BIROKRASI DAN PERILAKU APARATUR TERHADAP...

·'

- · - --- ----------

HUBUNG!N STRUKTUR BIROKRASI DAN PERILAKU APARATUR TERHADAP KEBIJAKAN RlNT� KABUP� N KARO TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME PEIAYANAN UMUM PR1MA

TES IS

Oleh:

EDISON SINURAT NIM. 0011801060

PROGRAM PASCASARJAN'A

MAGISTER ADMINISTRASI UBLIK

UNIVE SITAS MEDA.t A A MEDA N

2003

UNIVERSITAS MEDAN AREAUNIVERSITAS MEDAN AREA

. .

Judul

1 Nam a 1,

\' NPM

. i· •

: .

UNTVERSITAS !V1EDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

!VIAGlSTER ADf'vlI NTSTRASI PUBLlK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hubungan Struktur Birokrasi dan PerilaJi:(u Aparatur Terhadap lmplementasi Kcbijakan Pemcrintah Kabupatcn Karo Tentang Proscdur dan !\.1ekanismc Pelayanan Umum Prima

: Edjson Sinurat

: 001801060

!\.1fcn)'etujui :

Pembimbing 1,

Ors. Marlon Sihombing, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hubungan Struktur Birokrasi dan PerilaJi:(u Aparatur lmplementasi Kcbijakaijakai n Pemcrintah Kabupatcn Karo Proscdur dan !\.1ekanismc Pelayanan Umum Prima

: Edjson Sinurat

: 001801060

!\.1fcn)'etujui :

Pembimbing 1,

Ors. Marlon Sihombin


Ketua

Selaetaris

Penguji I

lJNIVERSIT AS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

MAGTSTER ADMIN1STRAS1 PUBLlK

HALAMAN PEGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis Program Pasca')arjana Magister Administrasi Publik

Universitas iv1edan Area

PadaHari Tanggal Tempat : Ruang Sidang Program Pascasarjana

Adrninistrasi Publik Universitas Medan Arca

: Drs. Heri Kusmato, 1v1A

: Drs. Usman Tarigan, MS

: Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Penguji II : Drs. Marlon Sihombing, MA

Penguji Tarnu : Drs. Burhanudin Harahap, MA


Program arjana Magister Universitas iv1edan Area

PadaHari Tanggal Tempat : Ruang Sidang Program Pascasarjana

Adrninistrasi Publik Universitas Medan

: Drs. Heri Kusmato, 1v1A

: Drs. Usman Tarigan, MS

: Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA MA


ABSTRAK

Peningkatan kualitas pelayanan publik, terkait erat dengan perubahan

global yang terjadi saat ini, yang memacu persaingan semakin tinggi dan

tajam dalam berbagai sektor ekonomi, investasi dan jasa.

Selain itu pula semakin dengan diberlakukannya secara efektif

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Pemerintahan

Daerah, maka pemerintah yang semakin responsif, akomodatif dan adaptif

terhadap perubahan situasi lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya

perlu ditindak lanjuti dengan mendesain organisasi birokrasi kualitas

pelayanan publik semakin meningkat.

Keinginan politik pemerintahan (political will) untuk melaksanakan

pemerintahan yang berbasis pada kepentingan dan keinginan masyarakat

(customer driven goverment), nampaknya sudah menemukan titik terang

dengan adanya followup dari Pemerintah Kabupaten Karo melalui perangkat

kebijakan yang implementatif yaitu keputusan Bupati Kabupaten Karo

Nomor 118/120 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Mekanisme Pelayanan

Umum Prima.

Pada hakekatnya kebijakan terse but merupakan upaya

mentranformasikan organisasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan

publik, dimana pada gilirannya organisasi birokrasi semakin efektif dalam

arti dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

mampu memuaskan pengguna jasa publik dan didukung masyarakat serta

dapat memenuhi aspiras dan tuntutan perubahan yang bergulir cepat.

Dalam kaitan ini dapat di_ielaskan bahwa dengan memodifikasi

variabel struktur birokrasi implementatif diyakini akan dapat meningkatkan

kinerja implementasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo dapat

semakin baik.

Penelitian telah dilakukan kepada Bagian Pelayanan Umum Prima

"One Stop Service" dan beberapa organisasi Dinas Pelaksana Teknis di

lingkungan Organisasi Birokrasi Pemerintah. Kabupaten Karo ,dan UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Pemerintahan

maka pemerintah yang semakin responsif, akomodatif

terhadap perubahan situasi lingkungan politik, ekonomi, sosial

ditindak lanjuti dengan mendesain organisasi birokrasi

publik semakin meningkat.

Keinginan politik pemerintahan (political will) untuk melaksanakan

pemerintahan yang berbasis pada kepentingan dan keinginan

driven goverment), nampaknya sudah menemukan

adanya followup dari Pemerintah Kabupaten Karo melalui

yang implementatif yaitu keputusan Bupati Kabupaten

120 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Mekanisme

hakekatnya kebijakan terse but merupakan

mentranformasikan organisasi birokrasi yang berorientasi kepada


difokuskan untuk mencari jawaban rasional dari rumusan masalah penelitian

yaitu Sampai Sejauhmana Struktur Birokrasi dan Perilaku Aparatur Semakin

Responsif dan Akomodatif Terhadap Pelayanan Publik Beserta Faktor

faktor Pengaruhnya yang Dapat Meningkatkan Implementasi Kebijakan

Pemerintahan Kabupaten Karo.

Implementasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo sangat

menentukan dan amat "Crucial" dan juga menjadi tolok ukur dari kinerja

organisasi birokrasi yang didukung dan mendapat kepercayaan masyarakat :

Oleh karena itu pelayanan yang memuaskan masyarakat harus dicari, sebab

apabila birokrasi tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,

maka masyarakat sebagai pengguna jasa publik akan meninggalkan

birokrasi dan beralih kepada lembaga lain yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Birokrasi dan

Perilaku Aparatur dalam melakukan pelayanan publik mempunyai hubungan

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten

Karo itu rnenyangkut :

1. Struktur Birokrasi - Kinerja lmplementasi Kebijakan 0,720 - Kuat.

2. Perilaku Aparatur - Kinerja Irnplernentasi Kebijakan 0,877 - Sangat

Kuat.

Penelitian ini rnernbuktikan bahwa Struktur Birokrasi dan Perilaku

Aparatur dalam rnernberikan Pelayanan Publik rnelalui Pelayanan Urnum

Prima "One Stop Service" rnenunjukkan pengaruh atau hubungan yang kuat

dalam rneningkatkan kinerja irnplernentasi kebijakan Pemerintah.

Narnun pada kenyataannya rnasih diperlukan penelitian dan

pengkajian ulang pada rnasa-masa yang datang karena belum ada struktur

organ isasi birokrasi yang de fin iti f dan legal perrnanen, karena struktur

rnasih cenderung mencari bentuk yang paling tepat. Sehingga kalaupun pada

kenyataan hasil penelitian ini signifikan dan kuat tetapi masih terdapat hal

hal yang masih perlu dibenahi dalam rnernberikan pelayanan publik yang

berkualitas.

11


dan amat "Crucial" dan juga menjadi tolok ukur dari

birokrasi yang didukung dan mendapat kepercayaan masyarakat

itu pelayanan yang memuaskan masyarakat harus dicari,

apabila birokrasi tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,

masyarakat sebagai pengguna jasa publik akan meninggalkan

dan beralih kepada lembaga lain yang mampu

masyarakat.

penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Birokrasi

Aparatur dalam melakukan pelayanan publik mempunyai

ikan terhadap implementasi kebijakan Pemerintahan

enyangkut :

Struktur Birokrasi - Kinerja lmplementasi Kebijakan 0,720 -

Aparatur - Kinerja Irnplernentasi Kebijakan 0,877

Penelitian ini buktikan bahwa Struktur Birokrasi dan


KATA PENGANTAR

Oengan penuh rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

Rakhmat dan KaruniaNYa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini

yang berjudul : "HUBUNGAN STRUKTUR B IROKRASI DAN PRILAKU

APARATUR TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARO TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME

PELA YANAN UMUM PRIMA".

Adapun maksud dan tujuan pembuatan tesis ini adalah merupakan

salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Pasca Sarjana

Magister Administrasi Publik, di Universitas Medan Area.

Oalam menyusun tesis ini, penulis mengakui dan menyadari bahwa

banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan, bantuan serta

dorongan dari berbagai pihak, untuk kesempatan ini, penulis menghaturkan

rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ors. Amir Tanuamijaya, selaku Direktur Akademi Pariwisata

Medan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat

mengikuti jenjang pendidikan pada Strata yang lebih tinggi yaitu Pasca

Sarjana, dan begitu juga atas dorongannya dan bantuan Bea Siswa.

2. · · Bapak -Drs. -Her.i Kusmanto, MA,.selaku Direktur Program Pascasarjana

Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

3. Bapak Ors. Rinto Taufik Simbolon, selaku Pemimpin Bagian Proyek

Akademi Pariwisata Medan, yang selama ini banyak memberikan

dorongan dan semangat, disertai pemberian bantuan Bea Siswa.

Ill


TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMER

KARO TENTANG PROSEDUR DAN MEKANI

UMUM PRIMA".

Adapun maksud dan tujuan pembuatan tesis ini adalah

syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Pasca

Administrasi Publik, di Universitas Medan Area.

menyusun tesis ini, penulis mengakui dan menyadari

hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan, bimbingan, bantuan

berbagai pihak, untuk kesempatan ini, penulis menghaturkan

kasih kepada :

Ors. Amir Tanuamijaya, selaku Direktur Akademi


4. Bapak Ors. M. Ridwan Rangkuti , MA, selaku Pembimbi ng I dalam

penulisan tesis i ni.

5. Bapak Ors. Marlon Sihombi ng, MA, selaku Pembimbing II dalam

penuli san tesis i ni.

6. Bapak Maja Wijaya, SH selaku Kadis Persenibud, Kabupaten Karo, \

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, untuk melakukan

pen el i ti an pad a Din as Persnibud Kabupaten Karo.

7. Bapak Ors. Perdana Sebayang, selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten

Karo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan pen el i ti an dan rneberikan data untuk penul is an i ni.

8. Bapak Alex Ketaren, SH, selaku Pimpinan CV. Outa Cipta, yang

selarna ini rnemberikan dorongan dan bantuan moril maupun materiel.

9. Bapak Kasman Sernbiring, SH, selaku Kasi Pemasaran, yang telah

banyak membantu Penuli s dalam kelengkapan data, sehingga tesis i ni

dapat diselesaikan.

10. Ibu Afrini Eka Putri , STP, selaku Staf Kabag Pemerintahan, sekaligus

sebagai Staf Pelayanan "One Stop Service" di Kabupaten Karo, yang

selama ini banyak membantu Penuli s dalam pemberian data, sehingga

tulisan ini dapat di sesuai kan.

11. Keluarga OTM Si nurat/T. br. Si torus, selaku Abang/Kakak penuli s,

yang selarna ini banyak rnernberi kan dorongan bai k rnoril dan rnatariel.

IV


Maja Wijaya, SH selaku Kadis Persenibud, Kabupaten \

Persenibud, \

Persenibud,

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, untuk

pad a Din as Persnibud Kabupaten Karo.

Ors. Perdana Sebayang, selaku Kabag Pemerintahan

yang telah memberikan kesempatan kepada penu

melakukan pen el pen el pen i ti an dan rneberikan data untuk penul is an is an is i ni.

Alex Ketaren, SH, selaku Pimpinan CV. Outa Ci

rnemberikan dorongan dan bantuan moril maupun

Kasman Sernbiring, SH, selaku Kasi Pemasaran, yang

membantu Penuli s dalam kelengkapan data, sehingga


\ I

12. Keluarga t. Rumahorbo/M: br. Manik, selaku Mertua penulis, yang

selama ini banyak memberikan dorongan baik moral maupun materiel.

13. Istri dan anak-anakku tercinta yang tel ah · memberikan dorongan,

sehingga tesis i ni dapat diselesaikan.

14. Rekan-rekan penulis, Bapak Ors. Bahagia Tondang, M. AP, Bapak lgn.

Purwanggono, S. Sos, M. AP, serta Bapak lskandar Muda Purba, S.Sos,

serta rekan-rekan lainnya, angkata I Program Pasca Sarj ana Magister

Administrasi Publik, Universitas Medan Area, yang telah banyak

mendorong dan membantu penulis, sehingga tesis m1 dapat

diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis i ni masih kurang

sempurna dikarena keterbatasan kemampuan dan hal-hal yang lainnya.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan

yang ditemukan dalam tesis i ni , mudah-mudahan dalam kesempatan yang

akan datang dapat di tingkatkan.

Teri ma kasih.

v

Medan, Februari 2003 ., Penulis

Edison Si nurat NPM: 00180 1060


Rekan-rekan penulis, Bapak Ors. Bahagia Tondang, M. AP, Bapak

Purwanggono, S. Sos, M. AP, serta Bapak lskandar Muda Purba,

rekan-rekan lainnya, angkata I Program Pasca Sarj aSarj aSar na

strasi Publik, Universitas Medan Area, yang telah

mendorong dan membantu penulis, sehingga tesis

kan.

menyadari sepenuhnya bahwa tesis i ni masi

karena keterbatasan kemampuan dan hal-hal yang lainnya

kata penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan

temukan dalam tesis i ni , mudah-mudahan dalam kesempatan

akan datang dapat di tingkatkan.


\

DAFTAR ISi

Halaman

ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KATA PENGANTAR.................................................. ........ .......... 111

DAFT AR ISI ..... . . ... . . . .... . . · · · · · · · · · · · · · · ............ ... . . . .. . .... . .. . ... . ... · · · · · · · · · · · VI

DAFT AR T ABEL . .. .. .. ......... ....... ..... ........ ................... ............ ... ... v11

DAFT AR GAMBAR . . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . x11

BAB I

BAB II

BAB Ill

PENDAHULUAN .......................................... ....... .

I . 1. La tar Belakang ........................................... .

1.2. Perumusan Masalah . . . . . . . ..... . ............. :.. . . .. .. . . 8

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................... 10

I . 4. Kerangka Konsep.. .... ... . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .... . . . ... 11

1.5. Hipotesis .... ............... ...... .. ..... ....... .. . .. .. ... . .. . 18

1.6. Sistematika Penulisan ......... .. .. ...... . . . . ...... . .... 19

TINJAUAN PUSTAKA .. . .. . . .... ... . . ...... . . .... ...... . ..... . 2 1

2. 1. Struktur Birokrasi . . .. .. .. . . . . . ..... . . . ..... .. . . . . . . .. . .. . 22

2. 2. Perilaku Birokrasi.... .................................... 34

2.3. Kebij akan Publik dan lmplementasi

Kebijakan..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

METODE PENELITIAN ....... . .. ....... .. .................... 62

3.1. Metode Yang Digunakan . . . . . .... .. .... .. . . . . .. .. . ... . 62

3.1.1. Rancangan Penelitian (Research Design)....... 62

3.1.2. Operasional Variabel Penelitian ......... . ..... ..... 62

3. 1 3. Lokasi Penelitian . ................ ............. . 68

YI


..... . . ... . . . .... . . · · · · · · · · · · · · · · ............ ... . . . .. . .... . .. . ... . ... · · · · · · · · · · ·

ABEL . .. .. .. ......... ....... ..... ........ ................... ............ ...

GAMBAR . . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

PENDAHULUAN .......................................... .....

I . 1. La tar Belakang ...........................................

1.2. Perumusan Masalah . . . . . . . ..... . ............. :.. . . .. .

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...................

I . 4. Kerangka Konsep.. .... ... . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .... . . .

1.5. Hipotesis .... ............... ...... .. ..... ....... .. . .. .. ... . .

1.6. Sistematika Penulisan ......... .. .. ...... . . . . ...... . .

TINJAUAN PUSTAKA


BAB IV

BAB V

BAB VI

3 . 1.4. Populasi dan Sarnpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 68 3. 1.5. Penarikan Sarnpel ..... ................. ... . .... ... .. . . . . . 68 3. I . 6. Prosedur Pengurnpulan Data......................... 69 3. 1. 7. Rancangan Uji Hipotesis dan Analisis .... .... . . . 70

GAMBARAN UMUM DAE RAH PENELITIAN . . . . . . 7 1

4. 1. Sejarah Berdirinya Ka bu paten Karo.............. 71 4.2. Letak Geografis dan Jurnlah Aparatur . ....... ... 72 4. 3. Persyaratan Pengurusan Perij inan di

Lingkungan Pernerientah Kabupaten Karo,

Setelah Berlakunya "One Stop Service"......... 78

PENY AJIAN DAN ANALISA DAT A............ ......... l 04

5. 1. Penyajian Data . . . .... .. .. .. .. . .. . . ... . . . . . ......... . ..... . 104 5.1.1. Karakteristik Responden . .. ... . . . ....... . .. . ... . . . . . . . 104 5. 2. Analisa Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.2. 1. Analisa Korelasi (Product Moment).............. 126 5. 2.2. Analisa Korelasi dan Koefisien Deterrninasi . . 129

KESIMPULAN DAN SARAN............................... 13 1

6. 1. Kesirnpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 6.2. Saran-saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 132

DAFTAR PUSTAKA

V I I


4. 1. Sejarah Berdirinya Ka bu paten Karo..............

4.2. Letak Geografis dan Jurnlah Aparatur . .......

4. 3. Persyaratan Pengurusan PerijPerijPeri inan

Lingkungan Pernerientah Kabupaten Karo,

Setelah Berlakunya "One Stop Service".........

PENY AJIAN DAN ANALISA DAT A............ .........

5. 1. Penyajian Data . . . .... .. .. .. .. . .. . . ... . . . . . ......... . .....5.1.1. Karakteristik Responden . .. ... . . . ....... . .. . ... . . . . . . . 5. 2. Analisa Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. 1. Analisa Korelasi (Product Moment).............. 5. 2.2. Analisa Korelasi dan Koefisien Deterrninasi

KESIMPULAN DAN SARAN...............................

6. 1. Kesirnpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6.2. Saran-saran


Tabel

Tabel 4. 1 .

Tabel 4.2.

Tabel 4.3.

Tabel 4.4.

Tabel 5. 1

Tabel 5.2.

Tabel 5.3.

Ta be I 5 .4.

Tabel 5.5.

Tabel 5.6.

Tabel 5.7.

DAFTAR TABEL

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karo dan Rincian Menurut Golongan,

Halaman

Tahun 2001 ...... .......... ... ........ .......... ... .. .... ... ..... ..... 74

Banyaknya Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2001 ..... ........ 76

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993, 2000 - 200 1 (Jutaan Rupiah) ................................................................ 77

Permohonan Ijin Usaha Tahun 2002 Setelah Masa Berlakunya "One Stop Service" Di Pemerintah Kabupaten Karo .................................................... 78

Distribusi Jawaban Responden Tentang dan Tanggung Jawab Pegawai . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 105

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Kepada Prosedur Dal am Melaksanakan Pekerajaan . . . . . . . . . . 105

Distribusi Jawaban Responden Ten tang Kesesuaian Cara Kerja.. .. . . . ..... .. . . .. . . . . .. ... . .. . . . . .. . .. .. . 106

Distribusi Jawaban Responden Tentang Tugasnya Yang Harus Dilaksanakan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Distribusi Jawaban Responden Tentang Prosedur Pemberian Pelayanan.... . ....... ... ... . ... ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 108

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepastian Biaya Dalam Menyelesaikan Setiap Urusan . . . ... . ...... .... ... . . I 08

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kompetisi Yang Sehat Dalam Memberikan Pelayanan Yang

Terbaik. ..... ... .. . .. . . ........ .. . ........ ...... .... . . . . . .... . .. .. ... ... 109

V I II


Banyaknya Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2001 ..... ........

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993, 2000 - 200 1 (Jutaan Rupiah) ................................................................

Permohonan Ijin Usaha Tahun 2002 Setelah Masa Berlakunya "One Stop Service" Di Pemerintah Kabupaten Karo ....................................................

Distribusi Jawaban Responden Tentang dan Tanggung Jawab Pegawai . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Kepada Prosedur Dal am Dal am Dal Melaksanakan Pekerajaan . . . . . . . . . .

Distribusi Jawaban Responden Ten tang Ten tang Ten Kesesuaian Cara Kerja.Kerja.Ker . .. . . . ..... .. . . .. . . . . .. ... . .. . . . . . . . . .. . .. ..

Distribusi Jawaban Responden Tentang Tugasnya


Tabel 5.8.

Tabel 5.9.

Tabel 5.10.

Tabel 5.11.

Tabel 5.12.

Tabel 5.13.

Tabel 5.14.

Tabel 5.15.

Tabel 5.16.

Tabel 5.17.

Tabel 5.18.

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kesediaan Aparat Memberikan Penjelasan Kebijakan. ... . . ..... ..... .... .............. ...... .. .. ..... .......... .. I 10

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelayanan, Aparatur Kabupaten Karo Melaksanakan Tugasnya Dengan Penuh Keramahan. ............................................... 11 I

Distribusi Jawaban Responden Tentang Prosedur Yang Diberikan Pada Saat Melayani Masyarakat..... 111

Distribusi Jawaban Responden Tentang Peneriaan Kelurhan Masyarakat Terbbuka .................. :............ 112

Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerimaan Ke! uh an Masyarakat Terbuka............................................ 112

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Berdasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Berlaku. ......... ................ ... 113

Distribusi Jawaban Tentang Apakah Aparat Pemerintah Kabupaten Karo Melaksanakan Tugasnya Dengan Pen uh Pengabdian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Distribusi Jawaban Tentang Kecepatan Dan Ketepatan Dal am Memberikan Pelayanan Memenuhi Hara pan Masyarakat..................... .. . .. . . .. 114

Distribusi Jawaban Responden Pelaksanaan Tugas-Tugasnya Dengan Sikap Yang Profesional . . . .. 115

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah Setiap Kebijakan Masyarakat Mempunyai Tujuan Yang Jelas.... .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . ... ... .. . .. ...... .. .. .. . ...... 116

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Kebijakan Telah Sesuai Dengan A turan dan Prosedur Yang Ada............................... I 16

IX


Dengan Penuh Keramahan. ...............................................

Distribusi Jawaban Responden Tentang Prosedur Yang Diberikan Pada Saat Melayani Masyarakat.....

Distribusi Jawaban Responden Tentang Peneriaan Kelurhan Masyarakat Terbbuka .................. :............

Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerimaan Ke! uh an uh an uh Masyarakat Terbuka............................................

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Berdasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Berlaku. ......... ................

Distribusi Jawaban Tentang Apakah Aparat Pemerintah Kabupaten Karo Melaksanakan Tugasnya Dengan Pen uh Pengabdian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tabel 5. 19.

Tabel 5.20.

Tabel 5.2 1.

Tabel 5.22.

Tabel 5.23.

Tabel 5.24.

Tabel 5.25.

Tabel 5.26.

Tabel 5.27.

Tabel 5.28.

Distribusi Jawaban Responden Tentang Setiap Kebijakan Apakah Telah Sesuai Kebutuhan Masyarakat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17

Distribusi ·· Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Masyarakat Setiap Kebijakan Yang Telah Ditetapkan. ... . . 118

Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Akan Mening-Katkan Kualitas Pelayanan Yang Diberikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Distribusi Responden Tentang Pemberian Pelayanan

Kepada Masyarakat Melaksanakan Fungsi dan Tugasnya Secara Terkoordinasi..... .. . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 120

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah

Kebijakan Kepada Masyarakat Dirasakan Tidak Berpengaruh Terhadap Perbaikan Kualitas Pelayanan Aparat Pemerintah Kabupaten Karo. ............... .... . . .......... 120

Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Memenuhi Ketentuan Dan Segala Kewajiban Yang Disyaratkan . . ..... 121

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah Masyarakat Selalu Mempercayai dan Memenuhi Persyaratan Apapun Yang Diminta Oleh Aparat Pemerintah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Distribusi Jawabam Responden Tentang Apakah Masyarakat Secara Sukarela Mendukung Kebijakan Pemerintah . . . .. . . . . . ............. .. . ... ... .. .. . ... . ... . . . . . . . . . . . .. . ..... ... .. . .. . 123

Distribusi Jawabam Responden Tentang Masyarakat Sebagai Pengguna Jasa Pemerintah Yang Diberikan ........ . 123

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Apakah Sudah Sesuai Dengan Tuntutan Dan Hara pan Masyarakat . . . . . . .. . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 124

x


Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Akan Mening-Katkan Kualitas Pelayanan Yang Diberikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribusi Responden Tentang Pemberian Pelayanan

Kepada Masyarakat Melaksanakan Fungsi dan Tugasnya Secara Terkoordinasi..... .. . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah

Kebijakan Kepada Masyarakat Dirasakan Tidak Berpengaruh Terhadap Perbaikan Kualitas Pelayanan Aparat Pemerintah Kabupaten Karo. ............... .... . . . . ..........

Distribusi Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Memenuhi Ketentuan Dan Segala Kewajiban Yang Disyaratkan . . .....

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah Masyarakat Selalu Mempercayai dan Memenuhi


Tabel 5.29.

Tabel 5.30

Tabel 5.31.

I !

\ I

Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah Aparat Pemerintah Oleh Menangani Berbagai Urusan Masyarakat Dengan Tepat Wak.1u............. ........ .......... ....... 125

Penafsiran Koefisien Korelasi . ... . . . ....... .. . . ....... .. . . .. .. .. ... . ... . 127

Hubungan Antar Variabel Penelitian Berdasarkan Korelasi Pearson (Product Moment)........ ..... .. ......... 128

XI


Korelasi Pearson (Product Moment)........ ..... .. .........


Ta be I

Gambar 1.1.

Gambar 1.2.

Gambar 1.3.

Garn bar 2.1.

Garn bar 2.2.

Gambar 2.3.

Garn bar 2.4.

Gambar 2. 5.

Garn bar 2.6

DAFT AR GAMBAR

Halaman

Kerangka Logis Analisis Rendahnya Kinerja Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kerangka Logis Tingginya Kinerja lmplementasi Kebijakan Publik .................................................. .

Model Hubungan Struktural Antara Variabel

13

16

yang Mencerminkan Hipotesis Penelitian.. .... .. .. ...... 17

Bidang-Bidang Kegiatan dan Intervensi Negara....... 30

Model Tingkat Individu Berperilaku.................. . .. .. 3 7

Proses Motivasi........... ... . . . . .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 40

A. Theory Of Human Motivation............................ 45

Perilaku Manusia Dal am Organisasi . . . ... . .. .. . .. . ........ 48

Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perda Ka bu paten Karo................................. 61

.. XII


Kerangka Logis Tingginya Kinerja lmplementasi Kebijakan Publik ..................................................

Model Hubungan Struktural Antara Variabel yang Mencerminkan Hipotesis Penelitian.. .... .. .. ......

Bidang-Bidang Kegiatan dan Intervensi Negara.......

Model Tingkat Individu Berperilaku.................. .

Proses Motivasi........... ... . . . . .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

A. Theory Of Human Motivation..........................

Perilaku Manusia Dal am Dal am Dal Organisasi . . . ... . .. .. . .. . ........

Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perda Ka bu Ka bu Ka paten Karo.................................


I.I. Latar Belakang

\

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Karo dan Berastagi secara khusus adalah merupakan

tujuan wisata kedua setelah Parapat - Danau Toba. Kekayaan khasanah

budaya daerah dan keindahan alam yang memiliki ciri khas seperti Bukit

Gundaling Brastagi, Air terjun Sipiso-piso, pendakian Gunung Sibayak,

Tahura Bukit Barisan dan berbagai Rumah Adat Tradisional Karo Seperti

di Peceran, Lingga dan sebagainya.

lndustri Pariwisata telah mengalami banyak perubahan khususnya

pada segmentasi pasar yang membutuhkan birokrasi atau pemerintah yang

efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan, cepat dan inovatif.

Permintaan pelayanan jasa pub! ik akan semakin meningkat baik

dari segt kuantitas, maupun dari seg1 kualitas semng dengan

bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya perbaikan pada tingkat

kesejahteraan, serta kondisi perekonomian yang selalu dipengaruhi

I ingkungan yang terus menerus berobah (Armida, 1998 : J ) .

Secara khusus pelayanan Pariwisata mengemuka sebagai salah satu

fokus yang harus diperhatikan, karena pada prinsipnya kegiatan pariwisata

berintikan pelayanan, konsep pelayanan yang berkualitas tidak hanya

dilakukan oleh usaha pariwisata tetapi berlaku pula pada instansi UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kabupaten Karo dan Berastagi secara khusus adalah merupakan

kedua setelah Parapat - Danau Toba. Kekayaan khasanah

daerah dan keindahan alam yang memiliki ciri khas seperti

Brastagi, Air terjun Sipiso-piso, pendakian Gunung

Barisan dan berbagai Rumah Adat Tradisional Karo

Lingga dan sebagainya.

lndustri Pariwisata telah mengalami banyak perubahan khususnya

segmentasi pasar yang membutuhkan birokrasi atau pemerintah

efektif dalam memberikan pelayanan, cepat dan inovatif.

Permintaan pelayanan jasa pub! ik akan semakin meningkat


2

pernerintah, sebab setiap pegawai negeri pada dasamya bertugas sebagai

pelayan masyarakat, dan pegawai negeri yang bekerja di bidang Perizinan

Usaha dengan Method dengan Methode "One Stop Service" di Kabupaten

Karo tentu saja harus menunjukkan Kinerja (performance) yang

mengisyaratkan kemudahan bagi publik yang rnemerlukan jasa atau

bantuannya

Pelayanan yang memadai dan berhasil akan menyenangkan bagi

penerimanya, sebaliknya pelayanan yang tidak efektif menyebabkan

kekecewaan bagi penerimaannya, yang dapat berdampak pada keengganan

untuk datang lagi meminta bantuan, dan pada akhirnya mengganggu

pengembangan wirausaha dan penenmaan Pemerintah Kabupaten Karo

dari berbagai sektor usaha.

Masih sering terdengar bahwa sebagaian besar pegawa1 yang

bekerja di Instansi Pemerintah masih kurang didukung Struktur Birokrasi

dan Perilaku Aparatur yang h andal dalam rnernberikan pelayanan publik,

sehingga berpengaruh terhadap Kabupaten Karo yang telah ditetapkan.

Di sampinng itu ada ungkapan yang muncul bahwa "Kalan

memang bisa dipersnlit, mengapa barns di'permndah" Ironisnya bahwa

hal tersebut ternyata masih banyak ditemui dikalangan yang justru bekerja

di bidang pelayanan publik yang nyata-nyata harus bertumpu pada

kualitas pelayanan.


Pelayanan yang memadai dan berhasil akan menyenangkan

penerimanya, sebaliknya pelayanan yang tidak efektif menyebabkan

kekecewaan bagi penerimaannya, yang dapat berdampak pada

datang lagi meminta bantuan, dan pada akhirnya

pengembangan wirausaha dan penenmaan Pemerintah Kabupaten

berbagai sektor usaha.

Masih sering terdengar bahwa sebagaian besar pegawa1 yang

Instansi Pemerintah masih kurang didukung Struktur

Perilaku Aparatur yang h andal dalam rnernberikan pelayanan

berpengaruh terhadap Kabupaten Karo yang telah ditetapk


DAFTAR PUSTAKA

Ismayanti Istanto, Psikologi Pelayanan, Diktat di Lingkungan Universitas . Sahid, 1990.

Krech, D., et. al., Individual in Society, Mc. Graw Mill Book, 1998.

Ani Insani, Dasar-Dasar Pelayanan Pariwisata, Badan Pengembangan Kebudyaan Pariwisata, Jakarta, 2002.

Albrow, Martin. Birokrasi, diterjemahkan oleh Rusdi Karim dan Totok

Daryanto, Yokjakarta: PT. Tiara Wacana, 1989.

Barzeley, Michael. Breakting Through Bureaucracy. New Vision for Managing in Goverment. University of California Press. Barceley. USA, 1992.

Duncan W. Jack, Organitational Behaviour, 2°d Edition. Boston : Houghton MufsinCoy, 1981

Dunn, William N. Public Policy Analysis, New Jersey : Prentice Mall, Inc, 1978.

Djumara, Noersyams, Perdagangan Pelayanan Pada Pelita VII, Bandung. 1994.

Mas'oed Mochtar, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Edisi 1 Yokjakarta : Pustaka Pelajar, 1994.

Meter, Van. and Heorn, Van CE. The Policy Implementation Process : A conceptual Frame Work, Administration and Society, 1978.

Murdiono, Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Jakarta Sinar Harapan, 1993.

Osborne, David and Peter Plastrik, Reinventing Goverment : Flow The Enter Preneural Spirit is Transformilk The Public Sector,. New York : Penguin Book, 1992.

Thoha Miftah, Perspektif Perilaku Birokrasi, Cetakan II , Jakarta. CV. Rajawali, 1987.


Martin. Birokrasi, diterjemahkan oleh Rusdi Karim

Daryanto, Yokjakarta: PT. Tiara Wacana, 1989.

Michael. Breakting Through Bureaucracy. New Managing in Goverment. University of California Press

1992.

Jack, Organitational Behaviour, 2°d Edition. Boston MufsinCoy, 1981

William N. Public Policy Analysis, New Jersey : Prentice

Noersyams, Perdagangan Pelayanan Pada Pelita VII,

Mochtar, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Edisi 1

Pustaka Pelajlajla ar, 1994.

and Heorn, Van CE. The Policy Implementation


Mazmanian, Daniel and Sebastier, Paul (eds). Efektive Policy Implementation, ( exington) Mass. De theach, 1981.

Certhans, Fred. Organization Behaviour. Tokyo : Mc. Grawfeill Ctd.,1981

Ranto, Bun Yamin, Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial dan Global. Pidato Penyuluhan Guru Besar dalam I lmu Pemerintah, Fisip Unpad, 1 997.

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke lmplementasi Keb�jakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Silalahi Oberlin, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara, Edisi I, Liberty, Yokjakarta, 1989.

Sudarsono Mardj osoekarto, Perubahan Kelembagaan : Teori Implikasi dan Kebijakan Public. Jakarta : Jurnal I lmu Administrasi dan Organisasi Nomor I (Volume I) MoraL 1993.

I drawijaya, Adam, Perilaku Administrasi, Sinar Baru, Jakarta, 1989.

I slamy, I rfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan _Negara, Cetakan VII, Bumi Aksara Jakarta, 1994.

Suradinata, Ermaya, Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, CV. Ramadhan, Bandung, 1993.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3 E5 Jakarta, 1989.

UU No. 22/1999, tentang Pemeritah Daerah.

UU No. 25/1 999, tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat I dan Daerah.

S K. Bupati Kabupaten Karo No. 1 18/120/ Tahun 2002, Tentang Prosedur dan Mekanisrne Pelayanan Urnum Prima.


Oberlin, Beberapa AspeAspeAs k Kebijaksanaan Negara, Edisi Yokjakarta, 1989.

Mardj oMardj oMard soekarto, Perubahan Kelembagaan : Teori Implikasi Kebijakan Public. Jakarta : Jurnal I lmu Administrasi dan Nomor I (Volume I) MoraL 1993.

Adam, Perilaku Administrasi, Sinar Baru, Jakarta, 198

Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan _Negara, Cetakan Aksara Jakarta, 1994.

Ermaya, Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Daerah, CV. Ramadhan, Bandung, 1993.

Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta, 1989.

/1999, tentang Pemeritah Daerah


B u p A T I K A K 0

Menimbang

Mengingat

·:,. r.:: f:J I _,;[:N lI

KEPUTlJSAN 8UPATI f.(t8.\i

NOMOR : Ii u /1.�( I� l '

T Et�T A N C

PROSEDUR 01".\N Mf. KANISMC PEL Ar (:,t..;{.:,r-.i l !Mt 11'1 PRIMA

8 U P A T I

a . sesuai denga11 �arkernb.;1r19,H1 l<.e.:id�.1an p:..'\da saat ini.,

bahwa kebutu ha n f)F; 1 ayanrin kc> pad.� m a s yaraka t di rasa

perlu mc:mbutuh!<an pen:1r1(.F1•1an fang cepat, mudah,

mu rah dan tepa� ��ktu.

b. bah w a u n tu k rn e 1 a ks an 21ka11 ri .� l t e rs e but di r as a

perlu menemput!<.<lf't ,_,f)1 :ik:-.cinaar1 palayanan um um yang terpusat pade> suatu t.e.1np.:1t di Kantor Sekretari.::d. Pernerintah Kabupaten Kar-o .

c . bahwa untuk keperluan h.31 di pandang perlu penga tu�·annya

Keputusan Bupati.

Lersebut di atas,

di teta pka n melalui

l. Undang-undang N omo r 7 Ort. tahun 1956 tent�ng Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkung�n D<rnrah Prcpinsi Sumatera Utara

(Lembaran Ne�ara Republik Indonesia Tahun 1956

N omo r 50, Tanibahan lfHnbaran Ne g a ra R£�publi.I.; Indonesi� Nomcr 1092).

2. Undan9-undans Nomor 'Fl t.ahun 1999

Pemerintahan Daeratl (Lembaran Negara

Indonf:1sia TahL:n l')'l'J N-.1rr.or 60, Tambahan Negaro Republik Indonesia Nomor 3839).

ten tang Republik

lernbaran

3. Undang-undang Nom�:H 25 tahun 1 999 tentang Pari.mbangan :<euang3n . .a1·a Pemei-intah Pusat dan

L:em'baran Negara Republi'k Indonssia Ta.hun ' 1999 Nomo r 72, Tambanan lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomo r 3848).

...._ - L .. - "' "- " /'\ ... .-.. .... .... ..., .-.. ,.,


PROSEDUR 01".\N Mf. KANISMC PEL Ar (:,t..;{.:,r-.i PEL Ar (:,t..;{.:,r-.i l !Mt 11'1 PRIMA

8 U P A T I

a . sesuai denga11 �arkernb.;1r19,H1 l<.e.:id�.1an p:..'\da

bahwa kebutu ha n f)F; 1 ayanrin kc> pad.� m a s

perlu mc:mbutuh!<an pen:1r1(.F1•1an pen:1r1(.F1•1an fang

mu rah dan tepa� ��ktu.

b. bah w a u n tu k rn e 1 a ks an 21ka11 ri .� l t e rs e

perlu menemput!<.<lf't ,_,f)1 :ik:-.cinaar1 palayanan terpusat pade> suatu t.e.1np.:1t di Kantor Pernerintah Kabupaten Kar-o .

c . bahwa untuk keperluan h.31 di pandang perlu penga tu�·annya

Keputusan Bupati.

Lersebut

di te

l. Undang-undang N omo r 7 Ort. tahun


Menetap kan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

.-. ; ,,:· ).iENP.:IG :�t:t\WILDA

I /.\SIS l t:N :J . . . '

s. Peraturan Daerah Kabuµate n l'aro Nornor 01 Tahun � o o l l trn t a n ·� tl �J e u 11 �1 1 1 u r (\ t' r " t 4& k f:1 r j .:1

Sekretariat Dac,-ah l\ct�)LI�·"" bi

DPPf' �;.:..d:,.upatsn }··�'ffO .

6. Per a tu ran Dae1·ah Ka bu�

2001 tentang Susunan

Dinas-Dinas Daerah.

Bil a -O r g a 'I) i s,a s :..

7 . Pera tu ran Daer ah Ka bu pa ten Karo 2001 tentang Susunan Or9.:inisf:!.si Lembaga Teknis Daerah.

l'I E M U T LJ S K A N

a

P rosedu.r dan MeKanis me Pelayanan Umum n

Perizinan l<epada rna·'>ycq·a!• .. �:t./orang, org .::i.ni sasi a

Badan Usci.ha prosesnya di lakukan me la lui metode

(satu) j alu r bertcrnpilt di gedung Kantor Sekretariat

Pemer intah Kabupaten K�ru .

r:i rose du r dan meka n i sine �.:.<3 l .::�v -�:nan umu111

di ktum pertarna te rdiri dari 2 (dua) yaitu :

tersebut pada meja pelayanan

a. Me j a pert am a ..;. d c:. l ��I 1 t 8 ITI pat men e r i ma berkas

permohonan yang berasal dar i pemohon dan di ter·irn3

oleh petugas sesuai jenis be,·kas pennohonan yang

masuk .

b. M.eja hedua a da l a li ternpat penyer a h a n kewajiban

pemohon benJpa pajak. retribusi .dan atau biaya

administrasi lainnya yang berkaitan dengan berkas

permohonan pemohon.

c . �lasil al<hir oar;nohonan

petugas meja pertama.

oleh pad a I

Seluruh berl<as-berkas pernoh.::>r.an yang di teri0a oleh petugas penerima pada n1eja pertama sBsuai jenisnya

diperoses penyelesa iannya oleh masing-masing �nstansi

�esua i den9-"n bi dann t.u<]a�.ny.:� dan pandi s tri busiannya

melalui A�isten Pemerintahan.

Kelengkapan pers yar atan berkas permohona n harus

oleh pet.ugas r�nnrima kepada si pemo 0

d. _eng 30.". ada a t s r

rnerneri.a ber as f5 ;:.e-::-::.-. ;:;.aaa pertama. UNIVERSITAS MEDAN AREA

P rosedu.r dan MeKanis me Pelayanan

Perizinan l<epada rna·'>ycq·a!• .. rna·'>ycq·a!• .. rna·'>ycq·a!• �:t./orang, �:t./orang, .. �:t./orang, .. .. �:t./orang, ..

Badan Usci.ha prosesnya di lakukan m

(satu) j alu r bertcrnpilt di gedung Kantor

Pemer intah Kabupaten K�ru .

r:i rose du r dan meka n i sine �.:.<3 l .::�v �.:.<3 l .::�v -�:nan umu111

di ktum pertarna te rdiri dari 2 (dua) yaitu :

a. Me j a pert am a ..;. d c:. l ��I 1 t 8 ITI pat men

permohonan yang berasal dar i pemohon

oleh petugas sesuai jenis be,·kas masuk .

b. M.eja hedua a da l a li ternpat penyepemohon benJpa pajak. retribusi

administrasi lainnya yang berkaitan

permohonan pemohon.


KELI MA

KEE NAM

n1eiq:111i3r11e i.>�L:;ya11a1-1 JOILHll yan-:,,1 telah ada sesuai dengar1 jenis ur-1_6.:\n.

Keputusan ini berlaku sejak �anggal ditetapkan dengan kete n tua n a ka n diubah da1) di·pe r baiki l<.ernbali

sebagaimancl mestinya apabiL:-\ dikemudL�:1 h<:il"l t::r·d.:1p.:.·.L kekAli-ruan dalam penatapan .�ni.

Ditetapkan di Kabanjahe

2001

f3U P r:'\ T l �:(.)!\()

-- . - · --

1. Ketua DPRD Kab. Kr.,ro di Kaban,j.:ilir�. 2. Para Kepala Dinas/KC1nto1· se (;�;'_,_ . _;

3. Para Asisten da n Kepala. Aagi.:�1. :-;,·t.d,, r.:�l>. l',dl"O 4. Para Cama t se Ka b. Ka ro .

5. Lu rah dan Ke pal a Desll �.e Ka bu pat.en K<-11·0 .

fJ ,\ f3 . . . . . . : : • • •

�;f-\G ·M ,,, .'t ..... . , r . · 4 rr � C>' I •J , , '. . , ,. ('; }(1 ............ 1 � ...

... -... .. . .._.. __ ...__

' UNIVERSITAS MEDAN AREA

-- . - · --

Kab. Kr.,ro di Kaban,j.:ilir�. Kepala Dinas/KC1nto1· se (;�;'_,_ (;�;'_,_ . _;

Asisten da n Kepala. Aagi.:�1. :-;,·t.d,, r.:�l>. l',dl"O :-;,·t.d,, r.:�l>. l',dl"O se Ka b. Ka ro .

Ke pal a Desll �.e Ka bu pat.en K<-11·0 .


BIROKRASI DAN PERILAKU APARATUR TERHADAP...

Documents

Transcript of BIROKRASI DAN PERILAKU APARATUR TERHADAP...