BIODATA - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019071529.pdf · Pra –...
Transcript of BIODATA - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019071529.pdf · Pra –...
BIODATA
Name : Achmad Zikrullah ST, MSE, MSc (Azik)BPD : Jakarta, 17 Juni 1977Occupancy : Kabag Pemilihan dan Asistensi PBJ – Biro
Manajemen BMN dan Pengadaan – Setjen –Kemenkeu
Proc. Activity : Pemberi Keterangan Ahli PBJPProbity Advice PBJPTrainer PBJPPengelola beberapa Forum PBJP
Education : S1 – Teknik Sipil UIS2 – Ilmu Ekonomi UIS2 – International Finance, Hiroshima Univ.
Marital : Menikah, 5 anakContact : 08121863359
Jenis Risiko PBJTerjadinya/tuduhan terjadinya:• Fraud : Persekongkolan Vertikal• Moral Hazard Penyedia : Persekongkolan Horizontal, Pinjam
Bendera, Ahli Sanggah/Gugat, kabur dari proyek• Assymetric Information antara Penyedia dengan Pelaku Pengadaan• Sengketa antara Penyedia dengan Pelaku Pengadaan ( mulai dari
sanggahan hingga tuntutan hukum) • Risiko Audit : kelebihan bayar, TGR, total loss• Penyedia wanprestasi : pengadaan terlambat, gedung mangkrak,
KDP, penyerapan rendah• Pengaduan LSM• Gagal Tender• Kemahalan HPS
HEADLINE NEWS
80 % korupsi ada diPengadaan Barang/Jasa
Pemerintah …
Apa yang ada dalam benak kita?
Korupsi vs Terlihat seperti Korupsi
SUMBER PERMASALAHAN
B. ‘Kelalaian’ dan ‘Ketidak-cakap-an’ Entitas Pengadaan (KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP)
A. FraudWARNING !!!
Kelalaian/Ketidakcakapan yang dinilai sebagai Fraud
Karena faktor penyebabnya terlihat sama
A. Modus FRAUD
• Rekayasa perencanaan kebutuhan• HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di ‘mark-up’ (dinaikkan)• Pembuatan syarat lelang yang diskriminatif• Arisan lelang/proyek• Pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai• Pelaksanaan kontrak tanpa pengawasan• Serah-terima pekerjaan di bawah standar mutu• Pemecahan paket untuk menghindari pelelangan
B. ‘Kelalaian’ dan ‘Ketidak-cakap-an’ Entitas Pengadaan
Auditor dan penyidik ‘menyalahkan’ entitaspengadaan dikarenakan:
Kemahalan harga dalam kontrak/ HPSAddendum kontrak yang tidak seharusnyaKelebihan bayarVolume tidak sesuai kontrakSpesifikasi teknis tidak sesuai kontrakBukti pertanggungjawaban pelaksanaan
pekerjaan tidak akuntabel
FAKTOR PENYEBABFaktor penyebab secara umum:• KPA (Planning lemah): Meaknisme rekrutmen Entitas Pengadaan
lemah, Kecakapan menyusun RUP• PPK (Product Research & Contract Management lemah):
Kecakapan menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)berupa: KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Draft Kontrak
• Pokja ULP (Market Research lemah) : Kecakapan melakukanpemilihan penyedia barang/jasa
• PPHP (Knowledge & Experience rendah): Kecakapan dalammelakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan
• Penyedia: Kelalaian/ Moral Hazard dari pihak penyediabarang/jasa
Khusus pada Pekerjaan Konstruksi:Kelalaian/ Moral Hazard dari Konsultan Perencana, Kontraktor
Pelaksana, Konsultan Pengawas
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pihak yang terlibat:• Unit pengguna• KPA• Pokja ULP (review)• PPK• Tim Teknis/Ahli/Pendukung
adm. PPK (sesuai kebutuhan)• Pengelola Teknis PU• Konsultan MK (jika ada)
Output: • Dokumen RUP (KPA) berupa:
Penganggaran (RAB), KAK, Pemaketan, Kebijakan Umum
• Dokumen RPP (PPK) berupa: spesifikasi teknis, HPS, draft kontrak
Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J Pelaksanaan Kontrak
Pihak yang terlibat:• Pokja ULP• Tim Teknis/Ahli
(Aanwijzer)
Output : • Dokumen pengadaan• Penyedia Pemenang
Lelang
Pihak yang terlibat:• PPK• Tim
Teknis/Ahli/Pendukung adm. PPK (sesuai kebutuhan)
• Pengelola Teknis PU
Output : • Dokumen kontrak
beserta perubahannya• Dokumen manajemen
kontrak• Dokumen perizinan: IMB• Dokumentasi dan laporan
kegiatan• BAST
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA HINGGA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
• Koordinasi dengan KemenPUPR (Cipta Karya) / Dinas PU Provinsi terkait estimasi biaya dan hal-hal teknis pembangunan berupa: – Rekomendasi kebutuhan biaya pembangunan (Pasal 42
PermenPUPR 22/2018)– Identifikasi biaya lain yang menyertai/melengkapi
pembangunan – jika dibutuhkan (Pasal 33 PermenPUPR22/2018, a.l. : penyiapan lahan, pematangan lahan, penyelidikan tanah terperinci, penyusunan studi AMDAL –terkait IMB, rekomendasi khusus lainnya (jika ada)
• Koordinasi dengan Pemda setempat terkaitjenis dan tahapan prosedur perizinan (lengkapdengan jangka waktu, syarat administratif, estimasi biaya, dan pihak yang terlibat), semisalPra-pengurusan IMB (studi AMDAL, dll)
PROJECT SELECTIONFormulir T – 3
Resource Forum Tk UE I
RKBMN
Formulir T – 2
Resource Forum TkKemenkeu
Penganggaran
Formulir T – 1
RUP
SetelahPagu
Indikatif
• Rencana Belanja Modal sudah in line dengan RKBMN
• Semua kebutuhan dana sudahteranggarkan
• Entitas Pengadaan (EP) sudahditetapkan: PPK, Tim Teknis/Ahli/Pendukung PPK, danPengelola Teknis PU
• RUP sudah disiapkan dengan profile paket dan mitigasi risiko-nya
• Penguatan managerial EP melaluiBimbingan Teknis, Asistensi danMonev RUP Belanja Modal
KAIDAH PEMBANGUNAN BERTAHAP(Pasal 44 PermenPUPR 22/2018)
Jika terkendala ketersediaan anggaran dandirencanakan untuk melakukan pembangunansecara bertahap, maka pentahapan pembangunansebagai berikut:a. Penyusunan seluruh dokumen perencanaan
teknis selesai di tahun pertamab. Pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan
keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaranyang sama; dan/atau
c. Pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan padatahun anggaran selanjutnya.
Pra – Permohonan IMBAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)• Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat dilihat pada
PermenLH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
• Prosedur AMDAL terdiri dari proses penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan), penyusunan dan penilaian ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), dan persetujuan kelayakan lingkungan. Lebih lanjut dapat dilihat pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
• Pedoman penyusunan dokumen AMDAL dijelaskan lebih lanjut pada PermenLH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
• Penyusunan dokumen AMDAL pada umumnya dibantu oleh konsultan.
Kesimpulan Sementara StrategiPengurusan IMB
Karena dalam proses pra-pengurusan IMBterdapat biaya-biaya yang dibutuhkan namun sulitdirencanakan saat penganggaran karena kesulitandalam mencari harga pasar-nya (khususnya biayaKonsultan AMDAL, Amdal-Lalin, dan lainsebagainya), maka seluruh biaya terkaitpengurusan IMB dimasukkan ke dalam overheadcost Kontraktor Pelaksana (disampaikan dalamDokumen Pengadaan dan saat klarifikasi kepadacalon pemenang tender)
Review Dokumen Perencanaan(Konstruksi: Hasil Kerja Konsultan Perencana)
• Detailed Engineering Design (DED)• Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Spek Teknis• Rincian Anggaran Biaya (RAB) HPS
Yang sering terjadi:• Antara DED, RKS, dan RAB tidak sinkron• RAB tidak dilengkapi dengan data dukung harga
yang memadai dan wajar• Spesifikasi teknis material tidak jelas
Resiko Tender PBJResiko Tender PBJ• PPK salah dalam menyusun RPP (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, draft Kontrak)
dan Pokja tidak teliti dalam mereview RPP sehingga berpotensi gagal lelangatau gugatan/pengaduan dari penyedia (jika terkait dengan persyaratan yang dinilai diskriminatif)
• Pokja tidak berpengalaman dalam melakukan tender paket sejenis, atau Pokjamelakukan kelalaian baik dalam menyusun Dokumen Pengadaan ataumelakukan evaluasi Dokumen Penawaran sehingga berpotensi gagal lelangatau gugatan/pengaduan dari penyedia (jika terkait dengan persyaratan yang dinilai diskriminatif) atau tuntutan hukum oleh APH (jika terjadipersekongkolan horizontal)
• Penyedia tidak disiplin secara administrasi atau dokumen penawaran tidaklengkap sehingga terjadi gagal lelang
• Moral hazard penyedia: persekongkolan horizontal antar penyedia pesertatender, tindakan pinjam bendera, arisan proyek, pemalsuan dokumen, tiji tibeh(penyedia yang kalah tender mengacaukan proses tender)
• Sanggahan, sanggahan banding, pengaduan, somasi, atau gugatan yang berimplikasi secara hukum
Contoh Kasus
• Penyedia hasil Tender Cepat tidak maumenandatangani kontrak
• Hasil tender tidak menghasilkan Penyediayang professional
• Saggahan/Pengaduan yang berujung gugatanhukum
• Sengketa PPK dengan Pokja Pemilihan• Sengketa PPK dengan Penyedia
PENGERTIAN
“Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan
sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.
(Black’s Law Dictionary)
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”.(KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1)
BASIC OBJECTIVES
KONTRAK
Melindungi para pihak dari
potensi risiko
Unforseen Condition / Force
Majeur
Moral Hazard Penyedia
User Behaviour
Auditor/APH Point of View
Mencapai output terbaik
Tepat kualitas, kuantitas, waktu,
biaya
PARA PIHAK TERKAIT
KONTRAKPPK -
PENYEDIA
AUDITOR
LSMAPH
• Ahli Hukum Kontrak• Biro Hukum/Bantuan
Hukum• Tim Teknis/Ahli/
Pengelola Teknis
PERATURAN TERKAIT
Perpres 16/2018Perlem LKPP,SE LKPP, ...
Permen, SE, Reg. Teknis ...
Permen PU 22/2018
Permen PU 7/2019
UU No. 2/2017Jasa Konstruksi
PBJ/PUU No. 5/1999
KPPUUU No. 14/2008
KIP
PROSES KONTRAK
3 (tiga) tahapan dalam membuat perjanjian yaitu :1. Tahap pra-contractual : tahapan adanya
penawaran dan penerimaan draft kontrak2. Tahap contractual : tahapan adanya penyesuaian
pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebelum penandatanagnan kontrak
3. Tahapan post-contractual : tahapan pelaksanaan perjanjian saat pelaksanaan kontrak
Draft Kontrak LKPP
PengalamanKebutuhan spesifik
Memenuhi kaidah umum hukum kontrak
dan kaidah teknis PBJP
Penyesuaian draft kontrak dengan kebutuhan spesifik
lingkup B/J yang dilaksanakan (optional)
Misal:• Lumsum vs Harga Satuan• Denda 1/1000 untuk
Seluruh/Bagian Kontrak• ...................
Penyesuaian draft kontrak dengan berbagai pengalaman
sebelumnyaMisal:
• Klausul terkait audit• Klausul terkait sanksi
tambahan• Klausul terkait hal-hal yang
pernah terjadi sebelumnya
Pokok Perjanjian
SSKK
SSUK
Spesifikasi Teknis/KAK/Gambar
Daftar Kuantitas & Harga
KONTRAK
Dok. Lainnya (Surat Jaminan, SPPBJ, BAHP, dll)
Adendum Kontrak
Dokumen Penawaran
Penyedia
MONITORING DAN ASISTENSI LAPORAN KEGIATAN
Harian• Harian• Mingguan• Bulanan• Termin
Pembayaran• BAST I – PHO • BAST II – FHO
Kontraktor Kons. Pengawas PPK & Tim
Rapat Koordinasi rutin (paling lambat sebulan sekali) disertai dengan Peninjauan Lapangan
dengan melibatkan semua pihak untuk memastikan
proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan memastikan
struktur terpasang dilapangan sesuai dengan gambar kerja
dan RKS
MONITORING DAN ASISTENSI MITIGASI RISIKO PERUBAHAN KONTRAK
Usulan Perubahan + Justifikasi Teknis dan Data Dukung
Pembahasan/ Penghitungan
bersama + Peninjauan
Lapangan (semua pihak)
Administrasi CCO dan/atau
Addendum Kontrak
KLAUSUL-KLAUSUL TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL
Mekanisme pembayaran : Uang muka, Pembayaran termyn(pembayaran vs kemanfaatan barang), Pembayaran akhir(pemeriksaan), Pembayaran melewati TA, Pembayaran jika terjadi keterlambatan (untuk Kontraktor, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas)
Kontrak kritis Force Majeur : Kriteria, mekanisme/prosedur Sub kontrak Adendum kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak Material on Site Sanksi : 1/1000 dari bagian kontrak/total kontrak, sanksi
tambahan Tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA)
Penguatan Entitas Pengadaan• Administrasi penyusunan Penganggaran, RUP dan RPP yang kurang baik (ADMINISTRASI)
– Tidak ada petugas khusus yang mengelola aplikasi SIRUP, SIMPEL, SIMAPAN– Tidak mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya– Tidak mempertimbangkan karakteristik barang/jasa dan potensi risiko
• Manajemen implementasi RUP yang lemah (MANAGERIAL)– Masih memposisikan pengadaan sebagai kegiatan sampingan dan dikelola seadanya– Tidak disiplin dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan– Hambatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (KemenPUPR/Dinas PU, Pemda setempat)
• Kapasitas SDM terbatas (TEKNIS)– Penyusunan dokumen RPP (KAK/spesifikasi tenis, HPS, draft kontrak) yang lama– Proses pemilihan penyedia yang tertunda (Pokja Pemilihan overloaded, gagal lelang)– Lemahnya proses penganggaran (data dukung, revisi, buka blokir)
• Moral Hazard Penyedia (RISIKO)– Konsultan Perencana yang tidak kredibel dan cenderung mark-up RAB (hidden cost)– Kontraktor yang kekurangan modal, manajemen lemah, dan cenderung mengurangi kualitas dan
volume pekerjaan– Konsultan Pengawas yang tidak amanah dan cenderung berpihak ke Kontraktor– Dinas PU Provinsi (terkait Pengelola Teknis) dan Pemda setempat (terkait IMB) yang kurang
responsive
PENGUATAN SISTEM PENDUKUNG PBJ
• Legal Protection Pelaku PBJ : – Sistem perlindungan hukum/pencegahan dan penanganan permasalahan
hukum Pelaku PBJ– Sinergitas kerja APIP (Itjen), Unit Kepatuhan Internal, Biro Hukum, Biro
Advokasi/Bantuan Hukum, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan– Koordinasi kerja dengan APH (Kejaksaan dan Kepolisian), BPKP, BPK, KPK
• Community of Practice PBJ– Tim Asistensi dan Monev Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta Biro
Keuangan– Tim Help Desk dan Probity Audit Itjen– Tim Asistensi dan Monev Unit-unit Eselon I
• Tim Pendukung PPK: Tim Teknis/Ahli, Tim Administrasi dan Keuangan (2 orang), Pengelola Teknis PU (Konstruksi), Narasumber (Tenaga Ahli Perseorangan) sesuai kebutuhan
Profesionalisme Pelaku PBJ & UKPBJ Center of Excellence
Pelaku PBJ Saat Ini Kebijakan Ke Depan Peran UKPBJ
KPA / Unit PenggunaAkhir
Asistensi Perencanaan PBJ (RUP: Penganggaran, Pemaketan)
PPK PejabatStruktural di Satker
Jafung PBJ, atau:
• Jafung Analis Keuangan• Jafung Pranata Keuangan
Asistensi Persiapan PBJ (RUP – RPP), ManajemenKontrak, hingga SerahTerima Pekerjaan
PjPHP/ PPHP
Pelaksana di Satker
Jafung PBJ Asistensi PemeriksaanDokumen PBJ
PejabatPengadaan
Pelaksana di Satker
Jafung PBJ Asistensi/MelaksanakanPengadaan Langsung
Pokja ULP Ad Hoc di ULP
Jafung PBJ Melaksanakan Tender / Mengelola Pokja Pemilihan
PROFILING PBJPROFILING PBJ
9/23/2019
No PEKERJAAN
1 Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Sistem Air Conditioner pada DC TA 2017
2 Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi TA 2017
3 Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017
4 Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage SUN DC dan DRC TA 2017
5 Annual Technical Support (ATS) Software NetQos TA 2017
6 Annual Technical Support (ATS) Software dan Appliance IBM TA 2017
7 Pengadaan ATS Software Webisnpect TA 2017
8 Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Video Conference Kementerian Keuangan Tahun 2017
9 Pengadaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Keras Storage Hitachi
10 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage HP pada data center dan DRC TA 2017
11 Pemeliharaan Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Fire Supression pada DC Kemenkeu Tahun Anggaran 2017
12 Pengadaan Annual Technical Support (ATS) Software Appliance Fortinet Tahun Anggaran 2017
13 ATS Software Microsoft Tahun Anggaran 2017
14 Pengadaan Pemeliharaan ATS Veritas Netbackup
15 Pengadaan Pekerjaan ATS Oracle Pusintek Tahun Anggaran 2017
16 Pengadaan Sewa Komunikasi Data Eksternal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017
17 Pekerjaan ATS Software VMWARE Tahun Anggaran 2017
18 Pemeliharaan Perangkat Jaringan Tahun Anggaran 2017
19 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server Storage DELL pada DC dan DRC TA 2017
20 Pengadaan ATS Software Landesk Touchpaper Tahun Anggaran 2017
21 PL Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan 2 bulan
22 Paket Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras Server dan Storage IBM pada Data Center dan Disaster Recovery Center Tahun Anggaran 2017
23 Paket Pengadaan ATS Software F5- Load Balancer Tahun Anggaran 2017
24 Paket Pengadaan Kegiatan Pengadaan Penambahan Kapasitas Insfrastruktur dan Lisensi Software Netbackup System TA 2017
25 Paket Pengadaan jasa Instalasi LAN Kementerian Keuangan TA 2017
26 Jasa Konsultansi Pembangunan e-Corporate Services Tahun Anggaran 2017
27 Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung dan Fasilitas Fungsi Mekanikal Elektrikal Pada DC TA 2017
28 Paket Pengadaan Lisensi Sistem Operasi Server Kementerian Keuangan
29 Pengadaan Perangkat Global Site Loadbalancer Kemenkeu TA 2017
30 konsultan SLDK Kementerian Keuangan 2017
31 pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon II pusintek tahun 2017
32 Pengadaan Infrastruktur Jaringan Terpadu Kantor Pusat Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017
33 Pengadaan Web Application Firewaal Kementerian Keuanga TA 2017
34 Pengadaan Perangkat Jaringan DRC Kemenkeu TA 2017
35 Pengadaan Perangkat Database Server Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017
36 Pengadaan Perangkat Development TIK Kemenkeu TA 2017
37 Pengadaan Perangkat Enterprise Architecture Kementerian Keuangan TA 2017
38 Pengadaan Akomodasi Hotel Kegiatan Capacity Building Ousintek TA 2017
39 Penyampaian Paket Pengadaan Jasa Tracing , Labelling & Testing Kabel UTP pada DC Kemenkeu TA 2017