Biro Umum Horison Bandung
-
Upload
florensius-ginting -
Category
Documents
-
view
82 -
download
4
Transcript of Biro Umum Horison Bandung
BIRO UMUM, SETJENKEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME DAN PERMASALAHAN PEMBAYARAN GAJI PTT
TAHUN 2012
DASAR HUKUM
KEPPRES No. 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
KEPPRES No. 32 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
Surat persetujuan Menteri Keuangan RI nomor : S-399/MK.02/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Persetujuan Penghasilan bagi Dokter dan Bidan PTT
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1307/MENKES/SK/IX/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Direktur Jenderal (PERDIRJEN) Perbendaharaaan Nomor PER-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap.
POKOK-POKOK DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
1. Pembayaran gaji dan insentif PTT dikelola (diproses, dicairkan dan dibayarkan) oleh Biro Umum
a. Diproses maksudnya Biro Umum melakukan penerimaan, pemilahan, perekapan, dan pemeriksaan/verifikasi daftar gaji dan insentif yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota seluruh Indonesia,
b. Dicairkan maksudnya Biro Umum menyusun dan mengajukan pencairan gaji dan insentif PTT ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
c. Dibayarkan maksudnya Biro Umum melakukan pembayaran gaji dan insentif PTT melalui Bank Rakyat Indonesia.
2. Dasar utama dalam pengelolaan gaji dan insentif PTT di Biro Umum adalah daftar gaji dan insentif yang dibuat dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota.
3. Pembuatan daftar gaji dan insentif PTT mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan No. PER-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya format-formatnya diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2010 dan PER-56/PB/2010.
4. Daftar gaji dan insentif PTT dibuat per bulan dan diusulkan ke Biro Umum dalam 3 (tiga) bulan kedepan.
5. Ketepatan waktu diterima usulan merupakan kunci kelancaran pembayaran gaji dan insentif. Adapun jadwal sebagai berikut :a. Gaji bln Jan, Peb dan Mar sudah diterima Biro
Umum tgl 2 Jan,b. Gaji bln Apr, Mei dan Jun sudah diterima Biro Umum
tgl 2 Apr,c. Gaji bln Jul, Agt dan Sep sudah diterima Biro Umum
tgl 2 Jul,d. Gaji bln Okt, Nop dan Des sudah diterima Biro
Umum tgl 2 Okt.
6. Pengiriman daftar gaji dan insentif PTT menggunakan alamat PO BOX 4086 JKTM 12700 (merupakan sarana khusus pelayanan gaji di Biro Umum).
7. Peran PTT yang diharapkan dapat membatu kelancaran dalam pembayaran gaji dan insentif PTT adalah dengan melengkapi berkas persyaratan yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan turut mendorong agar Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyampaikan usulan gaji dan insentifnya tepat waktu.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menunda/menghentikan pembayaran gaji dan insentif PTT yang melanggar disiplin dengan cara menyampaikan nota dinas kepada Kepala Biro Umum.
GAJI INDUK
PENGELOLAAN GAJI PTT
GAJI SUSULANJAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP
MAR JAN FEB
DAFTAR GAJI YANG DITERIMA TERLAMBAT ( TW 1 diterima FEB) :• Yang berproses adalah gaji Maret (karena gaji Jan dan Feb sdh lewat)• Gaji Jan dan Feb diproses di GAJI SUSULAN (kolektif)
PROSES GAJI YANG USULANNYA DITERIMA TEPAT WAKTU (SEBELUM PENCAIRAN) :
1. Adanya Perbedaan data yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian dan yang dimiliki oleh Biro Umum.
- Biro Kepegawaian memiliki data SIMPEG yang online dengan Dinkes Kab/Kota (pengelola Adm PTT).
- Biro Umum memiliki data penggajian yang bersumber dan dibuat oleh Dinkes Kab/Kota (pengelola gaji PTT).
Dampak sangat tidak baik.
- Data SIMPEG dipergunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan/formasi PTT.
- Data Penggajian dapat diartikan sebagai data aktif PTT.
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PTT
Pada Pertemuan Koordinasi dengan para pengelola Gaji PTT tahun yang lalu, ditempat ini juga, tampil panel bertiga yaitu Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Keuangan dan BMN.
Roum & Ropeg sepakat menggunakan 1 data (didukung penuh oleh Kepala Biro Keuangan dan
BMN)
PERMASALAHAN ( LANJUTAN )
Koordinasi terus berlanjut hingga Biro Umum ber-ketetapan akan mem-pergunakan data SIMPEG.
Terkait dengan derasnya arus akan efisiensi APBN Biro Umum melakukan penjajakan dengan BRI.
Mempersiapkan NOREK yang sumber datanya diambil dari SIMPEG
Diinformasikan ke Dinkes Kab/Kota
1.PTT yang masih aktif (versi Dinkes) tidak tercantum/ memperoleh rekening.
2.PTT yang sudah non aktif (CPNS, SMB) masih tercantum/ memperoleh rekening.
3.PTT pindahan masih tercantum dan memperoleh rekening di kabupaten/kota lama.
Muncul reaksi dari Dinkes kabupaten/kota :
KOMPLAIN KE ROUM DAN ROPEG
1.Terdapat NRPTT ganda (akibat dari masih manual) shg tidak tervalidasi.
2.Terdapat PTT yg diusulkan oleh 2 kab/kota (lama dan baru).
SAMPAI SAAT INI BIRO UMUM MASIH MENYISIR DAN MENAMPUNG KOMPLAIN THD PTT YG BELUM MEMPEROLEH REKENING
Acuan SIMPEG
1.Menghindari/memperkecil salah sasaran “bermain dg APBN”.
2.Ada mekanisme/alat kontrol dari institusi yang mengangkat dan memberhentikan PTT (Biro Kepegawaian).
3.Selalu ter updatenya data SIMPEG sehingga akurat untuk penyusunan formasi dan tentu saja dalam penyusunan alokasi.
TUJUAN UTAMA penggunaan SIMPEG dalam pembayaran gaji :
TERIMA KASIH
Telp :
021-5223013021-52921532021-52960477
www.gajiroum.net
SMS
(081287299522) atau
(0811139436).
PESAN KHUSUS UNTUK PTT ANGKATAN APRIL 2012
SETIBA DILOKASI TEMPAT TUGAS SEGERA SELESAIKAN ADMINISTRASI YANG TERKAIT DENGAN PENGGAJIAN
PENGADUAN KE BIRO UMUM AKAN LEBIH TEPAT APABILA DIDAHULUI DENGAN PENELUSURAN GAJI KE DINKES KABUPATEN/KOTA
YAKINKAN TANGGAL PENGIRIMAN DAFTAR GAJI DAN INSENTIF
GUNA PERCEPATAN PROSES GAJIDAFTAR GAJI DAN INSENTIF BULAN APRIL 2012
DAPAT DI FAX TERLEBIH DAHULU SEBELUM TANGGAL 15 APRIL KE 021 5227061
AGAR PADA BULAN MEI 2012 TELAH MENERIMA GAJI PERTAMA
DAFTAR PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Unsur PenghasilanDokter/Dokter Gigi Dokter/Dokter Gigi Spesialis Bidan
Biasa Terpencil S,Terpencil Terpencil S,Terpencil Biasa Terpencil S,Terpencil
Penghasilan Kotor :
- Gaji Pokok 1,510,500 1,510,500 1,510,500 1,510,500 1,510,500 1,295,600 1,295,600 1,295,600
- Tunjangan Istri/Tunjangan PTT 271,430 271,430 271,430 271,430 271,430 181,985 181,985 181,985
- Tunjangan PPh 267,290 267,290 267,290 267,290 267,290 221,638 221,638 221,638
- Pembulatan 780 780 780 780 780 777 777 777
Jumlah Gaji (A) 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
Potongan – potongan :
- IWP/ Iuran 2% Kes. PTT 30,210 30,210 30,210 30,210 30,210 25,912 25,912 25,912
- Potongan PPh 267,290 267,290 267,290 267,290 267,290 221,638 221,638 221,638
Jumlah Potongan Gaji (B) 297,500 297,500 297,500 297,500 297,500 247,550 247,550 247,550
JUMLAH Gaji Bersih (D) = (A) - (B) 1,752,500 1,752,500 1,752,500 1,752,500 1,752,500 1,452,450 1,452,450 1,452,450
Insentif
- Insentif (X) 0 3,350,000 5,800,000 7,850,000 8,300,000 0 1,700,000 2,700,000
- Potongan PPh (Y) 0 251,250 435,000 588,750 622,500 0 127,500 202,500
JUMLAH Insentif Bersih ( Z ) = (X) – (Y) 0 3,098,750 5,365,000 7,261,250 7,677,500 0 1,572,500 2,497,500
JUMLAH PENGHASILAN BERSIH (D) +( Z ) 1,752,500 4,851,250 7,117,500 9,013,750 9,430,000 1,452,450 3,024,950 3,949,950
JUMLAH PENGHASILAN KOTOR (A + X) 2.050.000 5.400.000 7.850.000 9.900.000 10.350.000 1.700.000 3.400.000 4.400.000
DINKESKAB/KOTA
ALUR PROSES (secara sederhana)
BIRO UMUM
KPPN JAKARTA V
BRI
PTT
1
2
3 4
5
DATAPEMBAYARAN
DAFTAR GAJI
6