditas.




d) Biaya-biaya yang tidak termasuk persediaan

(1) Beberapa contoh biaya yang tidak diakui sebagai bagian dari biaya

persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya

adalah:

(a) jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya

yang tidak normal;

(b) biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam

proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi

berikutnya;

(c) biaya administrasi dan umum (overhead nonproduksi) di unit/

pabrik yang tidak memberikan kontribusi langsung untuk mem-

buat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang;

(d) biaya penjualan.

(2) Biaya overhead di luar unit/pabrik, misalnya overhead kantor

pusat atau kantor direksi, tidak diakui sebagai bagian dari biaya

persediaan.

e) Produk sampingan

(1) Contoh produk sampingan: baggase tebu, cangkang sawit, dan lain

lain.

(2) Hasil penjualan produk sampingan tidak boleh mengurangi biaya

produk utama, tetapi diakui sebagai pendapatan nonusaha.



(1) Pengakuan awal

Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan

persediaan.

(2) Pengukuran setelah pengakuan awal

(a) Persediaan diukur mana yang lebih rendah antara biaya perolehan

dengan nilai realisasi bersih.

(b) Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih

rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada

periode berjalan.

(c) Persediaan berkurang pada saat digunakan atau dijual.




b) Penyajian

(1) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar.

(2) Persediaan disajikan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya

perolehan atau nilai realisasi bersih.

(3) Tanaman semusim disajikan sebagai pos tersendiri dalam neraca.

c) Pengungkapan

(1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,

termasuk rumus biaya yang dipakai;

(2) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut

klasifikasi persediaan;

(3) pengungkapan terpisah untuk persediaan tanaman semusim yang

ada pada tanggal pelaporan;

(4) jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih;

(5) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui

sebagai pengurang beban persediaan selama periode berjalan;

(6) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan

yang telah diturunkan;

(7) nilai tercatat persediaan yang dijadikan sebagai agunan;

(8) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat perolehan persediaan:

Db. Persediaan

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

b) Pemakaian bahan baku dan pelengkap:

Db. Beban/pos yang terkait

Kr. Persediaan

c) Penjualan persediaan hasil jadi:

Db. Kas dan setara kas/piutang usaha

Kr. Penjualan (pendapatan usaha)




d) Penjualan produk sampingan:


Kr. Pendapatan usaha

e) Pada saat terjadi penurunan nilai:

Db. Kerugian penurunan nilai persediaan

Kr. Selisih penurunan nilai persediaan (pengurang nilai persediaan)

f) Pada saat pemulihan nilai:

Db. Selisih penurunan nilai persediaan

Kr. Pendapatan pemulihan nilai persediaan (pengurang beban per-

sediaan)

f. Biaya Dibayar Dimuka

1) Definisi

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan

digunakan di dalam satu periode yang akan datang.

2) Dasar Pengaturan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan


b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan


neraca; atau

c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset

tidak lancar. (PSAK 1 paragraf 42)

3) Penjelasan

a) Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional

tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

b) Biaya dibayar di muka antara lain terdiri:

(1) uang muka pembelian barang;

(2) uang muka rental untuk satu tahun yang akan datang;




(3) biaya asuransi yang dibayar dimuka;

(4) lain-lain.



(1) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan

tetapi barang/jasa/manfaat belum diterima.

(2) Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat

diterima atau habis masanya.

b) Pengukuran

(1) Biaya dibayar dimuka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan.

(2) Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar

nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada

periode berjalan.

c) Penyajian

(1) Biaya dibayar dimuka disajikan pada kelompok pos aset lancar.

(2) Biaya dibayar dimuka disajikan secara neto setelah diku rangi peng-

akuan/pembebanan periode berjalan.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

(1) nilai perjanjian.

(2) jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka:

Db. Biaya dibayar dimuka


b) Saat pembebanan tahun berjalan:

Db. Aset atau beban yang terkait

Kr. Biaya dibayar dimuka




g. Pajak Dibayar Dimuka

1) Definisi

Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan

dengan kewajiban pajak.

2) Dasar Pengaturan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan


b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan

diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal

neraca; atau

c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset

tidak lancar. (PSAK 1 paragraf 42)

3) Penjelasan

Pajak dibayar dimuka terdiri dari:

a) angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 24, dan 25.

b) PPN masukan yang dapat dikreditkan.



(1) Pajak dibayar dimuka diakui pada saat angsuran PPh disetor ke

kas negara atau pada saat PPN masukan (yang dapat dikreditkan)

dibayar.

(2) Pajak dibayar dimuka diakui sebesar:

(a) angsuran untuk PPh;

(b) PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk PPN masukan.

(3) PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan diakui sebagai beban pos

yang terkait.

b) Penyajian

Pajak dibayar dimuka disajikan pada kelompok pos aset lancar.




c) Pengungkapan

(1) rincian pajak dibayar dimuka; dan

(2) hal-hal lain yang diperlukan.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pembayaran angsuran PPh:

Db. Pajak dibayar dimuka (angsuran PPh)


b) Pada saat pembayaran PPN masukan:

Db. Aset atau beban yang terkait

Db. Pajak dibayar dimuka (PPN masukan)


h. Aset Dimiliki untuk Dijual

1) Definisi

a) Aset dimiliki untuk dijual adalah aset tidak lancar yang nilai tercatatnya

secara prinsip akan dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada

kelanjutan pemakaian.

b) Operasi yang telah dihentikan adalah komponen perusahaan yang telah

dihentikan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan:

(1) mewakili sebagian besar lini bisnis atau area geografis operasi,

(2) sebagai bagian dari rencana tunggal pelepasan sebagian besar lini

bisnis atau area geografis operasi, atau

(3) anak perusahaan yang dimiliki secara khusus dengan tujuan untuk

dijual kembali.

c) Kelompok yang dilepaskan adalah suatu kelompok aset yang dilepaskan,

dijual atau cara lainnya dalam suatu transaksi tunggal, serta kewajiban

yang berkaitan langsung yang akan dialihkan dalam transaksi tersebut.

2) Dasar Pengaturan









neraca; atau




b) Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya harus mengukur

seluruh properti investasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

PSAK 16 tersebut. Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi

kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset yang

akan dilepas yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) maka

entitas:

(1) mengukur aset tersebut sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah

tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya penjualan dan

tidak disusutkan; dan

(2) menyajikan aset tersebut dan hasil operasinya secara terpisah di

neraca dan laporan laba rugi. (PSAK 13 paragraf 58)

c) Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan,

yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang

diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan intensi

manajemen. Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika:

(1) aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau

aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan

lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual

(2) aset tersebut dihentikan pengakuannya... (PSAK 16 paragraf 58)

d) Suatu aset dalam satu sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai

dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam suatu kelompok yang akan

dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual), maka

perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:

(1) disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya

terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada

penggunaan lebih lanjut;




(2) diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan

nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset tersebut; dan

(3) diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi

dampak keuangan dari adanya perubahan penggunaan aset. (PSAK

30 paragraf 38)

e) PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang

Dihentikan.

3) Penjelasan

a) Aset dimiliki untuk dijual berasal dari:

(1) aset tidak lancar yang akan dijual daripada terus dipergunakan;

(2) sekelompok aset dan kewajiban yang akan dilepaskan, yang dapat

timbul dari suatu operasi yang telah dihentikan.

b) Suatu aset dimiliki untuk dijual apabila:

(1) aset tersedia untuk segera dijual dalam kondisinya sekarang;

(2) kondisi sekarang aset tersebut sesuai dengan persyaratan dalam

suatu penjualan untuk aset yang seperti itu; dan

(3) penjualan tersebut harus kemungkinan besar terjadi.

c) Agar penjualan tersebut dapat dikatakan kemungkinan besar terjadi:

(1) adanya komitmen manajemen terhadap rencana penjualan aset

tersebut;

(2) manajemen harus sudah mengadakan suatu program aktif untuk

mencari pembeli dan menyelesaikan rencana penjualan tersebut;

(3) aset tersebut harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas

sesuai dengan nilai wajar kininya;

(4) penjualan diharapkan terjadi dalam waktu satu tahun dari tanggal

klasifikasi;

(5) tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana

penjualan harus mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya

perubahan signifkan atau pembatalan rencana penjualan tersebut

sangat kecil.




d) Penjualan suatu aset dapat dilakukan lebih dari satu tahun [huruf c) (4)],

tetapi aset tersebut tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual

jika:

(1) penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar

kuasa perseroan; dan

(2) terdapat cukup bukti bahwa perseroan tetap berkomitmen atas

rencana penjualan tersebut.

e) Aset tidak lancar yang ditinggalkan sementara tidak termasuk aset dimiliki

untuk dijual karena akan digunakan di masa mendatang.



(1) Aset dimiliki untuk dijual diakui pada saat ditetapkan akan dijual

(diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual).

(2) Aset dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara:

(a) jumlah tercatat, dengan

(b) nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

(3) Apabila nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih tinggi daripada

jumlah tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dalam

laporan laba rugi.

(4) Tidak ada penyusutan atas aset dimiliki untuk dijual.

b) Penyajian

(1) Aset dimiliki untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dalam pos

tersendiri.

(2) Kewajiban yang terkait langsung dengan aset dimiliki untuk dijual

disajikan dalam pos tersendiri dalam kewajiban.

(3) Aset dan kewajiban tersebut tidak disajikan secara neto atau tidak

saling hapus.

(4) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan aset dimiliki

untuk dijual disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan laba rugi.




c) Pengungkapan

(1) Operasi yang telah dihentikan:

(a) jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi yang terdiri dari:

i. laba atau rugi setelah pajak yang dihasilkan operasi yang

dihentikan;

ii. laba atau rugi setelah pajak dari pengukuran nilai wajar

dikurangi biaya untuk menjual.

(b) analisa atas jumlah di atas [huruf (a)] yang terdiri dari:

i. pendapatan, beban, laba atau rugi sebelum pajak dari

operasi yang dihentikan, dan beban pajak terkait;

ii. laba atau rugi pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk

menjual dari operasi yang dihentikan, dan beban pajak

terkait;

(c) arus kas neto dari operasi yang dihentikan.

(2) Aset tidak lancar atau kelompok yang dilepaskan:

(a) penjelasan mengenai deskripsi aset tidak lancar dan kelompok

yang dilepaskan;

(b) penjelasan mengenai fakta dan keadaan penjualan atau

ekspektasi penjualan, dan ekspektasi pelaksanaan dan waktu

pelepasan;

(c) laba atau rugi yang diakui dalam laporan laba rugi;

(d) jika praktis, segmen perusahaan dimana aset tidak lancar atau

operasi yang dilepaskan berada.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan awal

(1) Berasal dari aset tidak lancar

Db. Aset dimiliki untuk dijual (aset lancar)

Db. Kerugian penurunan nilai (jika nilai wajar dikurangi biaya untuk

menjual lebih besar daripada jumlah tercatat)

Kr. Aset tetap/properti investasi/pos aset tidak lancar lainnya




(2) Berasal dari kelompok yang dilepaskan

Db. Aset dimiliki untuk dijual

Db. Kewajiban terkait dari kelompok yang dilepaskan

Db. Kerugian penurunan nilai (jika nilai wajar dikurangi biaya untuk

menjual lebih besar daripada jumlah tercatat)

Kr. Aset terkait dari kelompok yang dilepaskan

Kr. Kewajiban – dimiliki untuk dijual

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

(1) Jika terjadi kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

(a) Kerugian penurunan nilai diakui pada awal pengakuan

Db. Aset dimiliki untuk dijual

Kr. Keuntungan kenaikan nilai (maksimal sama dengan jumlah

kerugian yang telah diakui)

(b) Tidak ada kerugian penurunan nilai diakui pada awal pengakuan

Tidak ada jurnal

(2) Jika terjadi penurunan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau

nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih tinggi daripada jumlah

tercatat:

Db. Kerugian penurunan nilai

Kr. Aset dimiliki untuk dijual

c) Pendapatan dan beban

(1) Pendapatan


Kr. Pendapatan dari aset – dimiliki untuk dijual

(2) Beban

Db. Beban dari aset – dimiliki untuk dijual


d) Penjualan


Kr. Aset dimiliki untuk dijual





i. Aset Lancar Lainnya

1) Definisi

Aset lancar lainnya adalah aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam

salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk

disajikan dalam pos tersendiri.

2) Dasar Pengaturan

a) Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan








neraca; atau




c) Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai

unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar...


3) Penjelasan

a) Aset lancar lainnya merupakan aset lancar yang tidak dapat digolongkan

ke dalam pos-pos aset lancar yang ada, namun tidak cukup material untuk

disajikan secara terpisah.

b) Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi

keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai

sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya,

materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari




pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi

dipandang berguna.



(1) Aset lancar lainnya diakui pada saat diterima atau dibayar atau

timbulnya penyebab lain aset lancar lainnya tersebut.

(2) Aset lancar lainnya diakui sebesar jumlah yang diterima atau dibayar.

b) Penyajian

Aset lancar lainnya disajikan dalam pos aset lancar dan disajikan di urutan

paling akhir.

c) Pengungkapan

Rincian aset lancar lainnya.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Saat pengakuan awal:

Db. Aset lancar lainnya


b) Saat penggunaan:

Db. Pos yang terkait

Kr. Aset lancar lainnya

4. Aset Tidak Lancar

Aset ti dak lancar adalah semua aset yang ti dak termasuk kategori aset lancar, seperti

yang telah disebutkan pada klasifi kasi aset lancar di atas.

Aset tidak lancar terdiri dari:

a. piutang PIR dan plasma

b. piutang antar badan hukum jangka panjang

c. investasi jangka panjang

d. investasi pada perusahaan asosiasi




e. investasi pada perusahaan lainnya

f. properti investasi

g. aset tanaman

h. aset tetap

i. aset sewaan

j. aset kerjasama operasi

k. aset pengelolaan bersama

l. aset pajak tangguhan

m. beban tangguhan

n. aset tidak berwujud

o. aset tidak lancar lainnya

a. Piutang PIR dan Plasma

1) Definisi

a) Piutang perkebunan inti rakyat (PIR) adalah piutang yang berasal dari

program perkebunan inti rakyat yang sumber dananya berasal dari

pemerintah dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal

neraca.

b) Piutang perkebunan inti plasma (plasma) adalah piutang yang berasal

dari program perkebunan inti plasma yang sumber dananya berasal dari

perbankan, bukan pemerintah, dan akan diselesaikan lebih dari satu

periode setelah tanggal neraca.

c) Perkebunan inti adalah perkebunan yang dimiliki oleh perseroan.

d) Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang akan diserahkan kepada

petani pada saat siap menghasilkan yang dana pembuatannya bersumber

dari pemerintah.

e) Perkebunan plasma perkebunan yang akan diserahkan kepada petani

pada saat siap menghasilkan yang dana pembuatannya bersumber dari

perbankan, bukan pemerintah.




2) Dasar pengaturan




paragraf 89)









neraca; atau






3) Penjelasan

a) Program pemerintah terkait dengan bidang perkebunan meliputi program

perkebunan inti rakyat dan program perkebunan inti plasma.

b) Perkebunan inti rakyat

(1) Program perkebunan inti rakyat merupakan program pemerintah

yang mewajibkan perseroan untuk membina masyarakat untuk

meng hasilkan komoditi perkebunan tertentu dalam wilayah kerja

perseroan.

(2) Perseroan diwajibkan untuk membuka lahan, menyediakan bibit,

pupuk dan sarana lain yang dananya akan diganti jika tanaman telah

menghasilkan.

(3) Perkebunan rakyat dibangun di atas tanah yang dimiliki pemerintah

yang telah diserahkan kepada petani peserta PIR.




(4) Program PIR dibiayai oleh pemerintah yang disalurkan kepada

perseroan atau ditalangi sementara oleh perseroan.

(5) Pengelolaan perkebunan rakyat ini akan diserahterimakan kepada

petani peserta PIR senilai harga konversi yang ditetapkan pemerintah

pada saat perkebunan rakyat siap menghasilkan.

(6) Petani peserta PIR berkewajiban menjual hasil panennya kepada

perseroan dan mencicil kredit pemerintah dengan cara pemotongan

dari hasil penjualannya.

c) Perkebunan inti plasma

(1) Program perkebunan inti plasma merupakan program pemerintah

yang mewajibkan perseroan untuk membina masyarakat menghasil-

kan komoditas perkebunan tertentu. Perseroan diwajibkan untuk

membuka lahan, menyediakan bibit, pupuk dan sarana lain yang

dananya akan diganti jika tanaman telah menghasilkan.

(2) Perkebunan plasma dibangun di atas tanah yang dimiliki petani

setempat, yaitu perkebunan plasma.

(3) Proyek perkebunan plasma dibiayai oleh kredit investasi dari bank

yang disalurkan kepada perseroan atau ditalangi sementara oleh

perseroan.

(4) Pengelolaan perkebunan plasma ini akan diserahterimakan kepada

petani plasma senilai harga konversi yang ditetapkan pemerintah

pada saat perkebunan plasma siap menghasilkan.

(5) Petani plasma berkewajiban menjual hasil panennya kepada perse-

roan dan mencicil kredit investasi dengan cara pemotongan dari hasil

penjualannya.

d) Penghentian-pengakuan dan penyisihan piutang antar badan hukum yang

tidak tertagih sama sebagaimana penjelasan di Bagian III.A.3.c: Piutang.



(1) Saat pengakuan awal, piutang PIR dan plasma diakui pada saat

penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya, yaitu:

(a) apabila aset moneter maka diukur sebesar jumlah yang

diserahkan; atau





tersebut.

(2) Selanjutnya, piutang PIR dan plasma diukur sebesar biaya perolehan.

b) Penyajian

Piutang PIR dan plasma disajikan dalam pos aset tidak lancar sebesar biaya

perolehan.

c) Pengungkapan

(1) rincian piutang PIR dan plasma berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;







(6) lain-lain.

5) Ilustrasi jurnal


Dr. Piutang PIR dan plasma


b) Pada saat reklasifikasi ke aset lancar:

Db. Bagian jangka pendek piutang PIR dan plasma

Kr. Piutang PIR dan plasma

c) Pada saat penyelesaian:


Kr. Bagian jangka pendek piutang PIR dan plasma




d) Pada saat melakukan penyisihan piutang tidak tertagih

(1) Jika belum direklasifikasi ke aset lancar


Kr. Akumulasi penyisihan piutang piutang PIR dan plasma

(2) Jika sudah direklasifikasi ke aset lancar


Kr. Akumulasi penyisihan piutang bagian jangka pendek piutang PIR

dan plasma

e) Pada saat penghapusan piutang:

(1) Belum direklasifikasi ke aset lancar

(a) Jumlah penghapusan lebih kecil daripada jumlah penyisihan



Kr. Pendapatan nonusaha (sebagai pengurang beban penghapus-

an piutang yang lainnya)

(b) Jumlah penghapusan sama dengan jumlah penyisihan



(c) Jumlah penghapusan lebih besar dari jumlah penyisihan




(2) Sudah direklasifikasi ke aset lancar












(c) Jumlah penghapusan lebih besar daripada jumlah penyisihan




f) Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka




b. Piutang antara badan hukum jangka panjang

1) Definisi

a) Piutang antar badan hukum jangka panjang adalah piutang yang timbul

sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan

istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan

diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal neraca.





operasional.


dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau

suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk











antarperusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau



2) Dasar pengaturan




paragraf 89)









neraca; atau






f) PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa.

3) Penjelasan


sesama BUMN yang bergerak di bidang perkebunan.

b) Piutang antar badan hukum jangka panjang mencakup piutang yang

timbul dari transaksi nonusaha antara perseroan dengan perseroan lain,

anak perusahaan, dan perusahaan asosiasi yang mempunyai hubungan

istimewa sebagaimana di maksud di huruf a), di mana akan diselesaikan

lebih dari satu periode setelah tanggal neraca.




c) Penghentian-pengakuan dan penyisihan piutang antar badan hukum yang

tidak tertagih sama sebagaimana penjelasan di Bagian III.A.3.c: Piutang.



(1) Saat pengakuan awal, piutang antar badan hukum jangka panjang

diakui pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai

wajarnya, yaitu:


kan; atau


tersebut.

(2) Selanjutnya, piutang antar badan hukum jangka panjang diukur


b) Penyajian

Piutang antar badan hukum jangka panjang disajikan dalam pos aset tidak

lancar sebesar biaya perolehan.

c) Pengungkapan

(1) rincian piutang antar badan hukum jangka panjang berdasar kan jenis

dan jumlah;



di masa mendatang;




bunga efektif;



piutang;




(8) lain-lain.




5) Ilustrasi jurnal


Dr. Piutang antar badan hukum jangka panjang


b) Pada saat reklasifikasi ke aset lancar:

Db. Bagian jangka pendek piutang antar badan hukum jangka panjang

Kr. Piutang antar badan hukum jangka panjang



Kr. Bagian jangka pendek piutang antar badan hukum jangka panjang

d) Pada saat melakukan penyisihan piutang tidak tertagih

(1) Jika belum direklasifikasi ke aset lancar



(2) Jika sudah direklasifikasi ke aset lancar



e) Pada saat penghapusan piutang:

(1) Belum direklasifikasi ke aset lancar









(c) Jumlah penghapusan lebih besar dari jumlah penyisihan







(2) Sudah direklasifikasi ke aset lancar



Kr. Bagian jangka pendek piutang antar badan hukum jangka

panjang






panjang

(c) Jumlah penghapusan lebih besar daripada jumlah penyisihan




panjang

f) Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka




c. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang tidak segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari satu tahun yang berbentuk aset

keuangan.

b) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari

efek.

c) Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara

kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek.




d) Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk meng-

hitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban

keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan

metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga

selama periode yang relevan.

e) Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan

estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama per-

kiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan

periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari

aset keuangan atau kewajiban keuangan.

f) Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dipertukarkan atau suatu

kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar.

2) Dasar Pengaturan






neraca; atau




b) PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

c) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

3) Penjelasan

a) Umum

(1) Investasi jangka panjang adalah penanaman dana yang berisiko atau

yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapat an dan

akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca.




(2) Investasi jangka panjang yang dimaksud adalah dalam bentuk:

(a) penempatan dana di bank, misalnya deposito berjangka yang

akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca;

(b) penempatan dana di efek utang, misalnya obligasi yang akan

jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.

(3) Investasi dalam efek ekuitas yang bersifat jangka panjang diatur dalam

Bagian III.A.4.e: Investasi pada Perusahaan Lainnya.

b) Pengelompokkan

(1) Secara umum, aset keuangan dikelompokkan menjadi:

(a) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

(b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo;

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang;

(d) tersedia untuk dijual.

Penjelasan masing-masing dapat dilihat di Bagian III.A.3.b: Investasi

Jangka Pendek.

(2) Investasi jangka panjang dikelompokkan menjadi:

(a) dimiliki hingga jatuh tempo;

(b) tersedia untuk dijual.

c) Reklasifikasi kelompok

(1) Investasi jangka panjang tidak dapat direklasifikasi ke kelompok

“diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”.

(2) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” direklasifikasi ke “tersedia

untuk dijual” apabila:

(a) terdapat perubahan maksud atau kemampuan manajemen

perseroan;

(b) terjadi penjualan atau reklasifikasi melebihi jumlah yang tidak

signifikan atas sebagian investasi dalam kategori “dimiliki hingga

jatuh tempo” maka sisa sebagian investasi dalam kategori

tersebut harus direklasifikasi.

Selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat diakui langsung ke

ekuitas, tanpa melalui laporan laba rugi.




d) Penurunan nilai

(1) Pada setiap tanggal neraca, investasi jangka panjang tersebut harus

dievaluasi apakah telah terjadi penurunan nilai.

(2) Untuk kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” (diukur pada biaya

perolehan yang diamortisasi), apabila telah terjadi penurunan nilai,

maka:

(a) nilai tercatatnya dikurangi secara langsung atau menggunakan

pos cadangan penurunan nilai dan selisihnya diakui sebagai

kerugian dalam laporan laba rugi;

(b) apabila di periode berikutnya terjadi pemulihan nilai, maka nilai

tercatat dipulihkan tetapi tidak boleh melebihi biaya perolehan

yang telah diamortisasi sebelum terjadinya penurunan nilai dan

diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi.

(3) Untuk kelompok “tersedia untuk dijual” apabila terjadi penurunan

nilai (bukan penurunan nilai wajar), maka:

(a) penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dalam laporan

laba rugi;

(b) apabila terjadi pemulihan nilai pada periode berikutnya,

i. instrumen ekuitas diakui melalui laporan perubahan ekuitas,

bukan laporan laba rugi;

ii. instrumen utang diakui sebagai keuntungan melalui laporan

laba rugi.

(4) Untuk instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar

aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal (diukur pada

biaya perolehan), apabila telah terjadi penurunan nilai maka diakui

sebagai kerugian dalam laporan laba rugi dan tidak dapat dipulihkan.



(1) Pengakuan awal

(a) Penempatan dana sebagai investasi jangka panjang di bank diakui

pada saat dilakukan penye rah an dana sebesar nilai nominal

(nominal value).




(b) Penempatan dana sebagai investasi jangka panjang di surat

berharga/efek diakui pada saat dilakukan penye rah an dana



(a) Jumlah tercatat

i. Kelompok “tersedia untuk dijual” diukur pada nilai wajar.

ii. Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” diukur pada biaya

perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku

bunga efektif.


Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas perubahan

nilai wajar pada saat tanggal neraca:

i. kelompok “tersedia untuk dijual” yang diakui sebagai bagian

dari ekuitas di neraca;

ii. kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” tidak ada pengakuan

atas perubahan nilai wajar tersebut.

(c) Pendapatan bunga, dan keuntungan atau kerugian yang sudah

direalisasi diakui sebagai pendapatan dan beban dalam laporan

laba rugi.

b) Penyajian

(1) Investasi jangka panjang disajikan pada kelompok pos aset tidak

lancar berdasarkan jenis investasi.

(2) Investasi jangka panjang:

(a) kelompok “tersedia untuk dijual” disajikan sebesar nilai wajar

dan selisihnya disajikan sebagai bagian ekuitas yang terpisah dari

pos lain dalam neraca;

(b) kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” disajikan sebesar biaya

perolehan setelah diamortisasi dan kerugian penurunan nilai,

jika ada.




c) Pengungkapan

(1) Pengungkapan mengenai:

(a) cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk syarat dan

kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat

kepastian arus kas di masa mendatang;

(b) kebijakan dan metode akuntansi digunakan, termasuk kriteria

pengakuan dan pengukuran;

(c) apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi

atau penyelesaian;

(d) eksposur risiko tingkat bunga;

(e) eksposur risiko kredit;

(f) nilai wajar.

(2) Nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang dijadikan agunan.

(3) Nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang termasuk bagian

diperdagangkan.

(4) Alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi.

(5) Item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian

akibat investasi jangka panjang.

(6) Sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Kelompok “tersedia untuk dijual”


Db. Investasi jangka panjang – tersedia untuk dijual










i. keuntungan


Kr. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisahkan

penyajiannya)

ii. kerugian

Db. Kerugian (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisahkan

penyajiannya)

Kr. Investasi jangka panjang – tersedia untuk dijual

(c) Penurunan nilai



penyajiannya)


(d) Pemulihan nilai



(3) Saat penjualan:

(a) Timbul keuntungan

i. Akumulasi keuntungan yang belum direaliasi


Db. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisahkan

penyajiannya)



ii. Akumulasi kerugian yang belum direalisasi


Db. Keuntungan (bagian laporan laba rugi)


penyajiannya)





(b) Timbul kerugian

i. Akumulasi keuntungan yang belum direalisasi


Db. Keuntungan (sebagai bagian dari ekuitas yang dipisahkan

penyajiannya)

Db. Kerugian (bagian laporan laba rugi)


ii. Akumulasi kerugian yang belum direalisasi



penyajiannya)


b) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”


(a) Diperoleh dengan premium

Db. Investasi jangka panjang – dimiliki hingga jatuh tempo

Db. Premium (penambah nilai tercatat investasi)


(b) Diperoleh dengan diskonto


Kr. Diskonto


(c) Diperoleh pada par





i. Diperoleh dengan premium


Db. Amortisasi premium (pengurang pendapatan bunga)

Kr. Premium





ii. Diperoleh dengan diskon


Db. Diskonto

Kr. Amortisasi diskonto (penambah pendapatan bunga)


iii. Diperoleh pada par




Tidak ada jurnal

(c) Penurunan nilai


Kr. Investasi jangka panjang – dimiliki hingga jatuh tempo

(d) Pemulihan nilai



(3) Saat jatuh tempo:

(a) Reklasifikasi ke aset lancar


Kr. Investasi jangka panjang – dimiliki hingga jatuh tempo

(b) Penyelesaian



d. Investasi pada Perusahaan Asosiasi

1) Definisi

a) Investasi pada perusahaan asosiasi adalah penanaman dana dalam bentuk

kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang di

mana investor mempunyai pengaruh signifikan.




b) Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai

pengaruh yang signifikan dan bukan anak perusahaan maupun joint

venture dari investornya.

c) Pengaruh signifikan adalah wewenang untuk berpartisipasi dalam kepu-

tusan yang menyangkut kebijakan keuangan dan operasi investee, tapi

bukan pengendalian atas kebijakan tersebut.

d) Pengendalian adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan

dan operasi dari sebuah perusahaan untuk mendapat manfaat dari

aktivitasnya.

e) Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan

lain.

f) Joint venture adalah perjanjian kontraktual yang melibatkan dua atau

lebih pihak-pihak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dikendalikan

bersama.

g) Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada

mulanya sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk

perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aset bersih investee

yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi investor merefleksikan

bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha investee.

h) Metode biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar

biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila investee

mendistribusikan laba bersih, kecuali dividen saham, yang berasal dari

laba setelah tanggal perolehan.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi.

b) PSAK 15: Akuntansi Investasi dalam Perusahaan Asosiasi.

c) Apabila nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi

bagian perusahaan investor sesudah transaksi perubahan ekuitas anak

perusahaan/perusahaan asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas anak

perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor

sebelum transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian

dari ekuitas dengan akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak

Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”. (PSAK 40 paragraf 6)




d) Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi

perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang terkait

diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada

waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. (PSAK 40 paragraf 7)

3) Penjelasan

a) Penyertaan pada perusahaan lain berdasarkan kepemilikan saham dapat

dibedakan:

(1) Kepemilikan saham kurang dari 20% hak suara pada perusahaan

investee, diakui dengan metode biaya kecuali investor mempunyai

pengaruh yang signifikan maka investasi tersebut diakui dengan

metode ekuitas.

(2) Kepemilikan saham 20% s/d 50% dari hak suara pada perusahaan

investee, diakui dengan metode ekuitas.

(3) Penyertaan dalam saham pada anak perusahaan 50% ke atas dari

hak suara pada suatu perusahaan dianggap ada unsur pengendalian

sehingga wajib untuk dilakukan konsolidasi laporan keuangan.

Meskipun hak suara kurang dari 50%, pengendalian tetap dianggap

ada apabila dapat dibukti kan adanya salah satu kondisi berikut:

(a) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan

keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran

dasar atau perjanjian;

(b) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus

perusahaan; atau

(c) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Namun, anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

(a) Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham

anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan

dalam jangka pendek; atau

(b) Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang

sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam

mentransfer dana kepada induk perusahaan.

b) Investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksud adalah kepemilikan

saham yang mempunyai pengaruh signifikan dan dicatat dengan metode

ekuitas, yaitu:




(1) kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara pada perusahaan

investee; atau

(2) kepemilikan saham kurang dari 20% hak suara pada perusahaan

investee dimana investor mempunyai pengaruh yang signifikan.



(1) Pada saat pengakuan awal, nilai tercatat investasi pada perusahaan

asosiasi diakui sebesar biaya perolehan.

(2) Pengukuran setelah pengakuan awal

(a) Laba atau rugi investee (perusahaan asosiasi) diakui sebesar

bagian investor atas laba atau rugi tersebut sebagai pendapatan

dan penambah nilai tercatat investasi pada perusahaan asosiasi.

(b) Penerimaan dividen tunai diakui sebagai pengurang nilai pe nyer-

taan yang bersangkutan, sedangkan penerimaan dividen saham

tidak mempengaruhi nilai penyertaan yang bersangkutan.

(c) Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan

untuk mengubah hak kepemilikan proporsional investor pada

investee yang timbul dari perubahan dalam ekuitas investee

yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi, misalnya

surplus revaluasi aset tetap, selisih penjabaran mata uang asing,

dan penyesuaian selisih yang timbul dari penggabungan usaha.

(3) Apabila bagian investor atas rugi peru sa ha an asosiasi sama atau

melebihi nilai tercatat dari investasi, maka nilai tercatat investasi

pada perusahaan asosiasi dilaporkan nihil.

(a) Kerugian selanjutnya diakui oleh investor apabila telah timbul

kewajiban atau investor melakukan pembayaran kewajiban

perusahaan asosiasi yang dijaminnya.

(b) Jika perusahaan asosiasi selanjutnya menghasilkan laba, investor

akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba

menyamai bagiannya atas rugi neto yang belum diakui.

(4) Apabila nilai ekuitas perusahaan asosiasi berbeda setelah menjadi

perusahaan dan bukan akibat dari laba atau rugi dalam laporan

laba rugi, maka diakui sebagai “selisih transaksi perubahan ekuitas

perusahaan asosiasi” sebagai bagian dari ekuitas.




(5) Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal

ketika:

(a) Investor tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan

asosiasi tetapi menahan seluruh atau sebagian investasinya;

atau

(b) Adanya pembatasan operasi perusahaan asosiasi atau tujuan

investasi tersebut untuk dijual dalam jangka pendek.

b) Penyajian

(1) Investasi pada perusahaan asosiasi yang dicatat dengan metode

ekuitas disajikan sebagai pos tersendiri.

(2) Investasi pada perusahaan asosiasi disajikan sebesar biaya per olehan

ditambah laba atau dikurang rugi perusahaan asosiasi dan dividen

yang diterima.

(3) Pos “selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi” disaji-

kan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

c) Pengungkapan

(1) Daftar dan penjelasan dari perusahaan asosiasi yang signifikan

meliputi:

(a) nama;

(b) tempat kedudukan;

(c) persentase kepemilikan dan persentase hak suara, jika berbeda

dengan persentase kepemilikan.

(2) Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan

asosiasi.

(3) Tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan

oleh perusahaan asosiasi.

(4) Unsur-unsur utama pos “selisih transaksi perubahan ekuitas

perusahaan asosiasi”.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat melakukan penyertaan:

Db. Investasi pada perusahaan asosiasi





b) Pada saat pengakuan pendapatan atau kerugian metode ekuitas:

(1) jika laba


Kr. Pendapatan Investasi pada perusahaan asosiasi

(2) jika rugi

Db. Rugi Investasi pada perusahaan asosiasi

Kr. Investasi pada perusahaan asosiasi

c) Pada saat penerimaan pendapatan tunai:



d) Pada saat terjadi perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang bukan

akibat laba atau rugi dalam laporan laba rugi (jika ada)

(1) Menambah nilai investasi


Kr. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (bagian

tersendiri dari ekuitas)

(2) Mengurangi nilai investasi

Db. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (bagian

tersendiri dari ekuitas)


e) Pada saat pelepasan saham, baik sebagian atau keseluruhan



Realisasi pengakuan selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan

asosiasi dilakukan, dan dapat timbul keuntungan atau kerugian.

e. Investasi pada Perusahaan Lainnya

1) Definisi

a) Investasi pada perusahaan lainnya adalah penanaman dana dalam bentuk

kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang di

mana investor tidak mempunyai pengaruh signifikan.




b) Pengaruh signifikan adalah wewenang untuk berpartisipasi dalam kepu-

tusan yang menyangkut kebijakan keuangan dan operasi investee, tapi

bukan pengendalian atas kebijakan tersebut.

c) Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada

mulanya sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk

perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aset bersih investee

yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi investor merefleksikan

bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha investee.

d) Metode biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar

biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila investee

mendistribusikan laba bersih (kecuali dividen saham) yang berasal dari

laba setelah tanggal perolehan.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAK 15: Akuntansi Investasi dalam Perusahaan Asosiasi.

b) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

c) PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

3) Penjelasan

a) Penyertaan pada perusahaan lainnya merupakan investasi dengan tujuan

jangka panjang dan dicatat dengan metode biaya (dicatat pada biaya

perolehan) apabila:

(1) kepemilikan saham kurang dari 20% hak suara pada perusahaan

investee, kecuali investor mempunyai pengaruh yang signifikan

maka investasi tersebut dicatat dengan metode ekuitas (perlakuan

akuntansi metode ekuitas dapat dilihat Bagian III.A.4.d: Investasi

pada Perusahaan Asosiasi); dan

(2) saham yang dimiliki tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif dan

nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.

b) Apabila investasi pada perusahaan lainnya untuk tujuan jangka pendek,

maka perlakuan akuntansinya mengacu ke Bagian III.A.3.b: Investasi

Jangka Pendek.






(1) Pengakuan awal

Investasi pada perusahaan lainnya diakui pada saat perolehan saham


(2) Pengakuan setelah pengakuan awal

(a) Penghasilan dividen diakui pada saat penentuan pembagian

dividen sebesar bagiannya atas dividen yang dibagikan;

(b) Penghasilan diakui hanya sebatas distribusi laba, kecuali divi-

den saham, yang diperoleh yang berasal dari laba neto yang

diakumulasikan oleh investee setelah tanggal perolehan.

(3) Penurunan nilai

(a) Apabila terdapat bukti obyektif telah terjadi penurunan nilai

maka kerugian penurunan nilai diukur sebesar selisih jumlah

tercatat dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang

didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk

investasi tersebut.

(b) Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.

b) Penyajian

(1) Kepemilikan saham yang dicatat dengan metode biaya (biaya per-

olehan) disajikan pada pos investasi pada perusahaan lainnya dan

terpisah dari pos lainnya.

(2) Investasi pada perusahaan lainnya disajikan sebesar:

(a) biaya perolehan; atau

(b) biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, apabila

terjadi pernurunan nilai.

c) Pengungkapan

(1) Rincian investasi pada perusahaan lainnya meliputi:

(a) nama;

(b) tempat kedudukan;

(c) persentase kepemilikan dan persentase hak suara, jika berbeda

dengan persentase kepemilikan.




(2) Tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan

oleh investee.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat melakukan penyertaan:

Db. Investasi pada perusahaan lain


b) Pada saat pengakuan laba atau rugi investee:

Tidak ada jurnal

c) Pada saat penerimaan deviden:

(1) Dividen tunai


Kr. Pendapatan dividen

(2) Dividen saham

Tidak ada jurnal

d) Pada saat pelepasan saham baik sebagian atau keseluruhan:


Kr. Investasi pada perusahaan lain

Dapat timbul keuntungan atau kerugian.

f. Properti Investasi

1) Definisi

a) Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari

suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau

lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan pendapatan rental

atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk:

(1) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau

untuk tujuan administratif; atau

(2) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

b) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh

pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk:

(1) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; atau

(2) untuk tujuan administratif.




2) Dasar Pengaturan






neraca; atau




b) PSAK 13: Properti Investasi.

3) Penjelasan

a) Properti investasi menghasilkan sebagian besar arus kas secara bebas dari

aset lainnya, sementara aset yang digunakan sendiri (aset tetap) dapat

menghasilkan arus kas yang didistribusikan tidak hanya pada properti

tersebut, tetapi juga pada aset lain yang digunakan dalam proses produksi

atau persediaan.

b) Berikut adalah contoh properti investasi:

(1) Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan

bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.

(2) Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan

belum ditentukan.

(3) Bangunan yang dimiliki (atau dikuasai melalui sewa pembiayaan) dan

disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

(4) Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan

kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

c) Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi:

(1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-

hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan

untuk dijual.

(2) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama

pihak ketiga.




(3) Properti yang digunakan sendiri, termasuk:

(a) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai

properti yang digunakan sendiri;

(b) properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan

dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan

sendiri, properti yang digunakan oleh karyawan dengan atau

tanpa karyawan tersebut membayar rental sesuai harga pasar;

(c) properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual.

(4) Properti dalam proses konstruksi atau penggembangan yang di masa

depan digunakan sebagai properti investasi. Namun, termasuk properti

investasi yang sedang dikembangkan kembali untuk dilanjutkan

penggunaannya di masa depan sebagai properti investasi.

(5) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa

pembiayaan.

d) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pem-

belian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung termasuk, misalnya, biaya

jasa hukum, pajak penjualan dan biaya transaksi lainnya.

e) Transfer dari dan ke properti investasi apabila ada perubahan peng-

gunaan:

(1) Ke properti investasi

(a) berakhirnya penggunaan oleh pemilik, dari properti yang diguna-

kan sendiri, termasuk aset tetap, menjadi properti investasi;

(b) berakhirnya pembangunan atau pengembangan, dari properti

yang sedang dibangun atau dikembangkan, termasuk aset tetap,

menjadi properti investasi;

(c) Dimulai sewa operasi ke perusahaan lain, dari persediaan menjadi

properti investasi.

(2) Dari properti investasi

(a) digunakan sendiri, dari properti investasi menjadi properti yang

digunakan sendiri, termasuk aset tetap;

(b) mulai dikembangkan untuk dijual, dari properti investasi menjadi

persediaan;




f) Properti investasi dihentikan-pengakuannya atau dikeluarkan dari neraca

pada saat:

(1) pelepasan; atau

(2) tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat

ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepas-

annya.

g) Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi

untuk seluruh properti investasi.



(1) Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan,

termasuk biaya transaksi.

(2) Biaya perolehan properti investasi melalui sewa pembiayaan diukur

pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai

kini dari pembayaran sewa minimum (pengertian pembayaran sewa

minimum dapat dilihat di Bagian III.A.3.i: Aset Sewaan).

(3) Laba atau rugi akibat penghentian atau pelepasan properti investasi

diukur sebesar selisih hasil netonya.

b) Penyajian

Properti investasi disajikan dalam pos aset tidak lancar dan terpisah dari

pos lainnya sebesar biaya perolehan.

c) Pengungkapan

(1) Model pengukuran yang digunakan, yaitu model biaya;

(2) Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk:

(a) penghasilan rental;

(b) beban operasi langsung dari properti investasi yang menghasilkan

dan tidak menghasilkan penghasilan rental;

(3) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti

investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan;

(4) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengem-

bang kan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau

peningkatan.




(5) Penyusutan atas properti investasi meliputi:

(a) metode penyusutan;

(b) masa manfaat atau tarif penyusutan;

(c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

(6) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir

periode, yang menunjukkan:

(a) penambahan;

(b) penambahan dari akuisisi melalui penggabungan usaha;

(c) aset yang diklasifikasikan sebagai “dimiliki untuk dijual” yang

dinilai mana yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai jual

dikurangi beban penjualan;

(d) penyusutan;

(e) jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pe-

mulihan rugi penurunan nilai;

(f) perbedaan nilai tukar bersih yang timbul pada penjabaran

laporan keuangan;

(g) transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan

sendiri; dan

(h) perubahan lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan awal:

Db. Properti investasi

Kr. Kas dan setara kas/aset tetap/persediaan

b) Pada saat penerimaan pendapatan rental:


Kr. Pendapatan rental

c) Pada saat transfer ke pos lain:

Db. Aset tetap/persediaan

Kr. Properti investasi




d) Pada saat penghentian-pengakuan:


Kr. Properti investasi


g. Aset Tanaman

1) Definisi

a) Aset tanaman adalah aset tetap yang berupa tanaman perkebunan yang

terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman telah

menghasilkan (TM).

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh atau

membudidayakan aset tanaman sampai dengan aset tanaman tersebut

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan sesuai dengan

tujuan.

c) Harga jual neto adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset

dalam transaksi antar pihak-pihak yang bebas (arm’s length transaction),

setelah dikurangi biaya yang terkait.

d) Jumlah tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

e) Jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara

harga jual neto dengan nilai pakai suatu aset.

f) Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aset dikurangi nilai

residunya.

g) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh saat ini

dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset

tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir

umur manfaatnya.

h) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu

aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm’s length transaction).

i) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari

suatu aset selama umur manfaatnya.




j) Rugi penurunan nilai adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan

jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

k) Umur manfaat adalah:

(1) periode penggunaan yang diharapkan dari suatu aset tanaman; atau

(2) jumlah produksi yang diharapkan akan diperoleh dari aset tanaman.

l) Produk tanaman adalah produk yang dihasilkan dari aset tanaman.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAK 16 Aset Tetap

(1) Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. (PSAK 16

paragraf 15)

(2) Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset

tetap adalah:

(a) biaya pembukaan fasilitas baru;

(b) biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas

promosi);

(c) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok

pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf); dan

(d) administrasi dan biaya overhead umum lainnya. (PSAK 16

paragraf 19)

(3) Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) dalam paragraf

30 atau model revaluasi (revaluation model) dalam paragraf 31

sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut

terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. (PSAK 16

paragraf 29)

(4) Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai aset. (PSAK 16 paragraf 30)

(5) Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat

diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai

wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan

akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler




untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara

material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai

wajar pada tanggal neraca. (PSAK 16 paragraf 31)

(6) Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup

signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus

disusutkan secara terpisah. (PSAK 16 paragraf 46)

(7) Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan

laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah

tercatat aset lainnya. (PSAK 16 paragraf 51)

(8) Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara

sistematis sepanjang umur manfaatnya. (PSAK 16 paragraf 53)

(9) Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus di-review

minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review

berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut

harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai

dengan PSAK 25... (PSAK 16 paragraf 54)

(10) Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi

pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas.


(11) Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review

minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan

yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi

masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus

diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan

metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi

akuntansi sesuai dengan PSAK 25. (PSAK 16 paragraf 64)

(12) Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) dilepaskan; atau

(b) tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya. (PSAK 16 paragraf 69)

(13) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap

harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut

dihentikan pengakuannya. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai

pendapatan. (modifikasi PSAK 16 paragraf 70)




(14) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset

tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil

pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut. (PSAK 16

paragraf 73)

b) PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

c) PSAK 25: Laba atau Rugi Bersih Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar,

dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

3) Penjelasan

a) Umum

(1) Aset tanaman dapat dibedakan menjadi:

(a) tanaman belum menghasilkan (TBM);

(b) tanaman telah menghasilkan (TM).

(2) Aset tanaman yang dimaksud di sini adalah tanaman tahunan.

(3) Proses yang dilalui menjadi aset tanaman adalah:

(a) dari pembibitan sampai dengan menjadi tanaman telah meng-

hasilkan (proses dari TBM menjadi TM);

(b) dari tanaman telah menghasilkan sampai dengan dihentikan-

pengakuannya, misalnya ditebang atau diganti dengan tanaman

lain (proses dari TM sampai dengan tidak dicatat lagi di neraca).

b) Proses dari TBM menjadi TM

(1) Biaya perolehan awal

(a) Biaya-biaya yang diakui sebagai bagian dari TBM (biaya perolehan

awal), meliputi:

i. Biaya input;

ii. Biaya proses;

iii. Alokasi biaya tidak langsung.

(b) Biaya input adalah harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang

dikeluarkan sampai dengan bibit tersebut siap tanam.

(c) Biaya proses yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sampai menjadi

tanaman menghasilkan, biaya-biaya tersebut terdiri dari:

i. Biaya biaya tenaga kerja langsung di unit/kebun untuk peme-

liharaan aset tanaman belum menghasilkan.




(i) Biaya tenaga kerja langsung meliputi imbalan kerja yang

terkait langsung dengan pembudidayaan tanaman,

misalnya upah tenaga kerja.

(ii) Biaya tenaga kerja yang tidak terkait secara langsung

dengan pembudidayaan tanaman, misalnya bonus,

tunjangan-tunjangan, dan sebagainya, tidak termasuk

biaya yang dapat dikapitalisasi ke aset tanaman. Biaya-

biaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya.

ii. Biaya-biaya lainnya yang terjadi di unit/kebun yang dapat

diatribusikan langsung ke aset tanaman.

(i) Contohnya: biaya penyiapan lahan (land clearing);

biaya handling dan biaya pengangkutan bibit tanaman;

bia ya penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan;

pem bangunan prasarana; biaya pengujian aset tanam-

an; dan biaya komisi profesional yang menangani aset

tanaman.

(ii) Biaya umum dan administrasi diunit/kebun, kantor

pusat/kantor direksi, dan di tempat lainnya, tidak ter-

masuk biaya yang dapat dikapitalisasi ke aset tanaman.

Biaya tersebut diakui sebagai beban periode terjadinya.

(d) Alokasi biaya tidak langsung yang dapat dikapitalisasi ke TBM

aset tanaman dikapitalisasi ke aset tanaman, misalnya biaya

pinjaman. (Lihat penjelasan lebih lanjut mengenai biaya pinjaman

yang dapat dikapitalisasi di Bagian III.B.3: Biaya Pinjaman)

(2) Biaya penyisipan

(a) Biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal TBM

diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset TBM.

(b) Biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal TM

diakui sebagai beban periode terjadinya.

(3) Bukan biaya perolehan

Berikut ini contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan,

yaitu:

(a) biaya pembukaan fasilitas baru;




(b) biaya pengenalan produk baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas

promosi;

(c) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok

pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; dan

(d) administrasi dan biaya overhead umum lainnya.

(4) Reklasifikasi ke TM

(a) TBM direklasifikasi ke TM pada saat tanaman menghasilkan.

(b) Penentuan waktu tanaman dapat menghasilkan ditentukan

oleh:

i. pertumbuhan vegetatif; dan

ii. berdasarkan taksiran manajemen.

(c) Setelah menjadi TM

(1) Biaya perolehan TM sebesar nilai tercatat TBM yang di-

reklasifikasi ke TM.

(2) Biaya-biaya yang terjadi setelah TM diakui sebagai beban

periode terjadinya, kecuali biaya-biaya yang memenuhi

syarat untuk dikapitalisasi ke aset tanaman sebagaimana

yang dijelaskan di nomor (3).

(3) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tanaman

yang tidak menambah manfaat ekonomis aset tanaman, atau

biaya-biaya yang mengembalikan aset tanaman ke kondisi

normalnya, maka biaya-biaya tersebut dibebankan pada

periode terjadinya. Misalnya, biaya pemupukkan rutin.

d) Penyusutan

(1) Penyusutan aset tanaman dimulai ketika TBM direklasifikasi ke TM.

(2) Penyusutan dilakukan metode garis lurus dengan taksiran umur

manfaat (setelah menjadi TM) sebagai berikut:

Jenis aset tanaman Umur manfaat

Kelapa sawit 25 tahun Karet 25 tahunKakao 25 tahunTeh 50 tahunKina 15 tahunKopi 40 tahun




(3) Jumlah penyusutan adalah sebesar jumlah yang dapat disusutkan

yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu.

(4) Apabila terjadi penurunan umur manfaat aset tanaman, maka penyu-

sutan didasarkan pada umur manfaat setelah penurunan tersebut.

e) Perubahan akuntansi

(1) Umur manfaat (estimasi akuntansi)

Jika umur manfaat aset tanaman perseroan berbeda dengan umur

manfaat di huruf d.2 di atas, maka perubahan estimasi umur manfaat

tersebut berlaku prospektif (lihat Bagian II.B.7: Penyajian).

(2) Metode penyusutan (kebijakan akuntansi)

Jika metode penyusutan aset tanaman perseroan berbeda dengan

metode penyusutan di huruf d.2 di atas, maka perubahan kebijakan

akuntansi penyusutan aset tanaman berlaku retrospektif. (lihat

Bagian II.B.7: Penyajian).

f) Penurunan nilai

(1) Pada setiap tanggal neraca harus me-review ada atau tidaknya

indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai

aset, maka harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari

aset tersebut. (Penjelasan lebih detil mengenai indikasi penurunan

nilai dapat dilihat Bagian III.A.3.h: Aset Tetap)

(2) Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah diban ding-

kan jumlah tercatat, maka perseroan mengakui kerugian penurunan

nilai.

(3) Seluruh kerugian tersebut diakui pada periode terjadinya.

g) Penghentian-pengakuan

Penghentian-pengakuan aset tanaman ketika aset tanaman ditebang,

dijual, atau dengan cara lainnya.

h) Model pengukuran

Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi

untuk pengukuran setelah pengakuan awal.






(1) Pengakuan awal (TBM dan TM)

(a) TBM. Biaya perolehan aset tanaman TBM sebesar akumulasi

biaya yang dikapitalisasi ke TBM tersebut.

(b) TM. Biaya perolehan aset tanaman TM sebesar nilai tercatat TBM

yang direklasifikasi ke TM.

(2) Pengukuran setelah pengakuan awal (TBM dan TM)

(a) TBM. Aset tanaman TBM diukur pada biaya perolehan setelah

dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

(b) TM. Aset tanaman TM diukur pada biaya perolehan setelah

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan

nilai, jika ada.

(3) Penyusutan (TM)

(a) Penyusutan aset tanaman diakui sebagai beban produksi atau

penambah biaya perolehan persediaan yang dihasilkannya.

(b) Akumulasi penyusutan aset tanaman disajikan sebagai pos

pengurang jumlah tercatatnya.

(4) Penurunan nilai (TBM dan TM)

(a) Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadi-

nya.

(b) Akumulasi rugi penurunan nilai aset tanaman disajikan sebagai

pos pengurang jumlah tercatatnya.

(5) Penghentian-pengakuan (TBM dan TM)

(a) Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui pada periode

terjadinya.

(b) Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan

atau beban nonusaha.

b) Penyajian

Aset tanaman disajikan sebagai aset tidak lancar dalam pos tersendiri

sebesar jumlah tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.




c) Pengungkapan

(1) Rincian jenis dan jumlah aset tanaman, yaitu aset tanaman TBM dan

TM.

(2) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset

tanaman.

(3) Metode penyusutan yang digunakan.

(4) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

(5) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir

periode.

(6) Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

memperlihatkan:

(a) penambahan;

(b) pelepasan;

(c) akuisisi melalui penggabungan usaha;

(d) penurunan nilai tercatat;

(e) penyusutan;

(f) perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan

(g) setiap pengklasifikasian kembali.

(7) Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu

perubahan kebijakan akuntansi dan alasan perubahan.

5) Ilustrasi jurnal

a) Pada saat perolehan

(1) Aset tanaman TBM

Db. Aset tanaman TBM

Kr. Beban input

Kr. Beban tenaga kerja langsung/pos beban langsung lainnya

Kr. Beban bunga yang dikapitalisasi

(2) Reklasifikasi aset tanaman TBM menjadi TM

Db. Aset tanaman TM

Kr. Aset tanaman TBM




b) Pengeluaran setelah pengakuan awal

(1) Menambah umur manfaat

Db. Akumulasi penyusutan – aset tanaman TM


(2) Menambah hasil produksi

Db. Aset tanaman TM


c) Penyusutan

Db. Beban penyusutan – aset tanaman TM

Kr. Akumulasi penyusutan – aset tanaman TM

d) Penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha)

Kr. Aset tanaman TBM/aset tanaman TM

e) Penghentian-pengakuan

Db. Kas dan setara kas/pos lainnya

Kr. Aset tanaman TBM/aset tanaman TM


h. Aset Tetap

1) Definisi

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang:

(1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang

atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan

administratif; dan

(2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu

aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan,

jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai

dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.




c) Jumlah tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

d) Jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara

harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.

e) Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau

jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai

residunya.

f) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas

saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan,

jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada

akhir umur manfaatnya.

g) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu

aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm’s length transaction).

h) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari

suatu aset selama umur manfaatnya.

i) Rugi penurunan nilai adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan

jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

j) Umur manfaat adalah:

(1) suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas;

atau

(2) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh

dari aset tersebut oleh entitas.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAK 16 Aset Tetap

(1) Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. (PSAK 16

paragraf 15)

(2) Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) dalam paragraf

30 atau model revaluasi (revaluation model) dalam paragraf 31

sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut

terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. (PSAK 16

paragraf 29)




(3) Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penu-

runan nilai aset. (PSAK 16 paragraf 30)

(4) Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat

diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai

wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan

akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler

untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara

material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai

wajar pada tanggal neraca. (PSAK 16 paragraf 31)

(5) Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup

signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus

disusutkan secara terpisah. (PSAK 16 paragraf 46)

(6) Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan

laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah

tercatat aset lainnya. (PSAK 16 paragraf 51)

(7) Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara

sistematis sepanjang umur manfaatnya. (PSAK 16 paragraf 53)

(8) Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus di-review

minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review

berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut

harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai

dengan PSAK 25... (PSAK 16 paragraf 54)

(9) Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi

pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas.


(10) Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review

minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan

yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi

masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus

diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan

metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi

akuntansi sesuai dengan PSAK 25. (PSAK 16 paragraf 64)




(11) Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) dilepaskan; atau

(b) tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya. (PSAK 16 paragraf 69)

(12) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap

harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut

dihentikan pengakuannya. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai

pendapatan. (modifikasi PSAK 16 paragraf 70)

(13) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset

tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil

pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut. (PSAK 16

paragraf 73)

(14) Entitas yang sebelum penerapan Pernyataan ini telah melakukan

revaluasi aset tetap dan kemudian menggunakan model biaya sebagai

kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya maka nilai revaluasi

aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (deemed

cost). Biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat Pernyataan ini

diterbitkan. (PSAK 16 paragraf 83)

(15) Entitas yang sebelum penerapan Pernyataan ini pernah melakukan

revaluasi aset tetap dan masih memiliki saldo selisih nilai revaluasi

aset tetap, maka pada saat penerapan pertama kali Pernyataan ini

harus mereklasifikasi seluruh saldo selisih nilai revaluasi aset tetap

tersebut ke saldo laba. Hal tersebut harus diungkapkan. (PSAK 16

paragraf 84)

b) PSAK 47: Akuntansi Tanah.

c) PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

d) PSAK 25: Laba atau Rugi Bersih Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar,

dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

2) Penjelasan

a) Umum

(1) Aset tetap, antara lain, meliputi:

(a) tanah;

(b) gedung dan bangunan fisik lainnya;




(c) mesin dan instalasi;

(d) alat pertanian;

(e) alat inventaris/peralatan;

(f) jalan, jembatan, dan saluran air;

(g) kendaraan.

(2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aset tetap bila biaya

perolehan aset dapat diukur secara handal dan besar kemungkinan

ada aliran manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan

aset tersebut.

(3) Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun

terlebih dahulu sampai siap pakai.

(4) Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan, sedangkan

jika dilakukan dengan sewa operasi tidak dicatat sebagai aset tetap.

(Penjelasan lebih detil dapat dilihat Bagian III.A.4.i: Aset Sewaan)

b) Aset tetap selain tanah

(1) Biaya perolehan

(a) Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

i. harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembe-

lian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon

pembelian dan potongan-potongan lain;

ii. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar

aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud

manajemen;

iii. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset

tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut

timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas

menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk

tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

(b) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

i. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pem-

bangunan atau akuisisi aset tetap;

ii. biaya penyiapan lahan untuk pabrik;




iii. biaya handling dan penyerahan awal;

iv. biaya perakitan dan instalasi;

v. biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik,

setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasil-

kan sehubungan dengan pengujian tersebut, misalnya

sample yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji;

dan

vi. komisi profesional, misalnya biaya arsitek.

(c) Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset

tetap adalah:

i. biaya pembukaan fasilitas baru;

ii. biaya pengenalan produk baru, termasuk biaya iklan dan

aktivitas promosi;

iii. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok

pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; dan

iv. administrasi dan biaya overhead umum lainnya.

(d) Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan tertentu, biaya

pinjaman dapat merupakan bagian perolehan aset tetap (lihat

penjelasan di Bagian III.B.3: Biaya Pinjaman).

(2) Biaya setelah perolehan awal

(a) Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai

beban pada periode terjadinya, termasuk biaya pemakaian dan

pengembangan aset, misalnya:

i. biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu

beroperasi sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen

namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah

kapasitas penuhnya;

ii. kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap

keluaran/output masih rendah; dan

iii. biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh

operasi entitas.

Kecuali biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi ke

aset tanaman sebagaimana yang dijelaskan di huruf (b).




(b) Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai

penambah nilai tercatat aset tetap (dikapitalisasi) jika memenuhi

syarat kualitatif dan kuantitatif berikut ini:

i. Syarat kualitatif yaitu:

(i) memperpanjang umur manfaat aset tetap; atau

(ii) kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis

di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas

produksi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan

standar kinerja.

ii. Syarat kuantitatif yaitu jumlah batasan biaya yang dapat

dikapitalisasi.

(i) Batasan jumlah tersebut ditentukan oleh kebijakan

masing-masing perseroan.

(ii) Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan

bisnis yang rasional.

(c) Jika pengeluaran di atas mempunyai umur manfaat yang

lebih pendek daripada sisa umur manfaat aset awalnya, maka

pengeluaran tersebut diakui sebagai beban yang ditangguhkan

dan diamortisasi selama masa manfaatnya.

(d) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap

yang tidak menambah umur manfaat atau menambah manfaat

ekonomis aset tetap, atau biaya-biaya yang mengembalikan aset

tetap ke kondisi normalnya, maka biaya-biaya tersebut dibebankan

pada periode terjadinya. Misalnya, biaya pemeliharaan rutin.

(e) Biaya penggantian suatu komponen aset tetap diperlakukan

sebagai berikut:

i. biaya penggantian tersebut menambah jumlah tercatat aset

tetap; dan

ii. jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan-peng-

akuannya.

c) Aset tetap tanah

(1) Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi:

(a) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana,

bangunan diatasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan.




(b) Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah

diciptakan.

(c) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi.

(d) Biaya komisi perantara jual beli tanah.

(e) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah.

(f) Biaya pematangan tanah.

(2) Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah sebesar

biaya perolehan atau perpanjangan atau pembaruan hak diamortisasi

selama masa umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang

lebih pendek. Metode amortisasi sesuai dengan pola pemanfaatan

hak tanah dalam operasi perusahaan. (Lihat Bagian III.A.4.m:

Beban Tangguhan untuk perlakuan akuntansi beban tangguhan

pengurusan hak atas tanah)

d) Penyusutan

(1) Aset tetap selain tanah

(a) Aset tetap harus disusutkan secara sistematis selama masa

manfaatnya.

(b) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

(c) Umur manfaat untuk setiap kelompok aset tetap adalah sebagai

berikut:

Kelompok aset tetap Umur ekonomisBangunan perusahaan permanen 20 tahun semi permanen 5 tahunBangunan rumah dinas permanen 20 tahun semi permanen 5 tahunJalan, jembatan, dan saluran air permanen 16 tahun semi permanen 5 tahunMesin dan instalasi berat 20 tahun ringan 8 tahunAlat pengangkutan 5 tahunAlat pertanian 5 tahunInventaris 5 tahun




(d) Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikurangi

nilai residunya.

(e) Apabila terjadi penurunan umur manfaat aset tetap, maka

penyu sutan didasarkan pada umur manfaat setelah penurunan

tersebut.

(2) Aset tetap tanah tidak disusutkan, kecuali:

(a) kondisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi

utama;

(b) sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu

saja apabila proyek selesai;

(c) prediksi manajemen atas kepastian perpanjangan atau pem-

baru an hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak

diperoleh.

e) Perubahan akuntansi

(1) Metode penyusutan (kebijakan akuntansi)

Jika metode penyusutan aset tetap perseroan berbeda dengan

metode penyusutan di huruf d.1.b di atas, maka perubahan kebijakan

akuntansi penyusutan aset tetap berlaku retrospektif (lihat Bagian

II.B.7: Penyajian).

(2) Umur manfaat (estimasi akuntansi)

Jika umur manfaat aset tetap perseroan berbeda dengan umur man-

faat di huruf d.1.c di atas, maka perubahan estimasi umur manfaat

tersebut berlaku prospektif (lihat Bagian II.B.7: Penyajian).

f) Penurunan nilai

(1) Pada setiap tanggal neraca harus me-review ada atau tidaknya indi-

kasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset,

maka harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset

tersebut.

(2) Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset

tetap, paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

(a) Informasi dari luar:

i. selama periode tertentu, nilai pasar aset tetap telah turun

secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal

depresiasi;




ii. telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi

dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan

dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum

tempat beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang

dihasilkan dari aset tetap tersebut;

iii. selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat

kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan

ini cenderung akan menurunkan nilai aset tetap yang dapat

diperoleh kembali secara material.

(b) Informasi dari dalam:

i. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik

aset tetap;

ii. telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan

signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara

penggunaan aset tetap;

iii. terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan

bahwa kinerja ekonomi aset tetap tidak memenuhi harapan

atau akan lebih buruk dari yang diharapkan; dan

iv. aset tetap yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan

sebesar nilai pakainya, dimana aliran kas sesungguhnya

secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum

diperhitungkan diskonto.

(3) Indikasi penurunan nilai aset yang disajikan di atas belum meliputi

seluruh indikasi yang mungkin muncul. Perseroan mungkin mengiden-

tifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap

penurunan nilai aset tetap dan menjadikan indikasi tersebut sebagai

dasar untuk menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali.

(4) Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibanding-

kan jumlah tercatat, maka perseroan mengakui kerugian penurunan

nilai.

(5) Aset tetap tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengi-

kisan alam, secara proporsional mengurangi nilai tercatatnya dan

dibebankan pada laporan laba rugi.

(6) Seluruh kerugian tersebut diakui pada periode terjadinya




g) Penghentian-pengakuan

(1) Aset tetap dihentikan-pengakuannya dari kelompok aset tetap

apabila:

(a) dijual;

(b) dihibahkan; atau

(c) ditarik secara permanen dari penggunaannya.

(2) Aset tetap tanah yang diambil alih oleh negara untuk kepentingan

umum dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan sebesar

jumlah tercatat aset tanah yang diambil alih setelah dikurangi ganti

rugi yang diterima.

h) Model pengukuran

Pedoman ini menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk

pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap.

i) Saldo selisih revaluasi

Jika perseroan mempunyai saldo selisih revaluasi aset tetap per 31

Desember 2007, maka saldo revaluasi tersebut direklasifikasi ke saldo

laba pada laporan perubahan ekuitas tahun 2008.



(1) Perolehan aset tetap

(a) Pada awal perolehan aset tetap diakui sebesar biaya perolehan.

(b) Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga

gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-

masing aset yang bersangkutan.

(c) Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset

nonmoneter diukur sebesar:

i. nilai wajar aset tetap yang diterima;

ii. nilai wajar aset yang diserahkan, jika nilai wajar aset yang

diserahkan tidak ada atau kurang andal dibandingkan aset

yang diserahkan;

iii. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika nilai wajar aset yang

diterima atau yang diserahkan tidak ada.




(d) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan diakui sebesar harga

taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkredit pos

modal donasi pada kelompok ekuitas.

(e) Aset tetap tanah

Harga perolehan aset tetap tanah yang dibangun sendiri me-

rupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengem bang -

an tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar be ban yang

ditangguhkan akibat biaya legal pengurusan hak.

(2) Pengeluaran setelah perolehan awal

Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi diakui sebagai penambah nilai

tercatat aset tetap.

(3) Penyusutan

Beban penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk

periode yang bersangkutan.

(4) Penurunan nilai

Penurunan nilai aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode

terjadinya (beban nonusaha).

(5) Penghentian-pengakuan

(a) Keuntungan atau kerugian dari penghentian-pengakuan diakui

pada periode terjadinya.

(b) Keuntungan atau kerugian tersebut diakui sebagai pendapatan

atau beban nonusaha.

b) Penyajian

(1) Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

(2) Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya

perolehan dikurangi, jika ada, akumulasi penyusutan dan kerugian

penurunan nilai.

c) Pengungkapan

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset

tetap.

(2) Metode penyusutan yang digunakan.




(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

(4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir

periode.

(5) Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

memperlihatkan:

(a) penambahan;

(b) pelepasan;

(c) akuisisi melalui penggabungan usaha;

(d) penurunan nilai tercatat;

(e) penyusutan;

(f) perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan

(g) setiap pengklasifikasian kembali.

(6) Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu

perubahan kebijakan akuntansi dan alasan perubahan.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat perolehan:

(1) Pembelian

Db. Aset tetap


(2) Pembelian tanah

Db. Aset tetap – tanah


(3) Pertukaran aset

Db. Aset tetap (baru)

Db. Akumulasi penyusutan – aset tetap (lama)

Kr. Aset tetap (lama)

(4) Pemberian sumbangan berupa aset tetap

Db. Aset tetap

Kr. Modal donasi




b) Pada saat penyusutan

Db. Beban penyusutan

Kr. Akumulasi penyusutan – aset tetap

c) Pada saat pengeluaran setelah perolehan

(1) Penggantian (menambah masa manfaat)

Db. Akumulasi penyusutan – aset tetap


(2) Penggantian (menambah kapasitas)

Db. Aset tetap


(3) Penggantian komponen aset tetap

(a) Pengakuan komponen pengganti

Db. Komponen pengganti (menambah nilai tercatat aset tetap)


(b) Penghentian-pengakuan komponen yang digantikan

Db. Akumulasi penyusutan komponen aset tetap yang diganti-

kan

Kr. Komponen yang digantikan (mengurangi nilai tercatat aset

tetap)

d) Pada saat penghentian-pengakuan, misalnya dijual


Db. Akumulasi penyusutan – aset tetap

Kr. Aset tetap


i. Aset Sewaan

1) Definisi

a) Aset sewaan (leased asset) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian

sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

b) Sewa (lease) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak

kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu




yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau

serangkaian pembayaran kepada lessor.

c) Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara

substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan

suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak

dialihkan.

d) Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

e) Pembayaran sewa minimum (minimum lease payments) adalah pemba-

yaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lessee atau lessee dapat

dituntut untuk membayar, tidak meliputi rental kontinjen, biaya jasa, dan

pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepada lessor, ditambah

dengan jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang terkait

dengan lessee.

2) Dasar Pengaturan

PSAK 30: Sewa

3) Penjelasan

a) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa meng-

alihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika

sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat

yang terkait dengan kepemilikan aset.

b) Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan

pada substansi transaksi dan bukan pada formalitas kontraknya.

c) Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi

normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiaya-

an adalah:

(1) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa

sewa;

(2) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cu-

kup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat

dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi

memang akan dilaksanakan;




(3) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meski-

pun hak milik tidak dialihkan;

(4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum

secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;

(5) aset sewaan memiliki karakteristik khusus dimana hanya lessee yang

dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

d) Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga

menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

adalah:

(1) jika lessee dapat membatalkan sewa, kerugian lessor yang terkait

dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;

(2) keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan

kepada lessee, misalnya, dalam bentuk potongan harga sewa yang

setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir

sewa;

(3) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode

kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari

nilai sewa pasar.

e) Situasi dan indikator di atas tidak selalu harus konklusif.

f) Jika jelas dari fitur lainnya bahwa sewa tidak mengalihkan secara substan-

sial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, sewa

tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Misalnya, jika besarnya

pembayaran atas kepemilikan aset yang dialihkan pada akhir sewa

adalah variabel dan setara dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat

sewa kontinjen, yang berarti lessee tidak menanggung secara substansial

seluruh risiko dan manfaat.

g) Transaksi jual dan sewa-balik

(1) Transaksi jual dan sewa-balik meliputi penjualan suatu aset dan pe-

nyewaan kembali aset yang sama.

(2) Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena

keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket.

(3) Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik tergantung

pada jenis sewanya.




h) Dalam bagian ini hanya mengatur perseroan sebagai lessee dan sewa

pembiayaan.



(1) Pengakuan awal atau pada awal masa sewa:

(a) aset sewaan dan kewajiban diakui sebesar nilai wajar atau nilai

kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah

dari nilai wajar;

(b) tingkat diskonto yang digunakan adalah bunga implisit dalam

sewa atau bunga pinjaman inkremental;

(c) biaya langsung awal yang dikeluarkan ditambahkan ke dalam

jumlah yang diakui sebagai aset;


(a) Pembayaran sewa minimum:

i. bagian yang merupakan beban keuangan; dan

ii. bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.

(b) Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa

sewa.

(c) Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

(3) Beban penyusutan:

(a) Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan

aset yang dimiliki sendiri;

(b) Jika tidak ada kepastian yang memadai akan mendapatkan hak

kepemilikan, aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama

jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan

umur manfaatnya.

b) Penyajian

(1) Aset sewaan yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan

sebagai bagian aset tidak lancar dalam kelompok tersendiri.

(2) Kewajiban sewa yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari

kewajiban lainnya.




c) Pengungkapan

(1) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal

neraca;

(2) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa men-

datang dengan nilai kininya dan total pembayaran sewa minimum di

masa mendatang untuk setiap periode berikut:

(a) sampai dengan satu tahun;

(b) lebih dari satu tahun sampai lima tahun;

(c) lebih dari lima tahun;

(3) sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;

(4) total perkiraan penerimaan pembayaran minimum oper-sewa di masa

mendatang dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada

tanggal neraca;

(5) deskripsi umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi,

tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

(a) dasar penentuan sewa kontinjen;

(b) ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpan-

jangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya;

dan

(c) pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian

sewa.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat perolehan aset sewaan:

Db. Aset sewaan (aset tidak lancar)

Kr. Kewajiban sewa (kewajiban jangka panjang)

b) Pada saat pembebanan penyusutan:

Db. Beban penyusutan – aset sewaan

Kr. Akumulasi penyusutan – aset sewaan

c) Pada saat pembelian aset sewaan:

Db. Aset tetap/pos aset lainnya

Db. Akumulasi penyusutan – aset sewaan

Kr. Aset sewaan

Kr. Akumulasi penyusutan – aset tetap/pos aset lainnya





j. Aset Kerjasama Operasi

1) Definisi

a) Kerjasama operasi adalah investasi dalam bentuk kerjasama antara 2

(dua) pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan

menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-

sama menanggung risiko usaha tersebut sesuai perjanjian.

b) Aset kerjasama operasi adalah aset sehubungan dengan kerjasama

operasi.

2) Dasar Pengaturan

PSAK 39: Akuntansi Kerjasama Operasi

3) Penjelasan

a) Kerjasama operasional (KSO) adalah kesepakatan antara pe milik aset dan

investor yang bersepakat untuk melaku kan kerja sama dalam menggunakan

aset untuk meng hasilkan pen dapatan.

b) Kerjasama operasional, terdiri dari:

(1) Bangun-kelola-serah (built operate transfer), yaitu aset KSO yang

dikelola oleh investor yang mendanai pem bangun an sampai berakhir

masa konsesi, diakhir masa konsesi investor akan menyerahkan aset

KSO dan pengelolaannya kepada pemilik aset.

(2) Bangun-serah-kelola (built transfer operate), yaitu aset KSO yang

pembangunannya didanai oleh investor hingga siap dioperasikan dan

selanjutnya diserahkan kepada pemilik aset untuk dikelola.

c) Pemilik aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan

usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana kerjasama

operasional.

d) Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik selu ruh atau sebagian,

untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau

dimanfaatkan dalam KSO.

e) Aset KSO terdiri dari:

(1) aset yang diserahkan oleh pemilik aset untuk dipakai se bagai objek

atau sarana kerjasama operasional; dan

(2) aset yang dibangun oleh investor untuk dipakai sebagai objek atau

sarana kerjasama operasional.




f) Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan dan men catat aset

KSO selama masa konsesi sesuai dengan perjanjian. Pengelola KSO

dapat dilakukan oleh pemilik aset atau investor. Dalam hal pengelolaan

KSO dialihkan kepada pihak lain maka hal tersebut tidak mengubah hak

pengendalian, opera sio nal, dan pencatatan aset KSO.

g) perseroan dapat bertindak sebagai pemilik aset atau investor.



(1) Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian

KSO harus di akui oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya

perolehan.

(2) Dana yang diserahkan oleh pemilik aset kepada investor diakui

sebagai penyertaan KSO oleh pemilik aset dan sebagai kewajiban KSO

oleh investor.

(3) Aset KSO yang dibangun dan didanai oleh investor harus dicatat oleh

pihak yang mengelola aset KSO tersebut.

(4) Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya

pembangunan yang tercantum di perjan jian KSO, atau sebesar nilai

wajar, dipilih yang pa ling obyektif atau paling berdaya uji.

(a) Apabila menggunakan skema bangun-serah-kelola:

i. Pada saat penyerahan aset KSO dari investor kepada pemilik

aset

(i) investor mengakui “hak bagi pendapatan”, dan pelunas-

an “kewajiban KSO”, jika ada;

(ii) pemilik aset mengakui “aset KSO” dan “kewajib an jangka

panjang KSO” serta mengurangi “penyertaan KSO”, jika

ada.

ii. Pendapatan yang berasal dari KSO diakui oleh pemilik aset.

iii. Pada saat pembagian pendapatan dari penge lolaan KSO

(i) investor mengakui pendapatan KSO sebesar selisih

antara kas yang diterima dengan amortisasi “hak bagi

pendapatan”.




(ii) pemilik aset mengakui beban KSO sebesar selisih kas

yang dibayarkan dengan amortisasi “kewajib an jangka

panjang”.

(b) Apabila menggunakan skema bangun-kelola-serah

i. Pendapatan yang berasal dari KSO diakui oleh investor.

ii. Kewajiban KSO dapat dilunasi secara bertahap atau saat

penyerahan aset.

iii. Apabila kewajiban/penyertaan KSO dilunasi secara bertahap

sesuai dengan pembagian pendapatan:

(i) investor mengakui beban KSO sebesar se lisih antara

kas yang dibayarkan kepada pemilik aset dan kewajiban

KSO yang di lunasi;

(ii) pemilik aset mengakui pendapatan sebe sar selisih

an tara kas yang diterima dan penyertaan KSO yang

dilunasi.

iv. Apabila kewajiban/penyertaan KSO dilunasi pada saat penye-

rahan aset KSO kepada pemilik aset:

(i) investor mengakui beban KSO sebesar kas atau porsi

pendapatan KSO yang diba yar kan kepada pemilik aset;

(ii) pemilik aset mengakui pendapatan sebe sar kas yang

diterima.

v. Saat penyerahan aset KSO dari investor kepada pemilik aset

(i) investor menghapus aset KSO dan akumulasi penyusutan

aset KSO serta melunasi kewajiban KSO yang masih

tersisa;

(ii) pemilik aset;

(iii) mengakui penerimaan aset KSO tersebut sebagai aset

tetap/properti investasi dan penghasilan KSO sebesar

nilai wajar aset KSO;

(iv) mereklasifikasi aset KSO yang diserahkan menjadi aset

tetap/properti investasi.




(5) Besarnya beban penyusutan aset KSO dialokasikan berdasarkan:

(a) Masa konsesi apabila perseroan ber tindak seba gai investor dalam

KSO dengan skema bangun-kelola-serah.

(b) Umur manfaat apabila perseroan ber tindak sebagai pemilik aset

dalam KSO dengan skema bangun-serah-kelola.

b) Penyajian

(1) Apabila menggunakan skema bangun-kelola-serah dan:

(a) perseroan bertindak sebagai investor maka:

i. dana yang diterima dari pemilik aset disaji kan sebagai kewa-

jib an KSO dalam kelompok pos kewajiban lain;

ii. dana yang digunakan untuk membangun aset KSO disajikan

sebagai aset KSO dalam konstruksi dalam kelompok pos

investasi;

iii. aset KSO dalam konstruksi yang telah selesai pembangun-

annya disajikan sebagai aset KSO;

iv. akumulasi penyusutan aset KSO disajikan sebagai pos lawan

(contra account) dari aset KSO; atau

(b) perseroan bertindak sebagai pemilik aset maka:

i. aset yang diserahkan kepada investor disaji kan sebagai aset

KSO;

ii. dana yang diserahkan kepada investor untuk membangun

aset KSO disajikan sebagai pen yer taan KSO, jika ada;

iii. aset KSO yang diterima pada akhir masa kon sesi disajikan

sebagai aset tetap/properti investasi;

iv. pada akhir masa konsesi aset yang diserahkan disajikan

kembali sebagai aset tetap/properti investasi.

(2) Apabila menggunakan skema bangun-serah-kelola dan:

(a) perseroan bertindak sebagai investor maka:

i. dana yang diterima dari pemilik aset disaji kan sebagai

kewajiban KSO;

ii. dana yang digunakan untuk membangun aset KSO disajikan

sebagai aset KSO dalam konstruksi;




iii. aset KSO dalam konstruksi yang telah selesai pembangun-

annya disajikan sebagai aset KSO;

iv. selisih antara aset KSO yang diserahkan dan kewajiban

KSO yang dilunasi, jika ada, disaji kan sebagai “hak bagi

pendapatan”; atau

(b) perseroan bertindak sebagai pemilik aset maka:

i. aset yang diserahkan kepada investor disaji kan sebagai aset

KSO;

ii. dana yang diserahkan kepada investor untuk membangun

aset KSO disajikan sebagai penyertaan KSO, jika ada;

iii. aset KSO yang diterima setelah selesai pembangunannya

disajikan sebagai aset KSO;

iv. selisih antara aset KSO yang diterima dan penyertaan KSO

yang dilunasi, jika ada, disajikan seba gai kewajiban jangka

panjang KSO dalam kelompok pos kewajiban lain;

v. pada akhir masa konsesi aset yang diserahkan dan aset KSO

disajikan kembali sebagai aset tetap/properti investasi.

c) Pengungkapan

(1) Perjanjian kerjasama operasional:

(a) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;

(b) hak dan kewajiban dari masing-masing par ti sipan KSO berkenaan

dengan perjanjian KSO;

(c) ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, jika ada;

(d) Perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO;

(e) penghitungan atau penentuan hak bagi penda pat an/hasil KSO;

(f) penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO;

(g) penghitungan tambahan beban atau peng hasil an KSO yang

timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.

(2) Pengungkapan yang lazim untuk aset tetap:

(a) klasifikasi aset yang membentuk aset KSO;

(b) penentuan biaya perolehan aset KSO;

(c) penentuan penyusutan atau amortisasi aset KSO.




5) Ilustrasi jurnal

a) Jika perseroan sebagai pemilik aset

(1) Transaksi KSO dalam bentuk bangun-kelola-serah (BOT):

(a) Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari per seroan:

Db. Aset KSO

Kr. Aset tetap

(b) Pada saat penentuan bagi hasil dari KSO:

Db. Piutang usaha – bagi hasil KSO

Kr. Pendapatan KSO

(c) Pada saat penerimaan bagi hasil dari KSO:


Kr. Piutang usaha – bagi hasil KSO

(d) Pada saat akhir konsesi/kontrak yaitu penyerahan aset kepada

perseroan:

Db. Aset tetap (nilai wajar aset KSO yang dibangun)

Kr. Pendapatan KSO

(e) Pada saat reklasifikasi aset perseroan yang dise rah kan kembali

dari pengelola KSO kepada perseroan:

Db. Aset tetap

Kr. Aset KSO

(2) Transaksi KSO dalam bentuk bangun-serah-kelola (BTO):

(a) Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari per seroan:

Db. Aset KSO

Kr. Aset tetap

(b) Pada saat perseroan menerima aset KSO yang dibangun oleh

investor:

Db. Aset KSO

Kr. Kewajiban jangka panjang KSO

(c) Pada saat penyusutan aset KSO:


Kr. Akumulasi penyusutan – aset KSO




(d) Pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang KSO menjadi

kewajiban jangka pendek KSO (secara periodik):

Db. Kewajiban jangka panjang KSO

Kr. Kewajiban jangka pendek KSO

(e) Pada saat pembayaran kewajiban jangka pendek KSO (secara

periodik):

Dr. Kewajiban jangka pendek KSO


(f) Pada saat pengakuan pendapatan KSO:


Kr. Pendapatan KSO

(g) Pada saat penentuan bagi hasil KSO untuk investor:

Db. Beban KSO

Kr. Utang usaha – bagi hasil KSO

(h) Pada saat pembayaran bagi hasil KSO kepada investor:

Db. Utang usaha – bagi hasil KSO


(i) Pada saat akhir masa konsesi:

Tidak ada jurnal

(j) Pada saat reklasifikasi aset perseroan yang digunakan dalam

KSO:

Db. Aset tetap

Kr. Aset KSO

b) Jika perseroan sebagai investor

(1) Transaksi KSO dalam skema bangun-kelola-serah (BOT):

(a) Pada saat menerima hak pengelolaan atas aset:

Tidak ada jurnal

(b) Pada saat penyelesaian pembangunan aset KSO:

Db. Aset KSO

Kr. Kas dan setara kas/Utang usaha




(c) Pada saat penyusutan aset KSO:


Kr. Akumulasi penyusutan – aset KSO

(d) Pada saat pengakuan pendapatan:

Db. Kas dan setara kas/Piutang usaha

Kr. Pendapatan KSO

(e) Pada saat penentuan bagi hasil:

Db. Beban KSO (bagian mitra atas pendapatan KSO)

Kr. Utang usaha – bagi hasil KSO

(f) Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan hak pengelolaan

aset):

Tidak ada jurnal.

(g) Pada saat penyerahan aset KSO:

Db. Akumulasi penyusutan – aset KSO

Kr. Aset KSO

(2) Transaksi KSO dalam bentuk bangun-serah-kelola (BTO):

(a) Pada saat menerima hak pengelolaan atas aset:

Tidak ada jurnal

(b) Pada saat penyelesaian pembangunan aset KSO:

Db. Aset KSO

Kr. Kas dan setara kas/Utang usaha

(c) Pada saat perseroan menyerahkan aset KSO yang dibangun

kepada pemilik aset:

Db. Hak bagi pendapatan KSO

Kr. Aset KSO

(d) Pada saat amortisasi hak bagi pendapatan KSO (secara periodik)

Db. Beban KSO (amortisasi hak bagi pendapatan KSO)

Kr. Akumulasi amortisasi atas hak bagi pendapatan KSO

(e) Pada saat penentuan bagi hasil KSO

Db. Piutang usaha – bagi hasil KSO

Kr. Pendapatan KSO




(f) Pada saat akhir masa konsesi:

Db. Akumulasi amortisasi atas hak bagi pendapatan KSO

Kr. Hak bagi pendapatan KSO

k. Aset Pengelolaan Bersama

1) Definisi

a) Joint ventures adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak

untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama.

b) Venturer adalah salah satu pihak dalam joint ventures yang ikut melakukan

pengendalian bersama terhadap joint ventures tersebut.

c) Pengendalian bersama adalah pengendalian bersama oleh para venturer

atas suatu kegiatan usaha yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

d) Pengendalian Bersama Operasional (PBO) adalah kegiatan joint ventures

yang meliputi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya dari para

venturer dan tidak memerlukan pembentukan suatu perseroan terbatas,

firma, badan usaha lain atau suatu pengelolaan keuangan yang terlepas

dari venturer. Perjanjian joint ventures biasanya mengatur cara pembagian

pendapatan dari penjualan produk ber sama dan pembagian beban

bersama lainnya yang terjadi.

e) Pengendalian Bersama Aset (PBA) adalah ke giatan joint ventures dimana

para venturer melakukan pengendalian bersama dan kepemilikan bersama

atas satu atau lebih aset yang diserah kan oleh venturer, atau dibeli untuk

di gunakan dalam melak sana kan kegiatan joint ventures. Masing-masing

venturer dapat mengambil bagiannya atas output yang dihasilkan oleh

aset ter sebut dan masing-masing memikul bagiannya atas beban yang

terjadi.

2) Dasar Pengaturan

a) Sehubungan dengan bagian partisipasinya pada PBO, venturer harus

membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya:

(1) aset yang dikendalikannya sendiri dan kewajiban yang timbul atas

aktivitasnya sendiri; dan

(2) beban yang terjadi oleh venturer sendiri dan bagiannya atas pen-

dapatan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa oleh joint

ventures. (PSAK 12 paragraf 25)




b) Sehubungan dengan bagian partisipasinya pada PBA, venturer harus

membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya:

(1) bagiannya (interest) atas aset yang dikendalikan bersama, diklasifi-

kasikan menurut sifat dari aset tersebut;

(2) kewajiban yang timbul dan menjadi kewajiban venturer sendiri;

(3) bagiannya atas kewajiban bersama yang timbul bersama-sama

dengan venturer lain sehubungan dengan joint ventures;

(4) bagiannya atas output joint ventures, dan bagiannya atas beban

bersama joint ventures tersebut; dan

(5) beban yang terjadi yang menjadi tanggungan venturer sendiri

yang berkaitan dengan bagian partisipasinya (interest) dalam joint

ventures.

Apabila penerapan metode proportionate consolidation tersebut di

atas tidak praktis untuk diterapkan, maka venturer dapat meng guna kan

metode ekuitas (equity method) untuk membuku kan dan menyajikan

partisipasinya pada PBA. (PSAK 12 paragraf 27)

c) Laporan keuangan tersendiri untuk joint ventures wajib disusun apa bila

jumlahnya material dan proyek kerja sama diselesaikan dalam jangka

panjang. Jenis, bentuk dan isi laporan keuangan di sesuaikan dengan

kebutuhan venturer dan perjanjian kontraktual. (PSAK 12 paragraf 26)

3) Penjelasan

a) Kegiatan PBO meliputi penggabungan operasional, sum ber daya dan

keahlian dalam rangka memproduksi, mema sar kan dan mendistribusikan

bersama suatu produk tertentu. Proses produk si komponen produk

dilakukan oleh masing-masing venturer dan konsekuensi timbulnya biaya

akan di tanggung oleh venturer sendiri.

b) Kegiatan PBA tidak perlu didirikan suatu perseroan ter batas, firma, atau

badan usaha lain. Masing-masing venturer dapat menikmati bagiannya

atas hasil pe man faatan aset ter se but di masa mendatang berdasarkan

bagiannya dan juga menanggung beban yang ter jadi sebesar bagiannya.

c) Dalam joint ventures harus ada perjanjian kontraktualnya antara dua pihak

atau lebih yang akan melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan

bersama. Dalam perjanjian kontraktual biasanya tertulis dan mengatur

hal-hal tertentu seperti:




(1) aktivitas, jangka waktu dan kewajiban pelaporan dari joint ventures;

(2) penunjukan pengurus joint ventures dan hak suara para venturer;

(3) partisipasi finansial masing-masing venturer;

(4) cara pembagian output, pendapatan, beban atau hasil usaha joint

ventures kepada para venturer.

d) Dalam perjanjian kontraktual tersebut dapat ditunjuk satu venturer sebagai

operator atau manajer joint ventures, mereka yang ditunjuk tersebut

tidak mengendalikan joint ventures tetapi hanya melaksanakan kebijakan

keuangan dan operasional yang telah disetujui oleh seluruh venturer.

e) Kepada operator biasanya dibayarkan suatu imbalan untuk pelaksanaan

tugas tersebut. Atas imbal an ter sebut dipertanggungjawabkan joint

ventures sebagai beban, bagi operator atas imbalan tersebut diakui

sebagai pendapatan.



(1) Dalam PBO masing-masing venturer menggunakan aset tetapnya

dan mengelola sendiri persediaannya, masing-masing venturer

menanggung pengeluaran nya, menyelesaikan kewajibannya serta

mencari sumber pendanaannya untuk aktivitasnya sendiri. Pem-

bagian pendapatan dari pen jualan produk ber sama dan pembagian

beban bersama diatur dalam perjanjian joint ventures.

(2) Dalam PBA masing-masing venturer hanya mengakui sebesar bagian

partisipasinya dalam pengendalian aset ber sama tersebut, demikian

juga dengan pen dapatan dan beban diakui sebesar bagiannya dalam

partisipasinya.

(3) Laporan keuangan tersendiri untuk joint ventures wajib disusun

apabila jumlahnya material dan proyek kerja sama diselesaikan dalam

jangka panjang. Jenis, bentuk dan isi laporan keuangan disesuaikan

dengan kebutuhan venturer dan perjanjian kontraktualnya.

b) Penyajian

(1) Sehubungan dengan bagian partisipasi venturer pada PBO, venturer

membukukan aset hanya sebatas aset yang dikendalikan sendiri dan

membukukan kewa jiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri.




(2) Beban diakui sebesar beban yang terjadi atas aktivitas nya sendiri dan

pendapatan diakui sebesar bagiannya atas penjualan bersama dari

penjualan barang dan jasa oleh joint ventures.

(3) Dalam PBA masing-masing venturer menyajikan:

(a) Aset yang dikendalikan bersama sebesar bagiannya dan dikla-

sifi kasikan menurut sifat dari aset tersebut (bukan sebagai

investasi);

(b) Setiap kewajiban yang menjadi tanggungannya sendiri, misal-

nya pinjaman bank yang digunakannya untuk mem biayai

partisipasinya pada joint ventures;

(c) Bagiannya atas setiap kewajiban bersama yang ditanggung

bersama oleh para venturer sehu bungan dengan joint ventures;

(d) Bagiannya atas output joint ventures dan bagian nya atas beban

bersama yang terjadi pada joint ventures tersebut;

(e) Beban yang menjadi tanggungannya sendiri sehubungan dengan

partisipasinya dalam joint ventures misalnya bunga atas pinjaman

bank yang digunakan untuk membiayai partisipasinya pada joint

ventures.

c) Pengungkapan

(1) Venturer harus mengungkapkan jumlah agregat dari kon tinjensi

berikut ini, terpisah dari kontinjensi lainnya dari venturer:

(a) setiap kontinjensi yang timbul akibat bagian parti sipasi

venturer pada joint ventures dan bagiannya atas kontinjensi

yang timbul akibat tindakan yang dilakukan secara bersama-

sama dengan para venturer lainnya;

(b) bagian atas kontinjensi joint ventures apabila venturer

tersebut ikut bertanggung jawab atas kontinjensi tersebut;

(c) kontinjensi yang timbul karena venturer ikut menanggung

kewajiban venturer lainnya.

(2) Venturer harus mengungkapkan jumlah agregat komit men beri-

kut, terpisah dari komitmen lainnya dari venturer:

(a) komitmen modal/finansial venturer sehubungan dengan

bagian partisipasinya pada joint ventures dan penyetoran




atau penyetoran modal yang telah dilakukan nya pada joint

ventures;

(b) bagian atas komitmen modal/finansial yang dibuat oleh joint

ventures.

(3) Agar pemakai laporan keuangan venturer memper oleh pema-

ham an yang jelas mengenai aktivitasnya, venturer harus meng-

ungkapkan daftar dan deskripsi bagian partisipasinya yang

signifikan pada joint ventures.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Metode konsolidasi proporsional

(1) Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset PBA

Db. Penyertaan PBA


(2) Pada saat penyertaan PBA digunakan untuk pembangunan/ pembelian

aset.

Tidak ada jurnal.

(3) Pada saat transaksi penyerahan persediaan dari venturer kepada

PBA:

Db. Piutang PBA

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan yang ditangguhkan

Pada prinsipnya keuntungan atau kerugian dari tran saksi penjualan

antara venturer dan PBA belum boleh diakui sampai dengan

terealisasi nya penjualan per sediaan kepada pihak ketiga. Penentuan

nilai penyerahan persediaan dari venturer kepada PBA sesuai dengan

perjanjian (at cost atau cost plus margin).

(4) Pada saat piutang dilunasi oleh PBA:

Db. Kas

Kr. Piutang

Db. Pendapatan yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan

Asumsi: dengan adanya pelunasan piutang oleh PBA dianggap pen-

jual an kepada pihak ketiga sudah di realisasi.




(5) Pada saat transaksi penerimaan persediaan oleh venturer dari PBA:

Db. Persediaan

Kr. Utang PBA

(6) Pada saat konsolidasi (sesuai dengan jurnal konsolidasi)

b) Metode Ekuitas

(1) Sama dengan point (1) sampai (5) dalam metode pro por sional

konsolidasi.

(2) Pada saat pengumuman laba PBA:

Db. Penyertaan PBA

Kr. Pendapatan penyertaan PBA

(3) Pada saat pengumuman rugi PBA:

Db. Kerugian PBA

Kr. Penyertaan PBA

(4) Pada saat penerimaan kas atas laba PBA:

Db. Kas

Kr. Penyertaan PBA

l. Aset Pajak Tangguhan

1) Definisi

a) Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan per-

pajakan, pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.

b) Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang setelah pelunas-

annya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan

pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain

yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

c) Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum

dikurangi beban pajak.

d) Penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau

rugi selama satu periode yang dihitung ber dasarkan peraturan perpajakan

dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

e) Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan

pajak tang guh an yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi

pada satu periode.




f) Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan ter utang atas penghasilan

kena pajak pada satu periode.

g) Kewajiban pajak tangguhan adalah jum lah pajak penghasilan terutang

untuk periode men datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer

kena pajak.

h) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pa jak penghasilan terpulihkan pada

periode men datang sebagai akibat adanya:

(1) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan

(2) sisa kompensasi kerugian.

i) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau

kewajiban dengan dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporer dapat

berupa:

(1) perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang

menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba

fiskal periode men datang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau

nilai tercatat kewajiban tersebut diselesaikan; atau

(2) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan

temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan

dalam penghitungan laba fiskal periode men datang pada saat

nilai ter catat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut

diselesaikan.

j) Dasar pengenaan pajak aset atau kewajiban adalah nilai aset atau

kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penghitungan

laba fiskal.

k) Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak yang dapat berupa:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputus-

an yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.




(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang me-

nentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

(4) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

l) Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

2) Dasar Pengaturan

a) Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban.

Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan

periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk

periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset. (PSAK 46

paragraf 13)

b) Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan

temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbe-

daan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan

untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aset

pajak tangguhan yang timbul dari:

(1) goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai

dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau

(2) pengakuan awal aset atau kewajiban pada suatu transaksi yang:

(a) bukan transaksi penggabungan usaha; dan

(b) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.


c) Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak

tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang

akan datang memadai untuk dikompensasi. (PSAK 46 paragraf 26)

d) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan

tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban

dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku




atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. (PSAK 46

paragraf 30)

e) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi

pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban

yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. (PSAK 46 paragraf 33)

f) Aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (discounted).


g) Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal

neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila

laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian

atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan

kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. (PSAK 46

paragraf 35)

h) Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan

kewajiban lainnya dalam neraca. Aset pajak tangguhan dan kewajiban

pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak

kini. (PSAK 46 paragraf 45)

i) Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban

lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar maka aset

(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban)

lancar. (PSAK 46 paragraf 46)

3) Penjelasan

a) Pengakuan aset pajak tangguhan berarti perseroan akan dapat memulihkan

nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut. Apabila besar kemung kinan

bahwa pemulihan aset akan mengakibatkan pembayaran pajak pada

periode mendatang yang lebih kecil, maka meng haruskan untuk meng-

akui aset pajak tang guhan, dengan beberapa pengecualian.

b) Perseroan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan

kejadian lain sama dengan cara dalam memperlakukan transaksi dan

kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain

yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari

transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.

Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan

atau di kredit kan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi




dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke

ekuitas. Demikian pula, pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan

pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau

goodwill negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.



(1) Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer

yang boleh dikurangkan (nilai basis akuntansi lebih kecil daripada

nilai basis pajak), sepanjang besar kemungkinan perbe da an tersebut

dapat dimanfaat kan untuk mengurangi peng hasilan kena pajak pada

masa yang akan datang.

(2) Transaksi yang tidak diakui sebagai bagian aset pajak tangguh an

yaitu:

(a) goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan;

(b) pengakuan awal aset atau kewajiban dari suatu transaksi yang:

i. bukan merupakan transaksi peng ga bung an usaha; dan

ii. pada saat transaksi tidak mem pe ngaruhi laba akuntansi dan

penghasilan kena pajak.

(3) Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan diakui sebagai aset

pajak tangguhan.

b) Penyajian

(1) Aset pajak harus disajikan ter pisah dari aset lainnya dalam neraca.

(2) Aset pajak tangguhan harus dibedakan dari piutang pajak/pajak

dibayar dimuka.

(3) Aset pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset lancar.

c) Pengungkapan

(1) unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;

(2) jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-

transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;

(3) beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang

diakui pada periode berjalan;

(4) penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak

dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:




(a) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba

akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan

dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau

(b) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang

berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak

yang berlaku.

(5) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perban-

dingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi

sebelumnya;

(6) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer

yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke pe-

rio de berikut, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada

neraca;

(7) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelom-

pok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:

(a) jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada

neraca untuk setiap periode penyajian;

(b) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada

laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari

perubahan jumlah aset atau kewajiban pajak tanguhan yang

diakui pada neraca; dan

(c) untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal

dari:

i. keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan

ii. laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak di-

lanjut kan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah

periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan

keuangan.

(8) jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung peng-

akuannya, jika:

(a) penggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba

fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi

laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah

ada; dan

(b) perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau

periode sebelumnya.




5) Ilustrasi Jurnal

Pada saat timbulnya aset pajak tangguhan (sejum lah pajak penghasilan dapat

diperoleh kembali akibat adanya perbedaan temporer yang dapat kurangkan

pada tanggal neraca):

Db. Beban pajak – pajak kini

Db. Aset pajak tangguhan

Kr. Utang pajak penghasilan

Kr. Beban pajak – penghasilan pajak tangguhan

m. Beban Tangguhan

1) Definisi

Beban tangguhan adalah biaya-biaya yang pada awalnya diakui sebagai aset

tetapi diperkirakan akan menjadi beban selama waktu tertentu atau melalui

operasi normal suatu usaha.

2) Dasar Pengaturan






neraca; atau




b) Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat



paragraf 89)

c) Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti

kepemilikan hak yang masih berlaku. Hak atas tanah, baik baru maupun

perpanjangan atau pembaharuan hak, diakui sebagai Beban Tangguhan.





d) Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah dicatat sebesar biaya perolehan

hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak. (PSAK 47

paragraf 25)

e) Semua Beban Tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum

hak atau umur ekonomik aset tanah, yang mana yang lebih pendek. (PSAK

47 paragraf 26)

f) Semua hak atas tanah, disajikan sebagai Beban Tangguhan Hak Atas Tanah

dalam neraca, terpisah dari Beban Tangguhan yang lain. (PSAK 47 paragraf

29)

3) Penjelasan

a) Beban tangguhan antara lain terdiri dari:

(1) beban pengurusan legal hak atas tanah;

(2) beban pengurusan sertifikasi, misalnya ISO, GMP, dan HCCP;

(3) lain-lain.

b) Beban pengurusan legal hak atas tanah antara lain meliputi:

(1) Biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah,

rencana tata kota.

(2) Biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang.

(3) Biaya notaris, biaya jual beli & PPAT.

(4) Pajak terkait pada jual beli tanah.

(5) Biaya resmi yang harus dibayar ke Kas Negara, untuk perolehan

hak, perpanjangan atau pembaharuan Hak baik status maupun

peruntukan.

c) Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode

tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan

awal operasi dan biaya praoperasi/perintisan usaha.



(1) Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehannya.

(2) Beban tangguhan diamortisasi selama masa manfaatnya.

b) Penyajian

(1) Beban tangguhan disajikan sebagai aset tidak lancar dalam pos

tersendiri sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.




(2) Beban tangguhan pengurusan legal hak atas tanah disajikan secara

terpisah dari beban tangguhan lainnya.

c) Pengungkapan

(1) Rincian beban tangguhan;

(2) Kebijakan amortisasi dan alasan pemilihan kebijakan amortisasi

tersebut;

(3) Untuk beban tangguhan pengurusan legal hak atas tanah, ditambah

pengungkapan mengenai:

(a) keterkaitan dengan aset tetap tanah tertentu;

(b) bila perpanjangan atau pembaharuan hak tidak diperoleh, harus

diungkapkan secara khusus.

5) Ilustrasi Jurnal


Db. Beban tangguhan – hak atas tanah

Kr. Kas dan setara kas/pos terkait

b) Pada saat amortisasi beban tangguhan

Db. Beban amortisasi – beban tangguhan hak atas tanah

Kr. Akumulasi amortisasi – beban tangguhan hak atas tanah

n. Aset Tidak Berwujud

1) Definisi

a) Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifi kasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada

pihak lainnya, atau untuk tujuan adminis tratif.

b) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan

harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis

atas ilmu yang baru.

c) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan

lain nya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat,

produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang meng alami

perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau

pemakaian.




d) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang

dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

2) Dasar Pengaturan

a) Aset tidak berwujud diakui jika:

(1) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh man faat ekonomis

masa depan dari aset tersebut; dan

(2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. (PSAK 19

paragraf 20)

b) Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan,

per usahaan harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat

dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen

atas kondisi ekonomi yang berlaku se panjang masa manfaat aset tersebut.


c) Suatu aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui se besar biaya

perolehan. (PSAK 19 paragraf 23)

d) Muhibah (goodwill) yang dihasilkan secara internal di dalam perusahaan

(internally generated) tidak boleh diakui sebagai aset. (PSAK 19 paragraf

30)

e) Perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari

riset. Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya.


f) Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika

perusahaan dapat memenuhi semua persyaratan berikut ini:

(1) kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga

aset tersebut dapat digunakan atau dijual;

(2) niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut sehingga

dapat digunakan atau dijual;

(3) kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud

tersebut;

(4) cara aset tidak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat eko-

nomis masa depan, yaitu antara lain perusahaan harus mampu menun-

jukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar atas

aset tidak berwujud itu sendiri, atau, jika aset tidak berwujud itu akan




digunakan secara intern, perusahaan harus mampu menunjukkan

kegunaan aset tidak berwujud tersebut;

(5) tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya

untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan meng-

gunakan atau menjual aset tersebut; dan

(6) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait

dengan aset tidak berwujud selama pengembang an nya. (PSAK 19

paragraf 39)

g) Merek, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal, dan hal-hal

sejenis yang substansinya sama tidak boleh diakui sebagai aset tidak

berwujud. (PSAK 19 paragraf 45)

h) Pengeluaran untuk suatu pos aset tidak berwujud diakui sebagai beban

pada saat terjadinya, kecuali:

(1) pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tidak

berwujud yang memiliki kriteria pengakuan (lihat paragraf 20-29);

atau

(2) pos tersebut diperoleh melalui suatu penggabungan usaha yang

berbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud.

Apabila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut (yang termasuk

dalam biaya perolehan akuisisi) merupakan bagian dari muhibah

(goodwill) atau muhibah negatif (negative goodwill) pada tanggal

akuisisi. (PSAK 19 paragraf 50)

i) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya diakui oleh peru sa-

haan sebagai beban dalam laporan keuangan tahunan atau laporan ke-

uangan interim periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari

harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari. (PSAK 19 paragraf

53)

j) Pengeluaran setelah aset tidak berwujud diperoleh (sering disebut “pe-

nge luaran setelah perolehan”) diakui sebagai beban pada saat terjadinya,

kecuali:

(1) pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan

manfaat ekonomis masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada

standar kinerja yang diperkirakan semula; dan

(2) pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara

andal;




(3) Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran

setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset

tidak berwujud. (PSAK 19 paragraf 54)

k) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialoka si-

kan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaat-

nya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak

akan melebihi 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal aset siap digunakan.

Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan. (PSAK 19

paragraf 58)

l) Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi man faat ekonomis

oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal,

maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode

harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lainnya mengizinkan atau meng-

haruskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain. (PSAK 19

paragraf 67)

3) Penjelasan

a) Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) keteridentifikasian;

(2) adanya pengendalian sumber daya; dan

(3) adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika suatu aset tidak me me nuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran

yang dilaku kan untuk mem per oleh atau menciptakan sendiri aset ter-

sebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Na mun, jika aset

tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya

akuisisi, maka unsur tersebut diper laku kan sebagai bagian dari goodwill

yang diakui pada tanggal akuisisi.

b) Pendidikan karyawan

(1) Perseroan mungkin memiliki karyawan terampil atau program, misal-

nya program pelatihan, untuk mendorong para kar yawan agar dapat

menguasai keterampilan yang dibutuhkan.

(2) Perseroan biasanya juga berharap bahwa para karyawan tersebut

menerapkan keterampilannya secara optimal pada perseroan.

(3) Namun, perseroan belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekono-

mis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut




atau dari kegiatan pelatihan se hingga sulit bagi perseroan untuk

menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud.

(4) Dengan alasan yang sama, sulit bagi perseroan untuk menggolongk an

talenta teknis atau mana jemen khusus sebagai aset tidak berwujud,

kecuali perseroan memiliki hak hukum yang memungkin kan nya untuk

meng guna kan atau memperoleh manfaat eko nomis masa depan dari

talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari karakteristik aset tidak

berwujud dipenuhi.

(5) Biaya pendidikan karyawan hanya dapat diakui sebagai aset tidak

berwujud, apabila dipenuhi semua syarat berikut ini:

(a) keteridentifikasian;

(b) memiliki hak hukum yang memungkinkan untuk mengendalikan,

menggunakan, atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan

dari karyawan yang telah dididik tersebut, misalnya berdasarkan

suatu kontrak perjanjian; dan

(c) adanya manfaat ekonomis di masa depan dari hasil pendidikan

tersebut, misalnya, peningkatan pendapatan dari penjualan jasa,

penghematan biaya, atau manfaat lain bagi perseroan.

c) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-

contoh kegiatan riset adalah:

(1) kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;

(2) pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau

pengetahuan lainnya;

(3) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem,

atau jasa; dan

(4) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemung-

kinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.

d) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud

sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang di atur dalam PSAK 19

paragraf 39 (lihat penjelasan di Dasar Pengaturan huruf f). Contoh-

contoh kegiatan pengembangan adalah:

(1) pengembangan piranti lunak komputer;

(2) desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum

produksi;




(3) desain peralatan, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi

baru;

(4) desain, konstruksi, dan operasional pabrik percontohan yang skalanya

tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan

(5) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan,

produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.

e) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri

dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat

dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk

menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk

digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup,

apabila dapat diterapkan:

(1) pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau

dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak ber wujud;

(2) gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai

yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;

(3) pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset

tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten

dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan

(4) overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang

dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada

aset tersebut, contohnya: alokasi dari dep resiasi aset tetap, premi

asuransi, bunga pinjaman, dan rental.

f) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tidak

berwujud yang diciptakan sendiri:

(1) beban penjualan, beban administratif, dan beban overhead lainnya,

kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk mempersiapkan aset

sehingga dapat digunakan;

(2) inefisiensi dan keteridentifikasian kerugian awal operasional secara

jelas yang terjadi sebelum aset yang ber sang kut an mencapai kinerja

yang direncanakan; dan

(3) pengeluaran pelatihan para pegawai untuk mengoperasikan aset.




g) Contoh pengeluaran lainnya yang diakui sebagai beban pada saat

terjadinya adalah:

(1) pengeluaran untuk kegiatan perintisan/biaya perintisan, kecuali

apabila pengeluaran ini termasuk dalam biaya perolehan pos aset

tetap sebagaimana diatur dalam Bagian III.A.3.h: Aset Tetap;

(2) pengeluaran untuk kegiatan pelatihan;

(3) pengeluaran untuk kegiatan periklanan dan promosi; dan

(4) pengeluaran dalam rangka realokasi atau reorganisasi sebagian atau

seluruh perseroan.



(1) Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk

memperoleh aset tersebut sebesar biaya per olehan .

(2) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengem-

bangan yang ditangguhkan.

(3) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah

alokasi yang sistematis.

(4) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban

amortisasi pada saat terjadinya.

b) Penyajian

Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya

dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.

c) Pengungkapan

(1) golongan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak

berwujud lain;

(2) masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;

(3) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode;

(4) unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi

aset tidak berwujud;

(5) rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;




(6) alasan jika amortisasi aset tidak berwujud melebihi 20 (dua puluh)

tahun;

(7) keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak peng guna-

annya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang;

(8) jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak ber wujud;

(9) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengeluaran untuk biaya pengembangan atau memperoleh aset

tak berwujud:

Db. Aset tidak berwujud – beban pengembangan yang ditangguhkan

Db. Aset tidak berwujud


b) Pada saat amortisasi beban pengembangan yang ditangguhkan:

Db. Beban amortisasi

Kr. Akumulasi amortisasi – aset tidak berwujud

c) Pada saat amortisasi aset tidak berwujud:

Db. Beban amortisasi

Kr. Akumulasi amortisasi – aset tidak berwujud.

o. Aset tidak lancar lainnya

1) Definisi

Aset tidak lancar lainnya adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak

digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak secara

material untuk disajikan tersendiri.

2) Dasar Pengaturan

a) Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedang-

kan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat

atau fungsi yang sejenis. (PSAK 1 paragraf 23)









neraca; atau







3) Penjelasan

Contoh aset tidak lancar lainnya, antara lain:

a) kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya;

b) lain-lain.



(1) Aset tidak lancar diakui pada saat diperoleh sebesar harga

perolehan.

(2) Aset yang direklasifikasi dari pos lainnya diakui sebesar nilai yang

terendah.

b) Penyajian

Pos-pos aset tidak lancar lainnya disajikan secara gabungan di neraca

dalam kelompok pos aset tidak lancar lainnya, kecuali jika material

disajikan secara terinci dalam kelompok pos aset tidak lancar lainnya.

c) Pengungkapan

(1) Sifat dan uraian penting dari aset yang bersangkutan;

(2) Alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk

dalam aset tidak lancar lainnya;

(3) Untuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya, alasan dan

maksud pembatasan tersebut.




5) Ilustrasi Jurnal

a) Saat perolehan (pembatasan atas kas dan setara kas)

Db. Aset tidak lancar lainnya – kas dan setara kas yang dibatasi


b) Saat selesainya pembatasan


Kr. Aset tidak lancar lainnya – kas dan setara kas yang dibatasi

c) Saat penggunaan

Db. Utang obligasi/pos terkait lainnya


B. Akuntansi Kewajiban

1. Pengerti an Dan Karakteristi k

a. Kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan

penyelesaiannya diharapkan meng akibatkan arus keluar dari sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomi.

b. Karakteristik dasar kewajiban (liabilities) adalah bahwa perseroan mempunyai

kewajiban (obligation) masa kini. Kewa jiban merupakan suatu tugas dan tanggung

jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak

mengikat atau peraturan perundang-undangan yang disertai jum lah yang terutang

untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat

timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara

hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.

c. Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan mana-

jemen untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan

kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diterima atau telah

membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Perjanjian

yang tak dapat diba tal kan adalah apabila terdapat konsekuensi ekonomi berupa

ke luarnya sumber daya kepada pihak lain apabila gagal untuk memenuhi kewajiban

tersebut.




d. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya mengakibatkan penyerahan/pengorban-

an sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi

tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewa jib an masa kini dapat dilakukan dengan

berbagai cara, misalnya, dengan:

1) pembayaran kas;

2) penyerahan aset lain;

3) pemberian jasa;

4) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau

5) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan

atau membatalkan haknya.

e. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, pem-

belian barang atau penggunaan jasa dapat menimbul kan utang usaha (kecuali

kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman

bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

f. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan mengguna kan estimasi

dalam derajat yang substansial. Secara umum, kewa jiban ini disebut sebagai

kewajiban diestimasi. Dalam pengertian sempit, kewajiban diestimasi semacam

itu tidak di pan dang sebagai kewajiban, karena kewajiban hanya mencakupi

jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian,

definisi kewajiban dalam huruf a mengikuti pen dekatan luas. Jadi, kalau ke wajiban

diestimasi menyangkut kewa jiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam

definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun

jumlahnya hanya diestimasi. Sebagai contoh, kewajiban diestimasi untuk menutup

kewajiban manfaat pensiun karyawan.

g. Kewajiban diakui dalam neraca (laporan posisi keuangan) apabila besar kemungkin-

an pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan

untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah yang harus

diselesaikan dapat diukur dengan andal.

h. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.




i. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional;

atau

2) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tang gal neraca.

j. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan

aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya

pegawai serta biaya operasional lainnya membentuk sebagian modal kerja yang

digunakan dalam siklus operasio nal normal. Pos-pos operasional seperti itu dikla sifi-

kasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

k. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharap kan diselesaikan

dalam jangka waktu siklus operasional normal atau 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca, atau juga bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan

sebagai kewajiban jangka pendek.

l. Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban jangka panjang walaupun

kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari

tanggal neraca apabila:

1) kesepakatan awal perjanjian pin jaman untuk waktu lebih dari 12 (dua belas)

bulan;

2) perseroan bermaksud membiayai kembali kewajib an nya dengan pendanaan

jangka panjang; dan

3) maksud di atas didukung perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan

kem bali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan

disetujui.

2. Pilihan Nilai Wajar Kewajiban Keuangan

a. Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa:

1) kewajiban kontraktual:

a) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada perusahaan lain;

atau

b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan yang

berpotensi tidak menguntungkan;




2) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen

ekuitas yang diterbitkan oleh perseroan dan merupakan:

a) nonderivatif yang perseroan harus atau mungkin diwajibkan untuk mene-

rima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan

oleh perseroan; atau

b) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukar-

kan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah

tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perseroan.

b. Kewajiban keuangan yang merupakan bagian dari instrumen keuangan dikelompok-

kan sebagai “diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” apabila memenuhi

salah satu kondisi:

1) diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; atau

2) ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (pilihan nilai

wajar atau fair value option);

sebagaimana diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan

Pengukuran.

c. Apabila kewajiban keuangan diklasifikasikan dalam kelompok seperti huruf b di

atas, maka perubahan nilai wajar kewajiban keuangan tersebut diakui langsung

sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

d. Pedoman ini tidak memperkenankan perseroan untuk menggunakan pilihan nilai

wajar (fair value option) atas kewajiban keuangan.

3. Biaya Pinjaman

a. Aset yang memenuhi syarat (qualifying asset), dimana biaya pinjaman dapat diakui

sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut, adalah aset yang membutuhkan

waktu yang cukup lama agar siap dipergunakan atau dijual sesuai dengan

tujuannya.

b. Komponen biaya pinjaman

1) bunga;

2) amortisasi diskonto atau premium;

3) amortisasi biaya terkait pinjaman, misalnya biaya konsultan, ahli hukum,

commitment fee, dan sebagainya;

4) selisih kurs pinjaman dalam mata uang asing.




c. Persyaratan kapitalisasi

1) Beban pinjaman bunga diakui sebagai beban pada periode terjadinya, kecuali

dapat dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset lain, misalnya

persediaan, apabila memenuhi persyaratan kapitalisasi biaya pinjaman.

2) Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang dapat

diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi

aset yang memenuhi syarat sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut.

Biaya pinjaman selain itu diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

d. Jumlah kapitalisasi

1) Apabila pinjaman secara spesifik digunakan untuk memperoleh suatu aset

tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh

biaya pinjaman yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi

pendapatan bunga (jika ada) dari investasi sementara dana pinjaman yang

belum digunakan.

2) Apabila pinjaman tidak secara spesifik digunakan untuk memperoleh aset

tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan

dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi

untuk memperoleh aset tersebut. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan

rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari

suatu periode (tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan

untuk perolehan aset tertentu). Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi

dalam periode tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang

terjadi selama periode tersebut.

e. Waktu kapitalisasi

1) Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset

dimulai ketika:

a) pengeluaran untuk aset tersebut telah mulai dilakukan;

b) biaya pinjaman sedang terjadi;

c) aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau

memproduksi aset tersebut sedang berlangsung.

2) Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam sauatu periode yang

cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan,

pembangunan ataupun produksi.




3) Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh,

membangun atau memproduksi aset tersebut sesuai dengan tujuannya secara

substansial telah selesai.

4) Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aset dapat diselesaikan perbagian

dimana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian

lainnya masih dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang

dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja.

4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam

jangka waktu siklus normal operasional perusahaan, atau jatuh tempo dalam jangka

waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

a. utang usaha

b. utang bank jangka pendek

c. beban yang masih harus dibayar

d. utang pajak

e. pendapatan diterima dimuka

f. kewajiban iuran dapenbun dan jamsostek

g. utang antar badan hukum jangka pendek

h. bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo

i. kewajiban imbalan kerja jangka pendek

j. kewajiban diestimasi jangka pendek

k. kewajiban jangka pendek lainnya.

a. Utang Usaha

1) Definisi

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan

barang atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasional.

2) Dasar Pengaturan

a) Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa penge-

luar an sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan

untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang




harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban

(obligation) menurut kontrak yang belum di lak sanakan oleh kedua belah

pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima)

pada umum nya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan.

Namun demikian, kewajiban (obligation) sema cam itu dapat memenuhi

definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan

terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap m e-

menuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban meng-

akibat kan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. (KDPPLK

paragraf 91)

b) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jang ka pendek, jika:

(1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal

operasional perusahaan; atau

(2) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal

neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang. (PSAK 1 paragraf 44)

c) Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca,

jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam

ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. (PSAK 55 paragraf 14)

d) Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas

mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban

keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai

wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara



e) Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh kewajiban keuangan

pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga

efektif. (PSAK 55 paragraf 47)

f) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

g) PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa.




3) Penjelasan

a) Klasifikasi kewajiban jangka pendek

(1) Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang

serupa dengan aset lancar.

(2) Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya

pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal

kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan.

(3) Pos-pos operasi seperti tersebut diatas diklasifikasikan sebagai kewa-

jiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

b) Utang usaha meliputi utang kepada pemasok untuk penga da an bahan

baku dan bahan pelengkap, bangunan, fasilitas pabrik, mesin, alat-alat

fasilitas produksi, instalasi fasilitas produksi, peralatan, kendaraan, dan

sebagainya.

c) Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan

bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto atau premium atas utang usaha

tersebut. Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama

dengan biaya perolehan dan tidak ada amortisasi diskon atau premium.



(1) Utang usaha diakui pada saat:

(a) perseroan telah menerima atau memiliki atau mengendalikan

barang dan jasa yang diterima dari pemasok; dan

(b) timbulnya kewajiban perseroan untuk mem bayar atau menyerah-

kan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Utang usaha dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber

daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut.

(3) Utang usaha berkurang pada saat dilakukan pem bayaran atau

pelunasan.




b) Penyajian

Utang usaha disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek sebesar

jumlah yang harus diselesaikan.

c) Pengungkapan

(1) Rincian jenis dan jumlah masing-masing utang usaha;

(2) Utang usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengadaan barang/penerimaan jasa:

Db. Persediaan

Db. PPN Masukan

Kr. Utang usaha

b) Pada saat pelunasan utang usaha:

Db. Utang usaha


b. Utang Bank Jangka Pendek

1) Definisi

a) Utang bank jangka pendek adalah kewajiban kepada bank atau lembaga

keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang

dari 1 (satu) tahun atau satu siklus normal ope rasional perseroan yang

digunakan untuk pelak sana an kegiatannya.

b) Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung

perseroan sehubungan dengan peminjaman dana.

c) Aset yang memenuhi syarat adalah suatu aset yang membutuhkan

waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan

tujuannya.

2) Dasar Pengaturan


luaran sumber daya yang mengandung man faat ekonomi akan dilakukan

untuk menyelesaikan ke wajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang

harus dise le saikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek, ke wajiban

(obligation) menurut kontrak yang belum dilaksa na kan oleh kedua belah





pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan.

Namun demikian, kewajiban (obligation) semacam itu dapat memenuhi


terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap meme-

nuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban meng-

akibatkan pengakuan aset atau beban yang bersang kutan. (KDPPLK

paragraf 91)





neraca.



c) Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan se bagai kewajib-

an jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam

jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

(1) kesepakatan awal perjanjian pin jam an untuk jangka waktu lebih dari

dua belas bulan;

(2) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan

pendanaan jangka panjang; dan

(3) maksud tersebut pada angka (2) didukung dengan perjanjian pembia-

yaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi

disepakati se belum laporan keuangan disetujui.

Jumlah kewajiban yang di keluar kan dari penyajian dalam kelompok

kewajiban jangka pendek sesuai dengan para graf ini beserta informasi

yang men dukung penyajian ter sebut harus diungkapkan dalam catatan

atas laporan keuangan. (PSAK 1 paragraf 47)

d) Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca,



e) Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas









f) Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh kewajiban keuangan



g) PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

h) PSAK 26: Biaya Pinjaman.

3) Penjelasan


Kewajiban jangka pendek selain yang membentuk modal yang digunakan

sulit dikaitkan dengan siklus operasional berjalan meskipun akan jatuh

tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, misalnya

ceruk an dan utang selain utang dagang.

b) Utang bank jangka pendek terdiri utang kepada bank yang berjangka

pendek, antara lain terdiri dari kredit modal kerja, kredit restrukturisasi

utang, penjualan wesel bayar jangka pendek kepada bank, dan segala

pinjaman jangka pendek lainnya pada bank.

c) Utang bank jangka pendek diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan suku bunga efektif.

(1) Apabila dalam utang bank jangka pendek terdapat provisi dan

sejenisnya. maka harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah

tercatat utang bank jangka pendek tersebut.

(2) Suku bunga efektif ditentukan saat awal perolehan utang bank jangka

pendek.

d) Biaya perolehan diamortisasi utang bank jangka pendek tidak akan

berbeda secara signifikan dengan utang pokok karena jangka waktu yang

pendek, kurang dari satu tahun.

e) Beban bunga

(1) Pembayaran angsuran utang bank jangka pendek dibagi menjadi

pelunasan pokok utang dan beban bunga.




(2) Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pinjaman diper hitung-

kan dengan komponen biaya pinjaman lainnya dengan menggunakan

suku bunga efektif.

(3) Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dapat dilihat di Bagian III.

B.3: Biaya Pinjaman.



(1) Utang bank jangka pendek diakui pada saat utang bank itu segera

jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun dan direncanakan tidak

dijadwalkan kembali.

(2) Utang bank jangka pendek diukur sebesar jumlah rupiah atau nilai

tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada bank

untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

(3) Utang bank jangka pendek berkurang pada saat dilakukan pembayaran

atau pelunasan atau penjadwalan kembali utang bank tersebut.

b) Penyajian

Utang bank jangka pendek disajikan dalam kelompok kewajiban jangka

pendek sebesar biaya perolehan diamortisasi.

c) Pengungkapan

(1) rincian utang bank jangka pendek berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;




bunga efektif;

(5) agunan dan nilai agunan;

(6) lain-lain.




5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan utang bank jangka pendek:


Kr. Utang bank jangka pendek

b) Reklasifikasi utang bank jangka panjang ke kewajiban jangka pendek:

Db. Utang bank jangka panjang

Kr. Utang bank jangka pendek

c) Pelunasan atau pembayaran utang bank jangka pendek:

Db. Utang bank jangka pendek

Db. Beban bunga


d) Kapitalisasi biaya pinjaman (jika memenuhi syarat):

Db. Persediaan/aset tetap/pos aset terkait lainnya

Kr. Beban bunga.

c. Beban yang Masih Harus Dibayar

1) Definisi

Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakru hingga tanggal

neraca. Pada umumnya beban ini belum dibayar karena dokumen penagihan

belum diterima atau akibat jatuh tempo pembayarannya.

2) Dasar Pengaturan


luaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan


harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban

(obligation) menurut kontrak yang belum di lak sanakan oleh kedua belah


pada umum nya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan.

Namun demikian, kewajiban (obligation) sema cam itu dapat memenuhi


terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap m e-

menuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban meng-

akibat kan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. (KDPPLK

paragraf 91)




b) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:




neraca.















3) Penjelasan


(1) Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang

serupa dengan aset lancar.

(2) Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya

pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal

kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan.

(3) Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal

neraca.

b) Beban yang masih harus dibayar antara lain terdiri dari:

(1) beban langganan seperti listrik, telepon, air, gas, majalah, dan surat

kabar;




(2) beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada

tanggal neraca, misalnya beban gaji dan tunjangan.



(1) Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat perseroan menerima

manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi belum melunasinya.

(2) Beban yang masih harus dibayar diakui sebesar jum lah rupiah atau

nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus di serahkan kepada pihak

lain untuk menye lesai kan kewajiban tersebut.

(3) Beban yang masih harus dibayar berkurang pada saat dilakukan

pembayaran atau pelunasan.

b) Penyajian

Beban yang masih harus dibayar disajikan dalam kelom pok kewajiban

jangka pendek sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

c) Pengungkapan

(1) Rincian beban yang masih harus dibayar berdasarkan jenis dan jumlah

masing-masing beban.

(2) Beban yang masih harus dibayar dengan pihak yang mempunyai

hubungan istimewa.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan awal:

Db. Beban gaji/tunjangan/pos beban lainnya

Db. Beban listrik/telepon/pos beban lainnya

Kr. Beban yang masih harus dibayar

b) Pada saat awal periode akuntansi (jurnal balik):

Db. Beban yang masih harus dibayar

Kr. Beban gaji/tunjangan/pos beban lainnya

Kr. Beban listrik/telepon/pos beban lainnya

c) Pada saat pelunasan:

Db. Beban gaji/tunjangan/pos beban lainnya

Db. Beban listrik/telepon/pos beban lainnya

Kr. Kas dan setara kas.




d. Utang Pajak

1) Definisi

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh perseroan dan yang sudah

dipungut oleh perseroan tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

2) Dasar Pengaturan

a) Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa perusahaan

mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban merupakan suatu

tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan

sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut

hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan

perundang-undangan. (KDPPLK paragraf 60)

b) Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa penge-



harus diselesaikan dapat di ukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban

(obligation) me nurut kontrak yang belum di laksanakan oleh kedua belah

pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum di terima)


Namun demikian, kewajiban (obligation) se macam itu dapat memenuhi


terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap me me-

nuhi syarat peng akuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban meng-

akibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. (KDPPLK

paragraf 91)

c) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jang ka pendek, jika:




neraca.



d) Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban...





e) Kewajiban (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelum-

nya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung

dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang

telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. (PSAK 46 paragraf

29)

f) Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan




3) Penjelasan

a) Utang pajak antara lain:

(1) Utang pajak penghasilan (PPh):

(a) Utang PPh Pasal 21;

(b) Utang PPh pasal 23; dan

(c) Utang PPh pasal 29.

(2) Utang pajak pertambahan nilai (PPN).

(3) Utang pajak lainnya, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB).

b) Utang pajak penghasilan badan harus dibayar dan disetorkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c) Besarnya utang pajak pada akhir periode perhitungan final (berdasarkan

Surat Pemberitahuan [SPT] tahunan) ditentukan setelah dikurangi dengan

uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan (SPT masa).

d) Utang PBB disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.


a) Pengakuan

Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah

mewajibkan perseroan untuk membayar/menyetor pajak kepada negara.

b) Pengukuran

(1) Utang pajak berkurang pada saat disetorkan ke kas negara.

(2) Utang pajak dinilai sebesar:

(a) PPh yang dipotong tetapi belum di setor kan ke kas negara;

(b) PPN yang dipotong tetapi belum disetor ke kas negara;




(c) PPh pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT Tahunan;

(d) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan

Peninjauan Kembali;

(e) PBB yang belum dibayar sebesar Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT).

c) Penyajian

Utang pajak disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek sebesar

jumlah yang harus dibayarkan ke Kas Negara.

d) Pengungkapan

(1) rincian utang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan

dibayar/disetorkan ke Kas Negara;

(2) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan utang pajak untuk:

(1) PPh pasal 21 dan 23:

Db. Beban yang terkait

Kr. Utang pajak – PPh pasal 21dan 23


(2) PPh Pasal 29:

Db. Pajak PPh badan

Kr. Uang muka PPh pasal 25

Kr. Utang pajak – PPh pasal 29

(3) PPN pada saat penjualan/sewa:


Kr. PPN keluaran

Kr. Pendapatan sewa

(4) PBB pada saat menerima SPPT:

Db. Pajak PBB

Kr. Utang pajak – PBB




b) Pada saat pembayaran/penyetoran pajak untuk:

(1) PPh pasal 21 dan 23:

Db. Utang pajak - PPh pasal 21 dan 23


(2) PPh pasal 29:

Db. Utang pajak – PPh pasal 29


(3) PPN:

Db. PPN keluaran


Kr. PPN masukan

(4) PBB:

Db. Utang pajak – PBB


e. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi

a) Pendapatan diterima dimuka adalah uang yang diterima dari pihak

lain sehubungan dengan penjualan produk yang akan dilakukan oleh

perseroan di masa depan, tetapi produk tersebut belum diserahkan

kepada pemesan.

b) Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan diterima dimuka

apabila:

(1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal

operasi perseroan; atau


neraca.

2) Dasar Pengaturan

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jang ka pendek, jika:

a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal opera-

sional perusahaan; atau

b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.






3) Penjelasan

a) Pendapatan diterima dimuka sehubungan dengan penjualan produk seperti

uang muka penjualan minyak kelapa sawit dari pemesan/pembeli.

b) Penyelesaian pesanan akan dilakukan dalam siklus normal operasional

perseroan.



(1) Pendapatan diterima dimuka jangka pendek diakui sebagai kewajiban

pada saat penerimaan kas dan setara kas sebesar jumlah yang

diterima.

(2) Pendapatan diterima dimuka jangka pendek berkurang ketika aktivitas

atau penjualan telah dilakukan.

b) Penyajian

Pendapatan diterima dimuka jangka pendek disajikan dalam kelompok

kewajiban jangka pendek sebesar setara nilai aktivitas atau penjualan

yang belum selesai dilakukan.

c) Pengungkapan

(1) rincian pendapatan diterima dimuka jangka pendek;

(2) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan pendapatan diterima dimuka jangka pendek:


Kr. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek

b) Penyelesaian pekerjaan atau penjualan:

Db. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek

Kr. Pendapatan yang terkait




f. Utang antar badan hukum jangka pendek

1) Definisi

a) Utang antar badan hukum jangka pendek adalah utang yang timbul sebagai

akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak yang mempunyai hubungan

istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya, dan akan

diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal neraca.





operasional.


dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau

suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk





dali kan kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat dijalankan

dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan


antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau



2) Dasar Pengaturan
















paragraf 91)





neraca.
















g) PSAK 26: Biaya Pinjaman.

h) PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa.

3) Penjelasan


badan hukum, lembaga, anak perusahaan, dan perusahaan asosiasi

sesama BUMN yang bergerak di bidang perkebunan.

b) Utang antar badan hukum jangka pendek mencakup utang yang timbul

dari transaksi nonusaha antara perseroan dengan perseroan lain, badan




hukum, lembaga, anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang mem-

punyai hubungan istimewa sebagaimana di maksud di huruf a), di mana

akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal neraca.

c) Beban bunga, jika ada:

(1) Pembayaran angsuran utang hubungan istimewa dibagi menjadi




suku bunga efektif.


B.3 Biaya Pinjaman.



(1) Saat pengakuan awal, utang antar badan hukum jangka pendek diakui

pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya,

yaitu:


kan; atau


tersebut.

(2) Selanjutnya, utang antar badan hukum jangka pendek diukur sebesar

biaya perolehan diamortisasi, jika ada amortisasi atas premium,

diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dengan utang tersebut.

b) Penyajian

Utang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban

jangka pendek sebesar jumlah yang harus diselesaikan, yaitu biaya

perolehan diamortisasi.

c) Pengungkapan

(1) rincian utang antar badan hukum berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;







bunga efektif;


utang;

(6) lain-lain.

5) Ilustrasi jurnal

a) Pada saat penerimaan:


Kr. Utang antar badan hukum jangka pendek


Dr. Utang antar badan hukum jangka pendek

Kr. Kas dan setara kas.

g. Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo

1) Definisi

Bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah bagian dari

utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau

akan dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun.

2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)








neraca.







dua belas bulan;



(3) maksud tersebut pada angka (2) didukung dengan perjanjian pem-

biayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi























3) Penjelasan


(1) Kewajiban jangka pendek selain yang membentuk modal yang diguna-

kan sulit dikaitkan dengan siklus operasional berjalan meskipun

akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal

neraca, misalnya bagian dari kewajiban berbunga yang akan jatuh

tempo dalam periode berjalan.

(2) Kewajiban berbunga jangka panjang yang digunakan untuk membiayai

modal kerja dan tidak jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas

bulan meru pakan kewajiban jang ka panjang.

(3) Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam siklus

operasional tahun berikutnya, diharapkan dapat dibiayai kembali atau

diperpanjang kembali sehingga tidak diharapkan adanya penggunaan

modal kerja lancar. Kewajiban seperti itu merupakan bagian dari

pembiayaan jangka panjang perusahaan dan diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang.

(4) Dalam hal tidak terdapat perjanjian mengenai pembiayaan kembali,

maka pembiayaan kembali tidak dapat diasumsikan akan terjadi secara

otomatis sehingga kewajiban harus diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek. Perjanjian kembali harus secara resmi disepakati

sebelum laporan keuangan disetujui yang membuktikan bahwa pada

tanggal neraca substansi kewajiban merupakan kewajiban jangka

panjang.

b) Bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo

(1) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah utang

jangka panjang perseroan kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo

dalam waktu satu tahun.

(2) Utang jangka panjang itu bisa berupa, utang bank jangka panjang,

utang obligasi atau utang sub ordinasi.

(3) Dalam bagian ini juga termasuk porsi utang bank jangka panjang yang

akan segera jatuh tempo, dan tidak termasuk dalam Bagian III.B.4.b:

Utang Bank Jangka Pendek yang hanya mencakup utang yang berasal

dari bank yang bersifat jangka pendek.




c) Bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo diukur sebesar

biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

(1) Apabila dalam bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh

tempo terdapat provisi, diskonto, premium dan sejenisnya, maka

harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah tercatat utang bank

jangka pendek tersebut.

(2) Suku bunga efektif ditentukan saat awal perolehan kewajiban jangka

panjang yang segera jatuh tempo.

d) Beban bunga

(1) Pembayaran angsuran bagian kewajiban jangka panjang yang segera

jatuh tempo dibagi menjadi pelunasan pokok utang dan beban

bunga.

(2) Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pinjaman diperhitun g-


suku bunga efektif.





(1) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo diakui pada

saat kewajiban itu segera jatuh tempo dalam waktu satu tahun

dan direncanakan tidak dijadwalkan kembali sebesar jumlah bagian

kewajiban jangka pan jang yang segera jatuh tempo dalam waktu satu

tahun.

(2) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo berku rang pada

saat dilakukan pembayaran atau pelunasan atau penjadwalan kembali

kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo.

b) Penyajian

(1) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo disajikan sebagai

kewajiban jangka pendek;

(2) Jumlah yang disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar/jatuh

tempo.




c) Pengungkapan

(1) rincian kewa jiban jangka panjang yang segera jatuh tempo berdasar-

kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;




bunga efektif;

(5) agunan;

(6) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke kewajiban jangka pendek:

Db. Kewajiban jangka panjang terkait

Kr. Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo

b) Pada saat pembayaran angsuran:

Db. Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo

Db. Beban bunga (dihitung dengan suku bunga efektif)


c) Pada saat kapitalisasi biaya pinjaman, jika ada:

Db. Persediaan/aset tetap/pos aset lainnya

Kr. Beban bunga (dihitung dengan suku bunga efektif)

d) Pada saat pelunasan:

Db. Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo


h. Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Pendek

1) Definisi

a) Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon

pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas) yang jatuh tempo




dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat

pekerja memberikan jasa.

b) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban atas imbalan

kerja (selain pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis

ekuitas) yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir

periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

2) Dasar Pengaturan

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jang ka pendek, jika:




neraca.



b) Kewajiban diestimasi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut

dipenuhi:

(1) perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun

bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;

(2) besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut

meng akibat kan arus keluar sumber daya; dan

(3) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat

dibuat. (PSAK 57 paragraf 15)

c) Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu

periode akuntansi, perusahaan harus mengakui jumlah tak-terdiskonto

(undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan

untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut:

(1) sebagai kewajiban (beban terakru), setelah dikurangi jumlah yang

telah dibayar. Apabila jumlah yang dibayar melebihi jumlah tak-

terdiskonto dari imbalan tersebut, perusahaan harus mengakui

kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sejauh

pembayaran tersebut akan menimbulkan, misalnya, pengurangan

pembayaran di masa depan atau pengembalian kas; atau




(2) sebagai beban, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan

imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (lihat,

misalnya, PSAK 14: Persediaan, dan PSAK 16 : Aset Tetap). (PSAK 24

paragraf 11)

3) Penjelasan

a) Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:

(1) upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;

(2) cuti berimbalan jangka pendek dimana ketidakhadiran diperkirakan

terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat

pekerja memberikan jasanya;

(3) utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan

(4) imbalan nonmoneter untuk pekerja, seperti imbalan kesehatan,

rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma

atau melalui subsidi.

b) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek dihitung dengan dasar yang tak-

terdiskonto (undiscounted basis).

c) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek antara lain terdiri dari:

(1) Utang gaji/honor/insentif pegawai;

(2) Utang bonus/imbalan jasa/tantiem;

(3) Utang dana pensiun;

(4) Kewajiban diestimasi imbalan kerja jangka pendek;

(5) Kewajiban imbalan pascakerja jangka panjang yang akan jatuh

tempo.

d) Utang tantiem yang merupakan pembagian insentif kepada direksi dan

komisaris ditetapkan oleh RUPS, yang dapat dihitung dari laba bersih dan

dibebankan pada periode yang bersangkutan.

e) Utang dana pensiun adalah utang iuran pensiun yang ditanggung oleh

perseroan, sebagai pemberi kerja, yang telah jatuh tempo dan belum

dibayarkan kepada perseroan dana pensiun.

f) Utang diestimasi imbalan kerja jangka pendek adalah utang atas imbalan

kerja jangka pendek yang waktu dan jumlahnya belum pasti.




g) Contoh dari kewajiban imbalan kerja jangka pendek antara lain utang

iuran Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) dan iuran Jamsostek yang

diakru pada tanggal neraca.



(1) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat pegawai

telah memberikan jasanya kepada perseroan dalam suatu periode

akuntansi.

(2) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak-

terdiskonto (undiscounted amount).

(3) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek berkurang pada saat di-

bayarkan.

b) Penyajian

Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam kelompok kewa-

jiban jangka pendek sebesar jumlah tidak terdiskonto.

c) Pengungkapan

(1) rincian kewajiban imbalan kerja jangka pendek berdasarkan jenis-

nya;

(2) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan kewajiban imbalan kerja jangka pendek:

(1) Utang gaji/honor/insentif pegawai:

Db. Beban pegawai

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek

(gaji/honor/insentif pegawai)

(2) Utang tantiem/bonus/imbalan jasa:

Db. Beban pegawai

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek (tantiem/bonus/imbalan

jasa)

(3) Utang iuran dana pensiun:

Db. Beban pegawai

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek – utang iuran Dapenbun




(4) Utang iuran Jamsostek

Db. Beban pegawai

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek – utang iuran Jamsostek

(5) Kewajiban diestimasi imbalan kerja jangka pendek:

Db. Beban pegawai

Kr. Kewajiban diestimasi imbalan kerja

Pada awal periode berikutnya dilakukan jurnal balik.

b) Pada saat pembayaran/penyelesaian utang imbalan kerja jangka pendek:

(1) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek (gaji/honor/insentif pe-

gawai):

Db. Utang gaji/honor/insentif pegawai


(2) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek (tantiem/bonus/imbalan

jasa):

Db. Utang tantiem/bonus/imbalan jasa


(3) Utang iuran dana pensiun:

Db. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek – utang iuran Dapenbun


(4) Utang iuran Jamsostek

Db. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek – utang iuran Jamsostek


(5) Kewajiban diestimasi imbalan kerja jangka pendek:

Db. Kewajiban diestimasi imbalan kerja


i. Kewajiban Diestimasi Jangka Pendek

1) Definisi

a) Kewajiban diestimasi

(1) Kewajiban diestimasi adalah kewajiban perseroan yang jumlah dan

waktunya belum pasti.




(2) Kewajiban diestimasi jangka pendek adalah kewajiban perseroan

yang jumlah dan waktunya belum pasti serta dibentuk untuk estimasi

pengeluaran dalam jangka pendek (diperkirakan akan diselesaikan

dalam jangka waktu satu siklus normal operasi perseroan atau jatuh

tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca).

(3) Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak

legislasi atau peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan

produk hukum lainnya.

(4) Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan

perusahaan yang dalam hal ini:

(a) berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah

dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, perusahaan

telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan

akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

(b) akibatnya, perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat dan

sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan

tanggung jawab tersebut.

b) Kewajiban kontinjensi adalah:

(1) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keber-

adaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu

peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada

dalam kendali perusahaan; atau

(2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi

tidak diakui karena:

(a) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) perusahaan

mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat eko no-

mis (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menye-

lesaikan kewajibannya; atau

(b) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

c) Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa



dalam kendali perusahaan.




2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)



operasi perusahaan; atau

(2) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai ke wajiban

jangka panjang.



c) PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset

Kontinjensi.

3) Penjelasan


(1) Kewajiban diestimasi jangka pendek diakui sebagai kewajiban

(dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena kewajiban diesti-

masi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan

besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut, dimana penyelesaian kewajiban

tersebut akan dilakukan dalam jangka pendek.




(2) Penyelesaian kewajiban dalam jangka pendek apabila:

(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus

normal operasi perseroan; atau

(b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal

neraca.

(3) Kewajiban kini, atas dasar bukti-bukti, apabila besar kemungkinan

telah ada pada tanggal neraca, perseroan mengakui kewajiban

diestimasi.

(4) Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut

peristiwa mengikat. Dalam suatu peristiwa mengikat, perseroan tidak

mempunyai alternatif realistik selain menyelesaikan kewajiban yang

timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika:

(a) penyelesaian kewajiban dipaksakan secara hukum; atau

(b) dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin

berupa tindakan perseroan) menimbulkan harapan kuat dan

sah pada pihak lain bahwa perseroan akan bertanggung jawab

terhadap kewajiban tersebut.

(5) Suatu peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban

konstruktif. Namun pada kemudian hari peristiwa tersebut dapat

menimbulkan kewajiban konstruktif karena:

(a) perubahan perundang-undangan; atau

(b) tindakan perseroan, misalnya, ketika perseroan mempublikasikan

suatu pengumuman secara jelas.

(6) Arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap

sebagai suatu “kemungkinan besar” jika kemungkinan terjadinya

peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya

peristiwa tersebut.

(7) Apabila tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban masa

kini telah ada, perseroan mengungkapkan kewajiban kontinjensi.

Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika kemungkinan arus

keluar sumber daya kecil.

(8) Apabila terdapat sejumlah kewajiban serupa, misalnya garansi

atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa; kemungkinan

arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut




ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu

golongan kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sumber

daya untuk tiap-tiap unsur kewajiban (yang menyusun golongan

kewajiban) tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar

arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan golongan kewajiban

secara keseluruhan. Apabila hal itu terjadi, kewajiban diestimasi

diakui dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi.

(9) Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan

laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan ke-

uangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada kewajiban diestimasi,

karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan sebagian besar pos-pos neraca lainnya. Kecuali

pada beberapa kasus yang sangat jarang, perseroan akan mampu

menetapkan kisaran hasil dari berbagai peristiwa. Oleh karena itu,

dalam mengakui kewajiban diestimasi, perseroan dapat membuat

estimasi kewajiban secara cukup andal.

(10) Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, yaitu jika estimasi yang andal

tidak dapat dibuat, suatu kewajiban tidak dapat diakui. Kewajiban

tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi.

(11) Kerugian operasi masa depan

(a) Kewajiban diestimasi tidak boleh diakui untuk kerugian masa

depan.

(b) Perkiraan kerugian masa depan merupakan indikasi terjadi pe-

nurunan nilai untuk aset tertentu.

(12) Kontrak memberatkan

(a) Apabila perseroan terikat kontrak memberatkan, kewajiban kini

menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai kewajiban

diestimasi.

(b) Kontrak memberatkan merupakan kontrak yang menimbulkan

biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban

menurut kontrak tersebut, dan melebihi manfaat yang akan

diperoleh.

(c) Sebelumnya, perseroan mengakui kerugian karena penurunan

nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut.




(13) Restrukturisasi

(a) Kewajiban konstruktif muncul apabila memenuhi seluruh per-

syaratan berikut:

i. perseroan memiliki rencana formal terperinci restrukturisasi

yang sekurang-kurangnya:

(i) usaha atau bagian yang terlibat;

(ii) lokasi utama yang terpengaruh;

(iii) lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan

menerima kompensasi akibat pemutusan hubungan

kerja;

(iv) pengeluaran yang akan terjadi; dan

(v) waktu implementasi.

ii. menimbulkan harapan kuat dan sah pihak-pihak yang ter-

kena dampak restrukturisasi bahwa perseroan akan melak-

sanakan restrukturisasi dengan memulai rencana atau

mengumumkan pokok-pokok rencana.

(b) Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu ope-

rasi hingga perseroan membuat perjanjian penjualan yang

mengikat.

(c) Kewajiban diestimasi restrukturisasi hanya mencakup pengeluar-

an langsung dari restrukturisasi, yaitu:

i. benar-benar dikeluarkan dalam restrukturisasi; dan

ii. tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlanjut.

b) Aset dan kewajiban kontinjensi

(1) Kewajiban kontinjensi tidak diakui, tetapi diungkapkan kecuali

kemungkinan kecil terjadi arus keluar sumber daya.

(2) Pengungkapan tersebut meliputi uraian ringkas mengenai kewajiban

kontinjensi, dan apabila praktis:

(a) estimasi dampak keuangan;

(b) indikasi ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu;

(c) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.




(3) Aset kontinjensi tidak boleh diakui, tetapi diungkapkan apabila

terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan

diperoleh perseroan.

c) Contoh dari peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban diestimasi atau

kewajiban kontinjensi adalah penjaminan yang diberikan oleh perseroan

atas utang petani plasma kepada bank.



(1) Kewajiban diestimasi harus diakui pada apabila ketiga kondisi berikut

ini dipenuhi:

(a) perseroan memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun

bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu;

(b) besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut

mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan

(c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat

dibuat.

(2) Kewajiban diestimasi dinilai berdasar hasil estimasi terbaik penge-

luaran yang diperlukan untuk menyele sai kan kewajiban kini pada

tanggal neraca.

(3) Kewajiban diestimasi harus ditelaah setiap tanggal neraca dan di-

sesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika

arus keluar sumber daya untuk menye le sai kan kewajiban kemungkinan

tidak terjadi, kewajiban di estimasi tersebut harus dibatal kan.

b) Penyajian

Utang diestimasi jangka pendek lainnya disajikan dalam kelompok

kewajiban jangka pendek sebesar estimasi jumlah yang akan dibayarkan.

c) Pengungkapan

(1) Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi jangka pendek, perseroan

harus mengungkapkan:

(a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;

(b) kewajiban diestimasi tambahan yang dibuat dalam periode

ber sangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada kewajiban

diestimasi yang ada;




(c) jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan

pada kewajiban diestimasi selama periode bersangkutan;

(d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode

bersangkutan; dan

(e) peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini

yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap

perubahan tingkat diskonto.

Informasi komparatif tidak diharuskan.

(2) Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, perseroan harus mengungkap-

kan pula:

(a) uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan

saat arus keluar sumber daya terjadi;

(b) indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar

tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi

yang memadai, perseroan harus mengungkapkan asumsi utama

yang mendasari prakiraan peristiwa masa datang; dan

(c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menye-

butkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian

tersebut.

5) Ilustrasi jurnal

a) Pada saat pengakuan utang diestimasi jangka pendek:


Kr. Kewajiban diestimasi jangka pendek


Db. Kewajiban diestimasi jangka pendek

Kr. Kas atau setara kas

Apabila terjadi selisih jumlah penyelesaian dengan jumlah estimasi maka

diakui sebagai penambah atau pengurang beban periode berjalan.




j. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi

Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan pos yang dimak sudkan untuk

menampung kewajiban-kewajiban perseroan yang tidak dapat digolongkan

ke dalam salah satu pos kewajib an jangka pendek yang ada dan tidak cukup

material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

2) Dasar Pengaturan








neraca.






3) Penjelasan

a) Termasuk dalam pos kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban-

kewajiban selain utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang bank

jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, utang

pajak, kewajiban imbalan kerja jangka pendek, kewajiban diestimasi, dan

pendapatan diterima dimuka.

b) Pos dalam kewajiban jangka pendek lainnya dengan jumlah yang cukup

material dapat disajikan dalam pos tersendiri, seperti bunga yang masih

harus dibayar.






(1) Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat terjadinya kewajiban

sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang

harus diserahkan kepada pihak lain untuk menye lesaikan kewajiban

tersebut.

(2) Kewajiban jangka pendek lainnya ber kurang pada saat dilakukan

pembayar an atau pelunasan.

b) Penyajian

(1) Kewajiban jangka pendek lainnya disajikan dalam kelompok kewajiban

jangka pendek.

(2) Jumlah yang disajikan sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau

diselesaikan.

c) Pengungkapan

Rincian kewajiban jangka pendek lainnya.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan:


Kr. Kewajiban jangka pendek lainnya

b) Pada saat diselesaikannya:

Db. Kewajiban jangka pendek lainnya


5. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban selain yang termasuk sebagai

kewajiban jangka pendek seperti yang dijelaskan di atas.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

a. utang kepada pemerintah

b. utang antar badan hukum jangka panjang

c. utang bank jangka panjang

d. utang sewa pembiayaan

e. utang medium term note




f. utang obligasi

g. kewajiban imbalan kerja jangka panjang

h. kewajiban diestimasi jangka panjang

i. kewajiban pajak tangguhan

j. kewajiban jangka panjang lainnya

a. Utang kepada Pemerintah

1) Definisi

a) Utang kepada pemerintah adalah utang yang timbul dari pemberian

pinjaman oleh pemerintah yang bersumber dari penerusan pinjaman.

b) Penerusan pinjaman adalah pinjaman yang berasal dari dalam dan luar

negeri kepada BUMN/perseroan terbatas atau yang dipersamakan.

2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)





neraca.






c) Kewajiban berbunga jang ka panjang tetap diklasifikasikan se bagai kewa-

jiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo

dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

(1) kesepakatan awal perjanjian pin jaman untuk jangka waktu lebih dari

dua belas bulan;

(2) perusahaan ber maksud membiayai kembali kewajibannya dengan



biayaan kem bali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi

disepakati sebe lum laporan keuangan disetujui.

Jumlah ke wajib an yang dike luar kan dari penyajian dalam kelompok

kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini beserta informasi

yang men dukung penyajian tersebut harus diungkapkan dalam catatan










3) Penjelasan

a) Utang kepada pemerintah yang dimaksud di sini adalah utang yang berasal

dari penerusan pinjaman.

b) Penyelesaian utang kepada pemerintah dapat berbentuk:

(1) pelunasan;

(2) penjadwalan kembali yang mengakibatkan perubahan besaran

pembayaran pokok utang, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen,

denda, dan biaya lainnya;

(3) perubahan persyaratan baik sebagian atau seluruh persyaratan

pinjaman kecuali jangka waktu pinjaman;




(4) dikonversi menjadi penyertaan modal negara (kekayaan negara yang

dipisahkan) dengan mengubah utang kepada pemerintah menjadi

modal apabila tidak dapat dilakukan penjadwalan kembali atau

perubahan persyaratan, dimana diikuti dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah untuk mencatat penyertaan modal negara tersebut;

(5) dihapuskan sebagian atau seluruhnya apabila tidak bisa dijadwalkan

kembali, diubah persyaratan atau dikonversi menjadi penyertaan

modal negara, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

c) Beban bunga:

(1) Pembayaran angsuran utang kepada pemerintah dibagi menjadi


(2) Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pinjaman diperhitung-


suku bunga efektif.





(1) Saat pengakuan awal, utang kepada pemerintah diakui pada saat

penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya, yaitu

sebesar rupiah jumlah yang diserahkan.

(2) Selanjutnya, utang kepada pemerintah diukur sebesar biaya peroleh-

an diamortisasi (jika ada amortisasi atas premium, diskon atau

biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan utang

tersebut).

b) Penyajian

Utang kepada pemerintah disajikan dalam pos kewajiban jangka pan-

jang sebesar nilai kini jumlah yang harus dibayar (biaya perolehan

diamortisasi).

c) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

(1) rincian utang kepada pemerintah berdasar kan jenis dan jumlah;






di masa mendatang;




bunga efektif;


utang;

(6) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal



Kr. Utang kepada pemerintah

b) Pada saat pengakuan bagian utang pemerintah yang akan jatuh tempo:

Dr. Utang kepada pemerintah

Kr. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah


(1) Pelunasan/Dilunasi

Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah


(2) Penjadwalan kembali

Tidak ada jurnal

(3) Konversi menjadi Penyertaan Modal Negara

Db. Utang kepada pemerintah

Kr. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah


Kr. Penyertaan Modal Negara

(4) Penghapusan sebagian atau seluruh


Kr. Keuntungan penghapusan utang kepada pemerintah




b. Utang Antar Badan Hukum Jangka Panjang

1) Definisi

a) Utang antar badan hukum jangka panjang adalah utang yang timbul

sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak yang mempunyai

hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya,

dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal neraca.





operasional.


de ngan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau

sua tu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk








antarperusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau



2) Dasar Pengaturan
















paragraf 91)





neraca.



c) Kewajiban berbunga jang ka panjang tetap diklasifikasikan se bagai kewajib-




dua belas bulan;






Jumlah ke wajib an yang dike luar kan dari penyajian dalam kelompok

kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini beserta informasi

yang men dukung penyajian tersebut harus diungkapkan dalam catatan










h) PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa.




3) Penjelasan


badan hukum, lembaga, anak perusahaan dan perusahaan asosiasi sesama

BUMN yang bergerak di bidang perkebunan.

b) Utang antar badan hukum jangka panjang mencakup utang yang timbul dari

transaksi nonusaha antara badan hukum, lembaga, anak perusahaan dan

perusahaan asosiasi yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana

di maksud di huruf a), di mana akan diselesaikan lebih dari satu periode

setelah tanggal neraca.

c) Beban bunga, jika ada:

(1) Pembayaran angsuran utang antar badan hukum dibagi menjadi


(2) Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pinjaman diperhitung-


suku bunga efektif.

d) Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dapat dilihat di Bagian III.B.3:

Biaya Pinjaman.



(1) Saat pengakuan awal, utang antar badan hukum jangka panjang diakui

pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya,

yaitu:


kan; atau


tersebut.

(2) Selanjutnya, utang antar badan hukum jangka panjang diukur sebesar

biaya perolehan diamortisasi, jika ada amortisasi atas premium,

diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dengan utang tersebut.

b) Penyajian

Utang antar badan hukum jangka panjang disajikan dalam pos kewajiban

jangka panjang sebesar jumlah yang harus diselesaikan (biaya perolehan

diamortisasi).




c) Pengungkapan


(1) rincian utang antar badan hukum berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;




bunga efektif;

(5) rincian nama pihak yang memiliki antar badan hukum, dan jumlah

utang;

(6) lain-lain.

5) Ilustrasi jurnal



Kr. Utang antar badan hukum jangka panjang

b) Pada saat pengakuan bagian utang antara badan hukum yang akan jatuh

tempo:

Dr. Utang antar badan hukum jangka panjang

Kr. Bagian jangka pendek utang antar badan hukum jangka panjang


Dr. Bagian jangka pendek utang antar badan hukum jangka panjang


c. Utang Bank Jangka Panjang

1) Definisi

Utang bank jangka panjang adalah kewajiban kepada bank atau lembaga ke-

uangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode lebih dari satu

tahun atau satu siklus normal operasional perseroan, mana yang lebih panjang

yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perseroan.




2) Dasar Pengaturan











nuhi syarat peng akuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengaki-

batkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. (KDPPLK paragraf

91)





neraca.



c) Kewajiban berbunga jang ka panjang tetap diklasifikasikan se bagai kewajib-




dua belas bulan;






Jumlah ke wajib an yang dike luar kan dari penyajian dalam kelompok kewa-

jiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini beserta informasi yang

men dukung penyajian tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan. (PSAK 1 paragraf 47)












3) Penjelasan

a) Fitur utang bank jangka panjang

(1) Utang bank jangka panjang adalah utang kepada bank atau lembaga

keuangan lain yang berjangka panjang, antara lain adalah kredit

investasi, kredit pembiayaan bersama, kredit restrukturisasi utang,

penjualan wesel bayar jangka panjang kepada bank dan segala

pinjaman jangka panjang pada bank lainnya.

(2) Utang kepada bank dapat berupa pinjaman bank dengan suku bunga

tetap atau mengambang (fixed or floating interest rate), dan umumnya

dengan suku bunga mengambang.

(3) Perjanjian pinjaman bank umumnya mempunyai kesamaan karak-

teristik, yaitu:

(a) mempunyai waktu jatuh tempo satu sampai sepuluh tahun;

(b) adanya cicilan secara periodik, seperti setiap tiga bulan, enam

bulan atau tahunan, selama periode pinjaman; dan

(c) umumnya dengan jaminan aset riil atau properti.

(4) Selain meminta jaminan dari perseroan sebagai debitur, bank sebagai

kreditur membuat pembatasan-pembatasan (debt covenants) yang

termuat dalam perjanjian, seperti:

(a) kebutuhan modal kerja minimal, baik dalam rasio atau jumlah

tertentu;

(b) pinjaman tambahan, dimana biasanya diperlukan persetujuan

dari bank sebelum membuat pinjaman tambahan kepada pihak

lain;

(c) laporan keuangan periodik;




(d) manajemen, dimana diperlukan persetujuan dari bank untuk

mengganti posisi manajemen tertentu.

b) Utang bank jangka panjang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan suku bunga efektif.

(1) Apabila dalam utang bank jangka panjang terdapat provisi, biaya

legal, dan sejenisnya maka harus diperhitungkan dalam menentukan

jumlah tercatat utang bank jangka panjang tersebut.

(2) Suku bunga efektif ditentukan saat awal perolehan utang bank jangka

panjang.

c) Beban bunga

(1) Pembayaran angsuran utang bank jangka panjang dibagi menjadi




suku bunga efektif.





(1) Utang bank jangka panjang diakui pada saat:


kas dan setara kas yang diterima dari bank/lembaga keuangan;

(b) timbulnya kewajiban perseroan untuk membayar atau menyerah-


jangka lebih dari satu tahun atau satu siklus normal operasional

perseroan, mana yang lebih panjang.

(2) Utang bank jangka panjang dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai

tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain

untuk menyelesaikan kewajiban tersebut (biaya perolehan diamor-

tisasi dengan suku bunga efektif).

(3) Utang bank jangka panjang berkurang pada saat:

(a) utang tersebut jatuh tempo kurang dari satu tahun atau satu

siklus normal operasional (direklasifikasi ke utang bank jangka

pendek); atau

(b) bank menghapuskan kewajiban tersebut.




b) Penyajian

Utang bank jangka panjang disajikan dalam kelompok kewajiban

jangka panjang sebesar jumlah yang harus dibayarkan (biaya perolehan

diamortisasi dengan suku bunga efektif).

c) Pengungkapan


(1) rincian utang bank jangka panjang berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;




bunga efektif;

(5) agunan;

(6) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan awal:


Kr. Utang bank jangka panjang

b) Reklasifikasi utang bank jangka panjang ke kewajiban jangka pendek:

Db. Utang bank jangka panjang

Kr. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo

c) Pembayaran angsuran:

Db. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo



d) Pembayaran utang bank yang telah jatuh tempo:






d. Utang Sewa Pembiayaan

1) Definisi

a) Utang sewa pembiayaan adalah kewajiban kepada perusahaan pembiaya-

an (lessor) sebagai akibat perjanjian sewa pembiayaan (finance lease)

yang dilakukan oleh perseroan (lessee) untuk pelaksanaan kegiatan

operasional.

b) Sewa (lease) adalah suatu perjanjian dimana perusahaan pembiayaan

(lessor) memberikan hak kepada perseroan (lessee) untuk menggunakan

suatu aset selama periode waktu yang disepakati, dan sebagai imbalannya,

perseroan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada

perusahaan pembiayaan.

c) Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara

substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan

suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak

dialihkan.

d) Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)








neraca.







dua belas bulan;



(3) maksud tersebut pada angka (2) didukung dengan perjanjian pembia-

yaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi






d) Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset

dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar

nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari

nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang

digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum

adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara

praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental

lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam

jumlah yang diakui sebagai aset. (PSAK 30 paragraf 16)

e) Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupa-

kan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.

Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa

sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga

periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Rental kontinjen dibebankan

pada periode terjadinya. (PSAK 30 paragraf 21)




3) Penjelasan

a) Utang sewa pembiayaan timbul dari perjanjian sewa yang diklasifikasikan

dalam sewa pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan pada Bagian III.

A.3.i: Aset Sewaan.

b) Kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai

sewa operasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



(1) Utang sewa diakui pada saat awal masa sewa.

(2) Utang sewa diakui sebesar:

(a) nilai wajar aset sewaan; atau

(b) nilai kini dari pembayaran sewa minimum (jika nilai kini lebih

rendah dari nilai wajar).

(3) Selisih pembayaran dan pokok kewajiban diakui sebagai beban

keuangan (beban bunga).

(4) Beban bunga yang memenuhi persyaratan dapat dikapitalisasi ke

aset yang terkait sebagaimana dijelaskan pada Bagian III.B.3: Biaya

Pinjaman.

b) Penyajian

Utang sewa disajikan dalam kelompok kewajiban jangka panjang secara

terpisah dari kewajiban lainnya.

c) Pengungkapan

(1) Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa

mendatang pada tanggal neraca, dengan nilai kininya.

(2) Total pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada tanggal

neraca, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut:

(a) sampai dengan satu tahun;

(b) lebih dari satu tahun sampai lima tahun;

(c) lebih dari lima tahun.

(3) Sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;




(4) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum oper-sewa di masa

mendatang dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada

tanggal neraca.

(5) Deskripsi umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi,

tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

(a) dasar penentuan sewa kontinjen;

(b) ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi per-

panjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya;

dan

(c) pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa. Jumlah rincian

utang sewa pembiayaan.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pengakuan awal:

Db. Aset sewaan

Kr. Utang sewa pembiayaan

b) Reklasifikasi ke kewajiban jangka pendek:

Db. Utang sewa pembiayaan

Kr. Bagian jangka pendek dari utang sewa pembiayaan

c) Saat pembayaran angsuran:

Db. Bagian jangka pendek dari utang sewa pembiayaan

Db. Beban bunga


d) Saat akhir masa sewa (aset sewa dapat menjadi milik perseroan):

Db. Aset tetap/pos aset terkait

Kr. Aset sewaan

e. Utang Medium Term Note

1) Definisi

Utang medium term note (MTN) atau surat utang jangka menengah adalah

surat utang yang memiliki jangka waktu antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh)

tahun, namun masanya bisa saja hanya 1 (satu) tahun.




2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)





neraca.



c) Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan se bagai kewa-

jiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo

dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:


dua belas bulan;



(3) maksud tersebut pada angka (2) didukung dengan perjanjian

pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang

resmi disepakati se belum laporan keuangan disetujui.






















3) Penjelasan

a) Karakteristik MTN

(1) Umumnya MTN ini menggunakan suku bunga mengambang dengan

mengacu pada suatu acuan suku bunga yang dikenal dalam dunia

keuangan internasional misalnya MTN yang diterbitkan dalam mata

uang euro maka akan digunakan patokan suku bunga Euribor (Euro

Interbank Offered Rate) sebagai acuan fluktuasi bunga.

(2) Di Indonesia istilah MTN ini digunakan secara umum dalam berbagai

peraturan yang ada, yang berarti surat hutang yang dikeluarkan oleh

perusahaan terdaftar kepada Pemegang MTN untuk jangka waktu

tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan.

(3) Suku bunga MTN dalam denominasi rupiah ini biasanya menggunakan

acuan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

(4) Program MTN adalah merupakan program pendanaan yang digunakan

oleh perseroan untuk memperoleh utang secara teratur. Program ini

dapat melibatkan lebih dari satu penerbit walaupun masing-masing

penerbitan adalah berdiri sendiri hingga jumlah tertentu yang

diperbolehkan.

(5) Keuntungan perseroan adalah tidak perlu menyiapkan dokumen-

dokumen hukum secara secara lengkap setiap kali akan menerbitkan




MTN, dimana hal ini akan menjadikan pembiayaan utang menjadi

mudah dan murah.

b) Utang MTN diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan meng-

guna kan suku bunga efektif.

(1) Biaya-biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ter-

masuk dalam biaya perolehan diamortisasi tersebut, misalnya biaya

legal, penjamin emisi, dan sebagainya.

(2) Premium atau diskonto termasuk dalam perhitungan biaya perolehan

diamortisasi.

(3) Suku bunga efektif ditentukan saat awal penerbitan MTN.

c) Beban bunga

(1) Pembayaran bunga MTN yang merupakan bagian dari biaya pinjaman

diperhitungkan dengan komponen biaya pinjaman lainnya dengan

meng gunakan suku bunga efektif sebagai beban bunga yang sebenar-

nya.

d) Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dapat dilihat di Bagian III.B.3:

Biaya Pinjaman.



(1) Utang MTN diakui pada saat:


kas dan setara kas yang diterima dari pembeli;





(2) Utang MTN dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber

daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menye-

lesaikan kewajiban tersebut (biaya perolehan diamortisasi dengan

suku bunga efektif).

(3) Utang MTN berkurang pada saat utang tersebut jatuh tempo kurang

dari satu tahun atau satu siklus normal operasional (direklasifikasi ke

bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo.




b) Penyajian

Utang MTN disajikan dalam kelompok kewajiban jangka panjang sebesar

jumlah yang harus dibayarkan (biaya perolehan diamortisasi dengan suku

bunga efektif).

c) Pengungkapan


(1) rincian MTN berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;



(4) eksposur risiko suku bunga, termasuk jangka waktu, tanggal jatuh

tempo dan suku bunga efektif;

(5) jenis mata uang;

(6) agunan;

(7) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal


(1) Dijual pada nilai par


Db. Utang MTN – biaya emisi

Kr. Utang MTN (nilai par)

(2) Dijual pada premium




Kr. Utang MTN – premium




(3) Dijual pada diskonto


Db. Utang MTN – diskonto



b) Saat pembayaran bunga:



Kr. Amortisasi utang MTN – biaya emisi




Db. Amortisasi utang MTN – premium





Kr. Amortisasi utang MTN – diskonto



c) Saat penyisihan dana kepada sinking fund:

Db. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar

lainnya)


d) Saat direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek:

Db. Utang MTN

Kr. Bagian utang MTN yang akan jatuh tempo

e) Saat pelunasan:

Db. Bagian utang MTN yang akan jatuh tempo

Kr. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar

lainnya)




f. Utang Obligasi

1) Definisi

a) Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang mencerminkan

kewajiban kontraktual perseroan untuk membayar bunga dan pokok.

b) Nilai par adalah nilai yang tertera (nilai pokok) dalam instrumen obligasi

ketika diterbitkan.

c) Premium adalah jumlah lebih harga jual obligasi daripada nilai par.

d) Diskon adalah jumlah kurang harga jual obligasi daripada nilai par.

2) Dasar Pengaturan













paragraf 91)





neraca.










dua belas bulan;




biayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi


Jumlah kewajiban yang di keluar kan dari penyajian dalam kelompok ke-

wajiban jangka pendek sesuai dengan para graf ini beserta informasi yang

men dukung penyajian ter sebut harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan. (PSAK 1 paragraf 47)









3) Penjelasan

a) Karakteristik dan jenis obligasi

(1) Obligasi mempunyai beberapa karakteristik yang harus diperhatikan,

yaitu:

(a) Call provision yaitu hak penerbit obligasi untuk membeli dan

mengakhiri obligasi dengan membayar sejumlah tertentu kepada

pemegang obligasi, sedangkan puttable bond sebaliknya dimana

pemegang obligasi mempunyai hak untuk memperpanjang atau

memperpendek jatuh tempo;

(b) Sinking fund yang menyediakan dana untuk mengakhiri obligasi

dengan melunasi saat jatuh tempo. Penerbit obligasi akan

menyisih kan dana secara reguler dalam singking fund tersebut;

(c) Jaminan yang digunakan dalam penerbitan obligasi, mulai dari

efek senior (senior securities) yang hak pembayaran di atas peme-




gang saham ketika terjadi likuidasi sampai dengan debenture

yang tidak dijamin dengan aset tertentu tetapi kredibilitas kredit

penerbitnya.

(d) Fitur konversi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi

untuk mengkonversi obligasi menjadi saham, dalam keadaan

tertentu.

(2) Ada beberapa jenis obligasi antara lain:

(a) Obligasi berkupon nol (zero-coupon bond) yaitu obligasi yang

tidak memberikan kupon yang dijual dengan diskon dan akan

dilunasi sebesar nilai par.

(b) Obligasi berbunga mengambang (floating-rate bond) yaitu obli-

gasi yang memberikan tingkat bunga yang dikaitkan dengan

ukuran pasar tertentu.

(c) Obligasi berbunga tetap (fixed-rate bond) yaitu obligasi yang

memberikan tingkat bunga tetap sampai dengan jatuh tempo.

b) Utang obligasi diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan suku bunga efektif.

(1) Biaya-biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung ter-

masuk dalam biaya perolehan diamortisasi tersebut, misalnya biaya

legal, penjamin emisi, dan sebagainya.

(2) Premium atau diskonto termasuk dalam perhitungan biaya perolehan

diamortisasi.

(3) Suku bunga efektif ditentukan saat awal penerbitan obligasi.

c) Beban bunga

(1) Pembayaran bunga obligasi yang merupakan bagian dari biaya pin-

jaman diperhitungkan dengan komponen biaya pinjaman lainnya

dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai beban bunga yang

sebenarnya.








(1) Utang obligasi diakui pada saat:


kas dan setara kas yang diterima dari pembeli;





(2) Utang obligasi dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber

daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut (biaya perolehan diamortisasi

dengan suku bunga efektif).

(3) Utang obligasi berkurang pada saat:

(a) utang tersebut jatuh tempo kurang dari satu tahun atau satu

siklus normal operasional (direklasifikasi ke bagian kewajiban

jangka panjang yang akan jatuh tempo); atau

(b) utang tersebut dikonversi menjadi saham.

b) Penyajian

Utang obligasi disajikan dalam kelompok kewajiban jangka panjang sebesar

jumlah yang harus dibayarkan (biaya perolehan diamortisasi dengan suku

bunga efektif).

c) Pengungkapan


(1) rincian obligasi berdasar kan jenis dan jumlah;



di masa mendatang;



(4) eksposur risiko suku bunga, termasuk jangka waktu, tanggal jatuh

tempo dan suku bunga efektif;




(5) jenis mata uang;

(6) agunan;

(7) suku bunga nominal dan efektif;

(8) lain-lain.

5) Ilustrasi Jurnal




Db. Utang obligasi – biaya emisi

Kr. Utang obligasi (nilai par)





Kr. Utang obligasi – premium



Db. Utang obligasi – diskonto



b) Saat pembayaran bunga:



Kr. Amortisasi utang obligasi – biaya emisi




Db. Amortisasi utang obligasi – premium








Kr. Amortisasi utang obligasi – diskonto



c) Saat penyisihan dana kepada sinking fund:

Db. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar

lainnya)


d) Saat direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek:

Db. Utang obligasi

Kr. Bagian utang obligasi yang akan jatuh tempo

e) Saat pelunasan:

Db. Bagian utang obligasi yang akan jatuh tempo

Kr. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar

lainnya)

g. Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang

1) Definisi

Kewajiban imbalan kerja jangka panjang adalah kewajiban atas imbalan

kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode

pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

2) Dasar Pengaturan

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:





jangka panjang.






b) Kewajiban diestimasi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut

dipenuhi:

(1) perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun

bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;

(2) besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut


(3) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat

dibuat. (PSAK 57 paragraf 15)

c) Dalam kasus yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah

terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap

menimbulkan kewajiban kini apabila, setelah mempertimbangkan semua

bukti tersedia, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa kewajiban

kini telah ada pada tanggal neraca. (PSAK 57 paragraf 16)

d) Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi

terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesai kan kewajiban kini

pada tanggal neraca. (PSAK 57 paragraf 37)

e) Kewajiban diestimasi harus ditelaah setiap tanggal neraca dan disesuaikan

untuk mencerminkan estimasi ter baik yang paling kini. Jika arus keluar

sumber daya untuk menyelesaikan ke wajiban kemungkinan besar tidak

terjadi, kewajiban diestimasi tersebut harus dibatalkan. (PSAK 57 paragraf

61)

f) Kewajiban diestimasi hanya dapat digunakan untuk penge luar an yang

berhubungan langsung dengan tujuan pem bentuk an kewajiban diestimasi

tersebut. (PSAK 57 paragraf 63)

g) Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu

periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program

iuran pasti sebagai kewajiban (beban terakru), setelah dikurangi dengan

iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk

jasa sebelum tanggal neraca, maka perusahaan mengakui kelebihan ter-

sebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang kelebihan tersebut

akan mengurangi pembayaran iuran di masa datang atau dikembalikan.

(PSAK 24 paragraf 45.a)

h) Dalam program iuran pasti, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam

jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan




jasanya, maka iuran tersebut didiskontokan dengan menggunakan tingkat

diskonto yang diatur dalam PSAK ini. (modifikasi PSAK 24 paragraf 46)

i) Perusahaan harus menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan

ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban kons-

truktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan Kebiasaan akan

menimbulkan kewajiban konstruktif jika perusahaan tidak memiliki pilihan

realistis lain kecuali membayar imbalan kerja. Contoh kewajiban konstruktif

adalah ketika perubahan dalam kebiasaan perusahaan menyebabkan

mem buruknya hubungan kerja antara perusahaan dan para pekerjanya.


j) Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah

bersih dari:

(1) nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca;

(2) ditambah keuntungan aktuarial (dikurang kerugian akturial) yang

tidak diakui;

(3) dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui;

(4) dikurang nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada)

yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung.

(modifikasi PSAK 24 paragraf 54)

k) Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja jangka panjang

lainnya adalah total nilai bersih jumlah berikut ini:

(1) nilai kini kewajiban imbalan pasti per tanggal neraca;

(2) dikurangi dengan nilai wajar dari aset program per tanggal neraca

(jika ada) selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung.

(modifikasi PSAK 24 paragraf 134)

3) Penjelasan

a) Imbalan kerja jangka panjang mencakup hal-hal seperti:

(1) imbalan pascakerja jangka panjang;

(2) cuti berimbalan jangka panjang;

(3) imbalan cacat permanen;

(4) utang bagi laba dan bonus/imbalan jasa yang dibayar 12 bulan atau

lebih setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan

jasanya; dan




(5) kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah

akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan.

b) Pengukuran imbalan kerja jangka panjang biasanya bergantung pada

tingkat ketidakpastian tertentu.

c) Metode akuntansi imbalan kerja jangka panjang untuk imbalan pascakerja

berbeda dengan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam hal:

(1) keuntungan dan kerugian aktuarial tidak langsung diakui dan ada

koridor yang dipakai;

(2) tidak seluruh biaya jasa lalu langsung diakui.

d) Imbalan pascakerja meliputi:

(1) tunjangan pensiun; dan

(2) imbalan pascakerja lainnya, seperti tunjangan kesehatan pascakerja.

e) Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran

pasti atau program manfaat pasti tergantung dari substansi ekonomis dari

program tersebut.

f) Dalam program iuran pasti:

(1) kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif perseroan terbatas pada

jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah.

Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja tergantung

jumlah iuran yang dibayarkan perseroan (dan mungkin juga oleh

pekerja) kepada program imbalan pascakerja atau perseroan asuransi,

ditambah hasil investasi iuran tersebut; dan

(2) akibatnya, risiko aktuarial (yaitu imbalan yang diterima lebih

kecil daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi (yaitu aset

yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang

diperkirakan) ditanggung pekerja.

g) Dalam program manfaat pasti:

(1) kewajiban perseroan adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan

kepada pekerja maupun mantan pekerja; dan

(2) risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan perseroan.

h) Contoh dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang adalah utang iuran

Dapenbun yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal

neraca.






(1) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui pada saat pekerja

telah memberikan jasanya kepada perseroan dalam suatu periode

akuntansi.

(2) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah

terdiskonto (discounted amount).

(3) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang berkurang pada saat dibayar-

kan atau menjadi kewajiban imbalan kerja jangka pendek.

b) Penyajian

Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam kelompok

kewajiban jangka panjang sebesar jumlah terdiskonto (discounted

amount).

c) Pengungkapan


(1) Rincian kewajiban imbalan kerja jangka panjang berdasarkan

jenisnya.

(2) Jika menggunakan program iuran pasti, perseroan mengungkapkan

jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

(3) Jika menggunakan program imbalan pasti, perseroan harus mengung-

kapk an informasi berikut:

(a) kebijakan akuntansi perseroan dalam mengakui keuntungan dan

kerugian aktuarial;

(b) gambaran umum mengenai program;

(c) rekonsiliasi aset dan kewajiban yang diakui di neraca, setidaknya

menunjukkan:

i. nilai kini kewajiban imbalan pasti per tanggal neraca yang

seluruhnya tidak didanai;

ii. nilai kini (sebelum dikurangi nilai wajar aset program) ke-

wajiban imbalan pasti per tanggal neraca yang seluruhnya

atau sebagian didanai;

iii. nilai wajar setiap aset program per tanggal neraca;




iv. nilai bersih keuntungan dan kerugian aktuarial yang tidak

diakui di neraca;

v. biaya jasa lalu yang diakui di neraca;

vi. jumlah yang tidak diakui sebagai aset, karena pembatasan;

vii. nilai wajar pada tanggal neraca hak penggantian yang diakui

sebagai aset; dan

viii. jumlah lain yang diakui dalam neraca;

(d) jumlah yang termasuk dalam nilai wajar aset program:

i. tiap kategori instrumen keuangan yang diterbitkan oleh

perseroan;

ii. properti atau aset lain yang digunakan oleh perseroan;

(e) rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih kewajiban

(aset) selama suatu periode di neraca;

(f) total beban yang diakui di laporan laba rugi untuk setiap hal

berikut dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang

didalamnya terdapat:

i. biaya jasa kini;

ii. biaya bunga;

iii. hasil yang diharapkan dari aset program;

iv. hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui

sebagai aset;

v. keuntungan dan kerugian aktuarial;

vi. biaya jasa lalu;

vii. dampak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian.

(g) hasil aktual dari aset program, sama baiknya dengan hasil aktual

atas hak penggantian yang diakui sebagai aset;

(h) asumsi aktuarial utama yang digunakan per tanggal neraca,

termasuk, jika dapat diterapkan:

i. tingkat diskonto;

ii. tingkat hasil yang diharapkan dari setiap aset program untuk

periode-periode penyajian laporan keuangan;




iii. tingkat hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang

diakui sebagai aset untuk periode yang di sajikan dalam

laporan keuangan;

iv. tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dari

indeks atau variabel lain yang dirinci dalam ketentuan formal

atau konstruktif sebuah program sebagai dasar dari kenaikan

imbalan di masa mendatang);

v. tingkat tren biaya kesehatan; dan

vi. asumsi aktuarial material lainnya yang dipergunakan;

vii. perseroan harus mengungkapkan setiap asumsi aktuarial

dalam angka absolut (sebagai contoh dalam persentase

absolut) dan tidak hanya sebagai selisih persentase-persen-

tase atau variabel-variabel lainnya.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan kewajiban imbalan kerja jangka panjang:

Db. Beban imbalan kerja

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang

b) Pada saat reklasifikasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang ke kewajiban

imbalan kerja jangka pendek :

Db. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang

Kr. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek

c) Pada saat penyelesaian kewajiban imbalan kerja:

Db. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek


h. Kewajiban Diestimasi Jangka Panjang

1) Definisi

a) Kewajiban diestimasi adalah kewajiban perseroan yang jumlah dan

waktunya belum pasti.

b) Kewajiban diestimasi jangka panjang adalah kewajiban perseroan

yang jumlah dan waktunya belum pasti yang dibentuk untuk estimasi

pengeluaran dalam jangka panjang (diperkirakan akan diselesaikan




dalam jangka waktu lebih dari satu siklus normal operasi perseroan atau

jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal

neraca).

(1) Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak

legislasi atau peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan

produk hukum lainnya.

(2) Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan

perusahaan yang dalam hal ini:

(a) berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah di-

publikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, perusahaan

telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan

akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

(b) akibatnya, perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat dan

sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan

tanggung jawab tersebut.

c) Kewajiban kontinjensi adalah:

(1) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya

satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya

berada dalam kendali perusahaan; atau

(2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi

tidak diakui karena:

(a) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) perusahaan

mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat eko-

no mis (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk me-

nyelesaikan kewajibannya; atau

(b) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

d) Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa



dalam kendali perusahaan.




2) Dasar Pengaturan










terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap me me -



paragraf 91)






jangka panjang.



c) PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset

Kontinjensi.

3) Penjelasan


(1) Kewajiban diestimasi jangka panjang diakui sebagai kewajiban

(dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena kewajiban

diestimasi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan

besar (probable) mengakibatkan arus ke luar sumber daya untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut, dimana penyelesaian kewajiban

tersebut akan dilakukan dalam jangka panjang.




(2) Penyelesaian kewajiban dalam jangka panjang apabila:

(a) diperkirakan akan diselesaikan lebih dari jangka waktu satu siklus

normal operasi perseroan; atau

(b) jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari

tanggal neraca.

(3) Kewajiban kini, atas dasar bukti-bukti, apabila besar kemungkinan

telah ada pada tanggal neraca, perseroan mengakui kewajiban

diestimasi.

(4) Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut

peristiwa mengikat. Dalam suatu peristiwa mengikat, perseroan tidak

mempunyai alternatif realistik selain menyelesaikan kewajiban yang

timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika:

(a) penyelesaian kewajiban dipaksakan secara hukum; atau

(b) dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin

berupa tindakan perseroan) menimbulkan harapan kuat dan

sah pada pihak lain bahwa perseroan akan bertanggung jawab

terhadap kewajiban tersebut.

(5) Suatu peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban

konstruktif. Namun pada kemudian hari peristiwa tersebut dapat

menimbulkan kewajiban konstruktif karena:

(a) perubahan perundang-undangan; atau

(b) tindakan perseroan (misalnya, ketika perseroan mempublikasikan

suatu pengumuman secara jelas).

(6) Arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap

sebagai suatu “kemungkinan besar” jika kemungkinan terjadinya

peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya

peristiwa tersebut.

(7) Apabila tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban masa

kini telah ada, perseroan mengungkapkan kewajiban kontinjensi.

Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika kemungkinan arus

keluar sumber daya kecil.

(8) Apabila terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi

atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa), kemungkinan

arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut




ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu

golongan kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sumber

daya untuk tiap-tiap unsur kewajiban (yang menyusun golongan

kewajiban) tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar

arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan golongan kewajiban

secara keseluruhan. Apabila hal itu terjadi, kewajiban diestimasi

diakui dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi.

(9) Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan

laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuang-

an tersebut. Hal itu tampak jelas pada kewajiban diestimasi, ka-

rena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika di-

bandingkan dengan sebagian besar pos-pos neraca lainnya. Kecuali

pada beberapa kasus yang sangat jarang, perseroan akan mampu

menetapkan kisaran hasil dari berbagai peristiwa. Oleh karena itu,

dalam mengakui kewajiban diestimasi, perseroan dapat membuat

estimasi kewajiban secara cukup andal.

(10) Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, yaitu jika estimasi yang andal

tidak dapat dibuat, suatu kewajiban tidak dapat diakui. Kewajiban

tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi.

(11) Kerugian operasi masa depan

(a) Kewajiban diestimasi tidak boleh diakui untuk kerugian masa

depan.

(b) Perkiraan kerugian masa depan merupakan indikasi terjadi penu-

runan nilai untuk aset tertentu.

(12) Kontrak memberatkan

(a) Apabila perseroan terikat kontrak memberatkan, kewajiban kini

menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai kewajiban

diestimasi.

(b) Kontrak memberatkan merupakan kontrak yang menimbulkan

biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban

menurut kontrak tersebut, dan melebihi manfaat yang akan

diperoleh.

(c) Sebelumnya, perseroan mengakui kerugian karena penurunan

nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut.




(13) Restrukturisasi

(a) Kewajiban konstruktif muncul apabila memenuhi seluruh per-

syaratan berikut:

i. perseroan memiliki rencana formal terperinci restrukturisasi

yang sekurang-kurangnya:

(i) usaha atau bagian yang terlibat;

(ii) lokasi utama yang terpengaruh;

(iii) lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan

menerima kompensasi akibat pemutusan hubungan

kerja;

(iv) pengeluaran yang akan terjadi;

(v) waktu implementasi.

ii. menimbulkan harapan kuat dan sah pihak-pihak yang ter -

kena dampak restrukturisasi bahwa perseroan akan melak-

sanakan restrukturisasi dengan memulai rencana atau

mengumumkan pokok-pokok rencana.

(b) Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu ope-

rasi hingga perseroan membuat perjanjian penjualan yang

mengikat.

(c) Kewajiban diestimasi restrukturisasi hanya mencakup pengeluar-

an langsung dari restrukturisasi, yaitu:

i. benar-benar dikeluarkan dalam restrukturisasi; dan

ii. tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlanjut.

b) Aset dan kewajiban kontinjensi

(1) Kewajiban kontinjensi tidak diakui, tetapi diungkapkan kecuali ke-

mungkinan kecil terjadi arus keluar sumber daya.

(2) Pengungkapan tersebut meliputi uraian ringkas mengenai kewajiban

kontinjensi, dan apabila praktis:

(a) estimasi dampak keuangan;

(b) indikasi ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu;

(c) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

(3) Aset kontinjensi tidak boleh diakui, tetapi diungkapkan apabila

terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan

diperoleh perseroan.




c) Contoh dari peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban diestimasi atau

kewajiban kontinjensi adalah penjaminan yang diberikan oleh perseroan

atas utang petani plasma kepada bank.



(1) Kewajiban diestimasi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut ini

dipenuhi:

(a) perseroan memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun

bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu;

(b) besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut


(c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat

dibuat.

(2) Kewajiban diestimasi dinilai berdasar hasil esti masi terbaik penge-

luaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada

tanggal neraca.

(3) Kewajiban diestimasi harus ditelaah setiap tang gal neraca dan dise-

suaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika

arus keluar sumber daya untuk menyelesai kan kewajiban-kewajiban

kemungkinan tidak terjadi, kewajiban diestimasi tersebut harus

dibatalkan.

b) Penyajian

Kewajiban diestimasi jangka panjang disajikan dalam kelompok kewajiban

jangka panjang sebesar nilai kini estimasi jumlah yang akan dibayarkan.

c) Pengungkapan


(1) Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi jangka panjang, perseroan

harus mengungkapkan:

(a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;

(b) kewajiban diestimasi tambahan yang dibuat dalam periode

bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada kewajiban

diestimasi yang ada;




(c) jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan

pada kewajiban diestimasi selama periode bersangkutan;

(d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode

bersangkutan; dan

(e) peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini

yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap

perubahan tingkat diskonto.

(2) Informasi komparatif, tetapi tidak diharuskan.

(3) Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, perseroan harus meng-

ungkap kan pula:

(a) uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan

saat arus keluar sumber daya terjadi;

(b) indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar

ter sebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi

yang memadai, perseroan harus mengungkapkan asumsi utama

yang mendasari prakiraan peristiwa masa datang; dan

(c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menye-

butkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian

tersebut.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengakuan kewajiban diestimasi jangka panjang:

Db. Beban yang terkait

Kr. Kewajiban diestimasi jangka panjang

b) Pada reklasifikasi kewajiban diestimasi jangka panjang menjadi kewajiban

diestimasi jangka pendek:

Db. Kewajiban diestimasi jangka panjang

Kr. Kewajiban diestimasi jangka pendek

c) Pada saat pembayaran:

Db. Kewajiban diestimasi jangka pendek

Kr. Kas atau setara kas

Apabila terjadi selisih jumlah penyelesaian dengan jumlah estimasi maka

diakui sebagai penambah atau pengurang beban periode berjalan.




i. Kewajiban Pajak Tangguhan

1) Definisi

a) Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan per-

pajakan, pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.

b) Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang setelah pelunas-

annya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan

pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain

yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

c) Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum

dikurangi beban pajak.

d) Penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau

rugi selama satu periode yang dihitung ber dasarkan peraturan perpajakan

dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

e) Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan

pajak tang guh an yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi

pada satu periode.

f) Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan ter utang atas penghasilan

kena pajak pada satu periode.

g) Kewajiban pajak tangguhan adalah jum lah pajak penghasilan terutang

untuk periode men datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer

kena pajak.

h) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pa jak penghasilan terpulihkan pada

periode men datang sebagai akibat adanya:

(1) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan

(2) sisa kompensasi kerugian.

i) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau

kewajiban dengan dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporer dapat

berupa:

(1) perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang

menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba

fiskal periode men datang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau

nilai tercatat kewajiban tersebut diselesaikan; atau




(2) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan

temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan

dalam penghitungan laba fiskal periode men datang pada saat

nilai ter catat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut

diselesaikan.

j) Dasar pengenaan pajak aset atau kewajiban adalah nilai aset atau

kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penghitungan

laba fiskal.

k) Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak yang dapat berupa:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputus-

an yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetap-

kan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

(4) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

l) Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

2) Dasar Pengaturan

a) Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak

tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak:

(1) dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk

tujuan fiskal; atau




(2) pada saat pengakuan awal aset atau kewajiban dari suatu transaksi

yang:

(a) bukan transaksi penggabungan usaha; dan

(b) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba

fiskal. (PSAK 46 paragraf 13)

b) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan

tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban

dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku

atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. (PSAK 46

paragraf 30)

c) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi

pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban

yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. (PSAK 46 paragraf 33)

d) Aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (discounted).


e) Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan




f) Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban

lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar maka aset

(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban)

lancar. (PSAK 46 paragraf 46)

3) Penjelasan

a) Pengakuan kewajiban pada laporan keuangan perseroan akan dapat

melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan

bahwa pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran

pajak pada periode mendatang yang lebih besar, maka dalam ketentuan

PSAK, mengharuskan perseroan untuk mengakui kewajiban pajak

tangguhan.

b) Perseroan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan

kejadian lain sama dengan cara perseroan memperlakukan transaksi

dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain

yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari




transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.

Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan

atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi

dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke

ekuitas. Demikian pula, peng akuan kewajiban pajak tangguhan pada suatu

penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill negatif

yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.



(1) Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer

kena pajak (nilai basis akuntansi lebih besar nilai basis pajak) yang

akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa

mendatang diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan.

(2) Transaksi yang tidak diakui sebagai bagian dari kewajiban pajak

tangguhan yaitu:

(a) goodwill yang amortisasinya tidak dapat diku rang kan untuk

tujuan fiskal;

(b) pengakuan awal aset atau kewajiban dari suatu transaksi yang:

i. bukan merupakan transaksi penggabungan usaha; dan

ii. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akun tansi dan

penghasilan kena pajak.

b) Penyajian

(1) Kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya dalam

neraca.

(2) Kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari utang pajak.

(3) Kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai kewajiban

jangka pendek.

c) Pengungkapan

(1) unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;

(2) jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-

transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;

(3) beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang

diakui pada periode berjalan;




(4) penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak

dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:

(a) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba

akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan

dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau

(b) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang

berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak

yang berlaku.

(5) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perban-

dingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi

sebelumnya;

(6) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer

yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke pe-

riode berikut, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada

neraca;

(7) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap

kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:

(a) jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada

neraca untuk setiap periode penyajian; dan

(b) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada

laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari

perubahan jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang

diakui pada neraca.

(8) untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:

(a) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan

(b) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan

untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode

akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

(9) jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung peng-

akuannya, jika:

(a) penggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba

fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi

laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah

ada; dan




(b) perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau

periode sebelumnya.

5) Ilustrasi Jurnal

Pada saat timbulnya kewajiban pajak tangguhan (kenaikan pajak penghasilan

terutang pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer):

Db. Beban pajak – pajak kini

Db. Beban pajak – pajak tangguhan

Kr. Utang pajak penghasilan

Kr. Kewajiban pajak tangguhan

j. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi

Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan pos yang dimak sudkan untuk

menampung kewajiban-kewajiban jangka panjang perseroan yang tidak dapat

digolongkan ke dalam salah satu pos kewajib an jangka panjang yang ada dan

tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

2) Dasar Pengaturan








neraca.









3) Penjelasan

a) Termasuk dalam pos kewajiban jangka panjang lainnya adalah kewajiban-

kewajiban selain utang kepada pemerintah, utang antar badan hukum

(utang hubungan istimewa) jangka panjang, utang bank jangka panjang,

utang obligasi, utang MTN, utang sewa, kewajiban imbalan kerja jangka

panjang, kewajiban diestimasi jangka panjang, dan kewajiban pajak

tangguhan.

b) Pos dalam kewajiban jangka panjang lainnya dengan jumlah yang cukup

material dapat disajikan dalam pos tersendiri.



(1) Kewajiban jangka panjang lainnya diakui pada saat terjadinya kewa-

jiban sebesar nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan

kepada pihak lain untuk menye lesaikan kewajiban tersebut.

(2) Kewajiban jangka panjang lainnya ber kurang pada saat dilakukan

pembayar an atau pelunasan.

b) Penyajian

(1) Kewajiban jangka panjang lainnya disajikan dalam kelompok kewajiban

jangka panjang.

(2) Jumlah yang disajikan sebesar nilai tunai jumlah yang harus

diselesaikan.

5) Ilustrasi Jurnal



Kr. Kewajiban jangka panjang lainnya

b) Saat direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek:

Db. Kewajiban jangka panjang lainnya

Kr. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo

c) Saat diselesaikannya:






C. Akuntansi Ekuitas

1. Pengerti an Dan Karakteristi k

a. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua

kewajiban.

b. Bentuk kepemilikan dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan berupa saham

atau bukti kepemilikan lainnya.

c. Meskipun ekuitas didefinisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disub klasi fi-

kasi kan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas. Misal nya, dalam perseroan terbatas,

setoran pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan

pemeliharaan modal yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu

dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan

apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan

lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan

ekuitas.

d. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan per-

undang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan

kepada perseroan terhadap kerugian yang terjadi. Pemindahan ke cadangan

tersebut lebih me ru pakan penyisihan saldo laba daripada beban. Eksistensi dan

besarnya cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ini

merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi

para pemakai laporan keuangan.

e. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam neraca tergantung pada pengukuran aset dan

kewajiban.

2. Komponen Ekuitas

a. Modal Disetor

1) Definisi

a) Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran

Dasar.

b) Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima perseroan dari

pihak ketiga sebesar nilai nominal saham.




2) Dasar Pengaturan

a) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) PSAK 21: Akuntansi Ekuitas.

3) Penjelasan

a) Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah

disetor penuh oleh pemegang saham.

b) Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:

(1) Jumlah uang yang diterima;

(2) Nilai wajar aset nonkas yang diterima.

c) Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:

(1) Jumlah uang yang dibayarkan.

(2) Nilai wajar aset nonkas yang diserahkan.

d) Metode yang digunakan dalam pengurangan modal dise tor adalah metode

saham yang diperoleh kembali (treasury stock).


a) Pengakuan

(1) Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak

ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.

(2) Penambahan modal disetor diakui pada saat:

(a) Dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas

yang diterima;

(b) Dilakukan penambahan setoran aset nonkas sebe sar nilai wajar

aset nonkas yang diterima.

b) Pengukuran

(1) Setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.

(2) Setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset

nonkas yang diterima.




(3) Modal disetor akan berkurang karena:

(a) kerugian yang diderita;

(b) penebusan oleh perseroan terhadap kepemilikan pemilik; atau

(c) penarikan kembali penyertaan oleh pemilik.

(4) Pengurangan modal disetor dinilai sebesar:

(a) kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh

RUPS;

(b) jumlah uang yang dibayarkan untuk penebusan atau penarikan

kembali oleh pemilik;

(c) nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk pene busan atau

penarikan kembali oleh pemilik.

c) Penyajian

(1) Modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas sebe sar jumlah

nilai nominal saham yang telah disetor penuh.

(2) Saham yang diperoleh kembali (treasury stock) disajikan dalam neraca

sebagai pos lawan dari modal disetor sebesar jumlah nilai nominal

saham yang ditarik kembali atau ditebus oleh perseroan.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

(1) modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai

nominal dan banyaknya saham;

(2) hak dan keistimewaan pemilik sebagai pemegang saham;

(3) perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan;

(4) saham beredar yang diperoleh kembali.

e) Ilustrasi Jurnal

(1) Pada saat penyetoran modal oleh pihak ketiga dalam bentuk kas/bank

sebesar nilai nominal:


Kr. Modal disetor

(2) Penyetoran modal dalam bentuk aset nonkas:

Db. Aset yang diterima (nilai wajar)

Kr. Modal disetor




(3) Pengurangan modal disetor akibat adanya kerugian:

Db. Modal disetor

Kr. Saldo laba

(4) Penarikan kembali/penebusan modal dalam bentuk tunai:

Db. Saham yang diperoleh kembali (treasury stock)


(5) Penarikan kembali/penebusan modal dalam bentuk aset nonkas:

Db. Saham yang diperoleh kembali (treasury stock)

Kr. Aset yang diserahkan (nilai wajar)


b. Tambahan Modal Disetor

1) Definisi

Tambahan modal disetor adalah selisih lebih dari nilai nominal saham yang

telah diterima perseroan dari pihak ketiga.

2) Dasar Pengaturan



3) Penjelasan

a) Tambahan modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang

telah disetor penuh oleh pemegang saham.

b) Pos tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah

modal, seperti; agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali

saham dengan harga yang lebih rendah dari pada jumlah yang diterima

pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang

diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat

perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan

lain sebagainya.

c) Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos

laba/rugi usaha maupun laba/rugi luar biasa.





a) Pengakuan

(1) Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal

dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.

(2) Penambahan pos tambahan modal disetor diakui pada saat:

(a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas

yang diterima;

(b) dilakukan penambahan setoran aset nonkas sebesar nilai wajar

aset nonkas yang diterima.

b) Pengukuran

(1) Setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.

(2) Setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset

nonkas yang diterima.

(3) Tambahan modal disetor akan berkurang karena:

(a) kerugian yang diderita;

(b) penebusan oleh entitas terhadap kepemilikan pemilik; atau

(c) penarikan kembali penyertaan oleh pemilik.

(d) Pengurangan tambahan modal disetor dinilai sebesar:

i. Kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor

oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

ii. Jumlah uang yang dibayarkan untuk penebusan atau penarik-

an kembali oleh pemilik.

iii. Nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk pene busan

atau penarikan kembali oleh pemilik.

c) Penyajian

Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.

d) Pengungkapan


(1) agio saham;

(2) tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang

lebih rendah dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran;




(3) tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan

harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya;

(4) tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor; dan

(5) lain sebagainya.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat penyetoran tambahan modal oleh pihak ketiga dalam bentuk

kas sebesar nilai nominal:


Kr. Tambahan modal disetor

b) Penyetoran tambahan modal dalam bentuk aset nonkas:


Kr. Tambahan modal disetor

c) Pengurangan modal disetor akibat adanya kerugian:

Db. Tambahan modal disetor

Kr. Saldo laba

c. Modal Sumbangan

1) Definisi

Modal sumbangan adalah modal yang didapatkan oleh perseroan dari

sumbangan atau donasi pihak ketiga.

2) Dasar Pengaturan




a) Pengakuan

Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sum bang an berupa kas

atau aset nonkas dari pihak ketiga.

b) Pengukuran

(1) Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.

(2) Sumbangan berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas

yang diterima.




c) Penyajian

Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sebagai bagian

dari tambahan modal disetor.

d) Pengungkapan


(1) Rincian modal sumbangan;

(2) Nama-nama penyumbang.

4) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat sumbangan modal oleh pihak ketiga dalam bentuk kas sebesar

nilai nominal:

Db. Kas

Kr. Modal sumbangan

b) Sumbangan modal dalam bentuk aset nonkas:


Kr. Modal sumbangan

d. Selisih Penilaian Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

1) Definisi

Selisih penilaian efek adalah selisih nilai wajar efek dalam kategori “tersedia

untuk dijual” antara tanggal neraca periode sekarang dengan saat dibeli.

2) Dasar Pengaturan

a) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset

keuangan atau kewajiban keuangan yang bukan merupakan bagian dari

hubungan lindung nilai (lihat paragraf 91—105), diakui sebagai berikut:

(1) Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban

keuangan yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

(2) Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan

dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung

dalam ekuitas, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK

1: Penyajian Laporan Keuangan), kecuali untuk kerugian akibat

penurunan nilai (lihat paragraf 68-71), dan keuntungan atau kerugian




akibat perubahan nilai tukar (lihat Pedoman Aplikasi paragraf PA99),

sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada

saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui

dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. Namun, bunga yang

dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (lihat paragraf 8)

diakui pada laporan laba rugi (lihat PSAK 23: Pendapatan). Dividen

atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia

untuk dijual diakui pada laporan laba rugi ketika hak entitas untuk

memperoleh pembayaran atas dividen tersebut sudah ditetapkan

(lihat PSAK 23: Pendapatan). (PSAK 55 paragraf 56)

(3) Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan

dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung

dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut meng-

alami penurunan nilai (lihat paragraf 60), maka kerugian kumulatif

yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus

dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun

aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. (PSAK 55

paragraf 68)

(4) Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui

pada laporan laba rugi sesuai paragraf 68 merupakan selisih antara

biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi)

dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset

keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi. (PSAK

55 paragraf 69)

(5) Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas

investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen

ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui

laporan laba rugi. (PSAK 55 paragraf 69)

(6) Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang

diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan

peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan

peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai

pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus

dipulihkan melalui laporan laba rugi. (PSAK 55 paragraf 70)




3) Penjelasan

a) Selisih penilaian aset keuangan “tersedia untuk dijual” berasal dari selisih

antara nilai wajar dan nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pelaporan

(penjelasan lebih rinci dapat dilihat di Bagian III.A.3.b: Investasi Janka

Pendek dan Bagian III.A.4.c: Investasi Jangka Panjang).

b) Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok “tersedia untuk

dijual” adalah:

(1) aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk

dijual; atau

(2) tidak diklasifikasikan sebagai:

(a) pinjaman yang diberikan atau piutang;

(b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga

jatuh tempo; atau

(c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba

rugi.


a) Pengakuan

Selisih penilaian aset keuangan diakui pada tanggal neraca.

b) Pengukuran

(1) Selisih penilaian aset keuangan sebesar selisih nilai wajar dengan nilai

tercatatnya.

(2) Apabila aset keuangan dipindahkan dari kelompok “dimiliki hingga

jatuh tempo” maka selisih penilaian aset keuangan tersebut tetap

menjadi bagian dari ekuitas.

(3) Selisih penilaian aset keuangan tersebut dihentikan-pengakuannya

ketika dijual dan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan

aset keuangan.

c) Penyajian

Selisih penilaian aset keuangan disajikan sebagai pos terpisah dalam

ekuitas.




d) Pengungkapan


(1) keuntungan atau kerugian yang direalisasikan;

(2) pengungkapan lain dalam bagian investasi jangka pendek.

6) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat dilakukan penilaian pada tanggal neraca:

(1) Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat:

Db. Investasi jangka pendek/panjang (tersedia untuk dijual)

Kr. Selisih penilaian aset keuangan

(2) Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat:

Db. Selisih penilaian aset keuangan

Kr. Investasi jangka pendek/panjang (tersedia untuk dijual)

b) Pada saat aset keuangan “dimiliki hingga jatuh tempo” dipindahkan ke

“tersedia untuk dijual:

(1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat:


Kr. Investasi jangka pendek/panjang (dimiliki hingga jatuh tempo)

Kr. Selisih penilaian aset keuangan

(2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:



Kr. Investasi jangka pendek/panjang (dimiliki hingga jatuh tempo)

c) Pada saat penghentian-pengakuan



Kr. Investasi jangka pendek/panjang (tersedia untuk dijual)

d) Dapat terjadi keuntungan atau kerugian.




e. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

1) Definisi

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah selisih antara

harga pengalihan dan jumlah tercatat setiap transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali.

2) Dasar Pengaturan

a) Apabila selisih penilaian aset dan kewajiban digunakan untuk mengeli-

minasi saldo laba negatif maka jumlah yang digunakan untuk menutup

defisit tersebut hanya sampai saldo laba menjadi nol. Selanjutnya

jika masih terdapat saldo selisih penilaian aset dan kewajiban setelah

digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif, maka saldo tersebut

tetap disaji kan sebagai selisih penilaian aset dan kewajiban di kelompok

pos ekuitas. (PSAK 51 paragraf 19)

b) Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi re-

strukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam pos Selisih

Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut

selanjutnya disajikan sebagai unsur Ekuitas. (PSAK 38 paragraf 15)

3) Penjelasan

a) Transaksi Restrukturisasi entitas sepengendali (restructuring transactions

among under common control companies) adalah transaksi pengalihan

aset, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara

pihak-pihak (perorangan, perseroan atau bentuk entitas lainnya) yang,

secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara),

mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian

yang sama.

b) Pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya termasuk

dalam katagori restrukturisasi apabila pengalihan tersebut secara material

mengubah lingkup kegiatan suatu usaha perseroan atau cara pengelolaan

usaha dari sekurang-kurangnya salah satu entitas yang bertransaksi.


a) Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali diakui pada saat

terjadinya pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan kepada

atau dari entitas sepengendali.




b) Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali diakui sebesar

selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi

restrukturisasi antara entitas sepengendali.

c) Saldo pos Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

(STRES) dapat berubah pada saat:

(1) adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama;

(2) adanya peristiwa kuasi reorganisasi;

(3) hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang pernah

bertransaksi; atau

(4) pelepasan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lain-

nya yang mendasari terjadinya selisih transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan kepada

entitas sepengendali (jika entitas merupakan pihak yang mengalihkan):

(1) Jika hasil pengalihan lebih besar dari jumlah tercatat:

Db. Kas

Db. Kewajiban yang terkait

Kr. Aset yang terkait

Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

(2) Jika hasil pengalihan lebih kecil dari jumlah tercatat:

Db. Kas


Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali


b) Pada saat pengalihan aset, kewajiban atau intrumen kepemilikan kepada

entitas sepengendali (jika entitas merupakan pihak yang menerima

pengalihan):

(1) Jika nilai pengalihan yang diterima lebih besar dari jumlah kas yang

dikeluarkan:

Db. Aset yang terkait

Kr. Kas

Kr. Kewajiban yang terkait





(2) Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang

dikeluarkan:



Kr. Kas

Kr. Kewajiban yang terkait

c) Pada saat terjadinya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang

sama:

(1) Jika sebelumnya saldo STRES positif, kemudian hasil pengalihan dari

transaksi resrukturisasi berikutnya lebih kecil dari jumlah tercatat:

Db. Kas




(STRES baru mengurangi nilai saldo positif stres sebelumnya)

(2) Jika sebelumnya saldo STRES negatif, kemudian hasil pengalihan dari

transaksi resrukturisasi berikutnya lebih besar dari jumlah tercatat:


Db. Kas



(STRES baru mengurangi nilai saldo negatif STRES sebelumnya)

d) Pada saat terjadinya peristiwa kuasi-reorganisasi yang menyebabkan

tereliminasinya saldo STRES:

(1) Jika sebelumnya saldo STRES positif:


Kr. Saldo laba (negatif) - defisit

(2) Jika sebelumnya saldo STRES negatif:

Db. Saldo laba (negatif) - defisit





e) Pada saat hilangnya status sepengendalian atau pelepasan aset, kewajiban

dan instrumen kepemilikan kepada pihak yang tidak sepengendali:

(1) Jika sebelumnya saldo STRES positif:


Kr. Penghasilan

(2) Jika sebelumnya saldo STRES negatif:

Db. Kerugian

Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

f. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban – Kuasi Reorganisasi

1) Definisi

Selisih penilaian aset dan kewajiban adalah selisih antara nilai wajar dan jumlah

tercatat seluruh aset dan kewajiban yang di miliki oleh perseroan sebagai akibat

diadakannya kuasi re organisasi perusahaan.

2) Dasar Pengaturan

Apabila selisih penilaian aset dan kewajiban digunakan untuk mengeliminasi

saldo laba negatif maka jumlah yang digunakan untuk menutup defisit tersebut

hanya sampai saldo laba menjadi nol. Selanjutnya jika masih terdapat saldo

selisih penilaian aset dan kewajiban setelah digunakan untuk mengeliminasi

saldo laba negatif, maka saldo tersebut tetap disajikan sebagai selisih penilaian

aset dan kewajiban di kelompok akun ekuitas. (PSAK 51 paragraf 19)

3) Penjelasan

a) Kuasi-reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui re orga nisasi

nyata (true reorganisation atau corporate restructuring) yang dilakukan

dengan menilai kembali pos-pos aset dan ke wajib an pada nilai wajar dan

mengeliminasi saldo laba negatif atau defisit.

b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk melakukan

kuasi-reorganisasi adalah:

(1) perseroan mengalami defisit dalam jumlah yang material;

(2) perseroan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki

prospek yang baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan;

(3) saldo laba setelah proses kuasi-reorganisasi harus nol; dan




(4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.


a) Selisih penilaian aset dan kewajiban diakui pada saat dilakukannya kuasi-

reorganisasi.

b) Selisih penilaian aset dan kewajiban diakui sebesar selisih antara nilai

wajar aset dan kewajiban dan nilai bukunya.

c) Selisih penilaian aset dan kewajiban berkurang untuk mengeliminasi saldo

laba negatif yang ada.

d) Jumlah selisih penilaian aset dan kewajiban yang tidak digunakan untuk

mengeliminasi saldo laba negatif disajikan sebagai bagian pos ekuitas

dalam neraca.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat penilaian kembali aset dan kewajiban:



Kr. Selisih penilaian kembali aset dan kewajiban – kuasi reorganisasi

b) Pada saat digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif:

Db. Selisih penilaian kembali aset dan kewajiban – kuasi reorganisasi

Kr. Saldo laba (negatif)

g. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

1) Definisi

a) Investor adalah perusahaan yang memiliki investasi dalam saham pada

anak perusahaan dan atau perusahaan asosiasi.

b) Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan

lain (yang disebut induk perusahaan).

c) Induk perusahaan adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak

perusahaan.

d) Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan

dan operasional suatu perusahaan untuk memperoleh manfaat dari

kegiatan perusahaan tersebut.




e) Perusahaan asosiasi adalah perusahaan investee yang perusahaan inves-

tor nya mempunyai pengaruh signifikan dan perusahaan investee ini

bukan merupakan anak perusahaan dan bukan merupakan joint venture

dari perusahaan investornya.

f) Pengaruh signifikan adalah wewenang untuk berpartisipasi dalam kepu-

tusan yang menyangkut kebijakan keuangan serta operasi perusahaan

investee tetapi bukan merupakan pengendalian terhadap kebijakan

tersebut.

2) Dasar Pengaturan

a) Apabila nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi

bagian perusahaan investor sesudah transaksi perubahan ekuitas anak

perusahaan/perusahaan asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas anak

perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor

sebelum transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian

dari ekuitas dengan akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak

Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”. (PSAK 40 paragraf 6)

b) Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi

perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang terkait

diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada

waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. (PSAK 40 paragraf 7)

3) Penjelasan

a) Transaksi yang mengubah ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi

antara lain:

(1) Transaksi yang mengubah persentase kepemilikan investor pada anak

perusahaan/perusahaan asosiasi:

(a) Transaksi antara anak perusahaan/perusahaan asosiasi dengan

investor:

i. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi menjual saham tam-

bahan kepada investor,

ii. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi memperoleh kembali

saham beredar yang dimiliki oleh investor.




(b) Transaksi antara anak perusahaan/perusahaan asosiasi dengan

pihak ketiga (selain investor):

i. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi menjual saham tam-

bahan kepada pihak ketiga,

ii. Anak perusahaan/perusahaan asosiasi memperoleh kembali

saham beredar yang dimiliki oleh pihak ketiga.

(2) Transaksi yang tidak mengubah persentase kepemilikan investor pada

anak perusahaan/perusahaan asosiasi, misalnya anak perusahaan/

perusahaan asosiasi melakukan revaluasi aset tetap sehingga muncul

pos “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.

b) Bagian ini hanya mencakup perlakuan akuntansi untuk perubahan nilai

investasi perseroan (investor) pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi

akibat adanya perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi

yang bukan berasal dari transaksi antara perseroan (investor) dan anak

perusahaan/perusahaan asosiasi. Atau akibat transaksi anak perusahaan/

perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga.

c) Pada hakekatnya, anak perusahaan/perusahaan asosiasi merupakan bagian

perusahaan investor, karena itu perubahan ekuitas anak perusahaan/

perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara perusahaan

investor dan anak perusahaan/perusahaan asosiasi juga diperlakukan

sebagai perubahan ekuitas di perusahaan investor.



(1) Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi diakui pada saat anak perusahaan/perusahaan asosiasi

melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga.

(2) Jumlah yang diakui sebesar bagian perseroan atas perubahan nilai

ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi.

b) Penyajian

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi

disajikan sebagai bagian ekuitas dan terpisah dari pos ekuitas lainnya.

c) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain unsur-unsur utama pos “selisih

transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi.”




5) Ilustrasi Jurnal

a) Penambahan investasi, misalnya berkurangnya saham beredar:

(1) Pengakuan awal

Db. Investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi

Kr. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi (bagian ekuitas)

(2) Penghentian-pengakuan, sebagian atau seluruh


Db. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan


Kr. Investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi


b) Pengurangan investasi, misalnya bertambahnya saham beredar:

(1) Pengakuan awal

Db. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/per usahaan



(2) Penghentian-pengakuan, sebagian atau seluruh



Kr. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/per usahaan



h. Saldo Laba

1) Definisi

Saldo laba adalah laba bersih setelah pajak yang belum di dis tribusikan yang

terdiri dari:

a) Laba atau rugi tahun lalu yang penggunaannya belum ditetap kan oleh

RUPS;

b) Laba atau rugi tahun berjalan.




2) Dasar Pengaturan

a) PSAK 21 : Akuntansi Ekuitas.

b) Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perseroan yang mengatur

pembagian laba.

3) Penjelasan

a) Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal disetor.

b) Saldo laba tahun lalu didistribusikan seluruhnya sesuai dengan keputusan

RUPS antara lain untuk:

(1) dividen;

(2) cadangan umum;

(3) penyisihan laba untuk program program kemitraan dan bina

lingkungan (PKBL).

c) Saldo laba tahun lalu tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos

yang seharusnya diperhitungkan pada laba/rugi tahun berjalan.



(1) Saldo laba diakui pada akhir periode laporan sebesar laba tahun

berjalan.

(2) Saldo laba dalam laporan keuangan interim dinilai sebesar:

(a) laba rugi tahun lalu yang belum didistribusikan;

(b) laba rugi periode berjalan selama periode laporan interim.

(3) Laba rugi tahun berjalan direklasifikasi menjadi laba rugi tahun lalu

pada saat laporan interim di periode berikutnya.

(4) Laba rugi tahun lalu akan habis ketika RUPS telah memutuskan

pengalokasiannya untuk:

(a) dividen;

(b) cadangan umum;

(c) penyisihan laba untuk program PKBL.

b) Penyajian

Saldo laba disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas sebesar akumulasi

laba.




c) Pengungkapan


(1) penjelasan jenis, tujuan, jumlah, untuk setiap alokasi saldo laba;

(2) dasar pelaksanaan pendistribusian saldo laba.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:

Db. Ikhtisar laba rugi

Kr. Saldo laba (laba tahun berjalan)

b) Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:

Db. Saldo rugi (rugi tahun berjalan)

Kr. Ikhtisar laba/rugi

c) Pada saat reklasifikasi antar pos laba tahun berjalan menjadi laba tahun

lalu:

Db. Laba tahun berjalan

Kr. Laba tahun lalu

d) Pada saat pengalokasian laba tahun lalu oleh RUPS:

(1) Pada saat diumumkan:

Db. Saldo laba

Kr. Cadangan umum

Kr. Utang dividen

Kr. Utang PKBL

(2) Pada saat dibayar:

Db. Utang dividen

Db. Utang PKBL





D. IlustrasiPT PERKEBUNAN NUSANTARA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Per 31 Desember 2xx2 dan 2xx1

(dalam Rp Juta)

Keterangan Catatan 2xx2 2xx1ASETAset LancarKas dan setara kas xxx xxxInvestasi jangka pendek xxx xxxPiutang usaha xxx xxxPiutang lain-lain xxx xxxPiutang antar badan hukum jangka pendek xxx xxxPersediaan xxx xxxBiaya dibayar dimuka xxx xxxPajak dibayar dimuka xxx xxxAset tersedia untuk dijual xxx xxxAset lancar lainnya xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx xxx

Aset Tidak Lancar Piutang PIR dan plasma xxx xxxPiutang antar badan hukum jangka panjang xxx xxxInvestasi jangka panjang xxx xxxInvestasi pada perusahaan asosiasi xxx xxxInvestasi pada perusahaan lainnya xxx xxxProperti investasi xxx xxxAset tanaman xxx xxxAset tetap xxx xxxAset sewaan xxx xxxAset kerjasama operasi xxx xxxAset pengelolaan bersama xxx xxxAset pajak tangguhan xxx xxxBeban tangguhan xxx xxxAset ti dak berwujud xxx xxxAset ti dak lancar lainnya xxx xxx Jumlah Aset Tidak Lancar xxx xxxJUMLAH ASET XXX XXX




PT PERKEBUNAN NUSANTARA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Per 31 Desember 2xx2 dan 2xx1

(dalam Rp Juta)

Keterangan Catatan 2xx2 2xx1

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang usaha xxx xxx

Utang bank jangka pendek xxx xxx

Beban yang masih harus dibayar xxx xxx

Utang pajak xxx xxx

Pendapatan diterima dimuka xxx xxx

Utang antar badan hukum jangka pendek xxx xxx

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo xxx xxx

Kewajiban imbalan kerja jangka pendek xxx xxx

Kewajiban diesti masi jangka pendek xxx xxx

Kewajiban jangka pendek lainnya xxx xxx

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx

Kewajiban Jangka Panjang

Utang kepada pemerintah xxx xxx

Utang antar badan hukum jangka panjang xxx xxx

Utang bank jangka panjang xxx xxx

Utang sewa pembiayaan xxx xxx

Utang medium term note xxx xxx

Utang obligasi xxx xxx

Kewajiban imbalan kerja jangka panjang xxx xxx

Kewajiban diesti masi jangka panjang xxx xxx

Kewajiban pajak tangguhan xxx xxx

Kewajiban jangka panjang lainnya xxx xxx

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx

JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX




EKUITAS

Modal saham

Modal disetor xxx xxx

Tambahan modal disetor xxx xxx

Modal sumbangan xxx xxx

Selisih penilaian aset dan kewajiban (kuasi reorganisasi)xxx xxx

Selisih penilaian investasi tersedia untuk dijual xxx xxx

Selisih restrukturisasi enti tas sepengendali xxx xxxSelisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan

asosiasi xxx xxxSaldo laba

Cadangan umum xxx xxx

Cadangan tujuan xxx xxx

Laba tahun berjalan xxx xxx

JUMLAH EKUITAS XXX XXX

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX



Bagian 4 I Laporan Laba Rugi

Bagian IVLaporan Laba Rugi

A. Pengerti an

Laporan laba rugi dapat disajikan secara berjenjang (multi ple step) atau single step. Laporan

laba rugi yang disajikan secara berjenjang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai

harga pokok penjualan, beban kegiatan usaha, dan beban kegiatan bukan usaha Penyajian

dengan metode ini memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan

keuangan. Namun demikian, di sisi lain alokasi biaya ke masing-masing fungsi merupakan

proses arbitrase dan membutuhkan banyak perti mbangan.

Laporan laba rugi yang disajikan secara single step menyajikan beban berdasarkan sifatnya,

contohnya: penyusutan, gaji, upah, dan transportasi; dan ti dak dialokasikan menurut

fungsinya. Penyajian dengan metode ini sederhana dan cocok diterapkan pada perusahaan

kecil sebab ti dak perlu dialokasikan menurut berbagai fungsi dalam perusahaan tersebut.

Pedoman ini mengharuskan perseroan untuk menyajikan laporan laba rugi secara berjenjang

(multi ple step income statement) berdasarkan fungsi.

B. Penghasilan

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi

dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan

kenaikan aset bersih yang ti dak berasal dari kontribusi penanam modal.

1. Pendapatan Usaha

a. Definisi

1) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanam modal (shareholder).




2) Pendapatan (revenue) adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perseroan

yang biasa.

3) Pendapatan usaha (operating revenue) adalah pendapatan yang diperoleh

dari aktivitas yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.

b. Dasar Pengaturan

1) Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal… (KDPPLK paragraf

92)

2) Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima. (PSAK 23 paragraf 8)

3) Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut

dipenuhi:

a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memin-

dahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;

b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif

atas barang yang dijual;

c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;

d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi

akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan

e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi

penjualan dapat diukur dengan andal. (PSAK 23 paragraf 13)

4) Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan

acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu

transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;

b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi ter-

sebut akan mengalir kepada perusahaan;

c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi tersebut pada tanggal neraca

dapat diukur dengan andal; dan

d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. (PSAK 23 paragraf 19)




5) Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah

diakui yang dapat diperoleh kembali. (PSAK 23 paragraf 25)

c. Penjelasan

1) Umum

a) Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berkaitan langsung dengan

produk utama perseroan dan produk turunannya. Atau pendapatan yang

berkaitan langsung dengan aktivitas perkebunan sebagaimana yang

disebut kan dalam anggaran dasar.

b) Produk utama, antara lain, komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, tem-

bakau, kakao, kopi, dan kina.

c) Sedangkan produk turunannya adalah produk turunan dari produk utama,

antara lain, produk turunan dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu,

tembakau, kakao, kopi, dan kina.

d) Apabila terjadi perubahan anggaran dasar perseroan yang mencakup

juga aktivitas di luar bidang perkebunan, maka pendapatan usaha dapat

meliputi pendapatan yang berasal dari aktivitas non-perkebunan atau

turunannya. Misalnya, pendapatan dari aktivitas di bidang properti,

kawasan industri, atau pertambangan.

e) Penjualan ekspor adalah penjualan yang didukung oleh dokumen ekspor.

f) Penjualan lokal adalah penjualan yang tidak didukung oleh dokumen

ekspor atau selain penjualan ekspor.

2) Penjualan barang

a) Penjualan barang dilakukan secara:

(1) FOB shipping point yaitu penjualan diakui pada saat perseroan menye-

rahkan barang yang dijual kepada perusahaan pengiriman untuk

diserahkan kepada pembeli.

(2) FOB destination yaitu penjualan diakui pada saat barang diterima

pembeli.

b) Persyaratan penjualan barang

(1) Syarat-syarat pengakuan penjualan barang:

(a) adanya pemindahan manfaat dan risiko kepemilikan atas barang

kepada pembeli dan penjual tidak mengendalikan barang

tersebut;




(b) besar kemungkinan adanya aliran manfaat ekonomi ke penjual;

dan

(c) pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal.

(2) Manfaat dan risiko kepemilikan barang

(a) Pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang:

i. bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau

pemindahan penguasaan atas barang; atau

ii. pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau

pemindahan penguasaan atas barang.

(b) Jika perseroan menahan risiko signifikan atas kepemilikan barang,

maka tidak terjadi suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui.

Misalnya, penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu

tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari pen-

jualan barang yang bersangkutan.

(c) Jika perseroan menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan

barang, maka terjadi penjualan dan pendapatan diakui. Misalnya,

perseroan menahan hak milik atas barang semata-mata untuk

melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo.

(3) Aliran manfaat ekonomi

(a) Jika hanya besar kemungkinan manfaat ekonomi dari transaksi

penjualan akan mengalir kepada perseroan.

(b) Kadang-kadang kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil

sampai imbalan diterima atau ketidakpastian dihilangkan.

(4) Keandalan pengukuran pendapatan dan biaya

(a) Pendapatan dan beban diakui secara bersamaan (matching

revenue and expense).

(b) Beban biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk

pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi.

(c) Pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak

dapat diukur dengan andal.




c) Pengakuan penjualan

(1) Penjualan diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima, yaitu jumlah tagihan dikurangi diskon, pengembalian

barang, dan pengurang lainnya.

(2) Penjualan produk sampingan diakui secara terpisah dan tidak diper-

kenankan untuk mengurangi beban pokok penjualan produk utama.

(3) Dalam hal penjualan dilakukan secara terpusat melalui suatu entitas

tertentu, maka pengakuan penjualan dilakukan sesuai persyaratan

pengakuan sebagaimana dijelaskan di atas.

3) Penjualan jasa

a) Persyaratan pengakuan penjualan jasa

(1) tingkat penyelesaian dapat diukur secara andal;

(2) besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh; dan

(3) pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal.

b) Jika hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal,

maka pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang

telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

c) Namun, jika kecil kemungkinan biaya tersebut dapat diperoleh kembali,

maka pendapatan tidak diakui dan biaya tersebut diakui sebagai beban.

4) Dalam hal penjualan ekspor maka dicatat berdasarkan kurs transaksi Bank

Indonesia pada tanggal transaksi.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan pengukuran

a) Penjualan barang

(1) Penjualan barang diakui pada saat terjadinya pengalihan hak atas

barang yang dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yaitu:

(a) Apabila FOB shipping point maka penjualan diakui pada saat

barang diserahkan kepada perusahaan pengiriman; atau

(b) Apabila FOB destination maka penjualan diakui pada saat barang

diterima oleh pembeli.

(2) Penjualan diukur sebesar jumlah tagihan dikurangi diskon, pengem-

balian, dan pengurang lainnya.




b) Penjualan jasa

Penjualan jasa diakui pada saat penyelesaian pemberian jasa sebesar

jumlah yang setara dengan penyelesaian pekerjaan.

2) Penyajian

a) Pendapatan usaha disajikan secara neto dalam laporan laba rugi.

b) Pendapatan usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba

rugi yang dibagi menjadi:

(1) penjualan ekspor; dan

(2) penjualan lokal.

3) Pengungkapan

a) rincian penjualan berdasarkan jenis, jumlah, dan pasar;

b) jumlah penjualan secara bruto dan pos-pos pengurang;

c) penjelasan penjualan yang dilakukan melalui pemasaran bersama dengan

perseroan lain;

d) penjualan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara

lain mencakup nama, sifat hubungan, jumlah, dan kebijakan penentuan

harga;

e) lain-lain.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Saat pengakuan awal:

a) Penjualan lokal

Db. Piutang usaha

Db. Penjualan lokal – diskon

Kr. Penjualan lokal (komoditi utama)

b) Penjualan ekspor

Db. Piutang usaha

Db. Penjualan ekspor – diskon

Kr. Penjualan ekspor (komoditi utama)

Bila transaksi penjualan didahului dengan penerimaan uang muka, maka

jurnal transaksi penjualan sbb:

Db. Uang muka penjualan

Db. Penjualan lokal – diskon

Kr. Penjualan lokal (komoditi utama)




2) Saat penerimaan barang yang dikembalikan:

a) Penjualan lokal

Db. Penjualan lokal – pengembalian barang

Kr. Piutang usaha

b) Penjualan ekspor

Db. Penjualan ekspor – pengembalian barang

Kr. Piutang usaha

3) Saat penyelesaian/pelunasan:

a) Penjualan lokal


Kr. Piutang usaha

b) Penjualan ekspor


Kr. Piutang usaha

Dapat terjadi keuntungan atau kerugian selisih kurs valas.

2. Pendapatan Nonusaha

a. Definisi

1) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanam modal (shareholder).

2) Pendapatan (revenue) adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perseroan

yang biasa.

3) Pendapatan nonusaha (non-operating revenue) adalah semua jenis pendapatan

perseroan yang berasal dari aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama

perseroan, baik pendapatan lainnya (other revenues) dan keuntungan (gain).

b. Dasar Pengaturan

1) Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi apabila kenaikan manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan




kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan

penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penu-

run an kewajiban. (KDPPLK paragraf 92)

2) Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima. (PSAK 23 paragraf 8)

3) Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut

dipenuhi:

a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memin-

dahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;

b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif

atas barang yang dijual;

c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;

d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi

akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan

e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi

penjualan dapat diukur dengan andal. (PSAK 23 paragraf 13)

4) Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan

acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu

transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;

b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi

tersebut akan mengalir kepada perusahaan;

c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi tersebut pada tanggal neraca

dapat diukur dengan andal; dan

d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. (PSAK 23 paragraf 19)

5) Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah

diakui yang dapat diperoleh kembali. (PSAK 23 paragraf 25)

6) Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak

lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui atas dasar yang

diatur dalam PSAK 23 paragraf 29 bila:




a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi ter-

sebut akan diperoleh perusahaan; dan

b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. (PSAK 23 paragraf 28)

7) Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan

hasil efektif aset tersebut;

b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian

yang relevan; dan

c) dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak

pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. (PSAK 23

paragraf 29)

c. Penjelasan

1) Pendapatan nonusaha berasal dari kegiatan di luar aktivitas perseroan yang

disebutkan dalam anggaran dasar.

2) Pendapatan nonusaha terdiri dari:

a) pendapatan selain pendapatan usaha;

b) keuntungan.

3) Pendapatan selain pendapatan usaha:

a) Pendapatan nonusaha diantaranya terdiri dari:

(1) pendapatan rental;

(2) pendapatan jasa giro;

(3) pendapatan bunga deposito;

(4) pendapatan investasi;

(5) penjualan nonkomoditi utama;

(6) penjualan produk sampingan;

(7) lain-lain.

b) Pendapatan rental adalah pendapatan yang diperoleh dari rental bangunan

dan tanah.

c) Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan

dana rekening giro perseroan yang bukan merupakan portofolio inves-

tasi.




d) Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga

deposito dana perseroan yang bukan merupakan portofolio investasi.

e) Pendapatan investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan

investasi dalam instrumen keuangan, misalnya obligasi dan saham, seperti

pendapatan bunga dan dividen.

4) Keuntungan

a) Keuntungan antara lain terdiri dari:

(1) keuntungan penjualan aset tetap;

(2) keuntungan penjualan investasi jangka pendek;

(3) keuntungan selisih kurs mata uang asing.

b) Keuntungan lainnya yang dapat terjadi untuk transaksi-transaksi yang

tidak disebutkan di atas.

5) Pendapatan nonusaha yang berasal dari penjualan aset diakui apabila penjualan

tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian IV.B.1

Pendapatan Usaha.

6) Aset keuangan

a) Keuntungan penjualan aset keuangan, misalnya kas dan setara kas dalam

valuta asing, investasi jangka pendek, dan sebagainya diakui ketika

memenuhi persyaratan penghentian-pengakuan.

b) Ketentuan mengenai penghentian-pengakuan dapat dilihat di Bagian III.

A.3.c Piutang.


1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Pendapatan nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi

pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut (true sale)

sebesar hasil neto setelah dikurangi jumlah tercatat aset dan biaya untuk

menjual.

b) Pendapatan nonusaha dari penjualan jasa diakui pada saat jumlah

penjualan diestimasi secara andal sebesar tingkat penyelesaian.




2) Penyajian

Pendapatan non usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba

rugi sebesar jumlah yang telah diterima atau hak yang harus diterima selama

periode berjalan secara neto.

3) Pengungkapan

Rincian jenis dan jumlah pendapatan nonusaha.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Pendapatan lain


Db. Kas dan setara kas/piutang non usaha


b) Pada saat akhir periode:

Db. Pendapatan yang masih akan diterima


c) Pada saat penerimaan (pada periode berikutnya):


Kr. Pendapatan yang masih akan diterima

2) Keuntungan

a) Penjualan aset tetap

Db. Kas dan setara kas/piutang non usaha

Db. Akumulasi penyusutan aset tetap

Kr. Aset tetap

Kr. Keuntungan penjualan aset tetap

b) Penjualan investasi jangka pendek

(1) Kelompok “dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

(a) Pengakuan awal

Db. Investasi jangka pendek – dinilai pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi





(b) Perubahan nilai wajar (pada tanggal pelaporan)

i. Nilai wajar lebih tinggi daripada jumlah tercatat

Db. Investasi jangka pendek – dinilai pada nilai wajar mela-

lui laporan laba rugi

Kr. Keuntungan perubahan nilai wajar (dalam laporan laba

rugi)

ii. Nilai wajar lebih rendah daripada jumlah tercatat

Db. Kerugian perubahan nilai wajar (dalam laporan laba

rugi)

Kr. Investasi jangka pendek – dinilai pada nilai wajar mela-

lui laporan laba rugi

(c) Penjualan


Kr. Investasi jangka pendek – dinilai pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi

Kr. Keuntungan penjualan investasi jangka pendek

(2) Kelompok “tersedia untuk dijual”

(a) Pengakuan awal






Kr. Selisih penilaian nilai wajar (bagian ekuitas dalam

neraca)


Db. Selisih penilaian nilai wajar (bagian ekuitas dalam

neraca)





(c) Penjualan

i. Saldo positif selisih nilai wajar



neraca)



ii. Saldo negatif selisih nilai wajar




neraca)


(3) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”

(a) Pengakuan awal




Tidak ada jurnal

(c) Penjualan




(4) Kelompok “pinjaman dan piutang” (sekedar untuk ilustrasi, dimana

tidak ada kelompok tersebut dalam Bagian III.A.3.c Investasi Jangka

Pendek).

(a) Pengakuan awal

Db. Investasi jangka pendek – pinjaman dan piutang



Tidak ada jurnal




(c) Penjualan


Kr. Investasi jangka pendek – pinjaman dan piutang


c) Selisih kurs valas

(1) Pengakuan awal

Db. Piutang usaha/pos yang terkait

Kr. Pendapatan usaha/pos yang terkait

(2) Saat penerimaan pelunasan

Db. Kas dan setara kas (dalam valuta asing)

Kr. Piutang usaha/pos yang terkait

Kr. Keuntungan selisih kurs

(3) Perubahan kurs pada tanggal pelaporan


Kr. Keuntungan selisih kurs

C. Beban

1. Beban Pokok Penjualan

a. Definisi

1) Beban pokok penjualan adalah biaya suatu produk yang dijual.

2) Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi suatu produk yang terdiri

dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead

produksi.

3) Biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian yang menyatu

dari suatu produk jadi dan jumlahnya signifikan dari total biaya produksi.

4) Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung

dalam mengubah bahan menjadi produk jadi dan jumlahnya signifikan dari

total biaya produksi.

5) Biaya overhead produksi adalah biaya selain biaya bahan langsung atau biaya

tenaga kerja langsung yang terjadi dalam proses produksi suatu produk.




b. Dasar Pengaturan

1) Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan

biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat

yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). (PSAK 14

paragraf 6)

2) Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut

harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan

tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai

realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban

pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan

kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi

bersih harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah beban persediaan

pada periode terjadinya pemulihan tersebut. (PSAK 14 paragraf 28)

c. Penjelasan

1) Biaya

a) Biaya dapat dibagi menjadi:

(1) Biaya produksi atau manufakturing (product cost);

(2) Biaya periode atau nonmanufakturing (period cost).

b) Biaya produksi merupakan biaya perolehan persediaan dan diakui sebagai

beban ketika persediaan tersebut dijual.

c) Biaya periode pada umumnya diakui sebagai beban ketika terjadinya,

kecuali diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset yang diatur

secara tersendiri dalam PSAK terkait.

2) Biaya produksi

a) Biaya produksi terdiri dari:

(1) Biaya langsung;

(2) Biaya overhead produksi.

b) Biaya langsung

(1) Biaya langsung terdiri dari:

(a) biaya bahan baku langsung; dan

(b) biaya tenaga kerja langsung.




(2) Biaya bahan baku langsung meliputi:

(a) biaya persediaan hasil perkebunan yang ditransfer ke proses

produksi selanjutnya (jika bahan baku berasal dari internal

perseroan), atau biaya perolehan bahan baku (jika bahan baku

bukan berasal dari internal perseroan); dan

(b) biaya bahan baku langsung lainnya atau bahan baku langsung di

luar persediaan yang ditransfer atau bahan baku yang diperoleh.

(3) Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang langsung

berhubungan dengan proses konversi bahan baku menjadi produk

yang siap dijual.

c) Biaya overhead produksi

(1) Biaya overhead produksi merupakan biaya overhead yang terjadi

dalam unit atau bagian yang terlibat langsung dalam proses produksi,

misalnya overhead produksi di unit/pabrik. Sedangkan biaya overhead

lainnya bukan bagian dari overhead produksi dan diakui sebagai

beban pada periode terjadinya.

(2) Biaya overhead produksi terdiri dari biaya overhead produksi tetap

dan biaya overhead produksi variabel, serta dialokasikan secara

sistematis ke persediaan.

(3) Biaya overhead produksi tetap adalah biaya overhead yang relatif

konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan,

seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan

pabrik.

(4) Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara

langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume

produksi, seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung.

(5) Dalam mengalokasikan biaya overhead produksi tetap ke biaya

konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi.

(6) Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diharapkan akan

tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal,

dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan

terencana. Tingkat produksi aktual dapat digunakan bila mendekati

kapasitas normal.




(7) Pembebanan biaya overhead produksi tetap pada setiap unit produk

tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau tidak

terpakainya kapasitas pabrik. Biaya overhead yang tidak teralokasi

diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi

luar biasa tinggi, biaya overhead yang dialokasikan pada unit produk

diturunkan, agar persediaan tidak dinilai di atas biaya.

(8) Biaya overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produk atas

dasar penggunaan fasilitas produksi yang sebenarnya.

d) Biaya produksi terkait secara langsung dengan pengaturan mengenai aset

tanaman untuk menentukan biaya hasil perkebunan yang akan diubah

menjadi persediaan (Bagian III.A.4.g Aset Tanaman); dan persediaan

untuk menentukan biaya persediaan yang akan siap dijual atau digunakan

(Bagian III.A.3.e Persediaan).

3) Beban pokok penjualan

a) Beban pokok penjualan merupakan biaya produksi untuk produk yang

dijual.

b) Beban pokok penjualan dihitung secara perpetual (perpetual system) atau

periodik (periodic system).

c) Apabila beban pokok penjualan dihitung secara periodik, maka dihitung

sebagai berikut:

(+) nilai persediaan awal

(+) penambahan persediaan selama periode berjalan

(–) nilai persediaan akhir



a) Dalam sistem perpetual, beban pokok penjualan diakui pada saat terjadi

penjualan sebesar nilai persediaan yang dijual.

b) Dalam sistem periodik, beban pokok penjualan diakui pada secara periodik

sebesar selisih antara nilai persediaan awal dan penambahan persediaan

selama periode berjalan dikurangi nilai persediaan akhir.




2) Penyajian

Beban pokok penjualan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pos

tersendiri.

3) Pengungkapan

a) jumlah beban pokok penjualan untuk penjualan lokal dan ekspor;

b) sistem pencatatan beban pokok penjualan apakah perpetual atau

perio dik;

c) rumus biaya persediaan yang digunakan;

d) lain-lain.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Sistem perpetual

a) Pada saat penjualan


Kr. Penjualan

Db. Beban pokok penjualan

Kr. Persediaan

b) Pada saat akhir periode

Tidak ada jurnal

2) Sistem periodik

a) Pada saat penjualan


Kr. Penjualan

b) Pada saat akhir periode

Db. Persediaan – akhir (sesuai perhitungan)

Db. Beban pokok penjualan

Kr. Persediaan (penambahan selama periode berjalan)

Kr. Persediaan – awal




2. Beban Usaha

a. Definisi

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian

kepada penanam modal.

2) Beban usaha adalah beban yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha

tetapi tidak dapat dibebankan secara langsung kepada produk atau jasa yang

dijual.

b. Dasar Pengaturan

1) Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa

depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban

telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. (KDPPLK paragraf 94)

2) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara

biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang

biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of costs with

revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan

atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari

transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya berbagai komponen beban

yang membentuk beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui

pada saat yang sama sebagaimana penghasilan yang diperoleh dari penjualan

barang. (KDPPLK paragraf 95)

c. Penjelasan

1) Beban usaha terdiri dari:

a) Beban penjualan;

b) Beban umum dan administrasi.

2) Beban penjualan adalah beban yang timbul terkait dengan aktivitas pen-

jualan produk, misalnya pengiriman barang, promosi, marketing fee, dan

sebagainya.

3) Beban umum dan administrasi adalah beban yang timbul terkait dengan

aktivitas dukungan dan tidak secara langsung terkait dengan aktivitas produksi




atau penjualan, misalnya beban pegawai, beban pemeliharaan, beban

penyusutan dan amortisasi, beban asuransi, beban sewa, beban administrasi,

dan beban umum.

4) Beban pegawai meliputi:

a) imbalan kerja jangka pendek;

b) imbalan pascakerja;

c) imbalan kerja jangka panjang lainnya;

d) pesangon pemutusan hubungan kerja;

e) imbalan berbasis ekuitas.

Kecuali imbalan kerja yang termasuk biaya perolehan suatu aset, misalnya

biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi yang termasuk biaya

persediaan.

5) Beban umum dan administrasi kantor direksi/kantor pusat dan unit usaha/

kebun tidak dialokasikan ke aset tanaman atau persediaan, tetapi langsung

dibebankan pada periode terjadinya.



a) Beban usaha diakui pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang

menyebabkan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomis perseroan.

b) Beban usaha diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

2) Penyajian

Beban usaha disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

3) Pengungkapan

a) rincian beban usaha;

b) lain-lain.

e. Ilustrasi Jurnal

Db. Beban pegawai/pos beban yang terkait

Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait




3. Beban Non Usaha

a. Definisi

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian

kepada penanam modal.

2) Beban nonusaha adalah beban yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan

usaha atau beban aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama perseroan,

baik beban lainnya (other expenses) dan kerugian (lost).

b. Dasar Pengaturan

1) Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa

depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban

telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. (KDPPLK paragraf 94)

2) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara

biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang

biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of costs with

revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan

atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari tran-

saksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya berbagai komponen beban yang

membentuk beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui

pada saat yang sama sebagaimana penghasilan yang diperoleh dari penjualan

barang. (KDPPLK paragraf 95)

c. Penjelasan

1) Beban non usaha terdiri dari beban yang bukan berasal dari aktivitas utama

per seroan dan kerugian lainnya, misalnya beban administrasi bank dan beban

bunga.

2) Contoh kerugian lainnya antara lain kerugian yang timbul dari penjualan aset

tetap dan investasi jangka pendek, selisih kurs, dan sebagainya.





1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Beban nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi peng-

alih an risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut (true sale) se-

besar jumlah tercatat aset dan biaya untuk menjual setelah dikurangi hasil

neto.

b) Beban nonusaha dari penerimaan jasa diakui pada saat jumlah penjualan

diestimasi secara andal sebesar tingkat penyelesaian.

2) Penyajian

Beban nonusaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi

sebesar jumlah yang telah diserahkan atau hak yang harus diselesaikan selama

periode berjalan secara neto.

3) Pengungkapan

a) rincian jenis dan jumlah beban nonusaha;

b) lain-lain.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Beban lain


Db. Beban non usaha

Kr. Kas dan setara kas/beban yang masih harus dibayar

b) Pada saat akhir periode:

Db. Beban nonusaha

Kr. Beban yang masih harus dibayar

c) Pada saat pembayaran (pada periode berikutnya):

Db. Beban yang masih harus dibayar


2) Kerugian

a) Penjualan aset tetap


Db. Akumulasi penyusutan aset tetap

Db. Kerugian penjualan aset tetap

Kr. Aset tetap




b) Penjualan investasi jangka pendek

(1) Kelompok “dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi”

(a) Pengakuan awal


laporan laba rugi





laporan laba rugi

Kr. Keuntungan perubahan nilai wajar (dalam laporan laba

rugi)


Db. Kerugian perubahan nilai wajar (dalam laporan laba

rugi)


laporan laba rugi

(c) Penjualan


Db. Kerugian penjualan investasi jangka pendek


laporan laba rugi

(2) Kelompok “tersedia untuk dijual”

(a) Pengakuan awal







neraca)






neraca)


(c) Penjualan

i. Saldo positif selisih nilai wajar



neraca)



ii. Saldo negatif selisih nilai wajar





neraca)

(3) Kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”

(a) Pengakuan awal




Tidak ada jurnal

(c) Penjualan




(4) Kelompok “pinjaman dan piutang” (sekedar untuk ilustrasi dalam

Bagian III.A.3.b Investasi Jangka Pendek tidak ada kelompok ini)

(a) Pengakuan awal

Db. Investasi jangka pendek – pinjaman dan piutang






Tidak ada jurnal

(c) Penjualan



Kr. Investasi jangka pendek – pinjaman dan piutang

c) Selisih kurs valas

(1) Pengakuan awal

Db. Piutang usaha/pos yang terkait

Kr. Pendapatan usaha/pos yang terkait

(2) Saat penerimaan pelunasan


Db. Kerugian selisih kurs

Kr. Piutang usaha /pos yang terkait

(3) Perubahan kurs pada tanggal pelaporan

Db. Kerugian selisih kurs

Kr. Kas dan setara kas (dalam valuta asing)

D. Pos Luar Biasa

1. Defi nisi

a. Pos luar biasa penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi

yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak

diharapkan untuk seringkali terjadi atau tidak terjadi secara teratur.

b. Aktivitas normal adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan

sebagai bagian dari usahanya dan aktivitas yang terkait dengan kegiatan usaha

utama perusahaan tersebut.

2. Dasar Pengaturan

a. Laba atau rugi neto untuk periode berjalan terdiri atas unsur-unsur berikut, yang

masing-masing harus diungkapkan pada laporan laba rugi:




1) laba atau rugi dari aktivitas normal; dan

2) pos luar biasa. (PSAK 25 paragraf 9)

b. Hakikat dan jumlah dari setiap pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah.


3. Penjelasan

a. Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa jika

memenuhi dua kriteria berikut:

1) bersifat tidak normal yaitu kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki

tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan

kegiatan normal perseroan; dan

2) tidak sering terjadi yaitu kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak

sering terjadi dalam kegiatan normal perseroan.

b. Kejadian atau transaksi yang pada umumnya menimbulkan kerugian luar biasa,

antara lain, adalah:

1) kerugian karena gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya;

2) kerugian karena pengambil-alihan aset perseroan.

c. Contoh kejadian atau transaksi yang tidak dapat dikelompokkan sebagai pos luar

biasa antara lain:

1) Perseroan yang membeli tanah untuk tujuan ekspansi. Namun karena sesuatu

hal, proyek ekspansi tidak dapat dilaksanakan sehingga perusahaan bermaksud

menjual kembali tanah tersebut. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh

dari penjualan tanah tersebut tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa

karena walaupun tidak termasuk dalam kegiatan utama perusahaan dan tidak

diharapkan terjadi, namun kejadian ini tidak mempunyai tingkat abnormalitas

yang tinggi. Hal yang wajar jika perusahaan menjual kembali aset tetap yang

dimilikinya, yang tidak dipergunakan lagi.

2) Penghapusbukuan aset tetap karena aset tetap tersebut sudah mengalami

keusangan teknologi.




4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Keuntungan atau kerugian luar biasa diakui pada saat terjadinya, yaitu:

a) pada saat terjadinya peristiwa luar biasa yang mengakibatkan kerugian

luar biasa, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam

lainnya; atau

b) pada saat ditetapkannya pengambil-alihan aset.

2) Keuntungan atau kerugian luar biasa diakui sebesar:

a) nilai tercatat aset yang rusak, hilang, atau hancur karena gempa bumi,

banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya; atau

b) nilai tercatat aset yang diambil alih;

dikurangi kompensasi dari pihak ketiga (jika ada).

3) Keuntungan (kerugian) luar biasa diakui sebesar nilai setelah dikurangi pajak

terkait dan hak minoritas.

b. Penyajian

Kerugian luar biasa disajikan terpisah dalam laporan laba rugi setelah dikurangi

pajak dan hak minoritas.

c. Pengungkapan

1) rincian berdasarkan jenis dan jumlah untuk setiap pos kerugian luar biasa;

2) sebab terjadinya kerugian luar biasa;

3) nilai bruto kerugian luar biasa sebelum dikurangi pajak terkait dan hak

minoritas;

4) lain-lain.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat pengakuan kerugian luar biasa:

Db. Kerugian luar biasa

Db. Akumulasi penyusutan aset yang terkait (Bila ada)





b. Pada saat pengakuan keuntungan luar biasa:


Kr. Keuntungan luar biasa

E. Pajak Penghasilan

1. Defi nisi

a. Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tang-

guhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

b. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak

pada satu periode.

c. Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode

mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

2. Dasar Pengaturan

a. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan

laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari:

1) transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas

pada periode yang sama atau periode yang berbeda; atau

2) penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. (PSAK 46 paragraf

37)

b. Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke

ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung

dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. (PSAK 46 paragraf 40)

c. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas

normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. (PSAK 46 paragraf 48)

d. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional

dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.


e. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada




Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau

banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP

ditangguhkan pembebanannya. Apabila terdapat kesalahan mendasar maka per-

lakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25: Laba atau Rugi Bersih untuk Periode

Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi. (PSAK 46

paragraf 55)

3. Penjelasan

a. Beban pajak yang diakui di laporan laba rugi terdiri dari:

1) pajak kini; dan

2) pajak tangguhan.

b. Pajak kini dihitung berdasarkan laba fiskal, sedangkan pajak tangguhan dihitung

berdasarkan laba akuntansi yang terdapat perbedaan temporer kena pajak setelah

dikurangi pajak kini.

4. Perlakuan akuntansi

a. Pengakuan dan pengukuran

Pajak diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

b. Penyajian

1) Beban pajak penghasilan disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri

yang disajikan unsur pajak kini dan pajak tangguhan.

2) Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari

aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

c. Pengungkapan

1) Unsur-unsur utama beban/penghasilan pajak.

2) Jumlah pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang

langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

3) Beban/penghasilan pajak dari pos luar biasa yang diakui pada periode

berjalan.

4) Penjelasan hubungan antara beban/penghasilan pajak dan laba akuntansi

dengan cara berikut:




a) Rekonsiliasi antara beban/penghasilan pajak dengan hasil kali laba

akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau

b) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata sama dengan beban/

penghasilan pajak dibagi laba akuntansi dengan tarif pajak.

5) Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya

dengan tarif pada periode sebelumnya.

6) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer dan sisa

rugi kompensasi yang boleh/tidak boleh diakui sebagai aset pajak tangguhan

pada neraca.

7) Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi

yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut:

a) jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca

untuk setiap periode penyajian;

b) jumlah beban/penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan

laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah

aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.

8) Untuk usaha yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:

a) keuntungan atau kerugian atas penghentian usaha;

b) laba (rugi) dari aktivitas normal usaha yang tidak dilanjutkan untuk periode

pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang

disajikan dalam laporan keuangan.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Pencatatan transaksi pada saat terjadi kenaikan pajak penghasilan terutang pada

periode mendatang sebagai akibat adanya “perbedaan temporer“.

Db. Beban pajak kini

Db. Beban pajak tangguhan

Kr. Hutang pajak penghasilan

Kr. Kewajiban pajak tangguhan




b. Ketika aset pajak tangguhan dapat mencerminkan bahwa sejumlah pajak peng-

hasilan dapat diperoleh kembali sebagai akibat adanya “perbedaan temporer yang

boleh dikurangkan“ pada tanggal neraca.

Db. Beban pajak kini

Db. Aset pajak tangguhan

Kr. Hutang pajak penghasilan

Kr. Beban pajak tangguhan




F. Ilustrasi


LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2xx2 dan 2xx1

(dalam Rp Juta)


Pendapatan usaha

Penjualan

Ekspor xxx xxx

Lokal xxx xxx

Beban pokok penjualan xxx xxx

Laba bruto xxx xxx

Beban usaha

Beban penjualan xxx xxx

Beban umum dan administrasi xxx xxx

Laba usaha xxx xxx

Pendapatan (beban ) nonusaha xxx xxx

Laba (rugi) sebelum bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi xxx xxx

Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi xxx xxx

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan xxx xxx

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak kini xxx xxx

Beban pajak tangguhan xxx xxx

Laba (rugi) sebelum hak minoritas xxx xxx

Pos luar biasa xxx xxx

Hak minoritas xxx xxx

Laba neto xxx xxx

Laba neto per saham xxx xxx



Bagian 5 I Laporan Perubahan Ekui tas

Bagian VLaporan Perubahan Ekuitas

A. Pengerti an

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perseroan

yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama

periode pelaporan.

B. Dasar Pengaturan

1. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama

laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. laba atau rugi neto periode yang bersangkutan;

b. setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya

yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;

c. pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;

d. transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;

e. saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya;

dan

f. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan

cadangan baik pada awal periode maupun akhir periode yang mengungkapkan

secara terpisah setiap perubahan. (PSAK 1 paragraf 66)

2. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan

selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut

dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali

untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham atau pemilik

seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan

dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.





C. Penjelasan

1. Perseroan menyusun laporan perubahan ekuitas, dimana divisi atau unit ti dak perlu

menyusun laporan perubahan ekuitas.

2. Pos-pos laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh;

b. Tambahan modal disetor;

c. Modal sumbangan;

d. Dana setoran modal;

e. Selisih penilaian aset dan kewajiban karena kuasi-reorganisasi;

f. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;

g. Selisih nilai transaksi restrukturisasi sepengendali;

h. Cadangan umum;

i. Cadangan tujuan;

j. Saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.

3. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam bentuk tabel matriks dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pada bagian baris mencerminkan gambaran transaksi mutasi pos-pos ekuitas; dan

b. Pada bagian kolom dibagi berdasarkan jenis pos yang ada dalam struktur ekuitas.

D. Ilustrasi

Ilustrasi yang dicantumkan hanya menampilkan pos-pos ekuitas yang secara umum dimiliki

perseroan. Namun demikian, jika dalam prakti knya perseroan memiliki pos-pos ekuitas yang

ti dak terdapat dalam ilustrasi ini, maka dapat menambahkan kolom baru untuk menampung

pos tersebut dalam laporan perubahan ekuitas.




Kete

rang

an

Cat.

M

odal

Mod

al

sum

bang

an

Selis

ih

peni

laia

n as

et

dan

kew

ajib

an

kare

na k

uasi

-

reor

gani

sasi

Selis

ih k

urs

penj

abar

an

lapo

ran

keua

ngan

dala

m m

ata

uang

asin

g

Selis

ih n

ilai

tran

saks

i

rest

rukt

uris

asi

sepe

ngen

dali

Sald

o la

baJu

mla

h

Ekui

tas

Sald

o pe

r 31

Des

2xx

0xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

Seto

ran

mod

alxx

x-

--

--

xxx

Div

iden

--

--

-(x

xx)

(xxx

)

Cada

ngan

um

um-

--

--

(xxx

)(x

xx)

Cada

ngan

ber

tuju

an

--

--

-(x

xx)

(xxx

)

Laba

(ru

gi)

neto

per

io-

de b

erja

lan

--

--

-xx

xxx

x

Sald

o pe

r 31

Des

2xx

1xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

Div

iden

(xxx

)

Cada

ngan

um

um(x

xx)

Laba

(r

ugi)

neto

peri

ode

berj

alan

xxx

Sald

o pe

r 31

Des

2xx

2xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

PT P

ERKE

BUN

AN

NU

SAN

TARA

LAPO

RAN

PER

UBA

HA

N E

KUIT

AS

Unt

uk p

erio

de y

ang

bera

khir

pad

a ta

ngga

l 31

Des

embe

r 2x

x2 d

an 2

xx1

(dal

am R

p ju

ta)



Bagian 6 I Laporan Arus Kas

Bagian VILaporan Arus Kas

A. Pengerti an

1. Tujuan

Informasi tentang arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar

untuk menilai kemampuan perseroan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta

menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perseroan dalam menghasilkan kas dan

setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana

perseroan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan

setara kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen

kepada pemegang saham.

Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara

kas dari suatu perseroan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas

operasional, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.

2. Ruang Lingkup

Perseroan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pedoman

ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang ti dak terpisahkan

atau integral dengan laporan keuangan untuk seti ap periode sajian laporan keuangan.

Pedoman ini mewajibkan semua perseroan menyajikan laporan arus kas dengan metode

langsung (direct method).




3. Defi nisi

Beberapa isti lah yang dipergunakan dalam Pedoman ini didefi nisikan sebagai berikut:

a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan

pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke

dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

c. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka

sangat pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu

tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

e. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

f. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta

investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

g. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah

serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

B. Dasar Pengaturan

1. Kas dan setara kas terdiri dari:

a. Kas;

b. Giro; dan

c. Deposito maksimal berjangka waktu 3 (tiga) bulan.

2. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifi kasikan

menurut akti vitas operasi, investasi, dan pendanaan.

3. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasi perseroan dengan menggunakan metode

langsung. Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan

pengeluaran kas bruto diungkapkan.

4. Pelaporan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas

bruto yang berasal dari akti vitas investasi dan pendanaan, kecuali diatur bahwa arus kas

dilaporkan atas dasar arus kas bersih. (modifi kasi PSAK 2 paragraf 51)




5. Arus kas yang berasal dari akti vitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat

disajikan menurut arus kas bersih:

a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas

perusahaan; dan

b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat,

dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (maturity

short). (PSAK 2 paragraf 52)

6. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata

uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata

uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. (PSAK 2 paragraf

54)

7. Arus kas anak perusahaan di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs transaksi pada

tanggal arus kas. (PSAK 2 paragraf 55)

8. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifi kasikan sebagai akti vitas

operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan

secara terpisah. (PSAK 2 paragraf 56)

9. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus

diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifi kasikan secara konsisten antar

periode sebagai akti vitas operasi, investasi, atau pendanaan. (PSAK 2 paragraf 57)

10. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri

dan diklasifi kasi sebagai arus kas akti vitas operasi kecuali jika secara spesifi k dapat

diidenti fi kasikan sebagai akti vitas pendanaan dan investasi. (PSAK 2 paragraf 58)

11. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau

unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifi kasi sebagai akti vitas

investasi. (PSAK 2 paragraf 59)

12. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan

dengan perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) dan unit bisnis lainnya selama

satu periode:

a. Jumlah harga perolehan atau pelepasan;

b. Bagian nilai perolehan atau pelapasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara

kas;




c. Jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan

d. Jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit bisnis yang diperoleh

atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. (PSAK 2 paragraf

60)

13. Transaksi investasi dan pendanaan yang ti dak memerlukan penggunaan kas atau setara

kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan

sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan

semua informasi yang relevan mengenai akti vitas investasi dan pendanaan tersebut.


14. Perusahaan harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan

rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan

di neraca. (PSAK 2 paragraf 62)

C. Penjelasan

1. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk

mengevaluasi perubahan dalam aset neto perseroan, struktur keuangan, termasuk

likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu

arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

2. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perseroan dalam menghasilkan

kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash

fl ows) dari berbagai perseroan.

3. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu,

dan kepasti an arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna untuk

meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya

dan dalam menentukan hubungan profi tabilitas dan arus kas neto serta dampak

perubahan harga.

4. Perseroan menyajikan arus kas dari akti vitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan

cara yang paling sesuai dengan bisnis perseroan. Klasifi kasi menurut akti vitas memberikan

informasi yang memungkinkan para pemakai laporan untuk menilai pengaruh akti vitas

tersebut terhadap posisi keuangan perseroan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.




Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara keti ga

akti vitas tersebut.

5. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifi kasikan lebih dari satu

akti vitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh perseroan meliputi pokok

pinjaman dan bunga, maka bunga merupakan unsur yang dapat diklasifi kasikan sebagai

akti vitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifi kasikan sebagai

akti vitas pendanaan.

6. Jumlah arus kas yang berasal dari akti vitas operasi merupakan indikator yang

menentukan apakah dari hasil operasinya tersebut, perseroan dapat menghasilkan arus

kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasinya, dan

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar. Informasi

mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

7. Arus kas dari akti vitas operasi terutama diperoleh dari akti vitas penghasil utama

pendapatan perseroan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari

transaksi dan peristi wa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan/penurunan aset

neto. Beberapa contoh arus kas dari akti vitas operasi antara lain:

a. Penerimaan dari dan pembayaran kepada pembeli/pelanggan.

b. Penerimaan dari dan pembayaran kepada mitra usaha.

c. Penerimaan dari dan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa.

d. Penerimaan dari dan pembayaran kepada karyawan.

e. Pembayaran kepada pajak, kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai

bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

8. Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang berasal dari akti vitas investasi

perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran

kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan penghasilan

dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari akti vitas investasi

antara lain:

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap dan aset tidak lancar lain, termasuk

biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, dan aset tidak lancar

lainnya;

c. Perolehan instrumen keuangan (efek hutang atau efek ekuitas) perusahaan lain;




d. Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak derivatif kecuali apabila kontrak

tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau apabila pembayaran tersebut

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk

lindung nilai (hedging) suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari

kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi

yang dilindung nilai.

9. Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang ti mbul dari akti vitas pendanaan

perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan

oleh para pemberi pinjaman dan penggunaan dana pembatasan oleh para donatur.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari akti vitas pendanaan, antara lain:

a. Penerimaan kas dari para donatur atau para pemberi pinjaman;

b. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, dan pinjaman lainnya;

c. Pelunasan pinjaman;

d. Pembayaran kas atas kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

10. Perseroan harus melaporkan arus kas dari akti vitas operasi dengan menggunakan metode

langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengesti masi arus

kas masa depan yang ti dak dapat dihasilkan dengan metode ti dak langsung. Dengan

metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan

pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan cara antara lain:

a. Melalui catatan akuntansi; atau

b. Menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan aktivitas untuk;

1) Perubahan hutang bunga, selama periode berjalan;

2) Pos bukan kas lainnya; dan

3) Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

11. Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan PSAK 10: Transaksi dalam

Mata Uang Asing. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan

kurs pada saat terjadinya transaksi.

12. Pada tanggal neraca, pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan

ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal neraca. Sedangkan untuk pos nonmoneter harus menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

13. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang ti mbul akibat perubahan kurs,

bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap




kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk

merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut

disajikan terpisah dari arus kas akti vitas operasi, investasi, dan pendanaan.

14. Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dapat diklasifi kasikan sebagai

akti vitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, walaupun beban

pajak penghasilan dapat dengan mudah diidenti fi kasikan dan dapat terjadi dalam

periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu,

pajak yang dibayar umumnya diklasifi kasikan sebagai arus kas dari akti vitas operasi.

Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidenti fi kasikan dengan transaksi

individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, maka arus kas tersebut

diklasifi kasikan sebagai akti vitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis akti vitas

tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis akti vitas, maka jumlah

keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

15. Apabila akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan

dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya perolehan,

maka perseroan membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas yang terjadi antara

perseroan dan investee, misalnya sejumlah dividen dan uang muka yang diterima.

16. Penyajian tersendiri mempengaruhi arus kas dari akuisisi dan pelepasan unit bisnis

lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri

jumlah aset dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang

berasal dari akti vitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dari

pelepasan ti dak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi.

17. Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau diterima atas pelepasan

tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah

neto yaitu kas dan setara kas yang diperoleh atau dibayarkan.

18. Pengerti an unit bisnis lainnya yang dimaksud dalam PSAK 2 paragraf 59 di dalam

perseroan adalah unit bisnis lainnya yang berada di luar kegiatan utamanya.




D. Ilustrasi

Dalam ilustrasi ditampilkan laporan arus kas yang disajikan dengan metode langsung.


LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2xx2 dan 2xx1

(dalam Rp juta)


Arus kas dari akti vitas operasi

Penerimaan dari:

Pelanggan/pembeli xxx xxx

Bunga xxx xxx

Lain-lain xxx xxx

Total penerimaan xxx xxx

Pengeluaran kepada:

Pemasok (xxx) (xxx)

Mitra usaha (xxx) (xxx)

Karyawan (xxx) (xxx)

Pajak (xxx) (xxx)

Lain-lain (xxx) (xxx)

Total pengeluaran (xxx) (xxx)

Jumlah arus kas dari akti vitas operasi xxx xxx

Arus kas dari akti vitas investasi

Penerimaan

Penerimaan dividen xxx xxx

Penjualan investasi jangka pendek/panjang xxx xxx

Lain-lain xxx xxx

Total Penerimaan xxx xxx





Pengeluaran

Perolehan anak perusahaan (xxx) (xxx)

Pembelian aset tetap (xxx) (xxx)


Total Pengeluaran (xxx) (xxx)

Jumlah arus kas dari akti vitas investasi xxx xxx

Arus kas dari akti vitas pendanaan

Penerimaan

Emisi saham xxx xxx

Emisi obligasi/MTN xxx xxx

Pinjaman bank xxx xxx

Lain-lain xxx xxx

Total penerimaan xxx xxx

Pengeluaran

Pembelian kembali saham (xxx) (xxx)

Pembayaran hutang bank (xxx) (xxx)

Pembayaran obligasi/MTN (xxx) (xxx)

Pembayaran dividen (xxx) (xxx)

PKBL (xxx) (xxx)


Total pengeluaran xxx xxx

Jumlah arus kas dari akti vitas pendanaan xxx xxx

Kenaikan (penurunan) arus kas neto xxx xxx

Saldo kas dan setara kas awal periode xxx xxx

Saldo kas dan setara kas akhir periode xxx xxx



Bagian 7 I Catatan Atas Laporan Keuangan

Bagian VIICatatan Atas Laporan Keuangan

A. Pengerti an

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan

keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran

umum perseroan, ikhti sar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan

dan informasi penti ng lainnya.

2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistemati s. Seti ap pos dalam

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus

berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Dalam Pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup, tetapi ti dak terbatas,

pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini. Secara umum, catatan atas laporan

keuangan mengungkapkan:

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan

laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas;

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan ekuitas dan laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian

secara wajar;

d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan

atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci

dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan

materialitasnya;

e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan

dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.




4. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari seti ap

jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham

utama, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan isti mewa. Ikhti sar terpisah tersebut

diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan beban.

5. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan-

nya dengan laporan keuangan perusahaan lain maka catatan atas laporan keuangan

umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang di-

terapkan;

b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-

pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen

laporan keuangan;

c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan

lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan.

B. Dasar Pengaturan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan,

perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar

disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun

pengungkapkan tersebut ti dak diharuskan oleh PSAK. (PSAK 1 paragraf 10)

2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila

laporan keuangan ti dak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka ke-

nyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha

perusahaan ti dak dapat digunakan. (PSAK 1 paragraf 17)

3. Informasi kuanti tati f harus diungkapkan secara komparati f dengan periode sebelumnya

kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi kompa-

rati f yang bersifat narati f dan deskripti f dari laporan keuangan periode sebelumnya

diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode

berjalan. (PSAK 1 paragraf 28)




4. Apabila penyajian atau klasifi kasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penya-

jian periode sebelumnya direklasifi kasi untuk memasti kan daya banding. Sifat, jumlah

serta alasan reklasifi kasi harus diungkapkan. Apabila reklasifi kasi tersebut ti dak prakti s

dilakukan maka alasannya harus diungkapkan. (PSAK 1 paragraf 30)

5. Laporan keuangan seti daknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku perusahaan

berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau

pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan

laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan:

a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan

b. fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.


6. Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah seti ap aset yang akan

diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan

dari tanggal neraca. (PSAK 1 paragraf 40)

7. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifi kasikan sebagai kewajiban jangka

panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas

bulan sejak tanggal neraca, apabila:

a. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas

bulan;

b. perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan

jangka panjang; dan

c. maksud tersebut pada huruf b didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali

atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan

keuangan disetujui.

Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari penyajian dalam kelompok kewajiban jangka

pendek sesuai dengan paragraf ini beserta informasi yang mendukung penyajian ter-

sebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK 1 paragraf 47)

8. Perusahaan harus mengungkapkan, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan,

sub-klasifi kasi pos-pos yang disajikan, diklasifi kasikan dengan cara yang tepat sesuai

dengan operasi perusahaan. Seti ap pos di sub-klasifi kasikan, jika memungkinkan,

sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada perusahaan induk, anak




perusahaan, perusahaan asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan isti mewa

lainnya diungkapkan secara terpisah. (PSAK 1 paragraf 53)

9. Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut di neraca atau di catatan atas laporan

keuangan:

a. untuk setiap jenis saham:

1) jumlah saham modal dasar;

2) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;

3) nilai nominal saham;

4) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;

5) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham,

termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;

6) saham perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan itu sendiri atau oleh anak

perusahaan atau perusahaan asosiasi; dan

7) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai

dan persyaratannya.

b. penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas;

c. penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk

dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban; dan

d. jumlah dividen saham preferen kumulatif yang belum diakui.

Perusahaan yang modalnya ti dak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, meng-

ungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan

perubahan dalam suatu periode dari seti ap jenis penyertaan serta hak, keisti mewaan

dan pembatasan yang melekat pada seti ap jenis penyertaan. (PSAK 1 paragraf 55)

10. Perusahaan menyajikan, di laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan,

rincian beban dengan menggunakan klasifi kasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi

beban di dalam perusahaan. (PSAK 1 paragraf 58)

11. Perusahaan yang mengklasifi kasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan

informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amorti sasi

serta biaya pegawai. (PSAK 1 paragraf 63)

12. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan

keuangan; jumlah dividen per saham yang diumumkan. (PSAK 1 paragraf 65)




13. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistemati s. Seti ap pos dalam

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi

yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan

mengungkapkan:

a. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

b. informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi

tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan

ekuitas;

c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan

dalam rangka penyajian secara wajar. (PSAK 1 paragraf 69)

14. Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal

sebagai berikut:

a. dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan;

b. kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan

secara benar. (PSAK 1 paragraf 72)

15. Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini jika ti dak diungkapkan dibagian

manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

a. domisili dan bentuk hukum perusahaan, negara tempat pendirian perusahaan,

alamat kantor pusat perusahaan serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi

kantor pusat;

b. keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama perusahaan;

c. nama perusahaan dalam grup, nama perusahaan asosiasi, nama perusahaan induk

dan perusahaan holding;

d. nama anggota direksi dan komisaris; dan

e. jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama

periode yang bersangkutan. (PSAK 1 paragraf 74)

16. Untuk seti ap jenis pinjaman atau penerbitan surat berharga yang bersifat utang dalam

mata uang asing, perusahaan harus mengungkapkan informasi berikut ini:

a. karakteristik umum dari setiap pinjaman dan surat berharga yang bersifat utang

termasuk informasi mengenai suku bunga dan nama kreditur;




b. nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo,

jadual angsuran atau pembayaran;

c. dasar konversi utang menjadi efek lain jika pinjaman dapat dikonversi;

d. nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;

e. jaminan kredit;

f. hal penting lain, misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi. (PSAK 1 paragraf 75)

17. Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterapkan sebelum tanggal

berlaku efekti f dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan. (PSAK 1

paragraf 76)

C. Penjelasan

1. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan,

kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK

mungkin ti dak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan

informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam

hal tersebut maka perseroan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi

yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

2. Pada beberapa kasus, informasi narati f yang disajikan pada laporan keuangan periode

sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya rincian

tentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara

pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan

kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari

informasi adanya keti dakpasti an pada tanggal neraca sebelumnya dan langkah-langkah

yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi keti dakpasti an tersebut.

3. Terdapat suatu keadaan dimana reklasifi kasi guna menjaga daya banding informasi

komparati f dengan informasi pada periode berjalan ti dak prakti s dilakukan, misalnya pada

periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga ti dak memungkinkan

dilakukan reklasifi kasi serta ti dak prakti s untuk menciptakan kembali informasi tersebut.

Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparati f yang

seharusnya dilakukan harus diungkapkan.




4. Dalam keadaan sangat luar biasa, perseroan mungkin terpaksa atau memutuskan

untuk mengubah tanggal neracanya misalnya akibat di akuisisi oleh perusahaan lain

yang mempunyai tanggal neraca yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, pengguna

laporan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan

jumlah komparati f ti dak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca

diungkapkan.

5. Apabila perseroan menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi perseroan yang

dapat diidenti fi kasi dengan jelas, maka klasifi kasi aset lancar dan ti dak lancar serta

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang

bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang

digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifi kasian tersebut juga menonjolkan

aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan kewajiban yang

akan jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset

dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan solvabilitas perseroan.

6. Terdapat kewajiban yang akan jatuh tempo dalam siklus operasi tahun berikutnya,

diharapkan dapat dibiayai kembali atau diperpanjang kembali sehingga ti dak diharapkan

adanya penggunaan modal kerja lancar. Kewajiban seperti itu merupakan bagian dari

pembiayaan jangka panjang perseroan dan diklasifi kasikan sebagai kewajiban jangka

panjang. Dalam hal ti dak terdapat perjanjian mengenai pembiayaan kembali, maka

pembiayaan kembali ti dak dapat di asumsikan akan terjadi secara otomati s sehingga

kewajiban harus diklasifi kasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Perjanjian kembali

harus secara resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui yang membukti kan

bahwa pada tanggal neraca substansi kewajiban merupakan kewajiban jangka

panjang.

7. Rincian yang tercakup dalam subklasifi kasi, di neraca atau di catatan atas laporan

keuangan, tergantung pada persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang

bersangkutan. Perti mbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah

didasarkan atas penilaian dari:

a. sifat, likuiditas dan materialitas aset;

b. fungsi pos-pos tersebut dalam perseroan;

c. jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

8. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan narati f atau rincian jumlah yang

tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan

ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban konti njensi dan komitmen. Catatan




atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

9. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan

membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, maka catatan atas

laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang

diterapkan;

b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-

pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen

laporan keuangan;

c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan

lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan.

Sistemati ka struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan

sepanjang hal tersebut prakti s untuk dilaksanakan.

10. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis,

nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam

penyiapan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan

dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk

dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran

tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus

diungkapkan, manajemen memperti mbangkan apakah pengungkapan tersebut akan

membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristi wa

tercermin di laporan laba rugi dan neraca. Kebijakan akuntansi meliputi , tetapi ti dak

terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

a. pengakuan pendapatan;

b. prinsip-prinsip konsolidasi;

c. penggabungan usaha;

d. joint venture;

e. pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud

dan aset tidak berwujud;

f. kapitalisasi biaya pinjaman dan pengeluaran lainnya;

g. kontrak konstruksi;

h. properti investasi;




i. instrumen keuangan dan investasi;

j. sewa (lease);

k. biaya riset dan pengembangan;

l. persediaan;

m. pajak termasuk pajak tangguhan;

n. penyisihan;

o. biaya manfaat pensiun;

p. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging);

q. definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antar segmen;

r. definisi kas dan setara kas;

s. akuntansi inflasi; dan

t. hibah pemerintah.

D. Unsur-unsur

1. Gambaran Umum Perseroan


a. Pendirian.

b. Riwayat ringkas.

c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (d.h. Departemen Kehakiman) dan

atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan.

d. Bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode

pelaporan.

e. Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha.

f. Tanggal mulai beroperasi. Apabila perseroan melakukan ekspansi atau penciutan

usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat

dimulainya ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas usaha.

g. Karyawan, direksi dan komisaris:

1) Nama anggota direksi dan dewan komisaris;

2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama

periode yang bersangkutan.




h. Struktur kepemilikan perseroan dan anak perusahaan.

i. Penjelasan hubungan kepemilikan antara perseroan dan anak perusahaan baik yang

dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup

hal-hal berikut:

1) Nama anak perusahaan yang dimiliki;

2) Tempat kedudukan anak perusahaan;

3) Jenis usaha anak perusahaan;

4) Tahun beroperasi anak perusahaan secara komersial;

5) Persentase kepemilikan pada anak perusahaan;

6) Total aset anak perusahaan;

7) Informasi penting lain yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti:

a) alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan;

b) dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak

perusahaan;

c) proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.

j. Penjelasan kerja sama usaha antara perseroan dan anak perusahaan dengan mitra

usahanya. Penjelasan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas, pada hal-hal

berikut:

1) Nama mitra usaha;

2) Jenis aktivitas yang tercakup dalam kerja sama usaha;

3) Jangka waktu kerja sama usaha;

4) Aset perseroan/anak perusahaan dan mitra usaha yang digunakan dalam kerja

sama usaha;

5) Persentase pembagian hasil;

6) Informasi penting lain yang berkaitan dengan kerja sama usaha.

2. Ikhti sar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.

1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (historical




cost), biaya kini (current cost), nilai realisasi (realizable value), nilai sekarang

(present value), nilai wajar (fair value) berdasarkan standar akuntansi yang

berlaku.

2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan

arus kas.

3) Kebijakan akuntansi tertentu.

b. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1) Konsep dasar pengukuran laporan keuangan;

2) Prinsip-prinsip konsolidasi;

3) Transaksi dalam mata uang asing;

4) Kas dan setara kas;

5) Piutang dan penyisihan piutang;

6) Persediaan;

7) Aset tetap dan penyusutan;

8) Investasi dan penyertaan;

9) Biaya yang ditangguhkan;

10) Hutang usaha;

11) Pendapatan diterima dimuka;

12) Pengakuan pendapatan;

13) Pengakuan beban;

14) Pajak penghasilan;

15) Tunjangan karyawan;

16) Sewa (lease);

17) Kerja sama usaha; dan

18) Hibah pemerintah.

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhati kan urutan

penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas,

serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada seti ap pos

pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:




a. Hak minoritas

Rincian bagian pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan untuk

masing-masing anak perusahaan.

b. Pos luar biasa

Sifat dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang

terkait dan nilai bersihnya.

c. Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan

Rincian bagian pemegang saham minoritas atas laba bersih anak perusahaan untuk

masing-masing anak perusahaan.

d. Transaksi hubungan istimewa

1) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan dan beban

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya

terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama

dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.

3) Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa.

4) Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat

tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang

tidak memiliki hubungan istimewa.

5) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang

yang terkait dengan hubungan istimewa.

e. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

1) Perubahan estimasi akuntansi

a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;

b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan

c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan

pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut

harus diungkapkan.

2) Perubahan kebijakan akuntansi

a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;




b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode

berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;

c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode

yang tercakup dalam informasi komparatif; dan

d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau

kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif

dianggap tidak praktis.

3) Kesalahan mendasar

a) Hakikat kesalahan mendasar;

b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;

c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum

periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan

d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau

kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan

kembali.

f. Informasi segmen

1) Pengungkapan segmen primer

a) Pendapatan untuk tiap segmen dilaporkan;

b) Hasil untuk tiap segmen dilaporkan;

c) Jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen untuk setiap segmen

dilaporkan;

d) Jumlah keseluruhan kewajiban segmen untuk setiap segmen dilaporkan;

e) Jumlah biaya keseluruhan yang terjadi selama suatu periode untuk mem-

peroleh aset segmen, baik aset tetap maupun aset tidak berwujud, yang

diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode. Meskipun perolehan

tersebut seringkali disebut sebagai pengeluaran modal, namun pengukuran

yang diterapkan dalam prinsip ini menggunakan dasar akrual;

f) Jumlah keseluruhan beban depresiasi dan amortisasi aset segmen yang

tercakup dalam hasil segmen;

g) Jumlah keseluruhan beban nonkas signifikan, selain dari depresiasi dan

amortisasi yang harus diungkapkan secara terpisah untuk setiap segmen

yang dilaporkan;




h) Perseroan dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan

karakteristik dan jumlah komponen-komponen pendapatan dan beban

segmen, yang ukuran, karakteristik atau kejadiannya relevan untuk

diungkap kan dalam rangka menjelaskan kinerja tiap segmen dilaporkan

pada suatu periode;

i) Perseroan sangat dianjurkan untuk mengungkapkan arus kas segmen.

2) Pengungkapan segmen sekunder

a) Pendapatan segmen dari pelanggan eksternal menurut wilayah geografis

yang ditentukan berdasarkan lokasi geografis pelanggan;

b) Jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset;

c) Jumlah biaya perolehan aset segmen berdasarkan lokasi aset.

3) Pengungkapan lainnya

a) Perubahan kebijakan akuntansi dalam pelaporan segmen yang berdampak

material pada informasi segmen harus diungkapkan, dan informasi

segmen periode sebelumnya yang disajikan untuk tujuan komparatif harus

disajikan kembali, kecuali apabila hal tersebut tidak praktis dilakukan.

b) Pengungkapan demikian harus mencakup penjelasan mengenai karak-

teristik perubahan, alasan perubahan, fakta bahwa informasi komparatif

telah disajikan kembali atau tidak praktis untuk dilakukan, serta dampak

keuangan perubahan tersebut, jika dampak tersebut dapat ditentukan

secara memadai.

c) Jika perseroan mengubah identifikasi segmen dan perseroan tidak menyaji-

kan kembali informasi segmen periode sebelumnya atas dasar yang baru

karena tidak praktis dilakukan, untuk tujuan perbandingan, perseroan

harus melaporkan data segmen menurut dasar segmentasi yang lama

dan yang baru dalam tahun terjadinya perubahan identifikasi segmen

tersebut.

g. Komitmen dan kontinjensi

1) Pengungkapan komitmen

a) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang

akan datang, seperti: perjanjian jual beli dan ikatan untuk investasi:

(1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

(2) Periode berlakunya komitmen;




(3) Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan

(4) Sanksi-sanksi

b) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

2) Pengungkapan kontinjensi

a) Untuk perkara/sengketa hukum:

(1) Pihak-pihak yang terkait;

(2) Jumlah yang diperkarakan;

(3) Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal

opinion); dan

(4) Probabilitas risiko dari peristiwa kontinjen diungkapkan berdasarkan

prinsip-prinsip manajemen risiko.

b) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenaga-

kerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.

c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan

(1) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah

pokok dan denda/bunganya;

(2) Sikap perseroan terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberat-

an, banding dan sebagainya.

h. Informasi penting lainnya

Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa

atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja perseroan, seperti peristiwa/

keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

i. Peristiwa setelah tanggal neraca

1) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa;

2) Jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.

j. Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan peraturan lainnya

1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang

akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perseroan.

2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru

tersebut.




k. Reklasifikasi

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi

untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan

dalam rangka laporan keuangan komparatif.



Daftar Istilah

Daft ar Isti lah

Akti vitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang

ti dak termasuk setara kas.

Akti vitas normal adalah seti ap akti vitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bagian

dari usahanya dan akti vitas-akti vitas yang terkait dengan kegiatan usaha utama perusahaan

tersebut.

Akti vitas operasi adalah akti vitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-

producing acti viti es) dan akti vitas lain yang bukan merupakan akti vitas investasi dan akti vitas

pendanaan.

Akti vitas pendanaan adalah akti vitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta

komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut

induk perusahaan).

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristi wa masa lalu

dimana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan diperoleh.

Aset dimiliki untuk dijual adalah aset ti dak lancar yang nilai tercatatnya secara prinsip akan

dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada kelanjutan pemakaian.

Aset kerjasama operasi adalah aset sehubungan dengan kerjasama operasi.

Aset konti njensi adalah aset potensial yang ti mbul dari peristi wa masa lalu dan keberadaannya

menjadi pasti dengan terjadi atau ti dak terjadinya satu peristi wa atau lebih pada masa

datang yang ti dak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan.

Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan

dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan, dimiliki untuk diperdagangkan atau

untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan

dari tanggal neraca, atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya ti dak dibatasi.

Aset lancar lainnya adalah aset lancar yang ti dak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos

aset lancar yang ada dan ti dak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.



Daftar Istilah

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang

sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi

kerugian.

Aset sewaan (leased asset) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifi kasi-

kan sebagai sewa pembiayaan.

Aset tanaman adalah aset tetap yang berupa tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman telah menghasilkan (TM).

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrati f dan

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset ti dak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidenti fi kasi dan ti dak mempunyai

wujud fi sik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang

atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrati f.

Aset ti dak lancar adalah semua aset yang ti dak termasuk kategori aset lancar, seperti yang telah

disebutkan pada klasifi kasi aset lancar di atas.

Aset ti dak lancar lainnya adalah pos-pos yang ti dak dapat secara layak digolongkan dalam

kelompok pos aset ti dak lancar yang ada dan ti dak secara material untuk disajikan

tersendiri.

Aset yang memenuhi syarat adalah suatu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar

siap digunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah bagian dari utang jangka

panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi dalam waktu

kurang dari satu tahun.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus

keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan

ekuitas yang ti dak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban nonusaha adalah beban yang ti dak berhubungan dengan pelaksanaan usaha atau beban

akti vitas pendukung atau bukan akti vitas utama perusahaan, baik beban lainnya (other

expenses) dan kerugian (lost).

Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang

diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.



Daftar Istilah

Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan yang

diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Beban pokok penjualan adalah biaya suatu produk yang dijual.

Beban tangguhan adalah biaya-biaya yang pada awalnya diakui sebagai aset tetapi diperkirakan

akan menjadi beban selama waktu tertentu atau melalui operasi normal suatu usaha.

Beban usaha adalah beban yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha tetapi ti dak dapat

dibebankan secara langsung kepada produk atau jasa yang dijual.

Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakru hingga tanggal neraca. Pada

umumnya beban ini belum dibayar karena dokumen penagihan belum diterima atau akibat

jatuh tempo pembayarannya.

Biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian yang menyatu dari suatu produk

jadi dan jumlahnya signifi kan dari total biaya produksi.

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan di

dalam satu periode yang akan datang.

Biaya overhead produksi adalah biaya selain biaya bahan langsung atau biaya tenaga kerja

langsung yang terjadi dalam proses produksi suatu produk.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain

yang diberikan untuk memperoleh atau membudidayakan aset tanaman sampai dengan aset

tanaman tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan sesuai dengan

tujuan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan

lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi

atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui

sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung perusahaan sehubungan

dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara

langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memenuhi syarat sebagai

bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman selain itu diakui sebagai beban

pada periode terjadinya.



Daftar Istilah

Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi suatu produk yang terdiri dari biaya bahan

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi.

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam mengubah

bahan menjadi produk jadi dan jumlahnya signifi kan dari total biaya produksi.

Dasar pengenaan pajak aset atau kewajiban adalah nilai aset atau kewajiban yang diakui oleh

Direktorat Jenderal Pajak dalam penghitungan laba fi skal.

Dasar pengenaan pajak aset atau kewajiban adalah nilai aset atau kewajiban yang diakui oleh

Direktorat Jenderal Pajak dalam penghitungan laba fi skal.

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan perjanjian perusahaan (nasabah penyimpan) dengan bank.

Diskon adalah jumlah kurang harga jual obligasi daripada nilai par.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolekti f, kontrak berjangka

atas efek, dan seti ap derivati f dari efek.

Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan

enti tas yang menerbitkan efek.

Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset enti tas setelah dikurangi semua kewajiban.

Harga jual neto adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi antar

pihak-pihak yang bebas (arm’s length transacti on), setelah dikurangi biaya yang terkait.

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kontrak kerja

dan imbalan berbasis ekuitas) yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

Induk perusahaan adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang ti dak segera dicairkan dan dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari satu tahun yang berbentuk aset keuangan.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk

dimiliki selama satu tahun atau kurang, yang berbentuk aset keuangan.

Investasi pada perusahaan asosiasi adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham

pada perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang di mana investor mempunyai pengaruh

signifi kan.



Daftar Istilah

Investasi pada perusahaan lainnya adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham

pada perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang di mana investor ti dak mempunyai

pengaruh signifi kan.

Investor adalah perusahaan yang memiliki investasi dalam saham pada anak perusahaan dan

atau perusahaan asosiasi.

Joint venture adalah perjanjian kontraktual yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak untuk

melakukan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama.

Jumlah tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan

dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih ti nggi antara harga jual neto dengan

nilai pakai suatu aset.

Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi

pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku

sebagai alat pembayaran yang sah.

Kerjasama operasi adalah investasi dalam bentuk kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih

untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang

dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko usaha tersebut sesuai perjanjian.

Kewajiban adalah utang masa kini yang ti mbul dari peristi wa masa lalu, dan penyelesaiannya

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat

ekonomi.

Kewajiban diesti masi adalah kewajiban perusahaan yang jumlah dan waktunya belum pasti .

Kewajiban diesti masi jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jumlah dan waktunya

belum pasti yang dibentuk untuk esti masi pengeluaran dalam jangka panjang (diperkirakan

akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus normal operasi perusahaan atau

jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca).

Kewajiban diesti masi jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jumlah dan waktunya

belum pasti serta dibentuk untuk esti masi pengeluaran dalam jangka pendek (diperkirakan

akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh

tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca).



Daftar Istilah

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang ti mbul dari suatu kontrak legislasi atau peraturan

perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya.

Kewajiban imbalan kerja jangka panjang adalah kewajiban atas imbalan kerja yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan

jasa.

Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban atas imbalan kerja (selain pesangon

pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas) yang jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban selain yang termasuk sebagai kewajiban

jangka pendek seperti yang dijelaskan di atas.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka

waktu siklus normal operasional perusahaan, atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua

belas bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban keuangan adalah seti ap kewajiban yang berupa:

(1) kewajiban kontraktual:

(a) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada perusahaan lain; atau

(b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan yang berpotensi ti dak

menguntungkan.

(2) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang

diterbitkan oleh perusahaan dan merupakan:

(a) nonderivati f yang perusahaan harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu

jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan; atau

(b) derivati f yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah

tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang

diterbitkan oleh perusahaan.

Kewajiban konstrukti f adalah kewajiban yang ti mbul dari ti ndakan perusahaan yang dalam hal

ini berdasarkan prakti k baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan

baru yang cukup spesifi k, perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain

bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya, perusahaan

telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan

melaksanakan tanggung jawab tersebut.



Daftar Istilah

Kewajiban konti njensi adalah:

(1) kewajiban potensial yang ti mbul dari peristi wa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti

dengan terjadi atau ti dak terjadinya satu peristi wa atau lebih pada masa datang yang ti dak

sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan; atau

(2) kewajiban kini yang ti mbul sebagai akibat peristi wa masa lalu, tetapi ti dak diakui karena:

(a) ti dak terdapat kemungkinan besar (not probable) perusahaan mengeluarkan sumber

daya yang mengandung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”)

untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(b) jumlah kewajiban tersebut ti dak dapat diukur secara andal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban

pajak.

Metode biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan

penghasilan baru diakui oleh investor apabila investee mendistribusikan laba bersih, kecuali

dividen saham, yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebesar

biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan

investor atas aset bersih investee yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi investor

merefl eksikan bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha investee.

Metode suku bunga efekti f adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan

diamorti sasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan

atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau

beban bunga selama periode yang relevan.

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.

Modal disetor adalah modal yang telah efekti f diterima perusahaan dari pihak keti ga sebesar

nilai nominal saham.

Modal sumbangan adalah modal yang didapatkan oleh perusahaan dari sumbangan atau donasi

pihak keti ga.

Nilai par adalah nilai yang tertera (nilai pokok) dalam instrumen obligasi keti ka diterbitkan.



Daftar Istilah

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi

dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan, jika ada.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh saat ini dari pelepasan aset,

setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan

kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar

(arm’s length transacti on).

Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang mencerminkan kewajiban kontraktual

perusahaan untuk membayar bunga dan pokok.

Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan dengan kewajiban

pajak.

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu

periode.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, pajak ini

dikenakan atas penghasilan kena pajak.

Pajak penghasilan fi nal adalah pajak penghasilan yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak

telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan fi nal ti dak digabungkan

dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat ti dak fi nal.

Pembayaran sewa minimum (minimum lease payments) adalah pembayaran selama masa

sewa yang harus dibayar oleh lessee atau lessee dapat dituntut untuk membayar, ti dak

meliputi rental konti njen, biaya jasa, dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan ganti nya

kepada lessor, ditambah dengan jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang

terkait dengan lessee.

Pendapatan (revenue) adalah penghasilan yang ti mbul dari akti vitas perusahaan yang biasa.

Pendapatan diterima dimuka adalah uang yang diterima dari pihak lain sehubungan dengan

penjualan produk yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa depan, tetapi produk

tersebut belum diserahkan kepada pemesan.

Pendapatan nonusaha (non-operati ng revenue) adalah semua jenis pendapatan perusahaan

yang berasal dari akti vitas pendukung atau bukan akti vitas utama perusahaan, baik

pendapatan lainnya (other revenues) dan keuntungan (gain).



Daftar Istilah

Pendapatan usaha (operati ng revenue) adalah pendapatan yang diperoleh dari akti vitas yang

disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Penerusan pinjaman adalah pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri kepada BUMN/

perusahaan terbatas atau yang dipersamakan.

Pengaruh signifi kan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan

dan operasi suatu perusahaan, tetapi ti dak mengendalikan kebijakan tersebut. Pengaruh

signifi kan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam

dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar

perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau ketergantungan pada

informasi teknis pengaruh signifi kan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,

anggaran dasar, atau perjanjian.

Pengendalian adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari sebuah

perusahaan untuk mendapat manfaat dari akti vitasnya.

Pengendalian bersama adalah pengendalian bersama oleh para venturer atas suatu kegiatan

usaha yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian Bersama Aset (PBA) adalah kegiatan joint ventures dimana para venturer

melakukan pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang

diserahkan oleh venturer, atau dibeli untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan joint

ventures. Masing-masing venturer dapat mengambil bagiannya atas output yang dihasilkan

oleh aset tersebut dan masing-masing memikul bagiannya atas beban yang terjadi.

Pengendalian Bersama Operasional (PBO) adalah kegiatan joint ventures yang meliputi

pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya dari para venturer dan ti dak memerlukan

pembentukan suatu perusahaan terbatas, fi rma, badan usaha lain atau suatu pengelolaan

keuangan yang terlepas dari venturer. Perjanjian joint ventures biasanya mengatur cara

pembagian pendapatan dari penjualan produk bersama dan pembagian beban bersama

lainnya yang terjadi.

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam

bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan

kenaikan ekuitas yang ti dak berasal dari kontribusi penanam modal (shareholder).

Penghasilan kena pajak atau laba fi skal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode

yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan

pajak penghasilan.



Daftar Istilah

Penghenti an-pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan dari

neraca yang sebelumnya telah diakui.

Penyusutan adalah alokasi sistemati s jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur

manfaatnya.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan

dasar pengenaan pajak.

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah

kena pajak dalam penghitungan laba fi skal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset

dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut diselesaikan.

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan

suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fi skal periode mendatang

pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut diselesaikan.

Perkebunan inti adalah perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan.

Perkebunan plasma adalah perkebunan yang akan diserahkan kepada petani pada saat siap

menghasilkan yang dana pembuatannya bersumber dari perbankan, bukan pemerintah.

Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang akan diserahkan kepada petani pada saat siap

menghasilkan yang dana pembuatannya bersumber dari pemerintah.

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal aset dalam

proses produksi dan atau dalam perjalanan atau aset yang tersedia dalam bentuk bahan

atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan

mendukung kegiatan administrati f.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh yang

signifi kan dan bukan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan isti mewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai

hubungan isti mewa bila salah satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan

pihak lain atau mempunyai pengaruh signifi kan atas pihak lain dalam mengambil keputusan

keuangan dan operasional.

Piutang adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau jasa.

Piutang antar badan hukum jangka panjang adalah piutang yang ti mbul sebagai akibat dari

transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan isti mewa, selain untuk pos yang telah

di tentukan penyajiannya dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal

neraca.



Daftar Istilah

Piutang antar badan hukum jangka pendek adalah piutang yang ti mbul sebagai akibat dari

transaksi nonusaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan isti mewa, selain untuk

pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan dalam satu periode setelah

tanggal neraca.

Piutang lain-lain adalah piutang selain dari kegiatan usaha atau piutang selain piutang usaha.

Piutang perkebunan inti plasma (plasma) adalah piutang yang berasal dari program perkebunan

inti plasma yang sumber dananya berasal dari perbankan, bukan pemerintah, dan akan

diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal neraca.

Piutang perkebunan inti rakyat (PIR) adalah piutang yang berasal dari program perkebunan inti

rakyat yang sumber dananya berasal dari pemerintah dan akan diselesaikan lebih dari satu

periode setelah tanggal neraca.

Piutang usaha adalah jumlah tagihan terhadap pihak lain atas penjualan barang atau pemberian

jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar.

Premium adalah jumlah lebih harga jual obligasi daripada nilai par.

Produk sampingan (by product) adalah produk yang ti dak dimaksudkan untuk dihasilkan dari

suatu proses produksi yang serentak dan mempunyai nilai yang relati f rendah.

Produk tanaman adalah produk yang dihasilkan dari aset tanaman.

Produk utama (main product) adalah produk yang dimaksudkan untuk dihasilkan dari suatu

proses produksi yang serentak.

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau

kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk

menghasilkan pendapatan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan ti dak untuk

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrati f

atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui

sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau

untuk tujuan administrati f

Rugi penurunan nilai adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat

diperoleh kembali dari aset tersebut.

Saldo laba adalah laba bersih setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari laba atau

rugi tahun lalu yang penggunaannya belum ditetapkan oleh RUPS ditambah laba atau rugi

tahun berjalan.



Daftar Istilah

Selisih nilai transaksi restrukturisasi enti tas sepengendali adalah selisih antara harga pengalihan

dan jumlah tercatat seti ap transaksi restrukturisasi enti tas sepengendali.

Selisih penilaian aset dan kewajiban adalah selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat

seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat diadakannya kuasi

reorganisasi perusahaan.

Selisih penilaian efek adalah selisih nilai wajar efek dalam kategori “tersedia untuk dijual” antara

tanggal neraca periode sekarang dengan saat dibeli.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek

dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko

perubahan nilai yang signifi kan.

Setara kas adalah penempatan dana sementara untuk kepenti ngan likuiditas perusahaan dan

dengan cepat dapat dijadikan kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifi kan.

Sewa (lease) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk

menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati . Sebagai imbalannya, lessee

melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Sewa operasi (operati ng lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan (fi nance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh

risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya

dapat dialihkan, dapat juga ti dak dialihkan.

Suku bunga efekti f adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan esti masi pembayaran

atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan,

atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat

bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah

pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau

ti dak seharusnya terutang.



Daftar Istilah

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak ti dak terutang dan ti dak ada

kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Tambahan modal disetor adalah selisih lebih dari nilai nominal saham yang telah diterima

perusahaan dari pihak keti ga.

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh enti tas atau

jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh

enti tas.

Utang antar badan hukum jangka panjang adalah utang yang ti mbul sebagai akibat dari transaksi

nonusaha dengan pihak yang mempunyai hubungan isti mewa, selain untuk pos yang telah

ditentukan penyajiannya, dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal

neraca.

Utang antar badan hukum jangka pendek adalah utang yang ti mbul sebagai akibat dari transaksi

nonusaha dengan pihak yang mempunyai hubungan isti mewa, selain untuk pos yang telah

ditentukan penyajiannya, dan akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal neraca.

Utang bank jangka panjang adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan yang akan

dibayar atau diselesaikan dalam periode lebih dari satu tahun atau satu siklus normal

operasional perusahaan, mana yang lebih panjang yang digunakan untuk pelaksanaan

kegiatan perusahaan.

Utang bank jangka pendek adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan yang akan

dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang dari 1 (satu) tahun atau satu siklus normal

operasional perusahaan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya.

Utang kepada pemerintah adalah utang yang ti mbul dari pemberian pinjaman oleh pemerintah

yang bersumber dari penerusan pinjaman.

Utang medium term note (MTN) atau surat utang jangka menengah adalah surat utang yang

memiliki jangka waktu antara 3 (ti ga) hingga 10 (sepuluh) tahun, namun masanya bisa saja

hanya 1 (satu) tahun.

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan yang sudah dipungut oleh

perusahaan tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Daftar Istilah

Utang sewa pembiayaan adalah kewajiban kepada perusahaan pembiayaan (lessor) sebagai

akibat perjanjian sewa pembiayaan (fi nance lease) yang dilakukan oleh perusahaan (lessee)

untuk pelaksanaan kegiatan operasional.

Utang usaha adalah kewajiban yang ti mbul karena pengadaan kebutuhan barang atau jasa untuk

pelaksanaan akti vitas operasional.

Venturer adalah salah satu pihak dalam joint ventures yang ikut melakukan pengendalian

bersama terhadap joint ventures tersebut.


Bk PA BUMN Perkebunan-print A4

Documents

Transcript of Bk PA BUMN Perkebunan-print A4